GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR NOMOR
70 TAHUN 1993
TENTANG PEDOMAN ORGANISASI DAN TATAKERJA PEMERINTAH KOTA ADMINISTRASI BATU GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR MENIMBANG
: a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kota Administratif Batu, maka untuk penyelenggaraannya perlu ditetapkan suatu Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kota Administratif Batu; b. sambil menunggu ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pola Organisasi Pemerintah Kota Administratif Batu, di pandang perlu menetapkan Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kota Administratif Batu dalam Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur.
MENGINGAT
: 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi kegiatan Instansi Vertikal di Daerah ; 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 135-412 tentang Penyelenggaraan Pemerintah Kota Administratif ; 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1993 tentang Pembentukan Pemerintah Kota Administratif Batu ; 5. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 1989 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 : 6. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1993.
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2007
1
MEMUTUSKAN MENETAPKAN
: KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR TENTANG PEDOMAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH KOTA ADMINISTRATIF BATU.
BAB
I
KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan : a. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur ; b. Daerah Tingkat II adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Malang ; c. Pemerintah Daerah Tingkat II, adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Malang ; d. Bupati Kepala Daerah Tingkat II, adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Malang ; e. Pemerintah
Kota
Administratif,
adalah
Pemerintah
Kota
Administratif Batu, di Kabupaten Daerah Tingkat II Malang ; f. Kota Administratif, adalah Kota Administratif Batu di Kabupaten Daerah Tingkat II Malang ; g. Walikota, adalah Walikota Administratif Batu ; h. Sekretariat Kota Administratif, adalah Sekretariat Wilayah Kota Administratif Batu ; i. Sekretaris Kota Administratif, adalah Sekretaris Kota Administratif Batu.
BAB
II
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI Pasal 2 (1) Pemerintah Kota Administratif berkedudukan di bawah Pemerintah Daerah Tingkat II; (2) Pemerintah Kota Administratif dipimpin oleh seorang Walikota yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II;
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2007
2
(3) Dalam rangka mempercepat dan memperlancar pengembangan wilayah Kota Administratif, apabila dianggap perlu Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, dapat menyelenggarakan pembinaan secara langsung terhadap Kota Administratif, tanpa mengurangi ketentuan dimaksud pada ayat (2) pasal ini. Pasal 3 Pemerintah
Kota
Administratif
mempunyai
tugas
pokok
menyelenggarakan urusan pemerintahan umum dan sebagian tugas Pemerintah Daerah Tingkat II yang dilimpahkan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II dalam rangka meningkatkan pelayanan umum kepada masyarakat serta pengembangan wilayah sekitarnya. Pasal 4 Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pasal 3 Keputusan ini, Pemerintah Kota Administratif, mempunyai fungsi : a. Meningkatkan, mengendalikan dan mengkoordinasikan kegiatan penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai dengan perkembangan penduduk, ekonomi, sosial budaya dan kehidupan politik ; b. Mengawasi,
mengarahkan,
mengendalikan
dan
mengkoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan kota sesuai dengan perkembangan ekonomi, sosial budaya dan fisik perkotaan untuk secara timbal balik saling mendukung perkembangan kota dan wilayah sekitarnya ; c. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka pemenuhan tuntutan dan kebutuhan fasilitas dan pelayanan umum kota sesuai dengan perkembangan kehidupan kota ; d. meningkatkan pemasukan pendapatan asli daerah serta menggali potensi, mengembangkan sumber-sumber pendapatan asli daerah di wilayahnya dalam rangka membantu Pemerintah Daerah Tingkat II; e. Menggerakkan, mendorong dan membina masyarakat kota untuk berperan aktif dalam kegiatan pembangunan dan pemeliharaan hasil
pembangunan
dalam
usaha
meningkatkan
kualitas
lingkungan hidup dan kesejahteraan masyarakat kota.
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2007
3
BAB
III
SUSUNAN ORGANISASI Pasal 5 (1) Organisasi Pemerintah Kota Administratif, terdiri dari : a. Walikota ; b. Sekretariat Kota Administratif ; c. Unit Pelaksana Kota Administratif; d. Pemerintah Wilayah Kecamatan. (2) Di lingkungan Pemerintah Kota Administratif terdapat pula Instansi Otonom. Pasal 6 (1) Sekretariat Kota Administratif, adalah unsur staf yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Walikota ; (2) Sekretariat Kota Administratif mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan tugas pokok penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat, pembinaan administrasi, organisasi, tatalaksana serta memberikan pelayanan teknisadministratif kepada seluruh perangkat Pemerintah Kota Administratif ; (3) Sekretariat Kota Administratif dipimpin oleh seorang Sekretaris Kota Administratif. Pasal 7 (1) Sekretariat Kota Administratif terdiri dari : a. Sub Bagian Pemerintahan dan Hukum ; b. Sub Bagian Pembangunan ; c. Sub Bagian Sosial dan Perekonomian ; d. Sub Bagian Kepegawaian ; e. Sub Bagian Keuangan ; f. Sub Bagian Umum. (2) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Kota Administratif.
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2007
4
Pasal 8 (1) Unit pelaksana Kota Adminstratif adalah Satuan Organisasi yang melaksanakan sebagian tugas Otonomi Daerah dan tugas-tugas pemerintahan lainnya yang dilimpahkan penyelenggaraannya oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II ataupun Gubernur Kepala Daerah Tingkat I kepada Pemerintah Kota Administratif ; (2) Pelimpahan wewenang penyelenggaraan sebagian tugas urusan Otonomi Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II dan atau Gubernur Kepala Daerah Tingkat I. Pasal 9 (1) Unit pelaksana Kota Administratif dimaksud pasal 8 ayat (1) Keputusan ini disebut Suku Dinas. (2) Suku Dinas terdiri dari : a. Suku Dinas Pekerjaan Umum ; b. Suku Dinas Kebersihan ; c. Suku Dinas Kesehatan ; (3) Suku Dinas dimaksud ayat (2) pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala Suku Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada walikota, yang dalam teknis administratif dibina dan dikoordinasikan oleh Sekretaris Kota Administratif. Pasal 10 Penambahan pelimpahan wewenang tugas-tugas Otonomi Daerah dan atau tugas-tugas pemerintahan lainnya kepada Pemerintah Kota Administratif, disesuaikan dengan kondisi, tingkat kebutuhan dan kemampuan aparat serta keuangan Pemerintah Kota Administratif. Pasal 11 (1) Organisasi Suku Dinas Pekerjaan Umum, terdiri dari : a. Kepala Suku Dinas ; b. Urusan Tata Usaha ; c. Sub Seksi Jalan ; d. Sub Seksi Pengawasan Bangunan ; e. Sub Seksi Tata Kota. Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2007
5
(2) Organisasi Suku Dinas Kebersihan, terdiri dari : a. Kepala Suku Dinas; b. Urusan Tata Usaha ; c. Sub Seksi Pembuangan Sampah dan Air Kotor ; d. Sub Seksi Pertamanan dan Pemakaman. (3) Organisasi Suku Dinas Kesehatan, terdiri dari : a. Kepala Suku Dinas ; b. Urusan Tata Usaha ; c. Sub Seksi Kesehatan Lingkungan ; d. Sub Seksi Penyuluhan ; e. Sub Seksi Kesehatan Ibu dan Anak. Pasal 12 (1) Masing-masing urusan dipimpin oleh seorang Kepala Urusan dan masing-masing Sub Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi; (2) Kepala Urusan dan Kepala Sub Seksi berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Suku Dinas. Pasal 13 (1) Pemerintah Wilayah Kecamatan, adalah Kecamatan-kecamatan dilingkungan Pemerintah Kota Administratif Batu, yang terdiri dari : a. Kecamatan Bumiaji; b. Kecamatan Batu ; c. Kecamatan Junrejo. (2) Pemerintah Wilayah Kecamatan melaksanakan tugas-tugas atau urusan-urusan Pemerintahan Umum di witayahnya;. (3) Pemerintah Wilayah Kecamatan dipimpin oleh seorang Camat yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Walikota; (4) Susunan Organisasi, tugas pokok dan fungsi Pemerintah Wilayah Kecamatan, sebagaimana diatur dalam peraturan perundangundangan yang berlaku.
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2007
6
Pasal 14 (1) Instansi Otonomi dimaksud pasal 5 ayat (2) Keputusan ini, adalah unsur Pelaksana Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II dengan wilayah kerja meliputi wilayah Kota Administratif yang disebut Cabang Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II; (2) Pembentukan, organisasi, tata kerja, tugas pokok dan fungsi Cabang Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 1990 tentang Pedoman Pembentukan, Organisasi dan Tatakerja Cabang Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II. Pasal 15 Bagan Susunan Organisasi Pemerintah Kota Administratif Batu sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini. BAB
IV
TATA KERJA Pasal 16 (1) Dalam
melaksanakan
tugas,
Walikota
menyelenggarakan
Koordinasi perangkat Kota Administratif, Instansi Otonomi dan Instansi Vertikal yang ada di wilayah Kota Administratif; (2) Cabang Dinas Pendapatan Daerh Tingkat II dipimpin oleh seorang Kepala Cabang Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II, sedangkan dalam teknis operasional bertanggung jawab kepada Walikota ; (3) Satuan Organisasi yang ada dilingkungan Kota Administratif, dalam
melaksanakan
tugasnya
menerapkan
prinsip-prinsip
integrasi dan sinkronisasi; (4) Setiap pimpinan satuan Organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan atau petunjuk kepada bawahannya
dan
wajib
melakukan
pengawasan
terhadap
pelaksanaan tugas ; (5) Setiap pimpinan Satuan Organisasi wajib mengikuti petunjuk dan bertanggung
jawab
kepada
atasan
masing-masing
serta
menyampaikan laporan berkala.
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2007
7
BAB
V
KETENTUAN PENUTUP Pasal 17 Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II. Pasal 18 (1) Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan ; (2) Keputusan ini diumumkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur. Ditetapkan di : Surabaya Tanggal
: 6 Agustus 1993
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR DIUMUMKAN DALAM LEMBARAN DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR
ttd. SOELARSO
TGL 07-08-1993 No. 71/D3
SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada : Yth. :
1. Sdr.
Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Sdr.
Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya.
3. Sdr.
Pembantu Gubernur di Jawa Timur.
4. Sdr.
Inspektur Wilayah Propinsi Jawa Timur di Surabaya.
5. Sdr.
Kepala Biro pada Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya.
6. Sdr.
Bupati Kepala Daerah Tingkat II Malang di Malang.
7. Sdr.
Walikota Administratif Batu di Batu, Malang.
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2007
8
