GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR NOMOR 65 TAHUN 1996 TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN KARANG WERDA DI PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR MENIMBANG
: a. bahwa dengan bertambahnya usia harapan hidup sebagai bagian keberhasilan pembangunan di segala bidang, jumlah para lanjut usia makin bertambah sehingga perlu dilakukan pembinaan agar kehidupannya makin sejahtera dan berkualitas melalui kegiatan wadah Karang Werda ; b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a Konsideran
MENIMBANG
ini,
perlu
memberikan
Pedoman
terhadap Pembentukan Karang Werda di Daerah Tingkat II demi keseragamannya
dengan
menuangkannya
dalam
suatu
Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur. MENGINGAT
: 1. Undang - undang Nomor 4 Tahun 1965 ; 2. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1974 ; 3. Undang - undang Nomor 6 Tahun 1974 ; 4. Undang - undang Nomor 10 Tahun 1992 ; 5. Undang - undang Nomor 23 Tahun 1992 ; 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 1992 ; 7. Keputusan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Nomor 05/KEP/MENKO/KESRA/VIII/89 ; 8. Instruksi Bersama Direktur Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat Departemen Kesehatan Republik Indonesia dan Direktur Jenderal Bina Kesejahteraan Sosial Departemen Sosial Republik Indonesia Nomor 256/BM/DJ/BKK/II/92 dan Nomor 34/Dir/III/BKS/II/94 ;
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2007
1
9. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 31 Oktober 1994 Nomor 28 Tahun 1994. MEMPERHATIKAN : Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 1 Januari
1995
Nomor
440/1600/031/1995
perihal
Pembinaan
Terhadap Lanjut Usia. MEMUTUSKAN MENETAPKAN
: KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN KARANG WERDA DI PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR Pasal 1 Karang Werda merupakan wadah untuk menampung kegiatan para lanjut usia di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur. Pasal 2 Tujuan dari Pembentukan Karang Werda adalah : a. Terbentuknya suatu wadah pelayanan di bidang kesehatan, sosial budaya, ekonomi dan agama ; b. Tersusunnya suatu pola dan cara pemecahan permasalahan yang dihadapi para lanjut usia Pasal 3 (1) Karang Werda dibentuk/dikukuhkan oleh Camat sebagai Kepala Wilayah pada setiap Desa dan atau Kelurahan untuk menampung kegiatan para lanjut usia dengan batas usia 60 tahun keatas ; (2) Pembentukan Karang Werda tersebut pada ayat (1) pasal ini disesuaikan dengan jumlah anggota masyarakat lanjut usia di Desa /Kelurahan yang bersangkutan. Pasal 4 Tugas dan fungsi Karang Werda adalah membantu kegiatan pembinaan lanjut usia agar kehidupan yang bersangkutan tetap berkualitas dan berguna.
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2007
2
Pasal 5 (1) Sasaran yang ingin dicapai dari kegiatan ini : a. Terciptanya kehidupan lanjut usia yang sehat, baik phisik maupun mental ; b. Terciptanya kehidupan lanjut usia yang kreatip ; c. Terciptanya kehidupan lanjut usia yang komunikatif ; (2) Untuk mencapai sasaran sehagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dilakukan dengan kegiatan : a. Mewujudkan perhatian dan kepedulian bagi para lanjut usia; b. Membangkitkan rasa parcaya diri dan harga diri lanjut usia; c. Menciptakan kegiatan yang berguna bagi para lanjut info. Pasal 6 (1) Susunan Pengurus Organisasi Karang Werda terdiri dari : 1. a. Ketua b. Wakil Ketua 2. Sekretaris 3. Bendahara 4. Seksi - Seksi antara lain : a. Kesehatan b. Olahraga/Rekreasi c. Kesejahteraan d. Seni/budaya e. Agama/Pendidikan (2) Jenis/jumlah Seksi disesuaikan dengan kebutuhan yang ada; (3) Camat
sebagai
Kepala
Wilayah
menetapkan
lebih
lanjut
mekanisme kegiatan Karang Werda di wilayahnya dengan berkoordinasi Instansi terkait Pasal 7 Untuk metaksanakan pembinaan terhadap kegiatan Karang Werda secara fungsionat dapat dibentuk lira Pembina di Daerah Tingkat II yang keanggotaannya terdiri dari antara lain unsur-unsur Kesehatan, Sosial, Pendidikan, BKKBN, Agama, Pariwisata dan Organisasi Masyarakat/profesi lainnya. Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2007
3
Pasal 8 Kegiatan
yang dapat dilakukan oleh Karang Werda antara lain
sebagal berikut : a. Mengadakan pelayanan kesehatan secara rutin terhadap lanjut usia ; b. Mengadakan kegiatan yang dapat member!kan kesejahteraan pada para lanjut usia melalui kegiatan keagamaan, olahraga, kesehatan, rekreasi dan lain sebagainya ; c. Menyelenggarakan usaha-usaha yang bersifat produktif baik bagi lanjut usia maupun masyarakat. Pasal 9 Sumber dana dalam rangka menunjang kegiatan Karang Werda diperoleh dari bantuan Pemerintah Daerah dan Instansi terkait serta sumbangan yang tidak mengikat dari masyarakat. Pasal 10 Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II melaporkan tentang pelaksanaan Pembentukan Karang Werda di Daerahnya paling lama 3 (tiga) bulan setelah ditetapkannya Keputusan ini. Pasal 11 Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut. Pasal 12 (1) Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan ; (2) Keputusan ini diumumkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur. Ditetapkan di : Surabaya Tanggal
: 3 Juli 1996
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR ttd. M. BASOFI SOEDIRMAN Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2007
4
SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada : Yth. : 1. Sdr.
Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Sdr.
Menteri Koordinasi Kesejahteiaan Rakyat di Jakarta.
3. Sdr.
Menteri Sosial di Jakarta.
4. Sdr.
Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Propinsi Jawa Timur di Surabaya.
5. Sdr.
Kepala Kantor Wilayah Departemen Sosial Propinsi Jawa Timur di Surabaya.
6. Sdr.
Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Timur di Surabaya.
7. Sdr.
Kepala Kantor Wilayah BKKBN Propinsi Jawa Timur di Surabaya.
8. Sdr.
Kepala Dinas Sosial Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya.
9. Sdr.
Kepala Dinas Kesehatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya.
10. Sdr.
Kepala Dinas Pariwisata Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya.
11. Sdr.
Kepala Biro Pemerintahan Desa
) Sekretariat Wilayah/Daerah Ting-
12. Sdr.
Kepala Biro Tata Pemerintahan
) kat I Jawa Timur di Surabaya.
Umum
)
13. Sdr.
Kepala Biro Bina Sosial
)
14. Sdr.
Ketua Yayasan Gerontologi Abiyoso Jawa Timur di Surabaya.
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2007
5
