GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR NOMOR 18 TAHUN 1996 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR NOMOR 27 TAHUN 1994 TENTANG PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN PEKERJA DI PERUSAHAAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR MENIMBANG
: bahwa dengan telah disahkannya Peratutan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 27 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Pekerja di Perusahaan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 22 Agustus 1995 Nomor 568.35-439 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 18 September 1995 Seri B, untuk kelancaran pelaksanaannya perlu menetapkan petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah dimaksud dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur.
MENGINGAT
: 1. Undang - undang Nomor 2 Tahun 1950 ; 2. Undang - undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 ; 3. Undang - undang Nomor 14 Tahun 1969 ; 4. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1974 ; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1958 ; 6. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 9 Tahun 1978 ; 7. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 4 Tahun 1986 ; 8. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 27 Tahun 1994.
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2007
1
MEMUTUS KAN MENETAPKAN
: KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR
TENTANG
PETUNJUK
PELAKSANAAN
PERATURAN
DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR NOMOR 27 TAHUN 1994 TENTANG PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN PEKERJA DI PERUSAHAAN.
BAB I KETENTUAN PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN PEKERJA Pasal 1 (1) Setiap Pimpinan Perusahaan yang berkedudukan dan melakukan kegiatan usaha di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur baik yang berstatus Perusahaan Induk/Pusat, Cabang atau Unit wajib menyelenggarakan Kesejahteraan Pekerja melalui penyediaan fasilitas sebagai berikut : a. Pelayanan kesehatan/pengobatan; b. Peribadatan; c. Pakaian kerja dan ruangan ganti pakaian ; d. Keolahragaan ; e. Koperasi; f. Ruang istirahat; g. Ruang makan atau kantin ; h. Pengangkutan ; i. Balai pertemuan ; j. Pemondokan/perumahan ; k. Kursus/pendidikan umum ; l. Tempat Penitipan Anak ; m. Balai peristirahatan; (2) Pelaksanaan dan pemenuhan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada klasifikasi perusahaan sebagai berikut : a. Perusahaan Besar diwajibkan menyelenggarakan paling sediklt 7 (tujuh) macam fasilitas yaitu : 1) Pelayanan kesehatan/pengobatan;
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2007
2
2) Peribadatan; 3) Pakaian Kerja dan ruang ganti pakaian ; 4) Keolahragaan ; 5) Koperasi ; 6) Ruang istirahat; 7) Ruang makan dan atau kantin ; b. Perusahaan Sedang diwajibkan menyelenggarakan paling sedikit 5 (lima) macam fasilitas yaitu : 1) Peribadatan; 2) Pakaian Kerja dan ruang ganti pakaian ; 3) Keolahragaan ;' 4) Koperasi; 5) Ruang istirahat; c. Perusahaan Kecil diwajibkan menyelenggarakan paling sedikit 4 (empat) macam fasilitas yaitu : 1) Pelayanan kesehatan/pengobatan; 2) Peribadatan; 3) Pakaian kerja dan ruangan ganti pakaian ; 4) Ruang istirahat.
Pasal 2 (1) Pemerintah Daerah melalui Kepala Dinas Perburuhan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur dapat memberikan bantuan sesuai dengan kemampuan dana yang ada untuk menunjang terselenggaranya
kesejahteraan
pekerja
baik
yang
diselenggarakan oleh perusahaan maupun oleh pekerja (Serikat pekerja) ; (2) Bantuan dimaksud pada ayat (1) diberikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun berupa sarana penunjang atau kelengkapan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal 1; (3) Untuk mendapatkan bantuan dimaksud pada ayat (2), Pengurus Unit Kerja Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PUK - SPSI) dari Perusahaan yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan dengan menggunakan formulir yang disediakan. Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2007
3
BAB
II
WAJIB LAPOR KESEJAHTERAAN PEKERJA Pasal 3 (1) Setiap pimpinan perusahaan wajib melaporkan data mengenai kesejahteraan pekerja yang ada di perusahaannya kepada Kepala Dinas Perburuhan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur ; (2) Laporan tersebut pada ayat (1) dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dengan cara mengisi formulir Laporan Kesejahteraan Pekerja (LKP) yang disediakan ; (3) Batas waktu penyampaian laporan tersebut pada ayat (1) selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah formulir Laporan Kesejahteraan Pekerja (LKP) diterima oleh Perusahaan yang bersangkutan dan lewat batas waktu yang telah ditetapkan formulir LKP tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi dan merupakan pelanggaran.
BAB III SURAT KETERANGAN PENILAIAN Pasal 4 (1) Kepada
perusahaan
yang
telah
menyelenggarakan
fasilitas
kesejahteraan pekerja dan sudah melaporkan data kesejahteraan pekerja dimaksud pada ayat (1) pasal 3 akan diadakan penilaian dan diberikan Surat Keterangan Penilaian; (2) Penilaian dimaksud pada ayat (1) didasarkan kepada kriteria sebagai berikut : a. Perusahaan Besar 1) Penilaian Baik, jika perusahaan yang bersangkutan telah menyelenggarakan paling sedikit 11 (sebelas) jenis fasilitas termasuk yang diwajibkan ;
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2007
4
2) Penilaian Cukup, jika perusahaan yang bersangkutan telah menyelenggarakan paling sedikit 8 (delapan) jenis fasilitas termasuk yang diwajibkan ; 3) Penilaian Sedang, jika perusahaan yang bersangkutan hanya menyelenggarakan fasilitas yang diwajibkan. b. Perusahaan Sedang 1) Penilaian
Baik,
jika
perusahaan
yang
bersangkutan
menyelenggarakan paling sedikit 9 (sembilan) fasilitas termasuk yang diwajibkan ; 2) Penilaian Cukup, jika perusahaan yang bersangkutan menyelenggarakan paling sedikit 6 (enam/jenis fasilitas termasuk yang diwajibkan ; 3) Penilaian Sedang, jika perusahaan yang bersangkutan hanya menyelenggarakan fasilitas yang diwajibkan. c. Perusahaan Kecil 1) Penilaian
Baik,
jika
perusahaan
yang
bersangkutan
menyelenggarakan paling sedikit 7 (tujuh) jenis fasilitas termasuk yang diwajibkan ; 2) Penilaian Cukup, jika perusahaan yang bersangkutan menyelenggarakan paling sedikit 5 (lima) jenis fasilitas termasuk yang diwajibkan ; 3) Penilaian Sedang, jika perusahaan yang bersangkutan hanya menyelenggarakan fasilitas yang diwajibkan.
(3) Surat Keterangan Penilaian dimaksud pada ayat (1) diberikan hanya 1 (satu kali, kecuali apabila dalam laporan selanjutnya terdapat perubahan kriteria sebagaimana yang telah ditentukan pada ayat (2).
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2007
5
BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 6 (1) Pembinaan
dan
pengawasan
terhadap
pelaksanaan
dan
pemenuhan fasilitas kesejahteraan pekerja dimaksud pada ayat (2) pasal 1, dilaksanakan oleh Kepala Dinas Perburuhan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur; (2) Untuk kelancaran pembinaan dan pengawasan dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas Perburuhan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur dapat menunjuk petugas pelaksana ; (3) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan dimaksud pada ayat (1), Pimpinan Perusahaan wajib: a. menerima
petugas
pelaksana
dengan
baik
dan
tidak
mempersulit jalannya pembinaan atau pengawasan ; b. memberikan bantuan dan menyediakan bahan-bahan yang diperlukan oleh petugas pada saat memberikan bimbingan, penyuluhan, petunjuk dan pengarahan.
BAB V RETRIBUSI Pasal 7 (1) Atas pemberian pembinaan dan pengawasan serta pemberian formulir kepada Perusahaan dikenakan retribusi sebagai berikut : a. Perusahaan Besar, Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) setiap tahun ; b. Perusahaan sedang, Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) setiap tahun ; c. Perusahaan Kecil, Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) setiap tahun ;
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2007
6
(2) Tata cara pelaksanaan pembinaan, pengawasan, pengisian formulir dan pemungutan retribusinya ditetapkan oleh Kepala Dinas Perburuhan Daerah.
BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN DAN PENUTUP Pasal 8 (1) Keputusan in! berlaku sejak tanggal ditetapkan ; (2) Keputusan ini diumumkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur.
Ditetapkan di : Surabaya Tanggal
: 1
Pebruari
1996
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR ttd. M. BASOFI SOEDIRMAN SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada : Yth. : 1. Sdr. Menteri Dalam Negeri di Jakarta. 2. Sdr. Menteri Tenaga Kerja di Jakarta. 3. Sdr. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya. 4. Sdr. Inspektur Wilayah Propinsi Jawa Timur di Surabaya. 5. Sdr. Kepala Dinas Perburuhan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya, 6. Sdr. Kepala Biro Bina Perekonomian, Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya.
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2007
7
