FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA 2016

KEWENANGAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) DALAM PENUNTUTAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI PUTUSAN NO : 10/PID.SUS/TPK/2014/PN.JKT.PST ATAS NAMA TERDAKWA AKIL MOCHTAR) SKRIPSI Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Akhir Memenuhi Syarat-syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum OLEH ; ANGGIE RIZKY NIM ; 120200044 DEPARTEMEN HUKUM PIDANA

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA 2016

Universitas Sumatera Utara

KEWENANGAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) DALAM PENUNTUTAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI (studi putusan nomor 10/Pid.sus/TPK/2014/PN.JKT.PST atas nama Terdakwa Akil Mochtar)

SKRIPSI Diajukan untuk melengkapi tugas dalam memenuhi syarat untuk memperoleh gerlar Sarjana Hukum OLEH : Anggie Rizky NIM : 120200044 DEPARTEMEN HUKUM PIDANA Disetujui oleh: Ketua Departemen Hukum Pidana

Dr. M. Hamdan, S.H., M.Hum NIP: 195703261986011001 Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

Dr. Edi Yunara, S.H., M.Hum NIP :196012221986031003

Rafiqoh Lubis, SH., M.Hum NIP : 197407252002122002

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2016


KATA PENGANTAR Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga penulis mampu menyusun skripsi ini dengan baik. Penulisan skripsi ini merupakan tugas wajib mahasiswa dalam rangka melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Skripsi ini diberi judul “Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Penuntutan Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Tindak Pidana

Korupsi

(Studi

Putusan

Pengadilan

Negeri

Nomor

:

10/Pid.Sus/TPK/2014/PN.JKT.PST. Atas Nama Terdakwa Akil Mochtar).” Dalam penulisan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, baik berupa dorongan semangat maupun sumbangan pemikiran. Oleh sebab itu, penulis dalam kesempatan ini ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang memberikan bantuan, yaitu kepada: 1. Bapak Prof. Dr. Runtung, SH., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, dan Sebagai Rektor Universitas Sumatera Utara. 2. Bapak Prof. Dr. Budiman Ginting, SH., M.Hum selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara 3. Bapak Syafruddin S. Hasibuan, SH., DFM., M.Hum, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. 4. Bapak Dr. OK. Saidin, SH., M.Hum selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara


5. Bapak Dr. M. Hamdan, SH., M.Hum selaku ketua Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, yang selalu memberikan inspirasi beserta dorongan kepada saya dalam penyusunan skripsi ini. 6. Bapak Dr. Edi Yunara, SH., M.Hum selaku Staf Pengajar Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara dan sebagai Dosen Pembimbing I penulis, yan telah sabar dan ikhlas memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis untuk menyusun skripsi ini 7. Ibu Rafiqoh Lubis, SH., M.Hum selaku Staf Pengajar Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara dan sebagai Dosen Pembimbing II penulis, yang telah sabar dan ikhlas memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis untuk menyusun skripsi ini. 8. Bapak Boy Laksmana, SH., M.Hum sebagai Penasehat Akademik yang telah banyak membantu Penulis selama ini dalam menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara 9. Seluruh Staf Dosen dan Staf Administrasi Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara yang telah memberikan pembelajaran dan membimbing Penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. 10. Kepada Ayahanda Herryman Harahap, SH. dan Ibunda Yuniar, yang selalu memberikan motivasi, bimbingan moril, serta inspirasi kepada penulis, dan yang telah sabar dan ikhlas membesarkan penulis, sehingga penulis dapat menjadi seperti sekarang ini, dan orang yang selalu menjadi penyemangat bagi penulis.


11. Kepada adik-adikku tercinta Arie Nugraha Dwi. K dan Adhitya Tri Putra yang menjadi penyemangat penulis. 12. Kepada Dianita Pratiwi, orang yang telah menjadi penyemangat bagi penulis, dan orang yang selalu mendorong dan memberikan motivasi kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. 13. Kepada kakakku tercinta dr. Desri Wahyuni, yang bersusah payah untuk mengambil putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang merupakan bahan kajian bagi skripsi penulis 14. Kepada Sahabat-sahabat terbaik saya Susilo Raharjo, Iqbal Fauzan, Auzy Arifin, Sabrina, Siti Fathia, Rafhika Fazal, Satria Luthfi, Reza, Putra, Wiliam, Rhamadani, Rapik, Bowo, Akbar dan teman-teman lain yang selalu memberikan dorongan kepada penulis. 15. Kepada sahabat terbaik penulis di Grup G Stambuk 2012, yang sebagai teman seperjuangan dan grup terhebat sepanjang masa. 16. Kepada Keluarga Besar Himpunan Mahasiswa Komisariat Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (HMI Komisariat FH USU). 17. Kepada Kawan-kawan Dari KAM MADANI FH USU 18. Kepada Keluarga Besar Meriam Debating Club (MDC) Fakultas Hukum USU 19. Kepada Keluarga Besar Ikatan Mahasiswa Hukum Pidana (IMADANA). 20. Kepada Keluarga Besar AMPI Fakultas Hukum USU. 21. Kepada seluruh teman-teman stambuk 2012 dan teman-teman Jurusan Hukum Pidana 2012.


Akhir kata Penulis mengharapkan skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak terutama bagi kemajuan ilmu pengetahuan ilmu hukum.

Medan, Februari 2016 Hormat Penulis

Anggie Rizky NIM : 120200044


ABSTRAK Anggie Rizky* Edi Yunara** Rafiqoh Lubis*** Tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang merupakan tindak pidana yang dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (extra ordiniory crime). Sehingga, perlu upaya serius untuk mengatasi tindak pidana tersebut. Tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang memiliki hubungan yang sangat erat. Sehingga, Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 dalam Pasal 2 ayat (1) menyebutkan salah satu tindak pidana asal (predicate crime) tindak pidana pencucian uang adalah tindak pidana korupsi. Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) berdasarkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, melegitimasi bahwa KPK memiliki kewenangan dalam penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi. Dewasa ini, banyak kasus tindak pidana pencucian uang hasil tindak pidana korupsi, yang mana KPK bertindak sebagai Penuntut Umum. Berdasarkan Pasal 74 Undangundang Nomor 8 Tahun 2010,KPK memiliki kewenangan melakukan penyidikan tindak pidana pencucian uang hasil tindak pidana korupsi. Namun, tidak satu pasalpun dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 dan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 memberikan kewenangan kepada KPK untuk melakukan Penuntutan tindak pidana pencucian uang. Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah menggunakan penelitian hukum normatif (yuridis normative) yang dilakukan dengan penelitian kepustakaan (library research). Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data-data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer seperti menganalisis peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan judul skripsi ini. Dan bahan hukum sekunder seperti buku-buku , putusan-putusan pengadilan, serta berbagai majalah, literatur, artikel, dan internet yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini Hasil penelitian ini menujukan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi memiliki kewenangan dalam Penuntutan tindak pidana pencucian uang hasil tindak pidana korupsi. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-XII/ 2014, dalam Amar Putusannya Mahkamah Konstitusi berpendapat Penuntut Umum yang berada di Kejaksaan Republik Indonesia dan di Komisi Pemberantasan Korupsi adalah satu kesatuan yang sama.

* **

Mahasiswa Fakultas Hukum Sumatera Utara. Staf Pengajar Hukum Pidana, Dosen Pembimbing I Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. *** Staf Pengajar Hukum Pidana, Dosen Pembimbing II Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.


DAFTAR ISI Kata Pengantar……………………………………………………………….. i Abstraksi………………………………………………………………………. v Daftar Isi……………………………………………………………………… vi BAB I : PENDAHULUAN……………………….………………………….. 1 A. Latar Belakang……...……………………….……………......... 1 B. Perumusan Masalah………..…………………………………... 6 C. Tujuan dan Manfaat Penulisan……………………...................... 7 D. Keaslian Penulisan………………………...……….............……. 7 E. Tinjauan Pustaka……………………………..…………........... 8 1. Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang.....……………………………………………………... 8 2. Penuntutan Dalam Sistem Peradilan Pidana……..………...19 3. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Latar Belakang dibentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)….….. 24 F. Metode Penelitian………………………………………............ 33 G. Sistematika Penulisan………………………………..….......….36 BAB II : HUBUNGAN ANTARA TINDAK PIDANA KORUPSI DAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG……………………... 38 A. Perkembangan Pengaturan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia………………………………………………………..38 B. Tindak Pidana Pencucian Uang dan Modus-Modus Pencucian Uang…………………………………………………………… 59 C. Tindak Pidana Korupsi Sebagai Tindak Pidana Asal (Predicate Crime) Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang……………….. 72


BAB III : KEWENANGAN KPK DALAM MELAKUKAN PENUNTUTAN TERHADAP KASUS TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG……………………………………………………………… 78 A. Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Tindak Pidana Korupsi………………………………………… 78 B. Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Penuntutan Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Tindak Pidana Korupsi…….............................................................................…86 C. Analisis Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor : 10/Pid.sus/TPK/2014/PN.JKT.PST Atas Nama Terdawa Akil Mochtar……………………………………………….………...91 1. Kasus………………….……………………..……............. 91 a. Kasus Posisi..………………..……………….......…….. 91 b. Dakwaan…….…………………………....…...……….. 96 c. Fakta Hukum…………………………………………... 98 d. Tuntutan Pidana…..………………………………….. 106 e. Putusan……………………………………….............. 107 2. Analisis Putusan…..………………………………...…… 110 a. Perbedaan Pendapat Hakim (Dissenting Opinion) Dalam Perkara Pidana Dengan Nomor 10/Pid.sus/TPK/2014/PN.JKT.PST Atas Nama Terdakwa Akil Mochtar…………………………………………. 110 b. Pro kontra Terhadap Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Penuntutan Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Tindak Pidana Korups……….. .118 BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN…………………………………. .128 A. Kesimpulan…………………………………………………... .128 B. Saran………………………………………………………….. .130 DAFTAR PUSTAKA……………………………………………………….. 132


FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA 2016

Recommend Documents