FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2009

Aspek Hukum Peranan Dan Kewenangan Bank Umum Sebagai Salah Satu Penyelenggara Investasi Dana Pensiun Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum

Oleh: Chrisse Calcaria Brahmana 050200287

Departemen Hukum Ekonomi

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2009 Chrisse Calcaria Brahmana : Aspek Hukum Peranan Dan Kewenangan Bank Umum Sebagai Salah Satu Penyelenggara Investasi Dana Pensiun, 2009.

Aspek Hukum Peranan Dan Kewenangan Bank Umum Sebagai Salah Satu Penyelenggara Investasi Dana Pensiun

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum Oleh: Chrisse Calcaria Brahmana 050200287 Departemen Hukum Ekonomi

Disetujui Oleh: Ketua Departemen Hukum Ekonomi

Prof. Dr. Bismar Nasution, S.H, M.H NIP 131 570 455

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. Dr. Bismar Nasution, S.H, M.H

Dr. Sunarmi, S.H, M.Hum

NIP 131 570 455

NIP 131 835 566

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2009

Chrisse Calcaria Brahmana : Aspek Hukum Peranan Dan Kewenangan Bank Umum Sebagai Salah Satu Penyelenggara Investasi Dana Pensiun, 2009.

KATA PENGANTAR Puji syukur Penulis ucapkan pada Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang setia dan penuh kasih, karena anugerah dan segala kebaikanNya maka Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai tugas akhir untuk menyelesaikan perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Adapun yang menjadi judul skripsi ini adalah “Aspek Hukum Peranan Dan Kewenangan Bank Umum Sebagai Salah Satu Penyelenggara Investasi Dana Pensiun”, skripsi ini membahas mengenai peranan dan kewenangan bank umum dalam menyelenggarakan Dana Pensiun khususnya Dana Pensiun Lembaga Keuangan. Namun Penulis sadari masih sangat banyak kekurangan dan keterbatasan yang terdapat dalam skripsi ini baik dari isi maupun penulisannya, tetapi terlepas dari itu semua kiranya skripsi ini dapat menambah pengetahuan bagi para pembacanya. Dalam kesempatan ini juga, Penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada: 1. Prof. Dr. Runtung Sitepu, SH, M.Hum, sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. 2. Prof. Dr. Bismar Nasution, SH, M.H, sebagai Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara dan juga Dosen Pembimbing I, yang telah meluangkan waktu untuk membimbing dalam penulisan skripsi ini. 3. Dr. Sunarmi, S.H, M.Hum, sebagai Dosen Pembimbing II, yang telah dengan sabar membimbing dan memeriksa skripsi ini. Chrisse Calcaria Brahmana : Aspek Hukum Peranan Dan Kewenangan Bank Umum Sebagai Salah Satu Penyelenggara Investasi Dana Pensiun, 2009.

4. Untuk semua dosen dan staf pengajar di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara yang telah memberi perkuliahan, khususnya untuk para dosen jurusan Hukum Ekonomi. 5. Untuk kedua orang tuaku tercinta, papaku M. Brahmana dan mamaku R. A Tarigan yang telah mendukungku dalam perkuliahan baik dalam meteril dan doa, untuk adikku tersayang Jesaya Brahmana yang bisa menjadi teman, kakak, dan adik untukku. 6. Spesial untuk teman-teman seperjuangan di jurusan Hukum Ekonomi, untuk Angelita seperjuangan dalam mengerjakan skripsi, Santi dan Sandro, Emmy, Laura, Firdaus Girsang, juga untuk Frans Margo Leo, Christie O Gozali, khusus untuk

Williana Halim (kangen juga cerewetmu & Thanks buat

dukungan doamu..). 7. Untuk teman-teman di Fakultas Hukum USU, Agaventa Tarigan, Tiomsi Hernawati, Debora, Jones, Uthi, Ica, Helga dan semuanya yang tidak dapat disebut satu persatu. 8. Khusus untuk sahabatku Lestari Silalahi, terima kasih untuk semua saran dan nasihatnya, semoga perkuliahannya lancar dan jadi dokter yang sukses. Akhir kata Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, dan semoga skripsi ini berguna bagi para pembaca sekalian. Medan, Juni 2009

Chrisse Calcaria B Chrisse Calcaria Brahmana : Aspek Hukum Peranan Dan Kewenangan Bank Umum Sebagai Salah Satu Penyelenggara Investasi Dana Pensiun, 2009.

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR…………………………………………………………..i DAFTAR ISI…………………………………………………………………….iii ABSTRAKSI…………………………………………………………………….v BAB I

PENDAHULUAN A. Latar Belakang……………………………………………..1 B. Perumusan Masalah………………………………………...7 C. Tujuan dan Manfaat Penulisan……………………………..8 D. Keaslian Penulisan………………………………………….9 E. Tinjauan Kepustakaan……………………………………...9 F. Metode Penulisan………………………………………….11 G. Sistematika Penulisan……………………………………...13

BAB II

TUGAS DAN KEWENANGAN BANK UMUM DALAM UNDANG-UNDANG PERBANKAN A. Pengertian Bank Umum…………………………………….16 B. Fungsi dan Jenis Usaha Bank Umum……………………….22 C. Bentuk Hukum dan Pendirian Bank Umum………………...31 D. Organ dan Kelengkapan Bank Umum……………………....44

BAB III

SYARAT DAN KETENTUAN BANK UMUM DALAM MENYELENGGARAKAN PROGRAM DANA PENSIUN A. Pengertian dan Tujuan Program Pensiun……………………53 B. Pengertian dan Ciri Dana Pensiun Lembaga Keuangan…….58 C. Tata Cara Pendirian Dana Pensiun Pada Bank Umum……...62


BAB IV

ASPEK HUKUM PERANAN DAN KEWENANGAN BANK UMUM SEBAGAI PENYELENGGARA INVESTASI DANA PENSIUN A. Peran dan Ketentuan Kewenangan Bank Umum Dalam Menyelenggarakan Investasi Dana Pensiun………………….73 B. Kepesertaan Dana Pensiun Pada Bank Umum……………….85 C. Ketentuan Cara Pembayaran Dana Pensiun……………….....88

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN A. Kesimpulan…………………………………………………...93 B. Saran……………………………………………………….....95

DAFTAR PUSTAKA…………………………………………………………...97


ABSTRAKSI *Prof. Dr. Bismar Nasution, S.H, M.H **Dr. Sunarmi, S.H, M.Hum ***Chrisse Calcaria Brahmana Dalam upaya untuk mewujudkan kesejahteraan seseorang di masa yang akan datang setelah tidak bekerja lagi atau telah menghadapi masa pensiun diperlukan suatu cara agar dapat memelihara kesinambungan penghasilan pada hari tuanya. Salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan menghadapi masa pensiun adalah dengan penyelenggaraan program pensiun. Bagi pekerja yang tidak terikat dengan perjanjian kerja atau sering disebut pekerja mandiri dapat ikut sebagai peserta program pensiun pada Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) yang diselenggarakan oleh bank umum. Dalam Undang-Undang No.11 Tahun 1992 Tentang Dana Pensiun telah disebutkan apa yang menjadi kewenangan bank umum dalam mengelola Kekayaan Dana Pensiun dalam bentuk investasi yang diizinkan oleh Undang-Undang Dana Pensiun. Namun kewenangan bank umum ini dalam melakukan Investasi Dana Pensiun ini tetap dibatasi oleh UndangUndang, hal ini disebabkan iuran yang terkumpul dari DPLK tersebut tidak berjumlah sedikit dan menyangkut kesejahteraan para pekerja di hari tua khususnya bagi mereka pekerja mandiri. Oleh karena itu tidak sembarangan pula suatu bank umum dapat menyelenggarakan program DPLK ini, tetapi bank umum tersebut harus memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, khususnya mengenai tentang tata cara permohonan pengesahan pendirian DPLK dan ketentuan peraturan lainnya yang menyangkut mengenai hal tersebut. Dalam penulisan, skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif, yang merupakan penelitian yang menggunakan data sekunder, yang terdiri dari bahan-bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, seperti peraturan dasar, peraturan perundang-undangan dan peraturan lain yang berkaitan, bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, misalnya bahan penelitian hukum dan hasil karya ilmiah dari kalangan hukum, dan bahan hukum tertier yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamuskamus hukum. Selain itu dengan adanya DPLK ini dapat juga membantu pemerintah dalam melakukan pembangunan, karena dana dalam program pensiun diinvestasikan dalam bidang yang dianggap mengguntungkan yang telah disebutkan dalam peraturan perundang-undangan sebelum manfaatnya dibayarkan pada peserta program pensiun. Dimana bank umum penyelenggara Dana Pensiun biasanya memberikan pilihan investasi bagi para peserta pensiun yang pembayaran manfaat pensiun tersebut biasanya dilakukan dengan cara bulanan. Namun bank umum kurang agresif dalam memperkenalkan program DPLK sehingga tidak semua pekerja khususnya pekerja mandiri mengetahui adanya program pensiun tersebut. Padahal jika program ini digalakkan dengan sungguhsungguh maka dana yang terkumpul sangat besar yang selain dapat digunakan Chrisse Calcaria Brahmana : Aspek Hukum Peranan Dan Kewenangan Bank Umum Sebagai Salah Satu Penyelenggara Investasi Dana Pensiun, 2009.

dalam pembangunan nasional dapat meningkatkan kesejahteraan para peserta setelah memasuki pensiun. Kata kunci: Dana Pensiun, Bank Umum, dan Dana Pensiun Lembaga Keuangan. *) **) ***)

Dosen Pembimbing I Dosen Pembimbing II Mahasiswa Fakultas Hukum


BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Pada hakekatnya Dana Pensiun diselenggarakan untuk memberikan jaminan kesejahteraan bagi karyawan dan keluarganya. Adanya jaminan kesejahteraan tersebut memungkinkan karyawan untuk memperkecil masalahmasalah yang timbul dari risiko-risiko yang akan dihadapi dalam perjalanan hidupnya, misalnya risiko kehilangan pekerjaan, lanjut usia, dan kecelakaan yang mengakibatkan cacat tubuh atau bahkan mungkin kematian. Risiko-risiko tersebut memberikan dampak finansial, terutama bagi kehidupan karyawan dan keluarganya. Sehingga kesejahteraan yang bersangkutan secara otomatis akan terganggu dan menimbulkan guncangan-guncangan, yang pada gilirannya akan mengganggu kelangsungan hidupnya.

1

Untuk mengatasi kemungkinan terjadinya keadaan-keadaan tersebut, diciptakanlah beberapa usaha pencegahan, antara lain dengan penyelenggaraan program pensiun, baik yang dikelola sendiri oleh perusahaan-perusahaan swasta maupun pemerintah sebagai pemberi kerja yang telah dikenal selama ini. Kesejahteraan seperti di atas adalah setiap bentuk manfaat yang diberikan pemberi kerja kepada karyawan agar dia dan keluarganya tidak mengalami kesulitan keuangan, apabila sewaktu-waktu karyawan yang bersangkutan berhenti bekerja akibat tidak mampu lagi atau meninggal. 2

1

Dahlan Siamat, Manajemen Lembaga Keuangan Kebijakan Moneter dan Perbankan, Edisi Kelima, (Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2005), hal. 703. 2

Ibid.


Karena begitu pentingnya Dana Pensiun tersebut bagi para karyawan ataupun

para

pekerja

maka

pemerintah

di

negara-negara

maju

telah

menyelenggarakan program pensiun sebagai salah satu bentuk kesejahteraan bagi karyawan baik oleh pemerintah maupun perusahaan-perusahaan swasta telah dilakukan sejak tahun 1800-an. Contohnya Kanada, dimana penyelenggaraan program pensiun telah lama berkembang, negara ini telah memiliki UndangUndang Dana Pensiun sejak tahun 1887, yang dikenal dengan Pension Fund Societies Act of 1887. Yang awalnya program pensiun tersebut ditujukan bagi pegawai pemerintah federal, karyawan kereta api dan lembaga-lembaga keuangan. 3 Di Indonesia sendiri sejarah perkembangan Dana Pensiun dapat dilihat dengan penjelasan suasana ataupun pola kehidupan pada masa sebelum lahirnya program pensiun, yakni di pertengahaan abad ke-19 saat era penguasaan ekonomi oleh pengusaha besar atau kaum pemilik tanah terjadi dimana saat itu berjalan politik monopoli negara dalam pengusahaan tanaman untuk ekspor, bagi pengusaha besar swasta yang belum memiliki sendiri tanah yang luas dengan hak eigendom, yang dikenal dengan sebutan “tanah partikelir”. Pada tahun 1870 atas desakan pengusaha besar swasta tersebut lahirlah Agrarisch Wet. Era penguasaan ekonomi oleh pengusaha besar atau pemilik tanah terjadi sebagai akibat tumbuhnya perusahaan-perusahaan perkebunan besar di Pulau Jawa setelah pemerintahan Hindia Belanda memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada perusahaan swasta milik Belanda untuk mengembangkan perkebunan

3 O. P. Simorangkir, Pengantar Lembaga Keuangan Bank Dan Nonbank, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2004), hal. 184.


tebu, pabrik gula, kilang minyak dan pertambangan. Pada sensus tahun 1930 menunjukkan lebih dari 1,3 juta orang memperoleh pendapatan dari sektor perkebunan. Bahkan pada akhir tahun 1939 terdapat lebih dari lima ribu perusahaan manufacturing yang menggunakan instalasi-instalasi mekanis, pembangkit listrik atau tenaga uap dengan memperkerjakan rata-rata lima puluh orang tenaga kerja setiap perusahaannya. 4 Pada saat itulah, orang-orang Indonesia terlibat dalam jumlah besar untuk pertama

kalinya

dalam

kegiatan-kegiatan

pertanian

nontradisional

dan

dipekerjakan sebagai buruh upahan (wage labour). kondisi menjadi buruh upahan ini merupakan pembaharuan agraria yang dilakukan oleh pemerintah kolonial untuk menggantikan Cultuurstelsel atau sistem tanaman paksa. Meluasnya sistem buruh bawon dan ceblokan secara perlahan-lahan mulai diganti dengan upah riil berupa uang. Namun yang menjadi persoalaan utama yang dihadapi kaum buruh dengan diterapkannya buruh upahan adalah tidak terjaminnya kesejahteraan buruh dan rendahnya harkat kemanusiaan kaum buruh karena upah buruh sangat rendah dan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. 5 Pada sekitar tahun 1939, sejumlah buruh yang mencari nafkah pada perusahaan besar, baik dari segi kapasitas produksinya maupun keuntungannya, telah berani menuntut perbaikan nasib agar mereka diberikan jaminan hari tua dan pensiun sebagai kesinambungan penghasilan apabila kelak tidak bekerja lagi karena usia tua. Melalui upaya tersebut, kaum buruh yakin bahwa mereka akan memperoleh tingkat kesejahteraan yang lebih baik karena paling sedikit

4 5

Zulaini Wahab, Segi Hukum Dana Pensiun, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hal. 1-2. Ibid, hal. 2.


perusahaan harus memberikan kenaikan penghasilan dengan membayar iuran dalam program pensiun atau program kesejahteraan hari tua yang diikutinya. Karena tuntutan tersebut demikian gencarnya sehingga apabila tidak dipenuhi pengusaha khawatir dapat berakibat pada kelangsungan

jalannya perusahaan,

pada akhirnya perusahaan menerima tuntutan buruh untuk memberikan peningkatan kesejahteraan hidup dengan membentuk jaminan hari tua. Lebih lanjut pada tingkat yang sederhana, perusahaan menyelenggarakan program pensiun

dengan

membentuk

cadangan

pensiun

(book

reserve)

atau

membebankannya pada biaya perusahaan (pay as you go) untuk pembayaran pensiun bagi buruh yang berhenti bekerja pada usia pensiun. Pada tingkat yang lebih

maju,

perusahaan

mendirikan

yayasan

sebagai

wadah

untuk

menyelenggarakan program pensiun bagi karyawannya. 6 Program pensiun itu sendiri sudah berlaku di Indonesia jauh sebelum berlakunya Undang-Undang Dana Pensiun, dimana yang menjadi dasar pembentukan dana pensiun pada waktu itu adalah Staatsblad Nomor 377 Tahun 1926 tentang Arbeidsfondsen Ordonantie. Peraturan ini sendiri berlaku lebih kurang tujuh puluh tahun lamanya. Akhirnya pada tanggal 20 April 1992 diundangkanlah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun di maka ketentuan ini sekaligus mencabut berlakunya Staatsblad Nomor 377 Tahun 1926 tersebut. Pembentukan Undang-Undang Dana Pensiun tersebut dimaksudkan untuk lebih meningkatkan motivasi dan ketenangan kerja dalam rangka

6

Ibid, hal. 3.


peningkatkan produktivitas serta untuk memberikan daya guna dan hasil guna yang optimal dalam penyelenggaraan program pensiun sesuai dengan fungsinya. 7 Di Indonesia sendiri dikenal ada dua jenis lembaga penyelenggara program

pensiun sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang Dana

Pensiun yakni Dana Pensiun Pemberi Kerja ( yang selanjutnya disingkat dengan DPPK) dan Dana Pensiun Lembaga Keuangan ( yang selanjutnya disingkat dengan DPLK). 8 DPLK itu sendiri belum banyak dikenal orang karena memang jumlahnya baru sepuluh di Indonesia dan kesemuanya ini adalah milik perusahaan industri perbankan dan asuransi. Selain itu DPLK ini masih asing didengar oleh orang Indonesia, sebab selama ini masalah pensiun seakan menjadi monopoli pegawai negeri dan anggota TNI saja. Namun dengan dikeluarkannya UndangUndang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun, maka kini hak memperoleh pensiun bisa oleh siapa saja tanpa terkecuali karyawan swasta, profesional, karyawan mandiri dan lain-lain bisa mendapat pensiun sepanjang ia mampu atau perusahaan tempat ia bekerja mau memberikan iuran sebelum yang bersangkutan memasuki masa pensiun. 9 Khusus dalam skripsi ini yang akan dibahas adalah mengenai penyelenggaraan DPLK yang kewenangan untuk penyelenggaraannya diberikan pada bank dan juga pada perusahaan asuransi jiwa. Namun khusus dalam skripsi ini penyelenggara DPLK yang akan dibahas adalah kewenangan yang diberikan undang-undang pada bank , dimana bank yang dimaksud dalam Undang-Undang

7

Abdulkadir Muhammad, dan Rilda Muniarti , Segi Hukum Lembaga Keuangan Dan Pembiayaan, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hal. 147. 8 Pasal 2 Undang-Undang No. 11 Tahun 1992 Tentang Dana Pensiun. 9 Frianto Pandia, dkk, Lembaga Keuangan, (Jakarta : Rineka Cipta, 2004), hal. 120. Chrisse Calcaria Brahmana : Aspek Hukum Peranan Dan Kewenangan Bank Umum Sebagai Salah Satu Penyelenggara Investasi Dana Pensiun, 2009.

Dana Pensiun adalah bank umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 yang telah diubah menjadi undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Di mana dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Pasal 2 angka 3 yang dimaksud dengan bank umum adalah bank yang dapat memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. 10 Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 2 angka 3 yang dimaksud dengan bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. 11 Dalam hal ini Bank BNI merupakan bank pemerintah yang mendapat kepercayaan dari pemerintah untuk mendirikan sekaligus mengoperasikan DPLK. 12 Sedangkan untuk bank swasta yang saat ini sudah menyelenggarakan program DPLK salah satunya adalah Bank AIG Lippo. Dengan adanya Program DPLK yang diselenggarakan oleh bank umum ini maka perusahaan atau pemberi kerja yang tidak menyelenggarakan Program DPPK atau tidak menjadi mitra pada suatu DPPK, dapat mengikutsertakan karyawannya pada DPLK ini yang didirikan oleh bank umum tersebut. Begitu pula dengan masyarakat yang tidak terikat dalam hubungan kerja dengan suatu perusahaan, sehingga tidak memungkinkan untuk menjadi peserta DPPK seperti misalnya anggota masyarakat pekerja mandiri seperti dokter, petani, dan nelayan dimungkinkan untuk memanfaatkan DPLK. Hal tersebut tidak menutup pula

10

Pasal 2 angka 3 Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan . Pasal 2 angka 3 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. 12 Frianto Pandia, dkk, Op.Cit, hal. 121. 11


kemungkinan bagi karyawan yang terikat dalam hubungan kerja dengan suatu perusahaan

untuk

dapat

pula

memanfaatkan

DPLK

sesuai

dengan

kemampuannya. 13 Dengan memanfaatkan program DPLK yang diselenggarakan oleh bank umum ini maka akan memberi suatu kepastian kesejahteraan bagi para peserta terlebih peserta yang merupakan karyawan ataupun pekerja mandiri dimana perusahaan mereka sebagai pemberi kerja tidak menyelenggarakan program DPPK untuk persiapan hari tua ataupun persiapan setelah tidak bekerja lagi.

B. Perumusan Masalah Dari uraian di atas maka dapat ditarik permasalahan sebagai berikut, 1. Bagaimanakah tugas dan kewenangan bank umum dalam Undang-Undang Perbankan? 2. Bagaimanakah syarat dan ketentuan untuk menyelenggarakan program Dana Pensiun pada bank umum? 3. Bagaimanakah peranan dan ketentuan kewenangan bank umum sebagai penyelenggara Dana Pensiun?

13 Zulaini Wahab, Dana Pensiun Dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Di Indonesia, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), hal. 77.


C. Tujuan Dan Manfaat Penulisan Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka dapat disimpulkan yang menjadi tujuan dalam penulisan skripsi ini adalah ; 1. Untuk mengetahui tugas dan kewenangan bank umum dalam Undang-Undang Perbankan 2. Untuk mengetahui syarat dan ketentuan dalam menyelenggarakan program Dana Pensiun pada bank umum 3. Untuk mengetahui peranan dan ketentuan kewenangan bank umum sebagai penyelenggara Dana Pensiun Selain tujuan-tujuan tersebut di atas, penulisan ini juga diharapkan bermanfaat untuk berbagai hal di antaranya ; 1. Secara teoritis Permasalahan terhadap masalah yang dikemukakan dalam skripsi ini diharapkan akan memberi masukan bagi ilmu pengetahuan terutama dalam bidang hukum perbankan khususnya mengenai investasi dana pensiun, yang sebagaimana diketahui bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 dalam pasal 40 ayat (2) memberikan kewenangan pada bank umum untuk dapat mendirikan DPLK. Sehingga secara teoritis dapat menambah pengetahuan peran serta perbankan khususnya sebagai pendiri Dana Pensiun. 2. Secara praktis Penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan pengetahuan secara yuridis tentang keberadaan wewenang bank umum dalam menyelenggarakan investasi Dana Pensiun. Juga bahan untuk kajian bagi para Chrisse Calcaria Brahmana : Aspek Hukum Peranan Dan Kewenangan Bank Umum Sebagai Salah Satu Penyelenggara Investasi Dana Pensiun, 2009.

akademisi dalam menambah wawasan pengetahuan peran dan kewenangan bank umum dalam menyelenggarakan Investasi Dana Pensiun.

D. Keaslian Penulisan Sepanjang yang ditelusuri dan diketahui di Lingkungan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, bahwa penulisan tentang Aspek Hukum Peranan Dan Kewenangan Bank Umum Sebagai Salah Satu Penyelenggara Investasi Dana Pensiun ini telah diperiksa dan diteliti secara administrasi dan judul tersebut belum pernah ditulis di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara sebelumnya. Skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dari penulis dan ditulis sesuai dengan asas-asas keilmuan yang jujur, rasional, objektif dan terbuka. Skripsi ini juga didasarkan pada refrensi dari buku-buku dan informasi dari media elektronik seperti dari internet. Semua ini merupakan implikasi ciri dari proses menemukan kebenaran

ilmiah,

sehingga

pengangkatan

judul

di

atas

dapat

dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

E. Tinjauan Kepustakaan Aspek yaitu segi pandangan, tanda, ataupun sudut pandangan.

14

Hukum

yaitu secara umum dapat diartikan sebagai peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah, selain itu diartikan sebagai undang-undang, peraturan, untuk mengatur pergaulan hidup

14

Tri Kurnia Nurhayati, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, (Jakarta: Eska Media, 2005),

hal. 95. Chrisse Calcaria Brahmana : Aspek Hukum Peranan Dan Kewenangan Bank Umum Sebagai Salah Satu Penyelenggara Investasi Dana Pensiun, 2009.

masyarakat ataupun patokan atau kaidah, ketentuan mengenai peristiwa yang tertentu.15 Peranan yaitu yang diperbuat, tugas, hal yang besar pengaruhnya pada suatu peristiwa. 16 Wenang/ berwenang yaitu mempunyai hak dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu. Wewenang adalah hak dan kekuasaan untuk bertindak, kekuasaan untuk membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain. Kewenangan adalah hal berwenang/ hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu.17 Bank umum di dalam Undang-Undang Perbankan No. 7 Tahun 1992 Pasal 2 angka 3 menyebutkan bahwa bank umum adalah bank yang memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sedangkan dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Pasal 2 angka 3 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Perbankan No. 7 Tahun 1992 menyebutkan bahwa bank umum adalah bank yang berusaha melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Penyelenggara yaitu pemelihara, orang/ badan yang menyelenggarakan (dalam berbagai-bagai arti seperti pengusaha, pengurus, pelaksana). 18 Sedangkan investasi adalah penanaman uang atau modal dalam suatu perusahaan atau proyek untuk tujuan memperoleh keuntungan. 19 Sedangkan Dana Pensiun menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 1992 Tentang Dana Pensiun Pasal 2 angka 1 adalah badan hukum yang mengelola dan 15

Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hal. 410. 16 M. B. Ali dan T. Deli, Kamus Bahasa Indonesia, (Bandung: Citra Umbara, 1997), hal. 425. 17 Departemen Pendidikan Nasional, Op.Cit, hal. 1272. 18 Ibid, hal. 1020. 19 Ibid, hal. 441. Chrisse Calcaria Brahmana : Aspek Hukum Peranan Dan Kewenangan Bank Umum Sebagai Salah Satu Penyelenggara Investasi Dana Pensiun, 2009.

menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun. Sedangkan menurut Zulaini Wahab dana pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan pembayaran berkala kepada peserta pada saat mencapai usia pensiun atau pada saat lain, dengan cara yang ditetapkan dalam peraturan pensiun. 20 Pendapat lain menurut Dahlan Siamat Dana Pensiun itu adalah merupakan lembaga atau badan hukum yang mengelola program pensiun, yang dimaksudkan untuk memberikan kesejahteraan kepada karyawan suatu perusahaan, terutama yang telah pensiun. 21

F. Metode Penulisan Suatu karya tulis ilmiah haruslah disusun berdasarkan data-data yang benar dan bersifat objektif sehingga dapat diuji kebenarannya. Data-data adalah kumpulan keterangan-keterangan baik lisan maupun tulisan untuk membantu dan menunjang penelitian. 1. Pendekatan Penelitian Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif, merupakan penelitian menggunakan data sekunder, yang terdiri dari bahan-bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, seperti peraturan perundang-undangan dan peraturan lain yang berkaitan, bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai hukum primer, misalnya hasil penelitaian hukum dan hasil karya ilmiah dari kalangan

20 21

Zulaini Wahab, Segi Hukum Dana Pensiun,Op.Cit, hal. 34. Dahlan Siamat, Op.Cit, hal. 704.


hukum, dan bahkan hukum tertier yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus-kamus hukum. 22 2. Alat Pengumpulan Data Materi dalam skripsi ini diambil dari data-data sekunder. Adapun data-data sekunder yang dimaksud adalah: a. Bahan Hukum Primer Yaitu peraturan-peraturan yang mengikat dan diterapkan oleh pihak yang berwenang. Dalam tulisan ini di antaranya Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan yang diperbahurui dalam UndangUndang No. 10 Tahun 1998, Undang-Undang No. 11 Tahun 1992 Tentang Dana Pensiun, Peraturan Pemerintah No. 77 Tahun 1992 Tentang Dana Pensiun Lembaga Keuangan dan peraturan-peraturan dari Bank Umum penyelenggara dana pensiun. b. Bahan Hukum Sekunder Yaitu semua dokumen yang merupakan informasi atau hasil kajian tentang kewenangan bank umum dalam menyelenggarakan investasi dana pensiun seperti karya tulis ilmiah, artikel-artikel, dan sumber internet yang berkaitan dengan persoalan skripsi ini. c. Bahan Hukum Tersier Semua dokumen-dokumen yang berisi konsep-konsep dan kategori yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus dan lain-lain.

22

Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2003),


3. Analisis Data Yang digunakan dalam skripsi ini adalah analisis data yang digunakan adalah dengan menganalisis data yang diperileh dari penelusuran kepustakaan dan dianalisis secara deskriptif dengan metode deduktif dan induktif.

G. Sistematika Penulisan Sebagai karya ilmiah, skripsi ini memiliki sistematika yang teratur, terperinci di dalam penulisannya agar dimengerti dan dipahami maksud dan tujuannya. Skripsi ini terdiri dari lima bab yang terperinci lagi dalam satu bab. Adapun kelima bab tersebut terdiri dari:

BAB I

PENDAHULUAN Bab ini berisikan latar belakang dari judul skripsi ini kemudian permasalahan, tujuan dan manfaat penulisan, tinjauan kepustakaan, metode penulisan, dan sistematika penulisan dari skripsi ini.

BAB II

TUGAS DAN KEWENANGAN BANK UMUM DALAM UNDANG-UNDANG PERBANKAN Bab ini berisikan mengenai pengertian bank umum, fungsi dan jenis usaha dari bank

umum tersebut yang berarti tugas dan

kewenangan apa saja yang dimiliki oleh bank umum itu menurut Undang-Undang Perbankan. Selain itu dalam bab ini juga dibahas bentuk hukum dan pendirian bank umum serta organ dan Chrisse Calcaria Brahmana : Aspek Hukum Peranan Dan Kewenangan Bank Umum Sebagai Salah Satu Penyelenggara Investasi Dana Pensiun, 2009.

kelengkapan bank umum yang harus dipenuhi menurut UndangUndang Perbankan.

BAB III

SYARAT DAN KETENTUAN BANK UMUM UNTUK MENYELENGGARAKAN PROGARAM DANA PENSIUN Bab ini berisikan pengertian dan tujuan dari program pensiun yang diadakan oleh

bank umum yang didalamnya juga akan dibahas

pembagian jenis program pensiun, selain itu dalam bab ini juga berisikan ciri dari DPLK yang dalam hal ini adalah bank umum dan juga tata cara pendirian Dana Pensiun pada bank umum.

BAB IV

ASPEK HUKUM PERANAN DAN KEWENANGAN BANK UMUM SEBAGAI SALAH SATU PENYELENGGARA INVESTASI DANA PENSIUN Bab ini berisikan peran dan kewenangan bank umum dalam menyelenggarakan Investasi Dana Pensiun, selain itu juga berisikan kepersertaan Dana Pensiun yakni apa yang menjadi persyaratan sehingga seseorang itu dapat menjadi peserta dan pensiun yang diselenggarakan oleh bank umum. Selain hal tersebut di atas bab ini juga berisi tata cara pembayaran Dana Pensiun yang dilaksanakan bank umum pada peserta program pensiun tersebut

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN Bab ini berisikan kesimpulan dari bab-bab yang telah dibahas sebelumnya dan saran-saran yang mungkin berguna bagi bank


umum dalam penyelenggaraan Investasi Dana Pensiun dan bagi orang-orang yang membacanya dapat menambah wawasan dan pengetahuan

mengenai

kewenangan

bank

umum

dalam

menyelenggarakan Investasi Dana Pensiun.


BAB II TUGAS DAN KEWENANGAN BANK UMUM DALAM UNDANGUNDANG PERBANKAN

A.Pengertian Bank Umum Dalam pembicaraan sehari-hari, bank dikenal sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menerima simpanan giro, tabungan dan deposito. Kemudian bank juga dikenal sebagai tempat meminjam uang (kredit) bagi masyarakat yang membutuhkannya. Di samping itu bank juga dikenal sebagai tempat untuk menukar uang, memindahkan uang atau menerima segala macam bentuk pembayaran dan setoran seperti pembayaran listrik, telepon, air, pajak, uang kuliah dan pembayaran lainnya. 23 Bank dalam menjalankan usahanya menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dalam berbagai alternatif investasi. Sehubungan dengan fungsi penghimpunan dana ini, bank sering pula disebut lembaga kepercayaan. Sejalan dengan karakteristik usahanya tersebut, maka bank merupakan suatu segmen usaha yang kegiatannya banyak diatur oleh pemerintah. 24 Di samping itu peranan perbankan sangat mempengaruhi kegiatan ekonomi suatu negara. Bank dapat dikatakan sebagai darahnya perekonomian suatu negara. Oleh karena itu kemajuan suatu bank disuatu negara dapat pula dijadikan ukuran kemajuan negara yang bersangkutan. Semakin maju suatu negara, maka makin besar peranan perbankan dalam mengendalikan

negara

23

Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hal.

24

Dahlan Siamat, Op.Cit. hal. 275.

23. Chrisse Calcaria Brahmana : Aspek Hukum Peranan Dan Kewenangan Bank Umum Sebagai Salah Satu Penyelenggara Investasi Dana Pensiun, 2009.

tersebut. Artinya keberadaan perbankan semakin dibutuhkan pemerintah dan masyarakatnya. Dalam dunia modern sekarang ini, peranan perbankan dalam memajukan perekonomian suatu negara sangatlah besar. Hampir semua sektor yang berhubungan dengan berbagai kegiatan keuangan selalu membutuhkan jasa Bank. Oleh karena itu saat ini dan di masa yang akan datang kita tidak akan dapat lepas dari dunia perbankan, jika hendak menjalan aktivitas keuangan, baik perorangan maupun lembaga, baik sosial atau perusahaan. Begitu pentingnya dunia perbankan, sehingga ada anggapan bahwa bank merupakan “nyawa” untuk menggerakkan roda perekonomian suatu negara. Anggapan ini tentunya tidak salah, karena fungsi bank sebagai lembaga keuangan sangatlah vital, misalnya dalam hal penciptaan uang, mengedarkan uang, menyediakan uang untuk menunjang kegiatan usaha, tempat mengamankan uang, tempat melakukan investasi dan jasa lainnya. 25 Namun dalam skripsi ini yang akan dibahas lebih lanjut adalah mengenai bank umum, namun sebelum sampai dalam pembahasan mengenai bank umum tersebut maka akan dijelaskan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan bank itu sendiri. Bank secara sederhana dapat diartikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatan

utamanya

adalah

menghimpun

dana

dari

masyarakat

dan

menyalurkannya kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa bank lainnya.

25

Kasmir, Dasar-DasarPerbankan, (Jakarta: PT Raja Grafinda Persada, 2008), hal. 1-2.


Sedangkan pengertian lembaga keuangan adalah setiap perusahaan yang bergerak dibidang keuangan di mana kegiatannya baik hanya menghimpun dana atau kedua-duanya menghimpun dana, atau hanya menyalurkan dana atau keduaduanya menghimpun dan menyalurkan dana. Selanjutnya jika ditinjau dari asal mula terjadinya bank maka, pengertian bank adalah meja atau tempat untuk menukarkan uang. 26 Kemudian menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 1 angka 2 yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Dengan demikian bank merupakan suatu badan usaha yang bertujuan memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang. 27 Maka dapat disimpulkan bahwa Bank merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan, artinya usaha perbankan selalu berkaitan masalah bidang keuangan. Sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 5 angka 1 Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 yang kemudian ditegaskan lagi dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 dalam Pasal 5 angka 1, menurut jenisnya bank terdiri dari: 1. Bank Umum 2. Bank Perkreditan Rakyat.

26 27

Kasmir, Manajemen Perbankan, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 11. Frianto Pandia, dkk, Op.Cit, hal. 10.


Namun yang akan dibahas sebagaimana di sebutkan dalam skripsi ini adalah mengenai bank umum. Menurut

Undang-Undang No. 7 Tahun 1992

sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank umum merupakan bank yang bertugas melayani seluruh jasa-jasa perbankan dan melayani segenap lapisan masyarakat, baik masyarakat perorangan maupun lembaga-lembaga lainnya. Bank umum juga dikenal dengan nama bank komersil dan dikelompokkan kedalam 2 jenis yaitu : Bank Umum Devisa dan Bank Umum Non devisa. Bank umum yang berstatus devisa memiliki produk yang lebih luas daripada bank yang berstatus non devisa. Bank Devisa antara lain dapat melaksanakan jasa yang berhubungan dengan seluruh mata uang asing atau jasa bank keluar negeri, sedangkan Bank Non devisa tidak. 28 Dalam melaksanakan kegiatannya setiap bank berbeda seperti antara kegiatan Bank Umum dengan kegiatan Bank Perkreditan Rakyat. Kegiatan bank umum lebih luas dari Bank Perkreditan Rakyat. Artinya produk yang ditawarkan oleh bank umum jauh lebih lengkap, hal ini disebabkan bank umum mempunyai kebebasan untuk menentukan jenis produk dan jasanya. Sedangkan Bank Perkreditan Rakyat mempunyai keterbatasan tertentu, sehingga kegiatannya menjual produk dan wilayah operasinya lebih sempit dibandingkan dengan bank umum.

28

Kasmir, Dasar-Dasar Perbankan, Op.Cit, hal. 8.


Dewasa ini kegiatan-kegiatan perbankan yang ada di Indonesia terutama kegiatan bank umum adalah: 29 1. Kegiatan Menghimpun Dana Maksudnya adalah mengumpulkan atau mencari dana (uang) dengan cara membeli dari masyarakat luas dalam bentuk simpanan giro, tabungan dan deposito. Pembelian dana dari masyarakat ini dilakukan oleh bank dengan cara memasang berbagai strategi agar masyarakat mau menanamkan dananya. Jenis simpanan yang dapat dipilih oleh masyarakat adalah simpanan giro, tabungan, sertifikat deposito serta deposito berjangka di mana masing-masing jenis simpanan yang ada memiliki kelebihan dan keuntungan tersendiri. Kegiatan penghimpun dana ini sering disebut dengan istilah funding. Strategi bank dalam menghimpun dana adalah dengan memberikan rangsangan berupa balas jasa yang menarik dan menguntungkan. Balas jasa tersebut dapat berupa bunga bagi bank yang berdasarkan prinsip konvensional dan bagi hasil, bagi bank yang berdasrkan prinsip syariah. Kemudian rangsangan lainnya dapat berupa cendera mata, hadiah, pelayanan atau balas jasa lainnya. Semakin beragam dan menguntungkan balas jasa yang diberikan, akan menambah minat masyarakat untuk menyimpan uangnya. Oleh karena itu pihak perbankan harus memberikan berbagai rangsangan dan kepercayaan sehingga masyarakat berminat untuk menanamkan dananya di bank. 2. Kegiatan Menyalurkan Dana

29

Kasmir, Manajemen Perbankan,Op.Cit, hal. 12-15.


Maksudnya adalah melemparkan kembali dana yang diperoleh lewat simpanan giro, tabungan dan deposito ke masyarakat dalam bentuk pinjaman (kredit) bagi bank yang berdasarkan prinsip konvensional atau pembiayaan bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah. Kegiatan penyaluran dana ini juga dikenal dalam perbankan dengan istilah lending. Dalam pemberian kredit disamping dikenakan bunga bank juga mengenakan jasa pinjaman kepada penerima kredit (debitur) dalam bentuk biaya administrasi serta biaya provisi dan komisi. Sedangkan bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah berdasarkan bagi hasil atau penyertaan modal. 3. Kegiatan Memberikan Jasa Bank Lainnya Kegiatan ini merupakan jasa pendukung atau pelengkap kegiatan perbankan. Jasa-jasa ini diberikan terutama untuk mendukung kelancaran kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana, baik yang berhubungan langsung dengan kegiatan simpanan dan kredit maupun tidak langsung. Jasa perbankan lainnya antara lain meliputi: a. Jasa setoran seperti setoran telepon, listrik, air atau uang kuliah b. Jasa pembayaran seperti pembayaran gaji, pensiun, atau hadiah c. Jasa pengiriman uang (Transfer) d. Penagihan (Inkaso) e. Kliring (Clearing) f. Penjualan mata uang asing (Valas) g. Penyimpanan dokumen (Safe Deposit Box) Chrisse Calcaria Brahmana : Aspek Hukum Peranan Dan Kewenangan Bank Umum Sebagai Salah Satu Penyelenggara Investasi Dana Pensiun, 2009.

h. Cek wisata (Travellers Cheque) i.

Jasa kartu kredit (Bank Card)

j.

Jasa-jasa yang ada di pasar modal seperti penjamin emisi, dan pedagang efek

k. Jasa letter of credit (L/C) l.

Jasa Bank Garansi dan Refrensi Bank

m. Serta jasa bank lainnya Banyaknya jenis jasa yang ditawarkan sangat tergantung dari kemampuan bank masing-masing. Semakin banyak ragam produk yang ditawarkan, kemampuan ini akan dilihat dari segi permodalan, manajemen serta fasilitas sarana dan prasarana yang dimilikinya.

B. Fungsi Dan Jenis Usaha Bank Umum Mengenai fungsi dan jenis usaha dari bank umum pastilah berbeda dengan Bank Perkreditan Rakyat. Namun dalam skripsi ini yang akan dibahas adalah mengenai dari apa saja fungsi dan jenis usaha yang dilakukan bank umum. Bank dalam praktik perekonomian dapat berfungsi sebagai lembaga financial intermediary. Artinya, di satu sisi bank dapat melakukan penghimpunan dana dari masyarakat, dan di sisi lain, bank juga dapat melakukan penyaluran dana yang dihimpun dari masyarakat tersebut kepada masyarakat itu sendiri. Secara lengkap, fungsi bank ini dapat dilihat sebagai berikut:

30

30

Budi Agus Riswandi, Aspek Hukum Internet Banking, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005),

hal. 6-8. Chrisse Calcaria Brahmana : Aspek Hukum Peranan Dan Kewenangan Bank Umum Sebagai Salah Satu Penyelenggara Investasi Dana Pensiun, 2009.

1. Agent of Trust Dasar utama kegiatan perbankan adalah trust atau kepercayaan, baik dalam hal penghimpunan dana maupun penyaluran dana. Masyarakat akan mampu menitipkan dananya di bank apabila dilandasi oleh unsur kepercayaan.

Masyarakat

percaya

bahwa

uangnya

tidak

kan

disalahgunakan oleh bank, uangnya akan dikelola dengan baik, bank tidak akan bangkrut, dan juga percaya bahwa pada saat yang telah dijanjikan, masyarakat dapat menarik lagi simpanan dananya di bank. Pihak bank sendiri akan bersedia menempatkan atau menyalurkan dananya pada debitur atau masyarakat, apabila dilandasi kepercayaan. Pihak bank percaya bahwa debitur tidak akan menyalahgunakan pinjamannya, debitur akan mengelola dana pinjaman dengan baik, debitur akan mempunyai kemampuan untuk membayar pada saat jatuh tempo, dan juga bank percaya bahwa debitur mempunyai niat baik untuk mengembalikan pinjaman beserta kewajiban lainnya pada saat jatuh tempo. 2. Agent of Development Sektor dalam kegiatan perekonomian masyarakat, yaitu sektor moneter dan sektor riil merupakan sektor-sektor yang tidak dapat dipisahkan. Kedua sektor tersebut berinteraksi dan saling mempengaruhi antara satu dengan yang lain. Sektor riil tidak akan dapat berkinerja dengan baik apabila sektor moneter tidak bekerja dengan baik. Tugas bank sebagai penghimpun

dan

penyalur

dana

sangat

diperlukan

untuk

kelancarankegiatan perekonomian di sektor riil. Kegiatan bank tersebut Chrisse Calcaria Brahmana : Aspek Hukum Peranan Dan Kewenangan Bank Umum Sebagai Salah Satu Penyelenggara Investasi Dana Pensiun, 2009.

memungkinkan masyarakat melakukan investasi, distribusi, dan jasa konsumsi barang serta jasa, mengingat semua kegiatan investasi-distribusikonsumsi selalu saling berkaitan dengan penggunaan uang. Kelancaran kegiatan investasi distribusi konsumsi ini tidak lain adalah kegiatan pembangunan perekonomian masyarakat. 3. Agent of services Di samping melakukan penghimpun dan penyaluran dana, bank juga memberikan penawaran jasa-jasa perbankan yang lain kepada masyarakat. Jasa-jasa yang ditawarkan bank ini erat kaitannya dengan kegiatan perekonomian masyarakat secara umum. Jasa-jasa bank ini antara lain dapat berupa jasa pengiriman uang, jasa penitipan barang berharga, jasa pemberian jaminan bank, dan jasa penyelesaian tagihan. Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 pada Pasal 3 disebutkan bahwa fungsi dari perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Maka maksud dari pasal ini dengan jelas adalah termasuk Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat. Bank umum sebagai lembaga intermediasi keuangan memberikan jasa-jasa keuangan baik kepada unit surplus maupun unit kepada unit defisit mempunyai beberapa fungsi dasar. Di mana fungsi pokok bank umum itu adalah: 31 1. Menyediakan mekanisme dan alat pembayaran yang lebih efisien dalam kegiatan ekonomi; 2. Menciptakan uang giral;

31

Dahlan Siamat, Op.Cit, hal. 276.


3. Menghimpun dana dan menyalurkannya kepada masyarakat; 4. Menawarkan jasa-jasa keuangan lain. Selain itu salah satu fungsi utama bank umum yang sangat vital terutama dalam membantu transaksi bisnis adalah penyediaan jasa-jasa guna memperlancar lalu-lintas pembayaran. Jasa-jasa yang disediakan bank umum itu antara lain adalah: 32 1. Kliring Kliring adalah suatu cara penyelesaian utang-piutang dalam bentuk warkat atau surat-surat berharga antara bank-bank peserta kliring di suatu tempat tertentu. Dengan mekanisme kliring, penyelesaian utang-piutang antara bank-bank peserta kliring dipermudah, dipercepat, dan lebih efisien. Proses pelaksanaan kliring dilaksanakan oleh Lembaga Kliring Bank Indonesia dengan menyediakan tempat pertemuan antara bank-bank peserta. Warkat kliring ini antara lain adalah cek, bilyet, CD, nota debet, dan nota kredit. 2. Inkaso Bank dapat memberikan jasa penagihan kepada nasabah atas warkatwarkat kliring yang dimilikinya, termasuk warkat-warkat yang diterbitkan oleh pihak atau bank yang berada di luar wilayah kliring bank yang memberikan jasa penagihan. Penagihan yang dilakukan oleh bank atas suatu warkat kliring dengan perintah nasabahnya disebut inkaso. Inkaso akan memberikan kemudahan dan keamanan nasabah dalam menguangkan

32

Ibid, hal. 320-324.


warkat-warkatnya. Misalnya, nasabah yang memiliki warkat yang diterbitkan oleh suatu bank, tidak perlu ia sendiri melakukan penagihan kepada bank yang mungkin jaraknya relatif jauh, tetapi akan lebih efisien dan aman kalau hanya diserahkan kepada banknya, untuk selanjutnya dilakukan penagihan misalnya, melalui mekanisme kliring. Inkaso dapat dilakukan oleh bank, baik dalam negeri maupun luar negeri dengan menggunakan jasa koresponden. 3. Letter of Credit Letter of Credit atau lebih umum disingkat L/C pada prinsipnya adalah suatu fasilitas atau jasa yang diberikan kepada nasabah dalam rangka mempermudah dan memperlancar transaksi jual beli barang, terutama yang berkaitan dengan transaksi internasional. Bank yang memberikan L/C kepada nasabah berarti bank yang bersangkutan memberikan jaminan untuk membayar sejumlah tertentu kepada pihak lain atas permintaan nasabahnya. Dalam perdagangan sering terjadi bahwa pembeli dan penjual dibatasi oleh jarak yang berjauhan, bahkan berlainan pulau atau negara. Dalam kondisi tersebut timbul permasalahan dalam hal penyelesaian transaksi jual-beli barang. Karena dipisahkan oleh jarak yang jauh tadi, transaksi tunai jelas sulit dilakukan. Permasalahan akan timbul yaitu siapa pertama-tama akan melakukan tindakan. Pembeli tentu akan merasa khawatir apabila ia membayar atau mengirimkan lebih dahulu uang sebelum barang tersebut sampai di alamatnya. Sebaliknya, penjual tidak bersedia melepas barangnya sebelum ada kepastian pembayaran dari Chrisse Calcaria Brahmana : Aspek Hukum Peranan Dan Kewenangan Bank Umum Sebagai Salah Satu Penyelenggara Investasi Dana Pensiun, 2009.

pembeli atas barangnya tersebut. Kedua belah pihak memiliki alasan kekhawatiran terhadap risiko kerugian apabila di antaranya ternyata ada yang tidak memenuhi kewajibannya. Untuk menyelesaikan dilema yang dihadapi antara penjual dan pembeli ini, bank dapat menjadi pihak ketiga yang memberi jasa keperataraan dengan memberikan jaminan kepada pihak penjual atau (eksportir) dan pembeli (importir). 4. Bank Garansi Bank Garansi adalah jaminan yang diberikan oleh Bank atas permintaan nasabah untuk memenuhi kewajibannya kepada pihak lain apabila nasabah yang bersangkutan tidak memenuhi kewajibannya. Bank Garansi yang diterbitkan oleh suatu bank merupakan pernyataan tertulis untuk mengikatkan diri kepada penerima jaminan apabila dikemudian hari pihak terjamin tidak tidak memenuhi kewajibannya kepada penerima jaminan sesuai dengan jangka waktu dan syarat-syarat yang telah ditentukan. Oleh karena itu dalam mekanimes Bank Garansi terdapat tiga pihak yang terkait, yaitu: Bank sebagai penjamin , terjamin yaitu nasabah atas permintaan, dan penerima jaminan. Bank dalam pemberian garansi ini biasanya meminta setoran jaminan yang besarnya misalnya 10%-30% dari total nilai objek yang dijamin. Di samping itu, bank memungut provisi dan mengenakan bunga atas jumlah nilai jaminan. 5. Transfer Transfer merupakan jasa bank yang banyak dimanfaatkan oleh nasabah. Transfer dapat dilakukan untuk pengiriman uang, baik dalam negeri Chrisse Calcaria Brahmana : Aspek Hukum Peranan Dan Kewenangan Bank Umum Sebagai Salah Satu Penyelenggara Investasi Dana Pensiun, 2009.

maupun luar negeri. Transfer tersebut dapat dilakukan dengan berbagai cara misalnya, transfer dengan telex, mail transfer, telepon dan telegraf. Mekanisme transfer dapat dilakukan dengan menggunakan bank koresponden apabila di daerah tersebut bank yang bersangkutan tidak memiliki cabang. Namun dengan perkembangan teknologi, memasuki dekade 80-an, electronic transfer banyak digunakan oleh bank untuk memberi kemudahan nasabah dalam melakukan transaksi. Pesatnya perkembangan electronic transfer ini disebabkan semakin banyaknya bank menggunakan sistem online. Dengan online system ini, nasabah dapat melakukan transfer kemana saja dalam bilangan waktu detik dan kapan saja ia ingin lakukan karena saat ini bank banyak memberikan pelayanan 24 jam. Sedangkan untuk usaha-usaha yang dapat dilakukan oleh bank meliputi: 33 a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu; b. Memberikan kredit; c. Menerbitkan surat pengakuan hutang; d. Membeli, menjual atau menjamin atas resikosendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya:

33

Pasal 6 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.


1) surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud 2) surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud a) kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah b) Sertifikat Bank Indonesia (SBI) c) obligasi d) surat dagang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun e) instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun f) Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan

nasabah;

g) Menempatkan

dana

pada,

meminjamkan

dana

kepada

meminjam bank

dana

lain,

dari,

baik

atau

dengan

menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya; h) Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan antar pihak ketiga; i) Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga;


j) Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak; k) Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek; l) Dihapus (sebelumnya dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 mengenai ketentuan bank membeli melalui pelelangan agunan baik semua maupun sebagian dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada bank, dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya); m) Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat; n) Menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan Prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia; o) Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain usaha bank umum yang disebutkan dalam pasal tersebut di atas bahwa bank umum dapat pula melakukan usaha: 34 1. Melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia

34

Pasal 7 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, Op.Cit.


2. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan di bidang keuangan seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia 3. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Kemudian di dalam Pasal 10 Undang-Undang tersebut juga menyebutkan hal-hal yang dilarang bagi bank umum dalam melaksanakan usahanya sebagaimana yang telah diatur oleh Undang-Undang Perbankan tersebut. Hal-hal yang dilarang tersebut antara lain adalah: 1. Melakukan penyertaan modal kecuali sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf b dan huruf c. 2. Melakukan usaha perasuransian. 3. Melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha

sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 6 dan 7.

C. Bentuk Hukum Dan Pendirian Bank Umum Bagi perbankan sebelum melakukan kegiatannya harus memperoleh izin dari Bank Indonesia. Artinya jika ingin mendirikan bank atau pembukaan cabang baru maka diharuskan untuk memenuhi berbagai persyaratan yang telah ditentukan Bank Indonesia. Bank Indonesia mempelajari permohonan tersebut Chrisse Calcaria Brahmana : Aspek Hukum Peranan Dan Kewenangan Bank Umum Sebagai Salah Satu Penyelenggara Investasi Dana Pensiun, 2009.

untuk menjadi bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan. 35 Mengenai bentuk hukum suatu Bank Umum dapat berupa: 36 1. Perseroan Terbatas 2. Koperasi 3. Perusahaan Daerah maka dalam permohonan pendirian bank umum ini, pemohon dapat memilih bentuk badan hukum yang diinginkan dari yang telah ditentukan oleh undangundang tersebut. Dalam usaha untuk mendirikan suatu bank umum, maka syarat yang harus dipenuhi untuk pertama kali adalah mengenai masalah perizinan. Dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor : 2/27/PBI/2000 Tentang Bank Umum Pasal 3, menyebutkan bahwa: 1. Bank hanya dapat didirikan dan melakukan kegiatan usaha dengan izin Dewan Gubernur Bank Indonesia. 2. Pemberian izin usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam dua tahap: a. Persetujuan prinsip, yaitu persetujuan untuk melakukan persiapan pendirian

bank

b. Izin usaha, yaitu izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan usaha bank setelah persiapan sebagaimana dimaksud dalam huruf a selesai dilakukan.

35 36

Kasmir, Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya, Op.Cit. hal. 44. Pasal 21 angka 1 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, Op.Cit.


Kemudian dalam Pasal 4 disebutkan bahwa modal yang disetor untuk mendirikan

bank

ditetapkan

sekurang-kurangnya

sebesar

Rp

3.000.000.000.000,00 (tiga triliun rupiah). Selanjutnya disebutkan bahwa: 37 1. Bank hanya dapat didirikan oleh: a. warga negara Indonesia dan atau badan hukum Indonesia; atau b. warga negara asing dan atau badan hukum asing secara kemitraan. 2. Kepemilikan yang berasal dari warga negara asing dan atau badan hukum asing sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b setinggi-tingginya sebesar 99% (sembilan puluh sembilan persen) dari modal disetor bank. Untuk tahap selanjutnya dalam pendirian bank umum ini adalah mengenai persetujuan prinsip dan izin usaha, yakni: 38 1. Permohonan untuk

mendapatkan persetujuan prinsip

sebagaimana

dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) huruf a diajukan sekurang-kurangnya oleh salah satu calon pemilik kepada Dewan Gubernur Bank Indonesia dan wajib disertai dengan: a. Rancangan akta pendirian badan hukum, termasuk rancangan anggaran dasar yang sekurang-kurangnya memuat: 1) nama dan tempat kedudukan; 2) kegiatan usaha sebagai bank; 3) permodalan; 4) kepemilikan; 37 38

Pasal 5 Peraturan Bank Indonesia No. 2/27/PBI/2000 Tentang Bank Umum. Pasal 6 Peraturan Bank Indonesia No. 2/27/PBI/2000, Op.Cit.


5) wewenang, tanggung jawab, dan masa jabatan dewan Komisaris serta Direksi. b. Data kepemilikan berupa: 1) daftar calon pemegang saham berikut rincian besarnyamasingmasing kepemilikansaham bagi bank yang berbentuk hukum Perseroan Terbatas/Perusahaan Daerah; 2) daftar calon anggota berikut rincian jumlah simpanan pokok dan simpanan wajib, serta daftar hibah bagi bank yang berbentuk hukum Koperasi; c. Daftar calon anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi, disertai dengan: 1) Pas foto 1 (satu) bulan terakhir ukuran 4 x 6 cm; 2) Fotokopi tanda pengenal berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau paspor; 3) Riwayat hidup; 4) Surat

pernyataan

pribadi

yang

menyatakan

bahwa

yang

bersangkutan tidak pernah dinyatakan pailit dan tidak pernah menjadi pemegang saham, anggota Direksi atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit berdasarkan ketetapan pengadilan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sebelum tanggal pengajuan permohonan; dan 5) Surat

pernyataan

pribadi

yang

menyatakan

bahwa

yang

bersangkutan tidak pernah dinyatakan pailit dan tidak pernah Chrisse Calcaria Brahmana : Aspek Hukum Peranan Dan Kewenangan Bank Umum Sebagai Salah Satu Penyelenggara Investasi Dana Pensiun, 2009.

menjadi pemegang saham, anggota Direksi atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit berdasarkan ketetapan pengadilan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sebelum tanggal pengajuan permohonan; dan 6) Surat keterangan atau alat bukti tertulis dari bank tempat bekerja sebelumnya

mengenai

pengalaman

operasional

di

bidang

perbankan bagi calon anggota Direksi atau bagi calon anggota Dewan Komisaris yang telah berpengalaman; d. Rencana susunan dan struktur organisasi, serta personalia; yang dimaksud dalam huruf d ini meliputi dan susunan dan struktur organisasi serta personalia antara lain meliputi organization chart, garis tanggung jawab horisontal dan vertikal, serta jabatan dan namanama personalia sekurang-kurangnya sampai dengan tingkat Pejabat Eksekutif. 39 e. Rencana kerja (business plan) untuk tahun pertama yang sekurangkurangnya memuat: 1) studi kelayakan mengenai peluang dasar dan potensi ekonomi; 2) rencana kegiatan usaha yang mencakup penghimpunan dan penyaluran dana serta langkah-langkah kegiatan yang akan dilakukan dalam mewujudkan rencana dimaksud; dan

39

Penjelasan Pasal 6 huruf d, Peraturan Bank Indonesia No: 2/27/PBI/2000, Op.Cit.


3) proyeksi neraca, laporan laba rugi dan laporan arus kas bulanan selama 12 (dua belas) bulan yang dimulai sejak bank melakukan kegiatan operasional; f. rencana starategis jangka menengah dan panjang (corporate plan). Dalam penjelasan Pasal 6 huruf f ini disebutkan bahwa corporate plan itu antara lain meliputi rencana-rencana strategis bank dalam jangka menengah (tiga tahunan) dan jangka panjang (lima tahunan) dalam rangka pencapaian tujuan bank. g.pedoman manajemen risiko, rencana sistem pengendalian intern, rencana sistem teknologi informasi yang digunakan, dan skala kewenangan; Dalam penjelasan Pasal 6 huruf g ini, disebutkan bahwa pedoman manajemen risiko antara lain memuat teknik dan metode yang digunakan bank untuk mengindentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko-risiko yang timbul sebagai akibat operasional bank. Pedoman manajemen risiko tidak hanya didasarkan atas data historis namun mencakup juga proyeksi risiko yang akan datang (forward looking). h.sistem dan prosedur kerja; Dalam penjelasan Pasal 6 huruf h ini, bahwa yang termasuk dalam sistem dan prosedur kerja adalah buku pedoman (manual), yang lengkap dan komprehensif yang akan digunakan untuk kegiatan operasional bank. i. bukti setoran modal sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) dari modal disetor minimum sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, dalam Chrisse Calcaria Brahmana : Aspek Hukum Peranan Dan Kewenangan Bank Umum Sebagai Salah Satu Penyelenggara Investasi Dana Pensiun, 2009.

bentuk fotokopi bilyet deposito pada bank di Indonesia dan atas nama “Dewan Gubernur Bank Indonesia qq. Salah satu calon pemilik untuk pendirian bank yang bersangkutan”, dengan mencantumkan keterangan bahwa

pencariannya

hanya

dapat

dilakukan

setelah

mendapat

persetujuan tertulis dari Dewan Gubernur Bank Indonesia; j. surat pernyataan dari calon pemegang saham bagi bank yang berbentuk hukum Perseroan Terbatas/Perusahaan Daerah atau dari calon anggota bagi bank yang berbentuk hukum Koperasi, bahwa setoran modal sebagaimana dimaksud dalam huruf i: 1) tidak berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun dari bank dan atau pihak lain di Indonesia; dan atau 2) tidak berasal dari dan untuk tujuan pencucian uang (money laundering). 2. Daftar calon pemegang saham atau daftar calon anggota sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b: a. dalam hal perorangan wajib disertai dengan: 1) dokumen sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf c angka 1, angka 2, angka 3, dan angka 5; 2) surat pernyataan dari calon Pemegang Saham Pengendali yang menyatakan kesedian untuk mengatasi kesulitan permodalan maupun likuditas yang dihadapi bank dalam menjalankan kegiatan usahanya; dan


3) surat pernyataan pribadi yang menyatakan tidak pernah melakukan tindakan tercela di bidang perbankan, keuangan, dan usaha lainnya, tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana kejahatan, dan tidak sedang dalam pengenaan sanksi untuk dilarang menjadi pemilik, pemilik dengan kepemilikan di atas 10% (sepuluh persen), dan atau Pemegang Saham Pengendali dari bank dan atau Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana diatur dalam ketentuan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) yang ditetapkan oleh bank Indonesia; b. dalam hal badan hukum wajib disertai dengan: 1) Akta pendirian badan hukum, yang memuat anggaran dasar berikut perubahan-perubahan yang telah mendapat pengesahan dari instansi berwenang termasuk bagi badan hukum asing sesuai dengan ketentuan yang berlaku di negara asal badan hukum tersebut; 2) Dokumen sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c angka 1 sampai dengan angka 5 dari seluruh Dewan Komisaris dan Direksi badan hukum yang bersangkutan; 3) Rekomendasi dari instansi berwenang di negara asal bagi badan hukum asing; 4) Daftar pemegang saham berikut rincian besarnya masing-masing kepemilikan

saham

bagi

Badan

Hukum

Perseroan

Terbatas/Perusahaan Daerah, atau daftar anggota berikut rincian Chrisse Calcaria Brahmana : Aspek Hukum Peranan Dan Kewenangan Bank Umum Sebagai Salah Satu Penyelenggara Investasi Dana Pensiun, 2009.

jumlah simpanan pokok dan simpanan wajib, serta daftar hibah bagi Badan Hukum Koperasi; 5) Laporan keuangan badan hukum yang telah diaudit pleh akuntan publik dengan posisi paling lama 6 (enam) bulan sebelum tanggal pengajuan permohonan persetujuan prinsip; 6) Seluruh struktur kelompok usaha yang terkait dengan bank dan badan hukum pemilik bank sampai dengan pemilik terakhir; dan 7) Surat pernyataan dari calon Pemegang Saham Pengendali yang menyatakan kesediaan untuk mangatasi kesulitan permodalan maupun likuiditas yang dihadapi bank dalam menjalankan kegiatan usahanya. Lebih lanjut mengenai persetujuan prinsip ini disebutkan: 40 1. Persetujuan atau penolakan atas permohonan persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) huruf a diberikan selambatlambatnya 60 (enam puluh) hari setelah dokumen permohonan diterima secara lengkap. 2. Dalam rangka memberikan persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bank Indonesia melakukan: a. penelitian atas kelengkapan dan kebenaran dokumen; b. analisis yang mencakup antara lain tingkat persaingan yang sehat antar bank, tingkat kejenuhan jumlah bank, dan pemerataan pembangunan ekonomi nasional;

40

Pasal 7 Peraturan Bank Indonesia No. 2/27/PBI/2000, Op.Cit.


c.

wawacara terhadap calon Pemegang Saham Pengendali, calon anggota dewan Komisaris, dan calon anggota direksi.

3. Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pihak-pihak yang mengajukan permohonan pendirian bank wajib melakukan presentasi kepada Bank Indonesia mengenai keseluruhan rencana pendirian bank. Selanjutnya dalam Pasal 8 Peraturan Bank Indonesia No.2/27/PBI/2000 tentang Bank Umum disebutkan: (1) Persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal persetujuan prinsip dikeluarkan. (2) Pihak yang telah mendapat persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilarang melakukan kegiatan usaha perbankan, sebelum mandapat izin usaha. (3) Apabila setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pihak yang telah mandapat persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) belum mengajukan permohonan izin usaha, Dewan Gubernur Bank Indonesia membatalkan persetujuan prinsip yang telah dikeluarkan. Permohonan untuk mendapatkan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b diajukan oleh pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) kepada Dewan gubernur Bank Indonesia dan wajib disertai dengan: 41 (1) Akta pendirian badan hukum, yang memuat anggaran dasar yang telah disahkan oleh instansi berwenang;

41

Pasal 9 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, Op.Cit.


(2) Data kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b yang masing-masing disertai dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), dalam hal terjadi perubahan; (3) Daftar susunan Dewan Komisaris dan Direksi, disertai dengan: (a)

contoh tanda tangan dan paraf

(b)

identitas dan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b yang masing-masing disertai dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam pasl 6 ayat (2), dalam hal terjadi perubahan;

(c) fotokopi Kartu Izin Menetap Sementara (KIMS) dan fotokopi surat izin bekerja dari instansi berwenang, bagi warga negara asing: 1) untuk Direksi; dan atau 2) untuk anggota Dewan Komisaris yang bermaksud menetap di Indonesia; (4) Dokumen sebagaimana diatur dalam pasal 6 ayat (1) huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf h, dalam hal terjadi perubahan; (5) Bukti pelunasan modal disetor minimum sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, dalam bentuk fotokopi bilyet deposito pada Bank di Indonesia dan atas nama “Dewan Gubernur Bank Indonesia qq. Salah satu pemilik bank yang

bersangkutan”,

dengan

mencantumkan

keterangan

bahwa

pencairannya hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Gubernur Bank Indonesia; (6) Bukti kesiapan operasional sekurang-kurangnya berupa: (a) daftar aktiva tetap dan investaris; Chrisse Calcaria Brahmana : Aspek Hukum Peranan Dan Kewenangan Bank Umum Sebagai Salah Satu Penyelenggara Investasi Dana Pensiun, 2009.

(b) bukti kepemilikan, penguasaan atau perjanjian sewa gedung kantor; (c) foto gedung kantor dan tata letak ruangan; (d) contoh formulir/warkat yang akan digunakan untuk operasional bank; dan (e) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP); (7) Surat pernyataan dari pemegang saham bagi bank yang berbentuk hukum Perseroan Terbatas/Perusahaan Daerah atau dari anggota bagi bank yang berbentuk hukum koperasi, bahwa pelunasan modal disetor sebagaimana dimaksud dalam huruf e: (a) tidak berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun dari bank dan atau pihak lain di Indonesia; dan atau (b) tidak berasal dari dan untuk tujuan pencucian uang (money laundering); (8) Surat

pernyataan

tidak

merangkap

jabatan

melebihi

ketentuan

sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) bagi anggota Dewan Komisaris; (9) Surat pernyataan tidak merangkap jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) bagi anggota Direksi; (10) Surat pernyataan dari anggota Dewan Komisaris bahwa yang bersangkutan tidak mempunyai hubungan keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6);


(11) Surat pernyataan dari anggota Direksi bahwa yang bersangkutan tidak mempunyai hubungan keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dan; (12) Surat pernyataan dari anggota Direksi bahwa yang bersangkutan baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama tidak memiliki saham melebihi 25% (dua puluh lima persen) dari modal disetor pada suatu perusahaan lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (3). Selanjutnya dalam Pasal 10 disebutkan: (1)

Persetujuan atau penolakan atas permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b diberikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah dokumen permohonan diterima secara lengkap.

(2)

Dalam rangka memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bank Indonesia melakukan: (a)

penelitian atas kelengkapan dan kebenaran dokumen; dan

(b)

wawancara terhadap Pemegang Saham Pengendali, anggota Dewan Komisaris, dan Direksi dalam hal terdapat penggatian atas calon yang diajukan sebelumnya.

Kemudian untuk bank yang telah mendapatkan izin, dijelaskan bahwa: 42 1. Bank yang telah mendapat izin usaha dari Dewan GubernurBank Indonesia wajib melakukan kegiatan usaha perbankan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal izin usaha dikeluarkan.

42

Pasal 11 Undang-Undang No.10 Tahun 1998, Op.Cit.


2. Pelaksanaan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilaporkan oleh Direksi Bank kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah tanggal pelaksanaan kegiatan operasional. 3. Apabila setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bank belum melakukan kegiatan usaha, Dewan Gubernur Bank Indonesia membatalkan izin usaha yang telah dikeluarkan. Dan dalam Pasal 12 disebutkan bahwa bank yang telah mendapat izin usaha dari Dewan Gubernur Bank Indonesia wajib mencantumkan secara jelas kata “Bank” pada penulisan namanya.

D. Organ Dan Kelengkapan Bank Umum Setelah memperoleh izin untuk mendirikan suatu bank umum, maka seperti disebutkan dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c Peraturan Bank Indonesia yang telah disebutkan di atas bahwa permohonan untuk mendirikan bank tersebut harus disertai dengan daftar calon anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi, jadi dapat simpulkan bahwa hal tersebut merupakan salah satu syarat mutlak. Dalam Peraturan Bank Indonesia No: 2/ 27/PBI/2000 tentang Bank Umum pada Bab IV dijelaskan secara tersendiri mengenai organ kelengkapan Bank Umum, antara lain Dewan Komisaris, Direksi, Pejabat Eksekutif, dan Pemimpin Kantor Cabang. Dalam ketentuan umum Pasal 1 ayat (10), disebutkan: a. Bagi bank berbentuk hukum Perusahaan Daerah adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 4 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas; Chrisse Calcaria Brahmana : Aspek Hukum Peranan Dan Kewenangan Bank Umum Sebagai Salah Satu Penyelenggara Investasi Dana Pensiun, 2009.

b. Bagi bank berbentuk hukum Perusahaan Daerah adalah pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah; c. Bagi bank berbentuk hukum Koperasi adalah pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian. Selanjutnya mengenai Komisaris masih bagi bank berbentuk hukum Perseroan Terbatas adalah Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas; 43 a. Bagi bank berbentuk hukum Perusahaan daerah adalah Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah; b. Bagi bank berbentuk hukum Koperasi adalah Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 Undang-undang Nomor 25 tahun 1992; Mengenai Pejabat Eksekutif adalah pejabat yang mempunyai pengaruh terhadap kebijakan dan operasional bank serta bertanggung jawab langsung kepada Direksi; Di mana yang dimaksud dengan Pejabat Eksekutif itu adalah pejabat satu tingkatan di bawah Direksi. 44 Dalam Pasal 1 angka 13 Peraturan Bank Indonesia Tentang Bank Umum di atas , menyebutkan mengenai Pemegang saham pengendali yaitu badan hukum dan atau perorangan dan atau kelompok usaha yang:

43 44

Pasal 1 ayat (11) Peraturan Bank Indonesia No. 2/27/PBI/2000, Op.Cit. Penjelasan pasal 1 angka 12 Peraturan Bank Indonesia No : 2/27/PBI/2000, Op.Cit.


a. Memiliki saham bank sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau lebih dari jumlah saham yang dikeluarkan bank dan mempunyai hak suara; atau b. Memiliki saham bank kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah saham yang dikeluarkan bank dan mempunyai hak suara namun dapat dibuktikan telah melakukan pengendalian bank baik secara langsung maupun tidak langsung. Selanjutnya dalam Pasal 19 disebutkan bahwa, dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, Pejabat Eksekutif, dan Pemimpin Kantor Cabang dilarang mengambil tindakan yang dapat merugikan bank dan wajib mengungkapkan benturan kepentingan dimaksud dalam setiap keputusan. Di mana dalam penjelasan Pasal 19 ini disebutkan, yang dimaksud dengan benturan kepentingan antara lain adalah perbedaan antara kepentingan ekonomis bank dengan kepentingan ekonomis pribadi pemilik, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, Pejabat Eksekutif, pemimpin Kantor Cabang, dan atau pihak terkait dengan bank. Ketentuan dalam pasal ini pada dasarnya dimaksudkan agar anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, Pejabat Eksekutif, dan pemimpin Kantor Cabang menghindarkan diri dari pengambilan suatu keputusan dalam situasi dan kondisi adanya benturan kepentingan. Namun demikian apabila keputusan tetap harus diambil maka pihak-pihak dimaksud wajib mengutamakan kepentingan tersebut dalam setiap keputusan.


Mengenai anggota Dewan Komisaris dan Direksi wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut: 45 1. Anggota Dewan Komisaris dan direksi wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. tidak termasuk dalam daftar orang-orang yang dilarang menjadi pemegang saham atau pengurus bank dan atau Bank Perkreditan Rakyat sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia; dan b. menurut penilaian Bank Indonesia yang bersangkutan memiliki kompetensi dan integritas yang baik. 2. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Bank yang memiliki kompetensi dan integritas yang baik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)huruf b, antara lain adalah pihak-pihak yang: a. memiliki akhlak dan moral yang baik; b. mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku; c. memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional Bank yang sehat; dan d. memiliki kemampuan dalam menjalankan tugas. Lebih lanjut Dewan Komisaris disebutkan: 46 1. Jumlah anggota Dewan Komisaris sekurang-kurangnya 2 (dua) orang. 2. Sekurang-kurangnya 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris wajib berdomisili di Indonesia. 45 46

Pasal 20 Peraturan Bank Indonesia No. 2/27/PBI/2000, Op.Cit. Pasal 22 Peraturan Bank Indonesia No.2/27/PBI/2000, Op.Cit.


3. Sekurang-kurangnya 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris wajib berasal dari pihak yang Independen terhadap pemilik. 4. Anggota Dewan Komisaris wajib memiliki pengetahuan dan atau pengalaman di bidang perbankan. 5. Anggota Dewan Komisaris hanya dapat merangkap jabatan sebagai: a. anggota Dewan Komisaris sebanyak-banyaknya pada 1 (satu) bank lain atau Bank Perkreditan Rakyat; atau b. anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pejabat Eksekutif yang memerlukan tanggung jawab penuh sebanyak-banyaknya pada 2 (dua) lembaga/perusahaan lain bukan bank atau bukan Bank Perkreditan Rakyat. 6. Mayoritas anggota Dewan Komisaris dilarang saling memiliki hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris. Yang dimaksud ayat (3) di atas dimana penilaian independensi didasarkan pada keterkaitannya yang bersangkutan pada kepengurusan, kepemilikan dan atau hubungan keuangan dengan seluruh kelompok usaha Pemegang Saham Pengendali. 47 Kemudian pada penjelasan ayat (6) yang dimaksud dengan mayoritas adalah 50% (lima puluh persen) dari seluruh jumlah anggota Dewan Komisaris. Dan hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua adalah hubungan baik dalam garis lurus maupun garis ke samping, termasuk mertua, menantu dan ipar, sehingga yang dimaksud dengan keluarga meiputi sebagai berikut;

47

Penjelasan Pasal 22 ayat (3) Peraturan Bank Indonesia No. 2/27/PBI/2000, Op.Cit.


1. orang tua kandung/tiri/angkat; 2. saudara kandung/tiri/angkat; 3. suami/istri; 4. anak kandung/tiri/angkat; 5. suami/istri dari anak kandung/tiri/angkat; 6. kakek/nenek kandung/tiri/angkat; 7. cucu kandung/tiri/angkat; 8. saudara kandung/tiri/angkat dari suami/istri; 9. suami/istri dari saudara kandung/tiri/angkat; 10. saudara kandung/tiri/angkat dari orang tua; 11. mertua. Dalam Pasal 23 juga disebutkan bahwa: (1) Direksi Bank sekurang-kurangnya berjumlah 3 (tiga) orang. (2) Mayoritas anggota Direksi wajib berpengalaman dalam operasional bank sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sebagai Pejabat Eksekutif pada bank. (3) Direktur Utama Bank wajib berasal dari pihak yang independen terhadap Pemegang Saham Pengendali. Sedangkan mengenai ketentuan Anggota Direksi disebutkan bahwa: 48 1. Mayoritas anggota direksi dilarang saling memiliki hubungan keluarga sampai derajat kedua termasuk besan dengan sesama anggota Direksi atau anggota dewan Komisaris.

48

Pasal 51 Peraturan Bank Indonesia No. 2/27/PBI/2000, Op.Cit.


2. Anggota Direksi dilarang merangkap jabatan sebagai anggota dewan Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif pada lembaga perbankan, perusahaan atau lembaga lain. 3. Anggota direksi baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dilarang memiliki saham melabihi 25% (dua puluh lima persen) dari modal disetor pada suatu perusahaan lain. 4. Anggota Direksi dilarang memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas. Sedangkan dalam Pasal 25 Peraturan Bank Indonesia No. 2/27/PBI/2000 menyebutkan, bahwa: (1) Calon anggota Dewan Komisaris atau Direksi wajib memperoleh persetujuan dari Bank indonesia sebelum diangkat dan menduduki jabatannya. (2) Sebelum dimintakan persetujuan dari Bank Indonesia, penetapan calon anggota Dewan Komisaris atau Direksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan perundangundangan yang berlaku. (3) Permohonan untuk memperoleh persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan oleh bank kepada Dewan Gubernur Bank Indonesia, danwajib disertai dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, huruf i, huruf j, huruf k, dan huruf l. (4) Dalam rangka memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Bank Indonesia melakukan: Chrisse Calcaria Brahmana : Aspek Hukum Peranan Dan Kewenangan Bank Umum Sebagai Salah Satu Penyelenggara Investasi Dana Pensiun, 2009.

(a) penelitian atas kelengkapan dan kebenaran dokumen; dan (b) wawancara terhadap calon anggota Dewan Komisaris atau Direksi. (5) Persetujuan atau penolakan atas pengajuan calon anggota Dewan Komisaris atau Direksi diberikan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh)hari sejak dokumen permohonan diterima secara lengkap. (6) Dalam hal rapat umum pemegang saham atau rapat anggota Dewan Komisaris dan atau Direksi sebelum persetujuan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) dan apabila Bank Indonesia tidak menyetujui pihak-pihak dimaksud maka bank wajib mengajukan kembali calon anggota Dewan Komisaris atau Direksi baru sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3). (7) Dalam hal rapat umum pemegang saham atau rapat anggota membatalkan pengangkatan calon anggota Dewan Komisaris atau calaon anggota Direksi yang telah disetujui oleh Bank Indonesia maka bank wajib melaporkan pembatalan tersebut kepada Bank Indonesia, selambatlambatnya 10 (sepuluh) hari setelah tanggal pembatalan pengangkatan, disertai dengan notulen rapat umum pemegang saham atau notulen rapat anggota. (8) Pengangkatan anggota Dewan Komisaris atau Direksi wajib dilaporkan oleh Bank kepada indonesia selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah tanggal pengangkatan efektif, disertai dengan notulen rapat umum pemegang saham atau notulen rapat anggota.


Dalam Pasal 26 Peraturan Bank Indonesia Tentang Bank umum tersebut disebutkan: (1) Penggangkatan atau penggantian Pejabat Eksekutif atau pemimpin Kantor Cabang wajib dilaporkan Bank Indonesia selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah tanggal pengangkatan efektif dan disertai dengan: (a) surat pengangkatan dan pemberian kuasa sebagai kuasa Pejabat Eksekutif atau pemimpin Kantor Cabang dari direksi Bank; dan (b) dokumen yang menyatakan identitas Pejabat Eksekutif atau pemimpin Kantor Cabang Bank sebagaimana dimaksuf dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c angka 1, angka 2, angka 3 dan Pasal 9 huruf c angka 1. (2) Apabila berdasarkan penilaian dan penelitian Bank Indonesia, Pejabat Eksekutif atau pemimpin Kantor Cabang termasuk dalam daftar orangorang yang dilarang menjadi pemegang saham, Pemegang saham Pengendali, pengurus, Pejabat Eksekutif bank dan atau Bank Perkreditan Rakyat maka bank wajib segera memberhentikan yang bersangkutan.


BAB III SYARAT DAN KETENTUAN BANK UMUM DALAM MENYELENGGARAKAN PROGRAM DANA PENSIUN A. Pengertian Dan Tujuan Program Dana Pensiun Seperti yang dibahas dalam bab sebelumnya mengenai salah satu kewenangan bank umum yang diberikan oleh undang-undang, khususnya Undang-Undang Perbankan yakni menyelenggarakan progaram dana pensiun, maka yang menjadi pertanyaan adalah “apakah sebenarnya yang disebut Dana Pensiun itu?” Istilah Dana Pensiun sebagai badan hukum mulai dikenal setelah lahirnya Undang-Undang Dana Pensiun Nomor 11 Tahun 1992. Sebelum adanya undangundang tersebut, dasar penyelenggaraan program pensiun adalah arbeiderfonsend Ordonantie Nomor 377 Tahun 1962, sebagai pelaksanaan dari Pasal 160s KUH Perdata buku III. 49 Menurut ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992, Dana Pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun. Sedangkan dalam Dictonary of Accounting, Dana Pensiun diartikan sebagai dana yang sengaja dihimpun secara khusus dengan tujuan untuk memberikan manfaat kepada karyawan pada saat mereka mencapai usia pensiun, meninggal dunia atau cacat.50

49 50

Zulaini Wahab, Segi Hukum Dana Pensiun, Op. Cit, hal.33. Setiadi A, Dana Pensiun Sebagai Badan Hukum, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995),


Sedangkan menurut Zulaini Wahab, S.H., M.H., Kepala Seksi Pelayanan informasi dan Penanganan Pengaduan pada Direktorat Dana Pensiun, Departemen Keuangan, Dana Pensiun itu adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan pembayaran berkala kepada peserta pada saat mencapai usia pensiun atau pada saat lain, dengan cara yang ditetapkan dalam peraturan Dana Pensiun. 51 Sebelum lahirnya Undang-Undang Dana Pensiun, dikenal beberapa istilah Program Pensiun, yaitu: 52 1. Program Pensiun yang dikelola oleh perusahaan/pemberi kerja yang dibayarkan dari cadangan perusahaan (book reserved) atau dari biaya perusahaan (pay as you go); 2. Program Pensiun yang dikelola oleh yayasan dana pensiun yang telah memperoleh persetujuan Menteri Keuangan sebelumnya, dan telah memperoleh fasilitas perpajakan dan pemerintah; 3. Program Pensiun Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pejabat Negara yang dikelola oleh PT Taspen;dan 4. Program Pensiun anggota TNI dan Polri yang dikelola oleh PT. ASABRI. Program Pensiun yang dikelola oleh perusahaan/pemberi kerja tersebut ada yang diatur dengan Peraturan Perusahaan, dan ada pula yang diatur dengan Kesepakatan

Kerja

Bersama

(KKB)

antara

Karyawan/Pekerja dengan Perusahaan, dan

Serikat

Pekerja

mewakili

Program Pensiun ini tidak

memperoleh fasilitas pajak sebagaimana halnya Yayasan Dana Pensiun, Program 51

Zulaini Wahab, Segi Hukum Dana Pensiun, Op.Cit, hal. 34. Zulaini Wahab, Dana Pensiun Dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Di Indonesia, Op.Cit, hal. 1. 52


Pensiun Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pejabat Negara serta Program Pensiun TNI dan Polri. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Dana Pensiun tersebut, jelaslah bahwa Dana Pensiun berstatus badan hukum. Sebagai badan hukum, Dana Pensiun adalah organisasi yang teratur dikelola oleh pengurusnya, dan memiliki kekayaan sendiri terpisah dari kekayaan pengurusnya, dan mempunyai tujuan tertentu. Dengan memanfaatkan kekayaannya, Pengurus Dana Pensiun mengelola dan menyelenggarakan program pensiun. Dengan demikian, Dana Pensiun adalah subjek hukum yang mempunyai kewajiban dan hak sendiri, serta mampu melakukan perbuatan hukum. 53 Berdasarkan dari ketentuan Undang-Undang Dana Pensiun yang telah disebutkan di atas maka, dapat ditarik kesimpulan bahwa dana pensiun merupakan lembaga atau badan hukum yang mengelola program pensiun, yang dimaksudkan untuk memberikan kesejahteraan kepada karyawan suatu perusahaan, terutama yang telah pensiun. Penyelenggara program pensiun tersebut dapat dilakukan oleh pemberi kerja atau diserahkan kepada lembaga-lembaga keuangan yang menawarkan jasa pengelolaan program pensiun, misalnya bank umum atau Perusahaan Asuransi Jiwa. 54 Secara umum Dana Pensiun adalah semua program, peraturan atau ketentuan yang menjanjikan manfaat pensiun termasuk upaya-upaya penghimpun dana untuk menyelenggarakan program pensiun. Selain itu Dana Pensiun dapat

53 54

Abdul kadir Muhammad dan Rilda Muniarti, Op.Cit, hal. 147. Dahlan Siamat, Op.Cit, hal. 704.


berarti sebagai “Dana” (fund) yang berasal dari iuran program pensiun yang akan dikelola dan dibayarkan sebagai manfaat pensiun. 55 Setelah mengetahui apa sebenarnya yang dimaksud dengan Dana Pensiun itu, maka yang menjadi tujuan pokok program Dana Pensiun itu secara umum adalah sebagai jaminan hidup bagi peserta dan keluarganya. Adapun yang menjadi hakikat Program Pensiun ini, adalah: 56 1. Mengajak masyarakat dan karyawan untuk selalu siap menghadapi masa depan terutama di hari tua. 2. Mengajak masyarakat dan karyawan untuk menyisihkan sebagian dari pendapatan yang diperoleh selama masih aktif bekerja ke program pensiun. Penyelenggaraan suatu program pensiun dapat dilihat dari beberapa sisi, terutama dari sisi pekerja, dapat dilihat dari dua aspek yaitu aspek ekonomis dan aspek sosial. Yang dimaksud dengan aspek ekonomis adalah usaha pemberi kerja untuk menarik atau mempertahankan karyawan perusahaan yang memiliki potensi, cerdas, terampil dan produktif, yang dapat diharapkan untuk mengembangkan perusahaan. Sedangkan, aspek sosial berkaitan dengan tanggung jawab sosial pemberi kerja bukan saja kepada karyawannya pada saat karyawan yang bersangkutan tidak lagi mampu bekerja, tetapi juga kepada keluarganya pada saat karyawan tersebut meninggal dunia. Kedua aspek tersebut sebenarnya hanya dilihat dari sisi perusahaan atau pemberi kerja saja.

55

Frianto Pandia, dkk, Op.Cit, hal. 121. Juli Irmayanto, dkk, Bank Dan Lembaga Keuangan, (Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti, 2004), hal. 253. 56


Sedangkan yang menjadi tujuan penyelenggaraan program pensiun baik dari kepentingan pemberi kerja maupun karyawan adalah: 57 1. Kewajiban moral, perusahaan mempunyai kewajiban moral untuk memberikan rasa aman kepada karyawan pada saat mencapai usia pensiun. 2. Loyalitas, dengan diadakannya program pensiun, karyawan diharapkan akan mempunyai loyalitas dan dedikasi terhadap perusahaan. 3. Kompetisi pasar tenaga kerja, dengan memasukkan program pensiun sebagai suatu bagian dari total kompensasi yang diberikan kepada karyawan, diharapkan perusahaan akan memiliki daya saing dan nilai lebih dalam usaha mendapatkan karyawan yang berkualitas dan profesional di pasaran tenaga kerja. Sedangkan yang menjadi tujuan pengadaan suatu program pensiun bagi karyawan atau peserta antara lain adalah: 58 1. Rasa aman terhadap masa yang akan datang, dalam arti tetap memiliki penghasilan pada saat mencapai usia pensiun. 2. Kompensasi yang lebih baik karena karyawan mempunyai tambahan kompensasi, meskipun baru bisa dinikmati pada saat mencapai usia pensiun/berhenti bekerja. Selain dari tujuan program pensiun dari sisi pemberi kerja dan karyawan, maka dapat dilihat tujuan dibentuknya program pensiun dari sisi pemerintah dan sisi masyarakat, dimana tujuan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut: 59

57

Dahlan Siamat, Op.Cit, hal. 705. Ibid. 59 Zulaini Wahab, Dana Pensiun Dan Jaminan tenaga Kerja Di Indonesia, Op.Cit, hal. 2. 58


1. Sisi Pemerintah, dimana dengan adanya dana pensiun, bagi karyawan akan mengurangi kerawanan sosial. Kondisi tersebut merupakan unsur yang sangat penting dalam menciptakan kestabilan negara; 2. Sisi Masyarakat, dimana dengan adanya dana pensiun, merupakan salah satu lembaga pengumpul dana yang bersumber dari iuran dan hasil pengembangan. Terbentuknya akumulasi dana yang bersumber dari dalam negeri tersebut dapat membiayai pembangunan nasional dalam rangka menciptakan kesejahteraan masyarakat. Setelah melihat apa yang menjadi tujuan diadakannya program dana pensiun tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pembentukan program dana pensiun ini berawal dari suatu tujuan ideal yakni, untuk memperjuangkan taraf kesejahteraan yang lebih baik pada masa pensiun bagi para pesertanya. 60

B. Pengertian Dan Ciri Dana Pensiun Lembaga Keuangan Pembentukan Dana Pensiun diawali dari suatu keinginan untuk mengupayakan taraf kesejahteraan yang lebih baik pada masa pensiun. Terkandung suatu pemahaman bahwa untuk mencapai keinginan tersebut maka peserta dari suatu dana pensiun wajib menyerahkan iurannya masing-masing kepada Dana Pensiun agar di masa pensiun kelak dapat dibayarkan kepada peserta sebagai manfaat pensiun. 61 Dalam Undang-Undang Dana Pensiun pada Pasal 2, disebutkan bahwa jenis

Dana Pensiun yang di kenal di Indonesia adalah DPPK dan DPLK, namun 60

Hasiholan Siagian, Manajemen Dana Pensiun Di Indonesia, (Jakarta: PT BPK Gunung Mulia, 1993), hal. 10. 61 Frianto Pandia, dkk, Op.Cit, hal. 122. Chrisse Calcaria Brahmana : Aspek Hukum Peranan Dan Kewenangan Bank Umum Sebagai Salah Satu Penyelenggara Investasi Dana Pensiun, 2009.

secara khusus yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah jenis DPLK. Sebagaimana yang telah dikemukan dalam Bab I, Pemberi kerja yang tidak mendirikan atau membentuk DPPK atau tidak menjadi mitra pada suatu DPPK, dapat mengikutsertakan karyawannya pada DPLK yang didirikan oleh bank atau Perusahaan Asuransi Jiwa. 62 DPPK adalah Dana Pensiun yang dibentuk oleh orang atau badan yang mempekerjakan karyawan, selaku pendiri, untuk menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat Pasti, bagi kepentingan sebagian atau seluruh karyawannya sebagai peserta, dan yang menimbulkan kewajiban terhadap pemberi kerja. 63 Sehingga bagi masyarakat yang tidak terikat dalam hubungan kerja dengan perusahaan, sehingga tidak memungkinkan untuk menjadi peserta DPPK. Oleh karena itu, bagi masyarakat pekerja mandiri seperti dokter, petani, juga nelayan dimungkinkan untuk memanfaatkan DPLK. Hal tersebut tidak menutup kemungkinan bagi karyawan yang terikat dalam hubungan kerja dengan suatu perusahaan

untuk

dapat

pula

memanfaatkan

DPLK

sesuai

dengan

kemampuannya. 64 Di dalam Undang-Undang Dana Pensiun Pasal 1 angka 4, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan DPLK adalah Dana Pensiun yang dibentuk oleh bank atau Perusahaan Asuransi Jiwa untuk menyelenggarakan Program Pensiun Iuran Pasti (yang selanjutnya disingkat dengan PPIP) bagi perorangan, baik

62

Zulaini Wahab, Dana Pensiun Dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Di Indonesia, Op.Cit, hal. 77. 63 Dahlan Siamat, Op.Cit, hal. 726-727. 64 Zulaini wahab, Dana Pensiun Dan Jaminan Sosial Tenaga kerja Di Indonesia, Op.Cit, hal. 77. Chrisse Calcaria Brahmana : Aspek Hukum Peranan Dan Kewenangan Bank Umum Sebagai Salah Satu Penyelenggara Investasi Dana Pensiun, 2009.

karyawan maupun pekerja mandiri yang terpisah dari DPPK bagi karyawan bank atau Perusahaan Asuransi Jiwa yang bersangkutan. DPLK ini sendiri memiliki ciri-ciri dan keunikan, yakni: 65 1. Kepersertaan DPLK bersifat terbuka dan fleksibel, karyawan Pemberi Kerja atau pekerja mandiri dapat menjadi peserta; 2. Seluruh iuran (termasuk iuran Pemberi Kerja) tercatat untuk dan atas nama peserta, sehingga Pemberi Kerja tidak dapat menggugat; 3. Jenis program pensiun yang disediakan adalah Program Pensiun Iuran Pasti; dan 4. Peserta berhak menentukan pilihan investasi sendiri. Selain dari ciri-ciri DPLK di atas, masih ada beberapa karakteristik dari DPLK ini yang membedakannya dengan DPPK yaitu: 66 1. Dalam administrasi, DPLK harus akurat dan jujur. Administrasi DPLK sangat kompleks sehingga hampir tidak mungkin dapat dilakukan secara manual. 2. Aset DPLK terpisah dari aset Pendiri, tetapi Pendiri tetap harus bertanggungjawab atas kebenaran pengelolaan aset DPLK. Untuk jenis Program Pensiun itu sendiri, terdiri dari Program Pensiun Manfaat Pasti (yang selanjutnya disingkat dengan PPMP) dan PPIP. 67 Dalam Undang-Undang Dana Pensiun Pasal 1 angka 7 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan PPMP adalah program pensiun yang manfaatnya ditetapkan dalam peraturan dana pensiun atau program pensiun lain yang bukan merupakan PPIP, 65

Ibid. Juli Irmayanto, dkk, Op.Cit, hal. 264. 67 Ibid. 66


sedangkan pada Pasal 7 angka 8 disebutkan PPIP adalah program pensiun yang iurannya diterapkan dalam peraturan dana pensiun dan seluruh iuran serta hasil pengembangannya dibukukan pada rekening masing-masing peserta sebagai manfaat pensiun. Peraturan Dana Pensiun hanya dapat menjadi dasar penyelenggaraan satu jenis Program Pensiun. Oleh karena itu 1 (satu) dana pensiun hanya dapat menyelenggarakan 1 (satu) jenis Program Pensiun. Dengan kata lain, 1 (satu) dana pensiun tidak dapat menyelenggarakan PPMP dan PPIP secara sekaligus. Untuk DPLK sendiri hanya dapat menyelenggarakan PPIP.68 Untuk masing-masing program pensiun tersebut ada kelebihan dan kelemahannya tersendiri antara lain, 69 untuk PPMP kelebihannya adalah: 1. Lebih menekankan pada hasil akhir; 2. Manfaat pensiun dapat ditentukan terlebih dahulu mengingat dikaitkan dengan penghasilan karyawan; 3. Masa kerja lalu karyawan dapat diakomodasi, terutama apabila program pensiun dibentuk jauh setelah Perusahaan/Pemberi Kerja beroperasai; 4. Karyawan/peserta lebih dapat menentukan besarnya manfaat pensiun yang akan diterima pada saat mencapai usia pensiun. Selain kelebihan di atas terdapat pula kelemahan yang dimiliki oleh program ini, antara lain:

68

Pasal 40 angka 1 Undang-Undang No. 11 Tahun 1992 Tentang Dana Pensiun. Zulaini Wahab, Dana Pensiun Dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Di Indonesia, Op.Cit, hal. 7. 69


1. Perusahaan/Pemberi Kerja menanggung risiko atas kekurangan dana apabila hasil investasi tidak mencukupi untuk pembayaran manfaat pensiun; 2. Relatif lebih sulit mengadministrasikan. Sedangkan PPIP memiliki kelebihan, antara lain: 70 1. Pendanaan (biaya atau iuran) dari Perusahaan/Pemberi kerja lebih akurat diperhitungkan atau diperkirakan; 2. Karyawan dapat memperhitungkan besar iuran yang dilakukan setiap tahunnya; 3. Lebih mudah mengadministrasikan. Namun program ini juga mempunyai kelemahan, yakni: 1. Penghasilan pada saat mencapat usia pensiun lebih sulit diperkirakan; 2. Karyawan menanggung risiko atas ketidakberhasilan investasi; 3. Tidak dapat mengakomodasikan masa kerja lalu (Past Services Liability/PSL) karyawan.

C. Tata Cara Pendirian Dana Pensiun Pada Bank Umum 1. Pendirian Dana Pensiun Pada Bank Umum Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa DPLK itu dapat diselenggarakan salah satunya oleh bank umum sebagaimana yang diwenangkan oleh Undang-Undang Dana Pensiun pada Pasal 40 ayat (2). Jadi pada dasarnya

70

Ibid, hal 8.


semua bank umum dapat mendirikan DPLK asalkan memenuhi persyaratan sebagai berikut: 71 1. Memenuhi tingkat kesehatan bank dengan ketentuan sebagai berikut: a. Selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir, sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) bulan tergolong sehat dan selebihnya cukup sehat; (1)

Memenuhi ketentuan penyediaan modal minimum bank;

(2)

Kualitas aktiva produktif dalam kategori sehat; dan

(3)

Memenuhi ketentuan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK).

Kesemua syarat tersebut harus dibuktikan dengan surat rekomendasi Bank Indonesia. 2. Memiliki kesiapan untuk menyelenggarakan DPLK yang dibuktikan dengan kesiapan organisasi, personel, sistem administrasi dan sistem pengolahan data; 3. Menyanggupi untuk menyampaikan laporan tingkat kesehatan bank, baik secara keseluruhan maupun aspek permodalan, kualitas aktiva produktif, dan pemenuhan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) setiap triwulan. Selain hal tersebut di dalam Pasal 7, Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 228/KMK.017/1993 Tentang Tata Cara Permohonan Pengesahan Pendirian Dana Pensiun Lembaga Keuangan Dan Pengesahaan Atas Perubahan Peraturan Dana Pensiun Dari Dana Pensiun Lembaga Keuangan, 71

Pasal 6 Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 228/KMK.017/1993 Tentang Tata Cara Permohonan Pengesahaan Pendirian Dana Pensiun Lembaga Keuangan Dan Pengesahaan Atas Perubahan Peraturan Dana Pensiun Lembaga Keuangan. Chrisse Calcaria Brahmana : Aspek Hukum Peranan Dan Kewenangan Bank Umum Sebagai Salah Satu Penyelenggara Investasi Dana Pensiun, 2009.

menyebutkan bahwa kesiapan bank umum untuk menyelenggarakan DPLK sekurang-kurangnya dibuktikan dengan adanya: 1. Kesiapan di bidang organisasi dan personil; 2. Kesiapan sistem administrasi dan sistem pengelolaan data, yang mampu mendukung

penyelenggaraan tugas-tugas Dana Pensiun

Lembaga

Keuangan secara tertib dan efisien. Apabila suatu bank umum telah memenuhi persyaratan yang di atas, kemudian bank umum sebagai pendiri DPLK tersebut mengajukan permohonan pengesahaan kepada Menteri Keuangan dengan menggunakan formulir yang ditetapkan Menteri Keuangan dan melampirkan dokumen-dokumen sebagai berikut: 72 1. Peraturan Dana Pensiun (rangkap dua); 2. Program Kerja; 3. Organisasi dan personel; 4. Sistem administrasi dan sistem pengolahan data; 5. Surat pertanyaan Pendiri untuk menyampaikan laporan tingkat kesehatan bank secara keseluruhan serta aspek permodalan, kualitas aktiva produktif dan memenuhi Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) bank umum; 6. Mendapat rekomendasi dari Bank Indonesia; 7. Laporan Keuangan Pendiri yang telah diaudit; 8. Anggaran Dasar Pendiri; 9. Izin usaha Pendiri. 72

Zulaini Wahab, Dana Pensiun dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Di Indonesia, Op.Cit,


Setelah semua persyaratan di atas dipenuhi maka dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak diterima permohonan pengesahaan dana pensiun secara lengkap dan memenuhi ketentuan perundangan dan peraturan pelaksanaannya, Menteri Keuangan wajib mengesahkan permohonan tersebut. Pengesahaan Menteri Keuangan dilakukan dengan cara pengesahaan terhadap Peraturan Dana Pensiun. Menteri Keuangan wajib mencatat pengesahaan tersebut ke dalam Buku Daftar Umum yang disediakan khusus untuk itu. Dalam hal permohonan ditolak, harus disertai dengan alasan penolakan. 73 Peraturan Dana Pensiun akan ditetapkan oleh Pendiri sekurang-kurangnya memuat: 74 a. Tanggal pembentukan Dana Pensiun dan nama Dana Pensiun yang secara jelas menunjukkan nama bank atau perusahaan Asuransi Jiwa yang menjadi Pendiri; b. Pembentukan kekayaan Dana Pensiun yang terpisah dari kekayaan bank atau perusahaan Asuransi Jiwa yang menjadi Pendiri; c. Persyaratan untuk menjadi Peserta; d. Hak peserta untuk menentukan usia pensiun; e. Hak dan kewajiban pengurus; f. Hak peserta untuk menetapkan pilihan jenis investasi yang tersedia; g. Pilihan jenis investasi yang tersedia bagi peserta serta tata cara pemilihan dan perubahannya;

73

Ibid, hal. 81-82. Pasal 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 77 Tahun 1992 Tentang Dana Pensiun Lembaga Keuangan. 74


h. Tata cara penentuan nilai kekayaan tiap-tiap peserta yang harus dilakukan oleh Pengurus; i.

Hak peserta untuk memilih bentuk anuitas seumur hidup, dan memilih Perusahaan Asuransi Jiwa dalam rangka pembayaran Manfaat Pensiun beserta tata caranya;

j.

Tata cara penarikan suatu jumlah dana tertentu oleh peserta apabila dimungkinkan, pembayaran Manfaat Pensiun sekaligus dan pengalihan kepersertaan ke DPLK lain;

k. Tata cara penunjukan dan penggantian pihak yang berhak atas Manfaat Pensiun apabila Peserta meninggal dunia; l.

Biaya yang dapat dipungut dari peserta, atau dibebankan pada rekening Peserta;

m. Tata cara perubahan Peraturan Dana Pensiun. Sebagaimana yang telah disebutkan di atas bahwa dalam hal pengesahaan pendirian dana pensiun itu harus disertai dengan lampiran dokumen mengenai Peraturan Dana Pensiun rangkap 2 (dua) dan setelah disahkan oleh Menteri Keuangan, satu di antaranya dikembalikan kepada Pendiri dan yang lainnya disimpan di Departemen Keuangan. Dalam hal terdapat perbedaan di antara kedua Peraturan Dana Pensiun tersebut, maka yang dianggap benar adalah Peraturan Dana Pensiun yang disimpan di Departemen Keuangan. 75 Keputusan Menteri Keuangan tentang Pengesahaan Dana Pensiun beserta Peraturan Dana Pensiun

75

Pasal 11 ayat (2) dan (3) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 228/KMK.017/1993, Op.Cit. Chrisse Calcaria Brahmana : Aspek Hukum Peranan Dan Kewenangan Bank Umum Sebagai Salah Satu Penyelenggara Investasi Dana Pensiun, 2009.

harus diumumkan dengan menempatkan ke dalam Berita Negara Republik Indonesia.

2. Organ Atau Kelengkapan Dana Pensiun Lembaga Keuangan Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya bahwa Dana Pensiun itu adalah berstatus suatu badan hukum, dimana sebagai suatu badan hukum Dana Pensiun dengan jelas memenuhi unsur-unsur sebagai badan hukum yaitu: 76 a. Mempunyai kekayaan yang terpisah, berupa kekayaan yang pertama kali disisihkan oleh Pendiri untuk mendirikan Dana Pensiun, serta iuran-iuran yang berasal dari pemberi kerja dan peserta; b. Mempunyai tujuan tetentu, tercermin dalam pereturan dana pensiun yang dianggap sebagai akta pendirian sekaligus anggaran dasar dari Dana Pensiun; c. Mempunyai kepentingan sendiri, terlihat dari adanya kewenangan Pengurus Dana Pensiun untuk melakukan segala tindakan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan dalam rangka mencapai tujuan Dana Pensiun; d. Mempunyai organisasi atau alat perlengkapan badan yang teratur berupa adanya fungsi Dewan Pengawas Dana Pensiun serta Pengurus Dana Pensiun yang selanjutnya diatur dalam fungsi-fungsi yang lebih rinci dalam rangka mencapai tujuan tertentu.

76

Zulaini Wahab, Segi Hukum Dana Pensiun, Op.Cit, hal. 37-38.


Adanya bentuk hukum Dana Pensiun dapat dianalogikan dengan perseroan terbatas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 yang telah diubah menjadi Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Perbedaan pokok antara perseroan terbatas mempunyai tujuan pokok mencari keuntungan dengan manjalankan usaha tertentu, sedangkan dana pensiun mempunyai

tujuan

menyelenggarakan

program

pensiun

dengan

sistem

pemupukan dana yang bersumber dari iuran dan hasil investasi. Sebagai suatu badan hukum maka Dana Pensiun juga memiliki organ, di mana Organ ini pada prinsipnya memiliki fungsi sebagai alat perlengkapan Dana Pensiun untuk mencapai tujuannya. Organ atau alat perlengkapan dana pensiun terdiri tersebut atas Pendiri ataupun Penyelenggara Dana Pensiun, Dewan Pengawas, dan Pengurus. 77 Adapun yang menjadi tugas dan tangggung jawab masing-masing organ tersebut adalah: Pendiri Pendiri adalah organ atau alat perlengkapan organisasi yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Dana Pensiun dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Dewan Pengawas atau Pengurus. Yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab Pendiri DPLK adalah: 1) Membiayai pengelolaan DPLK dan biaya pihak ketiga yang tidak berkaitan dengan investasi. 2) Bertanggung jawab atas pengelolaan DPLK. 3) Menunjuk Pelaksana Tugas Pengurus DPLK.

77

Zulaini Wahab, Segi Hukum Dana Pensiun, Op.Cit, hal 39.


Sedangkan hal yang menyangkut hak dan kewenangan Pendiri DPLK adalah: 1) Menetapkan peraturan dana pensiun dan perubahannya. 2) Menetapkan garis-garis besar kebijaksanaan umum dalam pengelolaan DPLK. 3) Menetapkan struktur organisasi dan personil DPLK. 4) Menetapkan rencana kerja dan anggaran DPLK. 5) Menerima fee yang bersumber dari biaya-biaya yang dipungut oleh pengurus DPLK. b. Dewan Pengawas Dewan Pengawas merupakan organ atau alat perlengkapan organisasi dana pensiun yang berfungsi melakukan pengawasan atas pengelolaan dana pensiun oleh pengurus. Yang menjadi tugas dan wewenang Dewan Pengawas DPLK adalah: 78 1) Melakukan pengawasan atas pengelolaan DPLK oleh pengurus. 2) Menyampaikan laporan tahunan secara tertulis atas hasil pengawasannya kepada pendiri. 3) Menunjuk akuntan publik untuk mengaudit laporan keuangan dan portofolio Investasi Dana Pensiun. Sedangkan yang menjadi tanggung jawab Dewan Pengawas DPLK adalah: 1) Bertanggung jawab mengawasi pengelolaan dan Investasi Dana Pensiun. 2) Bertanggung jawab kepada Pendiri.

78

Ibid, hal 44.


c. Pengurus Dana Pensiun Pengurus Dana Pensiun merupakan organ atau alat perlengkapan eksekutif dana pensiun yang bertugas mengelola jalannya Dana Pensiun dan berwenang mewakili Dana Pensiun di dalam dan di luar pengadilan. Pengurus wajib mengelola Dana Pensiun dalam mengutamakan kepentingan peserta dan pihak lain yang berhak atas manfaat pensiun. Adapun yang menjadi kewajiban Pengurus DPLK adalah: 79 1) Mengelola Dana Pensiun dengan mengutamakan kepentingan peserta dan pihak lain yang berhak. 2) Memelihara buku, catatan, dan dokumen yang diperlikan dalam rangka kegiatan dana pensiun. 3) Bertindak teliti, terampil, bijaksana dan cermat dalam melaksanakan tanggung jawab mengelola dana pensiun. 4) Merahasiakan keterangan pribadi yang menyangkut masing-masing peserta. 5) Menyampaikan laporan berkala kepada Menteri Keuangan yang terdiri dari: a) laporan teknis; b) laporan keuangan dan laporan investasi dana pensiun yang telah diaudit oleh akuntan publik; c) laporan keuangan semester dan laporan investasi dana pensiun semester (un auditied) yang disusun oleh pengurus.

79

Ibid, hal 49-50.


6) Memberikan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian atas pilihan investasi yang dipilih peserta. 7) Menyampaikan keterangan kepada peserta mengenai: a) neraca dan perhitungan hasil usaha menurut bentuk, susunan dan waktu yang ditetapkan Menteri Keuangan; b) hal-hal yang timbul dalam rangka kepesertaan dalam bentuk, susunan dan waktu yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan; c) setiap perubahan Peraturan Dana Pensiun. 8) Paling lambat tiga puluh hari setelah tahun buku menyampaikan kepada peserta: a) posisi dana peserta; b) tanda bukti penarikan dana oleh peserta beserta pajak yang telah dipungut dari penarikan dalam satu tahun. 9) Menyetor kepada pendiri biaya yang telah dipungut dari peserta. 10) Mengumumkan pengesahaan Menteri Keuangan atas Peraturan Dana Pensiun

dan

perubahaan

Peraturan

dana

Pensiun.

Dengan

menempatkannya dalam Berita Negara RI. 11) Memuat laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik di dalam yang memiliki peredaran surat kabar harian nasional selambat-lambatnya satu bulan setelah disampaikan kepada Menteri Keuangan. Selain memiliki kewajiban Pengurus DPLK juga memiliki hak, dimana hak tersebut adalah: 80

80

Ibid, hal 51.


1) Meminta segala keterangan yang berhubungan dengan kepersertaan. 2) Memungut biaya pengelolaan dari peserta. 3) Menerima imbalan jasa atas kepengurusannya. 4) Menetapkan sistem administrasi dan sistem pengolahan data. 5) Mengadakan perjanjian dengan pihak ketiga misalnya dengan penasihat investasi, akuntan publik, pengacara dan lain-lain. 6) Melakukan tindakan hukum untuk dan atas nama Dana Pensiun. 7) Mewakili dana pensiun di dalam dan di luar pengadilan. Dan yang menjadi tanggung jawab Pengurus DPLK, adalah: 1) Bertanggung jawab atas pelaksanaan Peraturan Dana Pensiun dan pengelolaan Dana Pensiun. 2) Bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul pada kekayaan dana pensiun akibat tindakan pengurus yang melanggar dan melalaikan tugas dan/atau kewajibannya sebagaimana ditetapkan dalam peraturan dana pensiun dan peraturan perundang-undangan tentang Dana Pensiun, serta wajib mengembalikan kepada dana pensiun segala kenikmatan yang diperoleh atas atau dari kekayaan Dana Pensiun secara melawan hukum. Kedudukan pengurus ini berada di bawah pendiri Dana Pensiun. Pengurus ditunjuk dan ditetapkan oleh Pendiri dengan surat keputusan. Pengurus bertanggung jawab kepada dan dapat diberhentikan oleh Pendiri.


BAB IV ASPEK HUKUM PERANAN DAN KEWENANGAN BANK UMUM SEBAGAI PENYELENGGARA INVESTASI DANA PENSIUN A. Peran Dan Ketentuan Kewenangan Menyelenggarakan Investasi Dana Pensiun

Bank

Umum

Dalam

Pada hakekatnya pembentukan Dana Pensiun diawali dari satu keinginan untuk mengupayakan taraf kesejahteraan yang lebih baik pada masa pensiun. Terkandung suatu pemahaman bahwa untuk mencapai keinginan tersebut maka peserta dari suatu Dana Pensiun wajib menyerahkan iurannya masing-masing kepada Dana Pensiun agar di masa pensiun kelak dapat dibayarkan kepada peserta sebagai manfaat pensiun. 81 Dengan melihat jumlah tenaga kerja Indonesia yang relatif besar (di atas 100 juta tahun 1999), secara kuantitatif prospek Dana Pensiun sangat menjanjikan. Tenaga kerja Indonesia biasanya tidak terikat dalam perjanjian kerja. Tenaga kerja tersebut merupakan pekerja mandiri seperti wiraswata, pedagang, bekerja dengan dibantu keluarga (buruh). Mereka ini membutuhkan program yang memberikan penghasilan di hari tua, dan program yang mampu memberikan kesinambungan hari tua mereka adalah program pensiun. Dengan demikian segmentasi pasar Dana Pensiun (terutama DPLK) adalah tenaga kerja yang tidak terlibat dalam perjanjian kerja. Semakin besar jumlah tenaga kerja tersebut semakin besar pula peluang bagi peningkatan DPLK ini. 82 Karena begitu besarnya segmentasi Dana Pensiun ini, terutama DPLK khususnya yang dikelola oleh bank umum, maka penyelenggaraan Dana Pensiun 81 82

Frianto Pandia, dkk, Op.Cit, hal. 122. Juli irmayanto, dkk, Op.Cit, hal. 265-266.


ini mendapat perhatian yang besar dari pemerintah, salah satu bukti dengan dikeluarkannya Undang-Undang Dana Pensiun. Di Amerika Serikat, Dana Pensiun dikelola berdasarkan hubungan kepercayaan (fiduciary). Menurut undang-undang yang berlaku di Amerika Serikat, yaitu Undang-Undang tentang Jaminan Pendapatan Bagi Pensiun Karyawan Swasta Tahun 1974 (Emloyee Retirement Income Security Act), disingkat ERISA, pengelolaan dana pensiun harus didasarkan pada prinsip kehatihatian, prinsip mengutamakan kepentingan Dana Pensiun dan peserta daripada kepentingan pribadi pengelola/pengurus Dana Pensiun. 83 Dana Pensiun harus dikelola oleh tenaga yang berpengalaman, tekun dan dapat dipercaya serta adanya prinsip diversifikasi investasi kekayaan Dana Pensiun. Untuk itu, diperlukan dokumen hukum yang menjadi dasar atau landasan dari hubungan kepercayaan tersebut, yaitu Peraturan Dana Pensiun dan arahan investasi. Ada dua alasan utama mengapa Dana Pensiun harus dikelola secara transparan, yaitu: 1. Dana Pensiun memperoleh fasilitas atau keringanan pajak dari pemerintah. 2. Dana Pensiun harus dikelola secara transparan untuk memastikan bahwa kekayaan Dana Pensiun dikelola secara terpisah dari kekayaan pendiri sehingga dapat

terhindar

benturan kepentingan

antara pengelola

(pengurus) Dana Pensiun yang notabene sebagai kepanjangan tangan

83

Zulaini Wahab, Segi Hukum Dana Pensiun, Op.Cit, hal. 25.


pendiri dengan kepentingan peserta atau pihak lain yang berhak atas manfaat pensiun. Ternyata Dana Pensiun di Indonesia menganut prinsip yang hampir sama dengan yang berlaku di Amerika Serikat. Berdasarkan Undang-Undang Dana Pensiun, program pensiun harus dikelola secara transparan. Untuk mengatur Dana Pensiun dikelola secara transparan peraturan perundang-undangan mewajibkan pengurus Dana Pensiun untuk menyampaikan laporan kualitas pendanaan dan laporan lainnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan, 84 yaitu sebagai berikut: 85

1. Kepada Menteri Keuangan berupa laporan berkala yang terdiri atas: a. laporan teknis, dan b. laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik, menurut bentuk, susunan dan waktu yang ditetapkan oleh Menteri. 2. Kepada pendiri berupa: a. laporan keuangan dan laporan nvestasi Dana Pensiun yang telah diaudit oleh akuntan publik; b. laporan tahunan pengurus; c. keterangan lainnya tentang keadaan dan penyelengaraan Dana Pensiun. 3. Kepada peserta mengenai: a. neraca dan perhitungan hasil usaha; b. hal-hal yang timbul dalam rangka kepesertaan; 84 85

Ibid. Pasal 11-12 Peraturan Pemerintah No. 77 Tahun 1992 Tentang Dana Pensiun Lembaga

keuangan. Chrisse Calcaria Brahmana : Aspek Hukum Peranan Dan Kewenangan Bank Umum Sebagai Salah Satu Penyelenggara Investasi Dana Pensiun, 2009.

c. setiap perubahan peraturan Dana pensiun; d. pengumuman mengenai perkembangan portofolio investasi dan hasilnya. Seperti yang disebutkan di atas bahwa agar pengelolaan Dana Pensiun itu dapat berjalan dengan baik khususnya DPLK yang diselenggarakan oleh bank umum maka dibutuhkan pula aturan mengenai arahan investasi. Arahan investasi ini merupakan kebijaksanaan dalam pemilihan bentuk investasi yang ditetapkan oleh pendiri/penyelenggara atau pendiri beserta pengawas, yang harus dijadikan pedoman bagi Pengurus Dana Pensiun dalam melaksanakan investasi. Arahan Investasi harus tetap pada tujuan yang produktif, jika tidak hasilnya akan sangat rendah atau bukan mustahil merugi, akibatnya manfaat pensiun menjadi rendah sekali. 86 Investasi dalam Dana Pensiun ini memainkan peranan yang sangat penting, terutama untuk meningkatkan kekayaan dana pensiun. Sebagai gambaran hasil investasi yang diperoleh oleh DPLK untuk tahun 2000 adalah berkisar Rp. 94,372 juta dari total investasi sebesar Rp. 1,429.982 juta. Dari gambaran ini diketahui bahwa potensi ekonomi yang dimiliki oleh dana pensiun cukup besar sehingga dapat diandalkan untuk menjadi sumber pembiayaan pembangunan nasional yang berlandaskan kemampuan sendiri. Oleh karena itu, pemerintah memberikan perhatian yang serius mengenai pengelolaan kekayaan Dana Pensiun

86

Frianto Pandia, dkk, Op.Cit, hal. 126.


dengan menetapkan pembatasan investasi yang boleh dilakukan oleh Dana Pensiun. 87 Adapun jenis-jenis investasi yang boleh dilakukan oleh Dana Pensiun yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 511/KMK.06/2002 Tentang Investasi Dana Pensiun, Pasal 6 ayat (1) adalah: a. deposito berjangka pada Bank; b. deposito on call pada Bank; c. sertifikat deposito pada Bank; d. saham yang tercatat di bursa efek; e. obligasi yang tercatat di bursa efek; f. penempatan langsung pada saham yang diterbitkan oleh badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia; g. surat pengakuan utang yang diterbitkan oleh badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia; h. tanah di Indonesia; i.

bangunan di Indonesia;

j.

tanah dan bangunan di Indonesia;

k. unit penyertaan reksadana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal; l.

Sertifikat Bank Indonesia; dan atau

m. Surat berharga yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

87

Zulaini Wahab, Segi Hukum Dana Pensiun, Op.Cit, hal. 28.


Namun seperti yang telah diungkapkan sebelumnya jenis-jenis investasi ini tetap diberikan batasan, masih dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 511/KMK.06/2002, batasan yang ditetapkan antara lain: 1. Deposito berjangka, deposito on call dan sertifikat deposito, dengan ketentuan penempatan pada satu bank tidak boleh melebihi 20 persen dari jumlah Investasi Dana Pensiun (Pasal 6 ayat (1) huruf b dan c, Pasal 11 ayat (1)). 2. Saham, obligasi dan surat berharga lain yang tercatat di Bursa Efek Indonesia, dengan ketentuan penempatan pada satu pihak tidak boleh melabihi 20% (dua puluh persen) dari jumlah Dana Pensiun (Pasal 6 ayat (1) huruf d dan e, Pasal 11 ayat (1)). 3. Penempatan langsung pada saham atau surat pengakuan utang berjangka waktu lebih dari satu tahun, tetapi tidak lebih dari sepuluh tahun yang diterbitkan oleh badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dengan ketentuan tidak boleh melebihi 20% (dua puluh persen) dari jumlah Investasi Dana Pensiun (Pasal 6 ayat (1) huruf f dan g, Pasal 9 ayat (1)). 4. Tanah, bangunan, tanah dan bangunan di Indonesia dengan ketentuan tidak boleh melebihi 15 persen dari jumlah Investasi Dana Pensiun (Pasal 6 ayat (1) huruf h, I dan g, Pasal 9 ayat (2)). 5. Saham atau unit penyertaan reksa dana, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal tanpa ada


pembatasan jumlah yang diinvestasikan (Pasal 6 ayat (1) huruf k dan Pasal 11). 6. Sertifikat Bank Indonesia (SBI), dengan ketentuan tidak ketentuan tidak boleh melebihi 20% (dua puluh persen) dari jumlah Investasi Dana Pensiun (Pasal 6 ayat (1) huruf l). 7. Surat utang yang diterbitkan oleh pemerintah Republik Indonesia dengan ketentuan boleh melebihi 20% (dua puluh persen) dari jumlah Investasi Dana Pensiun (Pasal 7 ayat (1) huruf m). Selain pembatasan terhadap investasi seperti yang disebutkan di atas, ada pula yang ditetapkan dengan pembatasan kualitatif dan investasi dengan batasan khusus. Adapun yang dimaksud dengan pembatasan kualitatif adalah pembatasan yang menyangkut investasi deposito, sertifikat deposito, surat berharga dan property. Investasi yang mendapat pembatasan ini antara lain: 88 1. Investasi deposito dan sertifikat deposito pada bank yang tidak menjadi/tidak

mempunyai

hubungan

afiliansi

(hubungan

antaraperusahaaan dengan pihak yang secara langsung atau tidak langsung mengendalikan, dikendalikan, atau di bawah satu pengendalian dari perusahaan tersebut) dengan pendiri/mitra pendiri. 2. Investasi surat berharga pasar uang dan surat pengakuan utang yang pembayaran bunga dan pengembaliannya dijamin oleh bank.

88

Frianto Pandia, dkk, Op.Cit, hal. 129.


3. Surat berharga pasar uang yang diterbitkan oleh badan hukumyang bukan merupakan dan tidak mempunyai hubungan afiliansi dengan Pendiri/Mitra Pendiri. 4. Investasi property hanya dapat dilakukan pada tanah yang sudah mulai dibangun atau pada bangunan yang telah selesai dibangun. Sedangkan yang dimaksud dengan investasi dengan batasan khusus adalah investasi dalam efek yang dianggap berisiko tinggi, efek tersebut adalah: 89 1. Saham, obligasi dan surat-surat berharga lainnya yang tercatat di bursa efek dengan pasar perdananya kurang dari 3 (tiga) tahun. 2. Saham, obligasi dan surat-surat berharga lainnya yang tercatat di bursa efek yang badan usahanya belum memperoleh keuntungan dalam 4 (empat) tahun. 3. Saham, obligasi dan surat-surat berharga lainnya yang tercatat di bursa efek yang badan usahanya dalam 4 (empat) tahun terakhir pernah mengalami kegagalan dalam pembayaran kewajibannya. 4. Saham dan surat pengakuan utang yang berjangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun berdasarkan hukum di Indonesia. Masih melalui Surat keputusan Menteri keuangan Republik Indonesia No. 511/KMK.06/2002 pada Pasal 12, pemerintah membatasi Investasi Dana Pensiun dengan menetapkan bahwa seluruh Investasi Dana Pensiun pada pihak yang merugi, penempatan langsung pada saham atau surat pengakuan utang, serta tanah

89

Ibid, hal. 130.


dan bangunan tidak boleh melebihi 35% (tiga puluh lima persen) dari seluruh Investasi Dana Pensiun. Dalam penyelenggaraan program pensiun dan pengelolaan Arahan Investasi Dana Pensiun ini, mengandung asas-asas sebagai berikut: 90 1. Asas Keterpisahaan, yakni kekayaan Dana Pensiun terpisah dari kekayaan badan hukum pendiri dan mitra pendiri. 2. Asas Sistem Pendanaan, yakni penyelenggaraan program pensiun dilakukan dengan memupuk dana peserta dan pemberi kerja yang dikelola secara mandiri. 3. Asas Pembinaan dan Pengendalian, yakni penggunaan Dana Pensiun harus dibina dan dikendalikan guna tercapainya maksud dan tujuan utama dari pengumpulan dana untuk dapat memenuhi pembayaran manfaat pensiun sesuai hak peserta. Penggunaan kekayaan harus dihindari dari kepentingan-kepentingan yang dapat mengakibatkan tidak tercapainya tujuan Dana Pensiun. 4. Asas

Penundaan

Manfaat,

yakni

penghimpun

dana

penyelenggaraan program pensiun dimaksudkan untuk

dalam

memenuhi

pembayaran hak peserta yang telah pensiun. Sejalan dengan itu asas ini mengharuskan bahwa pembayaran hak pensiun dan pembayarannya dilakukan secara berkala. 5. Asas Kebebasan, yakni setiap karyawan yang mempunyai syarat kepesertaan mempunyai kebebasan memilih untuk ikut atau tidak menjadi

90

Ibid, hal. 126.


peserta dalam program pensiun. Setiap pemberi kerja bebas untuk membentuk/tidak membentuk pensiun. Asas ini khusus untuk Dana Pensiun Pemberi Kerja. 6. Prinsip Kehati-hatian, ada empat alasan pokok mengapa prinsip kehatihatian harus dijadikan asas pokok dalam penyelenggaraan program pensiun, yakni: 91 a. Perlunya Dana Pensiun melakukan usahanya berdasarkan prinsip kehati-hatian dihubungkan dengan kewajiban Dana Pensiun untuk mengutamakan kepentingan peserta yang telah mempercayakan dananya berupa iuran kepada Dana Pensiun guna memperoleh manfaat pensiun. Dengan demikian sekalipun iuran peserta yang disetorkan setiap bulannya telah menjadi kekayaan Dana Pensiun, Dana Pensiun tidak mempunyai kebebasan mutlak untuk menggunakan kekayaannya. Dana Pensiun harus atau hanya boleh menggunakan kekayaannya sedemikian rupa sehingga sesuai arahan investasi dengan tujuan dan cara yang dapat menjamin kepastian bahwa Dana Pensiun mampu membayar hak peserta. b. Prinsip kehati-hatian harus dilakukan oleh pengurus karena adanya larangan serta sanksi yang berat didalam Undang-Undang Dana Pensiun, seperti dalam Pasal 31 ayat (1) dimana Pengurus Dana Pensiun tidak diperkenankan melakukan pembayaran apapun kecuali

91

Zulaini Wahab, Segi Hukum Dana Pensiun, Op.Cit, hal. 78-79.


yang pembayaran yang telah ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun. c. Prinsip kehati-hatian harus dijalankan oleh Dana Pensiun mempunyai tempat yang istimewa dalam masyarakat Indonesia. Dana pensiun merupakan bagian dari sistem moneter yang mampu menggerakkan kegiatan pasar modal secara besar-besaranmelalui pembelian sahamsaham dan obligasi yang terdaftar pada bursa efek sehingga memenuhi harapan dunia usaha terutama emiten. d. Kenyataan dan fakta bahwa tidak semua Dana Pensiun dikelola oleh tenaga profesional. Tidak dapat disangkal bahwa sebagian besar Pengurus Dana Pensiun berasal dari mantan karyawan Pendiri Dana Pensiun. Mereka umumnya belum mempunyai pengetahuan atau pengalaman di bidang dana pensiun. Penempatan mereka sebagai Pengurus Dana Pensiun lebih merupakan penyaluran pejabat setelah memasuki masa pensiun, dengan mengabaikan tingkat profesionalisme mereka di bidang Dana Pensiun. Sistem rekrutmen Pengurus Dana Pensiun dari tenaga yang tidak mempunyai pengetahuan atau pengalaman di bidang dana pensiun tersebut tentunya mengandung risiko salah urus yang lebih besar dibandingkan dana pensiun yang diurus oleh pengurus yang mempunyai pengetahuan dan pengalaman. Oleh karena itu, seharusnya diterapkan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan Dana Pensiun, terutama oleh pengurus yang tidak mempunyai pengalaman di bidang Dana Pensiun. Chrisse Calcaria Brahmana : Aspek Hukum Peranan Dan Kewenangan Bank Umum Sebagai Salah Satu Penyelenggara Investasi Dana Pensiun, 2009.

Manfaat pensiun yang diterima peserta sangat tergantung pada hasil investasi. Pengelola harus dapat menempatkan instrumen investasinya dengan baik dan tepat dengan memperhatikan risikonya. Pengelola harus memilih dan menetapkan jenis investasi yang diperkirakan paling menguntungkan, sesuai dengan kemampuan dana yang tersedia. Sebagai penyelenggara DPLK, bank umum memiliki wewenang untuk menjalankan pengelolaan kekayaan Dana Pensiun yang diinvestasikan dalam bentuk-bentuk investasi yang telah disebutkan sebelumnya. Seberapa jauh peserta dapat bebas menempatkan dananya atau menentukan pilihan investasi dalam hal ini peserta dapat memilih investasi pada deposito, saham atau obligasi. Namun, hal itu tergantung pada bank umum sebagai penyelenggara DPLK yang dipercaya para peserta untuk mengelola dana mereka. Sebagai contoh Dana Pensiun Bank BNI hanya menawarkan dua jenis investasi, yakni deposito dan obligasi yang tercatat di Bursa Efek Indonesia dengan berbagai paket antara lain, Paket Pertama 75% (tujuh puluh lima persen) deposito dan 25% (dua puluh lima persen) obligasi, Paket Kedua 65%(enam puluh lima persen) deposito dan 35% (tiga puluh lima persen) obligasi, Paket Ketiga 50% (lima puluh persen) deposito dan 50% (lima puluh persen) obligasi, dan Paket Keempat 100% (seratus persen) deposito. Sebagai informasi ringkas, secara umum tingkat suku bunga deposito lebih rendah dari obligasi. 92 Di sini peserta program DPLK ini bebas untuk memilih salah paket investasi yang telah disediakan oleh bank untuk mengelola Dana Pensiun mereka.

92

Investasi Dana Pensiun, www. Google.com, diakses pada tanggal 9 Juni 2009.


Sedangkan DPLK AIG Lippo mempunyai ragam pilihan investasi yang dapat dipilih oleh nasabah. Pilihan investasinya berupa deposito dan obligasi, ada pula yang 100% (seratus persen) deposito dan variasinya dengan obligasi. 93 Jadi peserta dapat memilih jenis investasi yang disediakan oleh bank sesuai keinginan peserta program pensiun. DPLK yang diselenggarakan oleh bank umum memiliki kekayaan yang terpisah dari kekayaan pendirinya, kekayaan tersebut dihimpun antara lain dari, iuran pemberi kerja, iuran peserta, iuran investasi dan pengalihan dari Dana Pensiun lain, 94 sehingga dalam menjalankan pengelolaan Investasi Dana Pensiun memiliki organ kelengkapan seperti yang telah disebutkan dalam bab sebelumnya untuk mencapai tujuan dari Dana Pensiun tersebut.

B. Kepersertaan Dana Pensiun Pada Bank Umum Sebagaimana yang telah diterangkan sebelumnya bahwa kepesertaan DPLK bersifat terbuka dan fleksibel, dimana karyawan Pemberi Kerja ataupun pekerja mandiri dapat menjadi peserta asalkan memenihi persyaratan. Adapun persyaratan untuk menjadi peserta DPLK adalah mempunyai penghasilan dan telah berusia sekurang-kurangnya 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah.

95

93

http : // www.Dana Pensiun AIG Lippo.co.id, diakses pada tanggal 9 Juni 2009. Pasal 29 Undang-Undang No. 11 Tahun 1992, Op.Cit. 95 Zulaini Wahab, Dana Pensiun Dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Di Indonesia, Op.Cit, hal. 88. 94


Sebagai contoh, BNI menerapkan suatu syarat untuk dapat menjadi peserta dalam DPLK yang diselenggarakannya yang disebut dengan BNI Simponi, antara lain: 96 1. Usia minimal kepersertaan 18 (delapan belas) tahun atau sudah menikah, 2. Menyertakan fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga. Kemudian peserta dapat langsung datang ke cabang-cabang BNI di manapun untuk mendaftarkan diri dengan mengisi formulir aplikasi kepesertaan dan menyerahkan fotocopy KTP dengan fotocopy Kartu Keluarga. Seorang peserta DPLK BNI Simponi ini juga dikenakan biaya-biaya antara lain: 1. Biaya Administrasi Rp. 1.000,- per bulan atau Rp. 12.000,- per tahun. 2. Biaya Pengelolaan Dana 0,75 % (nol koma tujuh puluh lima persen) dari total dana dikenakan per tahun 3. Biaya-biaya tersebut dibebankan per tahun, yang pelaksananya langsung didebet dari rekening peserta. Kepesertaan DPLK dimulai sejak tanggal terdaftar sebagai peserta dan berakhir pada saat peserta meninggal dunia, pensiun, atau berhenti bekarja dengan mengalihkan haknya ke dana pensiun lain. Seorang peserta DPLK mempunyai hak dan kewajiban. Yang menjadi hak peserta DPLK adalah: 97 1. Memperoleh manfaat pensiun. 2. Menentukan usia pensiun (kecuali peserta pemberi kerja harus mengikuti ketentuan usia pensiun yang berlaku pada pemberi kerja). 3. Menentukan pilihan dan perubahan pilihan investasi. 96

http : // www. Pensiun BNI,co.id, Program Pensiun BNI Simponi, diakses tanggal 12 Maret 2009. 97 Zulaini Wahab, Segi Hukum Dana pensiun, Op.Cit, hal. 89. Chrisse Calcaria Brahmana : Aspek Hukum Peranan Dan Kewenangan Bank Umum Sebagai Salah Satu Penyelenggara Investasi Dana Pensiun, 2009.

4. Mengalihkan kepesertaannya ke Dana Pensiun Lembaga Keuangan lain. 5. Menunjuk dan mengganti pihak yang ditunjuk atas dana peserta. 6. Menerima pembayaran manfaat pensiun secara sekaligus (apabila jumlah dana lebih kecil dari ketentuan Menteri Keuangan). 7. Meminta informasi mengenai posisi dana peserta. Sedangkan yang menjadi kewajiban peserta DPLK adalah:

98

1. Membayar iuran 2. Membayar biaya-biaya yang ditetapkan dalam peraturan Dana Pensiun. 3. Memberikan keterangan yang lengkap dan benar sesuai yang dibutuhkan Dana Pensiun. 4. Mentaati segala ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan Dana Pensiun. 5. Melaporkan kepada Dana Pensiun setiap terjadi perubahan status dan susunan keluarga serta alamat. Untuk menjadi peserta DPLK, seseorang harus mengajukan permohonan secara tertulis dengan mengisi formulir pendaftaran yang disediakan oleh dana pensiun yang bersangkutan. Dalam hal seorang karyawan suatu pemberi kerja diikutsertakan dalam suatu DPLK dan pemberi kerja membayar iuran ke DPLK untuk dan atas nama karyawan yang bersangkutan, pemberi kerja yang bersangkutan wajib menyatakan secara tertulis kewajibannya untuk membayar iuran secara tunai. Formulir permohonan tersebut harus disertai pernyataan kesanggupan untuk tunduk kepada syarat-syarat yang telah diatur dalam Peraturan

98

Ibid, hal. 90.


Dana Pensiun. Apabila permohonanya disetujui, pemohon akan diterima menjadi peserta DPLK dan akan memperoleh kartu tanda peserta atau buku peserta. 99 Selama peserta masih aktif belum menjadi peserta pensiunan, maka DPLK mempunyai kewajiban menyampaikan laporan mengenai: 1. Neraca dan perhitungan hasil usaha; 2. Hal-hal yang timbul dalam rangka kepesertaan; 3. Setiap perubahan peraturan Dana Pensiun; dan 4. Perubahan peraturan Dana Pensiun. Setelah peserta pensiun maka DPLK akan membayarkan manfaat pensiun pada peserta sesuai dengan Peraturan Dana Pensiun.

C. Ketentuan Cara Pembayaran Dana Pensiun Setelah memasuki masa pensiun, maka peserta program pensiun akan berhak menerima pembayaran dari Manfaat Pensiun, dimana cara pembayaran Manfaat Pensiun ini dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara, yakni: 100 1. Pembayaran secara sekaligus (lump sum). 2. Pembayaran secara berkala (anuity). Dari kedua cara pembayaran tersebut, kebijakan yang biasa dipakai dalam menentukan pembayaran Manfaat Pensiun dalam banyak perusahaan, baik swasta ataupun milik pemerintah adalah dengan sistem pembayaran secara berkala ataupun bulanan. Kebijakan ini pula yang diberlakukan dalam Undang-Undang Dana Pensiun. Di dalam Undang-Undang Dana Pensiun Pasal 1 angka 9 99

Ibid. Dahlan Siamat, Op.Cit, hal. 708.

100


disebutkan yang dimaksud dengan Manfaat Pensiun adalah pembayaran berkala yang dibayarkan kepada peserta pada saat dan dengan cara yang ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun. Contoh,

pada

DPLK

yang

diselenggarakan

oleh

BNI

yang

menyelenggarakan PPIP dengan aktifitas pokok menyelenggarakan program pensiun yang besar iuranya ditetapkan berdasarkan kemampuan peserta. Program pensiun yang diselenggarakan oleh DPLK BNI memberikan manfaat pensiun yang akan diterima setelah peserta memasuki usia pensiun berdasarkan besarnya iuran, lama kepesertaan dan tingkat pertumbuhan dana selama masa kepesertaan. Manfaat Pensiun dibayar atas dasar bentuk pensiun dengan Cash Refund / Pengembalian Tunai. Cash Refund / Pengembalian Tunai adalah jika peserta meninggal dunia pada usia pensiun maka dana yang dikembalikan kepada ahli waris adalah sebesar premi tunggal dikurangi manfaat pensiun yang telah dibayarkan. 101 Adapun Manfaat Pensiun yang diterima peserta pada DPLK adalah: 102 1. Manfaat Pensiun Normal, yaitu hak atas Manfaat Pensiun ini diperoleh apabila peserta berhenti bekerja dan telah mencapai usia pensiun normal. Besar Manfaat Pensiun yang diterima adalah akumulasi iuran dan hasil pengembangannya. 2. Manfaat Pensiun Dipercepat, yaitu hak atas Manfaat Pensiun dipercepat diperoleh apabila peserta berhenti kerja dan telah mencapai usia pensiun

101

http://library.gunadarma.ac.id/psug/module.php?appid=tesis&sub=detail&npm=50895 1&jenis=%7jenisBjenis%D, diakses tanggal 23 Mei 2009. 102 Zulaini Wahab, Dana Pensiun Dan Jamianan Sosial Tenaga Kerja Di Indonesia, Op.Cit, hal. 94. Chrisse Calcaria Brahmana : Aspek Hukum Peranan Dan Kewenangan Bank Umum Sebagai Salah Satu Penyelenggara Investasi Dana Pensiun, 2009.

dipercepat 10 (sepuluh) tahun sebelum usia pensiun normal. Besar Manfaat Pensiun yang diterima adalah akumulasi iuran dan hasil pengembangannya. 3. Pensiun Ditunda, yakni hak atas Manfaat Pensiun Ditunda terjadi apabila Peserta berhenti bekerja sebelum mencapai usia pensiun dipercepat, tetapi masa kepesertaan lebih dari 3 (tiga) tahun. Besar Manfaat Pensiun adalah akumulasi iuran dan hasil pengembangannya dan dibayarkan pada saat peserta mencapai usia pensiun dipercepat. 4. Manfaat Pensiun Cacat, yakni hak atas Manfaat Pensiun Cacat diperoleh peserta yang menderita cacat dan berhenti bekerja. Besar Manfaat Pensiun Cacat adalah akumulasi iuran dan hasil pengembangannya. Selain Manfaat Pensiun yang telah disebutkan di atas DPLK juga saat ini juga menyediakan Manfaat Pensiun karena Peserta Meninggal, dimana Manfaat Pensiun ini akan dibayarkan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia, Manfaat Pensiun ini dipraktekkan dalam DPLK BNI Simponi. 103 Di dalam Peraturan Pemerintah No. 77 Tahun 1992 Tentang DPLK, Pasal 19 disebutkan mengenai hak peserta program pensiun yakni, (1) Dalam hal Peserta meninggal dunia, Manfaat Pensiun dibayarkan kepada Janda/Duda atau Anak. (2) Manfaat Pensiun Bagi Janda/Duda dibayarkan seumur hidup.

103

http : // www.Dana Pensiun BNI. go.id, Cara Pembayaran Dana Pensiun BNI, diakses tanggal 12 Maret 2009. Chrisse Calcaria Brahmana : Aspek Hukum Peranan Dan Kewenangan Bank Umum Sebagai Salah Satu Penyelenggara Investasi Dana Pensiun, 2009.

(3) Dalam hal tidak ada Janda/Duda yang sah, atau Janda/Duda meninggal dunia, atau Janda/Duda kawin lagi, Manfaat Pensiun dibayarkan kepada Anak. (4) Manfaat Pensiun kepada Anak wajib dibayarkan sampai Anak tersebut mencapai usia sekurang-kurangnya 21 (dua puluh satu) tahun. Seperti disebutkan sebelumnya bahwa pembayaran Manfaat Pensiun, pada prinsipnya dilakukan secara bulanan untuk seumur hidup, namun DPLK dapat membayarkan secara sekaligus dalam hal sebagai berikut: 1. Jumlah Manfaat Pensiun yang diterima lebih kecil dari jumlah yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan; 2. Pembayaran Manfaat Pensiun kepada pihak yang ditunjuk. 3. Peserta meninggal dunia lebih dari 10 (sepuluh) tahun sebelum dicapai usia pensiun normal. Mengenai ketentuan usia pensiun sudah disebutkan dalam Surat keputusan Menteri keuangan Republik Indonesia No. 511/KMK.06/2002 Tentang Investasi Dana Pensiun Pasal 2, yakni: (1) Usia pensiun normal bagi peserta ditetapkan 55 (lima puluh lima) tahun. (2) Dalam hal pekerja tetap dipekerjakan oleh pengusaha setelah mencapai usia 55 (lima puluh lima) tahun, maka batas usia pensiun maksimum ditetapkan 60 (enam puluh) tahun. Namun pada DPLK hal ini bisa dipilih oleh peserta, biasanya sekitar 55 (lima puluh lima) tahun. Dapat dipercepat menjadi 45(empat puluh lima) tahun


ataupun diperlambat sampai usia 65 (enam puluh lima) tahun. Hampir semua DPLK menyediakan kemudahan ini. 104

104

Memilih Penghasilan Di hari Tua, www.KopiMaya.com, diakses pada tanggal 10 Juni

2009. Chrisse Calcaria Brahmana : Aspek Hukum Peranan Dan Kewenangan Bank Umum Sebagai Salah Satu Penyelenggara Investasi Dana Pensiun, 2009.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN A. KESIMPULAN Berdasarkan pemaparan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan, yakni: 1. Karena begitu pentingnya mengenai jaminan di hari tua, maka dibentuklah Dana Pensiun yang pada awalnya pembentukan program ini adalah diawali satu keinginan untuk mengupayakan taraf kesejahteraan yang lebih baik pada masa pensiun. Namun tidak semua para pekerja ataupun karyawan terikat dengan suatu perjanjian kerja, tetapi ada di antara mereka sebagai pekerja mandiri sehingga mereka tidak dapat ikut serta dalam suatu program pensiun yang diselenggarakan oleh pemberi kerja. Oleh karena hal tersebut maka pemerintah mengeluarkan suatu aturan yang menjadi landasan penyelenggaraan Dana Pensiun yakni Undang-Undang No.11 Tahun 1992. Sejak dikeluarkannya undang-undang tersebut maka bagi pekerja mandiri seperti dokter, pedagang dan petani bisa ikut serta dalam DPLK yang kewenangan penyelenggaranya salah satunya diberikan kepada bank umum. 2. Namun seperti yang disebutkan dalam Undang-Undang Dana Pensiun bahwa Dana Pensiun ini adalah berbentuk badan hukum dimana kekayaannya terpisah dari kekayaan pendiri ataupun penyelenggara DPLK, selain itu Dana Pensiun mempunyai organ kelengkapan sendiri seperti pendiri, pengurus dan Dewan Pengawas, dan menganut prinsip Chrisse Calcaria Brahmana : Aspek Hukum Peranan Dan Kewenangan Bank Umum Sebagai Salah Satu Penyelenggara Investasi Dana Pensiun, 2009.

keterbukaan ataupun transparansi dalam melakukan pengelolaan Investasi Dana Pensiun dimana hal ini dimaksudkan untuk kelancaran dalam menjalankan tujuan yang hendak dicapai dari diselenggarakannya suatu Dana Pensiun tersebut. 3. Dalam menjalankan kewenangannya membentuk DPLK, bank umum menjalankan pengelolaan kekayaan Dana Pensiun yang diinvestasikan dalam bentuk-bentuk investasi yang ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun. Peserta dapat bebas menempatkan dananya atau menentukan pilihan investasi dalam hal ini peserta dapat memilih investasi pada deposito, saham atau obligasi. Bank umum penyelenggara DPLK membayarkan Manfaat Pensiun pada peserta dengan sistem pembayaran secara berkala (anuity) ataupun bulanan, dimana yang dimaksud sistem ini adalah pembayaran berkala yang dibayarkan kepada peserta pada saat dan dengan cara yang ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun. Namun hal yang sangat memprihatikan belum adanya kebijakan dan peraturan yang menetapkan bahwa program pensiun merupakan suatu keharusan selain itu ketentuan UMR hanya menyangkut upah masa produktif, tetapi tidak ada ketentuan yang menyangkut penghargaan pada masa pasca produktif. Pendapatan yang dapat dipergunakan untuk menetapkan besarnya iuran adalah Rp. 60 (enam puluh) juta per tahun, dan besarnya iuran maksimum 20% (dua puluh persen). Ketentuan ini menimbulkan akibat pada karyawan yang berpendapatan di bawah Rp. 60 (enam puluh) juta per tahun kurang termotifasi. Selain itu pihak penyelenggara DPLK seperti Chrisse Calcaria Brahmana : Aspek Hukum Peranan Dan Kewenangan Bank Umum Sebagai Salah Satu Penyelenggara Investasi Dana Pensiun, 2009.

bank umum kurang agresif dalam memasarkan program pensiun yang diselenggarakannya sehingga hanya masih kalangan pekerja tertentu yang mengenal adanya program ini yang disediakan oleh bank umum.

B. SARAN Berdasarkan pemaparan bab-bab sebelumnya, maka hal-hal yang dapat disarankan adalah: 1. Untuk pemerintah disarankan agar perhatian terhadap dana pensiun ini tidak hanya sebatas dalam mengeluarkan suatu peraturan sebagai landasan penyelenggaran DPLK, tetapi juga tetap mengawasi bagaimana jalannya program

pensiun

tersebut,

sehingga

penyelenggarannya

tidak

disalahgunakan, karena mengingat dana dalam program pensiun ini sangat besar jumlahnya. Selain itu pemerintah perlu mengeluarkan suatu peraturan mengenai besarnya pendapatan seseorang untuk dapat menjadi peserta program pensiun, namun diharapkan agar besarnya pendapatan tersebut terjangkau oleh masyarakat, sehingga program ini tidak hanya dikenal di kalangan pekerja tertentu saja. 2. Untuk penyelenggara program pensiun ini, khususnya bagi bank umum, agar lebih agresif dalam mengenalkan program DPLK ini, sehingga tidak hanya para pekerja dari kalangan tertentu yang mengetahui adanya program ini, tetapi semua para pekerja dari berbagai kalangan dapat mengetahui, khususnya bagi mereka para pekerja mandiri, sehingga kesejateraan di hari tua lebih terjamin. Chrisse Calcaria Brahmana : Aspek Hukum Peranan Dan Kewenangan Bank Umum Sebagai Salah Satu Penyelenggara Investasi Dana Pensiun, 2009.

3. Bagi peserta, diharapkan dapat mulai melirik program ini, karena tidak selamanya seseorang dapat terus bekerja. Dengan mengikuti program ini, maka kesejahteraan peserta, khususnya pekerja mandiri akan lebih terjamin apalagi DPLK ini kepesertaannya terbuka dan fleksibel, yang dapat diikuti oleh karyawan swasta maupun pekerja mandiri.


DAFTAR PUSTAKA I.Buku-buku A, Setiadi, Dana Pensiun Sebagai Badan Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995. Darmawi, Herman, Pasar Financial dan Lembaga-Lembaga Financial, Jakarta: Bumi Aksara, 2003. Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga, Jakarta: Balai Pustaka, 2005. Irmayanto, Juli, dkk, Bank Dan Lembaga Keuangan, Jakarta: Universitas Triksakti, 2004. Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007. --------, Dasar-Dasar Perbankan, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008. --------, Manajemen Perbankan, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003. Muhammad, Abdul Kadir dan Rilda Muniarti, Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000. Nurhayati, Tri Kurnia, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, Jakarta: Eska Media, 2005. Pandia, Frianto, dkk, Lembaga Keuangan, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005. Riswandi, Budi Agus, Aspek Hukum Internet Banking, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005. Siagian, Hasiholan, Manajemen Dana Pensiun Di Indonesia, Jakarta: PT BPK Gunung Mulia, 1993. Siamat, Dahlan, Manajemen Lembaga Keuangan Kebijakan Moneter dan Perbankan, Edisi Kelima, Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2005. Simorangkir, O.P, Pengantar Lembaga keuangan Dan Nonbank, Bogor: Ghalia Indonesia, 2004. Sunggono, Bambang, Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003. Chrisse Calcaria Brahmana : Aspek Hukum Peranan Dan Kewenangan Bank Umum Sebagai Salah Satu Penyelenggara Investasi Dana Pensiun, 2009.

Wahab, Zulaini, Dana Pensiun Dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Di Indonesia, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001. ------------------, Segi Hukum Dana Pensiun, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.

II. Peraturan Perundangan-undangan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaiman telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 Tentang Dana Pensiun. Peraturan Bank Indonesia Nomor: 2/27/PBI/2000 Tentang Bank Umum. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 1992 Tentang Dana Pensiun Lembaga Keuangan. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor PER-02/MEN/1995 Tentang Usia Pensiun Normal Dan Batas Usia Maksimum Bagi Peserta Peraturan Dana Pensiun. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 228/KMK.017/1993 Tentang Tata Cara Permohonan Pengesahaan Pendirian Dana Pensiun Lembaga Keuangan Dan Pengesahaan Atas Perubahan Peraturan Dana Pensiun Lembaga Keuangan. Surat keputusan Menteri keuangan Republik Indonesia No. 511/KMK.06/2002 Tentang Investasi Dana Pensiun.

III. Sumber Internet http : // www. Pensiun BNI,co.id, Program Pensiun BNI Simponi, diakses tanggal 12 Maret 2009. http : // www.Dana Pensiun BNI. go.id, Cara Pembayaran Dana Pensiun BNI, diakses tanggal 12 Maret 2009. Memilih Penghasilan Di hari Tua, www.KopiMaya,com, diakses pada tanggal 10 Juni 2009. Chrisse Calcaria Brahmana : Aspek Hukum Peranan Dan Kewenangan Bank Umum Sebagai Salah Satu Penyelenggara Investasi Dana Pensiun, 2009.

GPFG, Implementasi Good Corporate Governance Dana Pensiun, www. GPFG.or.id, diakses pada tanggal 12 Maret 2009. Investasi Dana Pensiun, www. Google.com, diakses pada tanggal 9 Juni 2009. http : // www.Dana Pensiun AIG Lippo.co.id, diakses pada tanggal 9 Juni 2009. http://library.gunadarma.ac.id/psug/module.php?appid=tesis&sub=detail&npm=5 0895015&jenis=%7Bjenis%7D, diakses tanggal 23 Mei 2009.


FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2009

Recommend Documents