INFOBPJS Media Internal Resmi BPJS Kesehatan

INFOBPJS Edisi XXVI Bulan Oktober 2015

Media Internal Resmi BPJS Kesehatan

Kesehatan

Kontribusi JKN

CAPAI Rp18,62 TRILIUN

Butuh Waktu untuk MeraihSurplus Christianto Wibisono, Pendiri (Pusat Data Bisnis Indonesia - PDBI)

“

Pengarah

Fachmi Idris Penanggung Jawab

Purnawarman Basundoro Pimpinan Umum

Ikhsan

Pimpinan Redaksi

Irfan Humaidi Sekretaris

Rini Rachmitasari Sekretariat

Ni Kadek M. Devi Eko Yulianto Paramitha Suciani Redaktur

Diah Ismawardani Elsa Novelia Ari Dwi Aryani Asyraf Mursalina Budi Setiawan Dwi Surini Tati Haryati Denawati Angga Firdauzie Juliana Ramdhani Distribusi dan Percetakan

Basuki Anton Tri Wibowo Ahmad Tasyrifan Ezza Fauziah Aulatun Nisa Ranggi Larrisa Buletin diterbitkan oleh: BPJS Kesehatan Jln. Letjen Suprapto PO BOX 1391/JKT Jakarta Pusat Tlp. (021) 4246063, Fax. (021) 4212940 Redaksi menerima tulisan artikel/opini berkaitan dengan tema seputar BPJS Kesehatan maupun tema-tema kesehatan lainnya yang relevan dengan pembaca yang ada di Indonesia. Panjang tulisan maksimal 7.000 karakter (termasuk spasi), dikirimkan via email ke alamat: redaksi. [email protected] dilengkapi identitas lengkap dan foto penulis

SURAT PEMBACA

email : [email protected]

Fax : (021) 4212940

Yth. Redaksi Yth., Humas BPJS Kesehatan, Sehubungan dengan kesimpang siuran mengenai kewajiban Badan Usaha untuk mendaftarkan BPJS Kesehatan bagi karyawannya, mohon bantuan bapak untuk dapat memberikan kepada kami dasar hukum mengenai : 1. Kapan diberlakukannya 2. Sanksi jika tidak mengikuti 3. Besaran premi 4. Dan informasi lainnya Data tersebut kami butuhkan untuk kami ajukan kepada manajemen perusahaan; dan bagaimana perlakuannya bagi perusahaan yang telah mengikut sertakan karyawannya dalam asuransi kesehatan. Demikian, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Maryati PT. Indo Premier Securities [email protected] Jawab : Yth. Ibu Maryati di tempat Pertama kami ucapkan terima kasih atas perhatian Ibu kepada BPJS Kesehatan. Menjawab pertanyaan Ibu, bersama ini kami sampaikan penjelasan sebagai berikut: 1. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 Pasal 6 ayat 3, per 1 Januari 2015 seluruh Badan Usaha di Indonesia wajib mendaftarkan karyawannya menjadi peserta BPJS Kesehatan. 2. Sanksi yang diberikan bagi perusahaan yang belum mendaftarkan karyawannya dapat berupa teguran tertulis dan penundaan pemberian pelayanan publik, seperti pengurusan IMB, SIM, STNK, dan sebagainya. 3. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 Pasal 16 C ayat 2, per 1 Juli 2015 iuran yang wajib dibayarkan adalah 5%, dengan ketentuan 4% dibayar oleh pemberi kerja dan 1% dibayar oleh peserta (dipotong dari pendapatan bulanan dan tunjangan tetapnya). 4. Terkait hal tersebut, bersama ini kami lampirkan undangundang berisi informasi lebih lengkap mengenai hal tersebut. Demikian kami sampaikan, semoga membantu dan sehat selalu. Redaksi

INFO BPJS

Kesehatan EDISI XXVI Bulan Oktober 2015

BUSHIDO

“

Redaksi

CEO Message

BUSHIDO berarti ‘jalan ksatria’ atau bisa disebut juga etika moral bagi kaum ksatria. Ajaran Bushido sendiri sudah dikenal sejak abad ke-17, yaitu pada masa pemerintahan Shogun Tokugawa dan didasarkan pada pemikiran Yamamoto Tsunetomo seorang samurai penguasa prefektur Saga. Kata Bushido terdiri dari tiga huruf kanji, yaitu bu (perang), shi (orang), dan do (jalan). Ajaran ini seolah menegaskan bahwa jalan seorang samurai adalah di medan perang dan hidup untuk pengabdian. Makna secara umum dari Bushido adalah sikap rela berkorban bagi pemimpin atau negara. Kerelaan berkorban ini kemudian diperluas pada makna ketenangan, keadilan, dan kepatutan serta bagaimana metode membesarkan anak, penampilan, dan perawatan. Aspek spiritual sangat dominan dalam falsafah Bushido. Seorang samurai memang menekankan kemenangan terhadap pihak lawan, tetapi tidak melulu dengan kekuatan fisik. Dalam semangat Bushido, seorang samurai diharapkan mampu menjalani pelatihan spiritual guna menaklukan dirinya sendiri, karena dengan menaklukan dirinya sendirilah samurai dapat mengalahkan orang lain. Ada delapan prinsip Bushido, yakni: (1) Jin - memahami orang lain, (2) Gi - menjaga etika, (3) Chu - setia kepada tuannya, (4) Ko - menghormati orang tua, (5) Rei menghormati sesama, (6) Chi - memperluas pengetahuan, (7) Shin - menjaga kejujuran, (8) Tei - mencintai orang tua dan siapa pun yang harus dikasihani. Inti dari ajaran ini adalah etika, cinta dan saling menghormati. Ada satu kisah yang seringkali dijadikan contoh dalam memahami ajaran Bushido. Suatu ketika seorang ayah dan anak laki-lakinya yang berusia 24 tahun naik kereta api. Sambil melihat keluar jendela, sang pemuda berkata dengan antusias. “Ayah, lihat! Pohon itu seperti terbang mundur!”. Sang ayah tersenyum. Orang disekitar mereka saling bertukar tatapan, terkesan kasihan akan perilaku kekanakan dari sang pemuda. Tak lama setelah itu, sambil tersenyum sang pemuda berkata “Ayah , lihat! Awan itu mengejar kita!”. Sang ayah tersenyum kembali. “Apakah sebaiknya Anda tidak mencarikan dokter untuk anak Anda?” tanya seseorang di sekitar mereka. Kemudian sang ayah hanya tersenyum dan menjawab “Sudah kami lakukan dan kami baru saja kembali dari dokter. Anak saya buta sejak lahir dan sekarang ia sudah bisa melihat…”. Kisah ini sangat mendalam sekali, tentang etika untuk tidak menilai seseorang sebelum kita mengetahui benar akar permasalahannya dan juga tentang ajaran cinta kasih seorang ayah kepada putranya. Pada ajaran Bushido yang lain, utamanya tentang menjaga etika (Gi), kita pun dapat belajar banyak dari bangsa samurai Jepang. Di Jepang, hakim tidak memiliki kode etik dan pedoman perilaku. Menurut laporan Joint Study For The Capacity Building of Indonesian Judges II yang dikutip dari website Mahkamah Agung (MA) pada Rabu (15/4/2015), tidak ada catatan hakim di Jepang melakukan penyimpangan hukum atau pun etika. Selain itu, berdasarkan hasil studi banding tahun 2012 yang dilansir pada halaman yang sama, diketahui bahwa advokat, hakim dan jaksa di Jepang menyatu dalam visi dan misi serta memiliki persepsi yang sama tentang penerapan dan penegakan hukum. Mereka saling membantu menjalankan aktivitasnya dalam melaksanakan dan menegakkan hukum di Jepang. Ini lah pengejawantahan prinsip Bushido dalam upaya-upaya penegakan hukum di Jepang. Di belahan bumi lainnya, yaitu di tanah air kita Indonesia, sesuai berita yang dilansir dalam halaman republika.co.id, Badan Pengawasan Mahkamah Agung telah menjatuhkan hukuman disiplin terhadap 75 hakim karena melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim (KEPPH) selama periode Januari-Juni 2015. Adapun rincian hukuman dimaksud adalah sebanyak 8 hakim mendapat hukuman berat, 6 hakim dijatuhi sanksi sedang dan 61 hakim mendapat sanksi ringan.Selain itu, juga telah dijatuhkan sanksi terhadap 3 hakim Adhoc, dimana 1 hakim Adhoc mendapat sanksi berat dan 2 hakim diberi sanksi hukuman ringan. Data ini belum termasuk sanksi yang diberikan kepada panitera/sekretaris sebanyak 13 orang, wakil panitera 8 orang, wakil sekretaris 5 orang, panitera muda sebanyak 10 orang, panitera pengganti sebanyak 18 orang, juru sita sebanyak 5 orang, juru sita pengganti 4 orang, pejabat struktural 5 orang, staf sebanyak 20 orang dan calon hakim 1 orang diberi peringatan. Begitu banyaknya oknum penegak hukum yang justru dihukum di negara yang kita sebutsebut sebagai negara hukum.

SALAM REDAKSI JKN Berkontribusi dalam Pertumbuhan Ekonomi Pembaca setia Info BPJS Kesehatan, Siapa sangka kehadiran Program JKN yang bisa dibilang baru seumur jagung ini ternyata sedikit banyak memberikan kontribusi terhadap pertumbukan ekonomi Indonesia. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI), pelaksanaan JKN sepanjang 2014 berkontribusi atas sekitar Rp 18,6 triliun bagi ekonomi Indonesia. JKN juga memberikan akses layanan kesehatan kepada pekerja, sehingga dapat meningkatkan kesehatan pekerja dan mendukung peningkatan produktivitas kerja JKN menurutnya juga dapat meningkatkan angka harapan hidup (AHH) penduduk Indonesia. Program JKN juga berdampak pada penurunan tingkat kemiskinan karena berkurangnya kewajiban biaya kesehatan dan pengobatan out of pocket yang tinggi. Dalam edisi 26 kali ini, Info BPJS Kesehatan akan membahas lebih detail terkait dengan hal tersebut. Bagaimana JKN menyediakan akses pelayanan kesehatan yang terjangkau secara umum, sehingga lebih banyak masyarakat yang biasanya enggan berobat menjadi lebih berkeinginan untuk berobat, atau untuk mencegah penyakit sebelum menjadi lebih parah, sehingga berdampak positif bagi pembangunan masyarakat, semuanya akan kami muat dalam rubrik FOKUS. Dalam rubrik BINCANG kami juga menghadirkan Founder dari Pusat Data Bisnis Indonesia untuk menilik lebih jauh bagaimana metode yang dipakai PDBI dalam menilik efek JKN secara lebih dekat. Seiring dengan penerbitan Info BPJS Kesehatan, kami mengucapkan terima kasih atas berbagai dukungan dan tanggapan atas terbitnya media ini. Semoga kehadiran media ini dapat menjadi jembatan informasi yang efektif bagi BPJS Kesehatan dan stakeholder-stakeholder-nya. Selamat beraktivitas. Redaksi

DAFTAR ISI Testimoni - Ichsan Hanafi Dirut Rs Hermina Daan Mogot,Tidak Selalu Besar Pasak daripada Tiang

9

Fokus 1 - Selama Setahun, Kontribusi JKN Bagi Ekonomi Indonesia Capai Rp 18,62 Triliun

3

Fokus 2 - Integrasi Jamkesda ke BPJS Kesehatan, Wujud Gotong Royong Bersama

5

Bincang - Christianto Wibisono, Pendiri (Pusat Data Bisnis Indonesia - PDBI)

6

Benefit - Alat Bantu Kesehatan Juga Dijamin BPJS Kesehatan

7

Pelanggan - Korban Kecelakaan lalu Lintas Terlindungi BPJS Kesehatan

8

Mengapa kisah di dua negara di atas demikian berbeda ? Adakah yang salah dengan kurikulum, budaya atau pun sejarah negara kita? Atau karena bangsa ini terlahir dari kaum terjajah yang belum juga bisa “move on” dari mental terjajahnya? Kembali kita terkenang pada peristiwa pengeboman Nagasaki dan Hiroshima. Harus diakui bahwa Bangsa Jepang yang pada Perang Dunia tidak dipandang sebagai ancaman oleh para sekutu, kemudian muncul dan bertahan sebagai negara yang paling maju di wilayah Asia Timur Meskipun Jepang telah hancur oleh bom atom atau pun sering mengalami kehancuran akibat bencana alam, nyatanya Jepang dapat segera bangkit dan mencapai puncaknya kembali. Mengapa demikian?, seperti apa yang dikatakan Mc Lelland bahwa kemajuan suatu bangsa 20 tahun kemudian ditentukan oleh cerita yang disampaikan kepada rakyatnya saat ini. Setelah kalah dalam perang dunia ke-2, kaisar Jepang merasa perlu mengumpulkan semua guru di Jepang untuk membuat berbagai kisah yang membangkitkan kembali semangat, integritas dan karakter yang kuat dari bangsa Jepang. Setelah terkumpul, terpilihlah 12 orang guru yang membuat kisah yang mengandung nilai-nilai tersebut dan dirangkum dalam apa yang disebut spirit Bushido.Lalu kaisar mewajibkan kisahkisah tersebut diceritakan di seluruh sekolah secara terus-menerus, didoktrinkan turun temurun dan dibuatkan patung dari tokoh-tokoh dalam kisah tersebut, sehingga tanpa sadar menjadi karakter yang mengendap dalam diri bangsa Jepang. Sekarang mari bandingkan dengan kisah yang terjadi dan terpaksa diceritakan setiap hari di negara Indonesia yang kita cintai ini. Mulai dari kisah artis yang terbilang tidak penting, konflik antar pejabat dan lembaga negara, perebutan kekuasaan, kemiskinan, kegagalan pembangunan atau pun kesalahan kebijakan serta berita mengenaskan lainnya. Hari demi hari kita jejaki pengalaman empiris generasi di bawah kita dengan hiruk pikuk dan konflik tak berkesudahan. Sementara nilai-nilai agama pun mulai kita pertentangkan. Jika terus dalam kondisi yang tidak kondusif seperti ini, tanpa disadari sesungguhnya kita sedang menyiapkan kegagalan generasi mendatang. Nauzubillah. Sudah saatnya kita bangkit, mengubah mind set dan mulai membangun sikap positif demi hari ini dan generasi setelah kita mati nanti. Seperti Dahlan Iskan sampaikan dalam materinya kepada para manager beberapa perusahaan besar belum lama ini. “Tidak ada gunanya menyalahkan orang lain. Berhentilah bersandar pada orang lain. Kita menghadapi setidaknya dua tahun yang sangat berat. Tapi, percayalah, mendung tebal tidak akan menggelayut di satu tempat terus menerus.” Terus semangat dengan jiwa dan sikap ksatria, meski bukan samurai tetapi inspirasi jiwa Bushido dengan spirit usaha terbaik serta berserah atas ijin dan kuasa-Nya, kita harus yakin bahwa semua masalah yang membelit negara ini pasti akan segera teratasi, kini atau pun nanti. Inspirasi jiwa Bushido ini juga penting untuk Duta BPJS Kesehatan. Kita harus yakin bahwa semua masalah yang datang silih berganti di era transisi BPJS Kesehatan akan segera teratasi. Direktur Utama Fachmi Idris

Sehat - Cara Jaga Tulang Agar tetap kuat dan sehat

10

FOKUS

EDISI 26 BULAN OKTOBER T 2015

Selama Setahun, Kontribusi JKN Bagi Ekonomi Indonesia

Capai Rp 18,62 Triliun

Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan tidak sekedar membuka akses yang seluasluasnya kepada masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang komprehensif. Lebih dari itu, program JKN juga telah berkontribusi bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Hasil penelitian yang dilakukan Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI) menyebutkan, penyelenggaraan JKN sepanjang tahun 2014 lalu memberi kontribusi sedikitnya Rp 18,62 triliun bagi ekonomi Indonesia.

M

eningkatkan efektivitas pelayanan program Sistem Jaminan Sosial Nasional di bidang kesehatan merupakan salah satu prioritas pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Saat menyampaikan pidatonya mengenai Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016 beserta nota keuangannya di depan sidang paripurna DPR RI, Jumat (14/8), Presiden Joko Widodo juga telah menyampaikan, pemerintah akan mendukung upaya pemenuhan anggaran kesehatan sebesar 5% seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang Kesehatan, serta mendorong peningkatan kepesertaan Penerima Bantuan Iuran (PBI) program JKN menjadi 92,4 juta jiwa. Selain itu, pemerintah juga akan melakukan penyesuaian besaran premi PBI. Menteri Kesehatan RI, Nila Djuwita Farid Moeloek mengatakan, premi PBI akan ditingkatkan dari Rp 19.225 per orang per bulan menjadi Rp 23.000 per orang per bulan. Dari peningkatan premi tersebut, diharapkan layanan kesehatan yang diberikan oleh para provider BPJS Kesehatan sebagai penyelenggara program JKN dapat semakin meningkat, sehingga akan diikuti oleh peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

Dampak JKN Terhadap Perekonomian Program JKN memang telah membuka akses yang luas bagi masyarakat Indonesia untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang komprehensif. Tidak hanya itu, di tengah masih adanya hambatan dalam pelaksanaan di lapangan, program JKN juga telah ikut berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Bambang Brodjonegoro

Menteri Keuangan RI, Bambang Brodjonegoro mengatakan, dari sisi fund accumulation atau pengumpulan dana, keberadaan BPJS Kesehatan sebagai penyelenggara program JKN sebetulnya sangat luar biasa. Apalagi selama ini persoalan fund accumulation memang masih menjadi salah satu kelemahan negara kita.

“Selama ini belum ada wadah yang bisa mengakumulasi dana yang jumlahnya signifikan dan bisa men-support infrastruktur. BPJS Kesehatan ini menurut saya sangat luar biasa. Kalau nanti BPJS Kesehatan sudah sangat bagus dalam mengakumulasi dana, ditambah lagi dengan BPJS Ketenagakerjaan dan yang lainnya, itu akan luar biasa untuk membiayai infrastruktur,” kata Bambang Brodjonegoro, belum lama ini.

Info BPJS Kesehatan

Sepanjang tahun 2014, BPJS Kesehatan membukukan pendapatan iuran peserta sebesar Rp 40,72 triliun yang bersumber dari pemerintah, pemberi kerja dan pekerja, serta kelompok peserta bukan penerima upah. Sementara itu, realisasi biaya manfaat berupa biaya pelayanan kesehatan perorangan meliputi biaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif mencapai Rp 42,65 triliun. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI), program JKN sepanjang tahun 2014 juga telah berkontribusi pada ekonomi Indonesia sedikitnya Rp 18,62 triliun. Angka ini didapatkan dari pertumbuhan empat industri yang terkena dampak langsung, yaitu industri kesehatan, industri obat-obatan, lapangan kerja bidang kesehatan, serta konstruksi rumah sakit

industri farmasi atau obat-obatan. Permintaan obat-obatan dari pertumbuhan 13,63% tersebut berdampak positif untuk pertumbuhan industri obat-obatan sebesar 3,25% atau senilai Rp 1,7 triliun. Dari sisi lapangan kerja bidang kesehatan, program JKN meningkatkan lapangan kerja baru di bidang kesehatan dengan kontribusi terhadap perekonomian Indonesia sebesar Rp 4,2 triliun. “Dengan adanya program JKN, paling sedikit dibutuhkan kurang lebih 50.000 tenaga dokter dan perawat baru. Bila dikalikan dengan penghasilan mereka selama setahun, nilainya itu sekitar Rp 4,2 triliun,” jelasnya.

“JKN tidak selalu menjadi beban negara, tetapi ada juga dampak positifnya bagi ekonomi Indonesia. Sepanjang tahun 2014 lalu, yang dikontribusikan oleh JKN untuk ekonomi Indonesia paling sedikit Rp 18,62 triliun,” ujar Director of Consulting Services PDBI, Jeffrey Bahar. Industri kesehatan meningkat karena mereka yang kurang mampu dan selama ini mengeluarkan biaya sendiri (out of pocket) menjadi lebih mudah mengakses layanan kesehatan melalui JKN. Ini memberikan kenaikan pada sektor kesehatan sebesar Rp 4,4 triliun. PDBI mencatat, masih ada sekitar 45% penduduk Indonesia yang membayar biaya kesehatannya dari kantong sendiri, di mana 1 dari 4 pasien out of pocket tersebut tidak mampu membayar layanan kesehatan yang dibutuhkan.

“JKN berkontribusi atas pertumbuhan industri kesehatan sebesar 13,63% tahun 2014 lalu. Pertumbuhan ini didorong oleh kebutuhan baru atas layanan kesehatan yang tidak bisa dipenuhi sebelumnya dari out of pocket senilai Rp 4,4 triliun,” jelas Jeffrey. Pertumbuhan industri kesehatan ini juga berdampak positif bagi industri pendukung layanan kesehatan, seperti

JKN juga berdampak positif pada sektor industri konstruksi rumah sakit sebesar Rp 8,36 triliun. Sebelumnya, pertumbuhan fasilitas kesehatan hanya sekitar 200 per tahun. Namun setelah adanya program JKN terjadi peningkatan sebesar 35% dengan proporsi terbanyak dari swasta. Sehingga rasio rumah sakit swasta terhadap rumah sakit pemerintah meningkat dari 11,8% menjadi 54,4%.

Jeffrey Bahar

Menurut Jeffrey, pertumbuhan tersebut hanyalah sebagian dampak langsung dari adanya program JKN. Masih banyak komponen lainnya yang belum dihitung, misalnya kebutuhan pokok harian di rumah sakit atau puskesmas untuk pasien, seperti makanan, minuman, dan lainnya.“Kalau dihitung lagi, efek domino dari program JKN akan semakin besar,” ujar dia.

3

FOKUS


JKN Meningkatkan Produktivitas Kerja Tidak sekedar menyumbangkan angka-angka bagi pertumbuhan ekonomi, layanan kesehatan yang terjamin oleh JKN juga dapat meningkatkan produktivitas tenaga kerja Indonesia hingga mencapai > Rp 70 ribu per jam. Jeffrey memaparkan, tingkat produktivitas pekerja sangat dipengaruhi oleh tiga faktor, yaitu lingkungan kerja yang produktif dan kondusif, keseimbangan pekerjaan dan kehidupan yang baik, serta kesehatan yang prima. Adanya program JKN memberikan akses layanan kesehatan yang lebih baik kepada pekerja, sehingga dapat meningkatkan kesehatan pekerja yang berdampak pada peningkatan produktivitas. Beberapa studi pun menyatakan korelasi positif antara kesehatan dan produktifitas. JKN juga berperan mencegah bertambahnya jumlah penduduk menengah ke bawah yang menjadi miskin atau bangkrut akibat biaya kesehatan yang tinggi dari pembiayaan out of pocket. Karena dengan adanya program JKN, biaya tidak terduga dari pembiayaan kesehatan akan ditanggung oleh BPJS Kesehatan, sehingga porsi pembiayaan dari kantong sendiri menjadi berkurang. Hal ini diperkuat dengan beberapa studi yang menyatakan korelasi pembiayaan kesehatan out of pocket dengan risiko kemiskinan. Bila tidak memiliki tabungan yang cukup, biasanya orang tersebut akan menjual rumah atau barang berharga miliknya untuk mendapatkan layanan kesehatan. Di Indonesia sendiri, pembiayaan out of pocket untuk pelayanan kesehatan yang mencapai 45% tergolong masih tinggi bila dibandingkan Thailand yang hanya 16%, atau Malaysia yang tinggal 35%. “JKN ikut berperan dalam menurunkan tingkat kemiskinan dikarenakan berkurangnya kewajiban biaya kesehatan dan pengobatan out of pocket yang tinggi bagi peserta JKN,” tambah Jeffrey.

Beberapa studi menunjukkan korelasi yang positif antara tersedianya jaminan kesehatan dengan penurunan tingkat kematian, serta peningkatan tingkat harapan hidup. Bagaimana dengan kesehatan psikologis yang juga sama pentingnya dengan kesehatan fisik? Penelitian PDBI menyebutkan, implementsi JKN tidak hanya meningkatkan kesehatan fisik saja, tetapi juga kesehatan psikologis. Adanya JKN memberikan rasa aman yang dapat berdampak pada produktivitas kerja, angka harapan hidup, meningkatkan status sosial ekonomi, terutama pada populasi di bawah garis kemiskinan.

Sebagai pemain di sektor swasta, Agus kini lebih fokus pada upaya mengisi gap yang masih ada dalam perjalanan program JKN. Karena dengan strata sosial yang berbedabeda pada masyarakat Indonesia, akan ada banyak value yang tidak bisa dipenuhi oleh BPJS Kesehatan saja, sehingga menyisahkan adanya gap. “Kami sebagai pemain swasta harus mendukung perjalanan JKN dengan mengisi gap yang masih ada. Semakin dekat gap itu, bisnis kami sebetulnya akan semakin habis. Tetapi selalu ada peluang buat kami, selalu ada ekspektasi dari masyarakat. Karena kalau complain terus ke pemerintah, energi kita justru akan habis,” ujar dia.

Sinergi dengan Asuransi Swasta

JKN Tingkatkan Kualitas Kesehatan Mengutip data Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) 2012, Angka Kematian Bayi (AKB) di Indonesia tergolong masih tinggi, yaitu mencapai 32 per 1.000 kelahiran hidup. Tiga penyebab utama tingginya angka kematian bayi baru lahir adalah karena kelahiran prematur, infeksi berat, serta kompliksi selama kehamilan. Ketiga penyebab ini merupakan 80% faktor utama dari semua angka kematian bayi. Jeffrey mengatakan, adanya program JKN telah memberikan akses kesehatan terhadap ibu hamil dan bayi, sehingga dapat menurunkan tingkat kematian bayi yang seharusnya bisa dicegah dengan penanganan medis. Tidak hanya itu, penelitian PDBI menyebutkan JKN telah meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, sehingga meningkatkan Angka Harapan Hidup (AHH). Berdasarkan data terbaru Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), AHH Indonesia tahun 2015 adalah 71 tahun. Hanya sedikit lebih tinggi dari Filipina (69 tahun), namun masih relatif lebih rendah dibandingkan dengan negara-negara berkembang lainnya seperti Venezuela (76 tahun), Thailand (75 tahun), dan bahkan Kamboja (75 tahun).

“JKN menyediakan akses pelayanan kesehatan yang terjangkau secara umum, sehingga dapat meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat dengan meningkatnya jumlah kasus kesehatan yang ditangani. Hal ini memberi kontribusi pada peningkatan kualitas kesehatan masyarakat dan menaikan Angka Harapan Hidup,” tambah Jeffrey.

4

Tidak hanya BPJS Kesehatan sebagai penyelenggara program JKN, para pelaku industri asuransi swasta juga memiliki potensi yang besar bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia, apalagi jika keduanya bersinergi. Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), Chazali Situmorang mengatakan, hadirnya BPJS Kesehatan sebagai penyelenggara program JKN sejak awal memang tidak dalam konteks mengurangi atau mereduksi asuransi swasta yang sudah ada. Sebab kedua asuransi ini menyelenggarakan jenis asuransi yang berbeda. BPJS Kesehatan menyelengarakan social insurance, sementara asuransi komersial menyelenggarakan private insurance. Meski begitu, kedua jenis asuransi ini juga dapat saling bekerjasama dalam pelaksanaan program JKN melalui mekanisme koordinasi manfaat atau Coordination of Benefit (COB). Sejauh ini sebagian besar asuransi swasta juga sudah menandatangani kerjasama untuk menjalankan mekanisme tersebut. Namun diakui Direktur Utama PT Lippo General Insurance Tbk, Agus Benjamin, penyelenggaraan COB saat ini masih jauh dari yang diharapkan.

“Memang ada mekanisme COB, tetapi praktek di lapangan masih sangat sulit. Yang diperlukan saat ini menurut saya adalah upaya mensinergikan antara BPJS Kesehatan dengan asuransi swasta. Bagaimana kita saling membantu, saling mendukung dan mengisi celah. Karena antara BPJS Kesehatan dan asuransi swasta sebetulnya punya spirit yang sama yang dapat disinergikan, yaitu jaminan kepastian atas ketidakpastian, serta mengumpulkan premi yang sehat untuk menjamin klaim dari yang sakit,” ungkapnya.

Agus mengatakan, posisi asuransi swasta saat ini adalah sebagai “suplemen”. Dari data yang dimilikinya, ada sebanyak 50 juta penduduk kelas menengah yang sebetulnya berambisi bisa mendapatkan pelayanan kesehatan kelas 1. Angka ini bisa dijadikan peluang bagi asuransi swasta untuk terus tumbuh. Karena tidak semua orang merasa Agus Benjamin nyaman dengan sistem rujukan berjenjang yang dijalankan BPJS Kesehatan. “Dari jumlah ini, masak ribuan saja industri asuransi swasta tidak bisa kumpulkan. Saya yakin peluang itu masih ada di mana-mana,” pungkasnya. Dengan adanya sinergi antara asuransi swasta dengan BPJS Kesehatan, diharapkan layanan kesehatan yang diterima oleh masyarakat akan semakin berkualitas. Pada akhirnya sinergi ini juga bisa memberikan dampak yang semakin positif bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Info BPJS Kesehatan

FOKUS


Integrasi Jamkesda ke BPJS Kesehatan, Wujud Gotong Royong Bersama Sebagai wujud gotong royong demi tercapainya universal health coverage di tahun 2019, Pemerintah Daerah (Pemda) harus mengintegrasikan program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) ke BPJS Kesehatan sebelum akhir tahun 2016. Dengan mengintegrasikan program Jamkesda, penduduk yang menjadi peserta JKN akan mendapatkan pelayanan kesehatan yang komprehensif sesuai kebutuhan medis dan berlaku di seluruh wilayah Indonesia.

S

esuai dengan “Peta Jalan Jaminan Kesehatan Nasional 2014-2019”, integrasi Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) ke BPJS Kesehatan harus selesai dalam waktu tiga tahun sejak BPJS Kesehatan mulai beroperasi per 1 Januari 2014. Artinya seluruh Pemerintah Daerah (Pemda) sudah harus mengintegrasikan program Jamkesda-nya ke BPJS Kesehatan selambat-lambatnya pada akhir tahun 2016.

Adapun perspektif penilaian yang dilakukan terhadap masing-masing pemerintah daerah meliputi cakupan peserta BPJS Kesehatan (rasio jumlah peserta JKN terhadap jumlah penduduk, serta presentase jumlah pemda yang terintegrasi terhadap jumlah peserta), jumlah peserta integrasi Jamkesda, administrasi kepesertaan, administrasi keuangan (kesesuaian jumlah terhadap APBD serta ketepatan jumlah membayar sesuai dengan kewajiban), dan kemitraan (PKS terlama serta compliance terhadap ketentuan dan sistem BPJS Kesehatan).

“Pada akhir tahun 2016, diharapkan seluruh Jamkesda sudah terintegrasi dengan BPJS Kesehatan, demi mendukung tercapainya universal health coverage di tahun 2019. Integrasi ini juga merupakan wujud dari gotong royong kita bersama,” kata Direktur Utama BPJS Kesehatan, Fachmi Idris.

Chazali Situmorang

76,4 juta jiwa saja.

Dipaparkan Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), Chazali Situmorang, lahirnya Jamkesda sebetulnya tidak terlepas dari adanya Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) atau program jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin melalui subsidi negara. Saat Jamkesmas mulai dijadikan sebagai kebijakan pemerintah, cakupannya saat itu masih sangat terbatas, hanya

Dalam implementasinya, ternyata banyak orang miskin dan tidak mampu di daerah yang tidak termasuk di dalam 76,4 juta jiwa tersebut. Sementara dana yang dimiliki oleh pemerintah pusat saat itu hanya cukup untuk meng-cover sejumlah tersebut. Akhirnya disepakati bagi daerah yang penduduk miskinnya belum ter-cover dalam Jamkesmas, mereka dapat menyelenggarakan program Jamkesda menggunakan dana APBD. Setelah program JKN digulirkan, seluruh peserta Jamkesmas otomatis menjadi Penerima Bantuan Iuran (PBI) program JKN. Sebagian Jamkesda juga telah terintegrasi dengan BPJS Kesehatan untuk mendukung program tersebut. Saat ini terdapat 13 provinsi dan 270 kabupaten/kota yang telah melakukan integrasi program Jamkesda-nya ke BPJS Kesehatan. Adapun per 28 Agustus 2015, dari total 150.753.391 jiwa peserta BPJS Kesehatan, sebanyak 7,26% atau 10.657.038 jiwa adalah peserta Jamkesda yang sudah terintegrasi dengan BPJS Kesehatan. Dalam proses integrasi ini, Pemda membayarkan iuran penduduknya yang tergolong miskin dan tidak mampu, namun mereka belum tercakup di dalam PBI. Besaran iuran yang dibayarkan per orang per bulan oleh pemda sama dengan besaran iuran PBI.

menyebutkan, penduduk miskin dan tidak mampu di Indonesia ada sebanyak 96,7 juta jiwa. Artinya masih terdapat 10,3 juta jiwa penduduk miskin dan tidak mampu yang berlum ter-cover sebagai peserta PBI. Namun penduduk tersebut umumnya telah mendapatkan jaminan dari Pemda dalam bentuk Jamkesda. Secara bertahap, seluruh penduduk miskin dan tidak mampu nantinya memang akan tercakup dalam peserta PBI yang iurannya dibayarkan oleh Pemerintah Pusat. Tahun 2016 mendatang, jumlah peserta PBI juga akan ditingkatkan menjadi 92,4 juta jiwa, sehingga alokasi APBD untuk iuran jaminan kesehatan penduduk miskin dan tidak mampu jadi semakin berkurang.

Chazali mengatakan, adanya selisih alokasi APBD untuk iuran jaminan kesehatan tersebut diharapkan dapat digunakan oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota untuk pembangunan fasilitas kesehatan atau peningkatan SDM Kesehatan. Berbagai regulasi juga telah tersedia yang bisa dijadikan dasar bagi Pemda untuk mengintegrasikan program Jamkesda ke BPJS Kesehatan, di antaranya Perubahan Peraturan Presiden No 12 Tahun 2012 tentang Jaminan Kesehatan Pasal 6A, Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 27 tahun 2013, hingga surat edaran yang dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri kepada Gubernur dan Bupati/Walikota.

“Dengan mengintegrasikan program Jamkesdanya, penduduk yang menjadi peserta JKN akan mendapatkan pelayanan kesehatan yang komprehensif sesuai kebutuhan medis dan berlaku di seluruh wilayah Indonesia, tidak terbatas wilayahnya seperti saat Jamkesda,” papar Chazali.

Sementara itu data yang terdapat dalam Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) tahun 2011

Info BPJS Kesehatan

Dalam proses integrasi Jamkesda ke BPJS Kesehatan, tantangan yang dihadapi Sugiarto adalah bagaimana melengkapi persyaratan administrasi yang harus dipenuhi oleh setiap peserta. Karena masih ada penduduk miskin penerima Jamkesda di Cirebon yang belum memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Kartu Keluarga (NKK). "Masih adanya 3.000 penduduk miskin kota yang belum didaftarkan ke BPJS Kesehatan karena mereka tidak punya NIK dan NKK. Solusinya, kami bersama BPJS Kesehatan cabang Cirebon bergerak bersama-sama mempercepat koordinasi dengan Dukcapil dan membuatkan KTP elektronik untuk mereka, sehingga saat ini persyaratan itu sudah hampir selesai," ujar Sugiarto. Penduduk Kota Cirebon saat ini berjumlah sekitar 300.000 jiwa. Dari jumlah tersebut, 86 persennya sudah tercover BPJS Kesehatan, dan ditargetkan akan menjadi 100 persen pada tahun 2016 mendatang.

Daftar Pemenang JKN Awards 2015 Tingkat Provinsi Apresiasi Utama : Apresiasi Madya : Apresiasi Pratama :

Aceh DKI Jakarta Sumatera Utara

Tingkat Kab/Kota berpenduduk ≤ 200.000 jiwa Apresiasi Utama : Apresiasi Madya : Apresiasi Pratama :

Kota Pangkal Pinang Kab. Kepulauan Mentawai Kota Sibolga

Tingkat Kab/Kota berpenduduk > 200.000 - 400.000 jiwa Apresiasi Utama : Kota Cirebon Apresiasi Madya : Kota Pekalongan Apresiasi Pratama : Kab. Pringsewu

Dorong Pembangunan Faskes Pada tahun 2014, pemerintah mengalokasikan APBN untuk membayar iuran peserta PBI sebanyak 86,4 juta jiwa yang tegolong penduduk miskin dan tidak mampu. Sementara Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang iurannya juga dibayarkan pemerintah mencapai 1,8 juta jiwa.

Salah satu Pemda yang menerima Apresiasi Utama Tingkat Kabupaten/ Kota berpenduduk > 200.000 - 400.000 jiwa adalah Kota Cirebon di Jawa Barat. Kepala Dinas Kesehatan Kota Cirebon, Edy Sugiarto mengatakan, setia bulannya Pemda Cirebon mengeluarkan Rp 2 miliar untuk membayar premi bagi 42.000 penduduk Cirebon yang tergolong miskin dan tidak mampu, namun belum tercakup dalam PBI. Jumlah yang ditanggung tersebut dalam waktu dekat juga akan segera ditambah menjadi 45.000 jiwa.

JKN Award 2015 Sebagai bentuk penghargaan kepada Pemda yang telah berkomitmen menyukseskan implementasi program JKN, BPJS Kesehatan pada awal September 2015 lalu juga telah memberikan penghargaan JKN Award 2015 kepada sejumlah Pemda yang telah mengintegrasikan Jamkesdanya ke BPJS Kesehatan.

Tingkat Kab/Kota berpenduduk lebih dari 400.000 jiwa Apresiasi Utama : Kab. Demak Apresiasi Madya : Kota Gorontalo Apresiasi Pratama : Kab. Bogor

5

BINCANG


Butuh Waktu

untuk Meraih Surplus

Sejatinya, tujuan pembentukan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan sebagaimana termaktub dalam Undang-undang nomor 24 tahun 2011 adalah untuk mewujudkan terselenggaranya pemberian jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta dan/atau anggota keluarganya. Meskipun demikian, para ahli dan praktisi jaminan sosial telah mengungkapkan dampak Pembangunan faktor kesehatan dipandang sebagai stimulus terciptanya pembangunan ekonomi dan sosial pada suatu negara (Romani & Anderson, 2002).

Christianto Wibisono, Pendiri (Pusat Data Bisnis Indonesia - PDBI)

M

eskipun banyak tantangan yang dihadapi pada awal dua tahun impelementasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) oleh BPJS Kesehatan, namun bukan berarti Republik Indonesia telah gagal total dalam penyelenggaraan asuransi kesehatan sosial. Berkaca pada pengalaman negara-negara lain seperti Jerman dan Jepang yang membutuhkan puluhan hingga ratusan tahun dalam menyempurnakan program asuransi kesehatan sosial mereka, Indonesia juga membutuhkan waktu dan kerja keras dari semua pihak agar JKN ini dapat berjalan sebagaimana harapan seluruh elemen bangsa. Terbukti, penyelenggaraan JKN oleh BPJS Kesehatan tidak hanya berdampak pada aspek mikro seputar kesehatan semata. Fakta bahwa BPJS Kesehatan berdampak pada bidang lain terpotret dari hasil penelitian Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI). Menurut lembaga riset tersebut, pelaksanaan JKN sepanjang 2014 berkontribusi atas sumbangan pemasukan sekitar Rp18,6 triliun bagi perekonomian Indonesia. Kontribusi dari masing-masing komponen dalam program tersebut diantaranya adalah industri kesehatan Rp 4,4 triliun, obat-obatan Rp1,7 triliun, lapangan kerja bidang kesehatan Rp 4,2 triliun, dan konstruksi rumah sakit Rp 8,36 triliun. JKN juga memberikan akses layanan kesehatan kepada pekerja, sehingga dapat meningkatkan kesehatan pekerja dan mendukung peningkatan produktivitas kerja. Menurut PDBI, sejatinya dampak digulirkannya JKN juga dapat merambah ke bidang-bidang lain, seperti transportasi, infrastruktur dan sebagainya. Lembaga ini berjanji ke depan akan melakukan riset-riset terkait dampak-dampak tersebut. Namun, yang perlu digarisbawahi adalah, bahwa potensi BPJS Kesehatan untuk memajukan lingkungan makro Indonesia sangat besar. Berkaca dari riset ini Info BPJS Kesehatan, memutuskan untuk mendapat penjelasan lebih jauh dengan Christianto Wibisono, pendiri dari PDBI. Berikut petikan wawancara yang dilakukan di kediamannya, di Jakarta, beberapa waktu lalu. Apa perbedaan sebelum dan sesudah adanya BPJS Kesehatan? Perbedaaanya tentu cukup jauh. Bayangkan, dahulu mungkin tidak lebih dari 40% dari warga negara yang memiliki akses kesehatan. Sebagian besar masyarakat hanya bisa berpasrah bila mengalami sakit yang membutuhkan biaya besar. Kini dengan telah beroperasinya BPJS Kesehatan, semua berubah seperti siang dan malam. Orang yang tadinya tidak bisa berobat kini berbondong-bondong memanfaatkan fasilitas layanan JKN. Ini adalah sebuah fenomena yang bagus. Pasalnya, pada akhirnya pemerintah berhasil memenuhi amanah dari konstitusi untuk menyediakan hak dasar pada semua warga negara. Masih banyak publik yang mengeluh perihal layanan BPJS Kesehatan. Apa tanggapan Anda? Yah, namanya program yang masih baru. Tentu saja wajar bila masih terjadi permasalahan di sana-sini. Dalam membangun suatu program, apalagi yang masih baru tentu membutuhkan suatu proses.

Barack Obama untuk membangun sistem kesehatan di negaranya. Program yang lebih dikenal dengan Obama Care tersebut, pada awal-awalnya tidak berjalan mulus lantaran banyak politisi yang menentang program jaminan kesehatan itu. Padahal program tersebut sudah dirintis sejak jaman Presiden Bill Clinton. Namun, pada saat itu, program tersebut gagal disahkan. Bidang krusial apa yang perlu dibenahi dalam JKN? Permasalahan utama adalah selalu terjadi gap. Mulai dari perumusan perundang-undangan sampai implementasi pelaksanaan. Saya ambil contoh, sebetulnya undangundang (UU) terkait JKN sudah ada sejak jaman Ibu Mega menjadi presiden. Namun, baru bisa berjalan belakangan ini. Artinya proses menuju terwujudnya JKN lama sekali. Di sisi lain, saat BPJS Kesehatan berjalan, jumlah orang yang menggunakan layanan, ternyata tidak sebanding dengan pemasukan iur premi yang masuk. Ini kembali terjadi gap di bidang implementasi. Seharusnya prinsip asuransi kesehatan sosial seperti ini lho. Kalau you punya peserta terdaftar 100 juta, idealnya yang sehat itu 90 juta dan yang sakit jangan lebih dari 10 juta. Nah, hal seperti ini harus bisa diatur.

Pertama-tama, adanya masalah keuangan di BPJS Kesehatan, sehingga harus dibantu Negara, tidak berarti BPJS Kesehatan pada awalnya tidak dirancang untuk membantu keuangan Negara. Analoginya, meruginya suatu perusahaan swasta tidak berarti perusahaan swasta tersebut pada awalnya tidak dibangun untuk mengejar laba. Sebuah lembaga bisa saja dirancang untuk X, tetapi dalam perjalanannya mengalami masalah, sehingga tidak atau belum memenuhi tujuan X. Kemudian, masalah keuangan BPJS Kesehatan tampaknya tidak begitu serius dan bisa diatasi. Mismatch yang terjadi saat ini belum sampai mengancam sustainability program JKN dan BPJS Kesehatan. Lagipula, meski terjadi mismatch pada Dana Jaminan Sosial Kesehatan, Aset BPJS Kesehatannya mengalami surplus senilai Rp1,017 triliun. Artinya, meski mengalami masalah, BPJS Kesehatan masih mungkin untuk mengatasinya, dan memainkan peran membantu keuangan Negara di masa depan.

Kalau sekarang ini, yang sakit jauh lebih banyak daripada yang sehat. Semua yang tadinya tidak masuk dalam sistem, berlomba-lomba untuk berobat. Yah, tapi ini namanya transisi lah. Saya yakin ke depan semua akan berubah. Idealnya BPJS Kesehatan itu seharusnya dalam tanda kutip surplus. Namun, saya yakin, berdasarkan hitung-hitungan kasar kami, hal itu kemungkinan akan terjadi. Butuh waktu memang, yah, kira-kira sekitar 4-5 tahun lagi. Bagaimana potensi BPJS Kesehatan ke depan? Potensi BPJS Kesehatan tentu saja cukup besar. Di bidang kesehatan misalnya, saya yakini hal ini akan berpengaruh pada peningkatan usia harapan hidup (UHH) penduduk Indonesia. Dalam penelitian saya juga telah disebutkan, hanya dalam setahun, pelaksanaan JKN telah memberikan sumbangan pemasukan sekitar Rp18,6 triliun bagi ekonomi Indonesia. Banyak potensi-potensi yang lain. Bayangkan kalau seluruh penduduk Indonesia telah menjadi peserta BPJS Kesehatan dan disiplin membayar iuran. Tentu itu akan dapat mengumpulkan jumlah dana yang cukup besar. Di negara-negara maju, pemerintahnya bisa meminjamkan dana dari masyarakat ini untuk kegiatan pembangunan. Tentunya hal ini bisa memberikan efek domino yang cukup besar bagi pembangungan nasional. Kalau BPJS Kesehatan bisa membantu pembangunan, kenapa sekarang keuangannya masih dibantu negara?

Ingat, bagaimana sulitnya Presiden Amerika Serikat

6

Info BPJS Kesehatan

BENEFIT

B


Alat Bantu Kesehatan Juga Dijamin BPJS Kesehatan

Untuk membantu proses penyembuhkan dan meringankan rasa sakit pada pasien, penggunaan alat bantu kesehatan seringkali dibutuhkan. Misalnya pada pasien yang baru mengalami trauma pada leher dan kepala, dibutuhkan penyangga leher (neck brace) selama dalam proses penyembuhan. Dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), alat bantu kesehatan tersebut juga menjadi salah satu pelayanan yang dijamin oleh BPJS Kesehatan. Tentu saja pemberiannya harus sesuai dengan indikasi medis, dan atas rekomendasi dari Dokter Penanggung Jawab Pasien. kali dalam 2 tahun.

P

rogram Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan memberikan pelayanan kesehatan perorangan secara komprehensif sesuai dengan kebutuhan medis peserta, antara lain meliputi layanan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif. Alur pelayanan kesehatan ini dilakukan secara berjenjang, yang dimulai dari Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), seperti puskesmas, klinik, atau dokter keluarga. Salah satu pelayanan yang diberikan oleh BPJS Kesehatan bagi pesertanya adalah pelayanan alat bantu kesehatan, yaitu berupa instrumen, apparatus yang tidak mengandung obat. Alat bantu kesehatan tersebut digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan, serta membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh. Namun perlu diketahui bahwa pelayanan alat bantu kesehatan yang dipergunakan di luar tubuh ini merupakan manfaat tambahan atau “suplemen”yang diberikan oleh BPJS Kesehatan, sehingga ada pembatasan atau limitasi baik jenis maupun harganya. Alat bantu kesehatan tersebut diberikan kepada peserta BPJS Kesehatan atas dasar indikasi medis. Jenis dan plafon harga alat kesehatan juga telah ditetapkan oleh Menteri Kesehatan seperti yang tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 59 Tahun 2014 Tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial, khususnya di pasal 24.

Apa Saja yang Dijamin? Seperti pelayanan kesehatan lainnya, layanan alat bantu kesehatan juga dilakukan dengan sistem rujukan berjenjang yang dimulai dari Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP). Pelayanan tersebut dapat diberikan pada pelayanan kesehatan rawat jalan atau rawat inap, baik di FKTP maupun Fasilitas Kesehatan rujukan tingkat lanjutan berdasarkan rekomendasi dari Dokter Penanggung Jawab Pasien (DPJP). Salah satu alat bantu kesehatan yang diberikan pada FKTP adalah prothesa gigi / gigi palsu. Layanan ini diberikan kepada Peserta BPJS Kesehatan yang kehilangan gigi sesuai dengan indikasi medis. Pelayanan Prothesa Gigi diberikan pada Fasilitas Kesehatan Tinggkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan. Penjaminan pelayanan Prothesa gigi diberikan atas rekomendasi dokter gigi. Prothesa gigi dapat diberikan paling cepat 2(dua) tahun sekali untuk gigi yang sama. Untuk penyangga leher (collar neck/cervical collar/neck brace), alat bantu kesehatan ini dapat diberikan kepada peserta BPJS Kesehatan sebagai penyangga kepala dan leher akibat trauma pada leher dan kepala, ataupun fraktur pada tulang cervix atau tulang leher sesuai dengan indikasi

Info BPJS Kesehatan

Pelayanan alat kesehatan lainnya yaitu alat gerak (kaki dan/atau tangan tiruan). Ini diberikan kepada peserta BPJS Kesehatan sesuai dengan indikasi medis dan atas rekomendasi dari dokter spesialis orthopedi. Apabila sesuai indikasi medis dibutuhkan kaki palsu untuk kedua kaki atau tangan, maka keduanya dapat dijamin dan penjaminan berikutnya paling cepat 5 tahun kemudian. Sementara untuk alat bantu gerak berupa kruk penyangga tubuh, alat ini juga diberikan atas rekomendasi dari dokter spesialis orthopedic. Pemberiannya pun memiliki ketentuan, yaitu paling cepat 5 tahun sekali untuk bagian tubuh yang sama. medis. Pemberian penyangga leher ini merupakan bagian dari pemeriksaan dan penanganan yang diberikan pada fasilitas kesehatan rujukan yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan. Untuk jaket penyangga tulang (corset), alat kesehatan ini dapat diberikan kepada peserta BPJS Kesehatan yang mengalami kelainan atau gangguan tulang, maupun kondisi lain sesuai dengan indikasi medis. Alat ini juga merupakan bagian dari pemeriksaan dan penanganan yang diberikan pada fasilitas kesehatan rujukan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, serta dapat diberikan maksimal 1

Jenis alat kesehatan di luar tubuh lainnya yang juga dijamin olehBPJS Kesehatan adalah kacamata serta alat bantu dengar (hearing aid). Alat kesehatan ini dilayani oleh fasilitas kesehatan dengan plafon atau batas harga sesuai ketentuan yang berlaku. Alat kesehatan yang diberikan kepada peserta tersebut dibayarkan di luar paket INA-CBG’s dan di luar paket kapitasi. Klaim ditagihkan tersendiri oleh fasilitas kesehatan kepada BPJS Kesehatan secara kolektif. Artinya peserta tidak menagihkan langsung kepada BPJS Kesehatan.

Tarif Alat Bantu Kesehatan No.

Alat Kesehatan

1

Kacamata

Tarif (Rp) 1. PBI/Hak rawat kelas 3Rp150.000 2. Hak rawat kelas 2Rp200.000 3. Hak rawat kelas 1Rp300.000

Ketentuan 1. Diberikan paling cepat 2 (dua) tahun sekali 2. Indikasi medis Minimal: - Sferis 0,5D - Silindris 0,25D

2

Alat bantu dengar Maksimal Rp1.000.000

Diberikan paling cepat 5 (lima) tahun sekali atas indikasi medis.

3

Protesa alat gerak Maksimal Rp2.500.000

Protesa alat gerak adalah kaki palsu atau tangan palsu. Diberikan paling cepat 5 (lima) tahun sekali atas indikasi medis.

4

Prothesa gigi

Maksimal Rp1.000.000

1. Diberikan paling cepat 2 (dua) tahunsekali atas indikasi medis untuk gigi yang sama. 2. Full prothesa gigi maksimal Rp1.000.000. 3. Masing-masing rahang maksimal Rp500.000.

5

Korset tulang belakang

Maksimal Rp 350.00

Diberikan paling cepat 2(dua) tahun sekali atas indikasi medis

6

Collar neck

Maksimal Rp 150.000

Diberikan paling cepat 2(dua) tahun sekali atasindikasi medis

7

Kruk

Maksimal Rp 350.000

Diberikan paling cepat 5 (dua) tahun sekali atas indikasi medis

7

PELANGGAN


Korban Kecelakaan Lalu Lintas

Terlindungi BPJS Kesehatan Kerjasama antara Jasa Raharja dan BPJS Kesehatan pada Oktober tahun lalu itu sangat membantu masyarakat. Pasalnya, nilai pertanggungan pengobatan pada korban laka lantas maksimal sebesar Rp10 juta sudah tidak lagi memadai pada zaman ini.

N

asib malang dialami oleh Linda Pertiwi. Pagi itu, saat tengah menyeberang jalan menuju sekolah, sebuah motor berkecepatan tinggi menghantam dirinya. Oleh warga dan polisi lalu lintas yang berada di lokasi kecelakaan, siswi SMA itu dibawa ke rumah sakit (RS) yang jaraknya hanya beberapa ratus meter dari lokasi. Berdasarkan hasil pemeriksaan dokter, diketahui tangan kiri Linda patah dan perlu segera dioperasi. Di sinilah permasalahan timbul. Sebagai korban kecelakaan lalu lintas, dengan membawa surat keterangan dari pihak kepolisian, Linda berhak untuk mendapatkan bantuan biaya pengobatan dari PT Jasa Raharja (Persero). Namun mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan No 37/PMK.010/2008 tentang Besaran Santunan dan Iuran Wajib Dana Pertanggungan Kecelakaan, bantuan biaya pengobatan untuk kecelakaan lalu lintas angkutan darat dan laut maksimal adalah Rp10 juta. Artinya, bantuan biaya pengobatan yang bisa ditanggung oleh Jasa Raharja untuk Linda hanya sebesar Rp10 juta. Padahal biaya operasi yang akan dilakukan pada Linda jauh melebihi batas maksimal pertanggungan PT Jasa Raharja (Persero).

Nasional (JKN), apabila biaya pengobatan sudah melebihi nilai maksimal yang dapat ditanggung oleh Jasa Raharja, maka kelebihan tersebut selanjutnya dijamin oleh BPJS Kesehatan sesuai ketentuan yang berlaku.

Dalam kerjasama ini, sebagaimana dijelaskan oleh Direktur Utama PT Jasa Raharja (Persero), Budi Setyarso, Jasa Raharja bertindak sebagai pembayar pertama (first payer) sedangkan BPJS Kesehatan merupakan pembayar kedua (secondary payer). Artinya, bagi korban laka lantas yang juga terdaftar sebagai peserta program Jaminan Kesehatan

Pada kesempatan yang sama, Kakorlantas Irjen Pol Condro Kirono mengatakan, Program Jaminan Kecelakaan Lalulintas ini akan diberlakukan mulai 1 Januari 2016 mendatang. Dia menambahkan, institusinya memiliki data IRSMS (Integrated Road Safety Management System) yang online dari Polres sampai ke Mabes. Data itulah yang akan dipadukan dengan server data milik BPJS Kesehatan. Budi menambahkan, kerja sama antara Jasa Raharja dan BPJS Kesehatan yang telah disepakati sejak Oktober 2014 itu, terbukti sangat membantu masyarakat yang menjadi korban laka lantas. Budi mengakui bahwa nilai pertanggungan pengobatan pada korban laka lantas sebesar maksimal Rp10 juta sudah tidak lagi memadai pada zaman ini.

IRSMS ini, tambah Condro, merupakan program hasil kerjasama dengan Bank Dunia ini untuk mendapatkan informasi kejadian kecelakaan lalu lintas yang spesifik dan akurat dari seluruh Indonesia.

“Jumlah santunan pengobatan yang terlalu kecil membuat pasien menombok biaya,” ucap Budi saat ditemui di Jakarta, beberapa waktu lalu. Budi juga menambahkan, sebelum kerjasama COB dengan BPJS Kesehatan, tidak jarang pasien laka lantas yang menjalani rawat inap di RS swasta pindah ke RS pemerintah. Pasalnya biaya perawatan kasus laka lantas serius umumnya cukup besar. Dengan dipindah ke RS pemerintah, pasien berharap mendapatkan keringanan.

Data Korlantas Guna mempercepat proses pelayanan pada korban laka lantas, pada tanggal

8

“Kerja sama pemanfaatan data laka lantas bertujuan agar proses administrasi korban laka lantas yang ditanggung BPJS Kesehatan lebih cepat,” demikian penjelasan Dirut BPJS Kesehatan Fachmi Idris. Di samping itu, melalui kerjasama ini, keakuratan data korban laka lantas diharapkan akan semakin meningkat.

Untunglah Linda dan keluarganya sudah terdaftar menjadi peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Petugas RS kemudian menyarankan keluarga Linda untuk mengurus administrasi Coordination of Benefit atau COB antara BPJS Kesehatan dengan Jasa Raharja. Dengan prosedur ini, kelebihan biaya operasi yang tidak dapat ditanggung oleh Jasa Raharja dapat dialihkan menjadi tanggungan BPJS Kesehatan. Jasa Raharja dan BPJS Kesehatan memang telah menjalin kerjasama dalam bentuk COB untuk korban kecelakaan lalu lintas yang juga menjadi peserta BPJS Kesehatan.

24 Agustus 2015 lalu, BPJS Kesehatan telah bekerjasama (MoU) dengan Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri terkait pemanfaatan bersama data laka lantas secara online.

Lebih jauh dijelaskan, selain pemanfaatan data, ruang lingkup MoU yang baru saja diteken dengan Korlantas meliputi, pelaksanaan proyek percontohan dan pelaksanaan program penurunan fatalitas laka lantas bagi peserta BPJS Kesehatan. “Untuk proyek percontohan, untuk sementara ditetapkan di wilayah Jawa Timur,” tandas Condro.

Info BPJS Kesehatan

TESTIMONI


Kepala Puskesmas Sudiang : "BPJS Kesehatan Adalah Sebuah Anugerah" Muhammad Sofyan Kepala Puskesmas Sudiang Makassar

kapitasi yang diterima tiap bulannya mencapai Rp 123 juta. “Waktu masih eranya Askes, satu peserta kapitasinya Rp 2.000. Namun yang sampai ke kita hanya Rp 1.000 karena sisanya masuk ke kas daerah sebagai pendapatan asli daerah (PAD). Itu pun jasa mediknya hanya Rp 350 saja karena di Makassar ada Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur tentang jasa,” ungkap Muhammad Sofyan.

Adanya BPJS Kesehatan baginya adalah sebuah anugerah, karena peningkatan jasa mediknya sangat dirasakan oleh seluruh tenaga kesehatan di puskesmas. “Sejak era BPJS Kesehatan, satu peserta kapitasinya Rp 6.000. Yang didapatkan dokter di puskesmas tentu saja jadi meningkat," paparnya.

P

rogram Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan telah memberikan akses yang luas bagi masyarakat untuk mendapatkan layanan kesehatan. Tidak hanya dari sisi peserta, fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan juga merasakan manfaat yang besar dari program ini. Seperti yang dirasakan Kepala Puskesmas Sudiang Kota Makassar, Muhammad Sofyan. Sejak era BPJS Kesehatan berjalan, jasa medik yang diterima meningkat hingga tiga kali lipat setiap bulannya. Rata-rata kunjungan harian ke puskesmas juga meningkat menjadi 150-200 orang per hari. Puskesmas Sudiang saat ini memiliki tiga dokter umum dan dua dokter gigi. Di puskesmas ini tercatat ada sebanyak 20.500 peserta BPJS Kesehatan, sehingga total

Dari dana kapitasi yang diterima setiap bulan, Sofyan menjelaskan 60 persennya digunakan untuk jasa medik, 20 persen untuk operasional, sedangkan sisanya untuk pengadaan obat-obatan. Namun untuk obat-obatan, pengadaan ini ditangani langsung oleh Dinas Kesehatan Kota Makassar.

Layanan Homecare Services Salah satu layanan unggulan yang diberikan Puskesmas Sudiang Kota Makassar adalah “Homecare Services” atau layanan kesehatan 24 jam. Jadi meskipun puskesmas ini bukan termasuk puskesmas rawat inap,

apabila ada masyarakat yang membutuhkan layanan kesehatan, mereka bisa langsung menghubungi call center Puskesmas Sudiang. Nantinya akan ada petugas kesehatan yang datang ke rumah warga tersebut untuk memberikan pelayanan kesehatan. “Homecare Services ini sifatnya ada tiga, pertama Homecare Emergency atau pelayanan kesehatan yang harus segera diberikan kepada warga karena kondisinya yang darurat. Lalu ada Homecare Visit yang sifatnya tidak darurat dan tidak harus datang ke rumah warga. Petugas Kesehatan cukup memberikan konsultasi via telepon, atau kalau kondisinya tidak juga membaik bisa didatangi langsung ke rumahnya. Sedangkan yang terakhir adalah Homecare Follow Up untuk pasien-pasien yang perlu mendapatkan pengontrolan rutin pasca menjalani pengobatan di rumah sakit, misalnya pasca operasi,” terang Sofyan. Seperti puskesmas provider BPJS Kesehatan lainnya, Puskesmas Sudiang juga telah mengembangkan Program Pengelolaan Penyakit Kronis (Prolanis) untuk pasien Diabetes Melitus (PPDM) dan Hipertensi (PPHT). Kegiatan yang dikembangkan seperti senam diabetes dan penyuluhan kesehatan.

“Peserta program Prolanis ini ada sekitar 200-an orang. Setiap hari sabtu kita selalu melakukan kegiatan senam bersama, dan satu bulan sekali ada kegiatan penyuluhan tentang pola hidup sehat bagi penderita diabetes. Karena memang peserta Prolanis kita kebanyakan penderita diabetes,” kata Sofyan. Melalui kegiatan yang dijalankannya tersebut, Sofyan berharap agar pasien penyakit kronis yang ditangani di Puskesmas Sudiang dapat menerapkan gaya hidup yang lebih sehat, supaya penyakit yang dideritanya tidak semakin parah, dan mereka tetap bisa memiliki kualitas hidup yang baik.

Tidak Selalu Besar Pasak daripada Tiang Ichsan Hanafi Direktur Utama RS Hermina DaanMogot

K

endati telah lebih dari setahun berjalan, ternyata masih banyak rumah sakit (RS) swasta yang masih alergi untuk bergabung dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Di kalangan RS swasta, masih ada pameo bahwa melayani pasien program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bisa bermuara pada kerugian operasional RS. Pasalnya, pencairan dana klaim yang mereka terima dari BPJS Kesehatan, tidak setimpal dengan biaya layanan yang diberikan, alias ‘besar pasak daripada tiang’. Alasan utama mereka menolak adalah tarif yang diatur dalam Indonesia Case-Base Groups (Ina-CBGs) terlalu rendah. Rendahnya tarif membuat RS swasta khawatir mereka bakal tekor. Enggannya RS swasta untuk bergabung, tercermin dari rendahnya mereka yang telah bergabung. Hingga saat ini tercatat ada 1.592 RS yang menjadi mitra pemerintah dalam menerapkan kebijakan JKN. Dari jumlah tersebut, hanya 617 RS swasta yang tercatat bersedia menjadi mitra bagi pemerintah. Padahal total jumlah RS Swasta di seluruh negeri diperkirakan mencapai 1.436 unit. Lalu pertanyaan besarnya, benarkah RS swasta bakal rugi bila menjadi mitra BPJS Kesehatan? Jawaban dari pertanyaan itu memang tidak semudah menyelesaikan soal model pilihan benar atau salah yang masih berlaku di Sekolah Dasar (SD). Karena untung atau rugi bergabung dengan BPJS Kesehatan sejatinya tergantung dari kemampuan manajemen RS mengelola efiesiensi operasional. RS Hermina Daan Mogot, Jakarta, adalah salah satu contoh swasta yang justru bisa berkembang sejak menjadi mitra BPJS Kesehatan dalam memberikan layanan kepada

Info BPJS Kesehatan

pasien JKN.

“Pendapatan kami meningkat 30% setelah bergabung dengan BPJS Kesehatan,” ungkap Direktur Utama RS Hermina Daan Mogot Ichsan Hanafi, kepada majalah ini, di Jakarta, beberapa waktu lalu. Ichsan mengisahkan, institusi kesehatannya bergabung melayani JKN sejak awal Januari 2014 lalu. Jujur dia mengakui, awal bergabung suasananya memang agak semrawut. Maklum, selain sosialisasi masih kurang, sumber daya di RS-nya juga belum ideal.

“Terus terang awalnya kita tidak tahu strategi pengelolaan pasien BPJS. Istilah coding, costing dan clinical pathway, masih asing di telinga kami.” Namun, di awal-awal bulan saja terjadi masalah. Di bulanbulan selanjutnya RS yang berada di kawasan Jakarta Barat itu terus surplus secara neraca keuangan. RS yang tadinya terlihat sepi dari pasien, kata Ichsan, kini berubah menjadi ramai.

Gulung tikar Berkaca dari pengalamannya, Ichsan menghimbau agar RS swasta yang belum belum bekerjasama, sebaiknya segera bergabung. Pasalnya, mereka akan menyesal di masa datang.

Kini, rata-rata setiap hari, RS tersebut melayani 40 pasien BPJS Kesehatan yang rawat inap dan 210 pasien rawat jalan. Padahal dulu per hari rata-rata hanya belasan pasien yang berobat jalan.

Menurutnya, bila dikelola dengan benar, niscaya RS swasta dapat meraih keuntungan. Bahkan dalam beberapa bulan semenjak digulirkannya BPJS Kesehatan, tidak sedikit RS swasta yang melakukan pembangunan dan penambahan fasilitas.

Lebih jauh Ichsan ‘buka kartu’ bahwa pengelolaan yang efisien dan efektif menjadi kunci penting agar RS dapat meraup laba dari pelayanan program JKN.

"Ada RS swasta yang kini malah menambah lantai gedung. Ternyata dananya dari hasil mengelola kesehatan orangorang miskin dari program JKN," kata dia.

"Manajemen rumah sakit yang memperhatikan kendali mutu dan kendali biaya adalah salah satu kunci penting," kata Ichsan, yang kini juga menjabat sebagai ketua Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia (ARSSI) itu.

Dia menambahkan, meskipun dalam tahap awal implementasi BPJS menemukan banyak kendala, namun hingga saat ini tidak ada RS Swasta yang ‘gulung tikar’ karena keikutsertaannya dalam BPJS Kesehatan.

9

SEHAT SEHAT


CARA JAGA TULANG

Agar Tetap Sehat & Kuat

Tulang keropos atau masalah kelainan tulang lainnya sering dianggap sebagai penyakit yang wajar dialami para lansia. Namun bukan berarti kita tidak bisa mencegahnya, atau paling tidak menunda kemunculannya lebih lama. Karena sebetulnya penyakit yang muncul di usia lanjut tersebut berkaitan erat dengan gaya hidup kita di usia muda. Ingatlah bahwa menjadi tua dan sehat adalah sebuah pilihan yang bisa kita putuskan sejak masih muda.

T

ulang merupakan salah satu organ penting pembentuk rangka tubuh manusia. Karena fungsinya yang sangat vital tersebut, kesehatan tulang harus selalu dijaga, agar kita bisa tetap sehat dan aktif sampai usia senja. Kunci utama menjaga kesehatan tulang adalah dengan memenuhi kebutuhan kalsium, vitamin D serta nutrisi lainnya. Kalsium sendiri merupakan bagian utama dari struktur tulang, sedangkan vitamin D berfungsi untuk meningkatkan penyerapan kalsium dan pertumbuhan tulang. Pakar nutrisi dari Nutrifood Research Center, Astri Kurniati mengatakan, percepatan pertumbuhan dan pembentukan tulang sebetulnya terjadi sampai usia sekitar 30 tahun. Setelah itu, perlambatan formasi tulang dan resorpsi atau pemecahan tulang akan lebih dominan. Sehingga sebelum usia 30 tahun merupakan waktu terbaik untuk “menabung” massa tulang, yaitu dengan cara mencukupi kebutuhan kalsium. “Menabung kalsium sejak masih kecil untuk kesehatan tulang sangat penting agar di masa tua tulangnya tetap sehat, serta tidak mudah mengalami osteoporosis atau pengeroposan tulang,” ujar Astri Kurniati dalam acara talkshow kesehatan di Jakarta, belum lama ini. Dalam satu hari, anak usia 1 - 3 tahun membutuhkan sekitar 650 miligram (mg) kalsium, usia 4 - 9 tahun butuh 1.000 mg kalsium per hari, usia 10 - 18 tahun butuh 1.200 mg perhari, dan usia 19 tahun ke atas butuh 1.100 mg kalsium per hari. Dari semua jenis makanan dan minuman yang mengandung kalsium, susu merupakan sumber kalsium yang banyak direkomendasikan ahli gizi. Bahkan segelas susu atau sekitar 250 mililiter (ml) susu memiliki kandungan kalsium yang setara dengan satu buah semangka berukuran besar. Kalsium dalam segelas susu juga setara dengan ½ kilogram brokoli, ¼ kilogram bayam, dan 11 butir telur. Namun bila tidak terbiasa mengonsumsi susu, beberapa sayuran berdaun hijau juga bisa menjadi sumber kalsium, seperti bayam atau kol hijau. Pangan lainnya yang juga mengandung kalsium sekaligus vitamin D antara lain yogurt, ikan sarden, telur, salmon, sereal, tuna, dan jeruk.

Tetap Aktif Bergerak Selain memenuhi kebutuhan kalsium, gaya hidup aktif juga sangat dianjurkan untuk pembentukan tulang pada usia

10

anak-anak, menjaga kepadatan tulang saat dewasa, hingga menghindari terjadinya patah tulang saat dewasa. Paparan sinar matahari pagi yang mengandung vitamin D juga sangat penting untuk membantu penyerapan kalsium. Spesialis Kedokteran Olahraga dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Ade Jeanne D. L. Tobing mengatakan, salah satu latihan fisik yang dapat dilakukan untuk membentuk dan menjaga kesehatan tulang adalah olahraga dengan beban ringan (weight-bearing) dan olahraga berintensitas cepat (high impact). Selain itu, seseorang juga bisa melakukan aktivitas fisik dalam kegiatan sehari-hari, seperti jalan kaki dan menggunakan tangga saat naik atau turun lantai. "Tidak hanya menjaga kesehatan tulang, olahraga atau latihan fisik juga sangat dianjurkan untuk mencegah berbagai penyakit, di samping menjalankan pola makan gizi seimbang," ungkap Ade Jeanne.

dan seperti patah-patah. Setelah lahir, ciri lainnya adalah bagian mata yang berwarna putih biasanya akan terlihat biru. Namun Osteogenesis imperfecta lebih banyak dipengaruhi oleh faktor gen yang diturunkan kedua orang tuanya. 3. Osteoarthritis (OA)

Osteoarthritis (OA) atau kerusakan pada tulang rawan sendi yang menyebabkan rasa nyeri memang berkaitan erat dengan faktor usia. Karena semakin bertambahnya usia, bantalan tulang sendi secara perlahan akan semakin menipis. Namun menurut dokter spesialis orthopaedi dan

Masalah Tulang yang Harus Diwaspadai 1. Osteoporosis

Osteoporosis atau pengeroposan tulang terjadi karena hilangnya sejumlah massa tulang yang telah melewati ambang batas untuk terjadinya patah tulang. Walaupun struktur tulang itu masih normal, tetapi massa tulang yang mengisi jaringan tulang telah berkurang. Osteoporosis tidak memiliki gejala yang khas, sehingga sering disebut silent disease. Penderita osteoporosis umumnya tidak merasakan nyeri tulang saat zat tulangnya berkurang (osteopeni) ataupun saat sudah keropos. Rasa nyeri baru timbul saat tulang patah atau keropos. Patah tulang karena osteoporosis juga dapat timbul secara spontan atau oleh trauma ringan saja. 2. Osteogenesis imperfecta (OI).

Pada anak-anak, masalah tulang kropos juga bisa dijumpai. Penyakitnya dikenal dengan istilah Osteogenesis imperfecta (OI). Aman Bhakti Pulungan dari Divisi Endokrinologi Anak FKUI-RSCM Jakarta mengatakan, penyakit ini berisiko membuat tulang jadi mudah patah. Bahkan patahnya tulang tak memerlukan benturan atau trauma hebat. "Pada anak-anak yang mengalami Osteogenesis imperfecta, jatuh sedikit saja tulangnya bisa patah. Bahkan tidak sedikit yang patah tulang tanpa sebab yang jelas,” kata Aman. Osteogenesis imperfecta sebetulnya bisa dideteksi sejak masih dalam kandungan. Dari hasil pemeriksaan USG nantinya akan terlihat tulang janin yang tampak bengkok

traumatologi dari Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung, Rizal Chaidir, OA juga bisa muncul di usia lebih muda karena faktor obesitas atau kegemukan. "Pada orang-orang yang memiliki tubuh gemuk, tulang rawan sendi di lututnya akan dipaksa menahan beban tubuh yang terlalu berat. Pada akhirnya ini bisa menyebabkan kerusakan pada tulang rawan sendi yang menimbulkan rasa nyeri," ungkap Rizal. Selain itu, OA juga bisa muncul lebih dini karena riwayat trauma atau cedera di daerah persendian. Meski telah dioperasi, risiko terkena osteoarthritis menjadi besar karena permukaan sendi sudah tidak halus lagi, sehingga bisa terjadi gesekan antar tulang. Bila tidak ditangani, OA dapat menyebabkan gangguan fungsi sendi dan kecacatan sendi. Pada kondisi yang berat, bahkan sampai membutuhkan tindakan penggantian sendi.

Info BPJS Kesehatan

Kilas & Peristiwa


BPJS Kesehatan Bersama KORLANTAS Bersinergi dalam Pemanfaatan Data Online dan Penurunan Fatalitas Kecelakaan Lalu Lintas Jakarta (24/08/2015) : BPJS Kesehatan bersinergi dengan Korps Lalu Lintas POLRI (KORLANTAS) dan bersepakat untuk mengadakan kerja sama dalam rangka Pemanfaatan Data Online dan Penurunan Fatalitas Kecelakaan Lalu Lintas serta Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan. Penandatanganan Perjanjian Kerjasama ini dilakukan pada 24 Agustus 2015 di Hotel Bidakara dan dihadiri oleh Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris dan Kepala Korps Lalu Lintas RI. Maksud dari perjanjian kerjasama ini adalah pemanfaatan data online dan penurunan fatalitas kecelakaan lalu lintas serta peningkatan kualitas penyelenggaraan program jaminan kesehatan. Sedangkan tujuan dari perjanjian kerjasama ini adalah dalam rangka meningkatkan keakuratan data kecelakaan lalu lintas dan mempercepat proses administrasi pada kejadian kecelakaan lalu lintas khususnya bagi peserta BPJS Kesehatan. Adapun ruang lingkup perjanjian kerja sama ini meliputi pemanfaatan data kecelakaan lalu lintas online; pelaksanaan proyek percontohan (pilot project); Pelaksanaan program penurunan fatalitas kecelakaan lalu lintas bagi peserta Program Jaminan Kesehatan. “Untuk pelaksanaan program penurunan fatalitas kecelakaan lalu lintas bagi peserta Program Jaminan Kesehatan akan dilakukan bersama-sama antara BPJS Kesehatan dengan KORLANTAS. Program pencegahan dan pengurangan kecelakaan lalu lintas dilaksanakan untuk

meningkatkan keselamatan lalu lintas jalan di Indonesia, “ papar Fachmi. Program ini dilakukan melalui pendekatan secara promotif dan preventif. Pendekatan secara promotif dilakukan dengan mengedepankan pencegahan secara dini melalui optimalisasi kegiatan-kegiatan edukatif yang dilaksanakan melalui sosialisasi baik berupa seminar atau penyuluhan langsung kepada peserta BPJS Kesehatan. Sedangkan program pendekatan secara preventif dilakukan dalam bentuk pencegahan kecelakaan lalu lintas secara tidak langsung melalui Sosialisasi/kampanye berupa Spanduk, Banner, Media Cetak, Leaflet dan lain - lain tentang keselamatan berlalu lintas dalam rangka optimalisasi peran anggota satuan lalu lintas.

PENGELOLAAN KEUANGAN BPJS KESEHATAN DIKELOLA SESUAI PERUNDANGAN DAN TRANSPARAN

Jakarta (03/09/2015): Undang-undang No 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional menegaskan bahwa Sistem Jaminan Sosial Nasional diselenggarakan berdasarkan asas kemanusiaan, manfaat, dan keadilan sosial, yang bertujuan untuk memberikan jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup layak bagi setiap peserta dan/atau anggota keluarganya. Salah satu prinsip Sistem Jaminan Sosial Nasional, sebagaimana tercantum dalam Undang-undang No 40 Tahun 2004, adalah prinsip dana amanat. Pengelolaan Dana Jaminan Sosial, baik dalam bentuk dana operasional maupun dana investasi, diselenggarakan dengan mempertimbangkan aspek likuiditas, solvabilitas, kehati-hatian, keamanan dana dan hasil memadai. Pengelolaan dana dilaksanakan melalui suatu mekanisme yang merupakan kombinasi proses dan struktur, untuk menginformasikan, mengarahkan, mengelola, dan memantau kegiatan organisasi dalam rangka mencapai tata kelola organisasi yang baik, yang mana hasil pengelolaan dana tersebut dipergunakan seluruhnya untuk pengembangan program dan sebesar-besarnya

Info BPJS Kesehatan

kepentingan peserta. Pengelolaan Dana Jaminan Sosial (DJS) dan aset BPJS Kesehatan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Kesehatan (sebagai penjelasan UU Nomor 24 Tahun 2011). Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mencapai tata kelola organisasi yang baik, adalah menjalin kerja sama dengan mitra BPJS Kesehatan secara tepat dalam suatu kerangka kesepahaman untuk menerapkan prinsipprinsip tata kelola organisasi yang baik secara menyeluruh dan konsisten dalam setiap kegiatan keuangan dan investasi BPJS Kesehatan. Sehubungan dengan hal tersebut BPJS Kesehatan bersama mitra kerja melakukan penandatanganan Pakta Integritas yang dilakukan pada Kamis 3 September 2015, di Kantor Pusat BPJS Kesehatan. Penandatangan ini dilakukan oleh lebih dari 30 mitra kerja keuangan dan investasi BPJS Kesehatan, yang berasal dari perbankan, manajer investasi, broker dsb. Hubungan kerja sama yang telah terjalin, perlu dipererat dalam kesatuan langkah menuju tata kelola organisasi

yang baik antara BPJS Kesehatan dengan mitra BPJS Kesehatan khususnya mitra keuangan dan investasi, melalui Penandatanganan Pakta Integritas Dengan Mitra Kerja Sama Keuangan dan Investasi BPJS Kesehatan sebagai bentuk komitmen dalam mewujudkan sistem Tata Kelola Organisasi yang Baik. “BPJS Kesehatan dalam membuat transaksi bisnis dengan mitra keuangan dan investasi memiliki filosofi Independent atau tidak dibawah tekanan maupun pengaruh dari pihak lain, berdasarkan prinsip kehati-hatian (duty of care and of loyalty), tidak mengandung potensi benturan kepentingan (conflict of interest rule), dan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (duty abiding the laws),” papar Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris dalam sambutan. Melalui kegiatan ini, diharapkan semua Mitra Keuangan dan Investasi BPJS Kesehatan dapat menjalin kemitraan melalui hubungan dan komunikasi yang lebih baik dan makin berkualitas dalam kerangka prinsip tata kelola organisasi yang baik untuk mewujudkan tata kerja dan etika bisnis yang bersih dan berintegritas dalam rangka merealisasikan impian dan cita-cita luhur memberikan perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasarnya yang layak.

11

INFOBPJS Media Internal Resmi BPJS Kesehatan

Recommend Documents