INFOBPJS Edisi XIII Tahun 2014
Media Internal Resmi BPJS Kesehatan
Kesehatan
Membanggakan, BPJS Mampu Terapkan Good Governance
CEO Message
“
Pengarah
Fachmi Idris Penanggung Jawab
Purnawarman Basundoro Pimpinan Umum
Ikhsan
Pimpinan Redaksi
Irfan Humaidi Sekretaris
Rini Rachmitasari Sekretariat
Ni Kadek M. Devi Eko Yulianto Paramitha Suciani Redaktur
Diah Ismawardani Elsa Novelia Chandra Nurcahyo Yuliasman Juliana Ramdhani Budi Setiawan Dwi Surini Tati Haryati Denawati Distribusi dan Percetakan
Basuki Anton Tri Wibowo
Buletin diterbitkan oleh: BPJS Kesehatan Jln. Letjen Suprapto PO BOX 1391/JKT Jakarta Pusat Tlp. (021) 4246063, Fax. (021) 4212940 Redaksi menerima tulisan artikel/opini berkaitan dengan tema seputar Askes maupun tema-tema kesehatan lainnya yang relevan dengan pembaca yang ada di Indonesia. Panjang tulisan maksimal 7.000 karakter (termasuk spasi), dikirimkan via email ke alamat: redaksi.
[email protected] dilengkapi identitas lengkap dan foto penulis
SURAT PEMBACA
email :
[email protected]
Fax : (021) 4212940
Pembayaran Autodebet Yth. Redaksi Apakah pembayaran peserta bisa dapat melakukan pembayaran dengan autodebet ? Bagaimana caranya ? Syarifah, banyuwangi Jawab : Bisa, peserta dapat melakukan pembayaran dengan sistem autodebet. Adapun cara pendebetannya adalah : a. Peserta harus memiliki rekening salah satu bank mitra BPJS kesehatan. b. Peserta mendaftarkan diri pada petugas cabang bank mitra untuk dilakukan autodebet. c. Peserta telah menyelesaikan seluruh kewajiban sebelumnya yang tertunggak (jika ada) d. Peserta menjaga saldo agar dapat didebet untuk pembayaran iuran BPJS Kesehatan. Salam, Redaksi
INFO BPJS
Kesehatan EDISI XIII TAHUN 2014
Peduli
“
Redaksi
Good Governance Penting Bagi BPJS Kesehatan
Tahun 2014 akan segera berakhir dan tahun 2015 akan segera menjelang. Bagi sebagian masyarakat khususnya etnis Tionghoa, pergantian tahun memiliki makna tersendiri baik dari sisi perubahan musim maupun kaitannya dengan peruntungan di dalam karir, cinta, keluarga dan sebagainya. Sesuai zodiak China yang terdiri atas 12 shio, tahun 2015 adalah tahun Kambing Kayu. Dan masih menurut kepercayaan mereka, ada pepatah yang sangat terkenal yaitu “tiga kambing membawa harmoni dan kemakmuran”, yang artinya siapa yang lahir di tahun Kambing Kayu adalah orang yang murah hati, adil, lemah lembut dan perduli kepada orang lain. Tentu sangat beruntung yang terlahir di tahun dengan shio ini. Siapa yang tidak menyukai orang yang pemurah, adil, lemah lembut dan peduli terhadap orang lain? Namun sesungguhnya apakah sikap peduli itu terlahir sebagai fitrah kodrati setiap pemilik shio Kambing Kayu tadi atau kah sikap ini dengan caranya sendiri dapat tumbuh seiring pembelajaran hidup setiap pribadi atau dari pengalaman nyata manusia dalam mengarungi permasalahan dunia. Mari kita simak satu kisah berikut untuk memahaminya. Ada satu kisah menarik yang ditulis pada 27 Januari 2006 di Propinsi Jiangxu, kota Nanjing - China, yang juga disiarkan di TV secara nasional, dimana pemerintah setempat memberikan penghargaan kepada sepuluh orang luar biasa, yang salah satunya adalah kepada Zhang Da. Zhang Da adalah bocah cilik yang belum berusia 10 tahun saat ditinggal pergi oleh ibunya yang sudah tidak tahan hidup miskin bersama sang suami yang sakit keras, pengangguran dan lumpuh. Hidup tanpa ibu serta dengan ayah yang kondisinya sangat membutuhkan bantuan, memaksa Zhang Da mengambil alih tanggung jawab berat keluarganya. Dia harus bersekolah, mencari makan untuk dia dan ayahnya, dan juga memikirkan obat-obatan untuk ayahnya. Dengan tabah setiap hari Zhang Da mencari makanan di hutan, memasak bubur, bekerja membelah kayu, menggendong ayah nya ke WC, mengelap dan sesekali memandikan sang Ayah. Sedikit pun ia tiada mengeluh dan menjalani hari-hari beratnya dengan penuh kesabaran. Sampai kemudian tibalah hari pemberian penghargaan. Satu hal yang mengharu biru saat itu adalah ketika presenter menanyakan apakah permintaannya. Seluruh pemirsa mendengarkan dan pejabat yang hadir siap memberikan hadiah terbaik sesuai keinginan Zhang Da. Namun dengan penuh harap Zhang Da kemudian berkata. “Saya mau Ibu kembali. Ibu kembalilah kerumah, Ibu tidak perlu melakukan apa-apa, saya bias membantu Ayah, saya bias cari makan sendiri. Ibu kembalilah!”. Banyak pemirsa menitikkan air mata karena terharu, tidak ada yang menyangka akan apa yang keluar dari bibirnya kecuali keperduliannya untuk meminta Sang Ibu kembali.
Pembaca setia Info BPJS Kesehatan, Sebagai badan pengelolan keuangan, BPJS Kesehatan diharapkan dapat menerapkan standar tata kelola perusahaan yang baik (good governance/GG) yang tinggi agar mampu menjaga diri dari krisis. Risiko krisis keuangan baik yang terjadi pada tataran nasional ataupun global merupakan bagian dari dinamika. Oleh karena itu, diperlukan standar yang tinggi dalam penerapan GCG terutama di institusi keuangan yang mengelola dana dari masyarakat. Merujuk pada ambruknya ekonomi Amerika Serikat akibat krisis pada sektor keuangan, Kalla mengingatkan agar prinsip-prinsip GCG di industri keuangan benar-benar diterapkan. Jika sampai ambruk maka pengaruh buruknya bisa ditanggung oleh seluruh masyarakat Indonesia, bahkan hingga 30 tahun. institusi yang mengelola keuangan merupakan salah satu institusi yang sangat rentan terpengaruh oleh gejolak ekonomi global. Oleh karenanya, pengelolaan sektor ini harus dilakukan dengan sungguh-sungguh oleh orangorang yang memiliki kemampuan dan integritas. Secara khusus Info BPJS akan mendalami hal ini di rubrik FOKUS. Memasuki edisi ke-13 Info BPJS Kesehatan, redaksi mengucapkan terimakasih atas apresiasinya terhadap kehadiran kembali media yang kita cintai ini. Sehingga kami benar-benar bahagia dan tetap bersemangat menerbitkan Info BPJS Kesehatan secara konsisten. Dengan masukan dan saran yang secara simultan kami terima untuk pembenahan media ini kami berupaya memberikan yang terbaik dalam upaya memberikan informasi seputar BPJS Kesehatan kepada seluruh pembaca. Salam, Redaksi
DAFTAR ISI Bincang - Dirut BPJS Kesehatan , Fachmi Idris Database Peserta Terekam Secara Nasional
Memupuk sikap peduli, tentu mudah diucapkan namun ternyata tidak se-sederhana itu untuk dilakukan. Hingga saat ini pun tidak pernah dibahas apakah shio Zhang Da adalah Kambing Kayu atau bukan hingga ia begitu perduli terhadap ayah atau pun ibunya. Yang ia tahu hanya memberi ketulusan bagi kebahagiaan orang tuanya, karena di saat mereka bahagia Zhang Da pun merasa jauh lebih bahagia. Sikap peduli (caring) ini sesungguhnya sejalan dengan teori kekekalan energi James Prescott Joule . Menurut teorinya, energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, energi hanya dapat diubah dari satu bentuk energi ke bentuk energi yang lain. Demikian pula dengan usaha, tindakan atau pun perjuangan yang kita berikan, baik kepada diri sendiri atau terlebih kepada orang lain, pasti akan kembali kepada kita sebagai kebaikan baru yang wujud dan waktunya bahkan mungkin tidak pernah kita bayangkan. Sikap peduli ini pula yang sebetulnya yang dikedepankan dalam UndangUndang No 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Dalam pasal 4 Undang-Undang tersebut disebutkan bahwa dalam rangka mewujudkan tujuan system jaminan social nasional maka dibentuklah badan penyelenggara yang berbentuk badan hokum dengan berdasarkan prinsip kegotongroyongan, nirlaba, keterbukaan, kehati-hatian, akuntabilitas, portabilitas, kepesertaan bersifat wajib, dana amanat, dan hasil pengelolaan dana jaminan social seluruhnya untuk pengembangan program dan untuk sebesar-besarnya kepentingan peserta. Dengan prinsip ini maka peserta muda dan sehat dipaksa perduli membantu peserta yang sakit. Dana yang terhimpun dari iuran peserta dipergunakan untuk kesejahteraan sosial, khususnya jaminan pelayanan kesehatan, bagi seluruh Rakyat Indonesia. Apakah keuntungan yang diperoleh bagi peserta yang tidak sakit? Dalam bentuk cash back tentu tidak ada. Namun pernahkah terpikir bahwa nikmat sehat yang Tuhan anugerahkan kepada kita adalah rizki termahal yang tidak ternilai harganya. Nikmat bernafas dengan mudah, bergerak tanpa batas atau pun hidup tanpa rasa sakit adalah sesuatu yang sangat berharga. Boleh jadi ini lah hadiah, ini adalah energi baru yang terus dikembalikan sang Maha Kuasa (sebagaimana hukum kekelan energi) atas keikhlasan kita menjadi bagian program gotong royong nasional ini, tak perduli apa pun shio kita. Jadi, jika gajah mati meninggalkan gading, atau pun rusa mati meninggalkan belang, maka ketika nanti manusia mati, yang dikenang bukan lagi kehebatan, kesuksesan, kekayaan, dan kemakmurannya, melainkan yang dikenang adalah kebaikan, keramahan, kemurah-hatian dan tentu saja keperdulian kita karena, “.. Dan apa saja kebaikan yang kamu buat, maka sesungguhnya Allah maha mengetahuinya..” (QS, Al Baqarah 245). Direktur Utama Fachmi Idris
6
BINCANG Fokus - Penyelenggaraan BPJS Memenuhi Prinsip Ekuitas
3
Opini - Biaya Tambahan Peserta BPJS Kesehatan di Rumah Sakit : Bolehkah ?
5
Benefit - Pemutakhiran Data Bisa Tingkatkan Kepuasan
7
Pelanggan - Teknologi Semakin Canggih,Pelayanan Semakin Cepat
8
Testimoni - BPJS Kesehatan Tak Ada Diskriminasi Apapun Kelasnya, Layanannya Tetap Sama
9
Sehat - Waspadai, Penyakit Kronik Saat Musim Hujan
10
Kilas & Peristiwa - BPJS Kesehatan Resmikan Kantor Cabang Prima untuk Layani Peserta Badan Usaha dan Coordination of Benefit
11
F kus
Penyelenggaraan BPJS Memenuhi Prinsip Ekuitas
P
enyelenggaraan jaminan kesehatan yang dioperasionalkan BPJS Kesehatan, memperlihatkan harapan baru, sesuai dengan keinginan masyarakat karena sudah memenuhi prinsip ekuitas. Peserta BPJS Kesehatan, merasa sudah mendapatkan kesamaan pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis yang tidak terikat dengan besaran iuran peserta dan tidak dipungut biaya. Kecuali, peserta yang menginginkan kelas ruang perawatan yang lebih tinggi. Sesuai Pasal 62 Per. BPJS Kes N0.1/2014, dapat dilakukan bila Peserta menginginkan kelas ruang perawatan lebih tinggi dari yang menjadi haknya dengan mengikuti asuransi kesehatan tambahan, atau membayar sendiri selisih antara biaya yang dijamin oleh BPJS Kesehatan berdasarkan tarif INA-CBG’s dengan biaya yang harus dibayar akibat peningkatan kelas perawatan. Namun, apabila ruang rawat inap yang menjadi hak peserta penuh, peserta dapat dirawat di kelas perawatan satu tingkat lebih tinggi, tanpa dikenakan urun biaya. Hal ini sesuai Pasal 61 Per. BPJS Kes N0.1/2014. Hal ini, dialami seorang karyawan swasta Labiba Anjani (42 tahun). Peserta yang seharusnya mendapatkan perawatan di kelas dua, pekan lalu, mengaku sesak nafas kemudian pingsan. Oleh keluarganya, perempuan yang tinggal di kawasan Manggarai Jakarta Selatan, langsung dibawa ke RSUD Bekasi, karena saat itu tengah berada di rumah familinya di Bekasi, Jawa Barat. Setelah beberapa menit berada di ruang UGD dan diperiksa dokter, peserta itu harus menjalani rawat inap tapi ruang kelas dua penuh. Melihat kondisi seperti itu, tim medis, yang mengetahui pasiennya peserta BPJS Kesehatan, langsung menawarkan untuk dirawat kelas utama.
Menurutnya, BPJS Kesehatan menyelenggarakan jaminan kesehatan bagi seluruh masyarakat Indonesia dengan prinsip kegotongroyongan, nirlaba, keterbukaan, kehati-hatian, dan akuntabilitas. Selain itu, juga portabilitas, kepesertaan bersifat wajib, dana amanat, dan hasil pengelolaan dana jaminan sosial seluruhnya untuk pengembangan program dan untuk sebesar-besar kepentingan peserta. Prosedur pendaftaran dengan persyaratan yang lebih mudah. Paket manfaat yang lebih komperhensif, tanpa ada cost sharing dari peserta. Hak layanan kesehatan diperoleh peserta walau pun berada di daerah yang tidak terdapat
Menyinggung soal perilaku masyarakat yang ketika sakit baru mengurus kartu BPJS kesehatan dan saat membayarnya pun marah-marah, pihaknya sangat menyesalkannya. Perilaku ini, lanjutnya, harus diubah, agar BPJS Kesehatan ini menjadi penting dan tidak sibuk mengurusnya saat sakit saja. "Agar tenang saat sakit, ya, segera mendaftar dan membayar secara kontinyu. Masyarakat harus pro-aktif. Bayarnya juga tidak mahal, kok," ujarnya.
Tanpa berfikir panjang, keluarga menerimanya dan setelah memasuki ruang rawat inap, keluarga baru mengurus seluruh administrasinya. Empat hari kemudian, pasien penderita gagal ginjal, dibolehkan pulang, hanya dengan membayar selisih biaya sesuai aturan yang ada. "Soal bayar biaya selisihnya, tak masalah. Yang membanggakan adalah pihak rumah sakit langsung menangani penyakit pasien, walau hanya menunjukkan kartu peserta BPJS, bukan meminta diurus dulu administrasinya. Pengurusannya juga mudah, hanya menunjukkan kartu peserta BPJS Kesehatan, dilampiri KTP dan KK," kata salah seorang pasien peserta BPJS Kesehatan.
Menyinggung soal tata cara pendaftaran peserta JKN yang baru, dimaksudkan menarik orang sehat untuk memiliki Jaminan Kesehatan. BPJS mengeluarkan aturan Nomor 4 Tahun 2014 tentang kepersertaan yang harus punya email dan nomor handphone dan pengaktifan kartu. Perlu dicatat, peraturan ini berlaku untuk peserta mandiri bukan untuk masyarakat miskin atau Penerima Bantuan Iuran (PBI).
Kenyataan ini, menunjukkan bahwa paket manfaat sebagai peserta, karena semua dijamin, bukan exclusion of benefit (pelayanan yang tidak dijamin), tidak ada pelayanan yang limitation benefit (pembatasan pelayanan).
Masalah status kepesertaan pasien yang masuk Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL) atau RS, BPJS Kesehatan, memberikan kesempatan untuk melakukan pendaftaran dan pembayaran iuran peserta JKN dan selanjutnya menunjukkan nomor identitas peserta JKN selambat-lambatnya 3 x 24 jam hari kerja sejak yang bersangkutan dirawat atau sebelum pasien pulang (bila pasien dirawat kurang dari 3 hari).
Menarik Orang Sehat Mendengar penuturan pasien, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Kesehatan, Untung Suseno Sutarjo, MKes, mengaku bangga terhadap BPJS Kesehatan. Sehingga, pihaknya agak kesal jika ada peserta BPJS marah-marah saja, saat berada di rumah sakit karena tidak mau tahu prosedur pelayanan.
Sekjen Kemenkes RI
Untung Suseno Sutarjo, MKes,
Info BPJS Kesehatan
edisi 13 Tahun 2014
fasilitas kesehatan. Mengenai prosedur klaim yang lebih ringkas. Malahan, dimungkinkan penggunaan obat di luar formularium nasional berdasarkan persetujuan Komite Medik dan Kepala/Direktur rumah sakit, apabila diperlukan sesuai indikasi medis. Prosedur layanan berjenjang yang sama di semua wilayah Indonesia, dan jangka waktu pencairan klaim fasilitas kesehatan yang lebih cepat (15 hari kerja).
"Jadi, kita maunya gotong royong. Lagi sehat daftar lah, jangan bayar pas lagi sakit saja. BPJS Kesehatan, saya kira akan terus melakukan perbaikan jika ada persoalan yang krusial," ujarnya.
3
fokus
Membanggakan, BPJS Mampu Terapkan Good Governance
P
elayanan kesehatan yang dioperasionalkan BPJS Kesehatan, tidak hanya menjadi kebanggan negara Indonesia di kancah dunia, karena mampu memberikan pelayanan kesehatan untuk jutaan penduduknya. Selain itu, kinerja lembaganya sangat membanggakan sehingga memperoleh rapor biru. Keberhasilan diperoleh lembaga ini, berkat kerja keras sumber daya manusia yang terkait, bahu-membahu, tanpa kenal lelah dalam menyelesaikan berbagai tantangan terhadap berbagai persoalan yang muncul. Meski demikian, kinerja yang penuh semangat bagi insan BPJS Kesehatan, tidak berhenti atau puas terhadap angka yang diraihnya melainkan terus berkomitmen kuat untuk mencapai angka yang lebih baik lagi. Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), menjelang berakhirnya masa bahkati sebagai Presiden RI, mengaku bangga atas kinerja BPJS Kesehatan, yang mengaplikasikan Good Governance, secara baik. BPJS Kesehatan, dinilai mampu menciptakan situasi checks and balance, menegakkan transparansi dan akuntabilitas, serta merealisasikan tanggungjawab sosial untuk kelangsungan hidup perusahaan. Sehingga, tim yang diturunkan, yakni UKP4 (Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan), memberikan nilai baik (rapir biru). Meliputi, capaian peserta sesuai target, klaim N-1, sosialisasi efektif kepada peserta, penanganan keluhan yang berkualitas dan capaian atas usulan perubahan regulasi strategis. Maka, dalam pidato kenegaraan menjelang berkahirnya masa bhakti sebagai kepala negara, BPJS Kesehatan merupakan lembaga yang manfaatnya dirasakan masyarakat. SBY mengatakan akses warga, terutama yang miskin, terhadap layanan kesehatan yang baik merupakan tantangan semua negara, termasuk Indonesia. Mereka yang kaya bisa berobat ke dokter terbaik. Sedangkan,
yang miskin hanya pasrah meratapi penyakitnya. Untuk itu, diluncurkan BPJS Kesehatan yang sekarang ini ditambah dengan Kartu Indonesia Sehat, yang diluncurkan Presiden Jokowi. "Ini kebijakan revolusioner. Kita bangga Indonesia memiliki sistem jaminan sosial terbesar di dunia, mencakup 126 juta penduduk," ujar SBY saat berpidato di parlemen, Jakarta. Dengan sistem tersebut peserta BPJS berhak mendapat pelayanan kesehatan dan pengobatan apa pun penyakit yang diderita. Tahun 2014, pemerintah telah mengalokasikan Rp 19,93 triliun di APBN untuk program tersebut. Dana itu akan digunakan untuk melindungi 86,4 juta warga miskin dan kurang mampu melalui asuransi kesehatan.
Rapor Biru Sebelumnya, Direktur Utama BPJS Kesehatan, Dr dr Fachmi Idris, mengakui perolehan rapor biru ini berdasar evaluasi dan penilaian Presiden melalui UKP 4 (Unit
KURANG TEKS
Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan) untuk menentukan 5 indikator keberhasilan yang telah diraih BPJS Kesehatan. Pertama, jumlah peserta BPJSKesehatan, yang ditarget 121,6 juta pada akhir tahun 2014, ternyata jumlah peserta sudah mencapai sekitar 131 juta jiwa. Artinya, sudah over target. Kedua, pembayaran klaim. Pemerintah telah menentukan bahwa BPJS Kesehatan harus bayar rumah sakit tepat waktu, atau istilah teknisnya N-1. Begitu berkas masuk, dalam waktu 15 hari sudah dibayar, tidak pernah terlambat. Ketiga, sosialisasi, juga dianggap berhasil, karena mayoritas rakyat sudah memahami BPJS Kesehatan. Apalagi, sekarang sudah diberlakukan sistem online dan membayarnya juga ke bank pemerintah."Mudah, tidak repot," ujarnya. Keempat tentang komplain. Artinya, dari sekian komplain yang BPJS Kesehatan terima, mampu ditangani dengan cukup baik, tidak lebih dari lima hari. Malahan, tidak sampai dua hari BPJS Kesehatan, sudah mampu menghandle semua keluhan yang masuk dari call centre kami di 500400, maupun melalui email. Kelima, revisi regulasi yang dipandang perlu, juga memperoleh rapor biru karena BPJS Kesehatan, mampu mengaplikasikan kinerja secara baik. "Kita terus semangat. Ada tiga huruf sukses BPJS Kesehatan di tahun 2014, yaitu huruf W, huruf A, dan huruf U. Atau WAU," jelasnya.
FOTO /TEKS YANG KURANG
Kata “WAU” adalah singkatan dari lembaga yang memberikan apresiasi positif terhadap BPJS Kesehatan. Yakni, Wildly Important Goal (W), AMC 2014 (A) dan U yaitu UKP4. "Jika, kita selalu ingat kata WAU berarti kita akan terus semangat mencapai kinerja yang lebih baik demi mencapai sukses bersama," jelasnya. Selain itu, BPJS Kesehatan juga diberikan penghargaan Gold Champion of Indonesia WOW Brand Tahun 2014 dari Mark Plus, Inc.(institusi pemberi penghargaan yang kredibel). Intitusi ini telah menempatkan BPJS Kesehatan sebagai instansi publik dengan kredibilitas tinggi, dinilai dari aspek-aspek seperti, awareness yang baik di masyarakat, kebijakan instansi yang paling disukai publik, dan tingkat kepercayaan dan rekomendasi publik yang tinggi terhadap lembaga ini.
4
Info BPJS Kesehatan
edisi 9 13Tahun Tahun2014 2014
OPINI
BIAYA TAMBAHAN PESERTA BPJS KESEHATAN DI RUMAH SAKIT : BOLEHKAH?
Ka.Dept. Manajer Litbang
Peneliti
Atmiroseva
Citra Jaya
P
rogram Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebagai amanat dari UU No.40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan UU No.24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial telah dimulai sejak 1 Januari 2014. Untuk pelayanan kesehatan tingkat lanjutan, pembayaran dan sistem tarif menggunakan prospective payment, di mana berdasarkan Peraturan Presiden RI No.12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan Pasal 39 ayat (3) menyatakan bahwa BPJS Kesehatan melakukan pembayaran kepada Fasilitas Kesehatan lanjutan berdasarkan cara Indonesian Case Based Groups (INA CBG’s). Pelayanan kesehatan yang dijamin dan tidak dijamin dalam Indonesian Case Based Groups (INA-CBG’s) mengacu pada Pasal 22 dan Pasal 25 Peraturan Presiden RI No.12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan Pasal 22, yang telah direvisi pada Peraturan Presiden RI No. 111 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor.12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan, Bagian Kedua “Tata Cara Pembayaran Iuran” butir 14. Pelayanan kesehatan yang dijamin pada pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjutan terdiri atas: administrasi pelayanan; pemeriksaan, pengobatan dan konsultasi spesialistik oleh dokter spesialis dan subspesialis; tindakan medis spesialistik, baik bedah maupun non bedah sesuai dengan indikasi medis; pelayanan obat dan bahan medis habis pakai; pelayanan penunjang diagnostik lanjutan sesuai dengan indikasi medis; rehabilitasi medis; pelayanan darah; pelayanan kedokteran forensik klinik; pelayanan jenazah pada pasien yang meninggal di Fasilitas Kesehatan; perawatan inap non intensif; dan perawatan inap di ruang intensif. Pelayanan kesehatan yang tidak dijamin, terdiri atas: pelayanan kesehatan yang dilakukan tanpa melalui prosedur sebagaimana diatur dalam peraturan yang berlaku; pelayanan kesehatan yang dilakukan di Fasilitas Kesehatan yang tidak bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, kecuali dalam keadaan darurat; pelayanan pelayanan kesehatan yang telah dijamin oleh program jaminan kecelakaan kerja terhadap penyakit atau cedera akibat kecelakaan kerja atau hubungan kerja; pelayanan kesehatan yang telah dijamin oleh program jaminan kecelakaan lalu lintas yang bersifat wajib sampai nilai yang ditanggung oleh program jaminan kecelakaan lalu lintas; pelayanan kesehatan yang dilakukan di luar negeri; pelayanan kesehatan untuk tujuan estetik; pelayanan untuk mengatasi infertilitas; pelayanan meratakan gigi (ortodonsi); gangguan kesehatan/penyakit akibat ketergantungan obat dan/atau alkohol; gangguan kesehatan akibat sengaja menyakiti diri sendiri, atau akibat melakukan hobi yang membahayakan diri sendiri; pengobatan komplementer, alternatif dan tradisional, termasuk akupuntur, shin she, chiropractic, yang belum dinyatakan efektif berdasarkan penilaian teknologi kesehatan (health technology assessment); pengobatan dan tindakan medis yang dikategorikan sebagai percobaan (eksperimen); alat kontrasepsi, kosmetik, makanan bayi, dan susu; perbekalan kesehatan rumah tangga; pelayanan kesehatan akibat bencana pada masa tanggap darurat, kejadian luar biasa/wabah; biaya pelayanan kesehatan pada kejadian tak diharapkan yang dapat dicegah (preventable adverse events); dan biaya pelayanan lainnya yang tidak ada hubungan dengan Manfaat Jaminan Kesehatan yang diberikan.
Info BPJS Kesehatan
edisi 13 Tahun 2014
Berdasarkan ketentuan pelayanan yang dijamin dan yang tidak dijamin tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa BPJS Kesehatan membayar semua pelayanan kesehatan yang termasuk dalam kelompok “dijamin”, dan sebaliknya tidak membayar untuk semua pelayanan kesehatan yang termasuk dalam kelompok “tidak dijamin”. Ketentuan mengenai hal yang dijamin dan tidak dijamin ini dituangkan dalam Perjanjian Kerja sama dengan fasilitas kesehatan lanjutan (Rumah Sakit), dimana diatur juga tentang sanksi apabila Rumah Sakit memungut biaya tambahan kepada Peserta di luar ketentuan. Dalam implementasinya di lapangan, seringkali Peserta BPJS Kesehatan masih harus membayar biaya tambahan. Hal ini tidak menjadi masalah apabila yang diminta bayar oleh Rumah Sakit adalah untuk pelayanan kesehatan yang termasuk dalam kelompok yang “tidak dijamin” misalnya naik kelas rawat. Namun, fakta di lapangan seringkali ditemui bahwa masih banyak Peserta BPJS Kesehatan yang ternyata masih harus membayar biaya tambahan untuk pelayanan kesehatan yang sebenarnya termasuk dalam kelompok “dijamin” misalnya obat. Biaya tambahan yang dimaksud adalah seluruh biaya Out-Of-Pocket (OOP) yang dibayarkan oleh pasien Peserta BPJS Kesehatan saat mendapatkan pelayanan kesehatan di Faskes lanjutan (Rumah Sakit), dalam tulisan ini dibatasi hanya untuk hal yang terkait dengan kepentingan pasien dalam rangka pelayanan kesehatan di Rumah Sakit. Secara garis besar biaya tambahan yang dibayarkan oleh Peserta BPJS Kesehatan di Rumah Sakit dapat dikelompokkan atas dua, yaitu biaya tambahan yang dibolehkan dan biaya tambahan yang tidak dibolehkan. Biaya tambahan yang dibolehkan terdiri dari: biaya dikarenakan naik kelas rawat dari kelas rawat yang menjadi haknya (sesuai Perpres No.12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan Nasional Pasal 24 dan Permenkes No.71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional) dan biaya dikarenakan termasuk pelayanan kesehatan yang tidak dijamin. Biaya tambahan yang tidak dibolehkan yaitu seluruh yang termasuk pelayanan kesehatan yang dijamin. Mengapa biaya tambahan ini sampai terjadi? Hal ini bisa disebabkan banyak faktor yang cukup kompleks dan saling terkait. Namun, terjadinya biaya tambahan bagi Peserta BPJS Kesehatan, khususnya biaya tambahan yang tidak dibolehkan, bisa dikarenakan 3 (tiga) aspek penyebab antara lain aspek peserta, aspek RS dan aspek tarif INA CBGs. Aspek Peserta misalnya meliputi: peserta baru mengurus kartu BPJS Kesehatan ketika sudah dirawat; atau peserta meminta pelayanan atas permintaan sendiri (seringkali terkait mindset Peserta). Aspek RS misalnya: RS menganggap tarif INA CBGs tidak cukup; RS tetap memberlakukan open bill ketika pasien naik kelas rawat walaupun disebabkan kelas rawat sesuai haknya penuh (biasanya pasien diminta menandatangani informed consent sehingga pasien berada pada posisi yang lemah); yang digunakan adalah milik pribadi dokter, bukan milik IFRS, atau Alkes tidak/belum tersedia di RS (Kompendium Alkes yang seharusnya dikeluarkan dan diatur oleh Kemenkes belum tersedia); peralatan medis yang digunakan (misalnya ESWL) adalah milik pribadi dokter, bukan milik RS atau peralatan medis tidak/belum tersedia di RS (rujukan parsial antar RS belum berjalan atau belum mendapatkan kesepakatan pembayaran, khususnya karena seringkali terdapat perbedaan kelas RS);
Staf Manajer Litbang
Novianti Br. Gultom RS meminta membayar tambahan apabila ingin jadwal operasi lebih cepat; Dokter Tamu/Konsultan tidak bersedia melayani Peserta BPJS Kesehatan sehingga hanya bersedia melayani jika membayar sebagai pasien umum; RS menerapkan pembatasan jam dan/atau hari berobat pasien Peserta BPJS Kesehatan. Pelayanan di luar waktu yang dibatasi harus membayar sebagai pasien umum; Dinyatakan sebagai biaya administrasi yang harus dibayar yang tidak ditanggung oleh BPJS Kesehatan, termasuk biaya untuk mendapatkan kamar rawat; Dinyatakan oleh RS sebagai hal yang tidak ditanggung oleh BPJS Kesehatan. Dari aspek sisi INA CBGs: masih ada tarif INA CBGs yang dianggap belum sesuai. Sekalipun pelayanan kesehatan dan obat dan telah dijamin sedemikian rupa melalui pola pembayaran INA CBGs sehingga idealnya tidak ada lagi biaya tambahan bagi peserta BPJS Kesehatan. Namun sangat disayangkan di lapangan masih ditemukan biaya tambahan yang harus dibayar oleh peserta BPJS Kesehatan. Sebuah survei telah dilakukan oleh Grup Litbang BPJS Kesehatan pada bulan Juli terhadap 200 responden di 20 RS wilayah Jabodetabek. Ditemukan ketidaksesuaian implementasi JKN berupa biaya tambahan sebanyak 37 responden dari total 200 responden (18,5%) dengan margin of error 6,9%). Biaya tambahan juga terjadi di RS Pemerintah, yaitu biaya tambahan obat. Biaya tambahan juga dialami peserta PBI. Obat merupakan komponen biaya tambahan terbesar. Alasan terbesar biaya tambahan adalah karena obat tidak ditanggung BPJS Kesehatan (81%). Hal ini merupakan bumerang yang perlu ditindaklanjuti BPJS Kesehatan (Sumber: Hasil Penelitian Grup Litbang BPJS Kesehatan, 2014). Padahal hal ini telah diatur dalam ketentuan terbaru Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 28 Tahun 2014 tanggal 3 Juni tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional pada Lampiran Bab IV Pelayanan Kesehatan, poin D.3.b yang menyatakan bahwa “Penggunaan obat di luar Formularium nasional di FKRTL hanya dimungkinkan setelah mendapat rekomendasi dari Ketua Komite Farmasi dan Terapi dengan persetujuan Komite Medik atau Kepala/Direktur Rumah Sakit yang biayanya sudah termasuk dalam tarif INA CBGs dan tidak boleh dibebankan kepada peserta”. Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Tidak itu saja. Berdasarkan data keluhan yang masuk melalui 500400 selama periode Juli-Oktober masih banyak terdapat keluhan biaya tambahan, bahkan trend keluhan biaya tambahan cenderung meningkat. Kajian lebih lanjut masih perlu dilakukan untuk perbaikan implementasi JKN ke depan, agar pembayaran dan tarif INA CBGs tidak merugikan semua pihak, sehingga tetap dapat mempertahankan mutu pelayanan kepada Peserta BPJS Kesehatan. Lebih jauh, perlu dilakukan kajian terkait kemungkinan penerapan serta model dan besaran urun biaya terhadap Peserta BPJS Kesehatan untuk jenis pelayanan yang dapat menimbulkan penyalahgunaan, dimana hal ini dimungkinkan berdasarkan UU No.40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional pada Pasal 22 ayat (2) dan memastikan tidak ada lagi pembebanan biaya tambahan kepada peserta BPJS Kesehatan.
5
BINCANG
Database Peserta Terekam Secara Nasional Direktur Utama BPJS Kesehatan
Dr dr Fachmi Idris
K
einginan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, menjadi penyedia layanan kesehatan terbaik di Indonesia, bukan hal sulit diwujudkan. Karena, poin penting yang sering menghambat layanan mampu diselesaikan dengan baik. Misalnya, pemutakhiran data peserta BPJS Kesehatan, senantiasa diupdate. Mulai data kelahiran di tingkat desa atau kelurahan dan data kematian atau pun data kepindahan penduduk, selalu diperbaruhi. Pemutakhiran data ini penting karena layanan yang diberikan BPJS Kesehatan menyangkut keselamatan dan nyawa seseorang. Nyawa manusia itu sifatnya real time sehingga harus dilakukan pemutakhiran data. Selain itu, BPJS Kesehatan saat ini menggunakan data penduduk yang sudah diperbarui. Sehingga, terekam dengan baik. Siapa saja penduduk yang tidak berhak mendapatkan jatah Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan mana penduduk yang wajib menjadi peserta BPJS Kesehatan Mandiri, terdata sesuai dengan acuan yang ada. Bahkan, sejumlah potensi masalah pun senantiasa diantisipasi. Begitu juga soal sinergi dengan KIS (Kartu Indonesia Sehat) disinergikan baik melalui pemuthakhiran data maupun penganggarannya. Berikut pernyataan Dirut BPJS Kesehatan, Dr dr Fachmi Idris.
Langkah apa saja yang dilakukan BPJS Kesehatan dalam menangkap isu ada peserta yang tidak miskin namun mendapatkan hak bantuan iuran ? Semua isu kita jadikan masukan dan jika benarbenar terjadi akan dilakukan perbaikan. Maka, dalam mengantisipasi potensi persoalan kependudukan, kita menggunakan pemutakhiran data. Berdasarkan data inilah semua kondisi penduduk terekam dengan baik, secara nasional. Contohnya, pendaftaran peserta BPJS Kesehatan, harus menggunakan e-KTP atau NIK. Memang ada penduduk yang belum menerima e-KTP tetapi mereka sudah memiliki kartu keluarga yang di dalamnya sudah ada NIK atau data lainnya. Meski demikian, data-data lain selalu diperbarui. Jadi, data harus lengkap termasuk nomor rekening untuk memudahkan administrasi. Data tentang kelahiran atau kematian, pun selalu diupdate. Dengan melakukan pemutakhiran data, maka tidak ada lagi isu yang beredar di media, tentang masih banyaknya peserta yang tidak miskin malah mendapatkan hak bantuan iuran. Selain pemutakhiran data. adakah langkah lain yang masih terkait dengan antisipasi potensi masalah yang mungkin muncul di kemudian hari ? Kita, selalu aktif dalam memberi informasi kepada masyarakat tentang pelayanan kesehatan yang diberikan negara lewat program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Termasuk di dalamnya ada layanan informasi bisa diberikan melalui media center. Melalui media center BPJS Kesehatan, masyarakat dapat mengetahui bagaimana pemerintah melaksanakan kewajibannya memenuhi hak rakyat di bidang kesehatan. Seperti yang termaktub dalam konstitusi bahwa telah mengamanatkan seluruh rakyat Indonesia berhak mendapatkan jaminan sosial, dan kemudian dibentuk UU SJSN dan BPJS. Kini, masyarakat juga sudah lebih cerdas, terutama dalam melakukan pendaftaran kemudian mengikuti sistem rujukan. Intinya, sudah paham apa yang harus dilakukan saat menderita sakit. Kita terus meningkatkan pelayanan BPJS Kesehatan dan terus melakukan evaluasi di setiap kantor cabang yang jumlahnya ada seratus lebih maupun kantor operasional yang jumlahnya hampir 400an. Koordinasinya tetap berada di 13 Divisi Regional di Indonesia. Bagaimana dengan Sistem Informasi Manajemen (SIM) BPJS Kesehatan ? SIM harus diperkuat agar perencanaan dan pelaksanaan program kesehatan dapat dilakukan secara online. Hasilnya, seperti sekarang, semua bisa online. Di dalam SIM itu, ada sistem aplikasi, infrastruktur & jaringan komuniakasi data, manajemen database, dan operasional. Sistem ini akan memudahkan pengintegrasian dengan program-program jaminan sosial lainnya.
6
Bagaimana dengan infrastruktur kesehatan itu sendiri ?
Bagaimana dengan KIS (Kartu Indonesia Sehat) yang sudah diluncurkan Presiden Jokowi?
Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan (Kemenkes) sudah memperhatikan fasilitas peserta BPJS Kesehatan. Malahan, pihak pemerintah daerah ikut mendukung dengan memberikan alokasi anggaran yang cukup untuk memperkuat infrastruktur kesehatan. Karena, nantinya jaminan kesehatan yang diselenggarakan pemerintah daerah (Jamkesda) tidak berlaku lagi. Dengan dukungan anggaran itu, memperlancar pelaksanaan BPJS Kesehatannya.
Nggak ada masalah karena sebelumnya sudah dikorodinasikan dengan BPJS Kesehatan. Tidak perlu dirisaukan. KIS akan berjalan sesuai dengan aturan yang ada. Apapaun namanya, semua ini tetap untuk menyehatkan rakyat. KIS itu juga merujuk pada UU JSN (Jaminan Sosial Nasional).
Kemenkes sudah menyiapkannya dan akan terus ditingkatkan karena program BPJS Kesehatan menuntut kualitas pelayanan kesehatan yang lebih baik. Atas dasar itulah, dibuat standarisasi pelayanan untuk pemberi pelayanan kesehatan di tingkat primer dan lanjutan. Dengan begitu diharapkan peserta BPJS Kesehatan mendapat pelayanan yang baik sebagaimana amanat peraturan perundang-undagan. Bagaimana soal pendaftaran peserta ?
Nilai plusnya, KIS, menambah peserta jaminan dari kalangan tak mampu. Plusnya, lagi, premi iuran yang selama ini belum sesuai akan ditambah. Plus lainnya, adanya penguatan program promotif preventif yakni pencegahan supaya peserta jaminan tidak bertambah jumlah yang sakit. Intinya, KIS itu sebagai progres jaminan kesehatan yang bersifat plus plus plus. Jadi, KIS itu, sejalan dengan semangat UU SJSN dan UU BPJS ?
Pada awal dioperasionalkan BPJS Kesehatan, memang banyak yang mendaftar langsung ke kantor BPJS Kesehatan, sehingga menimbulkan antrean cukup panjang. Setelah adanya antrean itu, kita laksanakan pendaftaran secara online.
Betul. Pelaksanaan KIS sama seperti program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). KIS adalah perluasan kepesertaan penerima bantuan iuran (PBI) dan tambahan manfaat. KIS ini semangatnya menjalankan amanat UU SJSN dan BPJS seperti yang dilakukan dalam program JKN.
Demi peningkatan pelayanan, kita mengikat kerja sama dengan Bank Mandiri, BRI, dan BNI. Jadi, melalui tiga bank itu, masyarakat bisa mendaftar secara individu atau mendaftarkan badan usahanya di kantor-kantor cabang bank tersebut, tanpa perlu mengantre di Kantor Cabang BPJS Kesehatan.
Penyelenggaraan KIS akan mengintegrasikan layanan kesehatan promotif, preventif dan diagnosis dini peserta lewat skema program yang ada di Kementerian Kesehatan. Besaran iuran peserta KIS yang dibayar pemerintah yaitu Rp19.225 per orang setiap bulan, sama seperti PBI, dan nantinya bisa disesuaikan.
Ketiga bank ini diharapkan dapat mengoptimalkan fungsinya dalam melayani peserta BPJS Kesehatan. Kontrolnya juga mudah karena manajemen perbankan sudah tidak perlu diragukan lagi. Cara mendaftar juga sama yakni menyertakan e-KTP sekaligus NIK-nya. Kartunya juga boleh diprint sendiri.
Saat banjir, banyak orang kehilangan kartu BPJS Kesehatan. Apakah, bisa dilayani jika sakit ?
Bagaimana dengan kepesertaan yang semakin tahun semakin besar, langkah apa saja yang sudah dipersiapkan?Untuk memaksimalkan pelayanan kesehatan kepada seluruh peserta, kita sudah koordinasi dengan Kementerian Keuangan. Sebab, kita tidak berhak untuk meminta anggaran kecuali melaporkan dan menyampaikan usulan demi peningkatan pelayanan kesehatan secara utuh. Yang jelas, BPJS Kesehatan akan memperbesar target peserta dari saat ini 131,4 juta peserta menjadi 168 juta peserta pada tahun depan. Sedangkan, pada akhir tahun ini diharapkan jumlah peserta BPJS Kesehatan mencapai 133 juta. Peningkatan jumlah peserta menuntut adanya penambahan basis pegawai sebanyak 1.500 masuk pada APBN tahun depan. Upaya ini dilakukan untuk memaksimalkan pelayanan kesehatan kepada seluruh peserta atau masyarakat Indonesia.
Peserta BPJS kesehatan tidak perlu khawatir jika kartu yang dimiliki hilang, karena BPJS kesehatan mempunyai NIK sebagai database. Tenang saja. Kita punya database nomor-nomor NIK-nya (Nomor Induk Kependudukan) tanpa menunjukan kartu. Asal tahu nomor NIK KTP, semuanya cepat selesai dan cepat dicek. Intinya, dalam Program JKN, yang tidak dijamin BPJS kesehatan adalah bencana. Namun, jika ada perubahan, ya , tetap akan diikutinya. Karena semua bencana juga akan dilihat apakah statusnya bencana nasional atau tidak. Jika, kita membiayai di luar peserta BPJS kesehatan maka hal tersebut melanggar aturan. Jika status bencana nasional telah ditetapkan pemerintah, maka BPJS kesehatan tidak akan menjamin sekalipun dia peserta BPJS kesehatan. Bagi rumah sakit, tentu tidak boleh menolak.Dalam keadaan darurat, rumah sakit tentu tidak boleh menolak pasien. Baik dia peserta JKN ataupun bukan. Karena itu pemda mempunyai tanggung jawab lebih. Persoalan klaim, diurus belakangan.
Info BPJS Kesehatan
edisi 13 Tahun 2014
BENEFIT
B
Pemutakhiran Data Bisa Tingkatkan Kepuasan
B
adan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan merupakan badan hukum publik yang dibentuk oleh pemerintah untuk mewujudkan terlaksananya program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi seluruh masyarakat di Indonesia. Peraturan perundangan mewajibkan seluruh penduduk menjadi peserta BPJS Kesehatan, dan ditargetkan 1 Januari 2019 seluruh penduduk sudah menjadi peserta BPJS Kesehatan dengan tingkat kepuasan 85 persen.
Kesehatan. Untuk itu, BPJS Kesehatan telah membuka kantor cabang khusus yaitu Kantor Cabang Prima agar memudahkan badan usaha mendapatkan layanan BPJS Kesehatan. Bagi peserta mandiri yang akan mendaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan, juga disediakan berbagai pilihan layanan, bisa melalui website atau online, bisa juga datang langsung ke Kantor BPJS Kesehatan, atau ke bank yang sudah bekerjasama dengan BPJS Kesehatan yaitu Bank Mandiri, BNI, dan Bank BRI.
Untuk mencapai kepuasan bagi peserta maupun fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan, maka diperlukan sistem informasi manajeman (SIM) yang baik. Sejak pertengahan November 2013, BPJS Kesehatan telah menerapkan SIM dan dapat dipantau melalui Posko 24 Jam BPJS Kesehatan. Saat itu, pelaksanaan JKN yang dikelola oleh BPJS Kesehatan menjadi sorotan seluruh masyarakat Indonesia, bahkan Wakil Presiden Budiono dan Menteri Kesehatan Nafsiah Mboi turun langsung memantau Posko 24 Jam BPJS Kesehatan, untuk memastikan dapat meminimalisir kendala yang berpotensi muncul dalam pelaksanaan JKN di tahun 2014. SIM harus diperkuat agar perencanaan dan pelaksanaan program kesehatan dapat dilakukan secara online, misalnya mempersiapkan tenaga pelatih SIM BPJS Kesehatan yang tersebar hingga ke pelosok daerah, atau mempersiapkan alternatif penyelesaian bagi daerah-daerah yang sulit jaringan. Di dalam SIM BPJS Kesehatan terdapat empat komponen yaitu sistem aplikasi, infrastruktur, dan jaringan komuniakasi data, manajemen database, dan operasional. SIM BPJS Kesehatan diharapkan dapat menjadi lokomotif pelaksanaan sistem JKN secara keseluruhan. Sistem ini akan memudahkan pengintegrasian dengan programprogram jaminan sosial lainnya. Di daerah-daerah yang sudah terjangkau jaringan telekomunikasi, fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) seperti Puskesmas, dokter keluarga, klinik 24 jam, sudah menggunakan teknologi informasi dengan menerapkan aplikasi program primary care (P-care) dan terkoneksi dengan fasilitas kesehatan tingkat lanjutan yaitu rumah sakit. FKTP kini bisa menangani 144 diagnosa penyakit, setiap peserta yang dilayani akan terekam dan masuk dalam database BPJS Kesehatan. Jika diperlukan tindakan lebih lanjut, maka pasien peserta BPJS Kesehatan dirujuk ke fasilitas tingkat lanjutan mulai dari rumah sakit tipe C, dan seterusnya jika memang memerlukan tindakan lebih lanjut bisa dirujuk ke rumah sakit tipe A atau rumah sakit rujukan nasional. Jaringan informasi teknologi ini akan memudahkan. Di sejumlah rumah sakit juga sudah ada mesin komputer yang disediakan bagi peserta rujukan dari FKTP atau fasilitas kesehatan primer, untuk mencetak sendiri surat eligibilitas peserta (SEP). Fasilitas ini digunakan untuk melakukan self check-in atau mendaftar di rumah sakit secara mandiri, sehingga tak perlu mengantre lagi di loket BPJS Kesehatan. Pencetakan SEP Mandiri ini didasarkan pada tiga kriteria pencarian peserta, yaitu nomor rujukan peserta, nomor peserta, atau nomor induk kependudukan (NIK). Idealnya, selain ada rujukan secara online dan fasilitas SEP mandiri di rumah sakit, juga ada bridging system yaitu
Info BPJS Kesehatan
edisi 13 Tahun 2014
program yang bisa menghubungkan program IT BPJS Kesehatan dengan program IT rumah sakit. Namun, kaitan kedua program IT ini tidak mengganggu sistem yang di masing-masing lembaga. Jika semua pelayanan jaminan kesehatan nasional (JKN) bisa terkoneksi dengan baik, maka pelayanan semakin cepat dan tepat. Untuk penagihan klaim atas pelayanan yang diberikan juga menjadi lebih mudah dan bisa dihitung secara realtime atau kapan saja sudah terpantau berapa jumlahnya. Dari sisi lain, misalnya, untuk mendeteksi penyakit apa yang terbanyak diderita oleh peserta juga lebih mudah diketahui, sehingga kedepan bisa menjadi referensi apa yang seharusnya dilakukan untuk mengatasi penyakit tersebut. Sehingga langkah antisipasi agar tidak terjadi lebih besar risiko penyakit itu bisa lebih dini diketahui. Selain itu, soal database kepesertaan BPJS Kesehatan juga perlu diperhatikan. Menurut pengamat kebijakan publik, Agus Pambagio, pemutakhiran data peserta sangat penting untuk mencapai kualitas pelayanan yang baik. Seluruh penduduk Indonesia wajib menjadi peserta BPJS Kesehatan, diperkirakan di tahun 2019 jumlahnya sekitar 270 jutaan.
Semua kekuatan, termasuk kekuatan teknologi informasi terus dibangun oleh BPJS Kesehatan. Kerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri terkait nomor induk kependudukan dan sejumlah data penduduk yang terkait dengan pelayanan dapat memperlancar pelayanan publik. Sanksi-sanksi administratif juga lebih mudah diterapkan jika database kepesertaan kuat. Ke depan, BPJS Kesehatan bekerjasama dengan sejumlah lembaga seperti Ditjen Pajak, Kepolisian, kelurahan/kecamatan, dan lainnya. Selain memiliki hak, peserta juga perlu dikenakan sanksi, jika tidak membayar iuran premi atau tidak mau menjadi peserta BPJS Kesehatan. Misalnya, tidak bisa mendapat layanan perpanjangan SIM (surat izin mengemudi), KTP (kartu tanda penduduk), atau layanan lainnya. Melihat pentingnya database dan sistem informasi manajemn (SIM) BPJS Kesehatan, maka SDM maupun sarana prasarana juga harus menyesuaikan. Semua yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan adalah untuk kepentingan bangsa dan negara Indonesia agar rakyat sehat dan negara kuat. Oleh karena itu, program jaminan kesehatan nasional yang merupakan salah satu bagian dari sistem jaminan sosial nasional (SJSN) harus terus dipertahankan.
Di kelurahan seharusnya ada petugas yang khusus mencatat pelaporan peserta yang lahir dan meninggal dunia. Pemutakhiran data itu sangat penting karena perubahan itu sangat cepat terjadi. Jika belum bisa mendata secara realtime akan sulit mencapai harapan memuaskan. Data masyarakat miskin penerima bantuan iuran (PBI) misalnya. Data tiga tahun lalu sangat berbeda dengan data yang terkini. Bisa saja peserta PBI itu sudah meninggal dunia sebelum menggunakan kartu, atau dalam waktu tiga tahun beberapa peserta sudah bekerja. Sehingga kepesertaannya pun berubah menjadi peserta dari penerima upah, atau ada PBI yang membuka usaha dan sudah mampu membayar iuran BPJS Kesehatan. Atau sebaliknya, ada masyarakat yang jatuh miskin sehingga harus masuk skema PBI. Oleh karena itu, database BPJS Kesehatan sangat penting untuk mempermudah pelaksanaan program. Seiring dengan minat masyarakat yang semakin tinggi untuk mendaftar menjadi peserta, BPJS Kesehatan juga menyiapkan Liaison Office (LO) di kawasan-kawasan industri di Jawa dan Sumatera. Untuk mempermudah para pekerja/buruh industri mengakses layanan BPJS Kesehatan. Awal tahun 2015, seluruh perusahaan harus sudah mendaftarkan karyawannya menjadi peserta BPJS
7
PELANGGAN
BPJS Kesehatan Tak Ada Diskriminasi
Apapun Kelasnya, Layanannya Tetap Sama
P
elayanan jaminan kesehatan nasional yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan tidak ada diskriminasi atau membedakan pelayanan. Peserta kelas 1, 2, dan kelas 3, merupakan pilihan kelas perawatan yaitu jika peserta harus menjalani rawat inap. Pengelompokkan kelas ditentukan berdasarkan jumlah iuran atau besaran gaji. Kelas perawatan kelas III diberikan kepada peserta PBI (penerima bantuan iuran) jaminan kesehatan, peserta pekerja bukan penerima upah, dan peserta bukan pekerja dengan iuran untuk manfaat di ruang pelayanan kelas III. Perawatan kelas II diberikan kepada pegawai negeri sipil (PNS) golongan ruang I dan golongan ruang II beserta keluarganya, serta PNS dan penerima pensiun PNS golongan ruang I dan golongan ruang II beserta anggota keluarganya . Selain itu, diberikan kepada anggota TNI dan penerima pensiun Anggota TNI yang setara Pegawai Negeri Sipil golongan ruang I dan golongan ruang II beserta anggota keluarganya. Anggota Polri dan penerima pensiun AnggotaPolri yang setara Pegawai Negeri Sipil golongan ruang I dan golongan ruang II beserta anggota keluarganya. Perawatan kelas II juga diberikan kepada Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri yang setara Pegawai Negeri Sipil golongan ruang I dan golongan ruangII beserta anggota keluarganya. Peserta Pekerja Penerima Upah bulanan sampai dengan 2 (dua) kali penghasilan tidak kena pajak dengan status kawin dengan 1 (satu) anak, beserta anggota keluarganya. Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta bukan Pekerja dengan iuran untuk Manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas II. Sedangkan Ruang perawatan kelas I diberikan kepada pejabat negara dan anggota keluarganya. PNS dan penerima pensiun PNS Golongan III dan Golongan IV beserta anggota keluarganya. Anggota TNI dan penerima pensiun Anggota TNI yang setara Pegawai Negeri Sipil Golongan III dan Golongan IV beserta anggota keluarganya. Selain itu, ruang perawatan kelas I juga bisa dimanfaatkan oleh anggota Polri dan penerima pensiun Anggota Polri yang setara Pegawai Negeri Sipil Golongan III dan Golongan IV beserta anggota keluarganya. Pegawai pemerintah non pegawai negeri yang setara Pegawai Negeri Sipil Golongan III dan Golongan IV dan anggota keluarganya. Veteran dan perintis kemerdekaan beserta anggota keluarganya. Peserta pekerja penerima upah bulanan lebih dari 2 (dua) kali PTKP dengan status kawin dengan 2 (dua) anak dan anggota keluarganya. Peserta pekerja bukan penerima upah dan peserta bukan pekerja dengan iuran untuk Manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas I.
Bagi masyarakat umum yang membayar iuran premi secara mandiri dapat memilih kelas sesuai kemampuannya. Untuk kelas III iurannya Rp25.500 perjiwa perbulan, kelas II iurannya sebesar Rp42.500 perjiwa perbulan, dan kelas I besar iurannya sebesar Rp59.500 perjiwa perbulan. Semua peserta BPJS Kesehatan mendapat pelayanan yang sama, kecuali fasilitas non medis seperti ruangan perawatan. Bagi peserta BPJS Kesehatan yang sekaligus menjadi peserta asuransi kesehatan swasta yang sudah bekerjasama dengan BPJS Kesehatan, bisa memperoleh manfaat yang lebih dari standar yang diberikan oleh BPJS Kesehatan. Pelayanan jaminan kesehatan nasional (JKN) dilakukan secara berjenjang mulai dari fasilitas kesehatan tingkat pertama hingga tingkat lanjutan atau rumah sakit. Peserta dapat memilih faskes tingkat pertama. Dan dapat berpindah ke faskes pertama lainnya setelah tiga bulan. Lalu, bagaimana jika seseorang peserta BPJS Kesehatan mandiri ingin berpindah kelas perawatan? Hal ini bisa dilayani jika peserta tersebut sudah satu tahun menjadi peserta BPJS Kesehatan. Pindah kelas bisa dari kelas 1 ke kelas di bawahnya, atau dari kelas 3 ke kelas di atasnya. Jika dalam perawatan, peserta bisa memanfaatkan kelas perawatan di atas hak nya. Misalnya, peserta BPJS Kesehatan kelas 2 ingin dirawat di kelas 1. Hal itu bisa saja dilayani tetapi peserta harus membayar selisih biaya perawatan.
dilakukan tanpa melalui prosedur sebagaimana diatur dalam peraturan yang berlaku. Pelayanan kesehatan yang dilakukan di fasilitas kesehatan yang tidak bekerjasama dengan BPJS Kesehatan, kecuali untuk kasus gawat darurat. Pelayanan kesehatan yang telah dijamin oleh program jaminan kecelakaan kerja terhadap penyakit atau cedera akibat kecelakaan kerja atau hubungan kerja. Selain itu, pelayanan kesehatan yang dilakukan di luar negeri. pelayanan kesehatan untuk tujuan kosmetik dan/atau estetik, pelayanan untuk mengatasi infertilitas (memperoleh keturunan), pelayanan meratakan gigi (ortodonsi), gangguan kesehatan/penyakit akibat ketergantungan obat dan/atau alkohol, gangguan kesehatan akibat sengaja menyakiti diri sendiri, atau akibat melakukan hobi yang membahayakan diri sendiri Pengobatan komplementer, alternatif dan tradisional, termasuk akupuntur, shin she, chiropractic, yang belum dinyatakan efektif berdasarkan penilaian teknologi kesehatan (health technology assessment/HTA) juga tidak mendapat jaminan. Begitu juga, pengobatan dan tindakan medis yang dikategorikansebagai percobaan (eksperimen), alat kontrasepsi, kosmetik, makanan bayi, dan susu, perbekalan kesehatan rumah tangga, pelayanan kesehatan yang sudah dijamin dalam program kecelakaan lalu lintas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Begitu juga pelayanan kesehatan akibat bencana, kejadian luar biasa/wabah dan biaya pelayanan lainnya yang tidak ada hubungandengan manfaat jaminan kesehatan yang diberikan.
Namun, bagi peserta PBI hanya boleh dirawat di kelas 3 saja, jika ada yang meminta naik ke kelas perawatan ke kelas di atasnya, maka peserta PBI tersebut bisa kehilangan haknya sebagai PBI karean peserta tersebut dianggap sudah mampu. Untuk pindah faskes aturan mainya bisa diubah setelah anda terdaftar bpjs 3 bulan baru bisa diubah faskes bpjs anda caranya bawa kartu asli bpjs anda, ambil formulir perubahan data faskes di bpjs atau bisa download formulir perubahan data sendiri, isi perubahan data, dan ambil nomor antrian. Peserta BPJS Kesehatan perlu mengetahui apa saja yang tidak mendapat penggantian atau jaminan dari BPJS Kesehatan, yaitu pelayanan kesehatan yang
8
Info BPJS Kesehatan
edisi 13 Tahun 2014
TESTIMONI
Tiga Kali Masuk ICU Baru
Ketahuan Sakit Jantung
Pasang Ring Rp42 Juta 55 Tahun
Subiyanto
B
eberapa waktu lalu, Subiyanto, 55, harus keluar masuk rumah sakit karena rasa nyeri di dadanya, dokter di Rumah Sakit Permata Medika, Kebumen mendiagnosa penyakit yang diderita Subiyanto adalah jantung. Namun, setelah diperiksa rekam jantungnya, tidak kelihatan ada kelainan di jantungnya. Saat itu dia masuk ke ruang ICU (intensive care unit) dan dirawat selama tiga hari, setelah itu boleh pulang ke rumah. Setelah beberapa hari di rumah, Yanto, panggilan akrab Subiyanto dibawa kembali ke RS Permata Medika, lalu masuk ruang ICU lagi selama 3 hari, tetapi tidak juga ditemukan kelainan jantung. Ternyata nyeri dadanya tak kunjung reda, Yanto datang lagi yang ketiga kalinya di RS Permata Medika, lalu setelah menjalani pemeriksaan rekam jantung, ternyata ada penyempitan di pembuluh darah jantungnya, dan untuk mengatasi rasa nyerinya, perlu pemasangan ring. Yanto yang berstatus pegawai negeri sipil (PNS) di Pemerintah Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, tidak mempermasalahkan biaya pengobatannya karena sudah otomatis menjadi peserta BPJS Kesehatan sehingga semua biaya ditanggung oleh BPJS Kesehatan. RS Permata Medika merupakan salah satu dari enam rumah sakit swasta di Kebumen yang sudah bekerjasama dengan BPJS Kesehatan. Karena perlu penanganan lebih lanjut oleh dokter spesialis jantung. Karena di RS Permata Medika dan rumah sakit di Kebumen tidak memiliki dokter spesialis jantung, maka Yanto dirujuk ke RS Margono yaitu rumah sakit tipe B yang belokasi di Purwokerto. “Tapi saya repot lah kalau ke Purwokerto, jadi saya minta dirujuk ke Yogyakarta, tapi ternyata tidak bisa langsung, saya harus melalui rumah sakit di Purworejo,” kata Yanto. Akhirnya, dibawalah Yanto ke RSUD Purworejo. “Nah, karena atas permintaan sendiri rujukannya, maka ambulan ditanggung oleh pasien. Kalau saat itu saya mau dirujuk ke RS Margono yang di Purwokerto, biaya ambulan dibayar oleh BPJS Kesehatan. Tapi, pertimbangannya untuk kondisi keluarga saya, lebih mudah ke Yogyakarta,” ungkapnya. Jarak tempuh dari rumahnya di Selang, Kebumen, sampai ke Yogyakarta sekitar 2,5 jam atau lebih cepat dibandingkan ke Purwokert yang memerlukan waktu sekitar 3,5 jam. Selain itu, di Yogyakarta istri Yanto lebih familiar dengan wilayah Yogyakarta karena sudah sering ke sana.
Info BPJS Kesehatan
edisi 13 Tahun 2014
Ternyata di Purworejo memang tidak ada dokter spesialis jantungnya. Oleh karena itu, dokter disana merujuk saya ke RS Sardjito, Daerah Istimewa Yogyakarta. Di RS Sardjito inilah, akhirnya Yanto dioperasi untuk memasang ring. Di Yogyakarta, istrinya, Nani, terpaksa sewa kamar alias kost di belakang RS Sardjito, sehari Rp60.000. Di sana sekitar seminggu. “Ya habis mau bagaimana lagi. Untuk memudahkan ngurusi saya, ya satu-satunya kost aja, karena tidak ada saudara di sana. Ya, masih beruntung saja, ada BPJS Kesehatan. Kalau dulu Askes ya, saya malah belum pakai,” kata Yanto, saat ditemui di rumahnya.
Biaya untuk memasang satu ring memerlukan biaya sebesar Rp42 juta. Yanto dan istrinya tidak berhenti berucap “syukur alhamdulillah” karena sudah diberi selamat oleh Tuhan karena dirinya sudah selamat dan sehat kembali dan sudah mulai beraktivitas. “Saya sekarang harus lebih hati-hati tidak boleh terlalu cape atau melakukan kegiatan yang memicu jantung bekerja keras,” ujar Yanto. Kini, Yanto masih menjalani rawat jalan. Ada obat yang harus diminum pascaoperasi yaitu atorvastatin 20 mg. Obat ini harus diminum malam hari sebanyak dua tablet. Tetapi sangat disayangkan obat ini harus ditebus memakai uang sendiri, harganya Rp331.000. “Ga tahu ya, obat itu
tidak ada atau bagaimana, jadi kita harus beli pakai uang sendiri,” katanya. Yanto dan istrinya juga hanya mengikuti saja prosedur dan apa yang harus dilakukannya, karena sudah percaya apa yang dilakukan dokter itu yang terbaik. Tetapi, soal beli obat sendiri ini, dia pun belum pernah menanyakan kepada petugas BPJS Center yang ada di rumah sakit. “Saya tidak terpikir mau tanya ke BPJS Center, karena memang tidak tahu. Kalau bisa tidak bayar lagi untuk beli obat, ya pasti sangat senang. Untuk transport mondar-mandir ke Yogyakarta juga cukup lumayan. Paling sedikit keluar uang Rp500.000,” ungkapnya. Biaya kontrol ke dokter yang pertamakali pasca operasi harus membayar Rp128.000 dan mendapat potongan sebesar Rp13.000 yang dibayar oleh BPJS Kesehatan. “Saya juga tidak tahu, apakah karena seharusnya saya dirujuk ke Purwokerto atau bagaimana. Ya, yang jelas, jangan sampai sakit lah. Tetapi saya melihat ini sebagai cobaan dari Allah yang harus saya jalani, jadi harus sabar dan tawakal,” ucapnya. Ada lagi yang menjadi pemikirannya, pascaoperasi seharusnya Yanto harus mengikuti masa pemulihan atau rehabilitasi medik. Setiap hari Senin dan Kamis, perlu melakukan treatmeal dengan pengawasan dokter sebesar Rp385.000 untuk peralatan dan Rp533.000 untuk medisnya. Kegiatan ini dilakukan sebanyak 12 kali. Namun, Yanto tidak mengikutinya karena biayanya terlalu mahal. “Boleh dong usul, kalau memang rehabilitasi medik termasuk dalam penyembuhan, bisa masuk dalam biaya BPJS Kesehatan,” kata Yanto yang kini menjadi PNS Kabupaten Kebumen dengan kepangkatan 3B. Meski demikian, Yanto dan istrinya, mengakui pelayanan BPJS Kesehatan sudah baik, karena tidak mempersulit pesertanya. Selama dalam proses pelayanan mulai dari tingkat dasar hingga ke fasilitas kesehatan tingkat lanjut, dirinya tidak mengalami perlakuan yang tidak baik.
9
SEHAT
Waspadai, Penyakit Kronik
Saat Musim Hujan S
udah sejak dahulu, Indonesia memiliki dua musim yakni musim kemarau dan musin hujan. Sejak dulu pula orang mengetahui, ketika hujan mengguyur secara rutin setiap hari dan biasanya cukup deras, menimbulkan banjir di sejumlah wilayah . Bersamaan dengan itu, muncul berbagai penyakit karena kondisi lingkungan yang masih kurang bersih. Saat musim hujan, kulit biasanya menjadi lebih rentan terkena beberapa masalah seperti jamur, herpes, dan eksim. Karenanya, perlu beberapa cara agar kulit Anda tetap sehat dan terhindar dari berbagai penyakit kulit. Penyakit menular lainnya, pun semakin meningkat. Begitu juga penyakit kronik bisa semakin parah. Karena penurunan daya tahan tubuh akibat musim hujan berkepanjangan. Kondisinya semakin buruk bila terjadi banjir hingga beberapa hari. Maka, warga yang tinggal di daerah rawan banjir, untuk mewaspadainya atau hati-hati. "Tidak menutup kemungkinan, munculnya penyakit-penyakit tertentu yang dapat menyebabkan meningkatnya kejadian kematian karena terlambatnya penyakit tersebut diobati," kata Dirjen Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Kemenkes, Prof dr Tjandra Yoga Aditama, dalam sebuah diskusi, beberpa waktu lalu. Masyarakat harus meningkatkan kehati-hatian dengan cara meningkatkan pengetahuan tentang penyakit-penyakit yang sering banyak terjadi saat musim hujan dan banjir datang. Sehingga dapat bertindak secara tepat dan mencegah terjadinya penyakit bahkan kematian karena penyakit tersebut. Menurutnya, berikut ini beberapa penyakit yang harus diwaspadai saat musim hujan dan banjir datang. Pertama, flu/Influenza. Kebanyakan dari kita sering mengalami flu seperti pilek, sakit kepala, demam dan batuk selama musim hujan. Perlu kiranya kita mengetahui bagaimana penyebaran ketika sedang sakit flu dengan tepat. Pergunakanlah masker sebagai upaya pencegahan penularan yang lebih luas dan cukupkan asupan gizi makanan. Perbanyak minum air putih serta bisa mengkonsumsi vitamin yang diperlukan. Biasakan melakukan perilaku mencuci tangan secara teratur dan benar karena tangan merupakan salah satu jalan masuk virus ke dalam tubuh.
Kedua, diare. Biasanya, kebersihan menjadi hal yang sering terabaikan. Keterbatasan tersedianya air bersih seringkali menimbulkan kelalaian dalam menjaga kebersihan dan kesehatan seperti memasak dengan menggunakan air bersih sampai matang dan kebiasaan cuci tangan sebelum memasak, sebelum makan dan sehabis buang air besar. Hal ini sering menyebabkan munculnya penyakit diare yang apabila tidak ditangani dengan tepat dapat pula menyebabkan kematian pada penderitanya. Penyakit diare dapat disebabkan oleh virus, bakteri ataupun parasit. Yang harus diwaspadai dari penyakit diare adalah terjadinya dehidrasi (tubuh kekurangan cairan) dikarenakan buang air besar cair terus-menerus, disertai muntah dan deman tinggi serta sulit untuk minum dan makan. Pertolongan pertama dan utama pada penderita diare adalah mencegah terjadinya dehidrasi dengan cara banyak minum (air putih atau oralit) setiap habis buang air besar cair atau muntah dan minum obat penurun panas bila demam. Selanjutnya bawa segera penderita ke Puskesmas /rumah sakit untuk diobati dengan tepat. Masyarakat harus diingatkan kembali betapa pentingnya pola hidup bersih dan sehat seperti kebiasaan cuci tangan dengan sabun dan penggunaan air bersih yang matang untuk makan dan minum. Ketiga, deman berdarah dengue (DBD). Penyakit ini, banyak bermunculan. DBD merupakan suatu penyakit yang didapat diderita oleh orang dewasa dan anak yang disebabkan oleh virus dengue. Di mana virus dengue ini dibawa oleh nyamuk aedes agypti sebagai vector ke tubuh manusia melalui gigitan nyamuk tersebut. Adapun, gejala-gejala yang harus diketahui pada pasien yang dicurigai menderita DBD adalah deman tinggi tibatiba selama 2-7 hari (tetap tinggi walaupun sudah diberi obat penurunan panas), biasanya disertai rasa mual, muntah, sakit kepala dan persendian, serta sangat perlu diketahui bahwa gejala adanya bintik-bintik merah pada tubuh tidak sering muncul di awal-awal penyakit. Sebaiknya ketika ada seseorang dengan gejala-gejala DBD tersebut, harus segera dilakukan pemeriksaan darah lengkap di Puskesmas / RS terdekat untuk memastikannya dan dapat segera diobati dengan tepat serta menghindari kematian. Pada masyarakat seharusnya dilakukan gerakan pemberantasan sarang nyamuk (aedes agypti) secara aktif berupa menguras bak mandi secara rutin, mengubur kaleng dan ban-ban bekas supaya tidak menjadi tempat genangan air pasca hujan dan banjir serta membersihkan lingkungan sekitar secara rutin. Keempat, leptospirosis. Saat hujan, orang sering mengalami terendamnya bagian kaki pada genangan air banjir di lingkungannya. Sering kali lupa tidak menggunakan pelindung kaki (sepatu boat), padahal pada air genangan banjir tersebut terdapat makhlukmakhluk kecil (mikroorganisme) yang membahayakan seperti adanya leptospira dari air kencing tikus, anjing, kerbau, babi dan lainnya. Apabila pada kaki terdapat luka, maka leptospira tersebut dapat masuk ke dalam tubuh kita melalui luka tersebut dan menyebar ke seluruh tubuh. Akhirnya dapat menderita suatu penyakit yang disebut dengan leptospirosis. Apabila tidak ditangani dengan tepat dapat menyebabkan kematian. Gejala yang harus diketahui adalah adanya demam yang muncul tiba-tiba, nyeri kepala di bagian depan, terdapat keluhan mual-muntah dan disertai mata kuning dan penurunan kesadaran. Sebaiknya segera dibawa ke Puskesmas / RS terdekat agar dapat segera ditangani dengan tepat dan menghindari kematian.
10
Idealnya, masyarakat harus senantiasa menggunakan pelindung kaki ketika berjalandi genangan air banjir, apalagi bila diketahui bahwa di lingkungan sekitarnya memang banyak hewan seperti tikus, anjing, kerbau dan babi. Diusahakan setiap habis melewati genangan air banjir selalu membersihkan kaki dengan air yang mengalir. Penyakit Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA) Pasca banjir, jamur dapat tumbuh lebih cepat dan rentan menimbulkan masalah kesehatan. Paparan jamur yang berlebihan pasca banjir dapat menyebabkan ISPA, kambuhnya asma dan alergi. Gejala utama penyakit ini berupa batuk, nyeri dada dan lain-lain. Apabila mengalami seperti ini, makan segara beistirahatlah dan lakukan pengobatan simtomatis sesuai gelaja yang dialami. Dan jangan lupa, cegah penularan terhadap orang yang di sekitar, misalnya dengan menutup mulut ketika batuk dan tidak meludah di sembarang tempat. Selanjutnya, penyakit kronik. Pemburukan penyakit kronik yang memang sudah diderita pada musim hujan dan banjir, dapat menyebabkan daya tahan tubuh berkurang. Sebuah studi menghubungkan peningkatan hipertensi dan sakit jantung akibat stress yang berhubungan dengan banjir. Upaya perlindungan. Untuk mengantisipasi penyakit ini, dapat melakukan beberapa upaya untuk perlindungan dan pencegahan dari serangan penyakit-penyakit saat hujan dan banjir. 1. Tetap lakukan kebiasaan mencuci tangan dengan air yang mengalir dan sabun secara benar dan tepat. 2. Tetap pergunakan air yang sudah dimasak untuk kebutuhan minum dan makan. 3. Gunakan pelindung kaki yang baik ketika berada dalam genangan air banjir dan segera bersihkan bagian kaki sehabis melewati genangan air banjir. 4. Tetap upayakan untuk konsumsi makanan yang bergizi dan cukup serta istirahat yang cukup. 5. Segera lakukan pembersihan lingkungan ketika banjir sudah surut. 6. Sediakan obat-obatan pertolongan pertama di rumah. 7. Ketika ada keluhan sakit, segera konsultasikan ke dokter atau fasilitas layanan kesehatan terdekat. 8. Jangan lupa untuk selalu mengkonsumsi suplemen kesehatan, secara rutin untuk menjaga stamina dan kesehatan. Jadi, banjir, memang sedang melanda di beberapa daerah di Indonesia. Banyak sekali kerugian yang didapat pasca banjir. Termasuk munculnya berbagai penyakit. Mengantisipasi berbagai kemungkinan buruk lebih baik.
Info BPJS Kesehatan
edisi 13 Tahun 2014
Q&A
Question and Answer
Pelayanan Bersalin 1. Apakah persalinan ditanggung oleh BPJS Kesehatan? Persalinan merupakan benefit bagi peserta BPJS Kesehatan tanpa pembatasan jumlah kehamilan/persalinan yang dijamin oleh BPJS Kesehatan dan tidak dibatasi oleh status kepesertaan (peserta/anak/tertanggung lain). 2. Apakah biaya pelayanan persalinan dapat ditagihkan secara klaim perorangan? Pelayanan persalinan ditagihkan oleh fasilitas kesehatan yang memberikan pelayanan. Klaim perorangan untuk kasus persalinan baik yang dilakukan di fasilitas kesehatan yang bekerja sama maupun yang tidak bekerja sama tidak diperbolehkan.
3.Dimanakah kasus persalinan dapat dilayani? Pelayanan persalinan mengikuti sistem rujukan berjenjang. Apabila berdasarkan indikasi medis pasien dirujuk ke faskes rujukan tingkat lanjutan, pelayanan persalinan akan dijamin tanpa melihat kondisi persalinannya (normal atau penyulit). Pada kondisi gawat darurat peserta dapat langsung ke fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan, adapun kriteria gawat darurat antara lain perdarahan, kejang pada kehamilan, ketuban pecah dini, dan kondisi lain yang mengancam jiwa ibu dan bayinya. 4. Apakah pemeriksaan kehamilan dapat dilakukan di RS, mengingat tidak semua Puskesmas atau bidan punya peralatan yang cukup ?
Pelayanan pemeriksaan kehamilan mengikuti sistem rujukan berjenjang. Pemeriksaan kehamilan dapat dilakukan di fasilitas kesehatan tingkat pertama tempat terdaftar atau jejaringnya. Fasilitas kesehatan tingkat pertama dapat merujuk ke tingkat yang lebih tinggi sesuai indikasi medis, dan pemeriksaan kehamilan di Faskes Rujukan Tingkat Lanjutan dapat dijamin. 5. Apakah BPJS Kesehatan menanggung penyakit bawaan lahir? Ditanggung, selama sesuai indikasi medis dan bukan termasuk dalam pelayanan yang tidak dijamin oleh Program JKN
Kilas & Peristiwa BPJS Kesehatan Resmikan Kantor Cabang Prima untuk Layani Peserta Badan Usaha dan Coordination of Benefit
medis kepada peserta. Perusahaan asuransi swasta yang melayani CoB antara lain PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia, PT Asuransi Sinar Mas, PT Asuransi Tugu Mandiri, PT Asuransi Allianz Life Indonesia, PT Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera, PT Equity Life Indonesia, PT MNC Life Assurance, PT Lippo General Insurance Tbk, PT AXA Mandiri Finansial Service, PT Asuransi Jiwasraya, PT Asuransi Central Asia, PT Asuransi AIA Indonesia, dan PT Asuransi Takaful Keluarga.
JAKARTA, 26 November 2014 – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan hari ini meresmikan Kantor Cabang (KC) Prima yang berlokasi di Jalan Hasanuddin Nomor 52, Jakarta Selatan. Beroperasinya KC Prima akan memudahkan badan usaha milik negara (BUMN) dan perusahaan-perusahaan swasta untuk mendaftarkan karyawannya sebagai peserta Jaminan Kesehatan yang diselenggarakan BPJS Kesehatan. KC Prima merupakan unit kerja khusus di bawah Kantor Divisi Regional IV yang memiliki tugas mengelola program koordinasi manfaat (coordination of benefit/CoB). Selain itu, mengelola fungsi pemasaran dan kepesertaan program jaminan kesehatan untuk golongan pekerja penerima upah, khususnya BUMN dan perusahaan swasta di Jabodetabek dengan jumlah pekerja minimal 2.000 orang atau jumlah peserta dan anggota keluarga minimal 5.000 orang. Pembentukan KC Prima ditetapkan melalui Keputusan Direksi BPJS Kesehatan Nomor 293 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kantor Cabang Prima BPJS Kesehatan. Adapun latar belakang pembentukannya adalah Pasal 27 ayat (2) Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan yang diubah dengan Perpres 111 Tahun 2013 yang menyebutkan, BPJS Kesehatan dan penyelenggara program asuransi kesehatan tambahan dapat melakukan koordinasi dalam memberikan manfaat untuk peserta Jaminan Kesehatan yang memiliki hak atas perlindungan program asuransi kesehatan tambahan. Kemudian dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a Perpres 111/2013
Info BPJS Kesehatan
edisi 13 Tahun 2014
ditulis bahwa pemberi kerja pada BUMN, usaha besar, usaha menengah, dan usaha kecil wajib melakukan pendaftaran kepesertaan Jaminan Kesehatan paling lambat 1 Januari 2015.
Selain di rumah sakit yang sudah bergabung dengan BPJS Kesehatan, peserta CoB juga bisa di layani di 16 rumah sakit yang belum bekerjasama dengan BPJS Kesehatan, antara lain RS Mitra Keluarga Bekasi Timur, RSU Puri Cinere, Siloam Hospitals Kebon Jeruk, RS Mitra Kemayoran, RS Pondok Indah, RS MMC, RS Mitra Internasional, RS Premier Bintaro, dan RS Pantai Indah Kapuk.
BPJS Kesehatan berharap hadirnya KC Prima bisa mempercepat proses rekrutmen dan pendaftaran pesertasegmen pekerja penerima upah yang berasal dari BUMN maupun perusahaan swasta serta masyarakat mampu yang menginginkan manfaat lebih melalui skema CoB. Sampai saat ini, dari 82 BUMN yang berkantor pusat di Jabodetabek, masih ada 71 BUMN yang belum mendaftar ke BPJS Kesehatan. Selanjutnya, 71 BUMN ini bisa melakukan registrasi melalui KC Prima. Untuk program CoB, BPJS Kesehatan sudah bekerjasama dengan 30 perusahaan asuransi swasta dalam memberikan tambahan manfaat non-
11
