INFOBPJS Media Internal Resmi BPJS Kesehatan

INFOBPJS Edisi XXIII Tahun 2015

Media Internal Resmi BPJS Kesehatan

Kesehatan

Ulang Tahun ke - 47 Semakin Dekat Wujudkan

Cakupan Semesta Kesehatan

“

Pengarah

Fachmi Idris Penanggung Jawab

Purnawarman Basundoro Pimpinan Umum

Ikhsan

Pimpinan Redaksi

Irfan Humaidi Sekretaris

Rini Rachmitasari Sekretariat

Ni Kadek M. Devi Eko Yulianto Paramitha Suciani Redaktur

Diah Ismawardani Elsa Novelia Ari Dwi Aryani Asyraf Mursalina Budi Setiawan Dwi Surini Tati Haryati Denawati Angga Firdauzie Juliana Ramdhani Distribusi dan Percetakan

Basuki Anton Tri Wibowo Ahmad Tasyrifan Ezza Fauziah Aulatun Nisa Ranggi Larrisa Buletin diterbitkan oleh: BPJS Kesehatan Jln. Letjen Suprapto PO BOX 1391/JKT Jakarta Pusat Tlp. (021) 4246063, Fax. (021) 4212940 Redaksi menerima tulisan artikel/opini berkaitan dengan tema seputar Askes maupun tema-tema kesehatan lainnya yang relevan dengan pembaca yang ada di Indonesia. Panjang tulisan maksimal 7.000 karakter (termasuk spasi), dikirimkan via email ke alamat: redaksi. [email protected] dilengkapi identitas lengkap dan foto penulis

SURAT PEMBACA

email : [email protected]

Fax : (021) 4212940

Yth. Redaksi Selamat Siang bapak / ibu, saya mau tanya, untuk Fasilitas kesehatan tingkat 1 apakah harus di Puskesmas, atau bisa di Klinik terdekat yang bertanda terima BPJS KEsehatan? terima kasih atas perhatiannya, salam. Robertus Singgih robertu*****@xxxx.yyy Jawab : Yth. Bapak Robertus Singgih di tempat Pertama kami ucapkan terima kasih atas perhatian Bapak kepada BPJS Kesehatan. Menjawab pertanyaan Bapak, untuk prosedur berobat, peserta BPJS Kesehatan dapat melalui fasilitas kesehatan tingkat pertama tempat peserta tersebut terdaftar. Selain dalam kondisi darurat, jika peserta BPJS Kesehatan berobat di fasilitas kesehatan tingkat pertama yang lain (meski faskes tersebut juga bekerjasama dengan BPJS Kesehatan), maka biayanya tidak dapat ditanggung oleh BPJS Kesehatan. Fasilitas kesehatan tingkat pertama bisa berupa puskesmas, klinik, dokter keluarga, atau balai pengobatan yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan. Demikian kami sampaikan, semoga membantu dan sehat selalu. Redaksi

INFO BPJS

Kesehatan EDISI XXIII TAHUN 2015

AKSI - REAKSI

“

Redaksi

CEO Message

"To every Action there is always opposed an equal Reaction?" - Isaac Newton, Philosophiae Naturalis Principia Mathematica

HUKUM ketiga Newton menyatakan bahwa jika ada benda A yang memberi gaya sebesar F pada benda B, maka benda B akan memberi gaya sebesar –F kepada benda A. F dan –F memiliki besar yang sama namun arahnya berbeda. Dengan kata lain aksi F = reaksi -F. (sumber: Wikipedia). Dengan hukum ini kita akan dapati bahwa apabila sebuah benda memberikan gaya kepada benda lain, maka benda kedua memberikan gaya kepada benda yang pertama. Kedua gaya tersebut memiliki besar yang sama tetapi berlawanan arah. Contoh teori ini dalam kehidupan nyata manusia adalah ketika kita berdiri di atas skate board (papan luncur) di hadapan sebuah tembok, lalu kita dorong kuat-kuat tembok itu. Apa yang terjadi? Skate board tersebut tidak melaju ke depan, melainkan meluncur ke belakang. Padahal kita tidak mendorong skate board ke belakang. Ternyata sesuai hukum Newton tadi, skate board meluncur ke belakang karena tembok yang kita dorong membalas memberikan gaya dorong, di mana arah gaya yang diberikan tembok berlawanan arah dengan arah dorongan kita. Fenomena kedua gaya inilah yang kemudian juga disebut sebagai hukum aksi reaksi. Seperti hadirnya laki-laki dan perempuan, adanya jantan dan betina atau bergantinya siang dan malam, semuanya berpasangan. Demikian pula halnya dengan dengan aksi yang selalu diikuti dengan reaksi, seperti pasangan hidup yang tak terpisahkan. Dalam ajaran Islam, sebagaimana disampaikan dalam surah Yaasiin ayat 36 dan surah Adz-Dzaariyaat ayat 59, sesungguhnya semuanya diciptakan Allah SWT secara berpasangan supaya kita mengingat kebesaran-Nya. Karena berpasangan, maka setiap tindakan pasti ada balasannya, dimana balasan itu akan memberikan dampak atau kekuatan yang sama dengan tindakan yang kita lakukan. Maka janganlah berlebihan tehadap setiap aspek (aksi) kehidupan karena hal itu hanya akan mencetuskan reaksi yang sama besarnya, hingga pada akhirnya hanya akan menyusahkan kita. Sebagaimana hadist Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: “Jauhilah oleh kamu sekalian sikap berlebihan, karena sesungguhnya sikap berlebihan itulah yang telah menghancurkan umat-umat sebelum kamu.” (HR Imam Ahmad, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah dari Ibnu ‘Abbas Radhiyallahu ‘anhuma). Dalam dunia modern, Steven Covey pakar Leadership 7-Habits dan 8-Habits mengajarkan 90/10 Principle. Prinsip ini mengajarkan teori yang hampir sama yaitu bahwa kita dilarang beraksi berlebihan terhadap suatu kejadian, karena reaksi yang berlebihan akan mendorong kita kepada reaksi yang tidak tepat dan merugikan. Contoh cerita yang seringkali diberikan untuk mengilustrasikan teori ini adalah kisah seorang ayah yang telah berpakaian rapi dan siap ke kantor di suatu pagi yang cerah. Kopi telah terhidang di meja, dan sarapan telah tersedia. Namun tiba-tiba gadis kecilnya menumpahkan kopi di meja dan mengenai kemeja putih yang dikenakannya. Sampai di sini, reaksi yang terjadi pada detik berikutnya akan menentukan cerita selanjutnya yaitu tentang kejadian yang akan dialami sepanjang hari si ayah dan gadis kecil tadi. Si ayah pun marah, membentak anaknya hingga menangis dan menyalahkan sang istri yang ceroboh menempatkan kopi pada posisi yang tidak tepat di atas meja. Dengan tergesa, ia pun berganti kemeja. Ketika kembali ke meja makan, diperlukan ibunya si anak masih sibuk menangis hingga tertinggal bis sekolah. Ayah yang sedianya terburuburu karena akan ada rapat pagi itu, terpaksa mengantarkan dulu gadis kecilnya ke sekolah. Di jalan polisi menilang si ayah karena mengemudi terlalu cepat. Anak pun terlambat ke sekolah karena urusan tilang menilang tadi. Sampai di sekolah, si anak turun tanpa senyuman sementara sang ayah terlambat sampai di kantor, dan celakanya tas kerjanya tertinggal di rumah padahal seluruh bahan rapat ada di sana. Maka hancurlah sudah seluruh harinya pada hari itu.

SALAM REDAKSI 47 TAHUN REFLEKSIKAN 1,5 TAHUN BPJS KESEHATAN Pembaca setia Info BPJS Kesehatan, TANGGAL 15 Juli 2014, BPJS Kesehatan akan memperingati ulang tahunnya yang ke-47 dan tepat di usia itu BPJS Kesehatan sudah masuk di tahun ke-2 diamanahi kepercayaan oleh Pemerintah untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang No. 40/2004 dan No. 24/2011. Fase kehidupan baru pun berawal di titik ini. Sebagaimana elang yang mentransformasi diri ketika berusia 40. BPJS Kesehatan pun seyogyanya mulai mentransformasi diri, untuk berani bersikap dan siap berperilaku terbaik dalam menghadapi berbagai tantangan dan ujian perubahan. Dalam edisi khusus menyambut peringatan HUT BPJS Kesehatan ke-47 ini, secara khusus kami akan menghadirkan pencapaian yang diperoleh oleh BPJS Kesehatan pada tahun 2014 atau dengan kata lain sepanjang masa transformasi. Dan tak lupa untuk mengenang kembali segala kebaikan dan pelajaran yang bisa dipetik dari berbagai dinamika perubahan Badan ini sejak dilahirkan sampai dengan saat ini, akan kami ringkas dalam rubrik FOKUS. Dan sebagai bentuk refleksi perjalanan BPJS Kesehatan di hari lahirnya, dalam rubrik BINCANG secara khusus kami menghadirkan mantan Direksi PT Askes (Persero), bagaimana pandangan beliau dalam melihat perubahan yang ada dalam BPJS Kesehatan dari hari ke hari. Kita dapat memetik nasihat dan nilai-nilai penting serta lebih jauh berkenalan dengan para pendiri BPJS Kesehatan. Dalam implementasi Jaminan Kesehatan yang dikelola BPJS Kesehatan, tentu tidak lepas dari peran stakeholder atau para pemangku kepentingan lain. Secara khusus di rubrik khusus bernama RESONANSI, kami hadirkan beberapa tokoh yang akan memberikan pandangan serta masukan penting bagi implementasi Jaminan Kesehatan. Kesemuanya kami hadirkan secara objektif dan diharapkan dapat menambah khasanah dan wawasan para Pembaca Setia, Info BPJS Kesehatan. Seiring dengan penerbitan Info BPJS Kesehatan, kami mengucapkan terima kasih atas berbagai dukungan dan tanggapan atas terbitnya media ini. Semoga kehadiran media ini dapat menjadi jembatan informasi yang efektif bagi BPJS Kesehatan dan stakeholder-stakeholder-nya. Selamat beraktivitas dan Selamat Ulang Tahun, BPJS Kesehatan. Redaksi

DAFTAR ISI Bincang - Sonya Rosma Bangga BPJS Kesehatan Bisa Mempertahankan Predikat WTP

5

Inilah maksud teori Covey tadi, bagaimana si ayah karena tidak mengontrol pada 10% sikapnya telah menimbulkan 90% reaksi yang tidak diharapkan dalam kisah hidupnya di hari itu. Andai saja ketika kopi itu tumpah ia cukup berkata, “Sayang its okey “ kamu hanya harus lebih hati-hati lain waktu,” maka si gadis kecil tidak akan menangis, suasana rumah tetap tenang dan tidak ada emosi berlebihan yang membuat ia lupa pada seluruh perlengkapan dan rencana tindakan yang akan membawanya untuk sukses bekerja. Menyambung cerita di atas, ada satu kalimat bijak yang baik sekali kita renungkan. “Hidup tidak membayar apa yang bisa kita lakukan, tetap ia membayar setiap apa yang kita lakukan. Masalahnya seringkali kita menuntut bayaran lebih terhadap apa bisa kita lakukan namun belum (tidak) dilakukan.” Satu contoh dalam kehidupan kita berbangsa dan bersosialisasi di negara Indonesia. Semuanya ingin dilayani, baik kesehatan, sosial, pendidikan maupun fasilitas publik lainnya. Namun, di lain sisi tidak jarang masih banyak yang memanipulasi besaran pajak, enggan membayar iuran atau pun menolak menaati ketentuan-ketentuan yang dianggap merugikan. Pun demikian halnya dengan sektor kesehatan. Sejak 1 Januari 2014 berdasarkan UU 40/2004 dan UU 24/2011 serta melalui BPJS Kesehatan seluruh penduduk Indonesia mendapatkan hak perlindungan sosial yang menjamin kesempatan seluruh rakyat untuk memenuhi kebutuhan dasar, khususnya dalam hal kesehatan. Hak ini sebagaimana reaksi, tentu diawali dengan kewajiban (aksi), yaitu peserta wajib mendaftar, wajib melengkapi administrasi dan mencukupi pembayaran iuran. Tanpa semua ini reaksi yang diharapkan tidak akan sepadan dengan aksi yang diberikan. Diusianya yang ke 47 tahun pada 15 Juli 2015, aksi BPJS Kesehatan untuk memenuhi kebutuhan jaminan pelayanan kesehatan peserta sudah sangat besar. Selain berusaha mencakup seluruh penduduk, BPJS Kesehatan juga menghimpun segenap upaya untuk bermitra strategis dengan fasiltas kesehatan, mengendalikan biaya secara lebih efektif efisien, memaksimalkan pencapaian premi dan lain sebagainya. Semua ini dilakukan semata-mata dalam rangka mendukung cita-cita mewujudkan Indonesia yang lebih sehat. Perjuangan BPJS Kesehatan tentu tidak sendiri karena sesungguhnya kehidupan BPJS Kesehatan ditopang oleh semangat gotong royong seluruh penduduk Indonesia. Semakin besar aksi gotong rotong yang diberikan, maka akan semakin besar manfaat yang mampu diberikan BPJS Kesehatan dalam memenuhi reaksinya sebagai penjamin pelayanan kesehatan. Kembali kepada teori aksi reaksi tadi, sudah saatnya kita memulai untuk selalu mengawali setiap langkah kita dengan aksi terbaik, bukan reaksi terbaik. Biarkan reaksi yang timbul dari aksi kita adalah hadiah rahasia yang akan kita nikmati akhirnya. Sebagaimana pepatah bijak katakan life is not theory, life is an action… and believe action is power!! So, lets do the best act for Indonesia. Direktur Utama Fachmi Idris

Fokus - Ulang Tahun Ke - 47 Semakin Dekat Wujudkan Cakupan Semesta Kesehatan

3 Bincang - Sulastomo,BPJS Kesehatan Wajib 6 Berkaca dari Askes di Awal Pendirian Resonansi - Dr. Sototo ,BerharapTercipta Hubungan yang “Win-Win”

7

Testimoni - dr. Yoane Lisa Bersama BPJS Kesehatan Kembangkan Prolanis

9

Sehat & Gaya Hidup - Diabetes Melitus Mengintai Orang Yang Obesitas

10

Kilas & Peristiwa - BPJS Kesehatan Beri Penghargaan pada 90 Badan Usaha

11

FOKUS

EDISI 23 TAHUN 2015

Ulang Tahun ke-47

Semakin Dekat Wujudkan Cakupan Semesta Kesehatan Lewat penguatan ketiga pilar, dan menitikberatkan kepada masuknya peserta BPJS Kesehatan yang muda, sehat dan mampu secara kontinyu dalam membayar iuran serta pengendalian fraud (kecurangan), rogram JKN niscaya dapat menjadikan Indonesia menjadi negara yang sehat dan kuat ke depannya.

T

anpa terasa, pada 15 Juli tahun ini, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang dahulu bernama PT Askes (Persero) genap berusia 47 tahun. Di usia yang cukup matang untuk ukuran manusia itu, BPJS Kesehatan tentu mempunyai sejarah nan panjang dalam perjalanannya sebagai sebuah intitusi jaminan kesehatan. Suka maupun duka, jatuh dan bangun tentu pernah dirasakan oleh segenap direksi dan karyawan, baik yang sudah purna tugas maupun yang masih aktif. Sejarah BPJS Kesehatan memang tidak bisa terlepas dari kehadiran PT Askes (Persero). Bisa dibilang perseroan inilah yang menjadi embrio dari kelahiran BPJS Kesehatan. Awal kelahiran PT Askes bermula dari keinginan menteri kesehatan kala itu, Prof. Dr. G. A. Siwabessy untuk membuat suatu badan pemeliharaan kesehatan bagi karyawan di lingkungan kementeriannya. Pada 1968, lembaga yang diberi nama Badan Penyelenggara Dana Pemeliharaan Kesehatan (BPDPK).

Badan ini terus mengalami transformasi, dari tadinya berbentuk perum, sampai kemudian pada 1992, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1992 status Perum diubah menjadi PT (Persero), dengan pertimbangan fleksibilitas pengelolaan keuangan, peningkatan pelayanan kepada peserta,dan manajemen lebih mandiri. Lantaran dinilai memiliki pengalaman yang cukup untuk mengelola jaminan kesehatan, akhirnya dengan disahkan dan diundangkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS, PT Askes(Persero) ditranformasikan menjadi BPJS Kesehatan. PT Askes (Persero) yang ‘berganti baju’ menjadi BPJS Kesehatan mulai beroperasi pada 1 Januari 2014 lalu, untuk mengelola program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Waktu pun berjalan cepat, tanpa terasa, telah satu tahun lebih Badan BPJS Kesehatan mengelola JKN. Digulirkannya program JKN pada awal Januari 2014 lalu merupakan tonggak sejarah bagi perjalanan dunia kesehatan Indonesia. Pasalnya, lewat program inilah, seluruh masyarakat Indonesia, baik yang muda, yang tua, yang kaya atau miskin, di kota, di desa bisa mengakses layanan kesehatan yang bermutu, rasional dan efisen.

Prof.Dr.G.A. Siwabessy Singkatnya, pada 1984 cakupan peserta badan tersebut diperluas, tidak hanya terbatas di lingkungan Departemen Kesehatan saja, tetapi juga merembet pada Pegawai Negeri Sipil (PNS), penerima pensiun (PNS, ABRI dan Pejabat Negara) beserta anggota keluarganya.

Info BPJS Kesehatan

Bahkan mantan Menteri Kesehatan Nafsiah Mboi pada saat itu, mulai berjalannya JKN pada awal 2014 lalu, adalah merupakan awal dari sebuah terwujudnya mimpi mencapai kondisi universal health coverage, yang artinya semua warga negara nantinya akan memiliki jaminan kesehatan. Kondisi universal health coverage atau cakupan semesta bahkan telah diimpikan oleh mendiang G. A. Siwabessy pada puluhan tahun lalu, saat dia menjabat sebagai menteri kesehatan.

3

FOKUS

EDISI23 23TAHUN TAHUN2015 2015 EDISI

Berjalan lancar Untuk menuju universal health coverage seperti yang telah terjadi di sejumlah negara maju, memang membutuhkan waktu. Pemerintah sendiri menargetkan kondisi itu akan tercapai pada 2019. Guna mencapai target tersebut, tentu tidaklah semudah ‘membalikan telapak tangan’. Keberhasilan meraih target atau bahkan lanjut atau tidaknya BPJS Kesehatan di masa datang sangat tergantung dari pengelolaan institusi ini di tahun-tahun awal. Menurut Direktur Utama (Dirut) BPJS Kesehatan, Fachmi Idris, secara umum perjalanan program JKN di tahun lalu berjalan lancar. Kendati awalnya sempat menemui sejumlah kendala, berkat banyak perubahan dan terobosan yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan, perlahan namun pasti, implementasi JKN mulai membaik.

“Suksesnya program JKN merupakan buah kerja sama sejumlah pihak. Mulai dari Kemenkes sebagai regulator, rumah sakit dan puskesmas sebagai operator, organisasi profesi, masyarakat, LSM dan sebagainya, bersamasama memperbaiki program yang baru lahir ini,” sebut Fachmi, di Jakarta, beberapa waktu lalu. Sebagai seorang Dirut, tentu Fachmi tidak asal sebut bahwa pengelolaan JKN selama setahun ini berjalan cukup sukses. Kesuksesan pengelolaan itu terbukti dari hasil Myriad Research Committed (MRC) dan PT Sucofindo.

Selain berhasil meraih kepuasan peserta, pengelolaan JKN selama satu tahun oleh BPJS Kesehatan juga mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Kantor Akuntan Publik (KAP) Kanaka Puradireja Suhartono. Laporan keuangan Dana Jaminan Sosial (DJS) dan BPJS Kesehatan sampai dengan periode 31 Desember 2014 lalu dinilai sudah disajikan secara wajar. Di samping itu, pada 2014 lalu, BPJS Kesehatan juga berhasil meraih penghargaan Gold Champion of Indonesia WOW Brand Tahun 2014 dari Mark Plus, Inc., yang merupakan salah satu institusi pemberi penghargaan yang kredibel. Intitusi ini telah menempatkan BPJS Kesehatan sebagai instansi publik dengan kredibilitas tinggi,

Seumur Jagung Namun, seperti pepatah, ‘tidak ada gading yang tak retak’, kendati perjalanan BPJS Kesehatan masih on the track, tentu saja masih terdapat sejumlah kekurangan di sana-sini dalam pengelolaan JKN. Hal itu pun secara ksatria diakui oleh Dirut.

“Kita akui, masih banyak yang harus dibenahi. Keluhan dari masyarakat masih sering terdengar, dan itu mutlak harus kita selesaikan, baik melalui pendekatan yang bersifat case by case, maupun melalui pendekatan yang bersifat sistemik,” tandas dia.

defisit. Pasalnya, di tahun itu, BPJS Kesehatan sudah mengantisipasi kemungkinan adanya defisit klaim rasio dengan menyiapkan dana cadangan teknis sebesar Rp5,67 triliun. Sementara itu, untuk mengantisipasi defisit klaim rasio di 2015, pemerintah telah menyuntikan dana tambahan dalam bentuk Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp 5 triliun. Suntikan dana PMN itu akan diberikan secara bertahap, yakni Rp3,46 triliun pada semester satu ini, dan sisanya pada semester berikutnya. Masih adanya kritik soal pelayanan dari masyarakat dan media massa terkait pelayanan BPJS Kesehatan dinilai Fachmi adalah sesuatu yang wajar. Itu adalah resiko dari institusi pelayan publik khususnya bidang kesehatan. Pasalnya, institusi model ini selalu ‘berteman’ dengan tiga hal, yaitu, ekspektasi publik yang terus meningkat, sumber daya (resources) bidang kesehatan yang selalu tidak match antara supply dan demand, dan terakhir, sambung Fachmi, alokasi biaya yang terbatas. Untuk ‘bersahabat’ dengan tiga ‘teman’ pelayan publik itu, lanjut Dirut BPJS Kesehatan, pihaknya senantiasa memperkuat pemahaman serta menerapkan tiga pilar utama dalam menyelenggarakan Asuransi Sosial. Pilar-pilar itu adalah, revenue Collection (pengumpulan pendapatan), yang bertujuan untuk memastikan ketersediaan sumber dana pelayanan kesehatan, risk pooling (pengumpulan Risiko), yang bertujuan bertujuan

MRC meneliti tingkat kepuasan, loyalitas peserta, serta fasilitas kesehatan (faskes), sedangkan PT Sucofindo khusus mengukur tingkat pengetahuan (awareness) masyarakat terhadap pelaksanaan JKN. Mengutip hasil penelitian, kata Fachmi, diketahui presentase indeks tingkat kepuasan (ITK), dan loyalitas responden terhadap fasilitas kesehatan mitra BPJS Kesehatan, mencapai 81%. Presentase ITK responden tersebut, diperoleh dari gabungan antara kepuasan peserta di fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) 80% dan fasilitas kesehatan tingkat lanjut (FKRTL) 82%. ”Angka ini melampaui target kepuasan masyarakat yang ditetapkan oleh pemerintah, yaitu sebesar 75%,” ujar dia.

“Datang pagi, paling cepat dilayani siang,” beber dia. Salah satu masalah yang paling banyak dikeluhkan adalah lamanya antrian pasien di rumah sakit (RS). Bahkan, Koordinator advokasi BPJS Watch Timboel Siregar mengatakan, lama antrian bisa mencapai 5 jam. Fachmi sendiri tidak membantah perihal adanya masalah tersebut. Untuk mengatasinya, pihaknya terus memperluas bridging system (penyatuan manajemen informasi) di RS dan menarik sebanyak mungkin RS swasta untuk bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.

Lewat penguatan ketiga pilar tersebut, dan menitikberatkan kepada masuknya peserta BPJS Kesehatan yang muda, sehat dan mampu secara kontiniu dalam membayar iuran serta pengendalian fraud (kecurangan), Fachmi yakin, program JKN yang dikelola oleh institusinya dapat menjadikan Indonesia menjadi bangsa yang sehat dan kuat ke depannya.

Masalah lain yang dinilai dapat mengancam keberlangsungan BPJS Kesehatan adalah adanya ketidakseimbang rasio (mitch match) dalam rasio klaim pada pelaksanaan program JKN di 2014. Pasalnya pada 2014 lalu, total iur premi yang didapat dari peserta PBI dan non-PBI hingga Desember 2014 mencapai Rp 41,06 triliun. Namun, biaya klaim manfaat (benefit) yang dikeluarkan BPJS Kesehatan mencapai Rp 42,6 triliun. Artinya terjadi mitch match rasio klaim sampai 103,88%.

Tri Sukses

Adanya mitch match dalam rasio klaim di 2014 ternyata juga sampai mengundang perhatian Presiden Joko Widodo (Jokowi). Secara khusus Presiden RI bahkan mengadakan rapat terbatas (ratas) dengan sejumlah pihak terkait JKN untuk membahas persoalan tersebut.

Sukses KIS, BPJS Kesehatan menargetkan tercetak dan terdistribusinya Kartu Indonesia Sehat 100 % sesuai dengan jumlah peserta yang telah didaftarkan oleh Pemerintah.

Sejumlah pihak khawatir, adanya mitch match dalam rasio klaim bila terjadi setiap tahun akan membuat program JKN yang baru seumur jagung berhenti di tengah jalan. Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) Chazali H Situmorang bahkan menyarankan agar BPJS Kesehatan menekan potensi tingkat kecurangan (fraud) yang dilakukan heatlh provider, pemberlakuan perpanjangan masa aktivasi kartu kepesertaan peserta baru hingga wacana penaikan iur premi bulanan BPJS Kesehatan. Menanggapi hal itu, Fachmi menegaskan bahwa, kendati mengalami ketidakseimbangan rasio antara pemasukan dan pengeluaran, keuangan DJS di 2014 tidak bisa dibilang

4

untuk memastikan adanya subsidi silang antar peserta, dan purchasing (Pembelian), yang bertujuan memastikan tersedianya pola dan besaran pembayaran bagi fasilitas kesehatan.

Pada 2015, Fachmi menegaskan, BPJS Kesehatan akan memfokuskan pada “Tri Sukses BPJS Kesehatan Tahun 2015”, yaitu, sukses implementasi Kartu Indonesia Sehat (KIS), sukses Kendali mutu dan kendali biaya dan sukses kolektibilitas iuran dan peningkatan rekrutmen Peserta Penerima Upah (PPU).

Sedangkan sukses kendali mutu kendali biaya, kata Fachmi ditargetkan rasio klaim pada tahun 2015 adalah 98,5% dan Sukses Koletibilitas Iuran dan Rekrutmen PPU ditargetkan iuran yang terkoleksi adalah 95,1 % dan penambahan rekrutment peserta dari sektor Pekerja Penerima Upah (PPU) sebanyak 29,1 juta jiwa. Rencana strategis BPJS Kesehatan di tahun 2015 ini, lanjut dia, disusun berdasarkan arah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015 – 2019 Indonesia di bidang Kesehatan yaitu Meningkatkan derajat kesehatan dan status gizi masyarakat melalui upaya kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, yang didukung dengan perlindungan finansial dan pemerataan pelayanan kesehatan.

Info BPJS Kesehatan

BINCANG

S

ebagai orang yang pernah memimpin PT Askes (Persero) selama delapan tahun, Orie Andari Sutadji paham betul bagaimana seharusnya organisasi asuransi kesehatan itu dijalankan. Ada banyak masukan yang disampaikan. Namun saran paling berharga adalah bagaimana para Duta BPJS Kesehatan tetap menjunjung tinggi integritas, profesionalitas, dan selalu bekerja dalam team work, sehingga sejumlah tantangan yang ada dapat diatasi bersama. Berikut ini petikan wawancara dengan Orie Andari.

EDISI 23 TAHUN 2015

Integritas dan Profesionalisme Harus Tetap Dijaga

Memasuki tahun ke-47, bagaimana iIbu melihat kinerja BPJS Kesehatan?

Orie Andari Sutadji

Khususnya dalam penyelenggaran program JKN ini, saya bangga sekali karena akhirnya Asuransi Kesehatan Semesta yang dicita-citakan Prof. Siwabessy dan kita semua dapat terwujud dan dijalankan oleh BPJS Kesehatan. Namun sebagai program baru, memang ada beberapa hal yang harus dicermati, khususnya mungkin karena kebijakan tersebut tidak dipegang sepenuhnya oleh BPJS Kesehatan.Kalau dulu itu, Askes memiliki kewenangan penuh, hanya beberapa hal saja yang masih dipegang regulator. Sementara di era BPJS Kesehatan ini saya melihat masih banyak intervensi dari regulator dalam operasionalnya.

Aturan waktu tunggu 14 hari menurut saya juga masih kurang. Mungkin harus menunggu sampai enam bulan dulu baru bisa mendapatkan pelayanan kesehatan. Karena kalau peserta dengan penyakit katastropik ini langsung dapat pelayanan kesehatan, subsidi silang dari peserta yang lain tidak akan mencukupi. Saya katakan, ini berat sekali bagi BPJS Kesehatan.

Ini tentu tidak mudah bagi teman-teman di BPJS Kesehatan. Tetapi saya bangga karena mereka itu sangat berpengalaman, sehingga bisa menghadapi segala kendala dan kesulitan, meskipun ada beberapa kebijakan yang di luar wewenang mereka.Saya sangat memahami kesulitan itu. Apa saja yang perlu dibenahi dalam penyelenggaraan program JKN? Menurut saya masalah pendataan itu harus betul-betul cermat. Saya juga masih kurang setuju dengan mekanisme rekrutmen peserta yang tentunya ini juga tidak terlepas dari kebijakan regulator. Untuk yang non-formal (mandiri) langsung direkrut begitu saja, kemudian membayar satu kali dan langsung dapat pelayanan. Padahal kebanyakan dari mereka itu menderita penyakit katastropik (penyakit berbiaya tinggi dan secara komplikasi dapat membahayakan jiwa). Pemahaman kita dulu seharusnya itu diselesaikan secara bertahap. Diselesaikan dulu yang sektor formalnya, baru kemudian sektor non-formal.Itu pun harus ada penanggungnya. Kalau sekarang, peserta yang sudah bayar sebulan bisa langsung mendapatkan pelayanan kesehatan. Itu berat sekali buat BPJS Kesehatan, apalagi juga tidak ada persyaratan medical check-up terlebih dahulu, sehingga yang daftar banyak yang masuk kategori katastropik.

(Direktur Utama PT Askes (Persero) periode 2000-2008)

Dari sisi iuran atau premi, menurut saya juga musti direview. Karena saya melihat besaran iuran yang sekarang itu belum sesuai dengan besaran yang diperhitungkan secara aktuaria. Harus ada review karena itu akan berpengaruh pada mutu layanan kesehatan. Apalagi pelayanan yang diberikan juga bersifat unlimited. Kemudian tarif dalam INA-CBGs juga perlu direview kembali, dan BPJS Kesehatan perlu ikut menentukan tarif serta mekanisme pelayanan. Intinya managed care perlu diterapkan. Karena untuk asuransi kesehatan yang sifatnya nasional, kalau tidak menerapkan managend care pasti akan rugi terus. Soal banyaknya keluhan antrian panjang di rumah sakit? Sebetulnya mekanisme untuk mendapatkan layanan kesehatan sudah diatur, yaitu menggunakan sistem rujukan berjenjang.Jadi harus ke faskes primer dulu sebelum ke rumah sakit. Tentunya ini harus disosialisasikan terus-menerus kepada masyarakat. Apalagi ini program baru, ekspektasi masyarakat pasti tinggi sekali. Sementara mereka belum memahami betul bagaimana mekanisme memperoleh pelayanan. Tidak hanya BPJS Kesehatan, pemerintah juga perlu meningkatkan jumlah fasilitas kesehatan agar sebanding dengan banyaknya peserta yang berobat.Lalu UKM (Upaya Kesehatan Masyarakat) juga harus berjalan dengan baik. Terlalu berat untuk BPJS Kesehatan kalau UKM-nya tidak jalan. Sehingga nantinya jelas apa yang menjadi porsi faskes primer, sekunder, dan tersier. Kalau UKM-nya berjalan dengan baik,

S

Bangga BPJS Kesehatan Bisa Mempertahankan Predikat WTP

Bagaimana Ibu melihat kinerja BPJS Kesehatan sebagai penyelenggara program JKN?

Sonya Roesma

ebagai Direktur Utama PT Askes (Persero) periode 19922000, ada kebanggaan yang dirasakan Sonya Roesma melihat kinerja BPJS Kesehatan yang semakin positif. Apalagi penyelenggara program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) ini juga berhasil mempertahankan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam masa transisi yang diakuinya tidak mudah. Berikut ini perbincangan INFO BPJS Kesehatan dengan Sonya Roesma yang masih tetap aktif menulis dan berorganisasi.

Saya harus katakan bahwa era BPJS Kesehatan ini berbeda sekali dengan era saya dulu saat masih di Askes. Waktu itu juga baru mulai dari suatu Perum menjadi PT. Pesertanya pun sangat jauh berbeda, kalau dulu yang ditangani hanya sekitar 15-18 juta peserta, tapi sekarang seluruh penduduk Indonesia. Jadi apa yang mereka hadapi sekarang sangat berbeda dengan apa yang saya hadapi dulu. Tetapi yang ingin saya sampaikan di sini bahwa saya bangga sekali dengan yang memimpin BPJS Kesehatan sekarang. Mereka itu yang dulunya kita didik dan sekarang menjadi direksi atau kepala cabang di daerah. Saya bangga karena mereka tetep mempertahankan cara kerja dan bisa mempertahankan predikat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian), itu sangat hebat. Melihat pencapaian ini, saya yakin ke depannya BPJS Kesehatan akan berhasil, apalagi sekarang juga didukung oleh IT yang kuat. Apa saja yang perlu dibenahi dalam penyelenggaraan program JKN? Menurut saya program-program promotif dan preventif harus semakin dikuatkan. Puskesmas di seluruh Indonesia harus melakukan hal itu, seperti sosialisasi hidup sehat ke rumahrumah warga, melihat kebersihan rumahnya, atau dengan cara-cara lain. Saya tidak tahu apakah puskesmas kita sudah melakukan hal ini. Tetapi kalau ini dilakukan, penyakit-penyakit

Info BPJS Kesehatan

nantinya itu penyakit-penyakit seperti TB tidak perlu ke rumah sakit lagi karena sudah bisa ditangani di level faskes primer. Nilai-nilai budaya yang harus dipertahankan dan ditingkatkan oleh para Duta BPJS Kesehatan? Untuk para Duta BPJS Kesehatan, saya berpesan agar selalu memegang teguh integritas dan profesionalisme. Ini tidak bisa ditawar-tawar lagi karena kalian itu sedang menjalankan amanat bangsa. Selalu menunjukkan sikap ramah juga sangat penting, terutama terhadap kelompok lansia dan para pensiunan. Untuk peserta yang menderita penyakit kronik, tolong untuk tidak dipersulit dalam mendapatkan layanan kesehatan. Misalnya untuk obat-obatan yang harus dikonsumsi setiap hari, ada baiknya diberikan langsung untuk beberapa bulan sekaligus agar tidak harus bolak-balik.Untuk kelompok-kelompok ini, aturannya sebaiknya jangan terlalu kaku, tetapi juga tidak lepas kendali. Namun saya ingin menyampaikan lagi bahwa saya bangga sekali karena akhirnya BPJS Kesehatan bisa menjalankan program JKN. Kalau pun di fase awal ini banyak tantangan dan masalah yang dihadapi, buat saya itu sesuatu yang wajar. Tetapi sambil jalan, tentunya kita harus terus melakukan perbaikan.

(Direktur Utama PT Askes (Persero) Periode 1992-2000) seperti TBC atau demam berdarah bisa ditekan, sehingga yang berobat ke puskesmas akan sedikit dan dana kapitasinya bisa untuk mereka. Selain itu, sistem rujukan berjenjang juga harus terus dijalankan.Bila memang tidak bisa ditangani di level puskesmas, baru nanti dirujuk ke rumah sakit daerah. Kemudian kalau memang sangat berat, bisa dirujuk ke rumah sakit pusat. Sehingga nantinya rumah sakit pusat ini tidak penuh dengan penyakit-penyakit yang sebetulnya bisa ditangani di level puskesmas atau rumah sakit daerah. Tetapi memang di era BPJS Kesehatan ini jumlah peserta yang berobat sangat banyak.Kalau dulu dari 15 juta peserta, hanya 10 persennya saja yang sakit.Sementara sekarang dengan jumlah peserta yang lebih dari 100 juta, tentunya peserta yang berobat ke rumah sakit jadi semakin banyak. Jumlah rumah sakitnya pun belum sepadan dengan permintaan, jadi memang perlu terus ditingkatkan. Apa yang harus dilakukan BPJS Kesehatan agar klaim rasio tidak setinggi tahun 2014? Seperti yang saya katakana sebelumnya, era waktu saya memimpin Askes dengan era BPJS Kesehatan sangat berbeda .Jadi kalau mau memberi advice, harus melihat dulu masalahnya. Saya tidak bisa asal memberi masukan karena

memang situasinya berbeda. Tapi saya sudah katakan pada direksi BPJS Kesehatan yang dulunya anak-anak saya, kalian harus mengalami hal yang sama seperti yang kita alami dulu. Harapan untuk BPJS Kesehatan di hari jadinya yang ke-47 tahun? Untuk para Duta BPJS Kesehatan, buat saya jujur dan adil itu sangat penting. Jangan keluar dari koridor yang sudah ditentukan. Saya do’akan agar BJS Kesehatan semakin berhasil dalam menjalankan program JKN. Ini merupakan citacita Prof. Siwabessy yang harus diteruskan. Kalau waktu itu saja dia sudah berpikir tentang Asuransi Kesehatan Semesta, masak sekarang kita tidak bisa melakukannya.

5

BINCANG

EDISI 23 TAHUN 2015

BPJS Kesehatan Wajib Berkaca dari Askes di Awal Pendirian

BERBICARA soal sejarah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, tidaklah lengkap bila tidak menyebutkan nama Dr Sulastomo MPH. Pak Tom, begitu biasanya para kerabat memanggil Sulastomo, adalah salah satu orang yang berjasa membidani kelahiran BPJS Kesehatan.

M

antan direktur operasional dan direktur perencanaan dan pengembangan pada tiga masa kepemimpinan, yaitu saat PT Askes dinahkodai oleh, Dr. I.G.M Brataranuh, Dr. Sri Suwarsi, serta Dr. Sonja Roesma, mengaku sudah sejak muda muda terobesi membuat sistem jaminan kesehatan nasional (SJSN).

Dr. Sulastomo MPH. Dia mulai merintis dengan membuat RUU Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), yang awalnya ditolak oleh pemerintah maupun DPR. Ide tentang pentingnya jaminan sosial didapat Sulastomo ketika belajar di Amerika Serikat, pada 1977. Ketika itu, Pemerintah Amerika Serikat (AS) mendirikan Tb Insurance untuk mengatasi penyakit tuberkulosis di kalangan warga AS. Menurut pria yang tetap terlihat energik di usia 77 tahun ini, butuh waktu hingga tiga tahun untuk menggolkan ide tersebut. Bahkan, draf-nya saja harus direvisi 56 kali. Namun, Pak Tom tetap bersabar. Kesabarannya pun berbuah manis, akhirnya RUU SJSN yang menjadi obsesinya sejak lama, akhirnya disahkan menjadi undang-undang (UU) pada 2004. Kendati sempat kecewa, lantaran implementasi dari UU tersebut baru bisa dijalankan 10 tahun kemudian, Pak Tom mengaku tetap berbangga, karena amanah UU SJSN, dalam bentuk program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola oleh BPJS Kesehatan bisa berjalan pada awal 2014 lalu. Kendati tidak lagi berada di lingkup operasional BPJS Kesehatan, Pak Tom selalu aktif memantau perkembangan 'anak kandung' yang dilahirkannya itu. Dia tetap aktif mengkritisi atau memberi masukan, baik lewat tulisan di media massa atau seminar-seminar yang digelar terkait BPJS Kesehatan. Pada ulang tahun BPJS Kesehatan ini, Pak Tom mempunyai pesan dan kesan tersendiri terkait institusi yang dia bangun bersama para koleganya. Berikut petikan wawancaranya.

6

Apa kesan dan pesan Anda terkait perjalanan BPJS Kesehatan selama 47 tahun?

kesehatan diperlukan waktu yang lama. Peserta harus antri berlama–lama, suatu hal yang tidak mungkin dihindari.

PT Askes Indonesia, telah mengalami transformasi menjadi BPJS Kesehatan pada 1 Januari 2014. Dengan transformasi itu, tugasnya diperluas, sehingga BPJS Kesehatan tidak hanya melayani PNS/Penerima Pensiun PNS/TNI/Polri, sebagaimana tugas PT Askes, tetapi juga melayani peserta Jaminan Kesehatan milik PT Jamsotek , peserta program Jamkesmas diberbagai daerah, peserta Penerima Bantuan Iuran ( PBI ) dan peserta perorangan.

Apa saja kendala dan solusi yang perlu ditemukan dan dibenahi BPJS Kesehatan?

Selain itu, juga diwajibkan menyelenggarakan pelayanan kesehatan sesuai JKN dengan Ina-CBGs-nya, yang dalam hal ini berbeda dengan penyelenggarana pelayanan kesehatan yang selama ini diselenggarakan oleh PT Askes Indonesia.

Perusahaan asuransi kesehatan swasta harus menyesuaikan diri dengan BPJS Kesehatan . Demikan juga perbedaan filosofi antara keduanya, dimana BPJS Kesehatan bersifat nirlaba, sementara asuransi kesehatan swasta besifat komersial. Sedangkan mengenai "fraud", harus diakui, memang terbuka peluang dengan pelaksanaan Ina-CBBs.

Transformasi, dengan demikian tidak hanya aspek kelembagaan, tetapi juga sistem pelayanan pembayaran pelayanan kesehatan yang diberikankepada peserta. Suatu hal yang tentunya tidak mudah bagi jajaran BPJS Kesehatan dan juga pemberi pelayanan kehatan (puskesmas, RS dan dokter ) yang selama ini bekerjasama dengan PT Askes. Wajar, kalau diawal BPJS Kesehatan, banyak keluhan dari berbagai pihak. Meskipun demikian, BPJS Kesehatan telah berusaha menyesuaikan diri dan bekerja keras dengan tugas barunya. Jajaran BPJS Kesehatan juga telah bekerja luar biasa, melebihi jam kerja formal, mendaftar peserta dan melakukan verifikasi dan pembayaran kepada pemberi pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan. Semangat kejar seperti itu sudah tentu sangat menggembirakan dan perlu diperlihara. Bagaimana kinerja BPJS Kesehatan selama kurang lebih 1,5 tahun ini? Kinerja BPJS Kesehatan selama 1,5 tahun, pada hemat saya sudah optimal. Beban tugas yang meningkat dalam waktu singkat, memerlukan personil yang meningkat pula. Rekrutmennya tidak mudah. Sementara respon BPJS Kesehatan terhadap keluhan peserta juga cepat ditanggapi dan memperoleh penyelesaian. Misalnya ketentuan tentang pemberian obat yang memerlukan pengobatan yang lama. Terkait dengan sejumlah kendala dalam penyelenggaraan BPJS Kesehatan, pada dasarnya tidak terelakkan. Penambahan peserta yang begitu besar dalam waktu yang singkat, bahkan mendadakk pada 1 Januari 2014, dari sekitar 20 juta peserta Askes menjadi sekitar 130 juta peserta bPJS Kesehatan, memerlukan penambahan jumlah pemberi pelayanan kesehatan yang sepadan. Rekrutmen pemberi pelayanan kesehatan, tidak mungkin mencukupi dalam waktu yang singkat. Akibatnya, pendaftaran peserta dan untuk memperoleh pelayanan

Terkait dengan sulitnya koordinasi manfaat dengan produk jasa asuransi swasta (Coordination of benefit-COB ), BPJS Kesehatan mestinya tidak perlu terlalu mengakomodir kepentingan perusahaan asuransi kesehatan swasta. Sebab, posisi tawar BPJS Kesehatan cukup besar.

Evaluasi Ina CBGs, dalam hal ini sangat diperlukan. Sedangkan mengenai perpanjangan aktivasi, sebenarnya tidak sesuai dengan filosofi jaminan sosial. Karena itu pelu dikaji ulang, menyesuaikan diri dengan filosofi Jaminan sosial. Berlakunya kepesertaan, dimulai sejak peserta terdaftar sebagai peserta, pada dasarnya terbuka peluang sejak lahir hingga meninggal dunia. Bagaimana dengan masalah rasio klaim yang tidak berimbang di 2014? Mengenai pelampauan klaim biaya kesehatan, sebenarnya, untuk sebagian, tidak terelakkan. Bahkan bukan tanggung jawab BPJS Kesehatan. Sebab, baik sistem pelayanan maupun pembiayaan, termasuk besaran iuran dan tarif pelayanan ditetapkan oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian Kesehatan. Bila tidak waspada, bisa mengancam kelangsungan BPJS Kesehatan. BPJS Kesehatan, dalam hal ini perlu mempelajari pengalaman Askes, dimana Askes pernah terpaksa mengehentikan pelayanannya ( bangkrut ) pada awal pendiriannya, pada 1970-an. Saran lain, BPJS Kesehatan harus tetap menjaga prinsip asuransi kesehatan sosial. Kepesertaan perorangan, sebenarnya tidak sesuai dengan prinsip asuransi kesehatan sosial. Kepesertaan perorangan inilah yang berperan melahirkan pelampauan klaim. Karena itu, disarankan untuk memperluas kepesertaan dikalangan tempat kerja terlebih dahulu, misalnya kalangan BUMN dan tempat kerja dunia swasta. Dalam hal ini diperlukan political will dari pemerintah untuk mengikut sertakan BUMN dalam BPJS Kesehatan. Selanjutnya, perlu dilakukan evaluasi JKN, dengan merujuk UU No 40/2004, agar kelangsungan BPJS Kesehatan tidak terganggu.

Info BPJS Kesehatan

RESONANSI

EDISI EDISI2323TAHUN TAHUN2015 2015

BERHARAP

Tercipta Hubungan yang “Win-Win”

D

i hari jadinya yang ke-47 tahun, ada banyak harapan dan do’a untuk BPJS Kesehatan sebagai penyelenggara program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Sejumlah pesan juga dititipkan para tokoh ini, supaya program JKN benar-benar bisa meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Indonesia. Sebagai ketua organisasi yang membawahi seluruh rumah sakit di Indonesia, DR. dr. Sutoto M.Kes menaruh harapan yang besar kepada BPJS Kesehatan sebagai penyelenggara program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) agar dapat menjalankan amanat ini dengan sebaik-baiknya. Sejauh ini Sutoto juga melihat kinerja BPJS Kesehatan semakin positif.

keluhan dari masyarakat terkait pelayanan kesehatan yang didapatkan. Sementara dari sisi rumah sakit, tidak sedikit yang complain terhadap besaran tarif INA-CBGs yang dinilai masih perlu ditingkatkan. “Tarif INA-CBG's untuk pembiayaan JKN itu harus merupakan tarif keekonomian.Kalau yang sekarang saya rasa masih kurang, sehingga masih banyak rumah sakit yang belum happy, walau pun memang banyak juga yang sudah merasa happy,” sambungnya.

“Dari Persi, harapannya adalah bagaimana BPJS Kesehatan dan rumah sakit bisa mengembangkan hubungan yang lebih win-win (menguntungkan kedua belah pihak), sehingga misi untuk meningkatkan tingkat kesehatan masyarakat bisa tercapai,” ujar Sutoto.

Namun diakui Sutoto kalau penyesuaian tarif INA-CBGs ini sangat bergantung dari besaran iuran bulanan peserta, baik itu peserta mandiri maupun peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI).“Saya melihatnya iuran yang sekarang itu sangat rendah dan tidak masuk akal. Bagaimana mungkin premi Rp 19.225 untuk PBI atau Rp Rp.25.500 untuk peserta mandiri kelas 3 bisa mengcover biaya cuci darah yang sangat besar. Hitung-hitungan tarif ini harus lebih rasional,” ujar Sutoto.

Hubungan yang diharapkan tersebut diakui Sutoto memang belum sepenuhnya terwujud.Masih banyak

Untuk mendatangkan tingkat kesehatan dan kepuasan yang tinggi dari masyarakat, menurut Sutoto memang

DR.dr. SUTOTO M.Kes

Ketua Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI)

perlu ada penyesuaian iuran dan juga pembayaran.Namun ia juga memuji kinerja BPJS Kesehatan yang bisa tetap survive, meskipun dengan iuran yang dikatakannya sangat minim. “Dengan iuran yang minim namun bisa tetap survive, menurut saya itu suatu hal yang bagus. Tapi ke depannya tentu saja harus ditingkatkan lagi, harus bisa menimbulkan “win” untuk rumah sakit, sehingga masyarakat juga bisa mendapatkan layanan kesehatan yang lebih baik.Saya kira ujung pangkalnya itu adadi pemerintah sebagai pengambil keputusan, karena BPJS Kesehatan itu lebih ke operator saja,” pungkasnya.

INGIN BIDAN Bisa Kerjasama Langsung dengan BPJS Kesehatan

Dr. EMI NURJASMI, M.Kes Ketua Ikatan Bidan Indonesia (IBI)

S

ebagai penyelenggara program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Ketua Umum Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Dr. Emi Nurjasmi, M.Kes menilai BPJS Kesehatan telah menjalankan fungsinya dengan baik. Namun menurutnya masih banyak banyak hal yang harus terus diperbaiki, sehingga program JKN benar-benar bisa mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia.

“Di hari jadi BPJS Kesehatan ini, saya harapkan kinerja management-nya semakin meningkat, dan programnya semakin dirasakan manfaatnya. Bila selama ini masih ada keluhan terkait layanan kesehatan yang diterima peserta, harapannya tentu saja masyarakat bisa lebih mudah mengakses layanan kesehatan yang dibutuhkan,” ujar Emi Nurjasmi. Dalam implementasi program JKN, saat ini bidan memang belum bisa bekerja sama langsung dengan BPJS Kesehatan. Mereka harus berjejaring dengan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) yang menjadi provider BPJS Kesehatan, antara lain puskesmas, dokter keluarga, atau klinik. Hanya saja dalam praktiknya, Emi melihat masih ada

puskesmas yang enggan berjejaring dengan para bidan. Sehingga jumlah bidan yang sudah berjejaring dengan FKTP masih sangat sedikit.Karena itu, ke depannya Emi berharap agar bidan juga bisa bekerjasama langsung dengan BPJS Kesehatan. “IBI terus berharap agar bidan bisa langsung bekerjasama dengan BPJS Kesehatan tanpa harus berjejaring dengan FKTP, sehingga masyarakat bisa dengan mudah mengakses pelayanan yang diberikan bidan mandiri, seperti pemeriksaan kandungan, melahirkan, hingga nifas. Karena para bidansebetulnya juga sudah punya pengalaman saat masih ada program Jampersal (Jaminan Persalinan), jadi seharunya sekarang juga bisa bekerjasama langsung,” ujar Emi Nurjasmi.

HANIF DHAKIRI,

Menteri Tenaga Kerja

AHMAD JUWAINI, Presiden Direktur Dompet Dhuafa

Sosialisasi dan Edukasi Perlu Ditingkatkan

Seluruh Warga Miskin Harus Tercover BPJS Kesehatan

M

enteri Tenaga Kerja (Menaker) Republik Indonesia, Hanif Dhakiri berpesan kepada BPJS Kesehatan sebagai penyelenggara program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) agar dapat terus meningkatkan pelayanan kesehatan bagi peserta.Karena Menaker masih sering mendengar adanya keluhan terkait pelayanan kesehatan. “Untuk BPJS Kesehatan, memang masih banyak PR yang harus dikerjakan untuk dapat mewujudkan cita-cita Negara dalam meningkatkan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat, antara lain soal pelayanan kesehatan,” kata Menaker Hanif Dhakiri.

Presiden Direktur Dompet Dhuafa, Ahmad Juwaini juga memberi apresiasi positif terhadap kinerja BPJS Kesehatan sebagai penyelenggara program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Dari pengamatan Ahmad, banyak hal-hal positif yang telah dicapai BPJS Kesehatan memasuki tahun kedua pelaksanaan program JKN. “Sejauh ini kinerja BPJS Kesehatan saya rasa sudah cukup baik.Ada beberapa pencapaian yang telah sesuai target, bahkan lebih tinggi dari target semula.Salah satunya dari jumlah peserta,” kata Ahmad Juwaini.

Sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat menurutnya juga harus ditingkatkan, sehingga masyarakat bisa lebih tahu bagaimana prosedur mendapatkan layanan kesehatan ataubagaimana menggunakan hak-hak mereka sebagai peserta BPJS Kesehatan.

Meskipun saat ini pemerintah telah menambah jumlah Penerima Bantuan Iuran (PBI) dari kelompok Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang sebelumnya tidak tercakup dalam PBI, Ahmad tetap berharap agar seluruh rakyat miskin dan tidak mampu bisa mendapat bantuan dari pemerintah. “Mudah-mudahan semuanya bisa tercover dan pelayanan di rumah sakitnya juga bisa terus diperbaiki, terutama antrian panjang di rumah sakit yang masih seringkali dikeluhkan peserta,” sambungnya.

Sementara itu terkait peluncuran Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang merupakan tanda kepesertaan JKN, Menaker mengatakan KIS merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Indonesiadi bidang kesehatan, termasuk juga para pekerja.“Kartu ini (KIS) sangat penting sekali untuk menjamin kesehatan para pekerja,” pungkas dia.

Sejak JKN mulai beroperasi, Rumah Sehat Terpadu (RST) yang merupakan fasilitas layanan kesehatan gratis milik Dompet Dhuafa juga langsung menjadi provider BPJS Kesehatan. Dikatakan Ahmad, kerjasama tersebut juga berlangsung sangat baik. “Alhamdulillah hubungan dan komunikasi kami berjalan baik. Pencairan dana klaim yang kami ajukan setiap bulannya juga lancarilancar saja,” pungkasnya.

Info BPJS Kesehatan

7

RESONANSI

EDISI23 23TAHUN TAHUN2015 2015 EDISI

Benahi INA-CBGs

S

ecara umum perjalanan BPJS Kesehatan masih berada dalam koridor relnya. Kalaupun ada persoalan di sana dan di sini, hal itu adalah wajar. Namanya saja, program baru, baru berjalan selama kurang lebih satu setengah tahun.

Selain itu, penyebaran dokter di sejumlah daerah perlu diperbanyak untuk meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat. Penyebaran dokter, peningkatan mutu termasuk kesejahteraan dokter memang bukan menjadi tugas BPJS Kesehatan, melainkan pemerintah.

Kendati demikian, saya berharap sejumlah persoalan dalam program JKN yang dikelola BPJS Kesehatan sudah ada solusi kongkritnya.

Namun, bila ada masalah pada SDM bidang kesehatan, hal itu tentu akan berdampak negatif pada penyelenggaraan program secara keseluruhan.

Pada saat ini, masih banyak keluhan masyarakat sebagai peserta. Kebanyakan keluhan terutama soal antrian, obat dan penyebaran dokter yang tidak merata.

Selain itu, saya berharap agar tarif Ina-CBGs juga rutin dievaluasi. karena beberap komponen dalam sistem pembayaran JKN di rumah sakit (RS) itu, membuat RS rugi, kendati kalau dihitung secara keseluruhan ada kemungkinan RS bersangkutan meraih laba.

Menurut dia, ketersediaan obat kerap tidak ada di sarana kesehatan. walhasil, pasien terpaksa mengeluarkan uang untuk membeli obat karena tidak ada dalam daftar tanggungan BPJS Kesehatan.

Dengan demikian akan semakin banyak RS swasta bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, sehingga bisa mengurangi lama antrian pasien di RS pemerintah.

dr Zaenal Abidin, MH. Ketua Umum Pengurus Besar (PB) Ikatan Dokter Indonesia (IDI)

PERLU KENAIKAN IURAN

D

alam perjalanannya yang ke satu setengah tahun ini, saya menilai sistem rujukan dalam JKN perlu segera dibenahi. Pasalnya, masih banyak peserta yang dirujuk ke RS. Padahal, menurut pengamatan, mayoritas penyakit tersebut bisa ditangani di fasilitas kesehatan primer (FKTP), seperti puskesmas. Tentu saja, solusi masalah ini harus diselesaikan secara bersama. Pemerintah memang sudah mencoba menyusun sistem rujukan regional. Tetapi ini masih perlu didorong lewat penguatan FKTP dengan menata dan memperluas klinik swasta dan dokter praktik perorangan, termasuk juga klinik milik badan usaha dan BUMN. Chazali Situmorang Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN)

Hal lain yang perlu menjadi perhatian pengelola BPJS Kesehatan adalah soal rasio klaim yang tidak seimbang di

2014. Kejadian ini memang sudah diprediksi akan terjadi dan pemerintah sudah menyiapkan antisipasinya. Namun, ketidakseimbangan rasio klaim ini tidak bisa terus menerus terjadi setiap tahun. Faktanya, ada fasiltas kesehatan yang khawatir BPJS Kesehatan tidak sanggup membayar klaim dan berujung menunggak seperti masa Jamkesmas. Salah satu upaya mengatasi ancaman itu adalah mengajukan kenaikan iuran untuk peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) dari Rp19.225 jadi Rp27.500. DJSN telah memantau proses pembayaran klaim BPJS Kesehatan terhadap faskes yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan. Jika ada pembayaran klaim yang kurang baik maka DJSN akan mengingatkan.

Daftar Saat Sehat

M

asih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh teman-teman di BPJS Kesehatan. BPJS, harus terus memerkuat organisasi dan penataan layanan.

peserta juga ditolak dilayani RS dengan alasan kamar penuh. Bahkan untuk mendapat tindakan operasi peserta harus menunggu jadwal dalam waktu yang lama sampai berbulan-bulan.

Masih ditemui di lapangan, peserta BPJS Kesehatan mengalami banyak kendala di RS baik milik pemerintah maupun swasta yang telah bekerjasama dengan BPJS Kesehatan. Peserta seringkali diarahkan untuk membeli obat sendiri, begitu pula dengan biaya perawatan yang diberikan RS.

Saya juga mencermati soal keluarnya Peraturan BPJS Kesehatan No. 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan. Regulasi ini mengamanatkan waktu tunggu 14 hari bagi peserta baru untuk membayar iuran pertama.

Menurut saya, hal itu terjadi karena biaya yang dikeluarkan RS sudah melebihi paket dalam INA-CBGs. Tidak jarang

Bagi saya, regulasi ini bakal mempersulit peserta. Peraturan itu berpotensi memunculkan diskriminasi terhadap peserta pekerja bukan penerima upah (PBPU).

Nila Moeloek Menteri Kesehatan RI

Banyak Pekerjaan Rumah

S

aya masih menerima banyak keluhan dari masyarakat soal pelayanan BPJS Kesehatan. Hal itu memang perlu dievaluasi agar ke depannya bisa berjalan lebih baik.

Rieke Diah Pitaloka Anggota DPR Komisi IX

8

Namun, bagaimanapun berkat BPJS Kesehatan, ribuan orang yang sebelumnya susah mengakses pengobatan medis kini sudah bisa mendapat perawatan. Ke depan, upaya yang perlu dilakukan adalah kegiatan

promotif. Dengan mengajak masyarakat menjaga kesehatan, akan lebih baik dibandingkan berobat kendati telah ditanggung oleh BPJS Kesehatan. Saat ini 30% alokasi dana BPJS Kesehatan terserap kepada penyakitpenyakit yang berat. Saya juga menghimbau agar masyarakat yang sehat agar mendaftarkan diri kepada BPJS sekarang juga. Tidak perlu menunggu sakit.

Info BPJS Kesehatan

EDISI EDISI2323TAHUN TAHUN2015 2015

TESTIMONI Puskesmas Kotabumi II, Lampung Utara

Bersama BPJS Kesehatan

Kembangkan Prolanis S

ebelum PT. Askes (Persero) bertransformasi menjadi BPJS Kesehatan, Puskesmas Kotabumi II Lampung Utara sudah lebih dahulu bekerjasama dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada peserta Askes. Ketika kemudian bertransformasi menjadi BPJS Kesehatan, kerjasama itu pun lebih erat dijalin. Programprogram yang sebelumnya sudah terlaksana juga tetap dijalankan, bahkan ditingkatkan. “Karena sebelumnya memang sudah bekerja sama, sejauh ini tidak ada kendala yang berarti. Kalau pun ada masalah di lapangan, baik itu dari peserta BPJS Kesehatan maupun fasilitas kesehatan (faskes), komunikasi kita dengan petugas BPJS Kesehatan juga sangat baik.Tidak perlu harus ketemu, kita bisa bebas berkomunikasi via telepon, WhatsApp, atau BBM,” ungkap Kepala Puskesmas Kotabumi II Lampung Utara, dr Yoane Lisa. Di ulang tahun BPJS Kesehatan yang ke-47 ini, dr. Yoane berharap agar komunikasi dan kerjasama antara faskes dan BPJS Kesehatan semakin meningkat lagi. “Saya juga berharap agar BPJS Kesehatan bisa terus memfasilitasi program peningkatan kapasitas tenaga kesehatan, agar semakin baik memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat,” imbuhnya. Selain itu, dr. Yoane juga ingin program “BPJS Kesehatan Primary Care Award” bisa terus dilaksanakan setiap tahunnya sebagai motivasi bagi Faskes untuk terus memberikan pelayanan yang lebih baik.

Kembangkan Program Prolanis

Bersama BPJS Kesehatan, Puskesmas Kotabumi II Lampung Utara sejak awal bekerjasama telah mengembangkan Program Pengelolaan Penyakit Kronis (Prolanis) khusus untuk peserta BPJS Kesehatan yang menyandang Diabetes Melitus (PPDM) dan Hipertensi (PPHT).

S

Bambang Wibowo

ebagai Rumah Sakit pemerintah terbesar di wilayah Jawa Tengah sekaligus berfungsi sebagai Rumah Sakit rujukan,RSUP Dr. Kariadi Semarang telah menjadi provider BPJS Kesehatan sejak program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bergulir.Dari seluruh rumah sakit vertikal yang menjadi provider BPJS Kesehatan, RSUP Dr. Kariadijuga merupakan salah satu yang terbaik.

Hal itu telah dibuktikannya ketika tahun 2014 lalu meraih penghargaan“Hospital Awards The Best Role Model RS Vertikal 2014“ dari Kementerian Kesehatan dan BPJS Kesehatan. Sistem pendaftaran pasien peserta program JKN, sistem pelayanan terhadap peserta, sistem penagihan klaim dan sistem penanganan keluhan peserta program JKN di RSUP Dr. Kariadi dinilai bisa menjadi role model bagi rumah sakit vertikal lainnya. “Dalam memberikan pelayanan kesehatan, prinsip utama kami adalah melayani dengan sebaik mungkin tanpa adanya perbedaan, begitu juga terhadap peserta BPJS Kesehatan,”ujar Direktur Utama RSUP Dr. Kariadi Semarang, Dr. Bambang Wibowo, SpOG (K), MARS. Dengan pengelolaan yang benar, RSUP Dr. Kariadi juga bisa memperoleh surplus lewat pembiayaan bertarif INA-CBGs. Tetapi Bambang melihat memang perlu ada penyesuaian tarif pelayanan kesehatan secara terus menerus, sehingga rumah sakit bisa terus meningkatkan mutu layanan dan bisa tetap bertumbuh.

Info BPJS Kesehatan

Dalam program ini, puskesmas yang tahun 2014 lalu meraih penghargaan “BPJS Kesehatan Primary Care Award” tersebut berupaya mengajak peserta penderita diabetes maupun hipertensi untuk mengelola kesehatannya dengan baik, sehingga kualitas hidupnya tetap optimal walaupun memiliki penyakit DM ataupun hipertensi.Di samping itu, puskesmas ini juga mengembangkan program “SMS Center” guna mendekatkan hubungan emosional dengan para anggota klub. Pilar-pilar Prolanis yang diterapkan di antaranya adalah edukasi, pengaturan pola makan, olah raga, minum obat dan konsultasi pada dokternya. “Kegiatan yang kami kembangkan bersama BPJS Kesehatan seperti senam diabetes, senam jantung sehat, edukasi dan juga pemeriksaan laboratorium,” papar dr. Yoane. Dalam memberikan pelayanan kepada peserta BPJS Kesehatan, Puskesmas Kotabumi II juga telah memiliki beberapa poli, seperti Poli Lansia, Poli KB, Poli IMS (Infeksi Menular Seksual), Poli Gangguan Jiwa, hingga Klinik Poli PAL yang dapat menangani empat penyakit serius, seperti Penyakit Paru Obstruktif Kronik (PPOK), Pneumonia, suspect TB Paru, dan Asma Bronchiale.Klinik Poli PAL yang dimiliki juga sudah dilengkapi dengan peralatan dan tenaga kesehatan terlatih, sehingga pasien yang datang tidak perlu lagi dirujuk ke rumah sakit karena bisa ditangani langsung. “Untuk menekan angkat kematian bayi dan ibu melahirkan, puskesmas kami juga melayani persalinan 24 jam yang dilengkapi ruang perawatan pasca persalinan dengan bantuan 32 tenaga bidan,” terang dr. Yoane. Sampai dengan bulan Juni 2015, peserta BPJS Kesehatan yang dilayani di Puskesmas Kotabumi II Lampung Utara

sebanyak 27.706 peserta. Setiap tanggal 15, menurut dr. Yoane pembayaran Kapitasi juga selalu tepat waktu diterima. 60 persen dari dana tersebut kemudian digunakannya untuk membiayai jasa pelayanan, sementara 40 persen untuk biaya operasional puskesmas. “40 persen biaya operasional itu juga kami bagi dua lagi, yaitu untuk obat-obatan, bahan habis pakai dan alat kesehatan, serta untuk kegiatan operasional lain yang diperlukan,” jelas dr. Yoane.

RSUP Dr. Kariadi Semarang

Tidak Membeda-Bedakan Pasien “Kalau ada yang bilang pembiayaan bertarif INACBGs itu membuat rugi rumah sakit, kita perlu melihat dulu ruginya itu seperti apa. Kalau biasanya mereka surplus 20, tetapi kemudian dengan tarif INA-CBGs menjadi 15, tentu tidak benar kalau itu dikatakan merugi.Tetapi memang tarif pelayanan kesehatan ini perlu terus disesuaikan, supaya mutu layanan bisa semakinmeningkat.Kalau tarifnya bagus, saya yakin akan semakin banyak rumah sakit swasta yang tertarik,” ujar Bambang. Di ulang tahun BPJS Kesehatan yang ke-47, Bambang berharap agar pengelola program JKN ini dapat terus meningkatkan kinerjanya.Ia juga bersyukur karena Negara telah membuat sistem yang dapat mensejahterakan rakyatnya dari sisi kesehatan. “Karena masih dalam tahap awal, tentunya ada beberapa hal yang masih harus diperbaiki.Harapan saya, karena BPJS Kesehatan ini lembaga yang besar dan sebagai pemain tunggal, BPJS Kesehatan harus menjaga amanat dan kepercayaan inidengan sebaik-baiknya,” ujar Bambang. Bambang juga berharap agar BPJS Kesehatan dapat membangun komunikasi yang lebih baik lagi dengan rumah sakit, perhimpunan rumah sakit, atau dengan organisasi profesi dalam membuat sebuah aturan-aturan teknis, sehingga tidak terjadi benturan dalam implementasinya.

“Prinsip kendali mutu kendali biaya juga harus dipahami betul oleh seluruh jajaran BPJS Kesehatan.Karena saat ini saya melihatnya lebih condong ke kendali biaya, sehingga ada kecenderungan menghambat akses.Padahal citacita Negara adalah mensejahterakan rakyatanya dengan layanan dan mutu yang baik,” sambungnya. Dalam sehari, pasien rawat jalan di RSUP Dr. Kariadi bisa mencapai 1.500 pasien.Sementara untuk pasien rawat inap, pergerakan pasien per harinya sekitar 130-150 pasien dari sekitar 850 pasien yang dirawat. Dari jumlah tersebut, 90-95 persennya merupakan pasien peserta BPJS Kesehatan.

9

SEHAT SEHAT

EDISI23 23TAHUN TAHUN2015 2015 EDISI

DIABETES MELITUS

Mengintai Orang dengan Obesitas Obesitas atau kegemukan bukan hanya sekedar peningkatan berat badan jauh di atas batas normal. Lebih dari itu, obesitas merupakan “pintu gerbang” masuknya hampir seluruh penyakit degeneratif, salah satunya adalah diabetes melitus (DM) yang sering kali menyebabkan berbagai komplikasi serius. Diabetes Melitus (DM) merupakan gangguan kronis yang menjadi ancaman serius bagi manusia di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Berdasarkan data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2013, prevalensi diabetes melitus di Indonesia sekitar 6,9 persen. Dalam Atlas Diabetes Dunia yang diterbitkan oleh International Diabetes Federation (IDF) tahun 2014, Indonesia merupakan negara dengan penyandang diabetes terbanyak nomor lima di dunia. Diabetes Melitus ditandai dengan kadar gula darah yang tinggi, yang disebabkan oleh gangguan pada sekresi insulin atau gangguan kerja insulin atau keduanya. Kondisi

Di Indonesia sendiri, penderita obesitas diperkirakan mencapai 14 persen. Pada orang dengan obesitas, lanjutnya, mereka biasanya memiliki lemak visceral yang lebih banyak. Lemak ini juga disebut dengan lemak intraabdominal, yang tertimbun di bawah otot dan mengelilingi organ vital. Lemak inilah yang membuat orang dengan obesitas berisiko tinggi terkena diabetes. Karena itu, Dante mengingatkan untuk selalu menjaga asupan makanan dan rutin melakukan latihan fisik. "Meski pun sibuk bekerja, olahraga tetap harus rutin dilakukan, karena sebetulnya tidak ada orang yang bebas dari gen diabetes. Namun risiko itu bisa diturunkan kalau kita investasikan waktu satu jam saja setiap hari untuk olahraga," ungkap Dante. Tidak hanya menyerang manusia yang sudah berusia lanjut, anak-anak dengan kelebihan berat badan ternyata juga rentan terkena diabetes melitus tipe 2. Kondisi ini juga diakibatkan oleh semakin banyaknya variasi makanan yang tidak sehat, serta minimnya aktivitas fisik.

tersebut terjadi akibat tubuh tidak dapat memproduksi atau tidak dapat merespon hormon insulin yang dihasilkan oleh organ pankreas, sehingga kadar gula darah jadi meningkat. Sayangnya, sebagian besar penyandang diabetes sering tidak menyadari bahwa mereka sedang terkena diabetes. Padahal penyakit ini termasuk yang tidak dapat disembuhkan. Meski begitu, penyandang diabetes tetap bisa hidup normal dan terhindar dari masalah komplikasi, bila kadar gula darahnya dikendalikan. Diabetes melitus sendiri dibagi menjadi beberapa tipe. Pertama adalah Diebetes tipe I yang diperkirakan menyerang sekitar 5-10 persen penyandang diabetes. Tipe ini dapat didiagnosa pada anak-anak, remaja, atau usia dewasa muda. Kedua adalah Diabates tipe 2 yang banyak ditemukan pada orang dewasa. Dari seluruh kasus diabetes, 90 persennya merupakan tipe 2. Selain itu, ada juga Diabetes Gestasional yang bersifat sementara yang hanya terjadi selama kehamilan dan akan sembuh dengan sendirinya setelah melahirkan. OBESITAS AWAL TERJADINYA DIABETES Diabetes tipe 2 seringkali dikaitkan dengan masalah obesitas, kurang aktivitas fisik, serta pola makan yang tidak sehat. Seperti dikatakan dokter spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) Jakarta, Dante S Herbuwono, orang dengan obesitas memang berisiko tinggi mengalami resistensi insulin. "Pada orang yang mengalami diabetes, gula yang seharusnya masuk ke sel justru menumpuk di darah, akibat terjadi kerusakan pada corong insulin. Padahal sel juga membutuhkan gula untuk energi, sementara gulanya malah menumpuk di darah," jelas Dante S Herbuwono di Jakarta, belum lama ini.

10

Pada anak-anak, salah satu tanda yang mudah terlihat mata adalah adanya guratan hitam atau acanthosis nigrican di belakang leher. Kondisi yang sering ditemui pada anak-anak atau remaja yang mengalami obesitas ini berhubungan dengan adanya resistensi insulin yang membuat kadar gula di dalam darahnya tinggi.

waspada dan harus segera memeriksakan kondisi kesehatan anaknya ke dokter. KENALI GEJALANYA Diabetes Melitus seringkali ditandai dengan rasa mengantuk yang berlebihan. Walaupun sebetulnya sudah tidur cukup, tetapi masih saja sering mengantuk. Dokter spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) Jakarta, dr. Em. Yunir menjelaskan, kadar gula darah yang tinggi pada penyandang diabetes memang membuat mereka cepat mengantuk. “Menurunnya kondisi fisik seperti orang yang sudah lanjut usia juga bisa menjadi pertanda. Pada penyandang diabetes, tubuhnya menjadi lemas dan kurang bertenaga,” kata dr. Em. Yunir di Jakarta, belum lama ini. Gejala lainnya adalah terjadinya penurunan berat badan, padahal pola makannya tidak ada yang berubah. Lalu, intensitas buang air kecil yang lebih sering dari biasanya. "Bila mengalami gejala-gejala seperti ini, sebaiknya tidak diabaikan. Segera lakukan pengecekan kadar gula darah untuk mengetahui kondisi kesehatan kita," pesan dr. Em. Yunir

Semakin tebal guratan hitam tersebut menandakan metabolisme glukosanya sudah terganggu. Resistansi insulin ini juga menjadi dasar terjadinya kondisi prediabetes melitus tipe 2, sehingga para orangtua perlu

Ingat, Batasi Konsumsi Gula! Pola hidup yang tidak sehat memang sangat mempengaruhi peningkatan jumlah penderita diabetes, salah satunya adalah konsumsi gula pasir yang berlebihan. Karena sebetulnya gula pasir hanya boleh dikonsumsi maksimal tujuh sendok teh per hari. Lantas, bagaimana dengan yang sudah terlanjur kena diabetes? Agar gula darah tetap terkendali, pasien diabetes sebaiknya memang menghindari konsumsi gula murni dan makanan yang diolah dengan gula murni, seperti gula pasir, gula merah, gula aren dan sebagainya. Sebagai alternatif, pasien diabetes bisa menggunakan pemanis buatan yang tidak mengandung kalori. Pemanis buatan ini memiliki jenis dan senyawa yang berbeda-beda. Ada yang mengandung sukralosa, aspartam, dan juga sakarin. Semuanya aman dikonsumsi penderita diabetes dalam jumlah yang wajar. Bagi penderita diabetes, konsumsi buah-buahan juga tidak boleh sembarangan. Karena ada beberapa jenis buah yang bisa mempercepat kenaikan gula darah bila dikonsumsi secara berlebihan, contohnya durian, nangka dan sawo. Dikatakan oleh dokter spesialis gizi dari Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) Jakarta, Nurul Ratna, sebaiknya pilih buah yang tidak terlalu manis, seperti pepaya, melon, jeruk, apel, mangga muda atau jambu. Disarankan untuk mengkonsumsi berbagai jenis buah untuk memenuhi kebutuhan nutrisi harian. "Untuk penderita diabetes, sebaiknya pilih buah yang setengah matang saja seperti kalau kita ingin makan rujak," kata Nurul Ratna.

Info BPJS Kesehatan

Kilas & Peristiwa

EDISI EDISI2323TAHUN TAHUN2015 2015

BPJS Kesehatan Beri Penghargaan pada 90 Badan Usaha Jakarta (10/06/2015) – Sebagai bentuk apresiasi atas dukungan badan usaha dalam mewujudkan target Tri Sukses 2015, yang salah satu fokus utamanya adalah peningkatan peserta Pekerja Penerima Upah (PPU), BPJS Kesehatan menganugerahi penghargaan kepada 90 Badan Usaha di kawasan Jabodetabek. Penghargaan tersebut masing-masing diberikan pada badan usaha berkategori besar, menengah, dan kecil, yang paling berkomitmen menyukseskan implementasi program jaminan kesehatan sosial dan paling tertib melakukan pembayaran iuran BPJS Kesehatan. Adapun ke-90 badan usaha tersebut terdiri atas 46 badan usaha berskala besar dengan total jumlah peserta sebanyak 396.867 peserta, 32 badan usaha berskala menengah dengan peserta sebanyak 34.105 peserta, dan 12 badan usaha berskala kecil dengan jumlah peserta keseluruhan 4.044 peserta. Selain di Jabodetabek, penghargaan sejenis juga telah dilakukan di sebagian wilayah Divisi Regional BPJS Kesehatan lainnya yang tersebar di seluruh Indonesia. “Melalui penghargaan ini, kami berharap ke depannya seluruh badan usaha di Indonesia kian termotivasi dalam menjalankan amanat undang-undang, khususnya dalam hal peningkatan kesejahteraan karyawannya di bidang kesehatan melalui keikutsertaan dalam program jaminan kesehatan sosial. Jika ada badan usaha yang membutuhkan informasi lebih lanjut tentang BPJS Kesehatan, tentu kami siap melayani,” kata Direktur Kepesertaan dan Pemasaran BPJS Kesehatan Sri Endang Tidarwati di sela acara tersebut.

Berdasarkan data per 5 Juni 2015, tercatat jumlah peserta PPU BPJS Kesehatan mencapai 31.362.764 jiwa yang terdiri atas PPU Penyelenggara Negara (PNS / TNI / Polri) sebanyak 14.682.736 jiwa, serta PPU Non Penyelenggara Negara (BUMN, BUMD, dan BU Swasta) dengan total jumlah sebanyak 16.680.028 jiwa. Adapun total seluruh peserta BPJS Kesehatan sendiri hingga kini telah mencapai 145.428.914 jiwa. Dalam kesempatan tersebut, Endang juga berharap badan usaha yang belum melakukan registrasi dan menyerahkan migrasi data peserta, dapat segera menyelesaikan

tanggung jawabnya sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Ia juga mengingatkan kembali bahwa terhitung per 1 Juli 2015 nanti, iuran yang harus dibayarkan oleh perusahaan adalah 5% dari gaji dan tunjangan tetap karyawan, dengan rincian 4% ditanggung oleh perusahaan dan 1% ditanggung oleh masing-masing karyawan perusahaan.

PENERAPAN KAPITASI BERBASIS KINERJA (KBK) DI PUSKESMAS KOTA PEKANBARU & KOTA PADANG MENJADI ROLE MODEL NASIONAL Pekanbaru: Senin, 15 Juni 2015 bertempat di Hotel Pangeran, dilaksanakan kegiatan Focus Discussion Hasil Uji Coba Penilaian Penerapan Kapitasi Berbasis Kinerja (KBK) pada 22 Puskesmas di Kota Padang dan 20 Puskesmas di Kota Pekanbaru pada periode 6 bulan yaitu dari 01 Desember 2014 sampai dengan 31 Mei 2015. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Direktur Utama BPJS Kesehatan, Bapak Fachmi Idris, Dewan Direksi BPJS Kesehatan, Plt. Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, Bapak Tjarda Muchtar, Anggota Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Riau, Bapak Andra Sjafril beserta jajarannya, Kepala Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru, Ibu Drg. Helda Suryani Munir beserta jajarannya dan Ketua IDI Wilayah Riau, Bapak dr. Nuzelly beserta Anggota IDI. Pada kegiatan tersebut dipaparkan hasil uji coba terhadap 4 indikator kinerja yang diterapkan oleh pada Puskesmas yaitu: 1). Indikator angka kontak komunikasi Peserta, 2). Rasio Rujukan Non Spesialistik, 3). Angka Perpindahan Peserta ke FKTP Lain, dan 4). Ratio Prolanis FKTP. Dari hasil uji coba selama periode 6 bulan tersebut diperoleh data sebagai berikut: 1. Indikator angka komunikasi Peserta semula berada diangka 19,83% pada bulan November 2014 meningkat drastis menjadi 163,56% pada bulan Mei 2015. 2. Indikator rasio rujukan non spesialistik juga mengalami penurunan dari angka 6,3% dibulan November 2014 menjadi 4,4% dibulan Mei 2015. 3. Perpindahan ke FKTP lain juga mengalami penurunan seperti yang diharapkan yaitu dari 0,01% dibulan Desember 2015 menjadi 0,004% dibulan Mei 2015. 4. Indikator ratio kunjungan prolanis mengalami peningkatan signifikan diangka 1,13% menjadi 87,63% pada bulan Mei 2015. Dari 1 (satu) Puskesmas yang memenuhi ke 4 indikator KBK tersebut pada bulan Desember 2014, maka setelah 6 bulan atau tepatnya pada bulan Mei 2015 sudah seluruh (20 Puskesmas Kota Pekanbaru dan 22 Puskesmas Kota Padang) yang diuji coba telah berhasil mencapai indikator KBK sebagaimana yang diharapkan. Hal tersebut dipaparkan oleh Kepala BPJS Kesehatan Divisi Regional II, Bapak Benjamin Saut.

Info BPJS Kesehatan

Atas keberhasilan 20 Puskesmas di Kota Pekanbaru DAN 22 Puskesmas di Kota Padang, maka Kota Padang dan Kota Pekanbaru menjadi percontohan nasional dan telah dilakukan workshop pada 12 Propinsi untuk rencana penerapan di seluruh Indonesia, sehingga akan terjadi pengauatan dan peningkatan mutu layanan primer. Pada pertemuan tersebut juga disampaikan paparan oleh Ketua IDI Wilayah Riau (dr.Nuzelly Husnaedi, Mars) sekaligus Ketua Tim Kendali Mutu Kendali Biaya (KMKB), yang mengatakan bahwa kolaborasi dan sinergi yang baik antara Tim KMKB, Dinas Kesehatan dan BPJS Kesehatan, adalah kunci sukses keberhasilan implementasi KBK di Puskesmas tersebut dapat terwujud. Sehingga tidak hanyah terjadi peningkatan kualitas layanan primer, tetapi juga berdampak pada peningkatan kompetensi Dokter dan penguatan kapabilitas (sarana prasarana, obat dan alat medis di Puskesmas). Sedangkan pada paparan Kepala Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru (Drg. Helda Suryani Munir) menyampaikan bahwa aspek kedisiplinan, konsistensi, dan fokus dalam memenuhi indiator-indikator tersebut tentunya akan berdampak pada peningkatan mutu layanan di Puskesmas. Keempat indikator akan dijadikan sistem

ketika menjalankan BLUD penuh sehingga akan berjalan berkesinambungan bagi penilaian kinerja Puskesmas. Direktur Utama BPJS Kesehatan (DR.dr.Fachmi Idris) menyampaikan bahwa bentuk sinergi dan kolaborasi pemangku kepentingan kesehatan hingga berhasil mengimplementasikan uji coba Kapitasi Berbasis KInerja (KBK) di Kota Pekanbaru dan Kota Padang merupakan role model yang akan dijadikan contoh secara nasional dengan beberapa penyesuaian sehingga dapat diimplementasikan diseluruh Indonesia. Agenda kegiatan pada hari ini dilanjutkan dengan kunjungan pada 5 (lima) Puskesmas yaitu Puskesmas Simpang Tiga, Puskesmas Rawat Inap Sidomulyo, Puskesmas Melur, Puskesmas Payung Sekaki dan Puskesmas Rumbai. Kemudian dilanjutkan dengan makan siangn bersama dan ramah tamah dengan Plt. Gubernur Riau (Bapak H. Arsyadjuliandi Rahman) dan SKPD terkait dikediaman beliau. Bapak Plt. Gubernur Riau menyampaikan rasa terimakasih dan sekaligus apresiasi dan selamat atas terpilih dan berhasilnya Kota Pekanbaru menerapkan uji coba Kapitasi Berbasis Kinerja serta akan dijadikan percontohan secara nasional. Acara ramah tamah diakhiri dengan pertukaran cinderamata antara Bapak Plt. Gubernur Riau dan Bapak Dirut BPJS Kesehatan.

11

Segenap Jajaran

Dewan Direksi dan Dewan Pengawas mengucapkan

Riduan

Tata Suntara

Taufik Hidayat

Dadang Setiabudi

Budi Sampurna

Sri Endang Tidarwati

Hazrul Lutfi Hamid

Fachmi Idris

Prastuti Soewondo

Tono Rustiano

Wahyuddin Bagenda

Fajriadinur

Ridwan Monoarfa

SELAMAT HARI JADI

BPJS KESEHATAN KE - 47

Purnawarman Basundoro

Tjarda Muchtar