RENCANA KERJA DAN ANGGARAN KEMENTRIAN NEGARA/LEMBAGA
FORMULIR 2 : RENCANA PENCAPAIAN HASIL (OUTCOME) UNIT ORGANISASI TAHUN ANGGARAN : 2015
A. KEMENTRIAN NEGARA/LEMBAGA
: (015) KEMENTERIAN KEUANGAN
B. UNIT ORGANISASI
: (04) DITJEN PAJAK
C. MISI UNIT ORGANISASI
: 01 Meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia dengan mengumpulkan penerimaan dan menegakkan hukum dengan setara ke seluruh wajib pajak 02 Meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia dengan memudahkan wajib pajak untuk patuh 03 Meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia dengan selalu terdepan dalam teknologi yang relevan 04 Meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia dengan menarik dan mengembangkan best-in-class talent
D. SASARAN STRATEGIS
: 01 Tingkat pendapatan yang optimal 02 Tingkat kepercayaan stakeholders yang tinggi dan citra yang meningkat yang didukung oleh tingkat pelayanan yang handal 03 Tingkat kepatuhan wajib pajak, kepabeanan, dan cukai yang tinggi 04 Alokasi belanja negara yang tepat sasaran, tepat waktu, efektif, efisien dan akuntabel 05 Tata kelola yang yang tertib transparan, dan akuntabel dalam pelaksanaan belanja negara. 06 Peningkatan efektifitas dan efisiensi pengelolaan hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan daerah 07 Terciptanya tata kelola yang tertib sesuai peraturan perundang-undangan, transparan, kredibel, akuntabel, dan profesional dalam pelaksanaan hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. 08 Terpenuhinya pembiayaan APBN melalui utang secara tepat waktu, cukup, dan efisien. 09 Terciptanya kepercayaan para pemangku kepentingan (investor, kreditor, dan pelaku pasar lainnya) terhadap pengelolaan utang yang transparan, akuntabel, dan kredibel. 10 Terciptanya struktur portofolio utang yang optimal. 11 Terciptanya pasar SBN yang dalam, aktif, dan likuid. 12 Efisiensi dan akurasi pelaksanaan belanja negara. 13 Optimalisasi pengelolaan kas. 14 Optimalisasi tingkat pengembalian dana di bidang investasi dan pembiayaan lainnya. 15 Peningkatan pelayanan masyarakat melalui penyempurnaan pengelolaan BLU. 16 Peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.
17 Terciptanya sistem perbendaharaan negara yang modern, handal dan terpadu. 18 Terlaksananya perencanaan kebutuhan barang milik negara yang optimal 19 Terlaksananya penatausahaan kekayaan negara yang handal dan akuntabel 20 Terwujudnya pemanfaatan BMN berdasarkan prinsip the highest and best use 21 Tercapainya peningkatan kualitas pelayanan pengelolaan kekayaan negara 22 Terwujudnya database nilai kekayaan negara yang kredibel 23 Terwujudnya regulator bidang pasar modal dan lembaga keuangan yang amanah dan profesional 24 Terwujudnya pasar modal dan lembaga keuangan non bank sebagai sumber pendanaan yang mudah diakses, efisien dan kompetitif. 25 Terwujudnya pasar modal dan lembaga keuangan non bank sebagai sarana investasi yang menarik dan kondusif dan sarana pengelolaan risiko yang handal. 26 Terwujudnya industri pasar modal dan lembaga keuangan non bank yang stabil, resilience dan liquid. 27 Tersedianya kerangka regulasi yang menjamin adanya kepastian hukum, keadilan dan keterbukaan (fairness and transparency). 28 Tersedianya infrastruktur pasar modal dan lembaga keuangan non bank yang kredibel, dapat diandalkan dan berstandar internasional. 29 Terwujudnya SDM yang berintegritas dan berkompetensi tinggi 30 Terwujudnya organisasi yang handal dan modern 31 Terwujudnya good governance 32 Terwujudnya dan termanfaatkannya TIK yang terintegrasi 33 Tercapainya akuntabilitas laporan keuangan E. PROGRAM
: (015.04.12) Program Peningkatan dan Pengamanan Penerimaan Pajak
F. HASIL (OUTCOME)
: Peningkatan Penerimaan Pajak Negara yang Optimal
G. INDIKATOR KINERJA UTAMA PROGRAM : 01 Persentase realisasi penerimaan pajak terhadap target penerimaan pajak 02 Rasio Kepatuhan formal SPT terhadap Wajib Pajak terdaftar H. RINCIAN PROGRAM
KODE
1
I. KEGIATAN/ESELON II / FUNGSI / SUB FUNGSI / PRIORITAS / FOKUS PRIORITAS II. OUTPUT (VOL SAT)/INDIKATOR KINERJA KEGIATAN/ ANGKA DASAR/INISIATIF BARU 2
1655 Peningkatan Kualitas Pelayanan serta Efektivitas Penyuluhan dan Kehumasan Eselon II
ALOKASI ANGGARAN (RIBUAN RUPIAH) 2014
2015
3
4 0
73.525.202
2016 5 115.691.898
2017 6 121.360.804
2018 7 127.307.482
Direktorat Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Fungsi PELAYANAN UMUM Sub Fungsi LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI Prioritas Nasional Output Layanan di bidang penyuluhan dan kehumasan
0
73.525.202
115.691.898
121.360.804
127.307.482
0
105.344.854
110.506.751
115.921.582
121.601.740
0
105.344.854
110.506.751
115.921.582
121.601.740
0
1.369.752
1.436.867
1.507.274
1.581.130
Indikator Kinerja Kegiatan 00 Indeks kepuasan pengguna layanan 1656 Pembinaan, Pemantauan dan Dukungan Teknis di Bidang Teknologi, Komunikasi dan Informasi Perpajakan Eselon II Direktorat Teknologi Informasi Perpajakan Fungsi PELAYANAN UMUM Sub Fungsi LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI Prioritas Nasional Output Layanan Teknologi Informasi Perpajakan Indikator Kinerja Kegiatan 00 Jumlah Wajib Pajak yang menyampaian SPT melalui e-filing 1657 Pelaksanaan Reformasi Proses Bisnis Eselon II Direktorat Transformasi Proses Bisnis Fungsi
PELAYANAN UMUM Sub Fungsi LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI Prioritas Nasional Output laporan atas kegiatan pelaksanaan reformasi proses bisnis
0
411.200
431.347
452.484
474.655
Dok. Kegiatan pelaksanaan reformasi proses bisnis
0
958.552
1.005.520
1.054.790
1.106.475
0
1.918.356
2.012.352
2.110.958
2.214.395
0
1.918.356
2.012.352
2.110.958
2.214.395
0
3.521.101
3.693.629
3.874.616
4.064.475
Indikator Kinerja Kegiatan 00 Indeks Kepuasan Stakeholder 1658 Peningkatan Pelaksanaan Ekstensifikasi Perpajakan Eselon II Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian Fungsi PELAYANAN UMUM Sub Fungsi LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI Prioritas Nasional Output laporan atas kegiatan di bidang ekstensifikasi dan penilaian Indikator Kinerja Kegiatan 00 Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari WP Baru Terhadap Target Penerimaan Pajak Dari WP Baru 1659 Peningkatan Kegiatan Intelijen dan Efektivitas Penyidikan Perpajakan Eselon II Direktorat Intelijen dan Penyidikan Fungsi PELAYANAN UMUM
Sub Fungsi LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI Prioritas Nasional Output Dokumen di bidang Intelijen dan Penyidikan
0
3.521.101
3.693.629
3.874.616
4.064.475
0
5.547.046
9.585.735
9.665.998
9.750.195
0
5.547.046
9.585.735
9.665.998
9.750.195
0
12.027.778
12.250.826
12.484.752
12.730.081
Indikator Kinerja Kegiatan 00 Persentase hasil penyidikan yang telah dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan (P21) 1660 Peningkatan Pelayanan di Bidang Penyelesaian Keberatan dan Banding Eselon II Direktorat Keberatan dan Banding Fungsi PELAYANAN UMUM Sub Fungsi LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI Prioritas Nasional Output Layanan keberatan dan banding Indikator Kinerja Kegiatan 00 Persentase realisasi jumlah keputusan keberatan dan non keberatan yang telah dilakukan peer review 1661 Peningkatan, Pembinaan dan Pengawasan SDM, dan Pengembangan Organisasi Eselon II Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur Fungsi PELAYANAN UMUM Sub Fungsi
LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI Prioritas Nasional Output Dok. Perencanaan
0
320.357
321.845
323.406
325.044
Layanan Peningkatan Kapasitas SDM
0
2.691.082
2.822.943
2.961.268
3.106.369
Layanan Kepatuhan Internal
0
9.016.339
9.106.038
9.200.078
9.298.668
0
10.595.533
28.135.340
29.186.724
30.289.627
Dok di bidang pemeriksaaan
0
7.355.230
14.539.030
14.924.197
15.328.235
Dok di bidang penagihan
0
3.240.303
13.596.310
14.262.527
14.961.392
0
2.998.500
3.145.422
3.299.549
3.461.226
Indikator Kinerja Kegiatan 00 Persentase penyelesaian penyempurnaan organisasi 00 Persentase pejabat yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan 1662 Peningkatan Efektivitas Pemeriksaan, dan Optimalisasi Pelaksanaan Penagihan Eselon II Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan Fungsi PELAYANAN UMUM Sub Fungsi LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI Prioritas Nasional Output
Indikator Kinerja Kegiatan 00 Persentase pencairan piutang pajak 00 Rasio Cakupan Pemeriksaan (ACR) 1663 Perumusan Kebijakan, Standardisasi dan Bimbingan Teknis, Evaluasi dan Pelaksanaan di Bidang Analisis dan Evaluasi Penerimaan Perpajakan Eselon II
Direktorat Potensi, Kepatuhan dan Penerimaan Fungsi PELAYANAN UMUM Sub Fungsi LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI Prioritas Nasional Output Laporan atas kegiatan di bidang potensi dan penerimaan
0
2.729.375
2.863.111
3.003.404
3.150.571
Laporan atas kegiatan di bidang peningkatan kepatuhan wajib pajak
0
269.125
282.311
296.145
310.655
0
4.592.880
7.644.776
8.019.370
8.412.320
Rancangan Peraturan di bidang PPN, PBB, KUP, PPSP, dan Bea Meterai
0
3.796.155
5.973.248
6.265.937
6.572.969
Laporan atas kegiatan di bidang PPN, PBB, KUP, PPSP, dan Bea Meterai
0
796.725
1.671.528
1.753.433
1.839.351
Indikator Kinerja Kegiatan 00 Persentase realisasi penerimaan pajak terhadap target penerimaan pajak 00 Persentase tingkat kepatuhan formal wajib pajak 1664 Perumusan Kebijakan di Bidang PPN, PBB, KUP, PPSP, dan Bea Meterai Eselon II Direktorat Peraturan Perpajakan I Fungsi PELAYANAN UMUM Sub Fungsi LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI Prioritas Nasional Output
Indikator Kinerja Kegiatan 00 Persentase penyelesaian Rancangan Peraturan Pemerintah, Rancangan Peraturan Menteri Keuangan dan Rancangan Keputusan Menteri Keuangan
00 Persentase penyelesaian Peraturan Direktur Jenderal Pajak, Keputusan Direktur Jenderal Pajak, dan Surat Edaran DirekturJenderal Pajak 1665 Perumusan Kebijakan di Bidang PPh dan Perjanjian Kerja Sama Perpajakan
0
11.151.073
8.643.504
9.067.036
9.511.323
0
2.417.140
2.535.576
2.659.820
2.790.152
0
8.733.933
6.107.928
6.407.216
6.721.171
0
174.271.093
182.810.374
191.768.080
201.164.716
Internasional Eselon II Direktorat Peraturan Perpajakan II Fungsi PELAYANAN UMUM Sub Fungsi LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI Prioritas Nasional Output Laporan atas kegiatan di bidang PPh dan perjanjian Kerjasama Internasional Rancangan Peraturan di bidang PPh dan perjanjian Kerjasama Internasional Indikator Kinerja Kegiatan 00 Persentase penyelesaian Rancangan Peraturan Pemerintah, Rancangan Peraturan Menteri Keuangan dan Rancangan Keputusan Menteri Keuangan 00 Persentase penyelesaian Peraturan Direktur Jenderal Pajak, Keputusan Direktur Jenderal Pajak, dan Surat Edaran DirekturJenderal Pajak 1666 Perencanaan, Pengembangan, dan Evaluasi di Bidang Teknologi, Komunikasi dan Informasi Eselon II Direktorat Transformasi Teknologi Komunikasi dan Informasi Fungsi PELAYANAN UMUM Sub Fungsi LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI
Prioritas Nasional Output Sistem Informasi di Bidang Perpajakan
0
174.071.820
182.601.337
191.548.800
200.934.692
Sistem Informasi di Bidang Perpajakan (UP)
0
199.273
209.037
219.280
230.024
0
457.204.213
461.850.671
469.088.029
476.585.034
Layanan Penyuluhan dan Kehumasan (UP)
0
13.911.299
12.029.958
12.511.033
13.015.279
Layanan Perkantoran
0
443.292.914
449.820.713
456.576.996
463.569.755
0
2.653.675.815
2.696.577.702
2.749.741.782
2.804.735.104
Indikator Kinerja Kegiatan 00 Persentase penyelesaian pembangunan dan pengembangan modul sistem informasi 1667 Pembinaan Penyelenggaraan Perpajakan dan Penyelesaian Keberatan di Bidang Perpajakan di Daerah Eselon II Kanwil DJP Fungsi PELAYANAN UMUM Sub Fungsi LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI Prioritas Nasional Output
Indikator Kinerja Kegiatan 00 Persentase realisasi penerimaan pajak terhadap target penerimaan pajak 00 Persentase tingkat kepatuhan formal Wajib Pajak 1668 Pelaksanaan Penyuluhan, Pelayanan, Pengawasan dan Konsultasi Perpajakan di Daerah Eselon II KPP Fungsi PELAYANAN UMUM
Sub Fungsi LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI Prioritas Nasional Output Layanan Perkantoran
0
2.616.488.532
2.657.891.526
2.709.404.984
2.762.666.804
Gedung/Bangunan
0
37.187.283
38.686.176
40.336.798
42.068.300
0
66.648.840
67.053.291
67.471.898
67.905.157
0
66.648.840
67.053.291
67.471.898
67.905.157
0
1.563.053.856
1.578.378.816
1.594.290.878
1.610.913.160
Indikator Kinerja Kegiatan 00 Persentase realisasi penerimaan pajak terhadap target penerimaan pajak 1669 Pengelolaan Data dan Dokumen Perpajakan Eselon II Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan Fungsi PELAYANAN UMUM Sub Fungsi LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI Prioritas Nasional Output Layanan Perkantoran Indikator Kinerja Kegiatan 00 Persentase penyelesaian jumlah data yang di transfer 1670 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya DJP Eselon II Sekretariat DJP Fungsi PELAYANAN UMUM Sub Fungsi
LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI Prioritas Nasional Output Dok. Perencanaan dan Penganggaran
0
3.107.024
3.609.992
3.786.882
3.972.439
Dok. Kepegawaian
0
10.899.357
11.433.423
11.993.662
12.581.351
Dok. Organisasi dan Ketatalaksanaan
0
2.297.642
2.410.223
2.528.324
2.652.212
Dok. Perlengkapan
0
166.953.012
175.133.702
183.715.253
192.717.302
Dok. Keuangan dan Kinerja
0
4.674.800
4.702.083
4.730.703
4.760.725
Dukungan Layanan Perkantoran
0
8.783.922
9.214.334
9.665.836
10.139.462
Layanan Perkantoran
0
1.266.810.800
1.271.605.222
1.276.567.449
1.281.703.354
Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
0
21.326.355
22.068.893
23.101.825
24.185.371
Gedung/Bangunan
0
78.200.944
78.200.944
78.200.944
78.200.944
0
10.889.435
11.286.942
11.699.001
12.126.147
0
10.889.435
11.286.942
11.699.001
12.126.147
Indikator Kinerja Kegiatan 00 Persentase pegawai yang memenuhi standar jamlat 00 Persentase penyerapan anggaran dan pencapaian output belanja 5236 Pelaksanaan Kegiatan Layanan Informasi Umum Perpajakan dan Pengelolaan Pengaduan Eselon II Eselon II Penanggungjawab Kegiatan Belum Ada Fungsi PELAYANAN UMUM Sub Fungsi LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI Prioritas Nasional Output Layanan Perkantoran Indikator Kinerja Kegiatan
00 Persentase panggilan call center terjawab JUMLAH
0
5.158.335.327
5.300.704.896
5.400.558.331
5.504.353.312
I. ALOKASI ANGGARAN FUNGSI ALOKASI ANGGARAN (RIBUAN RUPIAH) KODE
FUNGSI / SUB FUNGSI 2014
1 01
2
2015
3
PELAYANAN UMUM 01 LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN
2016
4
2017
5
2018
6
7
0
5.158.335.327
5.300.704.896
5.400.558.331
5.504.353.312
0
5.158.335.327
5.300.704.896
5.400.558.331
5.504.353.312
0
5.158.335.327
5.300.704.896
5.400.558.331
5.504.353.312
FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI JUMLAH K. BIAYA PROGRAM
BIAYA MENURUT KELOMPOK BIAYA, JENIS BELANJA DAN SUMBER DANA
(DALAM RIBUAN RUPIAH) 2014
1
2015
2
2016
3
2017
4
2018 5
6
1. KELOMPOK BIAYA a. Operasional
0
4.404.130.521
4.457.657.694
4.521.720.328
4.587.971.217
b. Non Operasional
0
754.204.806
843.047.202
878.838.003
916.382.095
a. Belanja Pegawai
0
1.763.884.707
0
0
0
b. Belanja Barang
0
3.096.537.857
0
0
0
c. Belanja Modal
0
297.912.763
0
0
0
d. Belanja Pembayaran Kewajiban Utang
0
0
0
0
0
e. Belanja Subsidi
0
0
0
0
0
f. Belanja Hibah
0
0
0
0
0
g. Belanja Bantuan Sosial
0
0
0
0
0
a. Rupiah Murni
0
5.158.335.327
0
0
0
b. Pinjaman Luar Negeri (PLN)
0
0
0
0
0
c. Rupiah Murni Pendamping
0
0
0
0
0
d. PNBP
0
0
0
0
0
2. JENIS BELANJA
3. SUMBER DANA
e. Pinjaman Dalam Negeri (PDN)
0
0
0
0
0
f. Badan Layanan Umum (BLU)
0
0
0
0
0
g. Stimulus
0
0
0
0
0
h. Hibah Dalam Negeri (HDN)
0
0
0
0
0
i. Hibah Luar Negeri
0
0
0
0
0
j. SBSN PBS
0
0
0
0
0
L. STRATEGI PENCAPAIAN HASIL :
M. RINCIAN RENCANA PENDAPATAN
(DALAM RIBUAN RUPIAH) KODE
KEGIATAN
URAIAN PENDAPATAN 2014
1
2
3
1667 Pembinaan Penyelenggaraan Perpajakan dan a. Perpajakan Penyelesaian Keberatan di Bidang Perpajakan b. PNBP
2015
4
2016
5
2017
2018 8
7
6
0
0
0
0
0
0
682.241
0
0
0
di Daerah 1668 Pelaksanaan Penyuluhan, Pelayanan,
a. Perpajakan b. PNBP
0
0
0
0
0
0
4.953.416
0
0
0
1670 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis a. Perpajakan b. PNBP Lainnya DJP
0
0
0
0
0
0
763.022
0
0
0
Pengawasan dan Konsultasi Perpajakan di Daerah
JUMLAH
-
a. Perpajakan
0
0
0
0
0
b. PNBP
0
6.398.679
0
0
0
-
, 09-01-2015