GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR NOMOR 41 TAHUN 1993 TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN PEMBERIAN BANTUAN BIAYA PEMBANGUNAN KANTOR KEPALA DESA/KELURAHAN DAN BALAI DESA/KELURAHAN DI JAWA TIMUR GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR MENIMBANG
: a. bahwa
dalam
pemerintahan
rangka
dan
meningkatkan
pelayanan
masyarakat
penyelenggaraan ditingkat
Desa/
Kelurahan, perlu diberikan bantuan biaya pembangunan Kantor Desa/Kelurahan dan Balai Desa/Kelurahan di Jawa Timur; b. bahwa sehubungan dengan maksud tergebut pada huruf a konsideran Menimbang ini,. perlu menetapkan persyaratan dan tata cara pengajuan permohonan pemberian bantuan biaya dimaksud dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur. MENGINGAT
: 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 ; 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 ; 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1981; 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1984 ; 5. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 140 - 233 Tahun 1988 ; 6. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 1989 ; 7. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 18 Tahun 1987 ; 8. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 15 Maret 1989 Nomor 73 Tahun 1989.
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2007
1
MEMPERHATIKAN : 1. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 21 September 1988 Nomor 145/3473/PUOD perihal Pendataan Kantor Desa/ Kelurahan ; 2. Instruksi Gubernur. Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 29 Juni 1992 Nomor 24 Tahun 1992 ; 3. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 24 September 1992, Nomor 411.6/19396/013/1992, perihal petunjuk Pelaksanaan
Pembangunan
Kantor/Balai
Desa
yang
mendapatkan bantuan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.Tingkat I Jawa Timur Tahun Anggaran 1992/1993; 4. Surat Kawat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur, tanggal 4 Nopember 1988 Nomor 145/2564/013/1988 perihal pendataan Kantor Desa/Kelurahan. MEMUTUSKAN MENETAPKAN
: KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN PEMBERIAN BANTUAN BIAYA PEMBANGUNAN KANTOR
KEPALA
DESA/KELURAHAN
DAN
BALAI
DESA/
KELURAHAN DI JAWA TIMUR Pasal 1 Permohonan
bantuan
biaya
pembangunan
Kantor
Kepala
Desa/Kelurahan dan Balai Desa /Kelurahan diajukan oleh Kepala Desa/Kelurahan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I jawa Timur metalui Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II dengan melengkapi : a. Surat permohonan dari Kepala Desa/Kelurahan diketahui oleh Camat; b. Rekomendasi Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II; c. Gambar rencana Kantor Kepala Desa/Kelurahan dan Balai Desa/Kelurahan yang diketahui Kepala Dinas Pekerjaan Umum Daerah Tingkat II; d. Rincian Biaya pembangunan Kantor Kepala Desa/Kelurahan dan Balai Desa/Kelurahan ; e. Dana yang berasal dari partisipasi masyarakat dituangkan dalam Anggaran
penerimaan
dan
Pengeluaran
Keuangan
Desa/Anggaran Kelurahan; f. Surat status tanah ; Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2007
2
g. Foto kondisi Kantor Kepala Desa/Kelurahan dan Balai Desa/ Kelurahan; h. Peta lokasi Kantor Kepala Desa/Kelurahan dan Balai Desa/ Kelurahan. Pasal 2 (1) Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II meneruskan pengajuan permohonan bantuan biaya pembangunan Kantor Kepala Desa/Kelurahan dan Balai Desa/Kelurahan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur cq Kepala Biro Bina Pemerintahan Desa Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat I Jawa Timur ; (2) Terhadap permohonan tersebut pada ayat (1) pasal ini diadakan penelitian baik fisik dilapangan maupun administratif sebagai bahan penetapan pemberian bantuan biaya; (3) Bantuan biaya dimaksud pada ayat (2) pasal ini dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II pada Pos Penerimaan/ Pengeluaran Bagian Kas dan Perhitungan ; (4) Bantuan biaya tersebut harus sudah sampai ke Desa/ Kelurahan yang berhak menerima paling lambat 1 (satu) bulan setelah pencairan bantuan biaya dari Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur ; (5) Bantuan dimaksud pada ayat (4) pasal ini dimasukkan dalam perubahan Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa/Anggaran Kelurahan sesuai dengan jumlah bantuan biaya yang diberikan. Pasal 3 (1) Bantuan biaya yang telah ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah
Tingkat
Desa/Kelurahan
I
Jawa yang
Timur
diberikan
bersangkutan
kepada melalui
Kepala Bupati/
Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II;
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2007
3
(2) Bupati/Waiikotamadya
Kepala
Daerah
Tingkat
II
wajib
mengadakan pengawasan terhadap penggunaan bantuan biaya dimaksud pada ayat (1) pasal ini. Pasal 4 Kepala Desa/Kelurahan yang menerima bantuan biaya, wajib menyampaikan surat pertanggungjawaban kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur melalui Bupati/Walikotmadya Kepala Daerah Tingkat II yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pasal 5 (1) Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan ; (2) Keputusan ini diumumkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur. Ditetapkan di : Surabaya Tanggal
: 13 Mei 1993
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR DIUMUMKAN DALAM LEMBARAN DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR
ttd. SOELARSO
TGL 14-05-1993 No. 40/D3
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2007
4
SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada : Yth. :
1. Sdr.
Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Sdr.
Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Departemen Dalam Negeri di Jakarta.
3. Sdr.
Direktur
Pembinaan
Pemerintahan
Desa
Direktorat
Jenderal
Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah, Departemen Dalam Negeri di Jakarta. 4. Sdr.
Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya.
5. Sdr.
Pembahtu Gubernur di Jawa Timur ;
6. Sdr.
Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II di Jawa Timur.
7. Sdr.
Inspektur Wilayah Propinsi Jawa Timur di Surabaya.
8. Sdr.
Ketua BAPPEDA Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya
9. Sdr.
Kepala Direktorat Pembangunan Desa Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya.
10. Sdr.
Kepala Biro Bina Pemerintahan Desa, Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya.
11. Sdr.
Kepala Biro Keuangan, Sekretariat Wilayah /Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya.
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2007
5
