INFOBPJS Edisi 1 Juni 2014
Media Internal Resmi BPJS Kesehatan
Kesehatan
BPJS Kesehatan
Tak Pernah Terlambat Bayar Klaim
CATATAN CEO
SALAM REDAKSI
Metamorfosa
BPJS Kesehatan
sebagai Pengelola Jaminan Kesehatan Nasional
M
engubah Pemikiran Gajah di Pelupuk Mata adalah judul artikel ke-8 Manufacturin Hope yang ditulis oleh Menteri BUMN Dahlan Iskan pada awal Januari tahun 2012 ini. Inti dari tulisannya adalah tentang bagaimana beberapa BUMN di Indonesia satu demi satu memecahkan berbagai persoalannya yang semula dengan jalan mengeluh menjadi dengan cara dan ide yang luar biasa. Pupuk Sriwijaya misalnya, mengubah gas yang semula digunakan sebagai bahan bakar pembangkit listrik pabriknya menjadi batu bara. Perubahan ini bisa menghemat 40 juta mscfdi bahan bakar gas dan menghidupkan satu pabrik tersendiri dengan kapasitas 1 juta ton pertahunnya. Demikian halnya dengan PT. Pelni. Ide “Kapal 3 in 1”, telah mengubah orientasi Pelni yang semula hanya mengangkut manusia menjadi manusia, barang dan ternak, ternyata efektif meningkatkan pendapatan dan mengganti kerugian Pelni akibat kehilangan sejumlah 50% penumpang setiap tahunnya. Ide “gila” Pelni ini bahkan telah meningkatkan pendapatan Pelni sebesar 300% sejak kapal 3 in 1 beroperasi.
I n f o
B P J S
K e s e h a t a n
E d i s i
1
J u n i
2 0 1 4
Direktur Utama Fachmi Idris
Inilah makna dari kata perubahan. “Jadilah perubahan, sehingga pembaharuan bisa terjadi”. Kata-kata ini sarat dengan makna. Akan selalu ada pembaharuan di setiap perubahan. Masalahnya, maukah kita berubah? Ataukah kita lebih memilih definisi kegilaan ala Einstein yang mengatakannya sebagai “mengharapkan sesuatu yang berbeda tetapi dengan cara yang sama secara terus menerus.”
Semangat berubah untuk menjadi lebih baik dan dengan cara yang berbeda ini pula yang sesungguhnya mendasari lahirnya Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Indonesia. Ada suatu kesadaran baru yang meyakini bahwa kesehatan merupakan hak dasar manusia sehingga diperlukan satu sistem yang dapat menjamin terpenuhinya hak dasar ini. Lebih dari itu, ketetapan pemenuhan jaminan kesehatan sebetulnya telah diamanahkan dalam perubahan UUD 1945 pasal 28H ayat(1) yang menyatakan bahwa, ” Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Selanjutnya dalam pasal 28H ayat (3) ditegaskan kembali bahwa, ”Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat”. Sebagai wujud pelaksanaan amanah UUD 1945 yang sebenar-benarnya, pada tahun 2001 MPR RI melalui TAP MPR RI No.X/ MPR/2001 menugaskan pada Presiden RI untuk membentuk Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Pada tanggal 19 Oktober 2004, Pemerintah Indonesia akhirnya menetapkan Undang-Undang No.40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Suatu sistem yang diharapkan mampu mengatasi persoalan-persoalan yang dapat menyebabkan masyarakat menjadi miskin seperti penyakit, kecelakaan, kematian, usia tua, pensiun dan kecacatan. Sistem ini juga dibangun untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan hidup dasar serta untuk mempromosikan kesehatan dan kesejahteraan sosial. Sampai kemudian pada tanggal 25 Nopember 2011, DPR dan Pemerintah akhirnya sepakat untuk mengundangkan UU No. 24/2011 sebagai tonggak awal dilaksanakannya Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) di Indonesia. Sesuai UU BPJS tersebut, PT. Askes (Persero) secara resmi ditunjuk sebagai BPJS Kesehatan dan mulai beroperasi secara penuh per tanggal 1 Januari 2014. UU ini merupakan landasan hukum yang sangat kuat untuk men-support pekerjaan SJSN, khususnya bagi BPJS Kesehatan sebagai pengemban amanah, pengeleloa program Jaminan Kesehatan Nasional yang bersifat sosial, yang demikian besar dan sangat bermanfaat serta penting bagi kemaslahatan seluruh rakyat Indonesia. Peran BPJS Kesehatan sebagai pengelola asuransi kesehatan yang diselenggarakan dengan pendekatan asuransi sosial, menuntut seluruh duta BPJS Kesehatan untuk mempelajari dan memahami sistem pembiayaan kesehatan Social Health Insurance (SHI) sebagai model baru yang ditetapkan di negara ini. Hal ini juga menuntut BPJS Kesehatan untuk membuat strategi baru yang diikuti dengan tuntutan perubahan organisasi, terkait dengan tiga sub fungsi Asuransi Kesehatan Sosial yaitu pengumpulan iuran/ kontribusi, rekrutmen peserta pembelian manfaat. Inilah makna perubahan, arti dari transformasi yang sesungguhnya di tubuh BPJS Kesehatan. []
DAFTAR ISI 4 FOKUS DJSN Tetap Awasi Ketat Keuangan BPJS Kesehatan Setiap program yang digulirkan pemerintah, selalu menimbulkan prokontra. Begitu juga Program Jam inan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola BPJS (Badan Pengelola Jaminan Sosial) Kesehatan.
7
BENEFIT
Masyarakat Merasakan ,Manfaat JKN Secara berangsur, masyarakat mulai merasakan manfaat dari program jaminan kesehatan nasional (JKN) yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Ibarat pepatah “tak kenal maka tak sayang”, sebagian masyarakat masih meragukan pada awal peluncuran JKN, 1 Januari 2014, bahkan setelah berjalan tiga bulan pun masih juga ada yang ragu.
9
TESTIMONI
Drs Samso HA, Ambil Obat di Puskesmas Lancarlancar Saja 11
Senang sekali kami dapat hadir di hadapan pembaca secara khusus di pertengahan Tahun 2014 ini. Dan kami benar-benar bahagia dan tetap bersemangat menerbitkan Info BPJS Kesehatan yang terdahulu bernama Buletin Info Askes, dengan wajah dan bentuk baru. Info BPJS Kesehatan yang merupakan transformasi dari Buletin Info Askes. Seiring dengan transformasi PT Askes (Persero) menjadi BPJS Kesehatan, kami pun turut menyesuaikan diri, melakukan pembenahan dalam hal pengelolaan dan penerbitan media yang tengah eksis dalam dinamika lembaga ini, baik saat menjadi PT Askes (Persero) maupun BPJS Kesehatan ke depan. Konsistensi media ini diharapkan akan terus ada di bulan-bulan dan tahun mendatang. Di awal-awal tahun ini merupakan tahun krusial bagi BPJS Kesehatan dalam menjalani ini pula kami tengah sibuk mencoba dan menggali hal-hal baru yang dirasa penting sebagai bahan informasi sekaligus diperlukan oleh pembaca. Informasi-informasi tersebut kami kemas sedemikian rupa, sehingga informasi mengenai perusahaan dapat tersampaikan secara komprehensif sebagai kaleidoskop BPJS Kesehatan. Kami pun menambah frekuensi penerbitan serta jumlah oplah hampir 2 kali lipat, yang diharapkan media ini mampu memberikan informasi ke khalayak yang lebih luas. Metamorfosa media ini tentu tidak lepas dari masukan dan saran dari pembaca setia Info BPJS Kesehatan. Akhirnya, sebagai penutup pengantar edisi ini, segenap tim redaksi Info BPJS Kesehatan berharap kehadiran media ini tidak menjadi sia-sia. Sebaliknya, kehadirannya menjadi jembatan informasi dan komunikasi yang efektif antara BPJS Kesehatan dengan stakeholder-nya. Kami mengucapkan terima kasih atas berbagai dukungan dan tanggapan atas terbitnya media ini. Selamat beraktivitas.
Redaksi
SURAT PEMBACA email :
[email protected]
Fax : (021) 4212940
Menulis di Info BPJS Kesehatan Selamat tahun baru 2014. Dan “ TERIMA KASIH” Kata pembukaan itu khusus saya sampaikan kepada Pemerintah khususnya dan ASKES/BPJS Kesehatan Kota Tasikmalaya. Setelah keperluan saya dan keluarga selesai, saya melirik ke tumpukan Tabloid yang sengaja di simpan di ruangan Depan Kantor ASKES/BPJS Kota Tasikmalaya. Setelah saya buka halaman demi halaman, maka saya kembali ke halaman depan dan setelah saya baca dengan seksama halaman demi halaman ternyata kita sebagai pembaca/masyarakatpun diperkenankan untuk “MENULIS” di tabloid tsb. Seiring dengan hal tersebut diatas, maka sangatlah saya berharap agar tulisan saya terlampir ini bias dimuat sebagai curahan hati ( curhat ) masyarakat/bagian masyarakat. Demikian surat saya, Terimakasih
AGUS NUGRAHA Jl.Perum Kota Baru Kersanagara Cibeureum Tasikmalaya-46196
BINCANG 6
Jawab : Terimakasih Bapak Agus atas apresiasi dan perhatian Bapak kepada media ini. Kami pun akan menerima dengan baik tulisan-tulisan artikel/opini yang berkaitan dengan tema seputar BPJS Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) ataupun tema-tema kesehatan lain. Redaksi akan menseleksi tulisan yang masuk, dan apabila ide dan gagasan dari tulisan tersebut dianggap layak dimuat maka kami akan memuatnya di rubrik Opini. Kami tunggu kiriman tulisan Bapak, terimakasih.
JKN Jamin Kesehatan Rakyat Bukan Pengobatan Gratis
Jadi, keliru, jika ada pimpinan wilayah menyamakan JKN dengan pengobatan gratis ? Ya, ini perlu kita tegaskan lagi. Sangat keliru jika ada bupati atau walikota yang menjanjikan JKN sebagai pengobatan gratis karena JKN, tidak berarti pengobatan gratis.
PELANGGAN
INFO BPJS Kesehatan
8
Miliki Jaminan Kesehatan Sebelum Sakit
Seiring berkembangan zaman, penyakit pun tak mau kalah ikut berkembang dan menjadi bervariasi, mulai yang tidak berbahaya sampai yang mematikan dan tidak ada obatnya. Celakanya, kita tidak tahu kapan penyakit itu hinggap dan menguasai tubuh kita, hingga kita dibuat tak berdaya.
SEHAT DAN GAYA HIDUP
Buletin diterbitkan oleh: BPJS Kesehatan Jln. Letjen Suprapto PO BOX 1391/JKT Jakarta Pusat Tlp. (021) 4246063, Fax. (021) 4212940 ISSN : 2086-0536
INFOBPJS Edisi 1 Juni 2014
Media Internal Resmi BPJS Kesehatan
Kesehatan
10
Olah Raga Lari dan Jogging ,Mampu Mebangkitkan Gairah Kerja Tips Jogging ,Agar Tidak Cedera
BPJS Kesehatan
Tak Pernah Terlambat Bayar Klaim
KILAS PERISTIWA
Rapat Arahan Strategis BPJS Kesehatan, (RASNAS) DIBUKA KEPALA BAPPENAS
Redaksi menerima tulisan artikel/opini berkaitan dengan tema seputar Askes maupun tema-tema kesehatan lainnya yang relevan dengan pembaca yang ada di Indonesia. Panjang tulisan maksimal 7.000 karakter (termasuk spasi), dikirimkan via email kealamat:
[email protected] dilengkapi identitas lengkap dan foto penulis
PENGARAH Fachmi Idris PENANGGUNG JAWAB Purnawarman Basundoro PIMPINAN UMUM Ikhsan PIMPINAN REDAKSI Irfan Humaidi SEKRETARIS Rini Rachmitasari SEKRETARIAT Ni Kadek M. Devi Eko Yulianto Paramitha Suciani REDAKTUR Diah Ismawardani Elsa Novelia Chandra Nurcahyo Yuliasman Juliana Ramdhani Budi Setiawan Dwi Surini Tati Haryati Denawati DISTRIBUSI & PERCETAKAN Basuki Anton Tri Wibowo
FOKUS
Dirut BPJS Kesehatan, Fachmi Idris:
Tak Pernah Terlambat
Bayar Klaim S
etiap program yang digulirkan pemerintah, selalu menimbulkan pro-kontra. Begitu juga Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola BPJS (Badan Pengelola Jaminan Sosial) Kesehatan. Namun ketidaksepahaman tentang JKN dari berbagai pihak oleh BPJS Kesehatan, dijadikan semangat untuk membuat program ini lebih baik lagi. Bahkan, jajaran BPJS Kesehatan, senantiasa mengajak semua pihak untuk melakukan evaluasi demi sempurnanya program yang mulai dioperasionalkan pada awal Januari dalam tahun ini. Misalnya, perbaikan tarif dan masalah klaim, senantiasa dicarikan solusi agar program ini tidak rapuh. Selain itu, berbagai pihak yang semula khawatir JKN yang dikelola BPJS Kesehatan tidak akan berjalan baik lambat laun bisa ditepis.
“Sampai saat ini, BPJS Kesehatan, tidak merugi. BPJS Kesehatan, tidak akan bangrut, kok,” tuturnya.
K e s e h a t a n E d i s i 1 J u n i
Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris
2 0 1 4
Penyebabnya, beberapa rumah sakit mengalami kendala pengajuan klaim, diantaranya disebabkan karena belum mahirnya petugas di rumah sakit melakukan penagihan dengan pola tarif INA CBGs ditambah jumlah pasien yang berobat melonjak tajam. Di sisi lain ada pula rumah sakit yang belum mempunyai sarana komputer dan SDM yang optimal serta jebolnya server karena menampung begitu banyak data sehingga perlu di-entry ulang.
B P J S
Sedangkan pengeluaran yang dibayarkan untuk biaya pelayanan di rumah sakit selama dua bulan mencapai Rp1,1 triliun, baik itu pembayaran penuh maupun dalam bentuk uang muka. Hanya saja, dari 1.502 rumah sakit yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan, masih ada rumah sakit yang belum mengajukan klaim. Bagi Rumah Sakit yang belum menagihkan kepada BPJS Kesehatan, maka BPJS Kesehatan memberikan uang muka sampai dengan 75%.
I n f o
Sebab, berdasarkan catatan BPJS Kesehatan, per pekan pertama Bulan April 2014, iuran peserta yang terkumpul mencapai Rp8,5 triliun. Dana terbesar berasal dari Penerima Bantuan Iuran (PBI) sebesar Rp4,9 triliun, ditambah dengan dana pengalihan atas iuran wajib PNS, TNI/Polri, penerima pensiun, pekerja formal atau badan usaha, pekerja bukan penerima upah atau non formal.
Pembayaran kapitasi untuk fasilitas kesehatan tingkat pertama, seperti puskesmas, dokter praktek umum, dan klinik yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan, biaya yang dikeluarkan untuk Bulan Januari, Februari, dan Maret mencapai Rp1,9 triliun. "Berdasarkan fakta dan hasil monitoring, adanya opini rumah sakit akan merugi dengan tarif INA-CBGs menjadi tidak terbukti. Apalagi, kita tidak pernah telat membayar klaim," kata Direktur Utama BPJS Kesehatan, Fachmi Idris. Program JKN akan terus dilaksanakan dalam membantu mengurangi masalah kesehatan bagi rakyat Indonesia. Walaupun sejumlah kendala sempat menghadang namun evaluasi dan penyempurnaan terus dilakukan. Fachmi mengakui, sejumlah kendala memang masih ada hingga saat ini, tetapi, tidak akan membuat BPJS Kesehatan, berhenti di tengah jalan karena setiap sebulan sekali dilakukan evaluasi dan penyempurnaan atas kegiatan yang masih mendapati rintangan. Semuanya akan dievaluasi terus agar program bisa lebih baik lagi. Tanggapan positif atas pelaksanaan BPJS Kesehatan, bertubitubi diperoleh dari masyarakat. Jumlah pesertanya, juga makin hari semakin banyak. Untuk menampung lonjakan pendaftaran peserta mandiri, lanjutnya, masyarakat juga sudah memanfaatkan website www.bpjs-kesehatan.go.id. Selain itu, untuk mempercepat cakupan kepesertaan, BPJS Kesehatan, melakukan kerjasama dengan instansi atau lembaga. "Mudah-mudahan kerjasama itu, efektif dalam mempercepat pencapaian cakupan kepesertaan," jelasnya.
Direktur Utama Fachmi Idris
3
FOKUS Dalam berbagai pertemuan, Fachmi, tak henti-hentinya menyuarakan manfaat ganda JKN. Yakni, manfaat pelayanan kesehatan dan manfaat non medis, meliputi akomodasi dan ambulan. Dalam program JKN pemberian fasilitas ambulan hanya bagi pasien rujukan dari fasilitas kesehatan dengan kondisi tertentu yang telah ditetapkan oleh BPJS Kesehatan. Jadi, paket manfaat yang diperoleh dalam program JKN adalah komprehensif disesuaikan dengan kebutuhan medis. Sehingga pelayanan yang diperoleh peserta bersifat paripurna (preventif, promotif, kuratif dan rehabilitatif). Semua ini, tidak dipengaruhi oleh besar kecilnya biaya pembayaran premi bagi peserta. Promotif dan preventif yang ada adalah dalam konteks kesehatan perorangan (personal care). Manfaat yang dijamin dalam JKN sifatnya komprehensif tetapi masih ada yang dibatasi seperti kaca mata, alat bantu dengar (hearing aid), alat bantu gerak (tongkat penyangga, kursi roda dan korset).
I n f o
B P J S
K e s e h a t a n
E d i s i
1
J u n i
2 0 1 4
Adapun, yang tidak dijamin meliputi, tidak sesuai prosedur, pelayanan di luar fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS, pelayanan bertujuan kosmetik, general checkup, pengobatan alternatif, pengobatan untuk mendapatkan keturunan, pengobatan impotensi, pelayanan kesehatan saat bencana, penyakit yang timbul akibat unsur kesengajaan atau menyiksa diri seperti bunuh diri. (sut)
Mengenai keinginan masyarakat agar penerima PBI sebanyak 86,4 juta, datanya dipampangkan di sejumlah lokasi strategis, Fachmi, mengiyakannya. Karena selama ini, tidak ada data penerima PBI yang disembunyikan. Sehingga, semua penerima PBI akan diumumkan di publik. Untuk merealisasi itu, membutuhkan waktu dalam mendata dan mengalokasikan tempat-tempat pelayanan. “Jadi, tidak hanya nama dan alamat saja yang diumumkan ke publik. Tempat layanan kesehatan primer yang bisa diakses para penerima PBI juga diumumkan secara terbuka. Artinya, by name, by address sekaligus juga tempat layanan kesehatan primer yang menanganinya. Semua transparan. Tidak ada yang ditutup-tutupi,” kata Fachmi. Data-data penduduk penerima PBI itu sendiri diakui Fachmi bukan hasil pendataan BPJS Kesehatan. Data diperoleh dari Kementerian Sosial dipadukan dengan data dari pemerintah daerah supaya tidak terjadi tumpang-tindih penerima. Sedang data peserta BPJS Kesehatan hasil migrasi dari peserta PT Askes, Jamsostek dan keluarga TNI/Polri saat ini sudah masuk dalam database BPJS Kesehatan. Menyinggung soal penduduk miskin yang belum terdata, termasuk kaum dhuafa, penghuni lapas atau pun gelandangan, masih menunggu data yang dikordinasi oleh Kemensos. Hasil pendataan sementara, jumlah penduduk penerima PBI, sekitar 1,7 juta orang.
DJSN Tetap Awasi Ketat Keuangan BPJS Kesehatan
O
perasional BPJS Kesehatan yang dimulai 1 Januari lalu, sudah berjalan namun berbagai kendala dan rintangan masih mewarnai program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebagai bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Meski demikian, ada yang patutu dibanggakan karena Bank Dunia memuji Indonesia atas pelaksanaan JKN. Alasannya, keberadaan JKN dapat dijadikan tumpuan menjadi negara maju. Untuk itu, seluruh pihak BPJS Kesehatan maupun para pejabat pemerintah harus terus aktif mensosialisasikan program JKN.
“ Selama ini, Program JKN melalui BPJS Kesehatan yang diluncurkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Bogor, pada 31 Desember 2013 itu, sudah pasti sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Program ini pun, merupakan jasa atau track record pemerintahan sekarang, yang akan dirasakan terus oleh masyarakat. Karena itu, semua pihak harus membantu agar Program JKN, berjalan baik. “ Ketua DJSN Chazali H Situmorang
4
FOKUS Bisa dibuktikan sendiri, tidak banyak negara di dunia yang sukses dalam menyelenggarakan jaminan kesehatan. Tidak sedikit negara yang gagal. Harapannnya, Indonesia menjadi salah satu negara yang sukses dalam menyelenggarakan jaminan kesehatan, seperti Korea. Sehingga situasi “learning by doing” yang dihadapi BPJS Kesehatan sekarang jauh lebih sulit dibandingkan jika BPJS Kesehatan melakukan “learning before doing”. Hanya saja pengawasan perlu dilakukan secara ketat terutama dalam pengelolaan keuangan. Demikian, penegasan Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), Chazali Husni Situmorang. Menurutnya, sejak persiapan dan realisasi awal pelaksanaan BPJS Kesehatan, tergolong baik, walaupun di sana sini masih ada yang belum sempurna. Mengenai iuran untuk penerima bantuan iuran (PBI) dari Rp15.500 tiap bulan menjadi Rp19.200 per bulan. Untuk pekerja sektor formal, sudah ada formulasinya. Misalnya, pekerja informal yang ingin dilayani dengan fasilitas kelas satu dikenakan iuran setiap bulan sebesar Rp 59 ribu, kelas dua Rp 42 ribu dan kelas tiga Rp 25 ribu. Mengacu perkembangan itu Chazali mengatakan persiapan BPJS Kesehatan dari segi iuran sudah tuntas. Menyinggung soal jangkauan, Chazali, mengakui masih ada keterbatasan. Indonesia merupakan negara yang sangat luas. Dengan kondisi tersebut, Indonesia menghadapi ketimpangan (inequity) jangkauan pelayanan kesehatan antara daerah yang satu dengan yang lain.
Secara terpisah, Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman D Haddad, mengatakan, OJK akan mengawasi dari sisi pengelolaan dana masyarakat dan DJSN akan mengawasi dari sisi manajemen serta kepesertaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Selanjutnya, lembaga tersebut akan melakukan pengawasan eksternal terhadap pelaksanaan BPJS. "Pengawasan yang dilakukan oleh OJK dan DJSN terhadap BPJS merupakan pengawasan eksternal. Sedang untuk hal-hal yang sifatnya internal tetap menjadi wewenang dari Badan Pengawas Keuangan (BPK)," jelasnya. Ruang lingkup utama pengawasan OJK meliputi kesehatan keuangan, penerapan tata kelola yang baik, pengelolaan dan kinerja investasi, dan penerapan manajemen risiko.
“Besarnya dana masyarakat yang nantinya akan dikelola BPJS membuat pengawasan harus dilakukan secara ketat dan menyeluruh. Ini awal yang baik karena sudah ada tukar menukar data sebagai pengawas eksternal," kata Muliaman”
Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman D Haddad
I n f o
Nah, Sistem JKN yang baik tidak akan memiliki arti jika tidak diimbangi dengan keterjangkauan pelayanan kesehatan oleh masyarakat, khususnya wilayah terpencil.
B P J S
Menghadapi permasalahan-permasalahan tersebut, pemerintah dan BPJS Kesehatan memerlukan kontribusi pemangku kepentingan terkait untuk memperbaiki sistem penyelenggaraan JKN. Pembuatan payung hukung yang kuat, sinergis, dan operasional tentu akan mempermudah jalannya penyelenggaraan JKN.
K e s e h a t a n E d i s i
Sedangkan, keberadaan DJSN, lanjut Chazali H Situmorang, sesuai dengan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, untuk penyelenggaraan SJSN dibentuk Dewan Jaminan Sosial Nasional yang terdiri dari unsur pemerintah, pekerja, pemberi kerja, dan tokoh/pakar. Maka, tugas DJSN mengawasi pelaksanaan SJSN, dan bersama-sama BPK dan OJK melakukan pengawasan eksternal terhadap BPJS.
1
DJSN yang bertanggung jawab kepada Presiden, menyampaikan hasil monitoring dan evaluasi SJSN setiap 6 bulan."DJSN berwenang mengusulkan Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota Dewan Pengawas dan Direksi BPJS," ungkap Chazali.
J u n i 2 0 1 4
Agar tidak terjadi adanya pelanggaran keuangan, DJSN bekerjasama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dalam mengawasi pelaksanaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Dana masyarakat yang nantinya akan terkumpul, dikelola, dan diamanahkan kepada BPJS terbilang cukup besar. "Dana masyarakat yang dikelola BPJS pada awal beroperasi mencapai sekitar Rp150 triliun. Ini dana yang luar biasa besarnya," ujarnya, Pihaknya mengungkapkan pentingnya pengawasan oleh DJSN dan OJK sejak awal, agar dapat memuluskan pelaksanaan BPJS. "Kita kawal sejak BPJS lahir, agar keluhan dalam pelaksanaan bisa diminimalisir," lanjutnya. Tantangan lain yang tidak kalah penting yaitu masih ada peraturan teknis operasional yang perlu disempurnakan karena masih ada celah kekurangan dan perlu diatasi secara bertahap. Misalnya, Permenkes No.69 Tahun 2013 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan. “Penambalan” pertama peraturan tersebut oleh Surat Edaran (SE) Menkes RI No.31 Tahun 2013 yang mengatur tentang Pelaksanaan Standar Tarif Pelayanan Kesehatan, dua minggu sejak penyelenggaraan JKN. Namun perbaikan melalui surat edaran ini justru menimbulkan permasalahan baru. Merujuk pada UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, SE tidak memiliki kekuatan hukum untuk memperbaiki Permenkes. Permenkes berlaku umum bagi seluruh lembaga/instansi/perorangan yang terkait. Sedangkan, SE hanya berlaku untuk memberikan instruksi dilingkungan kementeriannya. Dengan demikian, SE tidak bisa memberikan instruksi kepada seluruh rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, terutama rumah sakit swasta.
5
BINCANG
JKN Jamin Kesehatan Rakyat
Menteri Kesehatan RI dr Nafsiah Mboi, SpA, MPH
Bukan Pengobatan Gratis
S
etiap insan mendambakan hidup sehat walafiat setiap hari. Sehingga orang berupaya untuk memenuhi makanan sehat bergizi dan keperluan lain yang dapat menunjang hidup sehat, termasuk berolahraga secara rutin.Semua ini membutuhkan biaya cukup banyak namun biaya untuk hidup sehat tidak semahal bila sakit. Sebab, ketika sakit membutuhkan biaya pengobatan secara kontinyu agar cepat sembuh. Apalagi, jika sakit yang dideritanya tergolong berat, seperti gagal ginjal, tidak menutup kemungkinan untuk menguras harta benda yang dimilikinya. Mahalnya biaya yang harus dikeluarkan saat sakit, memunculkan slogan orang miskin dilarang sakit. Atau orang miskin yang sakit cukup minum obat warung saja karena merasa tidak mampu membayar biaya berobat ke rumah sakit. Kini, slogan tadi tidak berlaku setelah pemerintah menggelorakan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), yang dikelola BPJS (badan Pengelola Jaminan Sosial) Kesehatan. Seberapa besar pentingnya JKN bagi rakyat, berikut petikan wawancara Info BPJS Kesehatan dengan Menteri Kesehatan RI, dr Nafsiah Mboi, SpA, MPH. BPJS Kesehatan, selaku pengelola JKN, sudah beroperasi namun masih ada masyarakat beranggapan JKN itu merupakan pelayanan kesehatan secara gratis. Mohon penjelasan?
I n f o
B P J S
K e s e h a t a n
E d i s i
1
J u n i
2 0 1 4
Setiap orang memiliki risiko jatuh sakit. Biayanya pun, memang relatif tinggi. Agar tidak memberatkan keluarga yang sakit diperlukan adanya JKN untuk memberikan keringanan biaya. Namun, JKN, bukan program pengobatan gratis, melainkan program jaminan kesehatan yang menjamin pemerataan dan keadilan serta kemandirian seluruh lapisan masyarakat di Indonesia.
Maka, slogan orang miskin dilarang sakit, tidak berlaku lagi karena semua rakyat Indonesia, dijamin kesehatannnya, walaupun harus ada iuran bagi sebagian warga kecuali orang tidak mampu. Melalui JKN, orang miskin yang sakit harus sehat. Adapun cara agar seseorang bisa menjadi peserta JKN, pertama, pekerja didaftarkan oleh perusahaan. Kedua, mendaftarkan sendiri secara individu atau kelompok. Ketiga, menjadi Penerima Bantuan Iuran (PBI). Nah, cara pertama dan kedua, harus memberikan iuran sebesar lima persen dari penghasilannya untuk digunakan sebagai pengobatan saat diperlukan. Sedangkan, mereka yang tergolong fakir miskin, cacat total atau tidak mampu membayar, ditanggung pemerintah. Daftar PBI akan ditinjau setiap enam bulan, untuk memastikan ketepatan sasaran penerima bantuan. Jadi, keliru, jika ada pimpinan wilayah menyamakan JKN dengan pengobatan gratis ? Ya, ini perlu kita tegaskan lagi. Sangat keliru jika ada bupati atau walikota yang menjanjikan JKN sebagai pengobatan gratis karena JKN, tidak berarti pengobatan gratis. Tetapi JKN untuk menjamin pemerataan dan keadilan serta kemandirian masyarakat. Cita-cita pemerintah agar semua masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan yang merata dan tidak diskriminatif, sesuai dengan undang-undang. Cakupan pelayanannya, seperti apa ? Pelayanan JKN, mencakup pelayanan pencegahan dan pengobatan termasuk pelayanan obat dan bahan medis habis pakai sesuai dengan kebutuhan medis. Misalnya, untuk pelayanan pencegahan (promotif dan preventif), peserta JKN akan diberikan, penyuluhan kesehatan, imunisasi dasar, KB, dan skrining kesehatan, untuk mendeteksi risiko penyakit dan mencegah dampak lanjutan dari risiko penyakit tertentu, seperti penyakit kanker, bedah jantung, hingga dialisis (gagal ginjal). Jadi, peserta jaminan kesehatan mendapat jaminan kesehatan meliputi fasilitas primer, sekunder dan tersier, baik milik pemerintah maupun swasta yang bekerja sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Selain itu, JKN, menjamin kesehatan medis dari administrasi pelayanan, pemeriksaan, pengobatan dan konsultasi medis seseorang sampai non-medis seperti akomodasi dan ambulan. Tindakan medis non spesialistik, baik operatif maupun non-operatif, kemudian pelayanan transfusi darah sesuai kebutuhan medis. Kalau, pelayanan kesehatan perorangan, ya seperti tadi, mencakup pelayanan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif. Di dalamnya ada pemeriksaan penunjang diagnostik laboratorium tingkat pertama dan pelayanan rawat inap tingkat pertama sesuai dengan keluhan penyakit.
6
Maka, sesuai Undang-undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), dengan adanya JKN, maka seluruh masyarakat Indonesia akan dijamin kesehatannya. Kepesertaanya pun bersifat wajib tidak terkecuali. Khusus, masyarakat tidak mampu, biayanya ditanggung pemerintah. Alur pelayanan menggunakan pola rujukan berjenjang yang dimulai dari sistem layanan primer hingga tersier. Layanan primer terdiri atas Puskemas, klinik dokter pribadi serta klinik pratama (klinik swasta). Jadi nanti setiap orang mulai berobat dari sistem layanan primer dulu sehingga menghindari penumpukkan di satu rumah sakit. Khusus untuk keadaan darurat seperti kecelakaan atau penyakit yang tidak bisa ditangani di layanan primer, bisa langsung ke rumah sakit. Selama ini, minat masyarakat untuk menjadi peserta BPJS Kesehatan terus memuncak, hingga mencapai 117 juta jiwa, lebih. Apakah ada saran agar jumlah pendaftar tidak menggunung di Kantor BPJS Kesehatan ? Jika mendaftar melalui online maupun melalui perbankan, mengalami kesulitan, kita sudah mengusulkan kepada BPJS Kesehatan agar membuka layanan pendaftaran di tingkat RT dan RW untuk memudahkan akses masyarakat. Selain itu, kita menyarankan penggunaan mobile unit untuk memudahkan calon peserta BPJS Kesehatan mendaftar. Dengan menggunakan mobile unit dan mengajak BRI, BNI dan Bank Mandiri untuk dibawa ke RT/RW, memudahkan peserta mendaftar atau membayar iuran. Harapan kita, tahun 2019, seluruh penduduk memiliki suatu jaminan kesehatan. Hingga sekarang, masyarakat sudah mengetahui soal JKN tapi apakah masih Berarti, sosialisasi tentang JKN, masih perlu dilakukan atau tidak ? Masih. Sosialisasi masih kita lakukan. Selain dilakukan secara umum, juga sosialisasi personal. Misalnya, pekan lalu, saat kita lepas 238 dokter umum dan 167 dokter gigi pegawai tidak tetap (PPT) lulusan Provinsi DKI Jakarta dan Jawa Barat, bertugas bertugas ke daerah terpencil, perbatasan dan kepulauan (DTPK), dibekali soal JKN. Kita berharap mereka dapat mensosialisasikan JKN di wilayah penugasan masing-masing. Keberadaannnya, selain mewujudkan jaminan pelayanan kesehatan masyarakat, Puskesmas juga akan merasakan manfaatnya. Maksudnya, kalau mereka (dokter umum dan dokter gigi PPT) bisa mengatur supaya seluruh penduduk yang mereka layani jadi peserta JKN, maka selain sudah terjamin pelayanan kesehatan untuk seluruh penduduknya, juga Puskesmas dapat dana kapitasi sesuai jumlah pesertanya.
Berapa besar dana kapitasi untuk Puskesmas ? Andaikata, Puskesmas itu lengkap, ada dokter umum, dokter gigi, perawat dan bidan, maka dia dapat dana kapitasi sebesar Rp6 ribu per orang. Misalnya, Puskesmas itu, mampu melayani 5.000 penduduk, maka sudah dapat Rp30 juta per bulan. Dengan kata lain, semua Puskesmas bila penduduknya memang benar terdaftar sebagai peserta JKN, maka Puskesmas akan memeroleh dana kapitasi. Seperti Papua, seluruh penduduknya itu, sudah masuk JKN kategori PBI, maka otomatis Puskesmas yang di Papua itu juga dapat dana kapitasi, kalau sudah ada dokter, dokter gigi, perawat dan bidannya. Orang asli Papua di sana itu masuk PBI semua, tapi ada juga yang Askes, Jamsostek, serta peserta mandiri sekitar 39.000 penduduk. Bagaimana dengan rumah sakit yang mengklaim tarif paket pembiayaan Indonesia Case Based Groups (InaCBGs) yang terlalu rendah ? Wah, itu, tidak benar. Memang, pada awal dioperasikan BPJS Kesehatan, sekitar 3 persen dari 330 rumah sakit, mengalami kerugian dalam melayani peserta program JKN yang dikelola BPJS Kesehatan. Penyebabnya, karena rumah sakit itu, kurang paham terhadap mekanisme Ina-CBGs. Banyak rumah sakit yang masih salah memasukan data CBGs karena sudah terbiasa dengan sistem fee for service. Maka, sosialisasi harus terus dilakukan. Contoh saja, sistem sudah semakin canggih, beli obat bisa via online, harga juga tetap kompetitif, tapi tidak semua rumah sakit atau masyarakat memahami hal itu. Untuk itu, rumah sakit dalam perencanaan dan pembelian obat, hatus hati-hati. Kebanyakan obat yang dipilih dari daftar Formularium Obat Nasional (Fornas) mayoritas obat paten, bukan yang generik, sehingga ongkos produksi layanan, menjadi naik. Maksudnya, kerugian muncul karena inefisiensi layanan yang disebabkan obat dan kefarmasian ? Bisa dibilang begitu. Di Indonesia, penyebab inefisiensi terbesar dalam adaOJK di bidang obat atau Ketua layanan Dewankesehatan Komisioner kefarmasian. Infesiensi Muliaman D tersebut Haddadmencapai 30- 40 persen. Padahal inefisiensi obat di luar negeri di bawah 20 persen. Adapun, sistem Ina-CBGs sendiri adalah model pembiayaan layanan kesehatan berdasarkan diagnosa penyakit yang telah dikelompokan jenis pengobatan dan biayanya. Ina-CBGs dalam JKN dipakai sebagai sistem pembiayaan di rumah sakit. Layanan primer di puskesmas atau klinik menggunakan sistem kapitasi.(sut)
BENEFIT
Masyarakat Merasakan
Manfaat JKN
Secara berangsur, masyarakat mulai merasakan manfaat dari program jaminan kesehatan nasional (JKN) yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Ibarat pepatah “tak kenal maka tak sayang”, sebagian masyarakat masih meragukan pada awal peluncuran JKN, 1 Januari 2014, bahkan setelah berjalan tiga bulan pun masih juga ada yang ragu. Tetapi, kini masyarakat semakin tahu manfaat JKN, setelah melihat keluarga, kerabat, dan tetangganya mengalami sakit dan kesulitan membayar beban biaya perawatan di rumah sakit. Seperti pemantauan di RS Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita Jakarta, seorang keluarga merasa lega setelah kasir memberi tahu bahwa total perawatan sebesar Rp12.050.000 tidak perlu dibayar oleh pasien karena pasien telah menjadi peserta BPJS Kesehatan dan selama dirawat pasien menempati ruang perawatan sesuai kelasnya. Direktur Pelayanan BPJS Kesehatan Fajriadinur
Seluruh pelayanan yang diberikan itu, tidak dipengaruhi oleh besarnya iuran yang dibayar oleh peserta. Peserta BPJS Kesehatan juga bisa mendapat pelayanan KB dan imunisasi dasar bagi balita. “Sedangkan promotif dan preventif yang diberikan bagi upaya kesehatan perorangan (personal care). Maka sebaiknya segeralah mendaftar menjadi peserta sebelum jatuh sakit,” imbaunya.
Pelayanan kesehatan berjenjang itu dimulai dari pelayanan di fasilitas kesehatan tingkat pertama yaitu di Puskesmas, klinik, praktik dokter, atau RS Kelas D Pratama. Jika dibutuhkan pelayanan lebih lanjut, maka pasien akan dirujuk ke fasilitas kesehatan tingkat lanjutan seperti di klinik spesialis, rumah sakit umum, dan rumah sakit khusus. (pur)
Jenis Layanan Kesehatan Yang Diberikan Pelayanan Kesehatan Tinggkat Pertama
Pelayanan Kesehatan Rujukan Tinggkat Lanjutan
Penyuluhan Kesehatan Perorangan
Pemeriksaan, Pengobatan, dan Konsultasi medis oleh dokter spesialis dan subspesialis
Skrining kesehatan untuk penyakit : a. diabetes mellitus tipe 2 ; b. hipertensi ; c. kanker leher rahim ; d. kanker payudara ;
Tindakan medis spesialistik bedah dan non bedah. contohnya fungsi cairan paru, operasi sesar dll.
KB (Konseling, Kontrasepsi dasar, Vasektomi dan Tubektomi)
Obat dan bahan medis habis pakai
Imunisasi Dasar (BCG, DPT, HB, Polio, dan Campak)
Alat kesehatan Implan
Pemeriksaan, pengobatan, dan konsultasi medis
Penunjang diagnostik lanjutan, Contoh : CT Scan, USG, Endoskopi, dll
Tindakan medis non spesialistik bedah atau non bedah. contoh : rawat luka, cabut gigi, dll
Rehabilitasi medis
Obat dan bahan medishabis pakai
Pelayanan darah
Pelayanan darah
Kedokteran Forensik
Laboratorium Sederhana
Pelayanan Jenazah
Rawat inap utnuk kasus-kasus tertentu. Contoh : Persalinan normal, diare ringan dll
Rawat Inap Intensif dan non intensif
7
2 0 1 4
Direktur Pelayanan BPJS Kesehatan Fajriadinur mengatakan, JKN mempunyai multi manfaat, mulai dari preventif (pencegahan penyakit), promotif (peningkatan status kesehatan), kuratif (pengobatan), dan rehabilitatif (pengembalian pasien yang sudah sembuh ke masyarakat). Pelayanan komprehensif ini sesuai dengan kebutuhan medis sehingga menjadi pelayanan yang paripurna. Ada juga manfaat non medisnya yaitu meliputi akomodasi dan ambulans. “Ambulans dimanfaatkan untuk pasien rujukan dari fasilitas kesehatan dengan kondisi tertentu yang ditetapkan oleh BPJS Kesehatan,” ujarnya.
BPJS Kesehatan tidak menjamin pelayanan kesehatan yang telah dijamin oleh jaminan kecelakaan kerja, tetapi menjamin pelayanan kesehatan akibat kecelakaan lalu lintas setelah nilai yang ditanggung oleh Program Jaminan Kecelakaan Lalu Lintas yang bersifat wajib (PT Jasa Raharja).
J u n i
“Selama dua hari saja biaya yang harus dikeluarkan sekitar Rp7 juta, tetapi Alhamdulillah setelah jadi peserta BPJS Kesehatan, perawatan selama 16 hari, hanya menambah sisa biaya karena bapak dirawat di VIP. Program JKN sangat membantu dan sebaiknya, masyarakat yang belum jadi peserta, segera mendaftarkan diri,” kata Sri Murni, anak tertua almarhum HA Sardjoko.
Meski sifatnya komprehensif, masyarakat juga harus mengetahui bahwa masih ada pelayanan yang dibatasi, antara lain kaca mata, alat bantu dengar (hearing aid), alat bantu gerak seperti tongkat penyangga (kruk), , prothesa alat gerak (tangan dan kaki tiruan), gigi palsu dan korset. Sedangkan yang tidak dijamin adalah pelayanan yang tidak sesuai prosedur, pelayanan di luar fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan kecuali dalam keadaan gawat darurat sesuai ketentuan yang berlaku, pelayanan bertujuan kosmetik, general check up dan pengobatan alternative.
1
Hal yang serupa juga dialami oleh pasien HA Sardjoko, 85, warga Kebumen, Jawa Tengah. Ketika mendapat serangan jantung pada 30 Maret 2014 di Cilegon, langsung dilarikan ke RS Krakatau Cilegon. Setelah mendapat pertolongan pertama, pasien dirujuk ke RSJPD Harapan Kita. Saat itu dia belum memiliki jaminan asuransi apa pun. Hari kedua perawatan, keluarganya mengurus kepesertaan BPJS Kesehatan dan mulai hari ke-3 seluruh biaya ditanggung oleh BPJS Kesehatan, hingga akhirnya pasien menghembuskan nafas terakhirnya pada 16 April 2014.
E d i s i
Peserta BPJS Kesehatan harus mengikuti aturan penyelenggarakan pelayanan kesehatan secara berjenjang sesuai kebutuhan medis. Dengan demikian, masyarakat yang sebelumnya terbiasa langsung memeriksakan kesehatannya ke rumah sakit meskipun hanya sakit ringan seperti batuk dan pilek, setelah menjadi peserta BPJS Kesehatan harus mengikuti ketentuan pelayanan rujukan berjenjang.
K e s e h a t a n
Pelayanan berjenjang
B P J S
Selain itu, pengobatan untuk mendapatkan keturunan dan pengobatan impotensi, pelayanan kesehatan pada saat bencana, pasien bunuh diri /penyakit yang timbul akibat kesengajaan untuk menyiksa diri sendiri karena usaha bunuh diri atau pun akibat ketergantungan obat/alkohol.
I n f o
BPJS Kesehatan tidak menjamin pelayanan kesehatan yang telah dijamin oleh jaminan kecelakaan kerja, tetapi menjamin pelayanan kesehatan akibat kecelakaan lalu lintas setelah nilai yang ditanggung oleh Program Jaminan Kecelakaan Lalu Lintas yang bersifat wajib (PT Jasa Raharja).
PELANGGAN
Miliki Jaminan Kesehatan
Sebelum Sakit
S
I n f o
B P J S
K e s e h a t a n
E d i s i
1
J u n i
2 0 1 4
eiring berkembangan zaman, penyakit pun tak mau kalah ikut berkembang dan menjadi bervariasi, mulai yang tidak berbahaya sampai yang mematikan dan tidak ada obatnya. Celakanya, kita tidak tahu kapan penyakit itu hinggap dan menguasai tubuh kita, hingga kita dibuat tak berdaya. Saat tubuh tak berdaya dan membutuhkan pengobatan yang intensif, tentu akan menguras waktu, tenaga, dan uang. Bahkan sering diberitakan, pasien merasa diabaikan oleh pihak rumah sakit karena tidak punya uang jaminan awal saat pertama masuk ke rumah sakit. Tidak sedikit pula, keluarga pasien yang harus pontangpanting mencari dana untuk biaya pengobatan karena tidak mempunyai proteksi asuransi kesehatan.
Seperti dialami Aisyah, warga Cikarang, Bekasi, Jawa Barat, ketika ayahnya harus menjalani hemodialisa (cuci darah), dua sepeda motornya terpaksa dijual. Dan, karena tidak memiliki asuransi kesehatan, maka ibu Aisyah terpaksa meminjam uang kepada teman-temannya. “Ya, ada juga bantuan dari saudara-saudara, karena setiap cuci darah perlu uang Rp800.000. Belum untuk transportnya dan kalau harus transfusi darah, tambah lagi, repotlah kalau tidak punya asuransi. Kita hanya bisa pasrah saja. Tapi saya seperti merasa bersalah karena tidak bisa berbuat lebih baik untuk bapak,” kata Aisyah sambil menundukkan kepalanya. Sejenak, Aisyah menarik nafas dalam-dalam, menjelaskan, ketika terakhir ayahnya menghembuskan nafas terakhir dia sedang berada di kampus. “Saat itu, bapak tidak punya uang dan menunda untuk cuci darah, ya mungkin akhirnya seperti itu, bapak tidak kuat, sesak napas, akhirnya bapak pergi untuk selamanya,” kenang Aisyah. Hal serupa masih sering kita hadapi, masyarakat Indonesia karena tidak memiliki perlindungan asuransi kesehatan. Sebagian masyarakat merasa tidak perlu memiliki asuransi kesehatan dan tidak paham soal asuransi, dan sebagian lagi merasa tidak mampu untuk membeli premi asuransi kesehatan, karena harga preminya mahal. Sejumlah perusahaan memang sudah bekerjasama dengan perusahaan asuransi untuk memberi perlindungan kesehatan kepada para karyawannya, ada juga karyawan dilindungi oleh jaminan pemeliharaan kesehatan (JPK) dari Jamsostek. Seluruh pegawai negeri sipil (PNS), pensiunan PNS, pensiunan TNI/Polri juga sudah menjadi peserta Askes. Dan, sebagian masyarakat memiliki polis asuransi kesehatan swasta. Namun, ternyata masih ada sekitar 32 persen masyarakat Indonesia tidak mempunyai tabungan atau proteksi untuk kesehatannya. Sehingga jika mereka jatuh sakit, terpaksa menjual sepeda motor, mobil, hingga rumah, karena tidak punya asuransi kesehatan. Diperkirakan sekitar 70 persen penduduk Indonesia membiayai sendiri biaya dokter atau rumah sakit. Dalam skema asuransi kesehatan yang dikelola swasta, berlaku aturan semakin bertambahnya usia, semakin berisiko hidup seseorang, maka semakin mahal premi yang harus d keluarkan agar mendapatkan layanan kesehatan dari
8
asuransi kesehatan. Oleh karenanya, dengan kesehatan yang semakin menurun, pihak asuransi berhak menolak permintaan kita, meskipun kita sanggup membayar preminya semahal apapun. Sebuah survei menunjukkan, perkembangan asuransi kesehatan di Indonesia tergolong lambat dibandingkan negara-negara di Asia Tenggara. Padahal, jika dilihat dari pentingnya arti sebuah kesehatan, maka asuransi kesehatan adalah jenis asuransi pertama yang wajib dimiliki seseorang sebelum memiliki asuransi yang lain. Alasannya, kesehatan merupakan aset yang sangat tinggi nilainya pada diri manusia. Berawal dari tubuh yang sehat itulah, aktivitas manusia dilakukan. Perlu kita ingat bahwa, meskipun kita sudah menjaga kesehatan dengan baik, namun seringkali kita tidak tahu kapan sakit itu datang. Oleh karena itu, lebih baik “sedia payung sebelum hujan” atau melindungi diri dengan asuransi kesehatan sebelum mengalami sakit.
Iuran premi JKN terjangkau Lahirnya Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan seharusnya dapat menjadi solusi bagi seluruh rakyat Indonesia, karena BPJS Kesehatan menyelenggarakan jaminan sosial berupa jaminan kesehatan nasional (JKN) dengan premi yang relatif terjangkau dengan manfaatnya sangat besar karena bisa menjamin biaya pengobatan penyakit yang ringan seperti batuk dan pilek, hingga yang berat seperti jantung, stroke, dan kanker. Kini, jaminan kesehatan nasional (JKN) yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan memberi kesempatan kepada seluruh penduduk Indonesia termasuk orang asing yang bekerja minimal selama enam bulan di Indonesia. Menurut Undang Undang nomor 24 tahun 2011 tentang BPJS, semua penduduk wajib menjadi peserta BPJS Kesehatan dan wajib membayar iuran, karena program JKN berasaskan gotong royong, yang sehat membantu yang sakit. Pemerintah telah menetapkan besaran iuran BPJS Kesehatan, bagi pekerja di luar penerima upah dan bukan bukan pekerja, sesuai kelas pelayanan rawat inapnya. Untuk kelas I iurannya Rp 59.500 per bulan per orang, kelas II sebesar Rp 42.500 per bulan per orang, dan untuk kelas III iurannya sebesar Rp25.500 per bulan per orang.
Yang dimaksud pekerja bukan penerima upah adalah setiap orang yang bekerja atau berusaha atas risiko sendiri, antara lain, pengacara, dokter praktik, notaries, konsultan, petani, nelayan, pedagang, tukang ojek, pekerja mandiri salon, pekerja mandiri bengkel. Sedangkan bukan pekerja adalah setiap orang yang tidak bekerja tapi mampu membayar iuran jaminan kesehatan, mereka antara lain investor, pemberi kerja, penerima pensiun, veteran, perintis kemerdekaan, janda,duda, atau anak yatim piatu dari veteran atau perintis kemerdekaan. Khusus bagi pensiunan PNS/TNI/Polri, veteran, perintis kemerdekaan sudah terdaftar secara otomatis sebagai peserta BPJS Kesehatan karena peralihan dari jaminan Askes Sosial PT Askes (Persero), sehingga tidak perlu melakukan pendaftaran peserta. BPJS Kesehatan juga telah mengelola peserta peralihan dari jaminan kesehatan Askes Sosial PT Askes (Persero), Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) PT Jamsostek (Persero), Jaminan Kesehatan TNI/Polri, dan peralihan dari peserta Jamkesda di beberapa daerah. Bagi karyawan penerima upah, iuran premi ditetapkan sebesar 4,5 persen dari gaji karyawan perbulan hingga 30 Juni 2015 dan meningkat menjadi 5 persen pada 1 Juli 2015. Komposisi besaran iuran tersebut, 4 persen dibayar oleh pengusaha (pemberi kerja) dan 0,5 persen dibayar oleh pekerja (sebelum 1 Juli 2014) dan satu persen pekerja setelah 1 Juli 2015. Sedangkan pegawai negeri sipil (PNS) membayar iuran sebesar 5 persen dengan komposisi 3 persen dibayar oleh pemerintah (pemberi kerja), 2 persen dibayar oleh PNS (pekerja). Bagi masyarakat fakir miskin dan tidak mampu masuk kedalam penerima bantuan iuran (PBI), iuran jaminan kesehatan dibayari oleh pemerintah yang telah ditetapkan sebesar Rp 19.225 per bulan per orang. Untuk peserta Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) yang sudah melakukan kerjasama dengan BPJS Kesehatan per 1 Januari seperti program Kartu Jakarta Sehat (KJS), Jaminan Kesehatan Rakyat Aceh (JKRA) juga sudah otomatis menjadi peserta JKN BPJS Kesehatan dan tidak perlu mendaftar lagi. Selain KJS dan JKRA, Jamkesda lainnya juga segera terintegrasi dengan BPJS Kesehatan. Karena kepesertaan BPJS Kesehatan bersifat wajib, maka masyarakat yang belum menjadi peserta pun diimbau agar segera mendaftarkan diri sebagai peserta BPJS Kesehatan. Targetnya, semua penduduk Indonesia atau sekitar 257,5 juta jiwa dapat terdaftar sebagai peserta BPJS paling lambat pada 1 Januari 2019 dengan tingkat kepuasan 85 persen. Ayo, pastikan kita sudah menjadi peserta BPJS Kesehatan, jangan menunggu sakit baru mendaftar sebagai peserta. Tujuannya agar tidak repot saat kita jatuh sakit atau akan membutuhkan pelayanan kesehatan. Bagi peserta BPJS Kesehatan diingatkan agar membayar iuran setiap bulan, jika dalam empat bulan berturut-turut tidak membayar, sistem secara otomatis akan mengunci dan peserta tidak bisa mendapat pelayanan jaminan kesehatan. Semua pihak berharap, peserta tidak ada yang sakit. Jika kita sehat, sama saja kita membantu peserta yang sakit. “Inilah namanya gotong royong. Maka, saya juga mengajak seluruh perusahaan BUMN segera menjadi peserta BPJS Kesehatan, meskipun karyawan BUMN sudah memiliki jaminan kesehatan dari perusahaan swasta. Semakin banyak peserta BPJS Kesehatan yang bayar iuran, maka program jaminan kesehatan nasional semakin kokoh dan sustainable,” kata Menteri BUMN Dahlan Iskan.(pur)
TESTIMONI
Suratni Drs Samso HA
Ambil Obat di Puskesmas Lancar-lancar Saja
Puskesmas Tak Lagi Mudah Merujuk
JKN Bagus,Tapi pada Masih Transisi Melia Cholilah, mahasiswa
I n f o
Bagi Suratni, dengan memiliki Askes atau sekarang menjadi BPJS-Kesehatan merasa percaya diri, tidak terlalu membebani keluarga dan anak-anaknya, jika suatu saat jatuh sakit. “Doanya sih ingin selalu sehat dan tidak usah menggunakan fasilitas JKN dari BPJS Kesehatan,” kata Suratni.(pur)
9
2 0 1 4
“Sekarang dengan sistem yang baru (BPJS Kesehatan – Red) bagaimana ya. Kalau kita tiba-tiba diserang penyakit dan harus segera mendapat pertolongan katanya sih bisa dibawa ke rumah sakit terdekat. Ya, kita mau saja mengikuti aturan,” ungkapnya.
J u n i
Suratni mengaku selama ini sangat terbantu oleh Askes. Di era Askes, dia pernah masuk UGD rumah sakit swasta dekat rumahnya karena kondisi kesehatannya drop dan tak bisa jalan. Lalu, biaya pengobatannya di rumah sakit swasta itu sebesar sekitar Rp3.000.000 bisa diklaim ke PT Askes (Persero) dan mendapat lebih dari separuhnya.
1
Untuk mengubah kebiasaannya pergi langsung ke rumah sakit memang tak mudah bagi Suratni. Seakan sudah menjadi sugesti bahwa periksa ke dokter yang biasa mengobatinya adalah yang manjur dalam mengobatinya. Sehingga saat sekujur tubuhnya gatal pun ingin segera berobat ke dokter di sebuah rumah sakit.
E d i s i
“Saya baru tahu kalau sekarang tidak boleh berobat langsung ke rumah sakit, kata dokternya kalau bisa diobati di Puskesmas tidak perlu ke rumah sakit, apalagi kalau cuma gatal-gatal seperti yang saya alami, bisa diobati di Puskesmas, kecuali sakit mata yang di Puskesmas ngga bisa bisa dirujuk ke spesialis, kata dokter begitu,” ujarnya.
Awal pelaksanaan JKN, dia dirawat di RS Koja, Jakarta Utara. Banyak yang berbeda saat itu, sehingga dia menyerahkan semua urusan kepada anaknya, Melia Cholilah. “Dulu, bapak saya pernah dirawat lima kali. Obat diberi untuk keperluan satu bulan, ada obat paten ada juga obat generiknya. Tetapi di BPJS obatnya hanya 10 hari dan ada beberapa yang tidak ada di daftar, sehingga kita harus beli sendiri di luar,” kata Melia. Mahasiswi yang akrab disapa Imel ini sempat merasa kecewa, lalu dia menghadap petugas BPJS Kesehatan. Akhirnya, dengan perjuangan yang gigih, permohonannya dikabulkan lalu dikasih obat untuk tiga bulan. “Bapak mengalami pembengkakan jantung. Setelah itu, bapak diberi obat untuk tiga bulan dan obatnya diantar kerumah,” ujarnya. Ada obat yang tidak diperolehnya yaitu santersan kalium 50 harganya Rp130.000 per satu strip (10 pil). Obat ini harus diminum sekali sehari, selain itu, vitamin untuk pencernaan dan obat lambung juga tidak ada. “Sayadisarankan untuk menggunakan obat generik yang tersedia. Saya tidak tahu nih, bulan depankan sudah habis, saya berharap tidak sulit lagi,” katanya. Menurut Imel, program JKN sangat bagus karena bisa menjaga kesehatan masyarakat Indonesia. Yang semula tidak bisa berobat karena tidak mempunyai uang, sekarang bisa menjadi peserta BPJS Kesehatan karena iuran preminya dibayari oleh pemerintah, Sedangkan masyarakat umum lainnya bisa membayar secara mandiri. “Ya, seperti menabungkan? Kalau tidak sakit, anggap saja iuran premi itu sebagai sodakoh,” ujarnya. Tetapi, apa yang dirasakan Imel saat mengurus obat untuk ayahnya, dia berharap tidak terjadi pada peserta lain, terutama yang di daerah. “Kasihankan, kalau di daerah, orang sudah susah tambah susah lagi, dan kasihan kalau harus repot-repot. Semoga aja ya, jangan ada yang “ribet” lagi,” kata Imel.(pur)
K e s e h a t a n
Suratni, 65, warga Kelurahan Jatimulya, Kabupaten Bekasi adalah salah satu peserta yang merasa kecewa. Eks peserta Askes ini mengaku bingung pada sistem rujukan yang diterapkan pada JKN, karena tidak bisa lagi meminta rujukan dari Puskesmas Jatimulya untuk berobat ke rumah sakit.
Achmadi adalah eks peserta Askes.Saat menjadi peserta Askes, pensiunan pegawai Pemerintah Kota Jakarta Utara ini mendapat subsidi dari Pemprov DKI Jakarta sebesar Rp50 juta untuk menutupi kekurangan biaya, jika harus ada obata atau pelayanan yang tidak di-cover oleh Askes.
B P J S
Ibarat pepatah tak ada gading yang tak retak, artinya tak ada yang sempurna di dunia. Pepatah ini terjadi pada awal pelaksanaan jaminan kesehatan nasional (JKN). Banyak masyarakat yang belum paham, bahkan bagi sebagian peserta BPJS-Kesehatan eks peserta Askes. Namun, banyak juga yang merasa tetap mendapat pelayanan yang baik di era JKN. Hal itu dimaklumi oleh Drs Samso HA, 68, warga Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Menurutnya, wajar jika pelaksanaannya belum sempurna dan banyak keluhan. Tetapi, menurutnya, program JKN manfaatnya lebih luas lagi dan dapat digunakan oleh seluruh rakyat Indonesia, tidak hanya oleh pegawai negeri, dan peserta Askes lainnya. Bagi Samso, pada bulan pertama saja, ada pembatasan obat-obatan untuk penderita penyakit kronis seperti dirinya. “Tetapi sekarang kan sudah tidak lagi, semua sudah baik kok. Kalau ada pelayanan yang tidak baik kita kan bisa mengadu ke layanan pengaduan BPJS-Kesehatan,” kata Samso didampingi istrinya, Sri Murni, saat mengantre obat di Puskesmas Kebon Jeruk, Jakarta Barat, belum lama ini. Samso dan istrinya, adalah pasien di Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah (RSJPD) Harapan Kita. Samso menderita diabetes melitus, sedangkan istrinya menderita hipertensi. Keduanya memiliki keluhan jantung. Setiap bulan, mereka mengambil obat di RSJPD Harapan Kita, namun sejak ada JKN, mengambil obat di Puskesmas. “Tidak ada masalah, pelayanannya bagus. Kalau sakit biasa ya cukup periksa di Puskesmas saja, jika diperlukan baru dokter memberi rujukan ke RSJPD Harapan Kita, karena dokter spesialisnya di sana. Ya, hanya masalah antre saja, di Puskesmas penuh,” ujarnya. Menurut pensiunan Badan Pemeriksa Keuangan Pembangunan (BPKP) ini, BPJS Kesehatan perlu melakukan sosialisasi lebih gencar lagi, agar masyarakat khususnya peserta BPJS Kesehatan mengetahui dimana saja fasilitas kesehatan primer yang setara Puskesmas. “Saya cuma dengar saja, ada dokter keluarga, tetapi tidak tahu dimana. Padahal bisa loh, peserta yang berobat di Puskesmas dikasih leaflet yang mencantumkan fasilitas kesehatan mana saja yang sudah bekerjsama dengan BPJS,” usulnya. Samso menjelaskan, dia setiap bulan mendapat enam jenis obat, antara lain insulin, obat darah tinggi, dan kolesterol untuk kebutuhan 30 hari. Sedangkan istrinya, mendapat tiga jenis obat untuk jantung, darah tinggi, dan asma. “Punya asuransi kesehatan sungguh bermanfaat. Oleh karena itu, saya juga sering menyarankan agar saudara-saudara saya segera mendaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan sebelum jatuh sakit,” kata Samso.(pur)
Puskesmas, dokter keluarga, dokter praktik swasta, dan klinik, kini menjadi garda terdepan dalam menapis pasien. Pasien dengan kondisi penyakit ringan yang bisa disembuhkan di Puskesmas atau fasilitas kesehatan primer, tidak perlu lagi dirujuk ke rumah sakit. Sehingga Puskesmas tidak lagi mudah sekedar membuat rujukan untuk memenuhi keinginan pasien, khususnya peserta BPJS Kesehatan.
Melia Cholilah, mahasiswa jurusan Sastra Inggris Universitas Gunadarma mengeluh sibuk mondar-mandir mengurus administrasi dan obat untuk ayahnya, Achmadi Mulya, 59, warga Kebon Bawang, Jakarta Utara.
GAYA HIDUP
Olah Raga Lari dan Jogging Mampu Membangkitkan Gairah Kerja
T
idak seperti biasanya, ditengah rintikan hujan di lokasi car free day di Kawasan Monas, Jakarta Pusat, mantan Duta Besar Republik Indonesia untuk Amerika Serikat, Dr Dino Patti Djalal, tampak bersemangat lari dari Monas hingga Bundaran HI.
Bilamana kegiatan ini dilakukan secara rutin, pagi atau sore, bisa memperlancar peredaran darah dan pernafasan sehingga membuat jantung lebih kuat, membantu mengobati masalah pencernaan, membangkitkan gairah untuk aktif seharian.
Di belakang pria yang saat itu belum sepekan kembali ke Indonesia, sejumlah warga yang tergabung dalam satu komonitas lari di Indonesia, mengikuti secara tertib. Sedangkan istri Dino, Rosa Rai Djalal, berada agak jauh di belakang mengendarai sepeda.
Yang lebih hebat lagi, jogging bisa membantu untuk mengurangi rasa malas dalam bekerja.Alasannya, kegiatan ini, dapat membakar lemak sehingga masalah kegemukan pun bisa diatasi. Soal selera makan, jangan ditanya karena setelah berolah raga biasanya sering merasa lapar. Maka, selera makan bakal meningkat, otot paha, punggung atau pun kaki, bisa lebih kuat. Menurut sejumlah dokter yang dihubungi Info BPJS Kesehatan, secara terpisah, disimpulkan, bahwa jogging merupakan salah satu bagian olahraga yang mudah dan bisa dilakukan setiap orang tanpa latihan khusus.
Pria tampan nan bugar ini, mengaku menggemari olah raga lari karena selain membuat raga menjadi sehat juga dinilainya sangat murah. Apalagi, Dino, memiliki falsafah bahwa sehat adalah salah satu yang terpenting dalam hidup ini. Melalui jiwa yang sehat, membuat manusia mampu berfikir secara jernih. Sedangkan, olah raga lari, merupakan kegiatan yang mudah dan murah. Alasannya, bisa dilakukan siapa saja dan kapan saja. Oleh karena itu, setiap hari libur terutama, Hari Minggu, selalu menyempatkan berolahraga lari. Hingga kini, tidak pernah ditinggalkan. "Sewaktu saya menjabat sebagai Dubes dulu, sering kali saya lari dari rumah saya ke Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) yang berjarak sekitar kurang lebih enam kilometer. Terkadang saya juga mengajak staf saya untuk ikutan berlari," kata Dino.
indeks kecemasan yang lebih rendah dibanding orang yang tidak pernah olahraga. Hal ini menunjukkan bahwa olahraga mungkin bisa menjadi pengobatan yang layak untuk kecemasan dan stres. Dengan mengutip teori, olahraga menyebabkan tubuh bereaksi termasuk otak. Sebagai responsnya maka otak akan melepaskan banyak hormon termasuk endorphin dan neurotransmitter yang bisa mempengaruhi suasana hati. Kolesterol yang sering dikeluhkan banyak orang, jogging, bisa menurunkan kolesterol. Dengan gerakan teratur pada tubuh, membantu tubuh membakar kalori yang ada sehingga menghasilkan energi yang dibutuhkan tubuh untuk bekerja. Ini, membantu tubuh mengurangi penimbunan lemak pada tubuh.Dampaknya positifnya, sangat membantu tubuh tetap fit dan mengurangi resiko darah tinggi, stroke, kegemukan, dan penyakit jantung. Para dokter itu, menganjurkan pula olah raga lain dalam mengurangi penimbunan lemak. Misalnya, senam aerobik, jalan kaki, jogging, berenang, dan bersepeda. Semua jenis olahraga sebenarnya baik untuk menjaga kesehatan tubuh dan mengurangi kolesterol asalkan dilakukan dengan disiplin dan teratur sehingga membantu otot-otot tubuh terlatih dan bekerja dengan baik. Yang penting diingat, olahraga yang teratur juga harus dibarengi dengan pola hidup sehat dengan menjaga pola makan yang baik,tidak merokok, dan cukup istirahat.
Olahraga ini, membantu merangsang otot-otot dan bagian tubuh lainnya. Tentu saja, tidak hanya otot-otot yang terlatih, sirkulasi darah dan oksigen dalam tubuh menjadi lancar sehingga metabolisme tubuh menjadi optimal. Tubuh akan terasa segar dan otak sebagai pusat syaraf pun bekerja lebih baik. Sejumlah dokter itu, juga mengakui manfaat olahraga ini, diantaranya, meningkatkan daya tahan tubuh.Karena, peningkatan aktivitas, fungsi hormon-hormon dalam tubuh, mampu meningkatkan daya tahan tubuh.
Sehingga, lanjut Dino, setiap hari senantiasa membawa sepatu lari. Di tahun 2011, Dino juga bergabung dalam kegiatan misi Berlari Untuk Berbagi di New York Marathon, Amerika Serikat."Selain lari bias, kita juga melakukan jogging. Semua ini, sangat berguna untuk kesehatan kita," tuturnya.
Fungsi otak pun, lancar karena jumlah oksigen di dalam darah akan meningkat sehingga memperlancar aliran darah menuju otak.Konsentrasi maupun kreativitas, menjadi semakin jernih. Apalagi, jika orang yang melakukan jogging, mengalami stres.Menurutnya, olah raga ini, bisa membantu untuk mengatasi emosinya dan mengurangi kegelisahan sehingga mengurangi stres yang ada.
Jogging, menurutnya, tidak membutuhkan energi yang banyak dan tidak menguras tenaga. Jogging secara teratur memberikan manfaat cukup besar pada kondisi fisik dan juga dapat memberikan kesenangan tersendiri.
Para dokter itu, mengutip hasil penelitian yang dilaporkan dalam Anxiety, Stress and Coping: An International Journal tahun 2008 mencatat bahwa olahraga bisa menjadi alat yang potensial untuk mengatasi gejala-gejala kecemasan.Dalam penelitian tersebut partisipan yang rutin berolahraga memiliki
Bagi, masyarakat yang sudah lama tidak melakukan olahraga, boleh memulaianya. Hanya, saja, sebaiknya olahraga dilakukan dalam waktu singkat untuk memberikan pengenalan dan membiasakan tubuh. Awalnya, tubuh akan merasa sakit, pegal-pegal, dan nyeri karena otot belum terlatih atau terbiasa. Namun, gejala tersebut akan hilang setelah beberapa waktu. Bagi lansia (lanjut usia, dokter tadi, menyaranakan olahraga yang tidak memaksa kekuatan otot tetapi melatih otot tetap aktif. Misalnya, berjalan kaki selama 30 menit dalam sehari, 3 kali seminggu. Ketika beroleh raga hendaknya mengenakan pakaian yang nyaman seperti T-shirt, gunakan sepatu dengan alas yang bisa ditekuk lentur untuk membuat kaki lebih nyaman.Hindari pula rute panjang. (sut)
SEHAT
Tips..
Jogging Agar TidakCidera Olah raga lari dan jogging, memang mudah dilakukan tetapi jika tidak hati-hati, bisa-bisa punggung atau tubuh bagian belakang tersa sakit dan nyeri. Hal ini disebabkan karena kurangnya kehati-hatian dalam memposisikan tubuh saat melakukan jogging atau berlari. Sebab, posisi tubuh ikutan dil memengaruh ikualitas berjalan seseorang. Jika posisi tubuh pada waktu berjalan kaki atau berlari tidak tepat, maka akan menyebabkan nyeri dan bahkan cedera pada bagian tubuh tertentu. Begitu juga jogging. Banyak orang tidak menyadari atas aktifitas lari yang dilakukan ata ubanyak yang menganggap sepele sehingga banyak pula yang cidera setelah berolah raga ini. Hal-hal yang perlu diperhatikan saat berlari atau jogging;
1
Pertama, hentakan kaki. Hentakan kaki tidak sama ataua simetris. Banyak orang tidak menyadari jika hentakan kaki tidak sama saat berlari bias menggangu kesehatan. Nah, untuk mengetahui agar hentakan kaki seimbang antara kaki kanan dan kiri, perlu diuji cobakan dengan mendengarkan suara hentakan itu. Jika suara hentakan antara kaki kanan dan kiri ada yang lebih keras berarti Anda melakukan lari asimetris. Coba, berlari di atas papan untuk mengetahui dentakan kaki Anda.
4
Keempat, Sepatu. Sepatu yang digunakan untuk berlari.jangan memakai sepatu yang tidak sesuai dengan ukuran atau tak sesuai fungsinya, karena bisa menyebabkan nyeri pada punggung, pinggul, dan lutut. Selain itu, pastikan kaus kaki yang dikenakannya juga nyaman tidak kebesaran atau kekecilan .Gunakan sepatu lari yang cocok, pas, dan nyaman terpasang di kaki. kalautidak, bisa menyebabkan keseleo atau cidera lutut.
2
Kedua, posisi lutut Saat berlari hendaknya diupayakan agar posisi lutut sejajar. Banyak orang yang bermasalah pada lututnya usai berlari atau jogging. Salah satu penyebab hal ini adalah otot gluteus (bokong) yang lemah. maka, usahakan lutut Anda harus tetap sejajar dengan pinggu lAnd aketika sedang berjalan kaki maupun berlari. Jika otot-otot pinggul lemah dan tidak kuat menopang beban berat tubuh, maka beban tersebut akan berpindah kelutut sehingga menyebabkan lutut tertekan atau tertekuk masuk kebagian dalam ketika berjalan kaki.
Kelima, Rute. Perlu diperhatikan soal rutenya, apakah banyak kerikil atau tidak. Semua ini, dilakukan agar terhindar dari cedera akibat tersandung . Jauhkan diri dari tanjakan yang curam, permukaan berbatu, atau yang memiliki banyak hambatan seperti lalu lalang kendaraan dan lainnya.
5
3
Ketiga, ayunan kaki. Perhatikan ayunan tangan, jangan sampai tak beraturan. Ayunan kedua tangan tak tentu arah ketika jogging sebenarnya dapat meyebabkan sakit pada otot punggung. Bahkan langkah yang tidak sesuai dengan ukuran tubuh atau langkah yang terlalu lebar juga bisa meyebabkan rotasi yang berlebihan, karena panggul dan tulang belakang Anda bergerak bersamaan melebihi bagian tubuh lainnya.
10
6
Keenam, pemanasan. Semua kegiatan olah raga, wajib melakukan pemansan.Lakukan, pemanasan dengan santai. Jangan berjalan dengan kecepatan penuh, atau jangan berhent itiba-tiba. Saat akan berhenti, kurangi kecepatan secara perlahan, baru kemudian berhenti.
Kilas & Peristiwa LIAISON OFFICE BPJS KESEHATAN HADIR DI KAWASAN INDUSTRI
SUDAH ENAM ASURANSI SWASTA SIAP JALANKAN MEKANISME COB BERSAMA BPJS KESEHATAN Jakarta: Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan bekerjasama dengan perusahaan asuransi komersial melaksanakan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui skema Coordination of Benefit (CoB).
CoB merupakan proses dimana dua atau lebih penanggung (payer) yang menanggung orang yang sama untuk benefit asuransi kesehatan yang sama. Melalui mekanisme ini, peserta asuransi bisa mendapatkan benefit lain yang tidak ditanggung BPJS Kesehatan, khususnya dalam pelayanan non-medis seperti naik kelas perawatan. Selain itu, peserta juga akan mendapatkan perawatan lanjutan eksklusif dan bisa berobat ke rumah sakit yang belum bekerjasama dengan BPJS Kesehatan dalam keadaan darurat.
CIKARANG: Sesuai dengan amanat UU Nomor 24 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, BPJS Kesehatan diamanatkan untuk memiliki kantor perwakilan/ kantor cabang di setiap kabupaten/kota. Dengan bertambahnya cakupan peserta, BPJS Kesehatan perlu memperluas point of service melalui penambahan Kantor Layanan Operasional Kabupaten/Kota (KLOK) dan pembentukan Liaison Office (LO).
Saat ini sudah ada 20 rumah sakit yang belum bekerjasama dengan BPJS Kesehatan yang akan melayani peserta CoB, diantaranya adalah RS Siloam Hospitals Kebon Jeruk, RS Mitra Kemayoran, RS Pondok Indah, RS MMC, RS Pantai Indah Kapuk, dan sebagainya. Diharapkan ke depannya, akan ada lebih banyak perusahaan asuransi swasta dan rumah sakit swasta yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan, sebab benefit yang diberikan luas dan ruang lingkup kepesertaan BPJS Kesehatan mencakup seluruh masyarakat Indonesia.
B P J S
BPJS KESEHATAN APRESIASI KINERJA 12 RS SWASTA TERHADAP IMPLEMENTASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
K e s e h a t a n
Selain KLOK, BPJS Kesehatan juga membangun Liaison Office yang merupakan unit kerja dibawah kantor cabang atau KLOK yang berlokasi di kawasan industri. Terdapat 19 LO yang dibentuk dan tersebar di 6 Divisi Regional dan 13 Kantor Cabang. Liaison Office secara simbolis diresmikan di Kawasan Industri Delta Mas Cikarang Rabu (30/04), tepatnya di Ruko Porto Square Blok D-1 Jl. Ganesha Raya Kota Deltamas, Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi.
Keenam perusahaan asuransi swasta tersebut adalah PT Asuransi Sinar Mas, PT Asuransi Mitra Maparya, PT Asuransi Tugu Mandiri, PT Asuransi AXA Mandiri Financial Service, PT Lippo Insurance serta PT Asuransi AXA Financial Indonesia. Sebelumnya, PT Inhealth telah mengawali kerjasama CoB perusahaan asuransi swasta dengan BPJS Kesehatan. Ini berarti sudah ada enam perusahaan asuransi swasta yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan dalam skema CoB.
“Liaison Office (LO) merupakan perpanjangan tangan dari KC atau KLOK yang berlokasi di kawasan industri dan menjalankan fungsi pemasaran dan kepesertaan,”ujar Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris saat sambutan. Hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi, Kepala Kawasan Industri Cikarang dan Perwakilan Badan Usaha di sekitar Cikarang Bekasi.
Rencana pendapatan dan belanja dana kapitasi JKN sebagaimana dimaksud, menurut Perpres ini, dianggarkan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Kesehatan. Adapun Bendahara Dana Kapitasi JKN pada masingmasing FKTP ditetapkan oleh Kepala Daerah atas usul Kepala SKPD Dinas Kesehatan melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD). Selanjutnya, Bendahara Dana Kapitasi JKN pada FKTP sebagaimana dimaksud membuka Rekening Dana Kapitasi JKN. Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan jasa pelayanan kesehatan dan dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan itu, akan diatur dengan Peraturan Menteri. []
Ditengah dinamika implementasi BPJS Kesehatan, BPJS Kesehatan memberikan apresiasi kepada Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan khususnya RS Swasta yang mendukung BPJS Kesehatan baik dari sisi implementasi INA CBGs, memiliki loyalitas dan komitmen yang tinggi, admission yang terintegrasi dengan Tim BPJS Kesehatan dan memiliki jalinan kemitraan yang baik dengan BPJS Kesehatan serta dapat menstimulasi Rumah Sakit Swasta yang belum bekerjasama dengan BPJS Kesehatan agar bersedia bekerjasama dengan BPJS Kesehatan. Penghargaan ini diberikan BPJS Kesehatan kepada 12 RS Swasta pada Minggu (18/05) di Hotel Shangrila Surabaya, yang diberikan langsung oleh Direktur Utama BPJS Kesehatan dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS). 12 RS Swasta ini dipilih dari 12 Kantor Divisi Regional BPJS Kesehatan. Adapun 12 RS Swasta yang mendapat penghargaan sebagai berikut ; No.
Divre
1
I
Nama RS Terpilih RS Grand Medika Lubuk Pakam
Kab/Kota Deli Serdang
2
II
RS Awal Bros Pekan Baru
3
III
RS Mardi Waluyo
Pekanbaru
4
IV
RS An-Nisa
5
V
RS PMI Bogor
6
VI
RS Islam Purwokerto
Banyumas
7
VII
RS Citra Medika
Surabaya
8
VIII
RS Islam Samarinda
9
IX
RS Awal Bros Makassar
10
X
RSU GMIM Pancaran Kasih
11
XI
RS Bhakti Rahayu
Denpasar
12
XII
RS Dian Harapan
Jayapura
Metro Tangerang Bogor
Samarinda Makassar Manado
“Tujuan penghargaan ini adalah untuk meningkatkan peran dan fungsi Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan khususnya Rumah Sakit Swasta sebagai mitra BPJS Kesehatan dalam pemberian pelayanan kesehatan kepada peserta Jaminan Kesehaan Nasional,” terang Fachmi Idris. Sampai dengan saat ini BPJS Kesehatan bekerja sama dengan 18.272 fasilitas kesehatan baik itu faskes tingkat pertama maupun faskes lanjutan telah bekerjasama dengan BPJS Kesehatan. Angka ini diharapkan terus bertambah seiring dengan kenaikan jumlah peserta BPJS Kesehatan.
11
2 0 1 4
Mekanismenya lanjut Fachmi, guna mendapatkan Dana Kapitasi dimaksud, Kepala FKTP menyampaikan rencana pendapatan dan belanja dana kapitasi JKN tahun berjalan kepada Kepala Dinas Kesehatan setempat, dengan mengacu pada jumlah peserta yang terdaftar di FKTP dan besaran JKN sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
SURABAYA : Dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan tersebut, BPJS Kesehatan bekerjasama dengan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan. Fasilitas Kesehatan memegang peranan penting dalam mencapai tujuan BPJS Kesehatan yaitu sustainabilitas operasional manfaat dan pemenuhan kebutuhan medis peserta. JKN bisa berhasil dilaksanakan asalkan fasilitas kesehatan juga siap dengan pelayanan kesehatan tepat yang menentukan efektivitas pengobatan.
J u n i
“BPJS Kesehatan melakukan pembayaran Dana Kapitasi kepada FKTP milik Pemerintah Daerah, didasarkan pada jumlah yang terdaftar di FKTP sesuai data dari BPJS Kesehatan. Dana Kapitasi sebagaimana dimaksud dibayarkan langsung oleh BPJS Kesehatan kepada Bendaharawan Dana Kapitasi JKN pada FKTP. Perpres ini diperuntukan bagi FKTP milik Pemda yang belum menerapkan menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), ” ujar Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris saat meresmikan Bendaharawan Dana Kapitasi JKN pada FKTP di Puskesmas Sukajadi Banyuasin-Palembang (09/05) besama Menteri Kesehatan RI.
1
Susilo Bambang Yudhoyono pada 21 April 2014.
PALEMBANG-BANYUASIN : Dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan khususnya di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Pemerintah sudah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi JKN pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama milik Pemerintah Daerah. Peraturan Presiden ini ditandatangani oleh Presiden
E d i s i
“Tujuan dari pembentukan LO ini antara lain melakukan proses percepatan rekrutmen dan pendaftaran peserta, mengoptimalkan pemberian informasi dan penanganan pengaduan bagi badan usaha, mempermudah akses badan usaha. Mengingat 1 Januari 2015 seluruh Badan Usaha (khususnya skala besar, sedang dan kecil) di Indonesia wajib mengikutsertakan pegawainya dalam program Jaminan Kesehatan Nasional melalui BPJS Kesehatan,” tambahnya.
PUSKESMAS KINI DAPAT LANGSUNG MEMANFAATKAN DANA KAPITASI
I n f o
Sampai dengan saat ini sejak beroperasi per 1 Januari 2014, BPJS Kesehatan memiliki 103 Kantor Cabang dan 366 KLOK yang tersebar di 511 Kabupaten/Kota seluruh Indonesia. Saat inin jumlah Liaison Office sebanyak 19 LO di kawasan-kawasan Industri di Sumatera dan Pulau Jawa. Rencananya di tahun 2015 BPJS Kesehatan akan menambah 42 KLOK di beberapa kabupaten/kota di Indonesia.
Dalam acara penandatangan perjanjian kerjasama CoB antara BPJS Kesehatan dengan perusahaan asuransi komersial yang diselenggarakan pada Rabu, 7 Mei 2014 di Ballroom Gedung IGM Brataranuh BPJS Kesehatan Kantor Pusat, terdapat lima perusahaan asuransi swasta yang siap menjalankan mekanisme CoB.
MEKANISME PENDAFTARAN BPJS KESEHATAN BAGI
PEKERJA BUKAN PENERIMA UPAH DAN BUKAN PEKERJA Calon Peserta
BPJS
PENDAFTARAN di Kantor BPJS
Mengisi DIP ( Daftar Isian Peserta )
1 Calon Peserta mengisi Daftar Isian Peserta , membawa Kartu Keluarga/KTP, Paspor pas foto berwarna 3x4 sebanyak 1 lembar. Untuk Anggota Keluarga menunjukan Kartu Keluarga/Surat Nikah/Akte Kelahiran.
2
Menerima KARTU PESERTA Memberikan Bukti Pembayaran ke Petugas BPJS Kesehatan
Membayar Iuran Sesuai NOMOR VIRTUAL ACCOUNT (VA) PERORANGAN
BANK
Data diproses oleh Petugas BPJS Kesehatan untuk diterbitkan nomor Virtual Account (VA) perorangan dan diserahkan ke calon peserta.
3 Calon Peserta membayar iuran lewat ATM/Setor Tunai sesuai
dengan nomor Virtual Account (VA) Peroranganke bank yang telah bekerja sama.
4 Membawa bukti pembayaran untuk dicetakan Kartu Peserta. 5 Peserta menerima Kartu Peserta sebagai Idientitas dalam mengakses pelayanan
MEKANISME PENDAFTARAN BPJS KESEHATAN BAGI
PEKERJA PENERIMA UPAH Mengisi Formulir Registrasi Data Sekuruh Karyawan dan Anggota Keluarga
BPJS PENDAFTARAN di Kantor BPJS
Menerima KARTU PESERTA
Proses Data Di Kantor BPJS Kesehatan
BADAN USAHA Memberikan Bukti Pembayaran ke Petugas BPJS Kesehatan
Membayar Iuran Sesuai NOMOR VIRTUAL ACCOUNT (VA) PERORANGAN
1
Pemberi Kerja/Badan Usaha mendaftarkan seluruh karyawan beserta anggota keluarganya ke Kantor BPJS Kesehatan dengan melampirkan : a. Formulir Registrasi Badan Usaha/Badan Hukum Lainnya b. Data karyawan dan anggota keluarganya sesuai format yang ditentukan oleh BPJS Kesehatan.
2
Pemberi Kerja/Badan Usaha menerima nomor Virtual Account (VA) Badan Usaha dari petugas BPJS Kesehatan, untuk dilakukan pembayaran iuran ke Bank yang telah kerjasama .
3
Bukti pembayaran iuran diserahkan ke petugas BPJS Kesehatan untuk dicetakan Kartu Peserta.
4
Pemberi Kerja/Badan Usaha menerima Kartu Peserta untuk didistribusikan kepada karyawan
BANK
PENDAFTA RAN TIDAK DIKENAKA N BIAYA ADMINIST RASI
Simpan nomor Virtual Account Anda untuk digunakan setiap kali transaksi pembayaran
Pendaftaran di website BPJS-Kesehatan :
Cara Mudah mendaftar menjadi peserta BPJS Kesehatan, tinggal “Klik” www.BPJS-Kesehatan.go.id
Sudahkah Anda Mendaftar ? Informasi Hubungi Kantor BPJS KesehatanTerdekat
BPJS Kesehatan Jln. Letjen Suprapto PO BOX 1391/JKT Jakarta Pusat Tlp. (021) 4246063, Fax. (021) 4212940
