INFOBPJS Edisi IX Tahun 2014
Media Internal Resmi BPJS Kesehatan
Kesehatan
PAKAI E-KTP UNTUK ANTISIPASI KEGANDAAN PESERTA BPJS KESEHATAN
CEO Message
Pengarah
Fachmi Idris Penanggung Jawab
Purnawarman Basundoro Pimpinan Umum
Ikhsan
Pimpinan Redaksi
Irfan Humaidi Sekretaris
Rini Rachmitasari Sekretariat
Ni Kadek M. Devi Eko Yulianto Paramitha Suciani Redaktur
Diah Ismawardani Elsa Novelia Chandra Nurcahyo Yuliasman Juliana Ramdhani Budi Setiawan Dwi Surini Tati Haryati Denawati Distribusi dan Percetakan
Basuki Anton Tri Wibowo
Buletin diterbitkan oleh: BPJS Kesehatan Jln. Letjen Suprapto PO BOX 1391/JKT Jakarta Pusat Tlp. (021) 4246063, Fax. (021) 4212940 Redaksi menerima tulisan artikel/opini berkaitan dengan tema seputar Askes maupun tema-tema kesehatan lainnya yang relevan dengan pembaca yang ada di Indonesia. Panjang tulisan maksimal 7.000 karakter (termasuk spasi), dikirimkan via email ke alamat: redaksi.
[email protected] dilengkapi identitas lengkap dan foto penulis
SURAT PEMBACA
email :
[email protected]
Fax : (021) 4212940
Apakah Bisa Daftar BPJS di Rumah Sakit? Yth. Redaksi Apakah pendaftaran dapat dilakukan di BPJS Kesehatan Center di Rumah Sakit? Karena rumah saya cukup jauh dari kantor cabang BPJS Kesehatan? Arnellis Labuan Bajo Jawab : Pendaftaran peserta hanya dapat dilakukan di Kantor Cabang/KLOK BPJS Kesehatan, melalui website serta Bank yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Pendaftaran peserta tidak dapat dilakukan BPJS Kesehatan Center. Salam, Redaksi
INFO BPJS
Kesehatan EDISI IX TAHUN 2014
“
Produktifitas dan Mutu Kerja
“
Redaksi
NOMOR REKENING PENTING
Di suatu ketika tersebutlah seekor kelinci yang lelah berlari. Ia ingin seperti burung gagak yang sepanjang hari bertengger di puncak pohon, hanya diam dan berdamai dalam kesunyian. Kelici pun bertanya, “Hai gagak, dapatkah aku berlaku sepertimu?”. Dengan ringan gagak menjawab, “Tentu, dirimu saja yang menentukan segala urusanmu,”. Maka duduk lah kelinci di bawah pohon tempat gagak termenung, berdiam diri tanpa melakukan apa pun. Tak berapa lama, musang pun datang. Kelinci yang biasanya berlari menghindar tunggang-langgang, meniru gagak yang hanya terdiam, tetap tenang serasa tak terusik kedatangan sang musang. Tanpa berfikir panjang, musang pun mencengkeram, menerkam dan memangsa si kelinci dengan begitu mudahnya. Pesan dari cerita ini adalah jika ingin “terkesan” hanya duduk-duduk dan tidak melakukan apa-apa, maka harus duduk di tempat tinggi. Maksudnya, seorang yang berada di puncak, yang tidak melakukan pekerjaan detail dan teknis, tidak dapat ditiru begitu saja oleh seseorang yang secara harfiah memilih dan ditakdirkan untuk berlari di dataran permukaan bumi. Perbedaan ini bukan ditentukan karena Anda seekor gagak ataukah seekor kelinci, namun lebih dalam lagi ditentukan oleh kualitas atau mutu personal Anda di dalam organisasi. Terkait kulitas diri, ada satu ungkapan indah yang disampaikan Helen Keller, penulis tuna rungu yang memperoleh gelar Bachelor of Arts Degree pertama di Amerika, “Saya hanyalah seorang manusia, tetapi saya adalah seseorang. Saya tidak dapat melakukan segalanya, tetapi saya dapat melakukan sesuatu. Saya tidak akan menolak melakukan sesuatu yang dapat saya lakukan.”
Pembaca setia Info BPJS Kesehatan, Indonesia kini tengah menggencarkan Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap penggunaan instrumen non tunai, sehingga berangsur-angsur terbentuk suatu komunitas atau masyarakat yang lebih menggunakan instrumen non tunai (Less Cash Society/LCS) khususnya dalam melakukan transaksi atas kegiatan ekonominya. Sebagai bentuk komitmen atas perluasan penggunaan instrumen non tunai, BPJS Kesehatan juga mewajibkan bagi pesertanya untuk memiliki Nomor Rekening untuk transaksi pembayaran iuran BPJS Kesehatan. Seperti apa GNNT ini diterapkan, Info BPJS Kesehatan akan mengupasnya dalam rubrik FOKUS. Info BPJS Kesehatan juga menghadirkan wawancara khusus bersama Gubernur Bank Indonesia, dalam rubrik BINCANG. Bagaimana pandangan beliau mengenai sistem GNTT ini jika diimplemantasikan dalam program JKN yang dikelola BPJS Kesehatan. Dan informasi-informasi lain seputar BPJS Kesehatan yang kami hadirkan dalam rubrikrubrik lain. Memasuki edisi ke-9 Info BPJS Kesehatan, redaksi mengucapkan terimakasih atas apresiasinya terhadap kehadiran kembali media yang kita cintai ini. Sehingga kami benar-benar bahagia dan tetap bersemangat menerbitkan Info BPJS Kesehatan secara konsisten. Dengan masukan dan saran yang secara simultan kami terima untuk pembenahan media ini kami berupaya memberikan yang terbaik dalam upaya memberikan informasi seputar BPJS Kesehatan kepada seluruh pembaca. Redaksi
DAFTAR ISI Direktur Utama Bank Rakyat Indonesia Sofyan Basir , BRI Siapkan Ribuan Jarinagan Outlet dan E-Channel
Maksud dari perkataan Keller adalah setiap orang pasti memiliki kelebihan dan keunikan yang seharusnya diekspos sebagai jati diri masing-masing manusia untuk berkontribusi dalam lingkungan sosialnya, baik dalam keluarga, pergaulan, atau pun lingkungan pekerjaannya. Namun seberapa besar kontribusi ini, dan seberapa diakui keberhasilan usahanya akan terseleksi oleh kualitas atau mutu hasil kerja masing-masing pribadi, utamanya dalam ukuran kinerja yang dinamakan produktivitas. Menurut data produktivitas tahun 2013 yang dirilis oleh Asian Productivity Organization, produktivitas pekerja Indonesia relatif masih sangat rendah dan berada di bawah rata-rata negara ASEAN. Dengan pendapatan 9.500 USD per tahun, angka ini jauh di bawah angka Singapura yang sebesar 92.000 USD, atau Malaysia dengan 33.300 USD dan dengan Thailand 15.400 USD, atau bahkan dengan pendapatan rata-rata ASEAN yaitu 10.700 USD per tahun. Angka ini tentu memprihatinkan, dengan jumlah angkatan kerja muda yang sangat besar yaitu kurang lebih 120 juta orang di tahun 2013, namun secara kualitas produktivitas yang dihasilkan dirasa masih jauh dari harapan. Meningkatkan produtivitas tentu bukan perkara mudah, namun pasti dapat kita upayakan diantaranya dengan meniru keberhasilan negara adidaya baru - China. Dengan pertumbuhan ekonomi 2 digit yang disandangnya dalam beberapa tahun terakhir, China adalah penguasa baru ekonomi dunia. Apa rahasianya ? Ternyata orang China bekerja tidak cukup 8 sampai 10 jam sehari, tetapi justru 16 sampai 18 jam. Mereka bukan penggila kerja tetapi mereka adalah pekerja keras, dan mempunyai semangat kerja yang tinggi. Orang China juga mempunyai sifat yang konsisten pada tujuan yang telah ditetapkan, serta tidak pernah lari dari tujuan atau tidak fokus, dan apabila pada suatu tujuan tercapai, maka usaha tidak akan pernah berhenti karena akan ada tujuan lain yang ingin di capai. Prinsip bangsa China ini lah yang perlu diteladani, yaitu “Terjatuh pasti menimbulkan rasa sakit, namun justru karena rasa sakit itu lah yang mendorong orang China untuk bangkit kembali. ”Adalah kewajiban kita semua untuk meningkatkan mutu diri. Kualitas pribadi yang mumpuni pasti berdampak pada produktivitas yang tinggi. Pilihannya apakah kita memilih menjadi gagak yang mampu terbang tinggi sehingga dapat bertengger di puncak, atau kah menjadi kelinci yang enggan berlari tetapi penuh mimpi ?? Direktur Utama Fchmi Idris
6
BINCANG Fokus - Pakai e-KTP untuk Antisipasi Kegandaan Peserta BPJS Kesehatan
3
Hindari CALO Daftar BPJS Kesehatan, Online Saja
5
Benefit - Bayar Premi Murah, Tetapi Dapat Fasilitas Alat Canggih
7
Pelanggan - Dimana pun Berada Peserta BPJS Kesehatan Terlindungi
8
Testimoni - Petugas Siap 24 Jam, Layani Konsultasi Via Telephone
9
Sehat - Inilah, Cara Sederhana Turunkan Tekanan Darah
10
Kilas & Peristiwa - BPJS Kesehatan Resmikan Kantor Divisi Regional XIII
11
F kus Pakai e-KTP untuk Antisipasi
Kegandaan Peserta BPJS Kesehatan
Program Nasional Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP), sudah dilaksanakan sejak beberapa tahun lalu, namun belum semua rakyat di negeri ini, mendapatkan identitas tunggal ini karena ada yang rusak sehingga diperlukan pembuatan kartu baru. Terlepas dari progres ini, E-KTP atau electronic-KTP, sudah direalisasi sebagai data acuan kepesertaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dioperasionalkan BPJS Kesehatan. Program ini, dimaksudkan untuk mencegah terjadinya kegandaan identitas kepesertaan BPJS Kesehatan, dikarenakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) masih dapat dipalsukan walaupun e-KTP sudah dilengkapi finger print (sidik jari) dan iris mata.
"E-KTP adalah menciptakan satu identitas tunggal nasional yang efektif dan efisien bagi seluruh penduduk yang berdomisili didalam wilayah hukum Republik Indonesia. Identitas tunggal ini sangat berguna dalam menata masyarakat dan pemerintahan menjadi yang lebih modern, lebih baik, lebih cepat, dan lebih murah," kata Gamawan Fauzi, menjelang serah terima sebagai Menteri Dalam Negeri (Mendagri), di Jakarta, beberapa waktu lalu.
Langkah ini, menurutnya, dilandasi keinginan menciptakan manajemen kependudukan yang lebih baik. Melalui e-KTP, menjamin bahwa seseorang hanya mempunyai satu KTP sehingga menghindari orang dengan lebih satu KTP menggunakannya untuk hak-hal yang melanggar hukum atau merugikan masyarakat luas.
kependudukan (NIK), menurut Gamawan, data BPJS Kesehatan juga harus mengacu pada sidik jari dan iris mata sebagaimana yang telah terekam dalam e-KTP. Sebab, lanjutnya, NIK masih mungkin disalahgunakan. “Di e-KTP itu ada sidik jari, ada iris mata. Itulah yang mengamankan,” tambahnya.
Selain itu, lanjutnya, e-KTP, memperkecil ruang gerak bagi warga negara yang selama ini sukses dan ingin menghindari pajak. "Mudah bikin paspor dan yang penting lagi, menciptakan basis data terpadu yang diperlukan dalam manajemen kependudukan, kesejahteraan sosial, pendidikan, kesehatan, dan pemilihan umum," ujarnya. Ini, termasuk data yang digunakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan harus mengacu pada data kependudukan yang terekam dalam e-KTP. “Ya harus mengacu itu (e-KTP), semua,” tegasnya. Tidak hanya nomor induk
Gamawan memastikan, data instansi mana pun yang tidak sesuai dengan rekam data e-KTP menunjukkan bahwa ia tidak menggunakan data resmi kependudukan. Hingga kini, Kemendagri telah mengintegrasikan e-KTP dengan 30 lembaga/instansi. Diantaranya, BPJS Kesehatan dan Bank Rakyat Indonesia (BRI). Pihaknya, mengakui syarat pendaftaran peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan untuk peserta mandiri, mulai 1 November 2014 harus menggunakan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP). Pendaftar peserta BPJS Mandiri memang diminta menunjukkan e-KTP asli serta menyerahkan fotokopinya selain beberapa persyaratan lainnya. Ketentuan tersebut, kata dia, merupakan tindak lanjut dari surat Kementerian Dalam Negeri bahwa calon peserta BPJS Kesehatan harus memiliki e-KTP dan nomor induk kependudukan (NIK).Bagi peserta yang belum memiliki e-KTP, katanya, diminta melakukan perekaman terlebih dahulu. Sedangkan, warga yang sudah melakukan perekaman e-KTP, namun belum menerima fisik e-KTP
Info BPJS Kesehatan
edisi 9 Tahun 2014
3
fokus
masih bisa menggunakan KTP lama, karena yang dibutuhkan nomor induk kependudukannya. " NIK pada KTP dengan e-KTP tidak ada perbedaaan," jelasnya. Melalui Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri, data-data masyarakat Indonesia khususnya yang telah menjadi anggota BPJS kesehatan, telah tersedia melalui master file untuk memvalidasi kepesertaan. Apalagi, jika ditambah dengan diberlakukannya finger print, tentu semua akan memuluskan pelaksanaan BPJS Kesehatan. Dengan finger print, dapat mengurangi penyalahgunaan kartu palsu, karena yang memiliki sidik jari tersebut hanya satu orang yang akan disesuaikan dengan file kependudukan. Sebelum e-KTP, banyak sekali pemborosan dibidang kesehatan akibat tidak adanya Identitas Rekam Medik Tunggal (IRMT) penduduk Indonesia. Potensi NIK untuk dijadikan menjadi IRMT sangat tinggi. Sentralisasi Database Rekam Medik merupakan kegiatan yang sangat bermanfaat dan dapat dilakukan dengan mudah. Misalnya, Google mencatat identitas dan kebiasaan miliaran konsumen tanpa memungut biaya satu sen pun dari pelanggannya, bahkan Google tumbuh menjadi perusahaan dengan angka pertumbuhan dan keuntungan tinggi.
Ke depannya, mungkin tidak diperlukan kartu-kartu lainnya melainkan cukup menggunakan e-KTP dan sidik jari. "Cukup e-KTP dan sidik jari bisa menjadikan bukti seseorang peserta BPJS Kesehatan atau bukan," jelasnya. Kalau pakai kartu maka ketika peserta mau dilayani ada potensi kartu BPJS kesehatan ketinggalan di rumah, kartu rusak atau kartu hilang, bisa menghambat. Jadi, e-KTP dengan single identity number tetap harus diupayakan sebagai cara baik untuk pelayanan BPJS Kesehatan maupun program lainnya yang berdampak positif bagi pelayanan peserta apabila menggunakan e-KTP.
"Masalahnya adalah sejauh mana e-KTP itu sudah dimiliki oleh warga negara. Kalau masih belum 100 persen, artinya pendataan BPJS masih akan selalu terkendala," kata Dr Budi.
Secara terpisah, Peneliti Senior Pusat Kajian Administrasi dan Kebijakan Kesehatan FKM UI, Dr. Budi Hartono, SE, MARS, menyambut baik data e-KTP sebagai data acuan kepesertaan BPJS Kesehatan dan sebagai kartu identitas tunggal kepesertaan tersebut. Sebab, fungsi dari e-KTP itu adalah mengefisiensikan pendataan yang dilakukan dengan kualitas dan tingkat akurasi yang lebih tinggi.
Namun, dirinya setuju dengan pemberlakukan e-KTP sebagai kartu identitas tunggal kepesertaan BPJS Kesehatan. "Cukup e-KTP. Itu yang dimaksud single identity, tidak perlu lagi cetak kartu yang tidak-tidak, karena kalau semua layanan pakai kartu lain, maka itu yang membuat mahal, tidak efisien, birokratis panjang dan lama serta sangat tidak menguntungkan negara sebagai penyelenggara pemerintahan," ujarnya. Apalagi semangat BPJS itu adalah untuk universal coverage, maka jangan tanggung-tanggung sistemnya, pilih yang bakal efisien sekalian. Sekedar informasi, Kartu Tanda Penduduk (KTP) adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Kementerian Dalam Negeri yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Nah, sentralisasi Database Rekam Medik penduduk Indonesia dan de-sentralisasi akses data dapat dilakukan dengan cara demikian.
Ketersediaan rekam medik longitudinal dari banyak pendudukan sangat berguna dalam menciptakan riset dan terobosan dalam dunia kedokteran yang memungkinan Indonesia menjadi penyumbang kemajuan ilmu kedokteran dunia dan membuka peluang menghasilkan terobosan kedokteran yang dapat dipatenkan dan mempunyai nilai tambah sangat tinggi. "Itu, makronya," jelasnya.
4
Kartu ini wajib dimiliki bagi Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA) yang memiliki Izin Tinggal Tetap (ITAP) yang sudah berumur 17 tahun atau sudah pernah kawin atau telah kawin. Anak dari orang tua Warga Negara Asing yang memiliki ITAP dan sudah berumur 17 tahun juga wajib memilki KTP. Sedangkan, e-KTP, adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana. Dengan demikian menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) adalah Kartu Tanda Penduduk (KTP) diproses secara komputerisasi dan dilengkapi cip yang berfungsi untuk menyimpan biodata, sidik jari dan tanda tangan.
Menteri Dalam Negeri Periode 2009-2014
Gamawan Fauzi
Info BPJS Kesehatan
edisi 9 Tahun 2014
F kus
Hindari CALO Daftar BPJS Kesehatan, Online Saja R
apor biru yang diraih Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, bukan berarti semua pelayanan yang sudah dikoordinasikan berjalan mulus. Sejumlah kendala tetap masih banyak yang harus diselesaikan satu persatu agar mencapai hasil maksimal. Kekeliruan masih saja terjadi di masyarakat terhadap sistem pelayanan kesehatan ini. Karena ada anggota masyarakat beranggapan sudah membayar iuran sesuai ketentuan, tidak sedikit peserta BPJS Kesehatan yang langsung berobat ke rumah sakit walaupun bukan merupakan kasus gawat darurat. Saat mendaftar sebagai peserta masih ada masyarakat yang mengeluh karena harus mengeluarkan uang tambahan untuk orang yang tidak bertanggungjawab alias calo. Padahal, kalangan BPJS Kesehatan, sejak beroperasi, sudah mengimbau kepada masyarakat agar menggunakan sistem online ketika mendaftarkan diri sebagai peserta BPJS Kesehatan, ketimbang menggunakan calo. "Kalau berurusan di Kantor BPJS jangan sesekali menggunakan calo. Sebab, akan banyak ruginya kalau pengurusan BPJS melalui calo," kata Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, Fachmi Idris, menjawab pertanyaan wartawan soal masih adanya praktik pencaloan. Hingga kini masih ada kalangan tidak bertanggungjawab mengurus pendaftaran peserta, oleh karena itu dihimbau kepada masyarakat agar menggunakan sistem online ketika mendaftarkan diri sebagai peserta BPJS Kesehatan. BPJS Kesehatan telah menempatkan sejumlah personel kepolisian untuk membersihkan para calo yang berkeliaran di kantornya, tetap saja ada sebagian dari mereka yang tidak terpantau, dan masih bergerilya di sana. "Maka itu, saya tekankan kepada masyarakat untuk tidak menggunakan calo," kata Fachmi. Pihaknya mengakui, besarnya animo masyarakat yang ingin mendaftarkan diri sebagai peserta BPJS Kesehatan, lanjut Fachmi, menciptakan antrean yang cukup panjang. Tak heran bila kondisi ini dimanfaatkan para calo untuk mencari keuntungan lebih. Bila masyarakat memilih untuk mendaftarkan diri menggunakan sistem online, dapat melakukannya di mana saja dan tentu terhindar dari calo. "Di rumah kan bisa sambil tiduran, ngopi, dan melakukan aktivitas lainnya," kata Fachmi Idris. Hal istimewa yang akan didapatkan oleh para calon pendaftar BPJS Kesehatan jika menggunakan sistem online adalah peserta tidak hanya sekedar mendaftar, tapi juga dapat mencetak kartunya sendiri. "Kartu ini sejenis boarding pass yang bisa dicetak di rumah, sebelum kita ke Airport. Sehingga, jika ada isu ke kantor BPJS Kesehatan itu antre kemudian kurang nyaman, kami mengimbau agar masyarakat menggunakan sistem online saja," jelasnya.
Kenyataan ini, membuat petugas BPJS Kesehatan, menjadi kurang baik atas ulah calo. Makanya, masyarakat hendaknya mendaftar melalui jaringan online saja.
"Nah, memberikan pengertian seperti ini yang membutuhkan waktu. Maka itu, pelayanan yang baik akan dilayani kalau sesuai dengan prosedur yang ditentukan," kata Fachmi menambahkan.
Selanjutnya, Dirut BPJS Kesehatan, mengakui kendala lain yang masih ada diantaranya, soal masyarakat yang belum memahami sistem pelayanan kesehatan sehingga banyak yang datang langsung ke rumah sakit. "Edukasi kepada masyarakat masih diperlukan," tuturnya.
Indikasi medis dari peserta BPJS Kesehatan juga harus dilihat terlebih dulu. Jika dari hasil pemeriksaan disebutkan tidak terdapat indikasi medis, maka tidak dapat masuk daftar dari bagian sistem ini.
Padahal, yang baik itu adalah masyarakat harus berobat dulu ke fasilitas kesehatan tingkat pertama. Baik itu dokter umum, praktik perorangan, dokter keluarga, klinik pratama, dan puskesmas. Misalnya, jika ditemukan 155 diagnosa penyakit, tapi tidak mampu dikerjakan oleh tenaga medis di Faskes tingkat pertama, barulah dirujuk ke rumah sakit tipe C, D, B, dan yang paling puncak adalah A.
"Kadang-kadang, masyarakat yang langsung ke rumah sakit merasa kok di-pingpong (dioper-oper), dan bertanya kenapa harus ke fasilitas kesehatan tingkat pertama dulu? Itu dilakukan untuk mengatur sistem ini. Persepsi seperti inilah yang harus diubah, agar seluruh peserta BPJS Kesehatan mendapatkan kenyamanan ketika berada langsung di lapangan," ujarnya.
Namun yang harus diketahui terlebih dulu sebelum mendaftarkan diri menggunakan sistem online adalah calon peserta harus memiliki nomor induk kependudukan (NIK), dan nomor rekening untuk memudahkan masyarakat agar ketika membayar iuran setiap bulannya tidak perlu kerepotan ke bank lagi. "Ini akan diberlakukan pada November mendatang. Dan kami telah menyiapkan banyak terobosan untuk para calon peserta BPJS Kesehatan," kata Fachmi. Berdasarkan pantauan Info BPJS Kesehatan, sejumlah anggota masyarakat, terpaksa menggunakan jasa seorang warga di sebuah Perumahan Grand Residen Bekasi. Warga yang hendak mendaftar itu oleh orang yang bisa dianggap calo meminta warga mengisi data dan memberikan uang Rp150.000, agar pendaftaran berjalan mulus. Uang ini, diluar ongkos calo mengurus ke kantor BPJS Bekasi. "Iya, daripada ngurus sendiri, ya lebih baik minta tolong orang itu. Abis katanya, ngantri," kata Ny Subari, kemarin.
Info BPJS Kesehatan
edisi 9 Tahun 2014
5
BINCANG
BRI
Siapkan Ribuan Jaringan Outlet dan E-Chanel Direktur Utama Bank Rakyat Indonesia, Sofyan Basir
T
ak perlu diragukan lagi, eksistensi PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. Karena sejak awal beroperasinya Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, sudah memberikan dukungan. Salah satu dengan mengerahkan seluruh jaringannya untuk melayani masyarakat khususnya peserta BPJS Kesehatan. Bahkan, BRI juga telah melakukan Integrated System dengan aplikasi pendaftaran yang ada di BPJS Kesehatan. Sehingga data peserta baru yang masuk lewat teller BRI akan langsung terhubung ke dalam data base kesehatan, dan akan langsung mendapat nomor virtual account. Integrasi sistem ini tentunya akan makin memudahkan masyarakat untuk mendaftar menjadi peserta BPJS Kesehatan, karena langsung dapat mendaftar di seluruh unit kerja BRI. Seperti apa komitmen BRI dalam mendukung BPJS Kesehatan, info BPJS Kesehatan, mengikuti berbagai kegiatan Dirut BRI, Sofyan Basir . Berikut pernyataannya: Sejauh mana konsep BRI dalam mengawal implementasi BPJS Kesehatan hingga sukses ? JKN yang dioperasionalkan BPJS Kesehatan, merupakan program pemerintah yang diamanatkan oleh Undangundang. Tentu BRI sebagai bank milik negara, wajib mengawal implementasi BPJS Kesehatan sampai sukses. Maka, sejak dioperasionalkan BPJS Kesehatan, manajemen BRI sudah mendukung BPJS Kesehatan. Dukungan itu diwujudkan dengan penandatanganan perjanjian kerja sama layanan pendaftaran kepesertaan aktif dan penyediaan jaringan komunikasi data pada fasilitas kesehatan yang telah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Bagaimana dengan kesiapan jaringan agar dapat melayani masyarakat seluruh Indonesia ?
2019, seluruh penduduk Indonesia telah terdaftar menjadi peserta BPJS Kesehatan atau berjumlah 270 juta jiwa. Oleh karena itu, membutuhkan layanan perbankan yang masif. BRI pun akan membuka proses pendaftaran para peserta baru, pembayaran premi hingga nanti pembayaran klaim.
Operasional BRI itu hingga ke pelosok desa. Keberadaan dan kesiapan jaringan layanan BRI pun, mulai dari Sabang sampai Merauke hingga ke pelosok desa mendukung perseroan untuk memberikan layanan bagi implementasi BPJS Kesehatan. Hingga kini, terdapat jaringan outlet konvensional sebanyak 9.808 buah, E-channel terdiri atas Anjungan Tunai Mandiri (ATM) sebanyak 18.292 buah, Electronic Data Capture (EDC) sebanyak 85.936, CDM 192, kiosk 100, dan e buzz sebanyak 50 buah. Data baru belum kita masukkan.
Jumlah peserta yang cukup banyak tentu tidak hanya dilakukan pelayanan secara manual tetapi menggunakan IT juga, ya ?
Layanan teknologi informasi (TI) BRI juga siap melayani peserta BPJS. Ia mengharapkan masyarakat tidak perlu khawatir dengan layanan yang diberikan. Bicara soal SDM, BRI memiliki sumber daya manusia (SDM) yang terbesar dan terampil untuk membantu peserta BPJS Kesehatan. Jadi, tidak perlu dikhawatirkan.
Masyarakat tinggal datang dan daftar di unit kerja BRI di seluruh Indonesia, dan hal ini juga berarti efisiensi bagi BPJS Kesehatan, karena tidak perlu tambah kantor dan SDM.
Kalau begitu, sudah berapa banyak peserta BPJS Kesehatan yang mendaftar melalui BRI ? Sudah lumayan banyak sekitar 116 juta lebih dengan 381 ribu jiwa, lebih juga merupakan peserta BPJS Mandiri. Tapi data itu khan belum berakhir atau belum tercatat semua. Kita, target hingga akhir tahun 2014 dapat mencapai 140 juta jiwa. Rincian globalnya, tercatat lebih dari 99 ribu perusahaan dan seratus ribu individu yang telah mendaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan. Tak hanya itu, BRI juga mengerahkan sebanyak seratus ribu pekerja dan ditopang oleh sistem teknologi informasi yang baik. Seperti yang sudah disebutkan tadi, PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) menyiapkan sekitar 9.800 unit kerja dan 18 ribu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) di seluruh Indonesia. Semua ini, demi membantu operasionalisasi BPJS Kesehatan. Nah, membludaknya jumlah peserta BPJS Kesehatan sampai ke pelosok di tanah air membutuhkan layanan perbankan terintegrasi sampai ke desa-desa. Hingga
6
Benar. BRI khan, telah melakukan Integrated System dengan aplikasi pendaftaran yang ada di BPJS Kesehatan. Data peserta baru yang masuk lewat teller BRI akan langsung terhubung ke dalam database kesehatan, dan akan langsung mendapat nomor virtual account.Ini, cara yang mudah.
Lalu peserta BPJS Kesehatan yang ingin membayar premi tinggal memasukkan Nomor Virtual Account masingmasing peserta dalam aplikasi BRI Virtual Accouunt. Pembayaran premi ini dapat dilakukan selain di teller dan ATM juga dapat melalui aplikasi internet banking dan mobil banking BRI. Bagaimana pula dengan integrasi dengan rumah sakit? Itu, juga kita laksanakan. Dalam kerja sama dengan BPJS Kesehatan, BRI juga ditunjuk sebagai bank yang akan menyediakan jaringan komunikasi data kepada lebih dari 2.000 Rumah Sakit (RS), dan lebih dari 10 ribu klinik serta puskesmas yang sudah menjadi mitra BPJS Kesehatan dan Bank BRI. Komitmen ini, ditindaklanjuti BRI, dengan mengerahkan seluruh jaringannya untuk melayani masyarakat. Mulai dari Sabang hingga Merauke, BRI sudah siap dan kita akan terus melakukan ekspansi lho. Sebagai mitra BPJS kesehatan, BRI akan membuka proses pendaftaran para peserta baru, pembayaran premi, hingga nantinya pembayaran klaim. Pelayanan ini membutuhkan dukungan layanan Teknologi Informasi yang handal serta reliable, dan BRI siap untuk melayani semuanya. Tidak ada masalah.
BRI selama ini khan memiliki banyak nasabah. Apa yang dilakukan BRI terhadap nasabah yang jumlahnya relatif banyak ? Maksudnya, terkait dengan BPJS Kesehatan. BRI mendorong kurang lebih 40 Juta nasabah KUR dan KUPEDES BRI di seluruh Indonesia untuk masuk dalam kepesertaan aktif BPJS Kesehatan. Untuk pembayaran preminya, seperti yang tadi kita utarakan. Yakni, para peserta BPJS Kesehatan cukup memasukkan Nomor Virtual account masing-masing peserta dalam Aplikasi BRI Virtual Account (BRIVA). Pembayaran premi ini dapat dilakukan selain di teller dan ATM juga dapat melalui aplikasi Internet Banking dan Mobile Banking BRI. Layanan BRI Virtual Account (BRIVA) ini memberikan kemudahan dalam pemanfaatan sistem layanan jasa perbankan yang cepat, nyaman, modern, dan terpercaya. BRIVA merupakan virtual account perbankan dengan sistem real time online, sehingga seluruh pembayaran premi peserta BPJS melalui BRI Virtual Account dapat langsung tercatat secara real time on line di sistem kepesertaan BPJS. Ke depannya, BRI juga akan memberikan fasilitas Auto Debet bagi para peserta, sehingga nantinya mereka tidak perlu lagi datang ke unit kerja BRI atau e-Channel BRI, karena rekeningnya telah terdebet otomatis unuk pembayaran preminya.
Info BPJS Kesehatan
edisi 9 Tahun 2014
BENEFIT
B
Bayar Premi Murah Tetapi Dapat Fasilitas Alat Canggih
Oknum dokter dinilai merasa tidak puas jika tidak menggunakan alat canggih yang seharusnya tidak perlu digunakan. Hal itu terjadi karena dokter tersebut ingin mengantisipasi terjadinya kesalahan diagnosa, tujuannya untuk menjaga keselamatan pasien. Namun, tindakan yang dilakukan membuat biaya kesehatan menjadi mahal atau boros. Dalam skema jaminan kesehatan, penggunaan alat kesehatan dan obat sesuai kebutuhan medis, sehingga tidak ada penggunaan yang berlebihan, dari sisi pasien aman, dari sisi pembiayaan efisien dan efektif. Manajemen itu yang hingga kini digunakan oleh BPJS Kesehatan adalah manage care. Di setiap rumah sakit sudah ada standar operasional prosedur (SOP) untuk setiap kasus. Termasuk dalam paket INA-CBGs ini, para dokter umum atau pun dokter ahli diharuskan menggunakan alat bantu diagnostik sesuai kebutuhan, dan disarankan efisien dalam meminta memakai alat bantu diagnosa, kalau tidak dijalankan dengan baik, maka BPJS atau RS bisa bangkrut. Pemakaian alat yang efisien ini seringkali disamakan dengan pembatasan yang tidak membuat nyaman peserta, terutama yang selama ini sudah pernah dimanja dengan alat-alat canggih.
M
eskipun sebagian peserta BPJS Kesehatan masih mengeluhkan antrean panjang untuk mendapatkan pelayanan di fasilitas kesehatan tingkat lanjutan seperti di rumah sakit, namun demikian manfaat yang sangat berarti telah dinikmati oleh peserta. Dengan premi yang relative terjangkau, peserta BPJS Kesehatan mendapatkan pelayanan kesehatan yang membutuhkan obat dan alat kesehatan yang canggih. Asep Ruswiyadi contohnya. Dia sangat terbantu oleh BPJS Kesehatan karena kedua anaknya yang mengidap hemofilia karena dalam satu bulan untuk berobat bisa menghabiskan sekitar Rp8 juta. Bisa dibayangkan jika tidak memiliki jaminan kesehatan dari BPJS Kesehatan.
“Dengan membayar iuran premi Rp25.500 perbulan per jiwa, sangatlah ringan. Kualitas hidup anak saya tetap terjaga dengan baik, saya bersyukur ada BPJS Kesehatan,” ujarnya. Dayani, pasien RS Cipto Mangunkusumo mengalami penyempitan pembuluh darah. Untuk pemeriksaan jantungnya tentu harus menggunakan alat-alat canggih yang memerlukan biaya tinggi. Dia sudah dua kali dipasang ring. Biaya pengobatan dengan alat-alat canggih itu menghabiskan biaya sekitar Rp130 juta. “Beruntunglah ada JKN dan BPJS Kesehatan. Saya sehat dan kantong pun tidak terkuras,” katanya. Cesy Yulia mengatakan hal senada. Ayahnya, Alman Sitorus mengalami pelebaran pembuluh darah di perut. Lalu, harus dioperasi. Tentunya, menggunakan alat yang canggih pula. Jika harus mengeluarkan dari kantong sendiri pasti sangatlah berat karena menghabiskan biaya sekitar Rp300 juta. “Untung ayah saya PNS dan mempunyai Askes sekarang jadi BPJS Kesehatan, kalau harus bayar ya pasti repot. Tetapi memang bedanya sekarang harus lebih sabar mengantre karena peserta yang dilayani banyak tidak seperti dulu, ada yang khusus untuk PNS sebagai peserta Askes,” ujarnya.
Info BPJS Kesehatan
edisi 9 Tahun 2014
Sejumlah peserta BPJS Kesehatan yang telah menikmati manfaat jaminan kesehatan nasional (JKN), menyarankan agar masyarakat yang belum menjadi peserta BPJS Kesehatan agar segera mendaftarkan diri. Sehingga saat datang sakit yang tak pernah bisa ditolak itu, keluarga tidak bingung mencari dana untuk berobat. Seiring dengan bertambahnya peserta dan ditargetkan pada 2019 semua penduduk Indonesia masuk dalam program JKN, sarana dan fasilitas kesehatan, serta tenaga kesehatan pun siap melayani. Para petugas kesehatan pun meminta agar diperhatikan kesejahteraannya, kenyamanan dalam bekerja, dengan memberikan jasa yang adil. Persoalan yang sering dihadapi di lapangan, rumah sakit saat ini diberi otonomi pengadaan obat dan pihak rumah sakit dibayar klaimnya sesuai dengan paket yang disepakati melalui INA-CBGs (Indonesia case based groups) termasuk di dalamnya terdapat jasa tenaga medis. Obat-obatan yang digunakan sebagian besar adalah obat generik dan obat generik berlogo. Sediaannya disusun melalui formularium obat nasional dan bisa diakses melalui e-katalog.
Saat ini, pasien semakin kritis dan ingin dilayani sebaik mungkin, aman, dan memuaskan. Di sisi lain, rumah sakit juga harus mampu mengelola dengan manajemen yang baik agar rumah sakit mampu bertahan. Pasien akan memilih rumah sakit yang memberi pelayanan terbaik. Bahkan kesembuhan pasien tidak hanya ditentukan oleh obat, tetapi juga faktor lain yang terkait. Pemerintah berusaha atas standart minimal pelanggaran maka pemantauan yang baik dan bermanfaat dalam memutuskan salah sebenarnya tindakan Ada kesenjangan antara keinginan dengan kenyataan yang ada dan itu bisa menghambat. BPJS merupakan niat yang mulia untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya di bidang kesehatan. Selain melakukan penghematan sesuai kebutuhan pasien, rumah sakit juga harus memperkuat sistem informasi teknologi, pemantauan, dan ketersedian obat dan alat medis habis pakai. Tim tim verifikator internal juga harus mengawasi diagnosis penyakit sesuai tarif yang ada dalam INA-CBGs.
Di sejumlah rumah sakit, menurut seorang pengamat, ada hal yang dirasakan kurang nyaman oleh dokter akibat pembatasan menggunakan pendukung diagnostik, apakah itu laboratorium atau alat canggih, misalnya computer tomografi (CT Scan), juga magnetic resonancy (MRI), sebab paket kasus yang dibayar minimal.
7
PELANGGAN
Dimana pun Berada Peserta BPJS Kesehatan Terlindungi
T
ak ada satu pun orang yang ingin sakit atau pun tertimpa musibah, namun hal itu tidak bisa dihindari jika sewaktu-waktu melanda, bisa kapan saja atau saat berada di mana saja. Oleh karena itu, hadirnya jaminan kesehatan nasional (JKN) yang dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan menjadi salah satu solusi yang sangat bermanfaat untuk melindungi diri ketika sakit datang. Jika tidak sakit atau tidak pernah memanfaatkan jaminan kesehatan, itu sebuah anugerah dan iuran premi yang sudah dibayarkan merupakan bagian dari amal karena dana yang sudah disetorkan ke BPJS Kesehatan akan dimanfaatkan oleh peserta yang sakit. Disitulah azas gotongroyong JKN. Harapannya, setiap peserta dapat menjaga kesehatannya agar kualitas hidup terjaga selamalamanya. Ketika peserta BPJS Kesehatan sedang berada di luar daerah tempat tinggalnya mengalami kecelakaan atau terpaksa dalam keadaan darurat harus melahirkan, lalu dilarikan ke rumah sakit yang non provider atau belum bekerjasama dengan BPJS Kesehatan. Apakah harus membayar ? Tak perlu khawatir, peserta BPJS tidak perlu membayar biaya rumah sakit, karena BPJS Kesehatan tetap menjamin di mana pun peserta berada. Soal penjaminan di saat darurat sudah diatur dalam peraturan Menteri Kesehatan. Semua rumah sakit harus tetap memberikan layanan kesehatan pada kasus darurat medis. Khusus bagi peserta BPJS Kesehatan, rumah sakit non provider tidak boleh memungut biaya kepada peserta yang dilayani karena keadaan darurat. Oleh karenanya, peserta tidak perlu repot-repot membayar biaya perawatan lalu mengajukan klaim untuk proses reimburse ke BPJS Kesehatan, tetapi pihak rumah sakit yang akan menagih klaim langsung ke BPJS Kesehatan. Seberapa pun biaya layanan akan dibayar oleh BPJS Kesehatan, namun tetap memakai patokan INA CBGs (Indonesia Case Based Groups/paket biaya berdasarkan kelompok diagnosa). Kini, tidak lagi menggunakan tarif fee for service atau per layanan yang diberikan. Dengan demikian rumah sakit tidak akan merugi karena setiap tindakan dilengkapi dengan inform concern , yaitu pernyataan yang ditandatangani oleh pasien atau keluarga pasien bahwa setuju atas tindakan medis tersebut. Jadi, di era jaminan kesehatan oleh BPJS Kesehatan ini tidak ada lagi klaim perorangan, tetapi semua diajukan oleh fasilitas kesehatan. Untuk memperlancar tatalaksana pembayaran klaim, setiap rumah sakit harus mendaftarkan diri ke Nasional Case-Mix Center (NCC) bisa langsung atau melalui website. Dalam keadaan normal, peserta BPJS harus mematuhi aturan rujukan berjenjang mulai dari pemeriksaan di fasilitas kesehatan tingkat pertama hingga ke tingkat lanjutan jika diperlukan dengan surat rujukan. Di fasilitas
8
jika biaya pelayanan yang diberikan kepada pasien melebihi tarif INA CBG’s yang telah diterapkan maka rumah sakit dapat segera mengupayakan efisisensi, tanpa perlu melakukan fraud atau kecurangan.
tingkat lanjutan peserta BPJS Kesehatan tidak perlu lagi mengeluarkan biaya tambahan jika sesuai dengan ketentuan hak pasien. Sementara pihak rumah sakit akan mengajukan klaim langsung ke BPJS Keshatan sesuai dengan aturan INA CBGs. Jika ada hal-hal khusus seperti penggunaan alat kesehatan di luar paket tarif INA CBGs pihak rumah sakit pun masih bisa mengajukan klaim ke BPJS Kesehatan.
Kekhawatiran sejumlah rumah sakit atas layanan yang diberikan kepada peserta BPJS Kesehatan tidak akan ada lagi, jika rumah sakit mempunyai manajemen rumah sakit yang baik. Seperti yang dilakukan oleh RSUP Denpasar Bali. Menurut Direktur Utama RSUP Sanglah Denpasar Ayu Sri Saraswati, program JKN tidak membuat rumah sakit rugi, tetapi bisa tetap surplus penerimaan, tanpa mengorbankan kualitas pelayanan.
Dokter yang menangani pasien BPJS Kesehatan harus bekerja sesuai prosedur dengan mengikuti clinical pathway. Dengan demikian, biaya yang dikeluarkan rumah sakit tidak akan melebihi jaminan yang ditanggung BPJS Kesehatan. Menurut Ayu, RSUP Sanglah justru merasa diuntungkan dengan adanyan program JKN, karena sistem penagihan dan pembayaran klaim menjadi lebih pasti. Sesuai prosedur, pihak rumah sakit harus mengirimkan tagihan klaim ke BPJS Kesehatan setiap tanggal 10 bulan berikutnya. Dalam penagihan pun RSUP Sanglah selalu tepat waktu dan jika terlambat pihak BPJS Kesehatan selalu mengingatkan dan “mengejar” agar segera diajukan penagihan klaim. Dengan adanya BPJS Kesehatan, kasus pemulangan pasien dengan penangguhan atau menyisakan hutang, berkurang tajam. Artinya, JKN menguntungkan RSUP Sanglah.
Hal itu disebabkan dalam memberikan pelayanan kepada pasien peserta BPJS Kesehatan, rumah sakit harus berpedoman dan tidak melenceng dari clinical pathway yang sudah disusun. Dalam clinical pathway tersebut sudah tercantum tindakan-tindakan yang perlu dilakukan berikut biayanya untuk setiap jenis penyakit. Clinical pathway adalah sebuah pemetaan mengenai tindakan klinis untuk diagnosis tertentu dalam waktu tertentu, yang mendokumentasikan clinical practice terbaik dan bukan hanya clinical practice sekarang. Clinical pathway yang diterapkan dengan baik dapat menjadi “alat” kendali mutu pelayanan kesehatan RS. Di sisi yang lain, dalam era JKN yang dilaksanakan oleh BPJS Kesehatan kini, penerapan clinical pathway dapat menjadi salah satu upaya kendali biaya. Biaya yang dikeluarkan dari pemberi pelayanan kepada pasien dapat dihitung berdasarkan clinical pathway dan dibandingkan dengan tarif INA CBG’s yang telah ditetapkan. Sehingga,
Direktur Utama RSUP Sanglah Denpasar
Ayu Sri Saraswati
Info BPJS Kesehatan
edisi 9 Tahun 2014
Layanan Konsultasi 24 Jam Klinik Polresta Bekasi
TESTIMONI
Petugas Klinik Polresta Bekasi Jababeka
Dr Frinda Theresia Barus
F
asilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) atau fasilitas kesehatan primer merupakan ujung tombak dalam pelayanan kesehatan kepada peserta BPJS Kesehatan. Untuk meningkatkan peran dan fungsi tersebut, maka kualitas faskes primer sebagai gerbang utama pelayanan kesehatan perlu diperkuat . Caranya dengan melakukan inovasi, terutama yang mengarah pada upaya promotif dan preventif. Klinik Polrestra Bekasi yang berada di Komplek Jababeka, Cikarang, Kabupaten Bekasi, kini tidak hanya dimanfaatkan oleh anggota polisi saja, tetapi masyarakat umum, khususnya peserta BPJS Kesehatan bisa mengakses layanan kesehatan milik Kepolisian RI ini. Sehingga, jika seluruh rakyat Indonesia sudah menjadi peserta BPJS Kesehatan, Klinik milik Polri ini semakin mantap kualitas layanannya. Klinik Polresta Bekasi, yang berdiri sejak 2004, memiliki program unggulan yang mencakup program pengelolaan penyakit kronis (Prolanis), program sosial Indonesia
One Stop Service Pengalamannya sebagai dokter umum tidak perlu diragukan lagi. Selama 19 tahun dr Jijin B Irodati berpraktik di Puskesmas dan selama 9 tahun bekerja di Dinas Kesehatan Lamongan Jawa Timur, kini ibu dua anak ini mengabdikan diri sebagai dokter umum di tempat praktik pribadinya di rumahnya yang terletak di Jalan Jombang nomor 132, Kecamatan Babat, Lamongan, Jawa Timur. Secara bertahap dr Jijin membangun kliniknya untuk memenuhi kebutuhan pasien-pasiennya. Selain dirinya yang praktik, dia juga membuat jejaring, agar pasienpasiennya tidak repot, misalnya menyediakan praktik dokter gigi, layanan laboratorium, dan apotek. Sehingga usai berobat, pasien tidak perlu bingung mencari apotek, karena di klinik tersebut sudah ada apoteknya. Fasilitas lainnya selain untuk kebutuhan medis juga disediakannya, seperti mushola dan tempat bermain anakanak. Sehingga pasien yang datang merasa nyaman, dan itu menurutnya menjadi terapi tersendiri untuk mendorong pasien lekas sembuh. “Semoga saya bisa terus melayani masyarakat. Prinsip saya bekerja dengan hati nurani, dengan begitu pasti akan ada kepuasan tersendiri,” ungkapnya.
Info BPJS Kesehatan
edisi 9 Tahun 2014
tersenyum (PSIT) dan bakti sosial. Program inovatif ini akan terus berkembang, sesuai kebutuhan peserta.
sejak April 2014. Pada kesempatan ini dimanfaatkan untuk memberi penyuluhan, pemeriksaan kesehatan, dan konsultasi medis perorangan.
Menurut Penanggungjawab Klinik Polrestra Bekasi, dr Frinda Theresia Barus, melaksanakan program jaminan kesehatan dari BPJS Kesehatan, bukan sekedar menjalankan perintah undang-undang saja, tetapi juga menjalankan misi pembangunan kesehatan. Untuk itu, pengembangan dan inovasi selalu diciptakan.
Untuk program PSIT, Klinik Polresta Bekasi berkoordinasi dengan pihak terkait untuk menjembatani proses operasi serta melakukan pendampingan pasien ke rumah sakit dengan menggunakan ambulan mulai dari proses persiapan operasi hingga pascaoperasi.
“Petugas kami juga memberikan pelayanan kunjungan (home visit) ke rumah pasien dan melayani konsultasi via telepon seluler selama 24 jam dan pelayanan kesehatan keliling,” ujarnya.
Program ini merupakan bagian dari CSR (corporate social responsibility). Misalnya, membantu pasien hidrosefalus dan pasien bibir sumbing. Untuk program bakti sosial, antara lain memberikan pengobatan umum, menggelar donor darah tiap triwulan dan khitanan missal.
Sejak bergabungnya anggota Polri (aktif) sebagai peserta BPJS Kesehatan mulai 1 Januari 2014, membawa warna dalam pelayanan kesehatan. Khusus program rujuk balik yang dikelola oleh BPJS Kesehatan, yaitu Prolanis, secara berkala menggelar senam sehat yang sudah dimulai
“Dengan segala inovasi dalam hal pelayanan yang dilakukan Klinik Polresta Bekasi, diharapkan peserta BPJS Kesehatan dapat merasakan pelayanan kesehatan secara prima sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup yang optimal,” ujarnya.
dokter Jijin B Irodati Sama seperti yang dilakukan oleh faskes primer lainnya, di tempat praktik dr Jijin, juga mengelola Prolanis. Program ini sangat penting untuk membangun kesadaran masyarakat penyandang hipertensi dan DM untuk hidup sehat. Dia melihat ada perkembangan yang baik setiap tahunnya. Pada 2011, tercatat ada 68 orang yang menjadi peserta Prolanis di Peguyuban Prolanis DM dan Hipertensi binaannya. Per Agustus 2014, jumlahnya meningkat menjadi 204 peserta. “Kita membuat kegiatan menyenangkan, seperti demo masak menu hidangan bagi penderita DM, sehingga peserta juga bisa enjoy,” kata dr Jijin. Di setiap kegiatan, dibentuk kelompok-kelompok kecil. Pengelompokan peserta tersebut dapat membuat kegiatan yang dilakukan menjadi lebih efektif, komunikasi dengan peserta bisa lebih intens, serta menciptakan kedekatan sehingga dapat lebih mudah memantau kondisi yang dialami peserta. Setiap kelompok terdiri dari 10 orang. “Kedekatan antar anggota dan kedekatan pasien dengan dokternya akan memudahkan komunikasi dan yang penting adalah niat untuk membantu sesama dengan
sepenuh hati. Sebisa mungkin kita usahakan memangkas jarak antara dokter dan pasien, agar pasien bisa lebih nyaman berkonsultasi dengan kita,” ujarnya. Ketika mendapat penghargaan BPJS Award beberapa waktu lalu, dr Jijin mendapat hadiah uang tunai sebesar Rp 30 juta. Dia akan memanfaatkannya untuk mengembangkan kembali fasilitas-fasilitas yang ada di tempat praktiknya, terutama untuk kemudahan akses pasien.
9
SEHAT
Inilah, Cara Sederhana Turunkan Tekanan Darah
GREENTEA
D
ulu, banyak orang enggan memeriksakan kesehatan di klinik atau apotek walaupun hanyan sekedar mencek tekanan darah. Alasannya, setelah dicek dan mendapati penyakit, dikhawatirkan harus berobat dan melakukan pemeriksaan lanjutan. Ujungnya, uang yang harus keluar dari kocek semakin besar. Setelah dioperasionalkan BPJS Kesehatan, terutama bagi masyarakat miskin, semakin banyak masyarakat berani mencek kesehatan ke klinik terlebih dahulu. Mereka menyadari jika tekanan darah yang tinggi bisa jadi awal munculnya berbagai penyakit seperti stroke, penyakit kardiovaskular hingga disfungsi ereksi bagi pria. Jika kini Anda memiliki tekanan darah yang tinggi, selain menjalani gaya hidup sehat ada baiknya minum teh yang mampu menurunkan tekanan darah.Dalam sebuah penerbitan bertaraf internasional, Medical British Journal edisi Oktober, ternyata teh mampu menurunkan tekanan darah secara signifikan jika digunakan dalam jangka waktu panjang. Masih dalam penelitian, usai mengonsumsi teh selama 12 minggu tekanan darah lebih rendah sebesar 2,6 mmHg sistolik dan 2,2 mmHg diastolik. Hanya saja, diantara teh yang ada, teh hijau yang paling memberikan dampak penuruan tekanan darah yang signifikan, lalu teh hitam. Hal ini disebabkan karena teh membantu membuat pembuluh darah jadi lebih tenang sehingga memungkinkan darah mengalir lebih bebas. Selain itu, teh merupakan sumber tinggi antioksidan yang terkait dengan kesehatan jantung yang lebih baik. Penurunan tekanan darah memang tidak dalam jumlah besar jika menggunakan teh. Namun perubahan kecil dalam tekanan darah memiliki dampak signifikan terhadap kesehatan. Seperti diketahui, green tea atau teh hijau kini tengah digandrungi oleh masyarakat. Baik untuk diaplikasikan dalam bentuk makanan atau pun minuman. Tanpa disadari, teh hijau juga memiliki manfaat yang sangat penting untuk kulit para perempuan. Karena
teh hijau, memiliki kandungan antioksidan yang sangat besar. Sehingga dapat melawan penuaan dini pada kulit perempuan. Selain itu, mengkonsumsi teh hijau sesering mungkin dapat melawan radikal bebas dan beberapa penyakit lain yang ada pada tubuh.
Saking banyak manfaatnya, teh hijau seringkali diartikan sebagai vitamin sehingga perempuan rela tidak makan apapun dan mengganti makannya dengan minum teh hijau. Padahal menurut peneliti Keri, teh bukanlah pengganti makanan.
Teh ini, memiliki kandungan anti inflamasi yang dapat menyehatkan, menyegarkan serta melindungi kulit dari bahaya sinar UV. Dimana seperti kita ketahui bahwa sinar UV berlebih dapat merusak kesehatan kulit Anda. Tak hanya itu saja, teh hijau juga mampu membuat kulit menjadi lebih elastis dari biasanya.
Meski begitu, teh hijau terbaik belum tentu berasal dari merek mahal. Yang terpenting, katanya, untuk mencari teh yang menggunakan bahan-bahan alami dan tidak memiliki pengawet buatan.
Caranya, bubuk teh hijau, dibubuhkan lalu usapkan pada kulit yang bernoda. Diamkan selama lima menit. Setelah itu, bilas dengan air. Lakukan secara berkala untuk mendapatkan hasil yang maksimal.
Turunkan Berat Badan Banyak penelitian menyebutkan bahwa teh hijau dapat menurunkan berat badan. Cuma saja, mungkin tidak berefek bagi masyarakat Indonesia karena banyak yang tidak paham kalau kebiasaan minum teh lebih sering menggunakan gula. Menurut sejumlah ahli gizi di Indonesia, yang mengutip hasil penelitian ahli gizi Keri Glassman, diingatkan kandungan teh hijau, epigallocatechin gallate, dapat membantu menurunkan berat badan. Akan tetapi, saat mengkonsumsi teh, jangan ditambah rasa. Manfaat teh hijau, menurut ahli gizi, akan hilang bila ditambah rasa, termasuk gula. Teh yang diberi gula akan mengandung banyak kalori. Maka itu, hindari mengonsumsi teh hijau dengan tambahan gula atau pemanis buatan.
Jangan lupa, pintanya, meski khasiat semua teh hijau sama, tapi manfaat penurunan berat badan akan lebih maksimal jika disajikan panas. Keri sendiri menyarankan untuk tidak merebus teh dalam air mendidih. Caranya, memasukkan air tepat sebelum mendidih (titik di mana gelembung kecil mulai terbentuk atau sekitar 70 derajat celsius). Kemudian, biarkan selama sekitar 2-4 menit. Silakan, mencoba semoga berhasil. Menurut Clinical Dietician Emilia, Emilia Achmadi MS, minum teh hijau bisa mengurangi stres. Apalagi, sekarang ini, konsumsi teh hijau merupakan wujud gaya hidup sehat di kalangan masyarakat modern. "Penyakit itu kan tidak berdiri sendiri. Saling berhubungan antara yang kita lakukan dan yang kita konsumsi. Pintu untuk ke arah (penyakit) sana sudah terbuka. Namun dapat dicegah dengan rutin mengonsumsi teh hijau," kata Emilia. Kecenderungan untuk mengonsumsi makanan tinggi garam, tinggi gula, dan tinggi lemak, kerap dilakukan bagi siapa saja yang tertimpa stres. Dengan rutin mengonsumsi teh hijau, dampak buruk dari asupan makanan seperti ini, dapat kita halau untuk tidak menghasilkan sesuatu yang merugikan. "Teh hijau mengandung katekin. Katekin itu super oksidan. Mengonsumsi katekin secara rutin, memiliki sifat untuk memprotek yang sungguh luar biasa untuk tubuh. Dengan katekin yang ada di dalam teh, mampu mencegah kita dari serangan jantung, kelebihan berat badan, dan mampu menstimulasi fungsi saraf yang sangat penting bagi kita," jelasnya. Emilia juga menerangkan, teh yang diproses 1 kali penyeduhan jauh lebih baik ketimbang diseduh secara berulang-ulang. Sebab, teh yang yang sudah melewati proses penyeduhan lebih dari satu kali, maka rasa dari teh itu akan hilang. Selain itu, kandungan teh yang sebenarnya berguna untuk tubuh, juga hilang begitu saja. "Setelah seduhan pertama, antioksidan dari aktekin yang ada di dalam teh akan hilang dan tubuh tidak akan mendapatkan manfaat dari katekin tersebut," tambahnya.
10
Info BPJS Kesehatan
edisi 9 Tahun 2014
Q&A
Question and Answer
Pelayanan Kesehatan di fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (Bagian 2)
Kilas & Peristiwa BPJS Kesehatan Resmikan Kantor Divisi Regional XIII
Bagaimana jika peserta memerlukan penanganan di Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan? Apabila sesuai dengan indikasi medis Peserta memerlukan pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjutan, Peserta wajib membawa surat rujukan dari Puskesmas atau Fasilitas Kesehatan tingkat pertama lain yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan, kecuali dalam keadaan gawat darurat, bencana, kekhususan permasalahan kesehatan pasien, dan pertimbangan geografis. Untuk merujuk pasien lintas kabupaten? Boleh, jika atas pertimbangan geografis dan keselamatan pasien termasuk tidak tersedianya sarana prasarana atau tidak adanya tenaga kesehatan yang kompeten dalam penanganan kekhususan permasalahan kesehatan pasien, sehingga tidak memungkinkan untuk dilakukan rujukan dalam satu kabupaten, maka diperbolehkan rujukan lintas kabupaten. Bagaimana jika hak kelas rawat perawatan peserta penuh? Peserta dapat dirawat di kelas perawatan satu tingkat lebih tinggi. Jika kelas perawatan sesuai hak Peserta telah tersedia, maka Peserta ditempatkan di kelas perawatan yang menjadi hak Peserta. Perawatan di kelas perawatan satu tingkat lebih tinggi paling lama 3 (tiga) hari. Jika kenaikan kelas yang terjadi lebih dari 3 (tiga) hari, maka selisih biaya yang terjadi menjadi tanggung jawab Fasilitas Kesehatan yang bersangkutan atau berdasarkan persetujuan pasien dirujuk ke Fasilitas Kesehatan yang setara difasilitasi oleh Faskes dan berkoordinasi dengan BPJS Kesehatan. Bagaimana jika peserta menginginkan naik kelas perawatan yang lebih tinggi dari hak kelas perawatan peserta? Peserta yang menginginkan kelas perawatan yang lebih tinggi dari pada haknya, dapat meningkatkan haknya dengan mengikuti asuransi kesehatan tambahan, atau membayar sendiri selisih antara biaya yang dijamin oleh BPJS Kesehatan dengan biaya yang harus dibayar akibat peningkatan kelas perawatan. Bagi Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan tidak diperkenankan memilih kelas yang lebih tinggi dari haknya Bagaimana jika diperlukan tindakan atau pemeriksan penunjang diagnostik di luar fasilitas kesehatan tempat pasien dirawat? Peserta dapat dirujuk ke fasilitas kesehatan yang memiliki sarana dan prasana untuk tindakan atau penunjang diagnostik yang akan dilakukan. Biaya pelayanan tersebut tidak dapat ditagihkan secara terpisah oleh fasilitas kesehatan penerima rujukan, dan sudah termasuk dalam biaya perawatan fasilitas kesehatan perujuk. Bagaimana dengan peserta yang memerlukan pelayanan gawat darurat? a. Peserta yang memerlukan pelayanan gawat darurat dapat langsung memperoleh pelayanan di setiap fasilitas kesehatan. b. Peserta yang menerima pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan yang tidak bekerjasama dengan BPJS kesehatan, harus segera dirujuk ke fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS kesehatan setelah keadaan gawat daruratnya teratasi dan pasien dalam kondisi dapat dipindahkan. c. pelayanan gawat darurat yang dapat dijamin adalah sesuai dengan kriteria gawat darurat yang berlaku. Apakah ada batas maksimal waktu dan biaya pelayanan kesehatan di faskes tingkat lanjutan, termasuk UGD? Tidak, Selama sesuai dengan indikasi medis yang ditetapkan oleh dokter yang merawat dan bukan atas permintaan sendiri dari peserta.
Info BPJS Kesehatan
edisi 9 Tahun 2014
SERANG – Dalam rangka meningkatkan pelayanan dan efektivitas operasional, BPJS Kesehatan meresmikan pembukaan Kantor Divisi Regional XIII yang berlokasi di Jalan Raya Serang-Pandeglang Km.1, Kebon Jahe, Kota Serang. Peresmian Kantor Divisi Regional XIII ini dilakukan oleh Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris disaksikan oleh Plt Gubernur Banten Rano Karno. Pembentukan Kantor Divisi Regional XIII ditetapkan melalui Keputusan Direksi No.288 Tahun 2014 dan Keputusan Direksi No.369 Tahun 2014, dengan tujuan untuk memudahkan akses dan meningkatkan efektivitas rentang kendali operasional wilayah kerja BPJS Kesehatan serta meningkatkan hubungan kemitraan dengan seluruh pemangku kepentingan. Kantor Divisi Regional XIII BPJS Kesehatan akan memiliki wilayah kerja yang mencakup tiga provinsi yang didukung oleh tujuh kantor cabang. Pertama, Provinsi Banten dengan Kantor Cabang Serang. Kedua, Provinsi Lampung dengan Kantor Cabang Bandar Lampung, Kantor Cabang Metro dan Kantor Cabang Kota Bumi. Ketiga, Provinsi Kalimantan Barat dengan Kantor Cabang Pontianak, Kantor Cabang Singkawang dan Kantor Cabang Sintang. “Peresmian Kantor Divisi Regional XIII ini sejalan dengan sasaran kinerja utama BPJS Kesehatan, yaitu terciptanya kelembagaan BPJS Kesehatan yang andal, unggul dan terpercaya. Kelembagaan yang andal ini didefinisikan sebagai kemampuan BPJS Kesehatan menyediakan infrastruktur untuk dapat memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan utama,” ujar Fachmi. Selain Kantor Divisi Regional XIII, BPJS Kesehatan pada semester II 2014 melakukan upaya peningkatan kapasitas dan kualitas pelayanan peserta (point of service) melalui pembentukan 15 Kantor Cabang
Pemekaran, 31 Kantor Layanan Operasional (KLO) Kab/ Kota, 15 liasion office (LO) tahap II, dan relokasi 82 KLO Kab/Kota yang sebelumnya masih menumpang. BPJS Kesehatan juga membentuk Kantor Cabang Prima sebagai unit kerja pengelola fungsi pemasaran dan kepesertaan dari segmen pekerja penerima upah, khususnya BUMN dan badan usaha besar serta mengelola program koordinasi manfaat (coordination of benefit/CoB). “Sesuai Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan, pemberi kerja pada BUMN, usaha besar, usaha menengah, dan usaha kecil wajib melakukan pendaftaran kepesertaan Jaminan Kesehatan paling lambat 1 Januari 2015. Diharapkan dengan adanya Kantor Cabang Prima dan tambahan 15 liasion office bisa mempercepat proses rekrutmen dan pendaftaran peserta segmen pekerja penerima upah,” tutur Fachmi. Dalam rangka optimalisasi fungsi pengawasan internal dan menindaklanjuti rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), BPJS Kesehatan juga membentuk Kantor Satuan Pengawasan Internal Wilayah (SPI Wilayah) untuk melakukan audit rutin di wilayah Divisi Regional se-Indonesia. Ada empat Kantor SPI Wilayah, yaitu di Batam dengan wilayah kerja audit Divisi Regional I – III, Jakarta (wilayah kerja audit Divisi Regional IV, V dan XII), Surabaya (Divisi Regional VI, VII, VIII dan XI), dan Makassar (Divisi Regional IX, X dan XII). “Dengan pengembangan organisasi melalui sejumlah penambahan point of service tersebut, diharapkan dapat memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan utama terkait program Jaminan Kesehatan Nasional yang dikelola oleh BPJS Kesehatan,” tandas Fachmi.
11
WAJIB !
SETIAP PESERTA BPJS KESEHATAN HARUS MEMILIKI
NIK E-KTP
Nomor Induk Kependudukan
ID
Rp DAFTARLAH 1(satu) Keluarga
REKENING BANK
Pemerintahan Yang Bekerjasama (BNI, BRI dan Mandiri)
MENDAFTARLAH SELAGI SEHAT 24
jam
