INFOBPJS Media Internal Resmi BPJS Kesehatan

INFOBPJS Edisi XVIII Tahun 2015

Media Internal Resmi BPJS Kesehatan

Kesehatan

Peluncuran KIS untuk Buruh

Proteksi Kesehatan Pekerja dari Kebun Karet Testimoni : Ria Irawan

“Negara Hadir Ketika Saya Sakit”

Benefit : BPJS Kesehatan Menjamin Deteksi Dini Kanker Serviks Pelanggan : Prodesur Mendapatkan Pelayanan IVA dan Pap Smear

“

Pengarah

Fachmi Idris

KEJADIAN YANG BERMAKNA

Penanggung Jawab

Purnawarman Basundoro Pimpinan Umum

Ikhsan

Pimpinan Redaksi

Irfan Humaidi Sekretaris

Rini Rachmitasari Sekretariat

Ni Kadek M. Devi Eko Yulianto Paramitha Suciani Redaktur

Diah Ismawardani Elsa Novelia Ari Dwi Aryani Asyraf Mursalina Budi Setiawan Dwi Surini Tati Haryati Denawati Angga Firdauzie Juliana Ramdhani Distribusi dan Percetakan

Basuki Anton Tri Wibowo Ahmad Tasyirifan Ezza Fauziah Aulatun Nisa Ranggi Larrisa Buletin diterbitkan oleh: BPJS Kesehatan Jln. Letjen Suprapto PO BOX 1391/JKT Jakarta Pusat Tlp. (021) 4246063, Fax. (021) 4212940 Redaksi menerima tulisan artikel/opini berkaitan dengan tema seputar Askes maupun tema-tema kesehatan lainnya yang relevan dengan pembaca yang ada di Indonesia. Panjang tulisan maksimal 7.000 karakter (termasuk spasi), dikirimkan via email ke alamat: redaksi. [email protected] dilengkapi identitas lengkap dan foto penulis

SURAT PEMBACA

email : [email protected]

Fax : (021) 4212940

PENDAFTARAN JANIN BAYI Yth. Redaksi Assalamualaikum wr wb, Maaf sebelumnya bapak/ibu, saya mau nanya ttg persyaratan pendaftaran janin bayi,kira2 apa saja ya persyaartannya? Terima kasih Wassalamu'alaikum wr wb [email protected] Jawab : Yth. Bapak/Ibu Kaji Sahari di tempat Pertama kami ucapkan terima kasih atas perhatian Bapak/ Ibu kepada BPJS Kesehatan. Menjawab pertanyaan Bapak/ Ibu terkait persyaratan pendaftaran calon bayi, syarat yang diperlukan sama dengan pendaftaran peserta pada umumnya, yaitu fotocopy KTP orang tua, fotocopy KK, dan fotocopy buku tabungan BNI/BRI/Bank Mandiri. Adapun persyaratan tambahan yang diperlukan adalah surat keterangan dari dokter yang menyatakan bahwa sudah ada detak jantung calon bayi yang akan didaftarkan. Untuk pendaftarannya dapat dilakukan di Kantor Cabang BPJS Kesehatan terdekat. Sebagai informasi tambahan, pada saat melakukan pendaftaran calon bayi dalam kandungan, diharapkan seluruh anggota keluarga yang tercantum dalam KK juga turut didaftarkan sebagai peserta BPJS Kesehatan. Redaksi

INFO BPJS

Kesehatan EDISI XVIII TAHUN 2015

“

Redaksi

CEO Message

PERISTIWA runtuhnya World Trade Center di New York pada 11 September 2001 menyisakan banyak cerita yang tak terlupakan. Ribuan nyawa melayang, dan ratusan lainnya terluka dan mengalami trauma mendalam. Cerita ini tidak hanya menakutkan bagi keluarga korban dan pelaku sejarah namun juga bagi seluruh penduduk dunia yang tak pernah mengira bahwa gedung kebanggaan kota New York yang memiliki 1.24 juta m² ruang perkantoran atau hampir empat persen dari keseluruhan luas ruang perkantoran yang tersedia di Manhattan dan merupakan gedung tertinggi di dunia sepanjang tahun 1972 dan 1973 ini dapat luluh lantak begitu saja Duka dan bahagia tak dapat diduga. Di balik kisah hidup, selalu ada kebetulan yang menyakitkan atau bahkan kejutan yang membahagiakan. Demikian pula halnya dengan kejadian di hari naas itu, sejumlah kebetulan yang menyelamatkan hadir sebagai bumbu peristiwa yang mengerikan: 1) Seorang wanita terlambat datang karena alarm jamnya tidak berbunyi tepat waktu. 2) Seorang karyawan terlambat karena terjebak di NJ Turnpike saat terjadi kecelakaan lalu lintas. 3) Seorang karyawan ketinggalan bus. 4) Seorang karyawan menumpahkan makanan di bajunya sehingga perlu waktu untuk berganti pakaian. 5) Seorang karyawan mobilnya tidak bisa dihidupkan. 6) Seorang karyawan masuk ke dalam rumah kembali untuk menerima telpon yang berdering. 7) Seorang karyawan mempunyai anak yang bermalas-malasan sehingga tidak bisa siap tepat waktu untuk berangkat bersama-sama. 8) Seorang karyawan tidak memperoleh taxi. 9) Ada seorang lagi karena memakai sepatu baru sebelum sampai di kantor (WTC) sepatu itu menyebabkan luka ditumit, lalu dia membeli plester di saat gedung WTC dihantam pesawat. Pada kehidupan normal, kejadian-kejadian tersebut di atas pasti sangat menjengkelkan. Tak dapat dihindari, kata-kata keluhan dan ungkapan kekesalan segera terlontar apabila kita mengalami hal-hal kecil yang tidak diharapkan. Pun demikian juga halnya dalam kehidupan sehari-hari di dalam pekerjaan. Teman, atasan atau bawahan tak jarang membuat rasa kesal, mengecewakan, frustasi atau bahkan menguras habis kesabaran. Namun apakah semua kejadian negatif itu merugikan? Jawabnya belum tentu. Jika karyawan di atas alarmnya hidup tepat waktu, jika saja mereka tidak tertinggal bus atau taxi, dan jika ia mengabaikan telepon yang masuk di saat yang paling tidak tepat di pagi itu, pasti suratan nasib sudah berkata lain. Hal seperti ini lah yang seringkali tidak disadari. Dalam kehidupan pekerjaan, dimana waktu lebih banyak dihabiskan untuk berinteraksi di perusahaan daripada kesempatan untuk berkumpul dengan keluarga, sahabat dan handai taulan, nyatanya tak mesti membuat kita mampu memaklumi berbagai kejadian negatif yang melibatkan perilaku sejawat dan rekan. Bukannya persaudaraan dan ikatan bathin yang lebih kental, justru ego “katak” yang dikedepankan. Selain jilat ke atas, sikut ke samping dan injak ke bawah, katak pun akan melompat ke pijakan lain jika ada kesempatan. Semua tindakan didasari kepentingan, karena bagi katak tidak ada persahabatan sejati kecuali kepentingan yang abadi.

SALAM REDAKSI PRESIDEN TURUN TANGAN Pembaca setia Info BPJS Kesehatan, Keberhasilan implementasi jaminan sosial di bidang kesehatan yang dikelola BPJS Kesehatan membutuhkan kerjasama dari semua pihak termasuk di dalamnya Presiden sebagai pemangku tertinggi Pemerintahan. Ini merupakan wujud tanggungjawab negara terhadap kesehatan masyarakat, melalui Sistem Jaminan Sosial Nasional di bidang kesehatan. Secara khusus Info BPJS Kesehatan edisi 18 ini akan mengupas lebih mendalam bagaimana Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo, menaruh perhatian langsung terhadap implementasi jaminan sosial bidang kesehatan melalui Kartu Indonesia Sehat. Secara langsung mendistribusikan kartu untuk segmen nonPBI yang akan lebih dalam dibahas dalam rubrik FOKUS dan akan diperdalam dalam rubrik BINCANG yang akan menghadirkan Menteri BUMN RI Rini Soemarno. Dalam rubrik Bincang ini akan digali bagaimana komitmen BUMN dalam turut serta mensukseskan implementasi jaminan sosial bidang kesehatan melalui Kartu Indonesia Sehat. Dalam rubrik Benefit dan Pelanggan Info BPJS Kesehatan akan membahas bagaimana peserta BPJS kesehatan dalam mendapatkan manfaat tentang Deteksi Dini Kanker Serviks, yang pada 21 April 2015 lalu Ibu Negara Iriana Joko Widodo bersama OASE me-launching Gerakan Nasional Pencegahan dan Deteksi Dini Kanker pada Perempuan Indonesia. Seiring dengan penerbitan Info BPJS Kesehatan, kami mengucapkan terima kasih atas berbagai dukungan dan tanggapan atas terbitnya media ini. Semoga kehadiran media ini dapat menjadi jembatan informasi yang efektif bagi BPJS Kesehatan dan stakeholder-stakeholder-nya. Selamat beraktivitas. Redaksi

DAFTAR ISI Bincang - Menteri Negara BUMN RI Rini Soemarno, Akhir Tahun Semua BUMN Masuk BPJS Kesehatan

6

Fokus - Peluncuran KIS untuk Buruh, Proteksi Kesehatan Pekerja dari Kebun Karet

3

Fokus - Tertib Membayar Iuran Jaminan Pelayanan Kesehatan Akan Lancar

5

Benefit - BPJS Kesehatan Menjamin Deteksi Dini Kanker Serviks

7

Pelanggan - Prosedur Mendapatkan Layanan IVA dan Pap Smear

8

Testimoni - Ria Irawan Negara Hadir Ketika Saya Sakit

9

Bayangkan jika anggota organisasi atau perusahaan sedapat mungkin menjauhi sikap katak dan saling memahami dalam koridor kerjasama tim yang saling menguatkan. Tim paling solid akan mudah memenuhi tujuan, mendapatkan alternatif terbaik, memaksimalkan keuntungan, dan mampu melakukan efisiensi waktu serta biaya secara signifikan. Menurut spesialis terkenal Jon Katzenbach, kerja sama tim dapat dianggap sebagai "sejumlah kecil orang dengan keterampilan yang saling melengkapi dan berkomitmen untuk arah, tujuan dan tanggung jawab bersama." Kepercayaan dan saling ketergantungan antara rekan kerja akan menjamin keberhasilan, menyamakan persepsi, dan menguatkan keyakinan untuk berkembang secara bersama-sama, saling berbagi pengetahuan, keterampilan, kemampuan, teknik pengambilan keputusan serta secara keseluruhan meningkatkan kualitas manusia dari seluruh anggota tim yang ada.Dalam tim, emosi pribadi tidak liar berdiri sendiri. Ada batasan toleransi yang terbina, dan ada keinginan untuk saling memberikan kebahagiaan antara sesama. Permasalahan besar disederhanakan dan persoalan kecil dihilangkan. Ada pandangan win-win, ada sikap tepo seliro, ada perasaan simpati-empati, dan yang terpenting ada keinginan unuk menjadikan hal kecil - bisa jadi berupa kejadian negatif, sebagai bagian hidup yang bermakna. Kisah lain tentang kejadian negatif yang bermakna terjadi di IBM. Tom Watson, pendiri IBM, tahu persis nilai sebuah kesalahan. Suatu saat, seorang pegawai membuat kesalahan besar yang merugikan IBM senilai jutaan dollar. Sang pegawai yang dipanggil ke kantor Watson, berkata “Anda pasti menghendaki saya mengundurkan diri”, ujarnya. Tetapi Tom Watson justru menjawab, “Anda pasti bercanda. Saya baru saja menghabiskan 10 juta dollar untuk mendidik Anda…” kesalahan yang Anda perbuat justru menjadi formula khusus untuk kita bisa menemukan sesuatu yang baru, lebih canggih dan lebih hebat.” Itulah IBM, cara berfikir unusual yang sangat bertentangan dengan pemahaman kuno tentang makna penerimaan kesalahan. Bukannya menolak dan memaki, Watson justru berterimakasih atas kesalahan fatal yang dilakukan bawahannya. Kiranya inilah yang patut kita pelajari, dari berbagai peristiwa seputar WTC tadi atau pun kejadian fatal di IBM, sesungguhnya keuntungan yang dapat diambil dari kerugian yang terjadi adalah sangat bergantung pada kemampuan kita melakukan pembedaan sudut pandang. Segala sesuatu nyatanya bisa menjadi positif jika kita terima sebagai satu pembelajaran atas berbagai kejadian bermakna. Sebagaimana pepatah mengatakan, “hanya engkau yang dapat mengubah sudut pandangmu, karena dengan perubahan itu kejadian terburuk menjadi yang terbaik. Dan jika kejadian itu terbaik, biarkan pandangan terburuk meninggalkanmu karena tanpa kehadirannya terkadang kita baru menyadari betapa indah hidup ini tanpa pikiran buruk did alamnya.”

Fachmi Idris Direktur Utama

Sehat & Gaya Hidup Kenali & Waspadai Kanker Serviks Sebelum Terlambat Opini - Naik Kelas Rawat Inap: Keinginan Sendiri atau Terpaksa? (Bagian 1)

10 11

FOKUS

EDISI 18 TAHUN 2015

Peluncuran KIS untuk Buruh

Proteksi Kesehatan Pekerja dari Kebun Karet

“

“

Negara memberikan perhatian yang besar atas proses distribusi KIS juga menekankan pentingnya segmen di luar Kelompok Penerima Bantuan Iuran yang jumlahnya cukup besar, diantaranya kalangan buruh

H

ujan lumayan lebat turun membahasahi tanah di perkebunan karet milik PT Perkebunan Nusantara (PTPN) III. Curahan air dari langit itu perlahan membuat tanah merah di lahan yang terletak di Desa Sei Karang, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara itu, menjadi berlumpur. Sementara itu, hembusan angin yang menyelinap lewat celah-celah pohon karet membuat hadirin yang hadir pada acara peluncuran Kartu Indonesia Sehat (KIS) untuk kalangan pekerja itu, segera mengancingkan jaketnya rapat-rapat. Namun, kendati kondisi cuaca kurang baik, Mifta, istri penderes getah karet tetap tidak mau beranjak dari lokasi tersebut. Wanita berusia 24 tahun itu bertahan lantaran ingin melihat dan berkomunikasi langsung dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Biarlah dandanan luntur, baju basah, yang penting jumpa pak Presiden," ujar wanita berambut panjang ini. Antusiasme serupa untuk bertemu presiden dan mendapatkan kartu juga terjadi pada Nurasiah. Buruh yang bekerja di perkebunan tersebut nampak sibuk mencari-cari pinjaman payung. Maklum, pada perhelatan tersebut, wanita 31 tahun itu datang dengan menggendong bayinya. Kesabaran Mifta, Nurasiah dan hadirin lainya untuk sabar menunggu akhirnya terbayar. Usai menunggu

berjam-jam, akhirnya Presiden RI Jokowi yang ditunggu-tunggu warga, tiba di lokasi dialog. Spontan, ratusan warga yang berkumpul pada acara yang digelar pada Sabtu (18/4) itu tidak menyia-nyiakan kesempatan itu untuk berfoto-foto dengan Kepala Negara. Tingginya animo warga, khususnya kaum buruh untuk bertemu dengan Presiden RI dan menerima KIS memang suatu yang wajar. Pasalnya, sudah lama warga menanti kehadiran negara untuk menjamin layanan kesehatan mereka. Peluncuran KIS yang dilakukan sendiri oleh Kepala Negara, bisa menjadi jawaban atas asa mereka, khususnya untuk para pekerja. Program KIS sendiri yang pada awalnya hanya untuk peserta PBI atau (Penerima Bantua Iuran) yang diberikan pada masyarakat sangat miskin, miskin dan rentan, yang iur premi bulanan dibayari pemerintah diperluas cakupannya kepada peserta non PBI diantaranya kalangan buruh dengan pembayar utama iuran adalah pemberi kerja tempat buruh bekerja. Untuk tahun ini, KIS yang diberikan bagi PBI akan diberikan pada 88,2 juta orang, yang terdiri dari 86,4 juta kelompok Penerima Bantuan Iuran (PBI), 340 ribu penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS), dan 500 ribu buffer atau sasaran yang sebelumnya belum terdata. Pada kesempatan itu, Kepala Negara menjelaskan bahwa, program KIS sejatinya merupakan perluasan manfaat secara kualitas dan kuantitas bagi masyarakat prasejahtera

Info BPJS Kesehatan

untuk mendapatkan layanan kesehatan, mulai dari preventif (pencegahan) hingga kuratif (pengobatan). Pada tahun 2015 ini program KIS dikembangkan lebih luas lagi tidak hanya bagi masyarakat miskin dalam kelompok PBI akan tetapi untuk seluruh penduduk Indonesia dalam kategori non PBI, sehingga setiap penduduk memiliki identitas KIS. Hal ini merupakan upaya pemerintah untuk menghilangkan diskriminasi dalam pemberian pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Program KIS yang mulai diluncurkan pada November 2014 lalu, merupakan salah satu unggulan dalam Nawacita pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla, yang salah satu butirnya menyebutkan soal peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan. Dalam pidatonya singkatnya, Kepala Negara mengatakan, para buruh yang bekerja di perkebunan wajib memiliki KIS untuk proteksi sosial melalui jaminan kesehatan itu. Presiden menambahkan, negara memberikan perhatian yang besar atas proses distribusi KIS juga menekankan pentingnya segmen di luar Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang jumlahnya cukup besar, diantaranya kalangan buruh. Untuk itu, Presiden Jokowi memberikan perhatian khusus bagi kelompok non PBI yang rentah untuk jatuh miskin karena sakit disebabkan risiko finansial bebab biaya pelayanan kesehatan yang harus ditanggung buruh pada saat jatuh sakit. Perlunya negara memberikan perlindungan kesehatan pada para buruh, lantaran sebagian besar masih termasuk golongan yang kurang mampu, hal ini tentu saja dengan peran serta dari pemberi kerja dalam menjamin kesehatan buruhnya melalui iuran jaminan kesehatan kepada BPJS Kesehatan. KIS bagi peserta PBI yang terintegrasi bersama Program Keluarga Sejahtera dan Program Indonesia Pintar, setelah penyerahan perdana oleh Presiden

3

FOKUS Jokowi pada tanggal 3 November 2014 telah didistribusikan sebanyak 4.426.010 kartu kepada peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan di 18 Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia. Sesuai Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2014, BPJS Kesehatan bersama Kementerian Sosial dan Kementerian Kesehatan, melan­jutkan penerbitan dan pendistribusian 81.973.990 KIS sebagai identitas bagi penerima program jaminan kesehatan untuk peserta PBI.

Program Unggulan Pada kesempatan serupa, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani mengatakan, pemerintah menyiapkan tambahan dua juta lebih Kartu Indonesia Sehat (KIS) bagi PBIsehingga jumlahnya menjadi sebanyak 88,2 juta dari rencana semula 86 juta kartu.

“Kita akan menerbitkan sebanyak 88 juta lebih KIS bagi PBI dari rencana sebanyak 86 jutaan kartu. Ini lebih banyak sekitar dua juta kartu yang akan digunakan sebagai penyangga bagi masyarakat," ujar Puan. Menurut Puan, penyangga (buffer) ini diperlukan karena tidak semua keluarga terutama keluarga yang selama ini terpinggirkan bisa terdata. Keluarga yang terpinggirkan ini terutama adalah mereka yang tuna wisma. Pembagian kartu yang dilakukan di areal perkebunan PTPN III ini, menurut Puan, secara simbolis menandai pembagian kartu untuk para pekerja BUMN yang merupakan simbol perluasan cakupan KIS pada peserta non PBI. Diharapkan pembagian kartu tahap kedua akan dilakukan pada akhir April. "Kita akan luncurkan sekaligus tiga kartu, yaitu Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar dan Kartu Keluarga Sejahtera di sembilan provinsi dan 12 kabupaten/kota. Insya Allah akan diberikan 88 juta Kartu Indonesia Sehatbagi PBI, 20 juta Kartu Indonesia Pintar dan 17 juta Kartu Keluarga Sejahtera” kata tokoh PDIP ini. Sementara itu, Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris mengungkapkan, sejak diluncurkan tanggal 3 November 2014, KIS merupakan salah satu program unggulan dalam pemerintahan Jokowi. KIS ini adalah tanda kepesertaan jaminan kesehatan nasional (JKN) untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang komprehensif pada fasilitas kesehatan, bagi seluruh segmen peserta di BPJS Kesehatan. Mekanisme yang diterapkan dalam KIS adalah sistem rujukan berjenjang dan atas indikasi medis. KIS diberikan kepada seluruh peserta jaminan kesehatan, termasuk PBI.

EDISI18 18TAHUN TAHUN2015 2015 EDISI

“Para buruh kebun sangat senang menerima KIS dan menyambut gembira kehadiran Presiden Jokowi,” ujar Fachmi. Peran BUMN Pada kesempatan terpisah, Direktur Hukum, Komunikasi dan Hubungan Antar-Lembaga BPJS Kesehatan, Purnawarman Basundoro menjelaskan, pembagian kartu pada buruh yang bekerja di lingkungan BUMN merupakan bentuk sosialisasi agar badan usaha (BU) yang lain selekasnya mendaftarkan pekerja mereka menjadi peserta BPJS Kesehatan. "KIS itu kan program wajib pemerintah. Tapi sampai saat ini banyak yang belum terakomodasi, makanya kami akan blusukan ke pekerja," ujar Purnawarman. Lebih jauh dikatakan, dipilihnya PT PTPN III sebagai awal sosialisasi program KIS dan JKN di kalangan pekerja penerima upah (PPU) tentu bukan tanpa alasan. Pasalnya, BUMN diharapkan bisa menjadi motor dalam pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di kalangan Badan Usaha. Hal itu sesuai dengan komitmen 140 direktur utama BUMN yang berjanji pada mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada 2013 lalu. Dihadapan SBY, pada saat itu mereka berjanji akan mendukung program JKN yang dikelola oleh BPJS Kesehatan. Pada kesempatan itu, Purnawarman menyatakan, jumlah pekerja formal (PPU) yang terdaftar menjadi peserta BPJS Kesehatan per 3 April ini baru mencapai 28,8 juta pekerja. Kebanyakan mereka berasal dari mantan peserta Askes sosial (11,8 juta), TNI (1,5 juta), Polri (1,1 juta), pegawai BUMN (460 ribu), BUMD (86 ribu), pegawai swasta (5,7 juta) dan pegawai eks Jamsostek (8 juta). Jumlah pekerja yang telah terdaftar itu, menurut beliau, masih tergolong minim. Pasalnya, untuk tahun ini ditargetkan 44 juta pekerja formal sudah terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan. “Kita menghimbau kepada badan usaha agar segera mendaftarkan pegawainya ke BPJS Kesehatan. Sebabnya pendaftaran itu sifatnya wajib,” ujar Purnawarman. Kurangnya jumlah pekerja formal yang mendaftar, memang disebabkan masih sedikitnya BU, BUMN, dan BUMD yang mendaftarkan pegawainya untuk menjadi peserta BPJS Kesehatan. Purnawarwan mencontohkan, pada wilayah Jabodetabek, untuk tahun ini BPJS Kesehatan menargetkan 49.112 BU dan BUMN meregistrasikan karyawannya ke BPJS Kesehatan. Namun, per 3 April, baru 30.828 yang mendaftar. Artinya, masih terdapat 29.454 BU dan BUMN yang belum meregistrasikan pegawainya.

Rendahnya BU dan BUMN yang meregistrasikan karyawannya. Untuk tahun ini, bagi wilayah Jabodetabek, ditargetkan 11,5 juta pegawai menjadi anggota BPJS Kesehatan. Namun, per 3 April, yang masuk baru 2,6 juta atau baru mencapai 23,24%. Selain itu, hingga akhir Maret 2015, baru 114 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dari total 140 BUMN yang telah mendaftarkan pegawainya. Rendahnya BUMN yang mendaftar disebabkan mereka masih terikat dengan perusahaan asuransi komersial dan khawatir manfaat jaminan kesehatan yang selama ini diberikan kepada karyawan akan menurun. Sedangkan alasan BU swasta belum mendaftarkan kebanyakan karena mereka keberatan harus membayar iur premi sebanyak 4% per bulan bagi karyawannya.

Ada Sanksi Purnawarwan mengingatkan bahwa, sesuai Perpres 111 tahun 2013 pasal 6 ayat 3, BUMN, dan BU besar dan menengah wajib melakukan pendaftaran ke BPJS Kesehatan paling lambat 1 Januari. Selain itu, PP No 86 thaun 2013 pasal 3 ayat 1 menyatakan perusahaan harus memberikan data pekerjanya ke BPJS secara lengkap dan benar. Pemerintah memang memberikan kelonggaran aktivasi kepesertaan dari awalnya paling lambat 1 Januari menjadi 30 Juni tahun ini. Lewat batas ahir tersebut, sesuai PP 86/2014, dapat dikenakan sanksi. Jenis sanksi bertahap, mulai dari pemberian surat teguran dan denda yang diberikan oleh BPJS Kesehatan, sampai sanksi administratif, seperti tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu, seperti, tidak boleh ikut tender, mendapatkan Izin Membangun Bangunan (IMB) dan sebagainya. Saat ini, lanjut Purnawarman, pihaknya telah menjalin komunikasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah daerah (Pemda) terkait teknis pemberian sanksi administratif tersebut. “Kita sudah menjalin kerja sama dengan sejumlah pemda terkait pemberian sanksi itu. Salah satu yang telah bersedia adalah Pemda Lampung,” ujar Purnawarman.

4

Info BPJS Kesehatan

FOKUS

EDISI 18 TAHUN 2015

Tertib Membayar Iuran, Jaminan Pelayanan Kesehatan Akan Lancar Untuk memastikan peserta mendapatkan manfaat jaminan pelayanan kesehatan, setiap peserta mandiri maupun pemberi kerja yang karyawannya didaftarkan sebagai peserta BPJS Kesehatan memiliki kewajiban untuk membayar iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) secara teratur paling lambat tanggal 10 setiap bulannya.

H

dari Pegawai Negeri Sipil, anggota TNI, anggota Polri, pejabat negara, dan pegawai pemerintah non pegawai negeri, jumlah iuran yang harus dibayarkan sebesar 5% (lima persen) dari gaji atau upah per bulan dengan ketentuan: 3% (tiga persen) dibayar oleh pemberi kerja dan 2% (dua persen) dibayar oleh peserta.

al ini sangat penting, karena pembayaran iuran yang lancar dan tepat akan menjamin tersedianya dana yang cukup untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada peserta dan menciptakan subsidi silang antara peserta kaya dan miskin, peserta tua dan muda, peserta sehat dan sakit, serta peserta berisiko tinggi dan rendah terhadap penyakit. Untuk setiap pelanggaran atas ketentuan tersebut, maka sanksi tegas telah menanti, termasuk penghentian jaminan pelayanan kesehatan.

Kemudian bagi peserta PPU yang bekerja di BUMN, BUMD dan Swasta, mulai 1 Juli 2015 iuran yang harus dibayarkan sebesar 5% (lima persen) dari gaji atau upah per bulan dengan ketentuan 4% (empat persen) dibayar oleh Pemberi Kerja dan 1% (satu persen) dibayar oleh peserta.

Bila sudah terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan, seluruh peserta memiliki hak yang sama untuk mendapatkan manfaat jaminan kesehatan yang bersifat pelayanan kesehatan perorangan. Pelayanan tersebut mencakup pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan juga rehabilitatif termasuk pelayanan obat dan bahan medis pakai, sesuai kebutuhan medis yang diperlukan.

Iuran untuk keluarga tambahan PPU yang terdiri dari anak ke 4 dan seterusnya, ayah, ibu dan mertua, besaran iuran sebesar 1% (satu persen) dari dari gaji atau upah per orang per bulan yang dibayar oleh PPU.

Manfaat medis yang didapatkan peserta BPJS Kesehatan ini tidak terikat dengan besaran iuran yang dibayarkan. Tidak hanya manfaat medis, tetapi juga manfaat non medis yang meliputi manfaat akomodasi dan ambulan.

Jaminan Bisa Dihentikan

dan dibayarkan bersamaan dengan total iuran yang tertunggak. Apabila peserta perorangan (Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja) tidak membayar iuran lebih dari 6 (enam) bulan, jaminan pelayanan kesehatan akan dihentikan. Namun jaminan pelayanan kesehatan bisa kembali didapatkan apabila iuran beserta dendanya telah dibayarkan.

Seperti yang tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan yang dirubah melalui Perpres Nomor 111 Tahun 2013, maka setiap keterlambatan pembayaran iuran untuk peserta perorangan (Pekerja Bukan penerima Upah dan Bukan Pekerja) akan dikenakan denda administratif sebesar 2% (dua persen) per bulan dari total iuran yang tertunggak paling banyak untuk waktu enam bulan, dan dibayarkan bersamaan dengan total iuran yang tertunggak.

Besaran Iuran

Sedangkan keterlambatan pembayaran iuran)oleh pemberi kerja akan dikenakan denda keterlambatan sebesar 2% (dua persen) per bulan dari total iuran yang tertunggak, paling banyak untuk waktu tiga bulan,

Bagi peserta Penerima Bantun Iuran (PBI), iuran setiap bulannya akan dibayarkan langsung oleh Pemerintah. Sementara bagi peserta Pekerja Penerima Upah (PPU) yang bekerja pada Lembaga Pemerintahan yang terdiri

Sedangkan bagi pegawai perusahaan (Pekerja Penerima Upah), Jaminan pelayanan kesehatan akan dihentikan apabila tidak membayar iuran lebih dari 3 (tiga) bulan. Pelayanan juga akan kembali didapatkan apabila iuran beserta dendanya telah dibayarkan.

Sedangkan bagi kerabat lain dari pekerja penerima upah (seperti saudara kandung/ ipar, asisten rumah tangga, dan lain-lain), peserta pekerja bukan penerima upah, serta peserta bukan pekerja, iurannya adalah sebesar Rp.25.500 (dua puluh lima ribu lima ratus rupiah) per orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas III, Rp.42.500 (empat puluh dua ribu lima ratus rupiah) per orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas II, Rp.59.500 (lima puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) per orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas I.

Prosedur Pembayaran Pembayaran iuran peserta saat ini dapat dilayani pada bank yang telah bekerjasama dengan BPJS Kesehatan, yaitu Bank Mandiri, Bank BNI, serta Bank BRI. Pembayaran dapat dilakukan melalui beberapa cara, antara lain melalui teller bank, melalui internet banking, melalui autodebet dan mesingesekkartu (Electronic Data Captured - EDC)di Kantor Cabang, atau melalui AnjunganTunaiMandiri (ATM).

Bila ingin melakukan pembayaran iuran peserta melalui ATM, berikut ini tahapan-tahapannya :

BANK MANDIRI : ∙ Setelah memasukkan pin ATM, pilih menu bayar / beli, lalu lainnya. ∙ Pilih menu BPJS, lalu pilih BPJS Kesehatan. ∙ Pilih Individu / Badan Usaha, lalu masukkan nomor virtual account (VA). ∙ Masukkan jumlah bulan bayar, lalu pilih “YA”. ∙ Muncul menu konfirmasi pembayaran, jika telah sesuai pilih “YA”. ∙ Simpan bukti transaksi.

Info BPJS Kesehatan

BANK BRI :

BANK BNI :

∙ Setelah memasukkan pin ATM, pilih menu lainnya. ∙ Pilih menu pembayaran. ∙ Pilih menu berikutnya. ∙ Pilih menu JKN/BPJS Kesehatan. ∙ Masukkan nomor virtual account (VA). ∙ Akan muncul menu konfirmasi pembayaran. ∙ Pilih sumber pembayaran : Giro, Tabungan. ∙ Tekan selesai jika transaksi telah berhasil. ∙ Simpan bukti transaksi.



∙ Setelah memasukkan pin ATM, pilih lainnya, lalu pilih menu pembayaran. ∙ Pilih menu BPJS Kesehatan. ∙ Masukkan nomor virtual account (VA). ∙ Setelah muncul menu konfirmasi jumlah pembayaran pada ATM, masukkan nominal pembayaran. ∙ Setelah selesai, simpan bukti pembayaran.

24 JAM 5

BINCANG

EDISI18 18TAHUN TAHUN2015 2015 EDISI

Akhir Tahun Semua BUMN Masuk BPJS Kesehatan Rini Soemarno Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara RI

N

amun, harapan pemerintah yang menginginkan agar BUMN dapat menjadi motor bagi terserapnya sebanyak mungkin kelompok pekerja penerima upah (PPU) menjadi peserta BPJS Kesehatan, tampaknya masih membutuhkan waktu lebih panjang. Pasalnya, berdasarkan data per Maret 2015 lalu, dari total 140 BUMN yang ada, baru 114 diantaranya yang sudah mendaftarkan pegawainya menjadi peserta BPJS Kesehatan.

Pemerintah sadar betul bahwa Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dapat menjadi contoh bagi badan usaha (BU) lain, termasuk BUMD, untuk mendaftarkan pegawainya menjadi peserta JKN, sebuah program yang dikelola Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Tidak berlebihan kiranya jika pada akhir 2013 lalu, Susilo Bambang Yudhonono (SBY), Presiden Republik Indonesia kala itu, meminta komitmen seluruh Direktur Utama BUMN untuk mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Belum mendaftarnya seluruh BUMN membuat target agar 2,3 juta pegawai BUMN beserta keluarganya terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan menjadi terhambat. Saat ini, baru sekitar 579 ribu (25,17% dari target) pegawai BUMN dengan keluarganya yang masuk menjadi peserta BPJS Kesehatan. Padahal, untuk menggenjot kepesertaan dari kelompok pekerja formal, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Presiden No 111/2013 bahwa pemberi kerja termasuk BUMN dan BUMD wajib terdaftar sebagai peserta BPJS pada 1 Januari 2015. Terkait masih belum totalnya peran BUMN mendukung program JKN, Info BPJS Kesehatan, mewawancarai Menteri BUMN Rini Soemarno, saat dia mendampingi Presiden Joko Widodo membagikan Kartu Indonesia Sehat (KIS) kepada pekerja di BUMN PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (DKB), di wilayah Cilincing, Jakarta Utara, Selasa (28/4). Berikut petikan wawancaranya.

Bagaimana komitmen BUMN dalam mendukung program JKN? Komitmen BUMN untuk mendukung program JKN sudah jelas. Seluruh BUMN sudah sepakat untuk ikut serta menyukseskan program JKN. Buktinya peluncuran KIS yang menjadi tanda kepesertaan JKN dilakukan di BUMN. Kemarin, di Deli Serdang, pembagian KIS diberikan pada buruh tanaman karet PTPN III. Sekarang (Selasa 28/4), dibagikan juga KIS bagi buruh pelabuhan. Ini bagian dari komitmen kita mendukung JKN. Kapan kiranya seluruh BUMN akan mendaftar ke BPJS Kesehatan? Harus diakui, pada saat ini belum semua BUMN mendaftarkan pegawainya untuk menjadi peserta BPJS Kesehatan. Penyebabnya beragam, seperti mereka masih terikat dengan perusahaan asuransi komersial dan khawatir manfaat jaminan kesehatan yang selama ini diberikan kepada karyawan akan menurun. Namun, berbagai kendala itu saat ini sudah dalam proses penyelesaian. Namun, saya menggaransi, hingga akhir tahun, seluruh BUMN akan mendaftarkan karyawan mereka untuk menjadi peserta BPJS Kesehatan. Terkait dengan kabar akan turunnya manfaat (benefit) yang akan diterima pegawai, kita sudah mensosialisasikan soal itu. Artinya, BUMN tetap diperkenankan bekerja sama dengan asuransi komersial lain selain menjalin kerja sama dengan BPJS Kesehatan. Melalui sistem koordinasi manfaat (Coordination of Benefit-CoB) benefit antara asuransi komersial dengan BPJS Kesehatan tinggal di combine saja. BPJS Kesehatan nanti yang menjadi dasarnya.

6

Apa yang diharapkan BUMN dari BPJS Kesehatan? Ya, BPJS Kesehatan harus mengolah pelayanan sesuai dengan kebutuhan masing-masing pegawai, kalau tidak melakukan hal tersebut maka BPJS akan chaos. BPJS Kesehatan harus mempersiapkan diri dengan sebaikbaiknya agar semua BUMN mendapatkan pelayanan yang baik. Saat ini BPJS Kesehatan memang tengah menjadi sasaran kritik masyarakat dalam memberikan pelayanan. Tetapi itu sebetulnya bukan kesalahan BPJS Kesehatan, melainkan ketidaktahuan dari pihak rumah sakit (RS) dan dokter tentang sistem tarif Indonesia Case Based Groups (Ina-CBGs) Permasalahan itu sudah berkurang karena pemerintah sudah mengeluarkan peraturan dengan tegas bahwa Pemberi kerja BUMN, usaha besar, usaha menengah dan usaha kecil tahun 2015 diharapkan sudah menjadi anggota BPJS semua, ini adalah suatu keharusan. Apakah ada kendala lain bagi BUMN untuk bergabung dengan BPJS Kesehatan? Ya, BPJS Kesehatan seharusnya juga cepat menyusun CoB dengan asuransi komersial yang dapat layak diterapkan di lapangan nanti. Selain itu, BUMN yang sudah mempunyai klinik-klinik sendiri diharapkan bisa juga segera bekerja sama dengan BPJS Kesehatan untuk menjadi fasilitas primer dalam program JKN. Apa pendapat BUMN tentang peluncuran KIS? KIS adalah sebagai upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja di bidang kesehatan. Untuk meningkatkan kesejahteraan buruh, jangan selalu terpaku oleh upah atau gaji. Padahal banyak cara yang bisa dilakukan, salah satunya dengan pemberian kartu sehat ini untuk menjamin kesehatan pekerja.

Info BPJS Kesehatan

BENEFIT

B

EDISI 18 TAHUN 2015

BPJS Kesehatan Menjamin Deteksi Dini Kanker Serviks Dalam upaya mengoptimalisasikan fungsi promotif dan preventif, BPJS Kesehatan telah aktif menyelenggarakan sosialisasi mengenai bahaya kanker serviks dan pentingnya melakukan deteksi dini kanker serviks. Selain itu, BPJS Kesehatan juga turut mendukung pelaksanaan program pencegahan dan deteksi dini kanker pada perempuan Indonesia yang digagas Organisasi Aksi Solidaritas Era (OASE) Kabinet Kerja yang dipimpin Ibu Iriana Jokowi.

T

ahukah Anda, di dunia setiap dua menit, seorang perempuan meninggal dunia akibat kanker leher rahim atau kanker serviks. Sementara di Indonesia, rata-rata setiap jam jumlah penderita kanker serviks bertambah 2,5 orang dan meninggal 1,1 orang. Begitu bahayanya, kanker serviks seringkali disebut sebagai “silent killer”. Selain menjadi penyebab kematian paling tinggi pada perempuan setelah kanker payudara, kanker serviks juga termasuk penyakit yang menyedot dana BPJS Kesehatan cukup tinggi. Karena karakteristik kanker yang disebabkan oleh human papilloma virus atau HPV ini tidak menimbulkan gejala apapun pada stadium awal.

Kegiatan deteksi dini kanker serviks ini sebetulnya telah digencarkan sejak BPJS Kesehatan masih berbentuk PT Askes. Metode deteksi dini dilakukan dengan dua cara, yaitu metode Inspeksi Visual Asam Asetat (IVA) dan tes Pap smear. Sepanjang tahun 2014, deteksi dini yang dilakukan BPJS Kesehatan dengan metode IVA telah berhasil menjangkau 81.000 peserta, sementara Pap smear berhasil menjangkau 248.940 peserta. Layanan deteksi dini ini diberikan BPJS Kesehatan di Fasilitas Kesehatan Tingkat pertama (FKTP).

Gerakan Nasional Deteksi Dini

Kanker serviks umumnya baru terdeteksi ketika sudah stadium lanjut, di mana proses pengobatan yang harus dilakukan menjadi lebih sulit dan biaya pengobatannya pun menjadi lebih mahal. Namun dibandingkan dengan jenis kanker lainnya, kanker serviks sebetulnya paling mudah dicegah dan dideteksi. Caranya dengan pemberian vaksinasi dan melakukan deteksi dini.

"Kami mendukung penuh gerakan nasional yang diluncurkan oleh Ibu Negara karena kami memiliki kepentingan mencegah masyarakat menjadi sakit atau agar sakitnya tidak terlalu parah," kata Fachmi Idris.

Deteksi Dini Dengan Iva Dan Pap Smear

Selain itu, deteksi dini kanker serviks juga telah masuk dalam skema pembiayaan program JKN, sehingga peserta BPJS Kesehatan yang ingin melakukan deteksi dini kanker serviks tidak perlu lagi mengeluarkan uang. “Karena kanker serviks tidak menimbulkan gejala dan sulit terdeteksi pada stadium awal, sebaiknya lakukan skrining kesehatan melalui layanan kesehatan deteksi dini yang disediakan BPJS Kesehatan. Sehingga bila hasil skrining tersebut peserta terdiagnosis menderita kanker serviks, nantinya dapat segera dilakukan pengobatan,” kata Direktur Pelayanan BPJS Kesehatan Fajriadinur.

Info BPJS Kesehatan

Iriana juga mengingatkan kepada para perempuan yang sudah menikah dan pernah melakukan hubungan seksual untuk melakukan deteksi dini kanker serviks. Karena penyebaran virus HPV terjadi melalui hubungan seksual Sementara itu guna mendukung pelaksanaan program OASE Kabinet Kerja tersebut, BPJS Kesehatan juga telah bekerjasama dengan instansi pemerintah dan pihak lainnya dalam memberikan pelatihan IVA dan Pap smear. Pelatihan tersebut telah diberikan kepada 2.143 dokter umum dan bidan, serta telah melakukan pemeriksaan IVA dan Pap smear terhadap puluhan ribu perempuan untuk mendeteksi dan mencegah kanker serviks.

Menurut Direktur Utama BPJS Kesehatan, Fachmi Idris, tahun lalu berdasarkan data peserta BPJS Kesehatan secara nasional, jumlah kasus kanker serviks di tingkat pelayanan rawat jalan tingkat lanjutan mencapai 68.883 kasus dengan total biaya sekitar Rp 48,2 miliar, sementara di tingkat rawat inap ada 18.092 kasus dengan total biaya sekitar Rp 123,1 miliar.

Sebagai salah satu upaya mengoptimalisasikan fungsi promotif dan preventif, BPJS Kesehatan telah aktif menyelenggarakan sosialisasi pada masyarakat mengenai bahaya kanker serviks dan pentingnya melakukan deteksi dini kanker serviks. Pencanangan “Gerakan Nasional Deteksi Dini Kanker Leher Rahim” yang dilakukan BPJS Kesehatan bekerjasama dengan Yayasan Kanker Indonesia telah dimulai sejak Juni 2014.

Iriana juga berharap agar kader PKK (Pembinaan Kesejahteraan keluarga) dapat ambil bagian dalam gerakan nasional untuk menyelamatkan perempuan Indonesia. Karena kader PKK merupakan aktor terpenting untuk menggerakkan dan mendampingi warga serta mendorong terbentuknya kelompokkelompok penopang. "Tim Penggerak PKK beserta kader harus aktif melakukan pencegahan dan deteksi dini kanker serviks pada perempuan," ujar Iriana.

Untuk menyelamatkan perempuan Indonesia dari bahaya kanker serviks, saat ini pemerintah juga terus berupaya menekan jumlah penderita kanker serviks melalui optimalisasi program deteksi dini kanker serviks yang digagas Organisasi Aksi Solidaritas Era (OASE) Kabinet Kerja. OASE Kabinet Kerja merupakan sebuah perkumpulan para pendamping menteri dan unsur eksekutif lain yang dipimpin oleh Ibu Iriana Jokowi, yang memiliki serangkaian program untuk mendukung tercapainya nawacita Presiden Jokowi. Salah satu program yang digalang adalah meningkatkan pelaksanaan pencegahan dan deteksi dini kanker pada perempuan di Indonesia mulai tahun 2015-2019. Pada 21 April 2015 lalu, OASE Kabinet Kerja telah melaksanakan gerakan deteksi dini melalui metode pemeriksaan IVA secara serentak di seluruh wilayah Indonesia yang dibuka oleh Iriana Jokowi di Kabupaten Kulonprogo, Yogyakarta.

Selain itu, gerakan nasional ini menurutnya juga bisa semakin memperkuat program promotif dan preventif yang selama ini telah dilakukan BPJS Kesehatan. Namun untuk bisa menjadikan tes IVA sebagai sebuah gerakan nasional, Fachmi menekankan pentingnya sosialisasi pada masyarakat, khususnya perempuan. "Tidak semua perempuan memiliki keinginan untuk memeriksakan diri lewat tes IVA maupun Pap smear karena ini terkait privasi, sehingga sosialisasi mengenai pentingnya deteksi dini harus terus ditingkatkan,” tambahnya. Sebagai tindak lanjut penanganan kanker serviks, bagi peserta BPJS Kesehatan yang positif mengidap kanker serviks, disediakan pula layanan krioterapi di fasilitas kesehatan tingkat pertama. Layanan krioterapi sendiri adalah metode pengobatan kanker serviks dengan melakukan perusakan sel-sel pra kanker dengan cara dibekukan.

7

PELANGGAN

EDISI18 18TAHUN TAHUN2015 2015 EDISI

Prosedur

Mendapatkan Layanan IVA dan Pap Smear Karakteristik kanker serviks yang disebabkan oleh human papilloma virus (HPV) adalah tidak menimbulkan gejala apa pun pada stadium awal. Ketika gejala mulai muncul, tahu-tahu sudah berada pada stadium lanjut. Karena itu, sangat penting bagi perempuan yang sudah menikah untuk melakukan deteksi dini menggunakan metode Inspeksi Visual Asam Asetat (IVA) dan tes Pap Smear yang disediakan BPJS Kesehatan. Bagaimana prosedur mendapatkan pelayanan ini?

Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan merupakan program berbasis managed care, dimana terdapat empat pilar prinsip dasar dalam pelaksanaannya, yaitu promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Salah satu upaya mengoptimalkan fungsi promotif dan preventif yang dilakukan BPJS Kesehatan adalah dengan menyelenggarakan sosialisasi kepada masyarakat mengenai bahaya kanker serviks dan menyediakan layanan deteksi dini kanker serviks. Metode deteksi dini dilakukan dengan dua cara, yaitu Inspeksi Visual Asam Asetat (IVA) dan tes Pap Smear. Kedua cara ini telah terbukti efektif mendeteksi adanya lesi pra-kanker yang harus segera dilenyapkan. Metode IVA Pemeriksaan IVA dilakukan dengan cara melihat serviks yang telah diberi asam asetat 3-5% secara inspekulo. Setelah serviks dipulas dengan asam asetat, akan terjadi perubahan warna pada serviks yang dapat diamati secara langsung dan dapat dibaca sebagai normal (negatif) atau abnormal (ada lesi pra-kanker). Pada lesi pra-kanker akan terlihat bercak putih atau yang disebut aceto white epithelium. Tes IVA sebaiknya dilakukan oleh orang-orang yang sudah menikah atau sudah melakukan hubungan seksual, tidak sedang menstruasi atau haid, tidak sedang hamil, dan 24 jam sebelumnya tidak melakukan hubungan seksual. Selain mudah dan murah, cara ini juga memiliki keakuratan sangat tinggi dalam mendeteksi lesi prakanker. IVA juga tidak harus dilakukan oleh dokter, tetapi bisa dilakukan oleh tenaga terlatih seperti bidan di puskesmas. Metode Pap Smear Selain dengan metode Inspeksi Visual Asam Asetat (IVA), kanker serviks juga dapat dideteksi melalui pemeriksaan Pap Smear. Metode ini menggunakan alat bernama speculum yang berfungsi untuk membuka liang vagina. Setelah terbuka, cairan leher rahim lalu diambil menggunakan spatula atau sejenis sikat halus. Cairan tersebut kemudian dioles pada objek kaca untuk dianalisis di laboratorium.

Pemeriksaan Pap Smear sebaiknya juga dilakukan oleh orang-orang yang sudah menikah atau sudah melakukan hubungan seksual, tidak sedang hamil, dan tidak sedang dalam masa menstruasi. Agar hasilnya lebih akurat, hindari penggunaan jenis pembersih genital apapun tiga hari sebelum Pap Smear. Sangat dianjurkan untuk tidak melakukan hubungan seksual sejak dua hari sebelum Pap Smear, dan sebaiknya tidak berendam saat mandi dua hari sebelum menjalani Pap Smear karena hal-hal tersebut bisa menyebabkan sel abnormal jadi sulit terdeteksi. PROSEDUR LAYANAN DETEKSI DINI Karena kanker serviks tidak menimbulkan gejala dan sulit terdeteksi pada stadium awal, sangat dianjurkan untuk melakukan skrining kesehatan melalui layanan kesehatan deteksi dini yang disediakan oleh BPJS Kesehatan. Sasaran layanan deteksi dini kanker serviks yang disediakan oleh BPJS Kesehatan ini adalah peserta berjenis kelamin perempuan dan sudah menikah. Cara mendapatkan pelayanan ini adalah peserta mendapatkan rekomendasi atau pengantar dari Faskes Tingkat Pertama, atau peserta mendaftar sendiri secara sukarela dengan mengisi lembar kesediaan pada Formulir Permohonan. Dijelaskan oleh Direktur Pelayanan BPJS Kesehatan Fajriadinur, pemeriksaan IVA dilakukan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) atau bidan dengan konsep jejaring. Sedangkan pemeriksaan Pap Smear dapat dilakukan di FKTP dengan konsep jejaring laboratorium atau Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL). Pemeriksaan IVA dan Pap Smear juga dapat diberikan kepada peserta BPJS Kesehatan tanpa indikasi medis, dan dilakukan oleh tenaga medis yang terlatih.

“Peserta yang dinyatakan positif dari pemeriksaan IVA dapat dilakukan tindakan krioterapi di Faskes Tingkat Pertama yang memiliki kompetensi untuk melakukan krioterapi,” terang Fajriadinur.

PEMERIKSAAN IVA / PAP SMEAR Ingin melakukan pemeriksaan IVA/Pap Smear : - Sudah terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan - Sudah menikah

Mengisi formulir kesediaan pemeriksaan IVA/Pap Smear

Metode krioterapi adalah membekukan serviks yang terdapat lesi pra-kanker dengan suhu yang sangat dingin, sehingga sel-sel pada area tersebut mati dan luruh, dan selanjutnya akan tumbuh sel-sel baru yang sehat. Namun bila hasil pemeriksaan menunjukkan sel kankernya sudah ganas dan harus mendapatkan pengobatan lebih lanjut di rumah sakit, BPJS Kesehatan juga akan memberikan pelayanan kesehatan yang dibutuhkan, misalnya kemoterapi atau radioterapi. Selain itu, peserta yang dilakukan pemeriksaan IVA atau Pap Smear sekaligus dilakukan juga pemeriksaan Clinical Breast Examination (CBE) / Pemeriksaan Payudara Sendiri (SADARI) atau diedukasi cara melakukan pemeriksaan tersebut. Hasil CBE oleh FKTP atau oleh peserta sendiri (self asssesment) dilaporkan bersama dengan hasil IVA dan Pap Smear. Pemeriksaan IVA diberikan selama 3 (tiga) tahun pertama secara berurutan. Apabila hasil skrining menunjukkan tetap negatif, maka pemeriksaan IVA dapat diberikan 5 (lima) tahun kemudian. Sepanjang tahun 2014, deteksi dini yang dilakukan BPJS Kesehatan dengan metode IVA telah berhasil menjangkau 81.000 peserta, sementara Pap Smear berhasil menjangkau 248.940 peserta. Saat ini BPJS Kesehatan juga telah bekerjasama dengan instansi pemerintah dan pihak lainnya dalam memberikan pelatihan IVA dan Pap Smear kepada 2.143 dokter umum dan bidan.

Hasil Positif Dilakukan terapi Krioterapi

IVA dilakukan di FKTP (Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama) dan Pap Smear di FKTP / FKRTL (Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan)

Hasil Negatif Edukasi pemeliharaan kesehatan mandiri

8

Info BPJS Kesehatan

EDISI 18 TAHUN 2015

TESTIMONI

“Negara Hadir Ketika Saya Sakit” Ria Irawan Didiagnosis mengalami penebalan dinding rahim dan kanker kelenjar getah bening dalam waktu yang nyaris bersamaan, aktris Ria Irawan berusaha untuk tetap tegar. Ia merasa tak sendiri menghadapi penyakit yang mematikan itu. Karena untuk operasi pengangkatan rahim dan pengobatan untuk membunuh sel-sel kanker di tubuhnya, seluruh biaya yang dibutuhkan sudah ditanggung BPJS Kesehatan. Ria merasa, Negara telah hadir di saat ia membutuhkan pertolongan. Bintang film Ria Irawan masih terus berjuang melawan penyakit kanker kelenjar getah bening stadium 3C yang bersarang di tubuhnya. Penyakit ini baru diketahui pada Oktober 2014 usai menjalani operasi pengangkatan rahim akibat penebalan dinding rahim dan mioma yang dideritanya. "Baru saja lega setelah operasi pengangkatan rahim, saya malah dikejutkan oleh diagnosis dokter yang menyatakan saya mengidap kanker kelenjar getah bening," ungkap wanita kelahiran Jakarta, 24 Juli 1969 ini. Lemas dan tidak percaya sempat Ria rasakan saat pertama kali mendengar diagnosis tersebut. Namun ia tidak ingin larut dalam rasa itu dan memutuskan untuk segera melakukan kemoterapi dan radioterapi. Kini, kondisinya pun berangsur membaik. Mengalami Penebalan Dinding Rahim Ria bercerita, penebalan dinding rahim dan mioma yang dideritanya sebetulnya telah ia ketahui sejak tahun 2009. Namun ketika itu pemilik nama lengkap Chandra Ariati Dewi Irawan ini mengira kalau penyakitnya hanyalah masalah rahim biasa. Ria pun tidak terlalu menghiraukannya dan justru malah lebih sibuk dengan pekerjaannya ketimbang mengobati penyakitnya. Ketika kesadaran untuk berobat muncul, putri aktris senior Ade Irawan ini justru malah takut berobat secara medis dan lebih memilih pengobatan alternatif. Upaya pengobatan dengan cara alternatif ini ia jalani bertahuntahun lamanya. "Semua jenis obat alternatif sudah saya coba. Disemprot daun kelor pun sudah. Tapi semuanya tidak ada yang memberikan hasil," ungkap peraih Piala Citra tahun 1988 sebagai pemeran pendukung wanita terbaik dalam film Selamat Tinggal Jeanette. Ketika ada pekerjaan di Malaysia atau Singapura, beberapa kali ia juga sempat berkonsultasi dan melakukan pengobatan dengan dokter di sana. Sejak tahun 2009, uangnya Rp 1 miliar telah habis untuk berobat. Namun diakui Ria kalau upaya pengobatan dengan cara alternatif memang lebih banyak dilakukan. "Saya terlalu banyak mendengar nasihat orang lain untuk berobat ke alternatif. Padahal penyakit saya ini sudah semakin ganas dan harus segera dioperasi," sesal Ria. Semakin hari, sakit yang dideritanya itu kian menjadi. Bila rasa sakitnya datang, Ria hanya bisa memegang perutnya sambil menjerit. Begitu parahnya rasa sakit itu, Ria pun akhirnya tersadar untuk segera bekonsultasi dengan dokter spesialis yang menangani penyakit rahim. Dari hasil diagnosis dokter, Ria disarankan untuk segera menjalani operasi pengangkatan rahim karena penebalan di dinding rahimnya sudah semakin

Info BPJS Kesehatan

besar. Namun operasi pengangkatan rahim ini tentunya butuh biaya yang tidak sedikit. Sementara uang Ria sudah banyak terkuras untuk berobat alternatif dan pengobatan di luar negeri. Beruntung Ria telah mendaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan, sehingga untuk biaya operasi tidak lagi menjadi kendala. Tanggal 30 September 2014 setelah mendapatkan surat rujukan dari Puskesmas di Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Ria akhirnya melakukan operasi pengangkatan rahim di Rumah Sakit Fatmawati, Jakarta Selatan. Segala risiko setelah rahimnya diangkat telah siap dia hadapi. “Apapun saran dokter saya jalani, termasuk operasi pengangkatan rahim. Saya sudah tidak berfikir lagi nantinya rahim saya bagaimana, saya pasrahkan semuanya kepada Allah. Alhamdulillah, operasinya berjalan lancar dan BPJS Kesehatan juga menanggung seluruh biaya operasinya,” ucap Ria. Didiagnosis Kanker Kelenjar Getah Bening Beberapa hari setelah operasi itu, Ria kembali melakukan pemeriksaan medis untuk melihat kondisi rahimnya pasca operasi. Bagai petir di siang bolong, Ria kembali dikejutkan oleh diagnosis dokter yang menyatakan dirinya sudah terkena kanker kelenjar getah bening stadium 3C. Perasaan takut, sedih dan nyaris tidak percaya kembali berkecamuk. Di saat baru saja merasakan kebahagiaan karena masalah di rahimnya sudah tertatasi, Ria justru harus kembali menghadapi kenyataan yang tak kalah pahitnya. Namun Ria tak ingin kesalahannya yang pernah menunda-nunda pengobatan medis kembali terulang. Setelah menenangkan diri, ia pun membulatkan tekadnya untuk segera mengobati kanker tersebut. “Saya mulai berada pada titik pasrah menerima takdir. Karena saya sadar, penyakit ini bisa merenggut nyawa saya kapan pun, dan hanya Tuhanlah yang bisa menolong saya,” ucap dia. Untuk menghilangkan sel-sel kanker di tubuhnya, tahapan yang harus dilalui Ria adalah kemoterapi dan radioterapi. Kepalanya sekarang sudah botak karena efek dari pengobatan tersebut. Namun Ria mengaku tetap percaya diri dengan penampilan barunya itu. Bagi Ria, kesembuhan adalah segalanya.

Untuk biaya kemoterapi dan pengobatan lainnya, Ria juga tidak perlu lagi mengeluarkan uang karena sudah ditanggung BPJS Kesehatan. "Sebagai peserta BPJS Kesehatan, kewajiban saya hanya membayar iuran setiap bulan. Untuk biaya pengobatan sudah tidak ada tambah-tambahan lagi, semuanya sudah ditanggung," kata Ria. Ia bahkan pernah menghitung biaya yang seharusnya dikeluarkan tiap kali menjalani kemoterapi. "Satu kali kemoterapi itu saya hitung-hitung bisa sampai Rp 38 juta, sementara saya dapat enam kali kemoterapi. Belum lagi radioterapi dan biaya pengobatan yang lain. Tapi karena jadi peserta BPJS Kesehatan, saya hanya bayar nol rupiah," ujar dia. Harus Sabar Antre Walau berlabel “artis”, tidak lantas Ria mendapatkan keistimewaan dibandingkan peserta BPJS Kesehatan yang lain. Diakui Ria kalau untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, ia juga harus mengantre, bahkan hingga berjam-jam. Tapi menurut Ria, hal itu harus disikapi dengan sabar.

“Saya melihat makin ke sini orang Indonesia banyak yang kurang empati dan lebih egois. Antre lama aja sampai dibesar-besarkan, dibuat status di media sosial seolah-olah dunia mau runtuh. Padahal kita sudah sangat terbantu dengan adanya BPJS Kesehatan. Saya merasa kalau Negara telah hadir ketika saya sakit," imbuhnya. Bagi Ria, rentetan penyakit yang dideritanya itu merupakan ujian Tuhan yang harus dihadapi dengan ikhlas. “Semua yang telah terjadi ini adalah takdir Tuhan, saya ikhlas menjalaninya. Sebagai manusia, yang bisa saya lakukan hanyalah berdoa dan terus berusaha,” pungkas Ria.

9

SEHAT SEHAT

EDISI18 18TAHUN TAHUN2015 2015 EDISI

Kenali & Waspadai

Kanker Serviks Sebelum Terlambat

Kanker serviks sampai saat ini masih menjadi penyakit yang paling mematikan di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Namun dibandingkan jenis kanker lainnya, kanker serviks sebetulnya paling mudah dicegah dan dideteksi karena sudah diketahui penyebabnya, yaitu karena human papilloma virus atau HPV. Bagaimana virus ini bisa menyerang dan apa saja yang bisa dilakukan untuk mencegahnya? “Saya sehat-sehat saja kok, tapi kenapa dokter memvonis saya kanker serviks?” Kalimat ini terucap dari mulut Asih, perempuan berusia 35 tahun asal Bandung yang baru saja didiagnosa menderita kanker serviks. Asih mengaku tidak pernah merasakan keluhan fisik apa-apa, tetapi dokter malah memvonisnya terkena kanker serviks. Seperti kanker pada umumnya, kanker serviks atau kanker yang muncul pada leher rahim memang seperti “musuh dalam selimut” lantaran tidak menimbulkan gejala apapun pada stadium awal. Bahkan saat ini kanker serviks menjadi kanker terganas nomor dua yang menyerang kaum perempuan setelah kanker payudara. HPV Penyebab Utama Kanker Serviks Dijelaskan dr Andi Darma Putra, SpOG (K) Onk, hampir semua kasus kanker serviks disebabkan oleh human papilloma virus atau HPV. Namun dari banyaknya jenis HPV, ada dua jenis virus yang paling berbahaya, yaitu HPV 16 dan HPV 18. Kedua jenis virus inilah yang paling banyak menyebabkan kasus kanker serviks. “Virus HPV umumnya ditularkan lewat hubungan seksual. Sayangnya sebagian besar wanita yang sudah tertular tidak sadar kalau ditubuhnya sudah ada virus tersebut. Karena perubahan sel-sel abnormal menjadi pra kanker dan secara bertahap menjadi kanker ratarata terjadi dalam kurun waktu 10 tahun,” ujar Andi Darma. Dalam masa perubahan sel-sel abnormal menjadi kanker, seorang perempuan yang sudah terkena virus HPV tidak akan merasakan keluhan fisik apapun. Inilah yang membuat kasus kanker serviks menjadi sulit ditangani karena termasuk jenis penyakit “silent killer”. Beberapa faktor yang bisa meningkatkan risiko kanker serviks antara lain berganti-ganti pasangan seksual dan juga melakukan aktivitas seksual di usia dini. Karena di usia remaja, organ reproduksi perempuan masih sangat rentan mengalami lesi atau luka ketika berhubungan intim. Saat terjadi luka itulah, virus HPV akan lebih mudah menyerang leher rahim. Selain itu, perempuan perokok juga memiliki risiko yang lebih tinggi. Bahkan penyebaran virus HPV bisa lebih cepat pada perokok. Sehingga bila sudah terkena virusnya akan bisa lebih cepat berkembang menjadi kanker. Waspadai Perdarahan Abnormal Flek atau perdarahan tidak normal dari vagina merupakan gejala yang sering terlihat dari kanker serviks stadium lanjut. Perdarahan ini biasanya terjadi di luar masa menstruasi, setelah berhubungan seksual, bahkan setelah menopause. Selain itu, penderita kanker serviks biasanya juga akan merasakan sakit tiap kali melakukan hubungan seksual. Pada kondisi yang sudah parah, keluhan tersebut juga disertai dengan penurunan berat badan dan kehilangan nafsu makan. “Bila ada keputihan dengan bau menyengat dan flek di luar masa menstruasi, kondisi ini perlu dicurigai dan harus segera melakukan pemeriksaan,” kata Menteri Kesehatan Nila Moeloek.

10

Namun sebelum gejala tersebut muncul, hal terpenting adalah melakukan deteksi dini dan selalu menerapkan gaya hidup sehat dengan tidak berganti-ganti pasangan, tidak melakukan hubungan seksual di usia dini, dan juga menjauhkan diri dari bahaya rokok. “Penyebaran virus HPV terjadi melalui hubungan seksual, jadi bila sudah pernah melakukan hubungan intim, sebaiknya lakukan deteksi dini melalui metode tes Pap smear atau Inspeksi Visual Asam Asetat (IVA)," pesan Nila Moeloek. Ia juga berpesan untuk tidak menunggu sampai timbul gejala baru kemudian melakukan pengobatan. Karena bila ditemukan lebih dini, kanker tersebut bisa dengan cepat dan mudah diobati. Tidak hanya memberikan peluang kesembuhan yang lebih besar, lanjut Menkes, dengan melakukan deteksi dini dan menemukan kanker serviks lebih awal, dari segi pembiayaan pun bisa menjadi lebih ringan. Pencegahan Kanker Serviks Kanker serviks merupakan satu-satunya jenis kanker yang sudah diketahui penyebabnya, yaitu akibat virus HPV. Dengan sudah diketahui penyebabnya, tentunya upaya pencegahan bisa lebih mudah dilakukan. Kabar baiknya, virus HPV juga sudah ada vaksinnya. Karena itu, melakukan vaksinasi HPV merupakan hal yang utama. Tujuannya untuk meningkatkan kekebalan tubuh terhadap virus HPV. “Vaksin HPV sebaiknya diberikan sebelum seseorang aktif secara seksual,” ujar Andi Darma. Ada dua bentuk vaksin HPV yang saat ini tersedia, yaitu vaksin bivalen untuk mencegah infeksi HPV-16 dan HPV-18 sebagai penyebab utama kanker serviks pada wanita. Lalu yang kedua, vaksin quadrivalen untuk mencegah infeksi HPV-16, HPV-18, dan juga HPV-6 dan HPV-11. Vaksin quadrivalen digunakan untuk mencegah

kanker serviks, pra kanker vulva, pra kanker vagina dan kutil kelamin pada wanita, serta mencegah kutil kelamin dan pra kanker anal pada pria. Pemberian vaksin HPV pada remaja putri berusia 9-12 tahun sangat penting untuk membentuk kekebalan tubuhnya sehingga dapat terlindungi dari HPV. Bahkan vaksinasi HPV dapat diberikan pada perempuan sampai berusia 55 tahun. Sejumlah penelitian juga menyebutkan, kekurangan vitamin C dan E, asam folat, serta betakaroten dapat meningkatkan resiko kanker serviks. Karena vitamin ini mengandung antioksidan yang dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh, sehingga tubuh menjadi lebih kuat melawan infeksi virus Pengobatan Kanker Serviks Tingkat stadium kanker serviks sangat memengaruhi pengobatan yang akan dilakukan. Bila dari hasil pemeriksaan Pap smear atau IVA seorang perempuan terdiagnosis menderita kanker serviks stadium awal, maka dapat dilakukan krioterapi, yaitu metode pengobatan kanker serviks dengan melakukan perusakan sel-sel pra kanker dengan cara dibekukan. Pada beberapa kasus, operasi seringkali juga menjadi pilihan. Namun tidak selalu operasi tersebut disertai pengangkatan rahim. Pada kasus yang lebih ringan, hanya serviks-nya saja yang diangkat. Sementara pada kasus stadium lanjut, pengobatan yang harus dilakukan menjadi lebih kompleks. Selain operasi pengangkatan rahim, biasanya juga dilakukan kemoterapi dan radioterapi. Bila tidak ingin mengalami hal tersebut, sebaiknya segera lakukan pencegahan primer dengan cara vaksinasi serta pencegahan sekunder dengan pemeriksaan pap smear atau IVA secara berkala. Tunggu apa lagi?

Info BPJS Kesehatan

I N I OP

NAIK KELAS RAWAT INAP: KEINGINAN SENDIRI ATAU TERPAKSA?

EDISI 18 TAHUN 2015

Oleh: Novianti Br Gultom dan Atmiroseva (BAGIAN 1)

lagi-lagi alasan klasik, kamar rawat penuh. Karuan saja ‘kebohongan’ yang dilakukan pihak rumah sakit membuat keluarga pasien marah. Satu persatu ruang perawatan pun diperiksa oleh Girsang, salah seorang keluarga pasien. Ternyata, masih cukup banyak tempat tidur yang kosong di sejumlah ruangan”. Pada September 2014: “..., pembatasan waktu rawat inap bagi pasien BPJS, terbatasnya kuota kamar untuk pasien program BPJS, perbedaan tarif di rumah sakit type A, B, C, untuk penyakitpenyakit kronis, fasilitas NICU di rumah sakit type C dan D, rujukan ekslusif yang bermasalah dan biaya ambulan ditanggung sendiri oleh pasien pada saat dirujuk ke rumah sakit lain”.

Pada bulan Juli 2014, Grup Litbang BPJS Kesehatan telah melakukan Survei Pendahuluan Biaya Tambahan terhadap 200 responden di 20 RS wilayah Jabodetabek (baca artikel “Biaya Tambahan Peserta BPJS Kesehatan Di Rumah Sakit: Bolehkah?” pada Info BPJS Kesehatan Edisi XIII Desember 2014). Berdasarkan hasil survei ditemukan adanya ketidaksesuaian implementasi JKN berupa adanya biaya tambahan yang dibayarkan peserta JKN sebanyak 18,5% dari total responden. Dalam survei tersebut, yang dimaksud biaya tambahan adalah “biaya yang tidak diperbolehkan” sesuai ketentuan yang berlaku, sehingga biaya tambahan yang disebabkan karena naik kelas rawat tidak dimasukkan sebagai biaya tambahan. Timbul pertanyaan, apakah biaya tambahan yang disebabkan karena naik kelas rawat berdasarkan keinginan sendiri (APS= Atas Permintaan Sendiri) atau bukan atas keinginan sendiri (non-APS)? Hal inilah yang mendorong dilakukannya survei pendahuluan alasan naik kelas rawat oleh Grup Litbang, dengan responden sebanyak 30 orang di 3 kota besar, yaitu Medan, Jakarta dan Surabaya. Jumlah responden yang relatif kecil dikarenakan keterbatasan waktu dan beberapa kendala dalam pengumpulan responden, antara lain belum tersedianya data pasien naik kelas yang mudah diakses, adanya mis-interpretasi informasi naik kelas rawat yang diberikan, dan variasi nomenklatur kelas rawat di mana terdapat penghitungan naik kelas rawat pada kelas yang sama namun berbeda tipe (misalnya perpindahan dari kelas 1-B ke kelas 1-A dianggap naik kelas sehingga dibebani biaya). Hal ini diperkuat lagi dengan masih banyaknya pemberitaan di media massa tentang sulitnya mendapatkan kamar rawat bagi pasien peserta BPJS Kesehatan. Sepanjang tahun 2014 hingga sekarang masih banyak muncul pemberitaan implementasi JKN yang belum sesuai ketentuan. Sebagai contoh, pada bulan Maret 2014: “Di RSUD Kota Bekasi, pasien juga sempat ditolak dengan

Bahkan pasien PBI harus mengalami hal ini: “Suci mengisahkan bahwa ayahnya harus menunggu selama 6 minggu sebelum akhirnya dioperasi. Ayahnya yang merupakan pasien BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Kesehatan kategori PBI (Penerima Bantuan Iuran) pertama kali dirujuk ke RS Kanker Dharmais pada tanggal 16 Desember 2014, setelah sebelumnya berobat di RS Budi Asih, Jakarta Timur. Sesampainya di RS Dharmais, ternyata kamar rawat inap bagi pasien pengguna BPJS kelas 3 penuh. Kamar yang tersedia hanya kelas 1 dan kelas 2, dan Suci harus membayar kurang lebih Rp 3 juta jika ingin ayahnya dapat menempati ruangan di kelas tersebut”. Masalah ruang rawat ini terjadi hampir di seluruh Indonesia, termasuk di Kupang: “Pasien BPJS di RSU Yohanes Kupang, NTT, tertahan di Instalasi Gawat Darurat (IGD) hingga lebih dari tiga hari. Hal ini disebabkan kamar rawat inap telah penuh. Martha, salah satu orang tua pasien, terpaksa membiarkan anaknya yang berusia dua bulan tidur di ruang terbuka IGD. Pihak rumah sakit mengakui keterbatasan kamar rawat inap karena banyaknya pasien yang datang”. Pemberitaan tersebut rata-rata bernada sama terkait keterbatasan jumlah tempat tidur, kemungkinan selanjutnya yang terjadi adalah ruang rawat sesuai hak peserta JKN yang dalam kondisi penuh. Kondisi ini ‘memaksa’ peserta JKN untuk naik kelas rawat. Alasan lainnya: peserta ingin mendapatkan tingkat kenyamanan tertentu, kebutuhan akan privasi, adanya pemberlakukan kuota ruang rawat pasien BPJS Kesehatan, dll menjadi alasan peserta JKN untuk peningkatan kelas perawatan. Permenkes RI No. 28 Tahun 2014, memungkinkan peserta JKN naik kelas rawat APS dengan konsekwensi selisih biaya, sebaliknya apabila karena ruang rawat sesuai hak peserta penuh maka tidak berlaku konsekuensi biaya tersebut malahan menjadi tanggung jawab fasilitas kesehatan yang bersangkutan. Sesuai Perpres Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan Nasional pada Pasal 24: Peserta yang menginginkan kelas perawatan yang lebih tinggi dari pada haknya, dapat meningkatkan haknya dengan mengikuti asuransi kesehatan tambahan, atau membayar sendiri

selisih antara biaya yang dijamin oleh BPJS Kesehatan dengan biaya yang harus dibayar akibat peningkatan kelas perawatan. Selanjutnya, dikeluarkan SE Direktur Pelayanan BPJS Kesehatan Nomor: 008 Tahun 2014 tanggal 3 Januari 2014 tentang Mekanisme Penagihan dan Verifikasi Klaim Rawat Inap Bagi Pasien Yang Dirawat Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan Dengan Kelas Rawat Di Atas Hak Kelas Rawat Peserta JKN, disebutkan pada poin 2 dan 3 bahwa: Biaya pelayanan RS pada perawatan pasien dengan kelas rawat di atas hak pasien dijamin sebesar tarif INA CBGs sesuai hak pasien; RS dapat menagihkan selisih biaya perawatan antara tarif kelas rawat di atas hak pasien dikurangi tarif INA CBG’s sesuai hak pasien. Misalnya pasien menginginkan dirawat di kelas VIP, sedangkan hak rawat pasien adalah di kelas I (satu) maka selisih biaya perawatan yang akan dibebankan kepada pasien adalah sebesar: Tarif Umum RS untuk kelas VIP dikurangi Tarif INA CBGs Kelas I RS. Sedangkan naik kelas rawat non-APS, yang disebabkan karena ruang rawat sesuai hak penuh idealnya tidak dikenakan biaya tambahan, tetapi selisih biaya ditanggung oleh Faskes. Dalam hal ruang rawat inap yang menjadi hak Peserta penuh, Peserta dapat dirawat di kelas perawatan satu tingkat lebih tinggi. BPJS Kesehatan membayar kelas perawatan Peserta sesuai haknya. Apabila kelas perawatan sesuai hak Peserta telah tersedia, maka Peserta ditempatkan di kelas perawatan yang menjadi hak Peserta. Perawatan satu tingkat lebih tinggi tersebut paling lama 3 (tiga) hari. Dalam hal terjadi perawatan lebih dari 3 (tiga) hari, selisih biaya tersebut menjadi tanggung jawab Fasilitas Kesehatan yang bersangkutan atau berdasarkan persetujuan pasien dirujuk ke Fasilitas Kesehatan yang setara. Peserta JKN, kecuali PBI, dimungkinkan untuk meningkatkan kelas perawatan atas permintaan sendiri pada Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut (FKRTL) yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Dalam hal ruang rawat inap yang menjadi hak peserta penuh, peserta dapat dirawat di kelas perawatan satu tingkat lebih tinggi paling lama 3 (tiga) hari. Selanjutnya dikembalikan ke ruangan sesuai haknya, maka peserta ditawarkan untuk dirujuk ke fasilitas kesehatan lain yang setara atau selisih biaya tersebut menjadi tanggung jawab fasilitas kesehatan yang bersangkutan. Apabila kelas sesuai hak peserta penuh dan kelas satu tingkat di atasnya penuh, peserta dapat dirawat di kelas satu tingkat lebih rendah paling lama 3 (tiga) hari dan kemudian dikembalikan ke kelas perawatan sesuai dengan haknya. Apabila perawatan di kelas yang lebih rendah dari haknya lebih dari 3 (tiga) hari, maka BPJS Kesehatan membayar ke FKRTL sesuai dengan kelas di mana pasien dirawat. Bila semua kelas perawatan di rumah sakit tersebut penuh maka rumah sakit dapat menawarkan untuk dirujuk ke fasilitas kesehatan yang setara dengan difasilitasi oleh FKRTL yang merujuk dan berkoordinasi dengan BPJS Kesehatan. (Bersambung ke Info BPJS Kesehatan edisi 19) (

Kilas & Peristiwa Wujudkan Clean Governance, BPJS Kesehatan Gandeng Kejaksaan Tinggi Kalimantan Jakarta – Dalam rangka mewujudkan sistem good governance yang bersih serta untuk mengantisipasi dan menyelesaikan berbagai permasalahan hukum yang mungkin saja terjadi, BPJS Kesehatan resmi bekerjasama dengan Kejaksaan Tinggi Provinsi Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan melalui Penandatanganan Nota Kesepakatan di Balikpapan, Selasa (24/2). “Kerjasama ini merupakan bentuk komitmen BPJS Kesehatan dalam menjalankan amanat negara. Sebagai instusi penyelenggara Jaminan Sosial, permasalahan bisa saja timbul dari klien, mitra kerja, peserta, atau bahkan pihak internal. Karena itu sangatlah bijaksana jika kami meminta bantuan hukum dari pihak eksternal yang kompeten,” kata Direktur Hukum, Komunikasi dan Hubungan Antar Lembaga BPJS Kesehatan Purnawarman Basundoro dalam sambutannya. Sebelumnya, BPJS Kesehatan juga sudah bekerjasama dengan Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata

Info BPJS Kesehatan

Usaha Negara (Jamdatun) di wilayah Divisi Regional II BPJS Kesehatan yang meliputi Provinsi Riau, Kepulauan Riau, Provinsi Sumatera Barat dan Jambi. Menurut Purnawarman, kesepakatan tersebut juga dimaksudkan untuk mengoptimalkan peran dan tugas para pihak dalam menyelesaikan persoalan hukum bidang perdata dan tata usaha negara. Adapun ruang lingkup kesepakatan bersama tersebut meliputi pemberian bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lainnya dalam rangka pemulihan dan penyelamatan keuangan, kekayaan, dan aset milik BPJS Kesehatan. “Di samping itu, kerjasama ini juga diharapkan mampu meningkatkan efektivitas penyelesaian masalah hukum di bidang perdata dan tata usaha, baik di dalam maupun luar pengadilan, sehingga BPJS Kesehatan dapat menjadi

lembaga yang memiliki reputasi clean governance,” tegas Purnawarman.

11