RENCANA KERJA DAN ANGGARAN KEMENTRIAN NEGARA/LEMBAGA
FORMULIR 2 : RENCANA PENCAPAIAN HASIL (OUTCOME) UNIT ORGANISASI TAHUN ANGGARAN : 2015
A. KEMENTRIAN NEGARA/LEMBAGA
: (015) KEMENTERIAN KEUANGAN
B. UNIT ORGANISASI
: (08) DITJEN PERBENDAHARAAN
C. MISI UNIT ORGANISASI
: 01 Menciptakan fungsi pelaksanaan anggaran yang efektif. 02 Mewujudkan pengelolaan kas yang efisien dan optimal. 03 Menciptakan sistem manajemen investasi yang tepat sasaran. 04 Mewujudkan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum yang fleksibel, efektif, dan akuntabel. 05 Mewujudkan akuntansi keuangan negara yang akuntabel, transparan, tepat waktu dan akurat. 06 Mewujudkan dukungan teknis perbendaharaan yang handal, terintegrasi, terotomasi, dan mudah diterapkan. 07 Menyempurnakan proses bisnis sistem perbendaharaan sesuai best practice. 08 Melaksanakan pemberdayaan dan integrasi seluruh sumber daya organisasi secara optimal.
D. SASARAN STRATEGIS
: 01 Tingkat pendapatan yang optimal 02 Tingkat kepercayaan stakeholders yang tinggi dan citra yang meningkat yang didukung oleh tingkat pelayanan yang handal 03 Tingkat kepatuhan wajib pajak, kepabeanan, dan cukai yang tinggi 04 Alokasi belanja negara yang tepat sasaran, tepat waktu, efektif, efisien dan akuntabel 05 Tata kelola yang yang tertib transparan, dan akuntabel dalam pelaksanaan belanja negara. 06 Peningkatan efektifitas dan efisiensi pengelolaan hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan daerah 07 Terciptanya tata kelola yang tertib sesuai peraturan perundang-undangan, transparan, kredibel, akuntabel, dan profesional dalam pelaksanaan hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. 08 Terpenuhinya pembiayaan APBN melalui utang secara tepat waktu, cukup, dan efisien. 09 Terciptanya kepercayaan para pemangku kepentingan (investor, kreditor, dan pelaku pasar lainnya) terhadap pengelolaan utang yang transparan, akuntabel, dan kredibel. 10 Terciptanya struktur portofolio utang yang optimal. 11 Terciptanya pasar SBN yang dalam, aktif, dan likuid. 12 Efisiensi dan akurasi pelaksanaan belanja negara. 13 Optimalisasi pengelolaan kas.
14 Optimalisasi tingkat pengembalian dana di bidang investasi dan pembiayaan lainnya. 15 Peningkatan pelayanan masyarakat melalui penyempurnaan pengelolaan BLU. 16 Peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. 17 Terciptanya sistem perbendaharaan negara yang modern, handal dan terpadu. 18 Terlaksananya perencanaan kebutuhan barang milik negara yang optimal 19 Terlaksananya penatausahaan kekayaan negara yang handal dan akuntabel 20 Terwujudnya pemanfaatan BMN berdasarkan prinsip the highest and best use 21 Tercapainya peningkatan kualitas pelayanan pengelolaan kekayaan negara 22 Terwujudnya database nilai kekayaan negara yang kredibel 23 Terwujudnya regulator bidang pasar modal dan lembaga keuangan yang amanah dan profesional 24 Terwujudnya pasar modal dan lembaga keuangan non bank sebagai sumber pendanaan yang mudah diakses, efisien dan kompetitif. 25 Terwujudnya pasar modal dan lembaga keuangan non bank sebagai sarana investasi yang menarik dan kondusif dan sarana pengelolaan risiko yang handal. 26 Terwujudnya industri pasar modal dan lembaga keuangan non bank yang stabil, resilience dan liquid. 27 Tersedianya kerangka regulasi yang menjamin adanya kepastian hukum, keadilan dan keterbukaan (fairness and transparency). 28 Tersedianya infrastruktur pasar modal dan lembaga keuangan non bank yang kredibel, dapat diandalkan dan berstandar internasional. 29 Terwujudnya SDM yang berintegritas dan berkompetensi tinggi 30 Terwujudnya organisasi yang handal dan modern 31 Terwujudnya good governance 32 Terwujudnya dan termanfaatkannya TIK yang terintegrasi 33 Tercapainya akuntabilitas laporan keuangan E. PROGRAM
: (015.08.09) Program Pengelolaan Perbendaharaan Negara
F. HASIL (OUTCOME)
: Meningkatkan Pengelolaan Perbendaharaan Negara Secara Profesional, Transparan, dan Akuntabel Sesuai Dengan Ketentuan
G. INDIKATOR KINERJA UTAMA PROGRAM : 01 Persentase (%) penyerapan belanja negara dalam DIPA K/L 02 Jumlah Penerimaan dari Pengelolaan Kas 03 Persentase (%) Tingkat Akurasi Rencana Penyediaan Dana dengan Pengeluaran Dana pada Rekening Kas Negara 04 Persentase Pencapaian Target Penerimaan Pokok dan Bunga Pinjaman dari Penerusan Pinjaman dan Hasil Restrukturisasi Penerusan Pinjaman 05 Penyelesaian LKPP dan Rancangan Undang-Undang PP APBN Secara Tepat Waktu 06 Jumlah LK-KL dan LK BUN yang mendapat opini WTP/WDP dari BPK
07 Persentase (%) Akurasi Perencanaan Kas H. RINCIAN PROGRAM
KODE
1
I. KEGIATAN/ESELON II / FUNGSI / SUB FUNGSI / PRIORITAS / FOKUS PRIORITAS II. OUTPUT (VOL SAT)/INDIKATOR KINERJA KEGIATAN/ ANGKA DASAR/INISIATIF BARU 2
1698 Penyelenggaraan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
ALOKASI ANGGARAN (RIBUAN RUPIAH) 2014
2015
3
4
2016
2017
5
2018
6
7
0
25.693.200
0
0
0
Laporan Terkait Pertanggungjawaban Keuangan Negara
0
17.262.800
0
0
0
Peraturan/Pedoman Terkait Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
0
2.018.000
0
0
0
Laporan Kajian/Monev/Kegiatan Bidang Pertanggungjawaban Keuangan
0
3.463.000
0
0
0
Peraturan/Pedoman terkait Standar Akuntansi Pemerintahan
0
2.703.000
0
0
0
Layanan Perkantoran
0
246.400
0
0
0
0
7.793.200
0
0
0
Eselon II Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Fungsi PELAYANAN UMUM Sub Fungsi LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI Prioritas Nasional Output
Negara
Indikator Kinerja Kegiatan 00 Indeks Penyelesaian UU PP APBN Secara Tepat Waktu 00 Indeks Jumlah LK K/L dan LK BUN yang andal dengan opini audit yang baik 00 Persentase (%) Penyelesaian Rekomendasi BPK atas LKPP yang telah ditindaklanjuti 1699 Pembinaan Pelaksanaan Anggaran Eselon II Direktorat Pelaksanaan Anggaran
Fungsi PELAYANAN UMUM Sub Fungsi LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI Prioritas Nasional Output Peraturan bidang Pelaksanaan Anggaran
0
1.574.400
0
0
0
Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Pelaksanaan Anggaran
0
2.870.500
0
0
0
Laporan Monitoring Evaluasi dan Kajian Pelaksanaan Anggaran
0
3.348.300
0
0
0
0
5.949.364
0
0
0
0
833.880
0
0
0
0
4.226.264
0
0
0
Indikator Kinerja Kegiatan 00 Persentase (%) penyerapan belanja negara dalam DIPA K/L 00 Indeks ketepatan waktu penyusunan Reviu Pelaksanaan Anggaran dan Spending Review 00 Persentase (%) Tingkat Efektifitas Edukasi dan Komunikasi Terkait Pelaksanaan Anggaran 1700 Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Eselon II Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan Blu Fungsi PELAYANAN UMUM Sub Fungsi LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI Prioritas Nasional Output Peraturan yang Terkait Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU) Laporan Pembinaan PK BLU/Monitoring dan Evaluasi PK BLU/ Penelitian dan Pengembangan BLU/Informasi BLU
Layanan Penetapan Menjadi Satuan Kerja Badan Layanan Umum/ Penilaian
0
889.220
0
0
0
0
221.606.600
0
0
0
Laporan terkait dengan peningkatan pengelolaan kas negara
0
14.123.700
0
0
0
Peraturan dan Petunjuk Teknis Terkait dengan Peningkatan Pengelolaan
0
474.500
0
0
0
Layanan peningkatan pengelolaan kas negara
0
283.700
0
0
0
Jasa Pelayanan Bank/Pos Persepsi
0
206.724.700
0
0
0
0
67.561.800
0
0
0
Tarif/ Penilaian Remunerasi/ Pengusulan Dewan Pengawas Indikator Kinerja Kegiatan 00 Persentase (%) Satker BLU yang Kinerjanya Baik 00 Persentase (%) Penyelesaian Rancangan Penetapan Satker BLU 00 Persentase (%) Satker BLU yang Menyampaikan Laporan Keuangan Sesuai Ketentuan 1701 Peningkatan Pengelolaan Kas Negara Eselon II Direktorat Pengelolaan Kas Negara Fungsi PELAYANAN UMUM Sub Fungsi LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI Prioritas Nasional Output
Kas Negara
Indikator Kinerja Kegiatan 00 Jumlah Penerimaan dari Pengelolaan Kas 00 Indeks Deviasi realisasi terhadap Perencanaan Saldo TSA Bulanan 00 Persentase (%) Ketepatan Jumlah Penyediaan Dana Untuk Membiayai Pengeluaran Negara 1702 Manajemen Investasi dan Penerusan Pinjaman Eselon II Direktorat Sistem Manajemen Investasi Fungsi
PELAYANAN UMUM Sub Fungsi LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI Prioritas Nasional Output Laporan Terkait Sistem Manajemen Investasi , Penerusan Pinjaman,
0
61.430.900
0
0
0
0
3.957.800
0
0
0
0
2.173.100
0
0
0
0
16.534.887
0
0
0
0
2.281.492
0
0
0
Pinjaman, Kredit Program, dan Pembiayaan Lainnya Rekomendasi Terkait Sistem Manajemen Investasi , Penerusan Pinjaman, Pinjaman, Kredit Program, dan Pembiayaan Lainnya Peraturan Terkait Sistem Manajemen Investasi , Penerusan Pinjaman, Pinjaman, Kredit Program, dan Pembiayaan Lainnya Indikator Kinerja Kegiatan 00 Persentase Pencapaian Target Penerimaan Pokok dan Bunga Pinjaman dari Penerusan Pinjaman dan Hasil Restrukturisasi Penerusan Pinjaman 00 Persentase (%) Penyediaan Dana Investasi Pemerintah, Penerusan Pinjaman, Kredit Program dan Pembiayaan Lainnya yang Disetujui secara Optimal 00 Persentase (%) Penyaluran Dana di Bidang Investasi, Subsidi, dan Pembiayaan secara Optimal 1703 Pembinaan Sistem dan Dukungan Teknis Perbendaharaan Eselon II Direktorat Sistem Perbendaharaan Fungsi PELAYANAN UMUM Sub Fungsi LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI Prioritas Nasional Output Peraturan Bidang Perbendaharaan, Pengembangan Profesi dan Program Pensiun
Rekomendasi Penyempurnaan Peraturan Perbendaharaan
0
1.970.800
0
0
0
Sistem Aplikasi dan Pengelolaan Data Bidang Perbendaharaan
0
6.267.160
0
0
0
Laporan Pelaksanaan Komunikasi Data dan Program Pensiun
0
4.498.815
0
0
0
Layanan Peningkatan Kompetensi Penyuluh Perbendaharaan dan
0
1.516.620
0
0
0
0
129.425.300
0
0
0
0
2.975.200
0
0
0
Rancangan Implementasi Strategi Transformasi Perbendaharaan
0
51.727.790
0
0
0
Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara
0
74.109.310
0
0
0
Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
0
613.000
0
0
0
Pengelola Perbendaharaan K/L Indikator Kinerja Kegiatan 00 Persentase (%) Jumlah Peserta Diklat yang Lulus Ujian Sertifikasi Penyuluh Perbendaharaan 00 Persentase (%) Tingkat Penyelesaian Harmonisasi Peraturan di Bidang Perbendaharaan Sesuai Dengan Penyelesaian Permasalahan dan Perkembnagan Proses Bisnis 00 Persentase (%) Jumlah Sistem Perbendaharaan yang Dihasilkan sesuai dengan Kebutuhan Stakeholders 1704 Pengembangan Sistem Perbendaharaan Eselon II Direktorat Transformasi Perbendaharaan Fungsi PELAYANAN UMUM Sub Fungsi LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI Prioritas Nasional Output Rekomendasi implementasi penyempurnaan proses bisnis sistem perbendaharaan yang telah disempurnakan
Indikator Kinerja Kegiatan 00 Persentase (%) Tingkat Penyelesaian Perangkat Regulasi yang Mendukung SPAN dan SAKTI 00 Persentase (%) Tingkat Penyelesaian Aplikasi SPAN dan SAKTI
00 Persentase (%) Implementasi Strategi Pengelolaan Perubahan dalam rangka SPAN 1705 Penyelenggaraan Kuasa Bendahara Umum Negara
0
616.638.692
0
0
0
Dokumen Pencairan/Penarikan Dana
0
26.166.525
0
0
0
Laporan Pertanggungjawaban TIngkat Kuasa BUN
0
49.494.453
0
0
0
Layanan Perkantoran
0
501.842.931
0
0
0
Kendaraan Bermotor
0
1.035.080
0
0
0
Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
0
4.332.541
0
0
0
Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
0
9.338.449
0
0
0
Gedung/Bangunan
0
24.428.713
0
0
0
0
311.323.423
0
0
0
Eselon II Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Fungsi PELAYANAN UMUM Sub Fungsi LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI Prioritas Nasional Output
Indikator Kinerja Kegiatan 00 Persentase (%) SP2D yang Diterbitkan Tepat Waktu 00 Nilai Kualitas LKPP Kuasa BUN KPPN 00 Persentase (%) Pemenuhan Sarana dan Prasarana sesuai Standarisasi 1706 Pembinaan Pelaksanaan Perbendaharaan di Wilayah Eselon II Kanwil Ditjen. Fungsi PELAYANAN UMUM Sub Fungsi LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI
Prioritas Nasional Output Laporan Hasil Pembinaan dan Monitoring Evaluasi terkait Pembinaan
0
28.665.175
0
0
0
Laporan Pelaksanaan Anggaran
0
23.336.096
0
0
0
Layanan Perkantoran
0
239.914.249
0
0
0
Kendaraan Bermotor
0
5.007.650
0
0
0
Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
0
766.733
0
0
0
Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
0
2.177.174
0
0
0
Gedung/Bangunan
0
11.456.346
0
0
0
0
387.987.200
0
0
0
Layanan Kepegawaian
0
34.000.000
0
0
0
Peraturan Penataan Organisasi dan Ketatalaksanaan
0
343.820
0
0
0
RKA-KL/Kebijakan Strategis Ditjen Perbendaharaan
0
108.181.167
0
0
0
Layanan Perbendaharaan
0
5.590.498
0
0
0
Perbendaharaan, LKPP Tingkat Wilayah
Indikator Kinerja Kegiatan 00 Nilai Kualitas LKPP Tingkat Kanwil/UAPPA-W 00 Persentase (%) Penyerapan Belanja Negara Dalam DIPA K/L 00 Persentase (%) Pemenuhan Sarana dan Prasarana sesuai Standarisasi 1707 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perbendaharaan Eselon II Sekretariat Ditjen Perbendaharaan Fungsi PELAYANAN UMUM Sub Fungsi LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI Prioritas Nasional Output
Laporan Kegiatan/Rapat/Keuangan/Realisasi DIPA/Sakip/Barang Milik
0
28.202.570
0
0
0
Layanan Peningkatan Kompetensi
0
25.499.855
0
0
0
Layanan Perkantoran
0
156.610.470
0
0
0
Kendaraan Bermotor
0
4.630.520
0
0
0
Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
0
8.350.000
0
0
0
Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
0
6.960.000
0
0
0
Gedung/Bangunan
0
9.618.300
0
0
0
0
1.790.513.666
0
0
0
Negara/Tindak Lanjut LHP
Indikator Kinerja Kegiatan 00 Persentase (%) Jumlah Pejabat yang telah Memenuhi Standar Kompetensi Jabatannya 00 Persentase (%) Jumlah Bisnis Proses yang telah Memiliki SOP 00 Persentase (%) PenyerapanAnggaran dan Pencapaian Output Belanja Ditjen Perbendaharaan JUMLAH I. ALOKASI ANGGARAN FUNGSI ALOKASI ANGGARAN (RIBUAN RUPIAH) KODE
FUNGSI / SUB FUNGSI 2014
1 01
2
2015
3
PELAYANAN UMUM 01 LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN
2016
4
2017
5
2018
6
7
0
1.790.513.666
0
0
0
0
1.790.513.666
0
0
0
0
1.790.513.666
0
0
0
FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI JUMLAH K. BIAYA PROGRAM
BIAYA MENURUT KELOMPOK BIAYA, JENIS BELANJA DAN SUMBER DANA
(DALAM RIBUAN RUPIAH) 2014
1
2015
2
3
2016
2017
4
2018 5
6
1. KELOMPOK BIAYA a. Operasional
0
894.897.628
0
0
0
b. Non Operasional
0
895.616.038
0
0
0
2. JENIS BELANJA
a. Belanja Pegawai
0
553.090.000
0
0
0
b. Belanja Barang
0
1.044.240.572
0
0
0
c. Belanja Modal
0
193.183.094
0
0
0
d. Belanja Pembayaran Kewajiban Utang
0
0
0
0
0
e. Belanja Subsidi
0
0
0
0
0
f. Belanja Hibah
0
0
0
0
0
g. Belanja Bantuan Sosial
0
0
0
0
0
a. Rupiah Murni
0
1.759.553.666
0
0
0
b. Pinjaman Luar Negeri (PLN)
0
30.960.000
0
0
0
c. Rupiah Murni Pendamping
0
0
0
0
0
d. PNBP
0
0
0
0
0
e. Pinjaman Dalam Negeri (PDN)
0
0
0
0
0
f. Badan Layanan Umum (BLU)
0
0
0
0
0
g. Stimulus
0
0
0
0
0
h. Hibah Dalam Negeri (HDN)
0
0
0
0
0
i. Hibah Luar Negeri
0
0
0
0
0
j. SBSN PBS
0
0
0
0
0
3. SUMBER DANA
L. STRATEGI PENCAPAIAN HASIL :
M. RINCIAN RENCANA PENDAPATAN
(DALAM RIBUAN RUPIAH) KODE
KEGIATAN
URAIAN PENDAPATAN 2014
1
2
1705 Penyelenggaraan Kuasa Bendahara Umum Negara 1706 Pembinaan Pelaksanaan Perbendaharaan di Wilayah
3
2015
4
2016
5
2017
2018 8
7
6
a. Perpajakan b. PNBP
0
0
0
0
0
34.240
54.642
9.840
9.840
0
a. Perpajakan b. PNBP
0
0
0
0
0
68.503
72.503
44.503
46.504
0
1707 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis a. Perpajakan b. PNBP Lainnya Ditjen Perbendaharaan JUMLAH
a. Perpajakan b. PNBP
-
0
0
0
0
0
0
7.901.023
0
0
0
0
0
0
0
0
102.743
8.028.168
54.343
56.344
0
-
, 09-01-2015
