RENCANA KERJA DAN ANGGARAN KEMENTRIAN NEGARA/LEMBAGA
FORMULIR 2 : RENCANA PENCAPAIAN HASIL (OUTCOME) UNIT ORGANISASI TAHUN ANGGARAN : 2015
A. KEMENTRIAN NEGARA/LEMBAGA
: (015) KEMENTERIAN KEUANGAN
B. UNIT ORGANISASI
: (01) SEKRETARIAT JENDERAL
C. MISI UNIT ORGANISASI
: 01 Melakukan Inisiasi Dalam Tata Kelola yang Bersih dan Baik di Bidang Organisasi, SDM, Hukum, Perencanaan Keuangan, BMN, Teknologi dan Manajemen Informasi, Administrasi Umum serta Dukungan Kebijakan Lainnya Secara Pro Aktif dan Berkesinambungan 02 Mengoptimalkan Pembinaan dan Koordinasi Dalam Meningkatkan Efektivitas dan Efisiensi SDA Kementeian Keuangan 03 Memberikan Konsoltasi Dalam Perencanaan Strategik, Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Negara, serta Bidang Hukum di Lingkungan Kementerian Keuangan
D. SASARAN STRATEGIS
: 01 Tingkat pendapatan yang optimal 02 Tingkat kepercayaan stakeholders yang tinggi dan citra yang meningkat yang didukung oleh tingkat pelayanan yang handal 03 Tingkat kepatuhan wajib pajak, kepabeanan, dan cukai yang tinggi 04 Alokasi belanja negara yang tepat sasaran, tepat waktu, efektif, efisien dan akuntabel 05 Tata kelola yang yang tertib transparan, dan akuntabel dalam pelaksanaan belanja negara. 06 Peningkatan efektifitas dan efisiensi pengelolaan hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan daerah 07 Terciptanya tata kelola yang tertib sesuai peraturan perundang-undangan, transparan, kredibel, akuntabel, dan profesional dalam pelaksanaan hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. 08 Terpenuhinya pembiayaan APBN melalui utang secara tepat waktu, cukup, dan efisien. 09 Terciptanya kepercayaan para pemangku kepentingan (investor, kreditor, dan pelaku pasar lainnya) terhadap pengelolaan utang yang transparan, akuntabel, dan kredibel. 10 Terciptanya struktur portofolio utang yang optimal. 11 Terciptanya pasar SBN yang dalam, aktif, dan likuid. 12 Efisiensi dan akurasi pelaksanaan belanja negara. 13 Optimalisasi pengelolaan kas. 14 Optimalisasi tingkat pengembalian dana di bidang investasi dan pembiayaan lainnya. 15 Peningkatan pelayanan masyarakat melalui penyempurnaan pengelolaan BLU. 16 Peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.
17 Terciptanya sistem perbendaharaan negara yang modern, handal dan terpadu. 18 Terlaksananya perencanaan kebutuhan barang milik negara yang optimal 19 Terlaksananya penatausahaan kekayaan negara yang handal dan akuntabel 20 Terwujudnya pemanfaatan BMN berdasarkan prinsip the highest and best use 21 Tercapainya peningkatan kualitas pelayanan pengelolaan kekayaan negara 22 Terwujudnya database nilai kekayaan negara yang kredibel 23 Terwujudnya regulator bidang pasar modal dan lembaga keuangan yang amanah dan profesional 24 Terwujudnya pasar modal dan lembaga keuangan non bank sebagai sumber pendanaan yang mudah diakses, efisien dan kompetitif. 25 Terwujudnya pasar modal dan lembaga keuangan non bank sebagai sarana investasi yang menarik dan kondusif dan sarana pengelolaan risiko yang handal. 26 Terwujudnya industri pasar modal dan lembaga keuangan non bank yang stabil, resilience dan liquid. 27 Tersedianya kerangka regulasi yang menjamin adanya kepastian hukum, keadilan dan keterbukaan (fairness and transparency). 28 Tersedianya infrastruktur pasar modal dan lembaga keuangan non bank yang kredibel, dapat diandalkan dan berstandar internasional. 29 Terwujudnya SDM yang berintegritas dan berkompetensi tinggi 30 Terwujudnya organisasi yang handal dan modern 31 Terwujudnya good governance 32 Terwujudnya dan termanfaatkannya TIK yang terintegrasi 33 Tercapainya akuntabilitas laporan keuangan E. PROGRAM
: (015.01.01) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Keuangan
F. HASIL (OUTCOME)
: Terwujudnya Tata Kelola yang Baik dan Kualitas Layanan dan Dukungan yang Tinggi Pada Semua Eselon I di Kementerian Keuangan
G. INDIKATOR KINERJA UTAMA PROGRAM : 01 Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Sekretariat Jenderal 02 Indeks Opini BPK atas Laporan Keuangan BA 015 03 Indeks Kesehatan Organisasi Kementerian Keuangan 04 Persentase Integrasi TIK Kementerian Keuangan H. RINCIAN PROGRAM
KODE
1
I. KEGIATAN/ESELON II / FUNGSI / SUB FUNGSI / PRIORITAS / FOKUS PRIORITAS II. OUTPUT (VOL SAT)/INDIKATOR KINERJA KEGIATAN/ ANGKA DASAR/INISIATIF BARU 2
ALOKASI ANGGARAN (RIBUAN RUPIAH) 2014 3
2015 4
2016 5
2017 6
2018 7
1625 Pembinaan dan Koordinasi Pemberian Bantuan Hukum
0
7.604.812
7.604.812
7.604.812
7.604.812
Layanan Bantuan Hukum
0
7.002.346
7.002.346
7.002.346
7.002.346
Laporan Kegiatan dan Pembinaan
0
49.510
49.510
49.510
49.510
Layanan Telaahan Hukum
0
288.467
288.467
288.467
288.467
Layanan Konsultasi Hukum
0
264.489
264.489
264.489
264.489
0
28.507.804
29.495.737
30.532.083
31.619.212
Eselon II Biro Bantuan Hukum Fungsi PELAYANAN UMUM Sub Fungsi LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI Prioritas Nasional Output
Indikator Kinerja Kegiatan 00 Persentase Putusan Perkara Perdata yang Berkekuatan Hukum Tetap dan Hak Uji Materiil UU yang Dimenangkan 00 Indeks Ketepatan Waktu Penyelesaian Telaahan Kasus Hukum 00 Indeks Ketepatan Waktu Pemberian Konsultasi Hukum Kepada Saksi atau Ahli 1626 Membangun Kepercayaan dan Meningkatkan Dukungan Publik Terhadap Kebijakan di Bidang Keuangan Negara Eselon II Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Fungsi PELAYANAN UMUM Sub Fungsi LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI Prioritas Nasional -
Output Layanan Komunikasi dan Informasi
0
26.101.860
26.971.903
27.884.582
28.841.983
Laporan Pengendalian Program Komunikasi
0
478.738
502.196
526.803
552.617
Laporan Analisis dan Strategi Komunikasi
0
1.927.206
2.021.638
2.120.698
2.224.612
0
4.183.078
4.368.068
4.562.134
4.765.703
Layanan Biro Hukum di Bidang Hukum Pajak dan Kepabeanan
0
736.615
772.706
810.570
850.287
Layanan Biro Hukum di Bidang Hukum Anggaran, Perimbangan Keuangan,
0
736.480
752.595
769.501
787.234
Layanan Biro Hukum di Bidang Hukum Kekayaan Negara dan Perusahaan
0
481.952
505.567
530.339
556.326
Layanan Biro Hukum di Bidang Hukum Pengelolaan Utang
0
1.260.830
1.322.610
1.387.417
1.455.400
Layanan Biro Hukum di Bidang Hukum Jasa Keuangan dan Perjanjian
0
736.615
772.706
810.570
850.286
Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
0
230.586
241.884
253.737
266.170
0
7.325.666
8.200.122
8.299.868
8.404.504
Indikator Kinerja Kegiatan 00 Persentase Opini Positif Pemberitaan Kementerian Keuangan pada Media 1627 Pembinaan dan Koordinasi Perumusan Peraturan Perundang-Undangan Eselon II Biro Hukum Fungsi PELAYANAN UMUM Sub Fungsi LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI Prioritas Nasional Output
Perbendaharaan, dan PNBP
Indikator Kinerja Kegiatan 00 Waktu Rata-rata Penyelesaian RPMK/RKMK 00 Waktu Rata-rata Pengunggahan PMK ke website JDIH 1628 Pembinaan dan Penataan Organisasi,Tata Laksana dan Jabatan Fungsional Eselon II Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan
Fungsi PELAYANAN UMUM Sub Fungsi LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI Prioritas Nasional Output Dokumen Organisasi
0
705.780
740.362
776.639
814.696
Dokumen Uraian Jabatan dan Analisis Beban Kerja
0
1.362.370
1.362.370
1.362.370
1.362.370
Dokumen Ketatalaksanaan
0
2.749.384
4.871.924
4.935.393
5.001.972
Dokumen Jabatan Fungsional
0
698.960
698.960
698.960
698.960
Dokumen Percepatan Pemberantasan Korupsi
0
409.900
409.900
409.900
409.900
Layanan Keorganisasian
0
1.399.272
116.606
116.606
116.606
0
98.238.104
54.520.457
54.707.331
54.901.763
0
2.742.156
2.805.861
2.872.308
2.941.617
Indikator Kinerja Kegiatan 00 Persentase Penyelesaian Penataan/Modernisasi Organisasi Kemenkeu 00 Jumlah SOP Link Kemenkeu 00 Persentase Pengembangan Jabatan Fungsional 1629 Koordinasi Penyusunan Rencana Kerja, Pembinaan dan Pengelolaan Anggaran Eselon II Biro Perencanaan dan Keuangan Fungsi PELAYANAN UMUM Sub Fungsi LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI Prioritas Nasional Output Dokumen Perencanaan Kementerian Keuangan
Dokumen Penganggaran Kementerian Keuangan
0
3.510.520
3.558.342
3.608.030
3.659.655
Dokumen Perbendaharaan Kementerian Keuangan
0
2.623.480
2.630.433
2.637.658
2.645.165
Dokumen Laporan Keuangan Kementerian Keuangan
0
2.864.247
1.432.123
1.432.123
1.432.123
Layanan Dukungan Manajemen
0
86.497.701
44.093.698
44.157.212
44.223.203
0
9.762.495
11.641.524
12.209.467
12.805.140
Dokumen Perencanaan Barang Milik Negara
0
2.536.959
3.303.727
3.464.737
3.633.602
Dokumen Layanan Pengadaan
0
4.304.508
4.514.617
4.734.995
4.966.140
Dokumen Pengelolaan Barang Milik Negara
0
1.472.440
1.543.832
1.618.697
1.697.200
Dokumen Penatausahaan Barang Milik Negara
0
1.448.588
2.279.348
2.391.038
2.508.198
0
27.634.558
28.620.341
29.776.413
30.989.130
Indikator Kinerja Kegiatan 00 Indeks Opini BPK atas LK-BA 015 00 Penyerapan Anggaran dan Pencapaian Output Belanja Kementerian Keuangan 1630 Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Perlengkapan Eselon II Biro Perlengkapan Fungsi PELAYANAN UMUM Sub Fungsi LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI Prioritas Nasional Output
Indikator Kinerja Kegiatan 00 Persentase hasil analisis pemenuhan kebutuhan BMN berupa tanah dan/atau bangunan sebagai dasar penyusunan anggaran Kementerian Keuangan 00 Persentase paket tender yang dilaksanakan ULP Kantor Pusat Sekretariat Jenderal yang mendapatkan pemenang 00 Rasio Utilisasi aset Kementerian Keuangan terhadap total aset 1631 Pembinaan dan Koordinasi Pengelolaan SDM Eselon II
Biro SDM Fungsi PELAYANAN UMUM Sub Fungsi LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI Prioritas Nasional Output Dokumen Perencanaan dan Pengadaan SDM
0
18.375.800
19.228.711
20.123.418
21.061.968
Dokumen Pengembangan SDM
0
3.479.708
3.619.163
3.765.456
3.918.915
Layanan Data dan Informasi SDM
0
1.497.370
1.422.379
1.465.689
1.511.119
Dokumen Mutasi Pangkat dan Pensiun
0
2.361.674
2.376.949
2.392.974
2.409.783
Dokumen Penegakan Disiplin dan Administrasi Umum
0
1.920.006
1.973.139
2.028.876
2.087.345
0
5.548.993.595
5.737.873.449
5.933.396.756
6.135.797.637
0
6.156.298
6.457.954
6.774.393
7.106.340
Indikator Kinerja Kegiatan 00 Persentase Jumlah Pegawai Baru Sesuai Kebutuhan Kebutuhan 00 Persentase Pejabat yang Telah Memenuhi Standar Kompetensi Jabatannya 1632 Pembinaan Administrasi dan Dukungan Pelayanan Pelaksanaan Tugas Kantor Pusat Kementerian Eselon II Biro Umum Fungsi PELAYANAN UMUM Sub Fungsi LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI Prioritas Nasional Output Dokumen Keuangan
Laporan Kegiatan dan Pembinaan
0
19.522.644
20.479.247
21.482.728
22.535.385
Layanan Perkantoran
0
5.501.399.395
5.687.947.145
5.881.024.066
6.080.858.680
Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
0
4.191.845
4.397.244
4.612.709
4.838.732
Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
0
17.723.413
18.591.859
19.502.860
20.458.500
0
11.128.133
10.847.921
11.201.760
11.569.001
Laporan Pelaksanaan Kebijakan
0
2.943.750
3.058.555
3.177.839
3.301.774
Layanan Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas SDM
0
213.200
221.514
230.153
239.129
Laporan Pengelolaan Kinerja Kementerian Keuangan
0
1.304.384
716.725
751.845
788.685
Layanan Perkantoran
0
6.566.799
6.747.227
6.933.971
7.127.251
Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
0
100.000
103.900
107.952
112.162
Indikator Kinerja Kegiatan 00 Persentase Pemeliharaan fisik gedung dan sarananya di lingkungan Kantor pusat kementerian keuangan 00 Persentase pelayanan kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran Sekretariat Jenderal 00 Nilai Kinerja Organisasi Sekretariat Jenderal 1633 Koordinasi dan Harmonisasi Pelaksanaan Kebijakan Menteri Keuangan Eselon II Pusat Analisis dan Harmonisasi Kebijakan Fungsi PELAYANAN UMUM Sub Fungsi LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI Prioritas Nasional Output
Indikator Kinerja Kegiatan 00 Indeks Kepuasan Menteri Keuangan 00 Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Kebijakan Menteri Keuangan Hasil Rapat Pimpinan 00 Tingkat Efektifitas Implementasi Strategi (Skala 6)
1634 Koordinasi dan Pengembangan Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan
0
392.924.476
395.058.753
398.579.281
402.263.396
Tata Kelola di Bidang Teknologi Informasi Komunikasi
0
2.460.030
1.290.285
1.353.509
1.419.831
Layanan Teknologi Informasi Komunikasi
0
1.954.980
2.050.773
2.151.260
2.256.673
Layanan Penilaian Angka Kredit Fungsional Pranata Komputer
0
1.173.625
1.231.132
1.291.458
1.354.739
Integrasi Sistem Manajemen Keuangan Negara Dan Dukungan
0
51.737.755
54.272.904
56.932.277
59.721.958
Layanan Perkantoran
0
292.970.424
293.585.997
294.223.115
294.882.533
Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
0
340.721
340.721
340.721
340.721
Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
0
92.500
92.500
92.500
92.500
Gedung/Bangunan
0
42.194.441
42.194.441
42.194.441
42.194.441
0
39.787.696
40.501.801
42.059.671
43.692.686
Eselon II Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan Fungsi PELAYANAN UMUM Sub Fungsi LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI Prioritas Nasional Output
Transformasi Kelembagaan Bidang TIK
Indikator Kinerja Kegiatan 00 Persentase Integrasi TIK Kementerian Keuangan 00 Persentase Pencapaian Layanan terhadap Ketentuan yang Disepakati pada Katalog Layanan 1635 Pengelolaan Investasi Pemerintah Eselon II Pusat Investasi Pemerintah Fungsi PELAYANAN UMUM Sub Fungsi LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI
Prioritas Nasional Output Layanan Dukungan Manajemen
0
7.965.358
8.355.657
8.765.083
9.194.572
Layanan Investasi
0
20.682.092
21.695.504
22.758.582
23.873.753
Layanan Perkantoran
0
10.326.293
10.408.773
10.494.139
10.582.494
Kendaraan Bermotor
0
296.700
0
0
0
Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
0
337.970
14.285
14.285
14.285
Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
0
179.283
27.582
27.582
27.582
0
21.806.502
23.094.457
23.809.595
24.557.488
Layanan Registrasi dan Verifikasi
0
422.280
442.971
464.676
487.445
Laporan Monitoring dan Evaluasi
0
1.194.416
1.252.940
1.314.334
1.378.737
Kebijakan e-procurement
0
497.000
521.351
546.898
573.696
Sistem Aplikasi dan Infrastruktur Sistem
0
484.874
508.631
533.554
559.698
Laporan Layanan Pengguna
0
453.360
475.574
498.877
523.322
Laporan Publikasi dan Kerjasama
0
1.320.676
1.385.388
1.453.272
1.524.482
Laporan Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
0
643.914
675.464
708.562
743.282
Indikator Kinerja Kegiatan 00 Jumlah Penyaluran Investasi Reguler 00 Pencapaian Target PNBP 1636 Pembinaan Teknis dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik Eselon II Pusat Layanan Pengadaan Secara Elektronik Fungsi PELAYANAN UMUM Sub Fungsi LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI Prioritas Nasional Output
Laporan Pembinaan Penerapan LPSE di Daerah
0
2.385.845
2.502.749
2.625.384
2.754.028
Layanan PSSU - GFMRAP
0
937.814
942.289
946.984
951.908
Laporan Kegiatan PSSU - GFMRAP
0
157.840
160.603
163.502
166.543
Konsultan Kerjasama International
0
3.020.700
3.624.840
3.624.840
3.624.840
Laporan Kegiatan dan Pembinaan
0
141.465
148.395
155.667
163.294
Laporan Sistem Pengamanan Komunikasi Dokumen
0
55.300
58.009
60.852
63.833
Laporan Pembinaan Unit Layanan Pengadaan
0
2.162.364
2.268.318
2.379.466
2.496.059
Layanan Perkantoran
0
7.096.354
7.253.853
7.416.864
7.585.581
Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
0
475.300
498.589
523.020
548.648
Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
0
357.000
374.493
392.843
412.092
0
23.638.559
24.649.516
25.707.257
26.813.963
Laporan Kegiatan dan Pembinaan
0
911.227
955.871
1.002.709
1.051.843
Layanan Peningkatan dan Pengembangan SDM
0
553.536
580.659
609.111
638.958
Peraturan di Bidang Akuntansi, Penilaian, dan Aktuaria
0
2.877.369
3.018.358
3.166.257
3.321.403
Indikator Kinerja Kegiatan 00 Indeks Kepuasan Pengguna Layanan LPSE Kementerian Keuangan (Skala 5) 00 Persentase Pengembangan Kebijakan dan Sistem Pengadaan 00 Persentase Penyelesaian Layanan dan Dukungan Bagi Proses Penyempurnaan Manajemen Keuangan Pemerintah Serta Terlaksananya Pengembangan Sistem Manajemen Keuangan Pemerintah 1637 Pembinaan dan Pengawasan Profesi Akuntan Publik dan Penilai Publik Eselon II Pusat Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai Fungsi PELAYANAN UMUM Sub Fungsi LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI Prioritas Nasional Output
Laporan Pembinaan dan Pemeriksanaan Akuntan, KJA, AP, KAP, PP,
0
12.011.526
12.600.075
13.217.477
13.865.138
Layanan Perkantoran
0
7.052.441
7.250.703
7.455.905
7.668.289
Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
0
196.460
206.086
216.184
226.777
Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
0
36.000
37.764
39.614
41.555
0
216.970.130
218.314.621
221.690.192
225.228.239
Layanan Perkantoran
0
136.659.734
136.861.898
137.071.137
137.287.701
Kendaraan Bermotor
0
19.210
0
0
0
Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
0
927.253
492.314
511.174
530.959
Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
0
29.728.856
31.141.901
32.356.156
33.629.912
Gedung/Bangunan
0
49.635.077
49.818.508
51.751.725
53.779.667
0
53.951.928
53.181.352
54.682.356
56.242.540
KJPP, Aktuaris, dan Kantor Jasa Aktuaris
Indikator Kinerja Kegiatan 00 Indeks Kepuasan Pengguna Layanan PPAJP (skala 5) 00 Persentase Tindak Lanjut atas Pelanggaran oleh Akuntan, Kantor Jasa Akuntansi, Akuntan Publik, Kantor Akuntan Publik, Penilai Publik, Kantor Jasa Penilai Publik, Aktuaris dan Kantor Jasa Aktuaria terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan 1638 Dukungan Pelayanan Pelaksanaan Tugas Kantor-Kantor Vertikal di Daerah yang Berkantor di GKN Eselon II GKN Unit In Charge : Biro Perlengkapan Fungsi PELAYANAN UMUM Sub Fungsi LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI Prioritas Nasional Output
Indikator Kinerja Kegiatan 00 Persentase Penyelesaian Layanan Kepada Kantor-Kantor Vertikal di Daerah yang Berkantor di GKN 1639 Penyelesaian Sengketa Pajak
Eselon II Sekretariat Pengadilan Pajak Fungsi PELAYANAN UMUM Sub Fungsi LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI Prioritas Nasional Output Layanan Persidangan
0
5.062.332
5.310.386
5.570.594
5.843.553
Layanan Informasi dan Kehumasan
0
383.585
394.220
405.377
417.081
Layanan Pengembangan Pegawai
0
649.944
649.944
649.944
649.944
Laporan Reformasi Administrasi Sengketa Pajak
0
851.950
893.694
937.486
983.423
Layanan Dukungan Manajemen
0
761.260
611.629
641.599
673.037
Layanan Perkantoran
0
41.684.753
42.676.311
43.702.575
44.764.757
Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
0
1.371.204
799.107
838.263
879.338
Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
0
2.749.734
1.846.061
1.936.518
2.031.407
Gedung/Bangunan
0
437.166
0
0
0
0
7.156.102
7.795.708
8.343.589
8.929.171
Indikator Kinerja Kegiatan 00 Persentase Penyelesaian Kerangka Putusan 00 Waktu Rata-rata untuk Pemenuhan Administrasi dan Pengiriman Putusan ke Praa Pihak yang Bersengketa 5170 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Pelaksanaan Tugas Komite Pengawas Perpajakan Eselon II .NULL. Fungsi PELAYANAN UMUM Sub Fungsi LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI
Prioritas Nasional Output Rekomendasi dan Kajian
0
2.448.793
2.802.307
3.184.590
3.597.603
Kegiatan Dukungan Manajemen
0
1.335.430
1.534.280
1.609.460
1.688.322
Layanan Perkantoran
0
3.197.967
3.276.689
3.358.167
3.442.497
Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
0
132.812
139.319
146.146
153.307
Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
0
41.100
43.113
45.226
47.442
0
716.539.945
714.832.953
715.254.875
715.691.964
Layanan Dukungan Manajemen
0
8.015.805
8.015.805
8.015.805
8.015.805
Laporan Penyaluran Dana
0
689.365.890
689.365.890
689.365.890
689.365.890
Layanan Pengembangan Dana
0
4.604.151
2.302.075
2.302.075
2.302.075
Layanan Perkantoran
0
14.185.299
14.565.310
14.958.622
15.365.700
Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
0
151.800
583.873
612.483
642.494
Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
0
217.000
0
0
0
0
7.216.153.583
7.370.601.592
7.582.417.440
7.801.876.349
Indikator Kinerja Kegiatan 00 Persentase Penyelesaian Usulan Kajian dan Saran/Rekomendasi kepada Menteri Keuangan 5171 Pengelolaan Dana Pengembangan Pendidikan Nasional Eselon II .NULL. Fungsi PENDIDIKAN Sub Fungsi PELAYANAN BANTUAN TERHADAP PENDIDIKAN Prioritas Nasional Output
Indikator Kinerja Kegiatan 00 Persentase Pencapaian Target Layanan Penyaluran Dana Pengembangan Pendiidkan Nasional 00 Persentase Dana Pendapatan JUMLAH
I. ALOKASI ANGGARAN FUNGSI ALOKASI ANGGARAN (RIBUAN RUPIAH) KODE
FUNGSI / SUB FUNGSI 2014
1 01
2
2015
3
PELAYANAN UMUM 01 LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN
2016
4
2017
5
2018
6
7
0
6.499.613.638
6.655.768.639
6.867.162.565
7.086.184.385
0
6.499.613.638
6.655.768.639
6.867.162.565
7.086.184.385
0
716.539.945
714.832.953
715.254.875
715.691.964
0
716.539.945
714.832.953
715.254.875
715.691.964
0
7.216.153.583
7.370.601.592
7.582.417.440
7.801.876.349
FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI 10
PENDIDIKAN 10 PELAYANAN BANTUAN TERHADAP PENDIDIKAN JUMLAH
K. BIAYA PROGRAM
BIAYA MENURUT KELOMPOK BIAYA, JENIS BELANJA DAN SUMBER DANA
(DALAM RIBUAN RUPIAH) 2014
1
2015
2
2016
3
2017
4
2018 5
6
1. KELOMPOK BIAYA a. Operasional
0
6.021.139.459
6.210.573.906
6.406.638.561
6.609.565.483
b. Non Operasional
0
1.195.014.124
1.160.027.686
1.175.778.879
1.192.310.866
a. Belanja Pegawai
0
5.401.555.452
0
0
0
b. Belanja Barang
0
1.614.667.531
0
0
0
c. Belanja Modal
0
199.930.600
0
0
0
d. Belanja Pembayaran Kewajiban Utang
0
0
0
0
0
e. Belanja Subsidi
0
0
0
0
0
f. Belanja Hibah
0
0
0
0
0
g. Belanja Bantuan Sosial
0
0
0
0
0
a. Rupiah Murni
0
6.459.182.515
0
0
0
b. Pinjaman Luar Negeri (PLN)
0
3.000.000
0
0
0
c. Rupiah Murni Pendamping
0
0
0
0
0
d. PNBP
0
0
0
0
0
e. Pinjaman Dalam Negeri (PDN)
0
0
0
0
0
2. JENIS BELANJA
3. SUMBER DANA
f. Badan Layanan Umum (BLU)
0
753.971.068
0
0
0
g. Stimulus
0
0
0
0
0
h. Hibah Dalam Negeri (HDN)
0
0
0
0
0
i. Hibah Luar Negeri
0
0
0
0
0
j. SBSN PBS
0
0
0
0
0
L. STRATEGI PENCAPAIAN HASIL :
M. RINCIAN RENCANA PENDAPATAN
(DALAM RIBUAN RUPIAH) KODE
KEGIATAN
URAIAN PENDAPATAN
1
2
3
2014
1632 Pembinaan Administrasi dan Dukungan Pelayanan Pelaksanaan Tugas Kantor Pusat
2015
4
2016
5
2017
2018 8
7
6
a. Perpajakan b. PNBP
0
0
0
0
0
2.666.927
5.651.853
5.082.057
5.384.533
0
a. Perpajakan b. PNBP
0
0
0
0
0
1.325.735.201
1.325.735.201
1.160.702.873
1.229.515.093
0
a. Perpajakan b. PNBP
0
0
0
0
0
1.234.381
1.296.100
1.360.905
1.428.950
0
a. Perpajakan b. PNBP
0
0
0
0
0
1.594
1.674
1.758
1.846
0
a. Perpajakan b. PNBP
0
0
0
0
0
1.262.000.000
1.301.674.600
0
0
0 0 0
Kementerian 1635 Pengelolaan Investasi Pemerintah
1638 Dukungan Pelayanan Pelaksanaan Tugas Kantor-Kantor Vertikal di Daerah yang Berkantor di GKN 1639 Penyelesaian Sengketa Pajak
5171 Pengelolaan Dana Pengembangan Pendidikan Nasional JUMLAH
a. Perpajakan b. PNBP
-
0
0
0
0
2.591.638.103
2.634.359.428
1.167.147.593
1.236.330.422
-
, 09-01-2015
