RENCANA KERJA DAN ANGGARAN KEMENTRIAN NEGARA/LEMBAGA
FORMULIR 2 : RENCANA PENCAPAIAN HASIL (OUTCOME) UNIT ORGANISASI TAHUN ANGGARAN : 2015
A. KEMENTRIAN NEGARA/LEMBAGA
: (015) KEMENTERIAN KEUANGAN
B. UNIT ORGANISASI
: (06) DITJEN PERIMBANGAN KEUANGAN
C. MISI UNIT ORGANISASI
: Misi Fiskal adalah Mengembangkan Kebijakan Fiskal yang Sehat, Berkelanjutan, Hati-hati (Prudent), dan Bertanggungjawab
D. SASARAN STRATEGIS
: 01 Tingkat pendapatan yang optimal 02 Tingkat kepercayaan stakeholders yang tinggi dan citra yang meningkat yang didukung oleh tingkat pelayanan yang handal 03 Tingkat kepatuhan wajib pajak, kepabeanan, dan cukai yang tinggi 04 Alokasi belanja negara yang tepat sasaran, tepat waktu, efektif, efisien dan akuntabel 05 Tata kelola yang yang tertib transparan, dan akuntabel dalam pelaksanaan belanja negara. 06 Peningkatan efektifitas dan efisiensi pengelolaan hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan daerah 07 Terciptanya tata kelola yang tertib sesuai peraturan perundang-undangan, transparan, kredibel, akuntabel, dan profesional dalam pelaksanaan hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. 08 Terpenuhinya pembiayaan APBN melalui utang secara tepat waktu, cukup, dan efisien. 09 Terciptanya kepercayaan para pemangku kepentingan (investor, kreditor, dan pelaku pasar lainnya) terhadap pengelolaan utang yang transparan, akuntabel, dan kredibel. 10 Terciptanya struktur portofolio utang yang optimal. 11 Terciptanya pasar SBN yang dalam, aktif, dan likuid. 12 Efisiensi dan akurasi pelaksanaan belanja negara. 13 Optimalisasi pengelolaan kas. 14 Optimalisasi tingkat pengembalian dana di bidang investasi dan pembiayaan lainnya. 15 Peningkatan pelayanan masyarakat melalui penyempurnaan pengelolaan BLU. 16 Peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. 17 Terciptanya sistem perbendaharaan negara yang modern, handal dan terpadu. 18 Terlaksananya perencanaan kebutuhan barang milik negara yang optimal 19 Terlaksananya penatausahaan kekayaan negara yang handal dan akuntabel 20 Terwujudnya pemanfaatan BMN berdasarkan prinsip the highest and best use
21 Tercapainya peningkatan kualitas pelayanan pengelolaan kekayaan negara 22 Terwujudnya database nilai kekayaan negara yang kredibel 23 Terwujudnya regulator bidang pasar modal dan lembaga keuangan yang amanah dan profesional 24 Terwujudnya pasar modal dan lembaga keuangan non bank sebagai sumber pendanaan yang mudah diakses, efisien dan kompetitif. 25 Terwujudnya pasar modal dan lembaga keuangan non bank sebagai sarana investasi yang menarik dan kondusif dan sarana pengelolaan risiko yang handal. 26 Terwujudnya industri pasar modal dan lembaga keuangan non bank yang stabil, resilience dan liquid. 27 Tersedianya kerangka regulasi yang menjamin adanya kepastian hukum, keadilan dan keterbukaan (fairness and transparency). 28 Tersedianya infrastruktur pasar modal dan lembaga keuangan non bank yang kredibel, dapat diandalkan dan berstandar internasional. 29 Terwujudnya SDM yang berintegritas dan berkompetensi tinggi 30 Terwujudnya organisasi yang handal dan modern 31 Terwujudnya good governance 32 Terwujudnya dan termanfaatkannya TIK yang terintegrasi 33 Tercapainya akuntabilitas laporan keuangan E. PROGRAM
: (015.06.08) Program Peningkatan Pengelolaan Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
F. HASIL (OUTCOME)
: Peningkatan Efektifitas dan Efisiensi Pengelolaan Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
G. INDIKATOR KINERJA UTAMA PROGRAM : 01 Persentase ketepatan jumlah penyaluran dana transfer ke daerah 02 Persentase Perda PDRD yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan 03 Persentase penyajian informasi keuangan daerah tepat waktu H. RINCIAN PROGRAM
KODE
1
I. KEGIATAN/ESELON II / FUNGSI / SUB FUNGSI / PRIORITAS / FOKUS PRIORITAS II. OUTPUT (VOL SAT)/INDIKATOR KINERJA KEGIATAN/ ANGKA DASAR/INISIATIF BARU 2
1687 Perumusan Kebijakan, Bimbingan Teknis, dan Pengelolaan Transfer ke Daerah Eselon II Direktorat Dana Perimbangan Fungsi PELAYANAN UMUM
ALOKASI ANGGARAN (RIBUAN RUPIAH) 2014
2015
3
4 0
9.450.900
2016
2017
5
2018
6 0
7 0
0
Sub Fungsi LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI Prioritas Nasional Prioritas Reformasi Birokrasi dan Tatakelola Output Dokumen Transfer ke Daerah
0
751.087
0
0
0
Laporan kegiatan dan pembinaan di bidang transfer ke daerah
0
3.267.148
0
0
0
Peraturan di bidang transfer ke daerah
0
3.763.995
0
0
0
Rekomendasi Kebijakan di Bidang transfer daerah
0
1.668.670
0
0
0
0
10.955.700
0
0
0
Layanan penyajian informasi
0
1.364.292
0
0
0
Dokumen Akuntansi dan Pelaporan Transfer ke Daerah
0
748.370
0
0
0
Aplikasi Teknologi Informasi
0
1.447.962
0
0
0
Laporan kegiatan dan pembinaan di bidang evaluasi pendanaan dan
0
4.496.698
0
0
0
0
2.898.378
0
0
0
Indikator Kinerja Kegiatan 00 Indeks Pemerataan Keuangan Antar daerah (Indeks Williamson) 00 Persentase ketepatan jumlah transfer ke daerah 1688 Perumusan Kebijakan, Pemantauan dan Evaluasi di Bidang Pendanaan Daerah dan Ekonomi Daerah, Penyusunan Laporan Keuangan Transfer ke Daerah, serta Pengembangan Sistem Informasi Keuangan Daerah Eselon II Direktorat Evaluasi Pendanaan dan Informasi Keuangan Daerah Fungsi PELAYANAN UMUM Sub Fungsi LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI Prioritas Nasional Output
informasi keuangan daerah Rekomendasi Kebijakan di bidang evaluasi pendanaan dan informasi keuangan daerah
Indikator Kinerja Kegiatan 00 Persentase penyajian informasi keuangan daerah tepat waktu 00 Persentase penyelesaian laporan hasil evaluasi pendanaan desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan serta perekonomian daerah sesuai rencana 00 Persentase Pemda yang Menyampaikan LRA, Laporan Neraca, LO, dan GFS 1689 Perumusan Kebijakan, Bimbingan Teknis, Monitoring dan Evaluasi di
0
3.140.600
0
0
0
Laporan kegiatan dan pembinaan di bidang PDRD
0
580.714
0
0
0
Peraturan di Bidang PDRD
0
1.704.722
0
0
0
Rekomendasi kebijakan di bidang oajak daerah dan retribusi daerah
0
855.164
0
0
0
0
16.259.300
0
0
0
Bidang PDRD Eselon II Direktorat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Fungsi PELAYANAN UMUM Sub Fungsi LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI Prioritas Nasional Prioritas Reformasi Birokrasi dan Tatakelola Output
Indikator Kinerja Kegiatan 00 Persentase Perda PDRD yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan 1690 Perumusan Kebijakan, Bimbingan Teknis, Monitoring dan Evaluasi di Bidang Pembiayaan dan Kapasitas Daerah Eselon II Direktorat Pembiayaan dan Kapasitas Daerah Fungsi PELAYANAN UMUM Sub Fungsi
LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI Prioritas Nasional Output Dokumen Hibah dan Pinjaman Daerah
0
30.650
0
0
0
Laporan kegiatan dan pembinaan di bidang pembiayaan dan kapasitas
0
2.224.978
0
0
0
Peraturan di bidang pembiayaan dan kapasitas daerah
0
148.016
0
0
0
Rekomendasi Kebijakan di bidang pembiayaan dan kapasitas Daerah
0
478.090
0
0
0
Layanan Diklat Keuangan Daerah
0
13.377.566
0
0
0
0
75.356.819
0
0
0
Dokumen perencanaan, penganggaran dan laporan keuangan
0
4.648.404
0
0
0
Dokumen Organisasi dan Tata Laksana
0
8.507.861
0
0
0
Dokumen pengelolaan Sumber Daya Manusia
0
1.506.376
0
0
0
Laporan Penguatan Kelembagaan dan Monev DAK (P2D2)
0
5.401.259
0
0
0
daerah
Indikator Kinerja Kegiatan 00 Persentase jumlah kebijakan pembiayaan dan kapasitas daerah yang direalisasikan 00 Persentase penyaluran dan hibah ke daerah sesuai rencana 00 Persentase kelulusan peserta KKD/KKDK yang bersertifikat 1691 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perimbangan Keuangan Eselon II Sekretariat Ditjen Perimbangan Fungsi PELAYANAN UMUM Sub Fungsi LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI Prioritas Nasional Output
Layanan Peningkatan Kompetensi Pegawai
0
2.252.680
0
0
0
Layanan Perkantoran
0
45.225.006
0
0
0
Kendaraan Bermotor
0
2.920.560
0
0
0
Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
0
2.194.480
0
0
0
Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
0
1.201.534
0
0
0
Gedung/Bangunan
0
1.498.659
0
0
0
0
115.163.319
0
0
0
Indikator Kinerja Kegiatan 00 Persentase penyerapan anggaran dan pencapaian output belanja 00 Persentase pegawai yang memenuhi standard jamlat 00 Rasio Penyelesaian pengadaan sarana dan prasarana sesuai dengan rencana JUMLAH I. ALOKASI ANGGARAN FUNGSI ALOKASI ANGGARAN (RIBUAN RUPIAH) KODE
FUNGSI / SUB FUNGSI 2014
1
2
01
2015
3
PELAYANAN UMUM 01 LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN
2016
4
2017
5
2018
6
7
0
115.163.319
0
0
0
0
115.163.319
0
0
0
0
115.163.319
0
0
0
FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI JUMLAH J. ALOKASI ANGGARAN PRIORITAS NASIONAL ALOKASI ANGGARAN (RIBUAN RUPIAH) KODE
PRIORITAS NASIONAL/FOKUS PRIORITAS 2014
1 01
2
2015
3
Prioritas Reformasi Birokrasi dan Tatakelola JUMLAH
2016
4
2017
5
2018
6
7
0
12.591.500
0
0
0
0
12.591.500
0
0
0
K. BIAYA PROGRAM
BIAYA MENURUT KELOMPOK BIAYA, JENIS BELANJA DAN SUMBER DANA
(DALAM RIBUAN RUPIAH) 2014
1
2
2015 3
2016 4
2017
2018 5
6
1. KELOMPOK BIAYA a. Operasional
0
45.225.006
0
0
0
b. Non Operasional
0
69.938.313
0
0
0
a. Belanja Pegawai
0
29.226.711
0
0
0
b. Belanja Barang
0
78.057.909
0
0
0
c. Belanja Modal
0
7.878.699
0
0
0
d. Belanja Pembayaran Kewajiban Utang
0
0
0
0
0
e. Belanja Subsidi
0
0
0
0
0
f. Belanja Hibah
0
0
0
0
0
g. Belanja Bantuan Sosial
0
0
0
0
0
a. Rupiah Murni
0
115.163.319
0
0
0
b. Pinjaman Luar Negeri (PLN)
0
0
0
0
0
c. Rupiah Murni Pendamping
0
0
0
0
0
d. PNBP
0
0
0
0
0
e. Pinjaman Dalam Negeri (PDN)
0
0
0
0
0
f. Badan Layanan Umum (BLU)
0
0
0
0
0
g. Stimulus
0
0
0
0
0
h. Hibah Dalam Negeri (HDN)
0
0
0
0
0
i. Hibah Luar Negeri
0
0
0
0
0
j. SBSN PBS
0
0
0
0
0
2. JENIS BELANJA
3. SUMBER DANA
L. STRATEGI PENCAPAIAN HASIL :
M. RINCIAN RENCANA PENDAPATAN
(DALAM RIBUAN RUPIAH) KODE
KEGIATAN
URAIAN PENDAPATAN 2014
1
2
3
4
2015 5
2016 6
2017 7
2018 8
JUMLAH
-
a. Perpajakan b. PNBP
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
a. Perpajakan
0
0
0
0
0
b. PNBP
0
0
0
0
0
-
, 09-01-2015
