GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR NOMOR 87 TAHUN 1996 TENTANG PEMBIDANGAN TUGAS DAN KEWAJIBAN WAKIL GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR MENIMBANG
: a. bahwa dalam upaya menunjang kelancaran pelaksanaan tugastugas
Gubernur
Kepala
Daerah
dalam
penyelenggaraan
Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan telah ditetapkan dan ditunjuk Wakil Gubernur Kepala Daerah bidang
Pemerintahan,
Ekonomi
dan
Pembangunan
dan
Kesejahteraan Rakyat; b. bahwa untuk mencapai daya guna dan hasil guna yang sebesarbesarnya
dalam
pelaksanaan
tugas
dan
kewajiban
Wakil
Gubernur Kepala Daerah dipandang perlu menetapkan kembali pembidangan tugas dan kewajiban Wakil Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur dengan menuangkannya dalam suatu Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur. MENGINGAT
: 1. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1974 ; 2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 244 Tahun 1975 ; 3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993. MEMUTUSKAN
MENETAPKAN
: KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR TENTANG PEMBIDANGAN TUGAS DAN KEWAJIBAN WAKIL GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2007
1
Pasal 1 (1) Dengan Keputusan ini, ditetapkan kembali pembidangan tugas dan kewajiban Wakil Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur ; (2) Tugas dan kewajiban Wakil Gubernur Kepala Daerah dititik beratkan pada : a. Urusan yang bersifat kedalam lingkup Pemerintahan Daerah ; b. Urusan yang menyangkut teknis pemerintahan; c. Urusan
yang
menyangkut
pelaksanaan
pembinaan
perekonomian dan pembangunan; d. Urusan yang menyangkut pembinaan kesejahteraan rakyat; e. Tugas-tugas lain yang diberikan oleh Gubernur Kepala Daerah. Pasal 2 Guna melaksanakan tugas dan kewajiban dimaksud dalam pasal 1 Keputusan ini, diadakan pembidangan tugas dan kewajiban Wakil Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur sebagai berikut : a. Bidang Pemerintahan, dititikberatkan pada urusan : 1. Pemerintahan dan Hukum ; 2. Pertanahan ; 3. Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat; 4. Penerangan, Pers dan Komunikasi; 5. Administrasi Kependudukan ; 6. Pembangunan Masyarakat Desa ; 7. Pendapatan Daerah ; 8. Administrasi dan Umum ; 9. Aparatur Pemerintah ; 10. Sengketa di Bidang Tenaga Kerja ; 11. Pendidikan Aparatur; 12. Penegakan Ungkungan Hidup. b. Bidang Ekonomi dan Pembangunan, dititikberatkan pada urusan : 1. Pertanian ; 2. Pengairan ; 3. Industri ; 4. Pertambangan dan Energi; Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2007
2
5. Perhubungan ; 6. Pariwisata ; 7. Perdagangan dan Koperasi; 8. Pembangunan Daerah ; 9. Pengembangan Dunia Usaha ; 10. Badan Usaha Milik Daerah ; 11. Peningkatan Sumber Daya Tenaga Kerja ; 12. Pengendalian Pencemaran Ungkungan. c. Bidang Kesejahteraan Rakyat, dititikberatkan pada urusan : 1. Kesehatan ; 2. Pendidikan dan Kebudayaan ; 3. Agama ; 4. Pemuda dan Olahraga ; 5. Peranan Wanita ; 6. Sosial ; 7. Kesejahteraan Tenaga Kerja ; 8. Perumahan dan Pemukiman ; 9. Transmigrasi; 10. Pengendalian
Pertumbuhan
Pendudukan
dan
Keluarga
Berencana ; 11. Pelestarian Ungkungan Hidup ; 12. Kesejahteraan Rakyat. Pasal 3 Masing-masing
Wakil
Gubernur
Kepala
Daerah
disamping
melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Keputusan ini, juga berwenang untuk : a. Menandatangani Keputusan tentang Pemberian Izin yang bersifat rutin ; b. Menandatangani penyampaian hasil pemeriksaan Inspektorat Wilayah Propinsi Jawa Timur kepada Instansi-instansi ; c. Menandatangani surat-surat yang merupakan penyelesaian tugas yang termasuk lingkup bidangnya dan tidak bersifat memberi keputusan ; d. Melakukan
pengawasan
dan
pengendalian
kegiatan
Pemerintahan, Ekonomi dan Pembangunan serta Kesejahteraan Rakyat.
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2007
3
Pasal 4 Wakil Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasa! 2 dan 3 Keputusan ini, tetap memperhatikan keluwesan dalam pelaksanaannya serta menerapkan kordinasi antar bidang demi kelancaran pelaksanaan tugas secara keseluruhan. Pasal 5 Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, akan ditentukan tersendiri oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur. Pasal 6 Dengan berlakunya Keputusan ini, Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 14 Oktober 1989 Nomor 490 Tahun 1989 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi. Pasal 7 (1) Keputusan ini beriaku sejak tanggal ditetapkan ; (2) Keputusan ini diumumkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur. Ditetapkan di : Surabaya Tanggal
: 24 Juli 1996
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR ttd. M. BASOFI SOEDIRMAN
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2007
4
SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada : Yth. : 1. Sdr. 2. Sdr.
Menteri Dalam Negeri di Jakarta. Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah, Departemen Dalam Negeri di Jakarta.
3. Sdr.
Pimpinan DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya,
4. Sdr.
Inspektur Wilayah Propinsi Jawa Timur di Surabaya.
5. Sdr.
Pembantu Gubernur se Jawa Timur.
6. Sdr.
Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II di Jawa Timur.
7. Sdr.
Kepala Kantor Wilayah Departemen/Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Propinsi Jawa Timur di Surabaya.
8. Sdr.
Kepala Direktorat, Dinas, Badan dan Lembaga di lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya.
9. Sdr.
Kepala Biro, Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya.
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2007
5
