RENCANA KERJA DAN ANGGARAN KEMENTRIAN NEGARA/LEMBAGA
FORMULIR 2 : RENCANA PENCAPAIAN HASIL (OUTCOME) UNIT ORGANISASI TAHUN ANGGARAN : 2015
A. KEMENTRIAN NEGARA/LEMBAGA
: (015) KEMENTERIAN KEUANGAN
B. UNIT ORGANISASI
: (05) DITJEN BEA DAN CUKAI
C. MISI UNIT ORGANISASI
: 01 Mengembangkan Kebijakan Fiskal yang Sehat, Berkelanjutan, Hati-hati (Prudent), dan Bertanggungjawab 02 Memungut penerimaan negara dari sektor perdagangan internasional dan cukai 03 Memberikan pelayanan terbaik di bidang kepabeanan dan cukai yang sederhana dengan berbasis teknologi informasi 04 Mengembangkan pengawasan yang efektif dalam rangka penegakan hukum di bidang kepabeanan dan cukai serta perlindungan masyarakat. 05 Mengembangkan institusi kepabeanan dan cukai yang berdaya guna dan berhasil guna. 06 Mendorong terciptanya iklim usaha yang kondusif bagi pertumbuhan industri dan investasi. 07 Mengembangkan kerjasama internasional di bidang kepabeanan dan cukai.
D. SASARAN STRATEGIS
: 01 Tingkat pendapatan yang optimal 02 Tingkat kepercayaan stakeholders yang tinggi dan citra yang meningkat yang didukung oleh tingkat pelayanan yang handal 03 Tingkat kepatuhan wajib pajak, kepabeanan, dan cukai yang tinggi 04 Alokasi belanja negara yang tepat sasaran, tepat waktu, efektif, efisien dan akuntabel 05 Tata kelola yang yang tertib transparan, dan akuntabel dalam pelaksanaan belanja negara. 06 Peningkatan efektifitas dan efisiensi pengelolaan hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan daerah 07 Terciptanya tata kelola yang tertib sesuai peraturan perundang-undangan, transparan, kredibel, akuntabel, dan profesional dalam pelaksanaan hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. 08 Terpenuhinya pembiayaan APBN melalui utang secara tepat waktu, cukup, dan efisien. 09 Terciptanya kepercayaan para pemangku kepentingan (investor, kreditor, dan pelaku pasar lainnya) terhadap pengelolaan utang yang transparan, akuntabel, dan kredibel. 10 Terciptanya struktur portofolio utang yang optimal. 11 Terciptanya pasar SBN yang dalam, aktif, dan likuid. 12 Efisiensi dan akurasi pelaksanaan belanja negara. 13 Optimalisasi pengelolaan kas.
14 Optimalisasi tingkat pengembalian dana di bidang investasi dan pembiayaan lainnya. 15 Peningkatan pelayanan masyarakat melalui penyempurnaan pengelolaan BLU. 16 Peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. 17 Terciptanya sistem perbendaharaan negara yang modern, handal dan terpadu. 18 Terlaksananya perencanaan kebutuhan barang milik negara yang optimal 19 Terlaksananya penatausahaan kekayaan negara yang handal dan akuntabel 20 Terwujudnya pemanfaatan BMN berdasarkan prinsip the highest and best use 21 Tercapainya peningkatan kualitas pelayanan pengelolaan kekayaan negara 22 Terwujudnya database nilai kekayaan negara yang kredibel 23 Terwujudnya regulator bidang pasar modal dan lembaga keuangan yang amanah dan profesional 24 Terwujudnya pasar modal dan lembaga keuangan non bank sebagai sumber pendanaan yang mudah diakses, efisien dan kompetitif. 25 Terwujudnya pasar modal dan lembaga keuangan non bank sebagai sarana investasi yang menarik dan kondusif dan sarana pengelolaan risiko yang handal. 26 Terwujudnya industri pasar modal dan lembaga keuangan non bank yang stabil, resilience dan liquid. 27 Tersedianya kerangka regulasi yang menjamin adanya kepastian hukum, keadilan dan keterbukaan (fairness and transparency). 28 Tersedianya infrastruktur pasar modal dan lembaga keuangan non bank yang kredibel, dapat diandalkan dan berstandar internasional. 29 Terwujudnya SDM yang berintegritas dan berkompetensi tinggi 30 Terwujudnya organisasi yang handal dan modern 31 Terwujudnya good governance 32 Terwujudnya dan termanfaatkannya TIK yang terintegrasi 33 Tercapainya akuntabilitas laporan keuangan E. PROGRAM
: (015.05.13) Program Pengawasan, Pelayanan, dan Penerimaan di Bidang Kepabeanan dan Cukai
F. HASIL (OUTCOME)
: Terciptanya Administrator Kepabeanan dan Cukai yang Memberikan Fasilitasi Kepada Industri, Perdagangan, dan Masyarakat Serta Optimalisasi Penerimaan
G. INDIKATOR KINERJA UTAMA PROGRAM : 01 Indeks kepuasan pengguna layanan 02 Persentase hasil penyidikan yang dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan (P21) 03 Persentase jumlah penerimaan bea dan cukai H. RINCIAN PROGRAM
KODE
1
I. KEGIATAN/ESELON II / FUNGSI / SUB FUNGSI / PRIORITAS / FOKUS PRIORITAS II. OUTPUT (VOL SAT)/INDIKATOR KINERJA KEGIATAN/ ANGKA DASAR/INISIATIF BARU 2
ALOKASI ANGGARAN (RIBUAN RUPIAH) 2014 3
2015 4
2016 5
2017 6
2018 7
1671 Peningkatan Pelayanan Kepabeanan dan Cukai di Daerah
0
11.877.796
0
0
0
Layanan Identifikasi dan Klasifikasi Barang
0
2.456.566
0
0
0
Layanan Perkantoran
0
9.421.230
0
0
0
0
38.158.237
0
0
0
Rumusan peraturan dan kebijakan
0
393.942
0
0
0
LHA
0
36.761.068
0
0
0
Dokumen perencanaan, koordinasi, monitoring, dan evaluasi audit
0
1.003.227
0
0
0
Eselon II BPIB Fungsi PELAYANAN UMUM Sub Fungsi LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI Prioritas Nasional Output
Indikator Kinerja Kegiatan 00 Persentase jumlah pengajuan yang dapat terlayani untuk pengujian Laboratoris dan Identifikasi Barang 1672 Pelaksanaan Audit Bidang Kepabeanan dan Cukai Eselon II Direktorat Audit Fungsi PELAYANAN UMUM Sub Fungsi LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI Prioritas Nasional Output
Indikator Kinerja Kegiatan
00 Indeks penyelesaian rumusan kebijakan di bidang audit 00 Indeks efektivitas pelaksanaan audit kepabeanan dan cukai 00 Persentase perencanaan dan evaluasi audit yang tepat waktu 1673 Perumusan Kebijakan dan Bimbingan Teknis Bidang Cukai
0
352.298.205
0
0
0
Rumusan Peraturan
0
472.440
0
0
0
Pita Cukai
0
349.897.152
0
0
0
Laporan sosialisasi, workshop, monitoring, dan asistensi
0
1.928.613
0
0
0
0
1.168.590
0
0
0
Eselon II Direktorat Cukai Fungsi PELAYANAN UMUM Sub Fungsi LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI Prioritas Nasional Output
Indikator Kinerja Kegiatan 00 Indeks penyelesaian rumusan peraturan di bidang cukai 00 Indeks kepatuhan pengusaha BKC yang dimonitor 00 Rata-rata waktu pelayanan pengambilan pita cukai 1674 Perumusan Kebijakan dan Bimbingan Teknis Fasilitas Kepabeanan Eselon II Direktorat Fasilitas Kepabeanan Fungsi PELAYANAN UMUM Sub Fungsi LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI Prioritas Nasional -
Output Rumusan Peraturan dan kebijakan teknis fasilitas kepabeanan
0
282.707
0
0
0
Laporan sosialisasi, workshop, monitoring, dan asistensi
0
761.998
0
0
0
Dokumen fasilitas kepabeanan
0
123.885
0
0
0
0
161.064.387
0
0
0
Layanan pemeliharaan jaringan sistem informasi
0
1.603.321
0
0
0
Layanan pemeliharaan sarana dan prasarana komputerisasi
0
52.100.754
0
0
0
Aplikasi yang tersentralisasi
0
2.723.460
0
0
0
Layanan Perkantoran
0
104.636.852
0
0
0
0
2.616.193
0
0
0
Indikator Kinerja Kegiatan 00 Indeks penyelesaian rumusan peraturan di bidang fasilitas kepabeanan 00 Rata-rata persentase realisasi dari janji layanan fasilitas kepabeanan 1675 Perumusan Kebijakan dan Pengembangan Teknologi Informasi Kepabeanan dan Cukai Eselon II Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai Fungsi PELAYANAN UMUM Sub Fungsi LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI Prioritas Nasional Output
Indikator Kinerja Kegiatan 00 Persentase penyelesaian tahapan integrasi sistem kepabeanan dan cukai 00 Persentase downtime sistem pelayanan 00 Persentase pengembangan sistem aplikasi sesuai dengan proses bisnis 1676 Perumusan Kebijakan dan Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama Internasional Eselon II Direktorat Kepabeanan Internasional
Fungsi PELAYANAN UMUM Sub Fungsi LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI Prioritas Nasional Output Rumusan kebijakan kerjasama internasional
0
1.115.700
0
0
0
Laporan sosialisasi, workshop, monitoring, dan asistensi
0
595.225
0
0
0
Dokumen laporan dan kerjasama internasional
0
905.268
0
0
0
0
21.834.352
0
0
0
Peraturan dan perundang-undangan kepabeanan dan cukai
0
1.856.795
0
0
0
Laporan sosialisasi, workshop, monitoring, dan asistensi
0
2.526.500
0
0
0
Laporan rekonsiliasi data penerimaan dan piutang
0
2.953.044
0
0
0
Laporan penanganan bantuan hukum, perkara, keberatan banding dan
0
2.891.077
0
0
0
Indikator Kinerja Kegiatan 00 Indeks penyelesaian rumusan kebijakan kerjasama internasional 00 Persentase partisipasi dalam rangka pembahasan kerjasama internasional di Bidang Kepabeanan dan Cukai 1677 Perumusan Kebijakan dan Peningkatan Pengelolaan Penerimaan Bea dan Cukai Eselon II Direktorat Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai Fungsi PELAYANAN UMUM Sub Fungsi LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI Prioritas Nasional Output
peningkatan kesadaran hukum pegawai
Laporan publikasi dan kehumasan
0
11.606.936
0
0
0
0
717.997.081
0
0
0
Laporan Pelaksanaan Kegiatan Penyidikan
0
434.100
0
0
0
Sarana operasi dan pemeliharaan
0
619.455.304
0
0
0
Laporan pelaksanaan pengawasan dan penindakan NPP
0
4.000.000
0
0
0
Laporan pelaksanaan kegiatan pengawasan dan penindakan
0
12.419.750
0
0
0
Layanan Perkantoran
0
81.687.927
0
0
0
Indikator Kinerja Kegiatan 00 Persentase penyelesaian peraturan pelaksanaan UU Kepabeanan dan UU Cukai 00 Persentase penyelesaian piutang Bea dan Cukai yang diselesaikankepabeanan dan cukai 00 Persentase penanganan bantuan hukum, perkara, dan keberatan banding 00 Persentase berita negatif oleh media nasional yang terpercaya 1678 Pelaksanaan Pengawasan dan Penindakan Atas Pelanggaran Peraturan Perundangan, Intelijen dan Penyidikan Tindak Pidana Kepabeanan dan Cukai Eselon II Direktorat Penyidikan dan Penindakan Fungsi PELAYANAN UMUM Sub Fungsi LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI Prioritas Nasional Output
Indikator Kinerja Kegiatan 00 Persentase hasil penyidikan yang dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan (P21) 00 Persentase operasi yang menghasilkan penindakan NPP (Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor) 00 Persentase operasi pengawasan yang menghasilkan penindakan barang larangan dan pembatasan
1679 Perumusan Kebijakan dan Bimbingan Teknis Bidang Kepabeanan
0
2.441.606
0
0
0
Rumusan peraturan dan kebijakan
0
690.465
0
0
0
Laporan sosialisasi, workshop, monitoring, dan asistensi
0
1.385.969
0
0
0
Laporan updating database nilai pabean
0
65.172
0
0
0
Laporan pelaksanaan validasi, monitoring dan evaluasi, serta sosialisasi
0
300.000
0
0
0
0
206.123.213
0
0
0
Eselon II Direktorat Teknis Kepabeanan Fungsi PELAYANAN UMUM Sub Fungsi LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI Prioritas Nasional Prioritas Iklim Investasi dan Iklim Usaha Output
AEO Indikator Kinerja Kegiatan 00 Indeks penyelesaian rumusan peraturan di bidang teknis kepabeanan 00 Indeks Ketepatan waktu Pemutakhiran Database Nilai Pabean 00 Persentase jumlah pelaksanaan validasi terhadap jumlah permohonan pengakuan sebagai AEO yang memenuhi syarat administrasi 1680 Pembinaan Penyelenggaraan Kepabeanan dan Cukai di Daerah Eselon II Kantor Wilayah Fungsi PELAYANAN UMUM Sub Fungsi LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI Prioritas Nasional -
Output Laporan pelaksanaan kegiatan pengawasan di bidang kepabeanan dan
0
950.268
0
0
0
0
205.172.945
0
0
0
0
663.056.383
0
0
0
0
1.187.220
0
0
0
Layanan Perkantoran
0
642.737.021
0
0
0
Gedung/Bangunan
0
19.132.142
0
0
0
0
121.052.559
0
0
0
cukai Layanan Perkantoran Indikator Kinerja Kegiatan 00 Persentase jumlah penerimaan Kepabeanan dan Cukai 00 Persentase hasil penyidikan yang dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan (P21) 1681 Peningkatan Pengawasan dan Pelayanan Kepabeanan dan Cukai di Daerah Eselon II KPPBC Fungsi PELAYANAN UMUM Sub Fungsi LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI Prioritas Nasional Output Laporan pelaksanaan kegiatan pengawasan di bidang kepabeanan dan cukai
Indikator Kinerja Kegiatan 00 Persentase jumlah penerimaan kepabeanan dan Cukai 00 Persentase tindak lanjut temuan pelanggaran kepabeanan dan cukai 1682 Pembinaan Penyelenggaraan Kepabeanan dan Cukai Utama Eselon II KPU Fungsi PELAYANAN UMUM
Sub Fungsi LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI Prioritas Nasional Output Laporan pelaksanaan kegiatan pengawasan di bidang kepabeanan dan
0
1.315.304
0
0
0
Laporan penyelesaian proses kepabeanan (customs clearance)
0
600.000
0
0
0
Layanan Perkantoran
0
119.137.255
0
0
0
0
85.872.214
0
0
0
Laporan pelaksanaan patroli laut
0
33.053.280
0
0
0
Layanan Perkantoran
0
52.818.934
0
0
0
cukai
Indikator Kinerja Kegiatan 00 Persentase Jumlah Penerimaan Kepabeanan dan Cukai 00 Waktu penyelesaian proses kepabeanan (Customs clearance time) 00 Persentase tindak lanjut atas temuan pelanggaran di bidang kepabeanan dan cukai 1683 Peningkatan Pelayanan Pangkalan Sarana Operasi Eselon II Pangsarop Fungsi PELAYANAN UMUM Sub Fungsi LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI Prioritas Nasional Output
Indikator Kinerja Kegiatan 00 Persentase jumlah kapal patroli yang laik laut 00 Indeks kepuasan unit pengguna sarana operasi
1684 Peningkatan Pengawasan dan Pelayanan Kepabeanan dan Cukai pada
0
6.714.477
0
0
0
0
6.714.477
0
0
0
0
3.230.669
0
0
0
Rumusan Peraturan
0
20.350
0
0
0
Laporan sosialisasi, workshop, asistensi, koordinasi
0
1.401.934
0
0
0
Laporan monitoring dan pengawasan kepatuhan internal
0
1.808.385
0
0
0
Perwakilan Luar Negeri Eselon II Perwakilan LN Fungsi PELAYANAN UMUM Sub Fungsi LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI Prioritas Nasional Output Layanan Perkantoran Indikator Kinerja Kegiatan 00 Persentase rumusan masukan untuk kerjasama internasional di bidang kepabeanan dan cukai 1685 Perumusan Kebijakan di Bidang Kepatuhan Internal Eselon II Pusat Kepatuhan Internal Kepabeanan dan Cukai Fungsi PELAYANAN UMUM Sub Fungsi LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI Prioritas Nasional Output
Indikator Kinerja Kegiatan
00 Indeks penyelesaian rumusan peraturan di bidang kepatuhan internal 00 Rata-rata persentase tingkat efektivitas kegiatan monitoring dan pengawasan kepatuhan internal 1686 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya DJBC
0
294.385.905
0
0
0
0
6.185.979
0
0
0
Laporan pelaksanaan pengelolaan dan pemusnahan arsip
0
926.650
0
0
0
Laporan pelaksanaan pengelolaan dan pemeliharaan BMN
0
179.879
0
0
0
Dokumen penyelesaian/penyempurnaan SOP
0
2.327.750
0
0
0
Dokumen pembinaan SDM
0
10.630.593
0
0
0
Layanan Perkantoran
0
271.221.532
0
0
0
Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
0
2.913.522
0
0
0
0
2.689.891.867
0
0
0
Eselon II Sekretariat Ditjen Bea dan Cukai Fungsi PELAYANAN UMUM Sub Fungsi LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI Prioritas Nasional Output Dokumen perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan
Indikator Kinerja Kegiatan 00 Persentase penyerapan anggaran dan pencapaian output belanja 00 Persentase implementasi inisiatif Transformasi Kelembagaan 00 Persentase pegawai yang memenuhi standar jamlat JUMLAH I. ALOKASI ANGGARAN FUNGSI ALOKASI ANGGARAN (RIBUAN RUPIAH) KODE
FUNGSI / SUB FUNGSI 2014
1
2
3
2015 4
2016 5
2017 6
2018 7
01
PELAYANAN UMUM 01 LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN
0
2.689.891.867
0
0
0
0
2.689.891.867
0
0
0
0
2.689.891.867
0
0
0
FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI JUMLAH J. ALOKASI ANGGARAN PRIORITAS NASIONAL ALOKASI ANGGARAN (RIBUAN RUPIAH) KODE
PRIORITAS NASIONAL/FOKUS PRIORITAS 2014
1 07
2
2015
3
Prioritas Iklim Investasi dan Iklim Usaha JUMLAH
2016
4
2017
5
2018
6
7
0
2.441.606
0
0
0
0
2.441.606
0
0
0
K. BIAYA PROGRAM
BIAYA MENURUT KELOMPOK BIAYA, JENIS BELANJA DAN SUMBER DANA
(DALAM RIBUAN RUPIAH) 2014
1
2015
2
2016
3
2017
4
2018 5
6
1. KELOMPOK BIAYA a. Operasional
0
1.296.665.764
0
0
0
b. Non Operasional
0
1.393.226.103
0
0
0
a. Belanja Pegawai
0
650.484.621
0
0
0
b. Belanja Barang
0
1.397.906.278
0
0
0
c. Belanja Modal
0
641.500.968
0
0
0
d. Belanja Pembayaran Kewajiban Utang
0
0
0
0
0
e. Belanja Subsidi
0
0
0
0
0
f. Belanja Hibah
0
0
0
0
0
g. Belanja Bantuan Sosial
0
0
0
0
0
a. Rupiah Murni
0
2.689.891.867
0
0
0
b. Pinjaman Luar Negeri (PLN)
0
0
0
0
0
c. Rupiah Murni Pendamping
0
0
0
0
0
d. PNBP
0
0
0
0
0
2. JENIS BELANJA
3. SUMBER DANA
e. Pinjaman Dalam Negeri (PDN)
0
0
0
0
0
f. Badan Layanan Umum (BLU)
0
0
0
0
0
g. Stimulus
0
0
0
0
0
h. Hibah Dalam Negeri (HDN)
0
0
0
0
0
i. Hibah Luar Negeri
0
0
0
0
0
j. SBSN PBS
0
0
0
0
0
L. STRATEGI PENCAPAIAN HASIL :
M. RINCIAN RENCANA PENDAPATAN
(DALAM RIBUAN RUPIAH) KODE
KEGIATAN
URAIAN PENDAPATAN 2014
1
2
1671 Peningkatan Pelayanan Kepabeanan dan
3
2015
4
2016
5
2017
2018 8
7
6
a. Perpajakan b. PNBP
0
0
0
0
0
0
5.682
0
0
0
a. Perpajakan b. PNBP
0
0
0
0
0
0
77.574
0
0
0
a. Perpajakan b. PNBP
0
0
0
0
0
0
434.855
0
0
0
a. Perpajakan b. PNBP
0
0
0
0
0
0
1.297.697
0
0
0
a. Perpajakan b. PNBP
0
0
0
0
0
0
38.855
0
0
0
1686 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis a. Perpajakan b. PNBP Lainnya DJBC
0
0
0
0
0
0
630.792
0
0
0
a. Perpajakan
0
0
0
0
0
b. PNBP
0
2.485.455
0
0
0
Cukai di Daerah 1680 Pembinaan Penyelenggaraan Kepabeanan dan Cukai di Daerah 1681 Peningkatan Pengawasan dan Pelayanan Kepabeanan dan Cukai di Daerah 1682 Pembinaan Penyelenggaraan Kepabeanan dan Cukai Utama 1683 Peningkatan Pelayanan Pangkalan Sarana Operasi
JUMLAH
-
-
, 09-01-2015
