IlEPUBLIII: IftDOl'fESIA MEMORANDUM SALING PENGERnAN ANTARA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM REPUBLlk INOONESIA
DA' KEMENTERIAN PEMBANGUNAN PERDESAAN HONGARIA MENGENAI KERJA SAMA DI BIDANG PENGElOlAAN AIR OAN AIR LlMBAH
Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia dan Kementerian Pembangunan Perdesaan Hongaria (selanjutnya disebut secara sendiri-sendiri sebagai 'Pihak' dan secara bersama-'WIma sebagai "Para Pihak"):
MEMPERTIMBANGKAN kepedulian Para Pihak terhadap lingkungan global dan kepentingan bersama dalam pembangunan perdesaan yang bertelanjutan untuk kesejahteraan generasi masa kini dan mas. yang akan datang;
MEMPERHATIKAN hubuogan persahabaun yang ada antara kedua negara;
MEMPERHATIKAN LEBIH LANJUT mengenai pentingnya pengelolaan air dan air limbah dalam pengembangan perekooomian kedua negara;
BERKEINGINAN untuk memper1
MEYAKINI bah""a kerja sarna tersebut akan mendukung kepentingan berS
MERUJUK Republik
p~da
Perjanjian di bidang Kerjasama Sains dan Teknik
Indo~sia
ant~ra
Pemerintoo
dan Pemerintah Republlk Hongaria yang dltandatanganl dl Jakarta
pada tanggalS september 1961;
SESUAI dengan peraturan dan hukum yang berlaku di masing-masing negara;
TELAH MENCAPAI kesepahaman s.ebagai berikut:
PASAL I TUJUAN
1. Tujuan dari Memorandum Saling Pengertian ini (selanjutnya disebut seb~g~i MOO)
adalah untuk memperkuat kemampuan teknologl dan manajemen Para Pihak dl bidang pengelolaan air dan air limbah. 2. Para Pihak, sesuai dengan ketentuan MOU ini dan ketentuan peraturan perundangundangan, serta k",bijak.n nasional yang herlaku di negara masing-masing, s.epakat untuk memperkuat, meningkatkan, dan pengelolaan air dan
~ir
limbah ~nt~ra
mengemb~ngkan
kedu~
kerja sarna di bidang
negara atas dasar prinsip
kesetara~n,
resiprositas dan saling IllE'nguntungkan.
PASAL II UNGKUP KERJA SAMA
se.uai dengan peraturan perundang·undangan dan kebijak,ln nasional yang beriaku di neg~r~
mas.ing-ma!iing, Para Pihak naru, mendorong dan meoingkatkan kerja sarna
dalam bidang berikut ini: A. Pengelolaan Air dan Air lImbah 1. Pengembangan Sistem P",nyediaan Air Minum: •
Elisi",nsi dalam sistem penyediaan air minum: elislensi energi, efi,lensi penggunaan bahan kimia;
,
•
IrIOvasi teknologl;
•
Pengur~ngan
tingkat kebocoran.
2. peogembansan Pengelola~n Air Limbah: •
Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah;
•
Pembangunan Saluran Pembuangan Air limb~h Domestik;
•
Pembi~yaan proyek;
•
Pem~nfaatan kembali air limbah (d~ur ulang).
B. Pengelolaan Sumber Daya Air Terpadu 1, Pendidikan yalll! ~rhubungan dengan air •
PerlGuatan kerja sama ~ntar lembaga kedua ~ara yang melakukan kegiatan pendidikan, pelatlhan dan penelitian di bidang pengelol~an ail";
•
Pertukaran informasi ilmiah, publikasi, tenasa pengajar profes.ion~, mahasiswa dan ten~ga ahli.
2. Perencanaan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) •
Elaborasi dan implementasi strategi pengelol~an air terpadu, rencana pengelolaan DAS, peraturan hukum dan ekonomi, insentif;
•
Perlindungan dan pengembangan sum~r daya air yang berkelanjutan;
•
Pemantauan sumber daya lir s.ecara ku~litatif dan kuantitatif;
•
Penanggulang~n dampak perubahan Iklim;
•
Pengelolaan Banjir.
3. Perrelitian & PerlGembangan •
Penelltian teknologi pengolahan air mlnum dan air limbah;
•
Penelitian, penerapan b~han dan peralatan. proyek invest
•
~ir
bersih;
Mendorons perusahaan dari kedua negara untuk berpartislpasi dalam kerja sama program atau proyek dalam bklang sebagaimana dljelaskan dalam Pasal ini.
,
PASAlll1 BENTUK KERJA SAMA
Kerja sarna sebagaimana tercantum dalam Pasalll harus dilak~nakan melalui sarana ya ng sesua i, seperti:
1. Pelaksanaan studi banding, seminar, konferensl dan pertemuan para allli dari kedua belah Plhak; 2. Pertukaran informasi mengenai kegiatan para Pihak;
3. sarana lain yang ditentukan kemudian secara bersama-sama.
PASAllV lEMBAGA BERWENANG YANG OITUNJUK
Lembaga berwenang yang ditunJuk dan bertangguns jawab alas pelaksanaan MOU ini adalah:
1. Direktorat lenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Direktorat Jendersl Sumber Daya Air untuk pihak Pemerintah Indonesia, dan 2, Kementerian Pembangunan Perdesaan untuk pihak Pemerintan Hongaria;
PASAl V PELAKSANAAN
1. Dalam melaksanakan MOU ini, Para Pihak, melalui lembaga berwenang yang ditunjuk,
wajib
mendorong
dan
memfasilitasi
kerja
sama
ant;r-instansi
pemerintah, universitas, pusat penelitian, lem bags dan organlsasT teknoiogi, bisnis, dan lembaga lain kedUI negara. 2. Para Pihak mendukung terwujudnya perjanjian kerj3sama khususnya bidang pengelolaan air dan air limbah olen instansi pemerintan kedua nesara.
,
PASAL VI FASILITAS KERJA SAMA
Para Pihak waJib bekerja sama dan saling membantu untuk memfasilitasi pelaksanaan MOU ini sesuai dengan peraturan perUndang-undangan dan kebijakan nasional yang berlaku di kedua negara.
PA5AL VII PENGATURAN KEUANGAN
Biaya yang timbul akibat pel
PASAl VIII PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTElEKTUAl
Kepernilikan dan penggunaan setiap hak kekayaan intelektual yang dlhasilkan dari kerja sama dalam MoU ini akan diatur secara 5{)esifik oieh Para Plhak al1lu lembaga lain
yang
terHbat
mempertimbangkan
dalam
bidang
kerja
sarna
spesifik.
Pengaturan
pembagian atas hak kekayaan intelektual
tersebut
sesuai dengln
kontribusi masing-masing Pihak.
PASAL IX PERUBAHAN DAN AMANDEMEN
1. Sal
|
,
2. Setiap pt'!rubahan
~tau
amandemen yang disepakati oIeh Para Pihak harus dibuat
dalam bMtuk t"'rtulis dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari MOU ini. 3. Perubahan atau amandemen tersebut mulai berlaku pada tanggal yang ditentukan oIeh Para Pihak. 4. Setiap perubahan atau amandemen tidak akan mengurangi hak dan kewajibao yang timbul berdasarkan MOU ini baik sebelum dao sampal dengan langgal ditandalanganinya perubahan "Iau amandernen lersebul.
PASALX KONSULTASI OAN PENYELESAIAN PERSELlSIHAN
1.
P;lra Pihak s",pakat untuk melakukan konsultasi secara ber1o;ala dan alas perminlaan salah satu Pihak mengenai pelaksanaan MOU ini dan pengembangan kerja sama di bidang pengelolaan air dan air limbah.
2.
Seliap perbedaan atau perselisihan antara Para Pihak yang timbul akibat penaisiran, pelaksaoaan atau penerapan alas ketentuan MOU ini harus diselesaikan secara damai melalui konsullasi alau negosiasi bersama antara Para Pihak.
PASALXI MASA MULAI BERLAKU, lANGKA WAKTU OAN PENGAKHIRAN
1.
MOU ini mulai berlaku sejak ditandatangani dan akan tetap berlaku untuk jangka
waktu lima (S) tahun. Selanjulnya, MOU ini secara otomalis diperpanjang untuk periode lima (5) lahun berlkulnya, kecuali salah satu Pih.k memberikan pemberitahuan tertulis
kepad~
Pihak lainnya setidaknya liga (3) bulan sebelum
berakhirnya masa berlaku MOU berjalan. 2.
Kecuali disepakali secara lertulis oleh Para Pihak, pengakhiran MOU ini lidak akan mempengaruhi pelaksanaan kegiatan kerja S
,
MOU in; dan belum selesai pada saat berakhirnya MOU ini.
Dibuat di Budapest pada tangga l delapan bulan Oktober tahun dua ribu tiga belas serta salinannva dafam bahasa Indonesia, Hongarla, dan Inggris, semua naskah mempunyai
keabsanan yang sarna. Jika teriadi perbedaan dan konflik sebagai akibat dar; penafsiran ketentuan dalam Nota Kesepahaman ini, maka yang be rlaku adalah ketentuan dalam versi bahasa lnggris.
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
KEMENTERIAN
REPUBLIK INDONESIA
PEMBANGUNAN PERDESAAN REPUBLIK HONGARIA
Signed
Signed
Djoko Kirmanto
Sandor Fazekas
Menteri
Menter i
7
UPUBLJ][ IND01'II:91A
szANDtKNYTLATKOZAT MAYGARORSZAG VmRKFF.JLESZTESI l\UNISZTERIU1trA
t.' AZ INDONEZ KOZT ARSASAG KOZMUNKAOGYIMINISZTERIUMA
K()Wn A vtzGAZDALKQnAs KS SZENNYVtZKEZELES TRROLETEN TORTEN6 EGYUTIM(jl(CmtSROL
Mugyarorszag Vidtkfejleszt6si Miniszteriuma lis az Indonez KMarsasag KllzmookaUgyi Miniszteriuma (a tovabbiakban egyes szamban Fe1, egyUttesen felek): FIGYELEMMEL a jelen es jilvO generAci6k j61ete erdekCben a glob:llis kllm)'ezetre iran~u16 kiilllrKls odafigyelesukre. vaJamlnt a fenntarth~t6 victekJejlesztessel kapcsolatos kows erdekUkre;
FELlSMERVE a ltt orsz~g kt\z.lltt fenn!l16
b~rati
kapcsolatokat;
FELlSMERVE TOVABBA a vizgazdalkoda.s es szennyvizkezelts footossagat mindket orszAg gazdasaganak fejlOdeseben; AnOL AZ OHAJ'H)L VEZERELVE, hogy erosltsek tis tovabbfejlesszek egyUttmukMt>t a vfzgazdlilkodas es :=nnyvizkezeJes terUleten;
aL
ABRA.... A HITBEN, hog)' az ehhez hasonl6 egyUttmCikOdes mindkett6jUk kllz.l)s erdekeit
szo1galja,
es hozz.ijarul a ket onzag vizgazd:ilkodasahoz
es szennyvlzkezcltsehez;
HIVATKOzAsSAL a Magyar Nepkllztlrrsasag Konnanya e'i aL Indonez K(lztirsasiig Konruinya kllz1\tt m Tudomanyos es Technikai EgyUttmilkMtsro1 1%1. szeptember 5-tn Jakartaban megklMtt Egyczmtnyre;
TEKINTETBE VtVE az illet6 orszagokban hatalyosjogszaM1yokat es eJl!irnsokat; az. alabbiakban !Hapodnak meg:
,
1. ClKK
CtWK
L Jelen Szandeknyilatkozat (a tovabbiakban Szandeknyilatkozat) celja, hogy ft Felek vlzgazdlilkodas es szennyvlzkezeles teri.ileten mej:\tv6 tochnol6gial es 19azlj:atiisi adotts~ait erositse.
2. A Felek jekn SnlnMknyilatkozat renddkeL6seinek, valamint II. ket orszag hatAlyos jogszab:\lyainal., el6inisainak t\s nemzeti polilikiinak betartisilval, az egyenlOsc:get, k01cSOO1\sseget es II. kBzOs elf,nyOket alapul veve megegye.mek a vizgazd.ilkodas e~ srennyvizkezeles ternle!en megva16su16 egyillUnukOdes er6siteseben, el6mozditasAhan 6s fejleSLIesebcn.
2. CIKK
AZ EGYUITlorux6DES TERtlLETEI
Mindktt Fel,
k6t
orszag
hatAlyos jogszaMlyainak. e\6irasainak
es
nemzeti politikillnak betarlasaval lIZ alabbi teri.ileteken torlene. egyUttmuk&k\s t:anwgallisara es el6mozditisara tBrekszik: II.
A. V LzgllLd:i.lkodas is Szennyvlzkezeles I. Vlzelh\Ms-fej\esztes • vjzel1at~s harekonys:ig: energiahatekony.ag, haszlllilatanak hatCkoo}·s.iga: • technol6giai ujitisok; • vLzveszteseg-csOkkentes. 2. Szennyvizkezel6s fejleszt6se • szennyvLz.tekpck fejleSLIese; • szennyvil:-csatomtizasi fejleszt6sek; • projektfinanszlrozlis; • szennyviz·ujrahasznositas.
vegyi
I\flyagok
B. IntegnUt vlzk6szlel-gazd;llkodas I. VI:z.ijgyi szakoktaMs
• a let ornag intezmenyei ktlz(jrti egylirtmiiltld6s fejlesztese II. vil;gl!.Zdalkod:isSIlI kapcsolatos k6pz6sek, treningek es ki\zOs kuatasi projeklek szervezese altaI; • tudomanyos ismeretanyagok, publikAci6k, oktat6k, dilikok 6s szakert6k ki\lcoon(ls csereje. 2. Vizgyiijt6-gazdttlkoddsi tervez6s
,
intcgr.!ilt vfzgazdMlodO.si st:at~gi'k, vizgyiljlr.-gazdtllkodAsi lervck, jogszab61yok ts gazdasagi szab6ly0z6k, OsztonzO m6dszerek kidolgoz8.sa 6s megval6sitisa; • vuJorrasok vedelme es fenntarthat6 fejlesztesc; • vizek min6segi es mennyisegi monitorm.isa; • a klimavAltous hatAsainak enyhlrese; • Arvizi igazgatds, 3, Kutatas ts Fcjlesztes • vizgazd.ilkodassaJ ts szennyvizkezelessel kapcsolatos techno16giai kutatasok; •
• •
kutatis, anyagok es bcrendczesek alkalmazasa, a tisztavfz-veszteseg megc!ozcset ceiz6 bcfektetesi projcklck; a ket oTSzag vallalkozasainak (lsztonzCsc annak erdekeben, hogy rem vegyenek e cikkben v6z0h tertllelCkcn mcgval6!;ul6 progrnmokban es projektckbcn.
J. ClKK AZ EGVOTIMOKOmis fORMAl
A 2. Cikkbcn fc!sorolt egyUttmilkOdes a megfclel6 c2k(lzllk hasznalacival va16sul meg, ugy mint;
I. tanulmAnyutak, szcminariumok, konferencilik es a Feick kozOtti szakert6i tal.ilkoz.6k szervezese: 2. a Felek levekenysegevel kapcsolatos infonnaciCik csert!je; 3. Mrmilyen mas, koz(ls mcgegyeztsscl megallapltott m6don.
4. ClKK KI.JELOL T HA TOSAG Jelen Sunctelmyilalkozat megva16slt:isaert feleJ6s kijelOll hal6s3gok: a. az indonh Fel rtsztr61 a KOzmunkangyi Mini~terium F6igazgllt6sAga, ilIetve a Vlzkeszlctek F6igazgatosliga, valamint b. a magyar Fel rtsztr61 a Videkfejleszlt.i Miniszl~ium .
Lakott TcrUlctck
5. CIKK MEGYALOsiTAS
Jelen Szandeknyilatkozat megval6s1tAsa soran a Feick kijcloh hat6sAgaikon kcresztlll lehet6seg szcrint (lSLloozik es cl(lsegitik az cgyUttmukOdest kormiIDyzati szerveik, az
,
egyetemek, kUI.aI6kllz.pontok, techno/6g;.; es mils szervezetei ktlroll.
;n~zet"k
es szervezelek, valaminl orszfIgaik tizlcti
6, CIKK AZ EGYUrrMilKc':lDEs MEGKc':lNNyiTESE A Felek ttlrekedllCk aITa, hogy seglMget nyujtsanak egymilsnak Jelen Sz:indeknyilatkozat vegrehajtis:lban, Osszhangban a ket orsnig vonatkoz6 jogszabAlyaival, ek'ifrasaival, es nernzeti poJitilciivaL
7. CIKK A PENZUGYEK RENDEZESE
=
A Jelen Szandeknyilatkozat megnl6simsa saran felmaOlo kOltsegekct a Felek fedezik, mindegyik Fel viseli azon kilitsegdt, melyek saja\ reszer61 felmerulnek, hacsak am'Il a Felek mashogy nem dIlntenek.
8. CIKK SZELLHfI ALKOT ASOK JOGANAK vEDELME A Jelen Szandeknyilatkozat megval6sftasa sorin keletk0L6 szellemi alkotisok tUlajdoojoga es azok haszlllilata az adolt proj ektre vooatkoz6, a Felek, illetve az egylitlrnukMts egyes sajatos tertlleteibe !:>evont mb szervezetek kllrolti ldil6n megallapoddsban kertll szabAlyozAsra. AI. ilyen megillapodasok a szellemi alkotAsok tulajdonjoganak: meltanyos megoSLtiisakor teljes merhikben figyelembe veszik az egyes Felek ahhoz t1lrteoo hozzajarul:lsat.
9. CIKK FELULVIZSGALAT Es MODOStTAS
I. Mindk.:t HI irasban kezdem6nyezheti jelen SnindeknyiJatkozat felUlvizsgalatit es m6dosftAsAt.
2. Jelen Snindeknyilatlolat b.irmilyen, a Fekk altaI elfogadott felOlvizsgalallit es m6dositas.4t ir"~ba kell foglalnl, arnely jelen Stimdeknyilatkozat szerves reszet kepezi. 3. 8milyen ilyen jellegu m6dosilas es fellilvizsglilat a Fekk dltal meghatirozott id6pontban tep hatilyba. 4. Semmilyen m6doslti. vagy feliilvizsglilat n~rn erinli az.okal a jogokat cs kMelezeusegeket, melyek ezen Szoo.d6knyiJatkozalb6l. vagy annak kapc>:ln keletkeztek a m6dositis vagy felOlyizsgAlat ek'itt, ilIetvc annak rnegt1lftcn!Cig.
,
10. C IKK
KONZUL TACIOK ES VITARENDEZEs I. A Felek megcgycznek ubban, hogy meghuworott id6kl)Wnl.:ent, iHetve barmelyik Fel
kifejcz.en kelisere kOlllUlw.lnak jelen Sz1nI.U!knyilatkOl.ilt rneg'iaI6sitasiival, illerve a vi£gwI.i1kodli& e& szennyvizkczeles terUleiM foly6 egyUttmiikMesilkkel kapcsolutban. 2. Jelen SzAndeknyiL'llkozal rendelkez,:SC'ineli: t rtelmezese, megvulOsJtasa Vag)' alkalmazlisa saran feJmerii l6 wllmdy ntzcteh~rest ts vilal a Felek bamtl m6don, ktllcslinfis konzul~ci6k es egye7.let~~k 11~M rcndezik.
I I. CIKK
HATALYBALErts, W6TARTAM ES MEGSzONF..s 1. Jelen Szdndeknyilatkozat al3irasinak napjan lep hatAlyt)3, ~s Ot (5) tviS rnllIad hat:ilyban. A SzAndel.:nyilatkozal hat~lya al.ltomalikusan meghoss.zabbodik tovabbi III (5)
eves periOdusakra, amcnnyiben egyik Fel sem mondja
azt fel a m:\sik felhez
!ov.ibbilott irises kozlemeny tJlj~n a lejlirol cIon jcg~hibb harem (3) h6nappal. 2. Jelen SZAindelmyilmkozat mCg.>Zllnl!se nem berolyasoija azon cgyllt1mllk~sb61 fakadQ tevekcnys.:gck vegrehajU\~t, melyek jclen Sz:indtknyilatkozat kapcStin indultuk el, ts annak megSZlintekor meg nem fejaMtek be, kiv
KESZ'OLT Budape~en 20I3 .l0.118,t\n ket peldanyban, magyar, indontz cs ango! nye!ven, amely sz\)vegek mindegyike egyar~nl hiteles. Jelen SzAnd~knyil3lkoznl valamely rendclkczesenck trtclm e7.~ saran ej6fordul6 eltcres es.eten az ango! n)'clvu 5Z6vcg lIZ ininyad6.
• A VID EKFEJLESZTEsI
MINISZTERlUM
AZ lNDONEZ KOZTARSASAc K()ZMUNKAVG\') MJNISZrtRIUMA
RtSzEROL
RtSztROL
Signed
Signed
Sandor F,uekas
Ojoko Kirmanlo
MiniSder
MinisLter
,
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN THE MINISTRY Of PUBLI C WOR KS Of THE REPUBLIC Of INDONESIA
AND THE MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT OF HUNGARY
ON COOPERATION IN THE FIELD OF WATER AND WASTE WATER MANAGEMENT
The Ministry of Public Works of the Republic of Indonesia and the MiniStry of Rural De~elopment of Hungary {hereinafter referred to singularly as "the Party" .nd col l ecti~ely as "the
Parties";
TAKING INTO CONSIDERATION their to~rn for I lobill en~ironment and their $~red Interest in a ~ustilinil ble I'1Jral development for the well-beirlll of present .. nd future SerleriitlortS; RECOGNIZING the e~lsti ... frJendly relations between the two countries; FURTH ER RECOGNIZING the impCIfUnce of WOller .nd w.ste waler manliement In the development of the economies of bolh countries: DESIRING to strengthen and further d~lop cooperation between the two countries In wilter, and willite wilter management; ilnd a£LIEVING tNt such cooptriltlon would sel"ll! thei r common Internt' .nd (ontrlbute to water ilnd wil ste Wilter man..ement il'l both countries;
REfERRING TO the AcretlTleflt 01'1 ScIentific. and Techniall Cooperation betwetn the Government of the Republic of Indonesia and the Government 01 the Republic HUl18ary, silned in Jakarta on S september 1961; PURSUANT to t il
,
HAVE REACHED the following underst~ndlng as follows:
ARTIQEI OBJECTIVE
1. The objectives of this Memorandum of Understanding (hereinafter referred to as "MOU") is to strengthen technological and management capabilities of the Parties in the field of water and waste water management.
2. The Parties, subject to the terms of this MOU and the laws, rules, regulations and national polkies in force in each country, agree to strengthen, promote and develop cooperation in the field of water and waste water management between the two countries on the basis of equality, reciprocity and mutual benefit.
ARTICLE II AREAS OF COOPERATION Each Party shall, subject to the laws, rules, regulations and national policies in force in each country, endeavor to encourage and promote cooperation in the following areas:
A. Water and Waste Water Management.
1. Water Supply Development. •
Efficiency in water supply; energy efficiency, chemical use efficiency;
•
Technology innovation;
•
Reduction of non·revenue for water (NRW).
2. Waste Water Development. •
Waste water treatment plant development;
•
Sewerage and sewage development;
•
Project finandng;
•
Waste water reuse
B. Integrated Water Resources Management.
1. Water related education. •
Strengthening cooperation between institutions of the two countries which conduct education, training and research activities In the field of water management;
,
•
2.
Mutual exchange of scientific Information, students and experts.
Riv~r Ba~in
publication~,
profe~sor~,
Management Planning.
•
Elaboration and implementlltion of Integrated water management strategies, river basin management plans, legal arld economic regulations, incentives;
• •
~rotection
and sustainable development of water resources; Qualitative and quantitative monitoring of waters;
•
Mitigation of the effect of climate change;
•
Flood management.
3. Research & Development. •
Re.leilrch for water and waste water treatment technologies;
•
Research, application of material~ and equipment, investment projects COl1(:erning the prevention of clean water loss;
•
Encouraging enterpri~es of both countri~s to participate in cooperation programs/projects in the fields described in this Article.
ARTICLE III FORMS OF COOPERATION
Cooperation listed in Article II shall be conducted through appropriate means, such as: 1. Organization of study visits, seminars, conferences and meetings of experts of the Parties; 2. Exchange ot information on the activities of the Parties; 3. Any other means as mutuaMy decided upon.
ARTICLE IV DESIGNATED AUTHORITY
The designated autOOritles responsible for the implementation of this MOU shall be: a. The Directorate General of Human
~t!lements
and the Directorate General of
Water Resources, Ministry of Public Worh for the Indonesian Party, and b. The Ministry of Rural Development for the Hungarian Party.
ARnCLEV IMPLEMENTATION
1. In implementing this MOU, the Parties, through the designated autl'loritles, shall encourage and facilitate, where appropriate, cooperation between their respective government agencies, universities, research centers, technological institutions and organizations, businesses and other entitill5 of both countrills.
2. The Parties promote the conclusion of agreement or arrangement in specific areas of water and waste water management by government agencil!s of their country.
ARTlctEVI FACIlITATION OF COOPERATION wor~
The Parties Shall endeavor to
together to assist each other to facilitate the
implementation of this MOU in accordance with the applicable laws, rules,
regulation~
and national policies of eoch country.
ARTICLE VII FINANCIAL ARRANGEMENTS
The costs ar;sins from the implementation of this MOU shall be covered by the Parties so that each Party shall finance its own expenses
ari~ing
from its own part, unless
otherwise agreed by the Parties.
ARTICLES VIII PROTECTION OF INTELECTUAl PROPERTY RIGHTS The ownership and utililatlon of any intellectual property resulting from cooperation under this MOU shall be concluded in specific project arrangement by the Parties or other entities involved in the spedfk areas of cooperation. Such arrangements shall take into full
oon~iderati on
the equitable portion of ownership based on the
contribution of each Party.
,
ARTICLE IX REVISION, MODIFICATION AND AMENOMENT
1. Either Party may request In writing
it
revision or amendment of all or part of this
MOO. 2. Any revision or amendment agreed to by the Parties shall be in writing and shall be form an Integral part of this MOU. 3. Such revision or amendment shall come into force on such date 3S may be determined by the Parties. 4. Any revision or amendment shall not prejudice the rights and obligations arising from or based on this MOU before or up to the date of such revis ion or amendment.
ARTiClES )( CONSULTATION AND SETTIEMENT OF DISPUTES
1. The Parties agree to consult periodically and at the request of either Party concerning the implementation of this MOU and the development of their cooperation in water and waste water management. 2. Any difference or dispute between the Parties arising out of the interpretallon, implementation or application any of the provisions of this MOU shall settled amicable through mutual consul\:i!tion or negotiations between tile Parties.
ARTICLE XI ENTRY INTO FORCE, DURATION AND TERMINATION
1. This MOU shall enter into force on the date of its Signature and shall remain in force for a period of five (5) years. Thereafter, It shall be automatkaHy extended for consecutive periods of five (5) yeu5, unless either Party indicates a written notice to the other Party at least three {31 months prior to validity.
e~piration
of Its Initial period of
2. Unless otherwise agreed by the Parties in writing, the termination of this MOU shall not affe ct the implementation of any cooperative ac::tivity undertaken under this
MOl! and not yet completed at the time of the termination of th is MOl!.
DONE in Budapest on this eigth of October in the year of two thousands thirt@@n in
duplicate in Indonesian, Hungarian and Engl ish languag@s, all texts being equally authentic. Should any differences and conflicts 31"ise while intel"preting any of the
provisiOn, of this Memorand um of l!nderstanding. the English version shall preva il.
FOR THE MINISTRY OF PUBLIC WORKS
FOR THE MINISTRY OF RURAL
OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
DEVELOPMENT OF HUNGARY
Signed
Signed
Dioke f(irmanto
Sander Fazekas
M inister
Minister
6
