WEWENANG BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DALAM PENGAWASAN TERKAIT PENYIMPANGAN YANG TERJADI PADA PELAKSANAAN PERIZINAN PERUSAHAAN JOINT VENTURE
SKRIPSI
Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara
Oleh
Aina Dwi Utari 110200305 DEPARTEMEN HUKUM EKONOMI
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2016
Universitas Sumatera Utara
LEMBAR PENGESAHAN WEWENANG BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DALAM PENGAWASAN TERKAIT PENYIMPANGAN YANG TERJADI PADA PELAKSANAAN PERIZINAN PERUSAHAAN JOINT VENTURE
Oleh
Aina Dwi Utari 110200305
Disetujui Oleh DEPARTEMEN HUKUM EKONOMI
Windha, SH. M.Hum NIP. 19750112 200501 2 002
Pembimbing I
Pembimbing II
(Prof. Dr. Budiman Ginting, SH, M.Hum) (Dr. Mahmul Siregar, SH, M.Hum) NIP. 195905111986011001 NIP. 197302202002121001
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2016
Universitas Sumatera Utara
ABSTRAK WEWENANG BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DALAM PENGAWASAN TERKAIT PENYIMPANGAN YANG TERJADI PADA PELAKASANAAN PERIZINAN PERUSAHAAN JOINT VENTURE *Aina Dwi Utari **Budiman Ginting ***Mahmul Siregar Pembangunan nasional digunakan oleh pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan dengan cara meningkatkan jumlah lapangan pekerjaan yang tersedia, mengembangkan teknologi yang mutakhir, dan pembangunan secara merata di seluruh wilayah Indonesia. Namun, Indonesia masih belum mampu menyediakan dana pembangunan tersebut. Disamping berupaya untuk menggali pembiayaan dalam negeri, pemerintah juga mengundang sumber pembiayaan lainnya yaitu dari luar negeri, yang salah satunya adalah Penanaman Modal Asing Langsung (Foreign Direct Investment) melalui perusahaan joint venture. Perusahaan joint venture berdiri setelah adanya izin yang dikeluarkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal atas bidang-bidang usaha yang telah terdaftar. dalam pelaksanaan perizinan terhadap perusahaan joint venture terdapat penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Berdasarkan hal tersebut terdapat permasalahn yang diteliti yaitu bagaimana eksistensi BKPM dalam penanaman modal di Indonesia, bagaimana pelaksanaan perusahaan joint venture, dan bagaimana wewenang BKPM dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perizinan perusahaan joint venture. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan terkait serta dengan mempelajari bukubuku. Bersifat deskriptif yaitu menggambarkan fenomena hukum dari fakta-fakta yang diketemukan. Data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Badan Koordinasi Penanaman Modal di Indonesia sebagai Lembaga Pemerintah Non Departemen yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Presiden bertugas melaksanakan koordinasi kebijakan dan pelayanan di bidang penanaman modal berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam penanaman modal asing BKPM memliki wewenang sebagai lembaga yang turut mengawasi jalannya kegiatan penanaman modal asing. Salah satunya dengan mengawasi pelaksanaan perizinan dalam kegiatan joint venture yang merupakan kegiatan penanaman modal asing. Dalam pengawasannya terhadap pelaksanaan perizinan, BKPM melakukan pengawasan secara langsung ke lokasi proyek secara rutin apabila terdapat penyimpangan dalam pelaksanaan proyek, dan juga BKPM melakukan pengawasan secara tidak langsung yang dilakukan melalui penelitian terhadap LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal) yang disampaikan oleh perusahaan. Bentuk penyimpangan yang terjadi salah satunya yaitu pelanggaran yang terjadi terhadap izin prinsip. Atas penyimpangan dalam perizinan yang terjadi, BKPM berhak memberikan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal, dan pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal. Kata Kunci : Pengawasan, Penyimpangan, Perizinan Joint Venture *Peneliti, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara **Pembimbing I, Dosen Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara ***Pembimbing II, Dosen Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara
i Universitas Sumatera Utara
KATA PENGANTAR
Alhamdulillahirabbil’alamin atas segala nikmat iman, Islam, kesempatan, serta kekuatan yang telah diberikan Allah Subhanahuwata’ala sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini guna melengkapi persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Shalawat beriring
salam
untuk
tuntunan
dan
suri
tauladan
Rasulullah
Shallallahu‘alaihiwasallam beserta keluarga dan sahabat beliau yang senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai Islam yang sampai saat ini dapat dinikmati oleh seluruh manusia di penjuru dunia. Adapun judul skripsi penulis adalah Wewenang Badan Koordinasi Penanaman Modal Dalam Pengawasan Terkait Penyimpangan Yang Terjadi Pada Pelaksanaan Perizinan Perusahaan Joint Venture. Dalam penulisan skripsi ini, penulis telah berusaha sebaik mungkin namun karena keterbatasan yang dimiliki, penulis menyadari masih banyak kekurangan baik dari penyajian materi maupun penyampaiannya. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran bagi berbagai pihak guna memberikan masukan demi kesempurnaan skripsi ini. Dalam masa penulisan skripsi ini penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulis banyak sekali menerima bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:
ii Universitas Sumatera Utara
1. Prof. Dr. Runtung, SH., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. 2. Prof. Dr. Budiman Ginting, SH., M.Hum, selaku Wakil Dekan I, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. 3. Bapak Syafruddin Hasibuan, SH., M.Hum, selaku Wakil Dekan II, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. 4. Bapak Dr. OK. Saidin, SH., M.Hum selaku wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara 5. Ibu Windha, SH., M.Hum selaku Ketua Departemen Hukum Ekonomi, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. 6. Prof. Dr.Budiman Ginting, SH., M.Hum, selaku Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, petunjuk, nasehat dan saran mulai dari awal sampai akhir sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. 7. Bapak Dr. Mahmul Siregar, SH., M.Hum, selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, petunjuk, nasehat dan saran mulai dari awal sampai akhir sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. 8. Seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. 9. Ucapan terima kasih yang tiada tara untuk kedua orang tua penulis. Untuk Ibunda Maria Sofia Poluan dan Ayahanda Alm. Suriadi, SE, yang telah menjadi orang tua terhebat sejagad raya, yang selalu memberikan motivasi, nasehat, cinta, perhatian, dan kasih sayang serta doa yang tentu takkan bisa penulis balas.
iii Universitas Sumatera Utara
10. Kepada kakak-kakak dan adik-adik tercinta, Aulia Putri Utami, Dr. Utary Maharany Barus, S.H., M.Hum., Nadia Amelya Poluan, Marlina Deliana Poluan, Fardhayana Mentari Barus, Nishka Sylviana, Dimas Maulana yang selalu memberikan dukungan kepada penulis. 11. Kepada sahabat-sahabat penulis, Aziza Hasanah, Dinda Anwar, Fitri Apriliani dan Rizky Chairunisya, Sabilla Dien Tharra yang selalu memberi dukungan kepada penulis. 12. Kepada sahabat-sahabat penulis, Natastya Rehulina, Naomi Manurung, M.Febriyandri, T. Azlansyah Alsani, M. Ibnu Hidayah, Grace Dina Mariana, Stevany Caludia, Assyfa Humairah, Azaria Tobing, M. Zuhdi Lubis, Ridho Alviant Lubis yang selalu mendukung penulis. 13. Rekan-rekan diluar kampus yang tidak bisa disebutkan satu persatu Penulis berharap semoga proposal ini dapat bermanfaat bagi pembaca pada umumnya. Akhirnya penulis mengucapkan banyak terima kasih.
Medan,
Januari 2016 Penulis
Aina Dwi Utari
iv Universitas Sumatera Utara
DAFTAR ISI
ABSTRAK
................................................................................................... i
KATA PENGANTAR ....................................................................................... ii DAFTAR ISI BAB I
................................................................................................... v
PENDAHULUAN .......................................................................... 1 A. Latar Belakang .......................................................................... 1 B. Perumusan Masalah .................................................................. 10 C. Tujuan dan Manfaat Penelitian ................................................. 11 D. Keaslian Penelitian .................................................................... 12 E. Tinjauan Pustaka ....................................................................... 13 F. Metode Penelitian ...................................................................... 18 G. Sistematika Penulisan................................................................. 20
BAB II
EKSISTENSI BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL (BKPM) DALAM PENANAMAN MODAL DI INDONESIA ...... 21 A. Pengertian Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) ...... 21 B. Tugas dan Wewenang Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) .......................................................................... 28 C. Pengawasan Penanaman Modal oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) .......................................................................... 34
BAB III
PENGAWASAN TERHADAP PELAKSANAAN PERUSAHAAN JOINT VENTURE ............................................... 40 A. Pengertian Joint Venture ........................................................... 40 B. Pelaksanaan Perusahaan Joint Venture...................................... 49
v Universitas Sumatera Utara
C. Aspek Hukum Pelaksanaan Perusahaan Joint Venture.............................................................................. 53 D. Prosedur Pengawasan Pelaksanaan Perusahaan Joint Venture.............................................................................. 81 BAB IV
WEWENANG BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN TERKAIT PENYIMPANGAN YANG TERJADI PADA PELAKSANAAN PERIZINAN PERUSAHAAN JOINT VENTURE ....................................................................................... 85 A. Bentuk Penyimpangan pada Pelaksanaan Perizinan Perusahaan Joint Venture .......................................................... 85 B. Faktor Pemicu Terjadinya Penyimpangan dalam Pelaksanaan Perizinan Perusahaan Joint Venture .......................................... 92 C. Wewenang Pengawasan Badan Koordinasi Penanaman Modal Terhadap Penyimpangan dalam Pelaksanaan Perizinan Perusahaan Joint Venture .......................................... 97
BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN ....................................................... 103 A. Kesimpulan ................................................................................ 103 B. Saran .......................................................................................... 105
DAFTAR PUSTAKA
vi Universitas Sumatera Utara
