RENCANA KERJA DAN ANGGARAN KEMENTRIAN NEGARA/LEMBAGA
FORMULIR 2 : RENCANA PENCAPAIAN HASIL (OUTCOME) UNIT ORGANISASI TAHUN ANGGARAN : 2015
A. KEMENTRIAN NEGARA/LEMBAGA
: (015) KEMENTERIAN KEUANGAN
B. UNIT ORGANISASI
: (09) DITJEN KEKAYAAN NEGARA
C. MISI UNIT ORGANISASI
: 01 Mewujudkan optimalisasi penerimaan, efisiensi pengeluaran, dan efektivitas pengelolaan kekayaan negara 02 Mengamankan kekayaan negara secara fisik, administrasi, dan hukum 03 Meningkatkan tata kelola dan nilai tambah pengelolaan investasi pemerintah 04 Mewujudkan nilai kekayaan negara yang wajar dan dapat dijadikan acuan dalam berbagai keperluan 05 Melaksanakan pengurusan piutang negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel 06 Mewujudkan lelang yang efisien, transparan, akuntabel, adil, dan kompetitif sebagai instrumen jual beli yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat
D. SASARAN STRATEGIS
: 01 Tingkat pendapatan yang optimal 02 Tingkat kepercayaan stakeholders yang tinggi dan citra yang meningkat yang didukung oleh tingkat pelayanan yang handal 03 Tingkat kepatuhan wajib pajak, kepabeanan, dan cukai yang tinggi 04 Alokasi belanja negara yang tepat sasaran, tepat waktu, efektif, efisien dan akuntabel 05 Tata kelola yang yang tertib transparan, dan akuntabel dalam pelaksanaan belanja negara. 06 Peningkatan efektifitas dan efisiensi pengelolaan hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan daerah 07 Terciptanya tata kelola yang tertib sesuai peraturan perundang-undangan, transparan, kredibel, akuntabel, dan profesional dalam pelaksanaan hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. 08 Terpenuhinya pembiayaan APBN melalui utang secara tepat waktu, cukup, dan efisien. 09 Terciptanya kepercayaan para pemangku kepentingan (investor, kreditor, dan pelaku pasar lainnya) terhadap pengelolaan utang yang transparan, akuntabel, dan kredibel. 10 Terciptanya struktur portofolio utang yang optimal. 11 Terciptanya pasar SBN yang dalam, aktif, dan likuid. 12 Efisiensi dan akurasi pelaksanaan belanja negara. 13 Optimalisasi pengelolaan kas. 14 Optimalisasi tingkat pengembalian dana di bidang investasi dan pembiayaan lainnya.
15 Peningkatan pelayanan masyarakat melalui penyempurnaan pengelolaan BLU. 16 Peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. 17 Terciptanya sistem perbendaharaan negara yang modern, handal dan terpadu. 18 Terlaksananya perencanaan kebutuhan barang milik negara yang optimal 19 Terlaksananya penatausahaan kekayaan negara yang handal dan akuntabel 20 Terwujudnya pemanfaatan BMN berdasarkan prinsip the highest and best use 21 Tercapainya peningkatan kualitas pelayanan pengelolaan kekayaan negara 22 Terwujudnya database nilai kekayaan negara yang kredibel 23 Terwujudnya regulator bidang pasar modal dan lembaga keuangan yang amanah dan profesional 24 Terwujudnya pasar modal dan lembaga keuangan non bank sebagai sumber pendanaan yang mudah diakses, efisien dan kompetitif. 25 Terwujudnya pasar modal dan lembaga keuangan non bank sebagai sarana investasi yang menarik dan kondusif dan sarana pengelolaan risiko yang handal. 26 Terwujudnya industri pasar modal dan lembaga keuangan non bank yang stabil, resilience dan liquid. 27 Tersedianya kerangka regulasi yang menjamin adanya kepastian hukum, keadilan dan keterbukaan (fairness and transparency). 28 Tersedianya infrastruktur pasar modal dan lembaga keuangan non bank yang kredibel, dapat diandalkan dan berstandar internasional. 29 Terwujudnya SDM yang berintegritas dan berkompetensi tinggi 30 Terwujudnya organisasi yang handal dan modern 31 Terwujudnya good governance 32 Terwujudnya dan termanfaatkannya TIK yang terintegrasi 33 Tercapainya akuntabilitas laporan keuangan E. PROGRAM
: (015.09.10) Program Pengelolaan Kekayaan Negara, Penyelesaian Pengurusan Piutang Negara dan Pelayanan Lelang
F. HASIL (OUTCOME)
: Terselenggaranya Pengelolaan Kekayaan Negara, Penyelesaian Pengurusan Piutang Negara dan Pelayanan Lelang yang Profesional, Tertib, Tepat Guna, dan Optimal Serta Mampu Membangun Citra Baik Bagi Stakeholder.
G. INDIKATOR KINERJA UTAMA PROGRAM : 01 Ratio utilisasi aset terhadap total aset tetap 02 Jumlah Penerimaan Kembali (Recovery) yang Berasal Dari Pengeluaran Pembiayaan APBN 03 Jumlah Piutang Negara yang Dapat di Selesaikan (PNDS) 04 Jumlah pokok lelang H. RINCIAN PROGRAM
KODE
1
I. KEGIATAN/ESELON II / FUNGSI / SUB FUNGSI / PRIORITAS / FOKUS PRIORITAS II. OUTPUT (VOL SAT)/INDIKATOR KINERJA KEGIATAN/ ANGKA DASAR/INISIATIF BARU 2
ALOKASI ANGGARAN (RIBUAN RUPIAH) 2014 3
2015 4
2016 5
2017 6
2018 7
1708 Perumusan Kebijakan, Standardisasi, Bimbingan Teknis dan Evaluasi di
0
5.362.202
0
0
0
Peraturan Perundang-undangan di Bidang BMN
0
1.405.260
0
0
0
Laporan Penatausahaan BMN
0
953.270
0
0
0
Laporan Kegiatan dan Pembinaan BMN
0
3.003.672
0
0
0
0
4.512.459
0
0
0
Bidang Barang Milik Negara Eselon II Direktorat Barang Milik Negara Fungsi PELAYANAN UMUM Sub Fungsi LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI Prioritas Nasional Output
Indikator Kinerja Kegiatan 00 Persentase penyusunan/penyempurnaan peraturan di bidang BMN 00 Deviasi nilai aset tetap antara LBMN dengan LKPP 00 Persentase Kepatuhan pelaporan BMN oleh K/L 1709 Perumusan Kebijakan, Standardisasi, Bimbingan Teknis, Evaluasi, dan Pengelolaan Kekayaan Negara Dipisahkan Eselon II Direktorat Kekayaan Negara Dipisahkan Fungsi PELAYANAN UMUM Sub Fungsi LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI Prioritas Nasional Output
Peraturan Perundang-undangan di Bidang KND
0
176.300
0
0
0
Dokumen Pengelolaan dan Penatausahaan KND
0
2.426.785
0
0
0
Dokumen Perencanaan dan Investasi Pemerintah
0
907.124
0
0
0
Dokumen Rekomendasi Pengelolaan KND
0
1.002.250
0
0
0
0
4.518.894
0
0
0
Laporan Layanan Informasi dan Kehumasan
0
2.687.970
0
0
0
Rekomendasi Harmonisasi dan Evaluasi Peraturan Perundang-undangan
0
759.840
0
0
0
Laporan Perkembangan Penanganan Perkara
0
1.071.084
0
0
0
0
26.587.083
0
0
0
Indikator Kinerja Kegiatan 00 Persentase penyusunan/penyempurnaan peraturan di bidang KND 00 Indeks kinerja BUMN di bawah Kementerian Keuangan 00 Persentase persetujuan/penolakan permohonan pengelolaan kekayaan negara dipisahkan tepat waktu 1710 Perumusan Peraturan Perundangan, Pemberian Bantuan Hukum serta Penyediaan Informasi Eselon II Direktorat Hukum dan Hubungan dan Masyarakat Fungsi PELAYANAN UMUM Sub Fungsi LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI Prioritas Nasional Output
Indikator Kinerja Kegiatan 00 Persentase penyelesaian harmonisasi peraturan 00 Persentase penyelesaian permohonan bantuan hukum dan pendapat hukum 00 Indeks Kepuasan pengguna layanan kehumasan 1711 Pelaksanaan Kebijakan dan Standardisasi Teknis di Bidang Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi Eselon II
Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi Fungsi PELAYANAN UMUM Sub Fungsi LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI Prioritas Nasional Output Rekomendasi dan Persetujuan/Penolakan Atas Permohonan Pengelolaan
0
2.917.440
0
0
0
Berkas Kekayaan Negara
0
6.866.298
0
0
0
Aplikasi Teknologi Informasi dan Komunikasi
0
7.164.480
0
0
0
Laporan Penyediaan Layanan TIK
0
9.638.865
0
0
0
0
3.208.105
0
0
0
KN
Indikator Kinerja Kegiatan 00 Nilai Kekayaan Negara yang diutilisasi 00 Jumlah penerimaan kembali (recovery) yang berasal dari pengeluaran APBN 00 Persentase penyelesaian pembangunan sistem informasi pengelolaan kekayaan negara 1712 Perumusan Kebijakan, Standardisasi, Bimbingan Teknis, Evaluasi dan Pengawasan Pelaksanaan Lelang Eselon II Direktorat Lelang Fungsi PELAYANAN UMUM Sub Fungsi LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI Prioritas Nasional Output
Peraturan Perundang-undangan di Bidang Lelang
0
191.300
0
0
0
Rekomendasi/ Persetujuan/ Pencabutan Izin di Bidang Lelang
0
78.400
0
0
0
Laporan Kegiatan dan Pembinaan di Bidang Lelang
0
2.938.405
0
0
0
0
4.470.691
0
0
0
Peraturan Perundang-undangan di Bidang Penilaian
0
1.243.705
0
0
0
Laporan Penilaian
0
889.276
0
0
0
Laporan Kegiatan dan Pembinaan di Bidang Penilaian
0
1.622.680
0
0
0
Data dan Informasi Penilaian
0
715.030
0
0
0
0
4.264.400
0
0
0
Indikator Kinerja Kegiatan 00 Persentase penyusunan/penyempurnaan peraturan di bidang lelang 00 Jumlah Pokok Lelang 00 Jumlah Bea Lelang 1713 Perumusan Kebijakan, Standardisasi, Bimbingan Teknis, Analisis, Supervisi, Evaluasi dan Rekomendasi Penilaian Eselon II Direktorat Penilaian Fungsi PELAYANAN UMUM Sub Fungsi LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI Prioritas Nasional Output
Indikator Kinerja Kegiatan 00 Persentase penyusunan/penyempurnaan peraturan di bidang penilaian 00 Persentase Penyelesaian Permohonan Penilaian BMN tepat waktu 00 Persentase penilai internal DJKN yang bersertifikat pelatihan keahlian khusus 1714 Perumasan Kebijakan, Standardisasi, Bimbingan Teknis, Perencanaan, dan Evaluasi Atas Pelaksanaan Pengurusan Piutang Negara dan Pengelolaan Kekayaan Negara Lain-lain Eselon II
Direktorat Piutang Negara dan Kekayaan Negara Lain-Lain Fungsi PELAYANAN UMUM Sub Fungsi LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI Prioritas Nasional Output Peraturan Perundang-undangan di Bidang PN dan KNL
0
1.602.781
0
0
0
Rekomendasi, Persetujuan/ Penolakan atas Permohonan Pengelolaan di
0
277.928
0
0
0
Layanan Kesekretariatan PUPN Pusat
0
98.840
0
0
0
Laporan Kegiatan dan Pembinaan di Bidang PN dan KNL
0
2.284.851
0
0
0
0
135.025.454
0
0
0
Bidang PN dan KNL
Indikator Kinerja Kegiatan 00 Persentase penyusunan/penyempurnaan peraturan di bidang piutang negara dan kekayaan negara lain-lain 00 Recovery rate piutang K/L 00 Jumlah penerimanaan negara dari biaya administrasi pengurusan piutang negara dan pengelolaan kekayaan negara 1715 Pengelolaan Kekayaan Negara, Penyelesaian Pengurusan Piutang Negara dan Pelayanan Lelang di Wilayah Kerja Kanwil DJKN Eselon II Kantor Wilayah Fungsi PELAYANAN UMUM Sub Fungsi LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI Prioritas Nasional Output
Surat rekomendasi di Bidang Pengelolaan Kekayaan Negara, Piutang
0
4.467.424
0
0
0
Dokumen Pengelolaan Kekayaan Negara
0
22.531.050
0
0
0
Laporan Penilaian
0
1.793.861
0
0
0
Laporan Kegiatan dan Pembinaan
0
7.404.398
0
0
0
Layanan Perkantoran
0
89.949.666
0
0
0
Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
0
266.300
0
0
0
Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
0
1.318.133
0
0
0
Gedung/Bangunan
0
7.294.622
0
0
0
0
322.879.245
0
0
0
Laporan Kegiatan dan Pembinaan
0
12.263.408
0
0
0
Laporan Penilaian
0
8.720.972
0
0
0
Dokumen Pelaksanaan Lelang
0
8.932.942
0
0
0
Dokumen Pengurusan Piutang Negara
0
10.119.109
0
0
0
Dokumen Pengelolaan Kekayaan Negara
0
12.791.533
0
0
0
Negara dan Lelang
Indikator Kinerja Kegiatan 00 Nilai kekayaan negara yang diutilisasi 00 Jumlah penerimaan negara dari biaya administrasi pengurusan piutang negara dan bea lelang 00 Piutang Negara yang dapat diselesaikan (PNDS) dan Pokok Lelang 1716 Pengelolaan Kekayaan Negara, Penyelesaian Pengurusan Piutang Negara dan Pelayanan Lelang di Wilayah Kerja KPKNL Eselon II KPKNL Fungsi PELAYANAN UMUM Sub Fungsi LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI Prioritas Nasional Output
Layanan Perkantoran
0
227.483.438
0
0
0
Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
0
866.650
0
0
0
Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
0
7.776.310
0
0
0
Gedung/Bangunan
0
33.924.883
0
0
0
0
135.552.432
0
0
0
Laporan Kegiatan dan Pembinaan
0
14.374.914
0
0
0
Layanan Pelatihan dan Pengembangan
0
10.347.700
0
0
0
Dokumen Anggaran dan Keuangan
0
4.419.850
0
0
0
Dokumen Perencanaan, Organisasi, dan Kepatuhan Internal
0
3.025.562
0
0
0
Dokumen Administrasi Kepegawaian
0
10.586.680
0
0
0
Dokumen Perencanaan dan Penatausahaan Aset
0
1.468.820
0
0
0
Layanan Perkantoran
0
60.273.465
0
0
0
Kendaraan Bermotor
0
13.578.600
0
0
0
Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
0
6.930.800
0
0
0
Indikator Kinerja Kegiatan 00 Nilai kekayaan negara yang diutilisasi 00 Jumlah penerimaan negara dari biaya administrasi pengurusan piutang negara dan bea lelang 00 Jumlah Piutang Negara yang Dapat Diselesaikan (PNDS) dan pokok lelang 1717 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Kekayaan Negara Eselon II Sekretariat Ditjen Kekayaan Negara Fungsi PELAYANAN UMUM Sub Fungsi LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI Prioritas Nasional Output
Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
0
6.319.325
0
0
0
Gedung/Bangunan
0
4.226.716
0
0
0
0
646.380.965
0
0
0
Indikator Kinerja Kegiatan 00 Persentase pegawai yang memenuhi standar jamlat 00 Indeks kepuasan pengguna layanan 00 Persentase penyerapan anggaran dan pencapaian output belanja JUMLAH I. ALOKASI ANGGARAN FUNGSI ALOKASI ANGGARAN (RIBUAN RUPIAH) KODE
FUNGSI / SUB FUNGSI 2014
1 01
2
2015
3
PELAYANAN UMUM 01 LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN
2016
4
2017
5
2018
6
7
0
646.380.965
0
0
0
0
646.380.965
0
0
0
0
646.380.965
0
0
0
FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI JUMLAH K. BIAYA PROGRAM
BIAYA MENURUT KELOMPOK BIAYA, JENIS BELANJA DAN SUMBER DANA
(DALAM RIBUAN RUPIAH) 2014
1
2015
2
2016
3
2017
4
2018 5
6
1. KELOMPOK BIAYA a. Operasional
0
377.706.569
0
0
0
b. Non Operasional
0
268.674.396
0
0
0
a. Belanja Pegawai
0
224.465.740
0
0
0
b. Belanja Barang
0
334.573.036
0
0
0
c. Belanja Modal
0
87.342.189
0
0
0
d. Belanja Pembayaran Kewajiban Utang
0
0
0
0
0
e. Belanja Subsidi
0
0
0
0
0
f. Belanja Hibah
0
0
0
0
0
g. Belanja Bantuan Sosial
0
0
0
0
0
2. JENIS BELANJA
3. SUMBER DANA a. Rupiah Murni
0
646.380.965
0
0
0
b. Pinjaman Luar Negeri (PLN)
0
0
0
0
0
c. Rupiah Murni Pendamping
0
0
0
0
0
d. PNBP
0
0
0
0
0
e. Pinjaman Dalam Negeri (PDN)
0
0
0
0
0
f. Badan Layanan Umum (BLU)
0
0
0
0
0
g. Stimulus
0
0
0
0
0
h. Hibah Dalam Negeri (HDN)
0
0
0
0
0
i. Hibah Luar Negeri
0
0
0
0
0
j. SBSN PBS
0
0
0
0
0
L. STRATEGI PENCAPAIAN HASIL :
M. RINCIAN RENCANA PENDAPATAN
(DALAM RIBUAN RUPIAH) KODE
KEGIATAN
URAIAN PENDAPATAN
1
2
3
2014
1715 Pengelolaan Kekayaan Negara, Penyelesaian a. Perpajakan Pengurusan Piutang Negara dan Pelayanan b. PNBP
2015
4
2016
5
2017
2018 8
7
6
0
0
0
0
0
0
14.848.532
0
0
0
0
0
0
0
0
0
229.821.108
0
0
0
Lelang di Wilayah Kerja Kanwil DJKN 1716 Pengelolaan Kekayaan Negara, Penyelesaian a. Perpajakan Pengurusan Piutang Negara dan Pelayanan b. PNBP Lelang di Wilayah Kerja KPKNL JUMLAH
a. Perpajakan
0
0
0
0
0
b. PNBP
0
244.669.640
0
0
0
-
-
, 09-01-2015
