EFEKTIFITAS PERATURAN DAERAH NOMOR. 7 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DALAM PEMUNGUTAN PAJAK PBB DI KOTA PADANG. (Khususnya di Kelurahan Koto Panjang Ikua Koto Kecamatan Koto Tangah
)
Edrian Edward, Sofyan Mukhtar, Darmini Roza, Program Ilmu Hukum Pascasarjana, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Email:
[email protected] Abstract
In line with the purpose of the Regional Autonomous Government of Padang to improve the original income, then the acceptance of the PBB in accordance with Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 is still to be excellent for local revenue. Based on the above background, the problems in this study: (1) How is the effectiveness of Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 in PBB levy payment, (2) the factors that hinder the implementation of PBB levy payment, (3) the efforts undertaken Koto Panjang Village Ikua Koto in PBB levy payment. The purpose of the study: (1) To evaluate the effectiveness of Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 in the PBB levy payment, (2) To identify factors inhibiting the implementation of PBB levy payment, (3) To know the efforts made Kelurahan Ikua Koto Koto Panjang in PBB levy payment. Methods of empirical legal research (socio-legal research) by looking at the facts relating to the effectiveness of Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 in the PBB levy payment. This research is descriptive analytical using the type of primary data and secondary data. Methods of data collection using interview techniques, study kepustakan and observasi. Research result revealed that the effectiveness of Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 to increase PBB levy payment is maximal not yet. Barriers are in; low awareness taxpayer, maximal officers in collecting, apathy of the public to pay taxes, or tax object has been moved. Efforts were made to improve the levy payment of the PBB; data collection or verification of data, increasing the number of officers, the socialization of taxes, improve the welfare of workers, and the making of banners or billboards in public places. Keywords : ikut bersama-sama dengan penyelenggaraan
Pendahuluan Semenjak di keluarkannya Undang-
pemerintahan
dalam
pelaksanaan
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
pembangunan dan berperan aktif untuk
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas
berkontribusi dalam membayar pajak sebagai
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Undang-
salah satu pendapatan Asli Daerah.
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Efektifitas
daerah
Kota
7
2011
dalam
pemerintahan Daerah, maka diharapkan bagi
Padang
penyelenggara
pencapaian target PBB di
memahami
Kepemerintahan
tentang
Prinsip-prinsip
dapat dan
karakteristik Good Govermance, Berkaitan dengan good govermance itu diharapkan partisipasi masyarakat dalam
Nomor
Peraturan Tahun
Kota Padang
untuk tercapai target PBB tepat
pada
waktunya
yang
(Das
Sollen),
harapan
diharapkan, namun kenyataannya
(Das
Sein) tidak semua Kelurahan yang memenuhi 1
target yang telah di tetapkan oleh Pemerintah
1. Untuk
mengevaluasi
Efektivitas
Kota Padang, khususnya pada Kelurahan
Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011
Koto Panjang Ikua Koto Kecamatan Koto
dalam pemungutan Pajak Bumi dan
Tangah
PBB
Bangunan di Kota Padang tepat pada
mencapai 100 % dari target pokok PBB Kota
waktunya di Kelurahan Koto Panjang
Padang sampai tahun 2012 ini, Hal ini tentu
Ikua Koto.
belum
mencapai
realisasi
sangat menarik untuk dijadikan sebagai objek
2. Untuk mengindentifikasi faktor-faktor
penelitian karena terjadinya permasalahan
yang
menghambat
pelaksanaan
antara das sein dan das sollen dengan
pemungutan PBB
dibentuknya Peraturan Daerah Kota Padang
Panjang Ikua Koto dalam memungut
Nomor 7 Tahun 2011.
PBB.
di Kelurahan Koto
Bertitik tolak dari uraian diatas,
3. Untuk mengetahui upaya-upaya yang
penulis ingin meneliti lebih dalam mengenai
dilakukan di Kelurahan Koto Panjang
“Efektivitas Peraturan Daerah Nomor 7 tahun
Ikua Koto dalam pemungutan PBB di
2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan
Kota Padang.
dalam
pemungutan
Pajak
Bumi
dan
Bangunan di Kota Padang”.
D. Metode Penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis,
B. Perumusan Masalah Penelitian. 1. Bagaimana efektivitas Peraturan Daerah Nomor
7
Tahun
2011
dalam
Yang sumber
data utama berupa data primer.Data primer diperoleh dari hasil
wawancara penulis
pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan
dengan reponden dan informent.Data yang
di Kota Padang tepat pada waktunya di
terkumpul dianalisis secara kualitatif.
Kelurahan Koto Panjang Ikua Koto ? 2. Faktor-faktor
apa
saja
yang
Hasil dan Pembahasan
menghambat pelaksanaan pemungutan
Tujuan Efektivitas menurut Menurut
PBB di Kelurahan Koto Panjang Ikua
Robert B. Seidman, untuk melihat bekerjanya
Koto dalam memungut PBB ?
hukum dalam masyarakat dapat dilihat dari
3. Apa saja upaya-upaya yang dilakukan
tiga elemen, yaitu:
Kelurahan Koto Panjang Ikua Koto dalam
pemungutan
PBB
di
Kota
1) Lembaga Pembuat Peraturan.
Padang? C. Tujuan Penelitian.
Apakah kewenangan membuat 2
lembaga maupun
aturan
atau
ini
merupakan
legitimasi
dalam
undang-undang.
Berkaitan
materi
yakni Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset
normatifnya, apakah sudah memenuhi syarat
Daerah sebagai lembaga yang berwenanag
dan jelas perumusannya.
menerapkan
Adapun
dengan
kualitas
keberadaan
,
pendataan,
hukum
penilaian, penetapan pajak di Kota Padang
daerah sangat dirasakan oleh masyarakat
sesuai Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun
karena
2011.
peraturan
produk
pengelolaan
daerah
dapat
mengakomodir segala permasalahan dan
Permasalahan
yang
tidak
cepat
potensi yang ada di Kota Padang,
ditanggapi oleh DPKA Kota Padang tentang
penyelenggaran pemerintah harus bisa
kesalahan data, Subjek Pajak, Objek Pajak
memberi arti bagi warga masyarakat
dari wajib pajak, kemudian administrasi
melalui aturan dan sanksi administratif
begitu lemah sehingga fungsi hukum tidak
bagi pelanggar aturan. Oleh sebab itu
berjalan sebagaimana msestinya. Selanjutnya
pembuat buat Peraturan Daerah oleh
untuk
DPRD
Pendapan Asli Daerah perlunya sosialisasi
bersama
Walikota.
Peraturan
dapat
meningkat
PBB
sudah atur oleh Peraturan UU No.10
permasalahan di lapangan dapat teratasi
tahun 2004, Adapun proses peraturan
dengan baik, DPKA Kota Padang harus bisa
daerah sudah lebih dikaji oleh para pratisi
bekerja
Hukum , segenap akademisi, para pejabat
menyelesaian
publik, tokoh masyarakat dan terutama
pajak, agar masyarakat tidak berptasangka
Instansi terkait harus bisa melihat potensi
yang tidak baik, terhadap kinerja petugas
kebutuhan dan ketersedian perangkat
PBB di Kota Padang.
Daerah
3) Pemangku peran,diharapkan mentaati
mengajukan
dengan
petugas
sebagai
daerah dibentuk melalui mekanisme yang
untuk
kepada
PBB
dan
saling setiap
melibat aspirasi masyarakat, sehingga
hukum,
peraturan daerah itu dapat diterima dan
internalization
diakui sebagai produk hukum daerah. 2) Lembaga Penerapan Peraturan
kelurahan,
agar
membantu
dalam
permasalahan
wajib
idealnya
dengan
kualitas
Pemangku peranan dalam tesis ini adalah
petugas
pajak
kelurahan
yang
Bentuk kebijakan tersebut dituangkan
memungut PBB langsung kepada wajib pajak.
ke dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun
Di dalam pemungutan Pajak Bumi dan
2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Bangunan petugas pajak belum maksimal,
Daerah.Sejak dipindahkan pengelolaan PBB
turun kelapangan, kemudian masih apatis
oleh Pemerintah Pusat ke Pemerintah daerah,
warga masyarakat di kelurahan Koto Panjang
maka Pemerintah Kota Padang mengelola
Ikua dalam membayar pajak, letak objek
PBB dengan ditunjuk Istansi pemerintah 3
pajak atau subjek pajak yang tidak jelas,
masyarakat, misalnya agama dan adat
kondisi wilayah yang cukup luas.
istiadat;
Tiga elemen tersebut, disebut dengan
2. Daya
laku
yuridis
berarti
bahwa
tersebut
harus
proses pembuatan hukum; proses penegakan
perundang-undangan
hukum; dan pemakai hukum, merupakan hal
sesuai dengan asas-asas hukum yang
yang
berlaku
sangat
penting
untuk
menilai
dan
dalam
proses
berfungsinya hukum atau bekerjanya hukum
penyusunannya sesuai dengan aturan
dalam masyarakat. Berdasarkan toeri di atas,
main yang ada. Asas-asas hukum umum
maka efektif atau tidaknya Peraturan Daerah
yang dimaksud disini contohnya adalah
Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan
asas “retroaktif”, “lex specialis derogat
Bangunan dapat dibahas sebagai berikut :
lex generalis”; ”lex superior derogat lex
Dalam
proses
pembentukannya,
inferior”; dan “lex posteriori derogat
Peraturan Daerah membutuhkan partisipasi
lex priori”;
masyarakat agar hasil akhir dari Peraturan
3. Produk-produk
hukum
yang
dibuat
Daerah dapat memenuhi aspek keberlakuan
harus memperhatikan unsur sosiologis,
hukum dan dapat dilaksanakan sesuai tujuan
sehingga setiap produk hukum yang
pembentukannya.
mempunyai akibat atau dampak kepada
Partisipasi
masyarakat
dalam hal ini dapat berupa masukan dan
masyarakat
dapat
diterima
sumbang pikiran dalam perumusan substansi
masyarakat
secara
wajar
pengaturan Peraturan Daerah. Hukum atau
spontan;
perundang-undangan
akan
bahkan
berlaku
4. Landasan ekonomis, yang maksudnya
secara efektif apabila memenuhi tiga daya
agar produk hukum yang diterbitkan
laku sekaligus yaitu filosofis, yuridis, dan
oleh Pemerintah daerah dapat berlaku
sosiologis.
sesuai
Disamping
memperhatikan
dapat
oleh
itu
juga
efektifitas/daya
harus lakunya
yang
1. Masing-masing unsur atau landasan
landasan
ekonomis
menyangkut
kehidupan
masyarakat, misalkan kehutanan dan
daya laku tersebut dapat dijelaskan berikut
tuntutan
masyarakat dan mencakup berbagai hal
secara ekonomis dan politis.
sebagai
dengan
pelestarian sumberdaya alam;
filosofis,
5. Landasan
politis,
maksudnya
agar
maksudnya agar produk hukum yang
produk hukum yang diterbitkan oleh
diterbitkan oleh Pemerintah Daerah
pemerintah daerah dapat berjalan sesuai
jangan sampai bertentangan dengan
dengan
nilai-nilai
gejolak ditengah-tengah masyarakat.
hakiki
ditengah-tengah
4
tujuan
tanpa
menimbulkan
Tidak dipenuhinya kelima unsur daya
Peralihan
PBB
perkotaan
dan
laku tersebut diatas akan berakibat tidak dapat
pedesaan dari pajak pusat menjadi pajak
berlakunya hukum dan perundang-undangan
daerah yang diatur dalam UU 28 Tahun 2009,
secara efektif. Kebanyakan produk hukum
akan memberi dampak terhadap keuangan
yang ada saat ini hanyalah berlaku secara
negara dan keuangan daerah. Pada prinsipnya
yuridis tetapi tidak berlaku secara filosofis
secara
dan
dan
pencatatan hasil pemungutan PBB, jika
dalam
sebelumnya penerimaan PBB tercatat pada
penyusunan produk hukum yang demikian ini
keuangan negara (APBN) dalam penerimaan
yang
menghambat
perpajakan, kemudian setelah mekanisme
pencapaian tujuan otonomi daerah. Dalam hal
peralihan berjalan akan masuk dalam PAD
ini, keterlibatan masyarakat akan sangat
khususnya pajak daerah.
sosiologis.Ketidaktaatan
keterbatasan
kapasitas
dalam
banyak
asas
daerah
hal
menentukan aspek keberlakuan hukum secara efektif.
administrasi
terjadi
perpindahan
Dari teori Robert B. Saidman, dapat di lihat kesalahan itu berada di penetapan
Berkaitan dengan itu Peraturan daerah
peraturan atau pelaksana peraturan dalam hal
Nomor 7 tahun 2011 merupakan perangkat
Dinas Pengelolaan dan Aset Kota Padang dan
peraturan daerah yg dibuat oleh DPRD
pemangku peran dalam hal ini sebagai
bersama
Walikota
itu
menjadi
petugas pajak kelurahan yang tidak berfungsi
lembaran
Negara.
Inilah
acuan
dan bekerja sesuai dengan ketentuan hukum,
Pedoman Pelaksanaan bagi perangkap daerah
sehingga sanksi administratif tidak jalan
dalam hal ini Dinas Pengelolaan Keuangan
sebagaimana mestinya terhadap wajib pajak.
dan Aset Daerah dalam pemungutan Pajak
Kenyataannya
Bumi dan Bangunan di Kota Padang.
wajib pajak yang menunggak dan enggan
sudah sebagai
dilapangan
masih
banyak
Semenjak tahun 2013 Pengalihan
membayar PBBnya dengan alasan jumlah
pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan
yang mereka bayar NJOP terlalu tinggi dan
Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dari
berbagai alasan lainya.
Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah merupakan
suatu
bentuk
tindak
Berdasarkan hasil wawancara dengan
lanjut
Bapak Syahrul. SE. MS,i (Kepala Dinas
kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota
fiskal. Bentuk kebijakan tersebut dituangkan
Padang) yang mengatakan bahwa, penerapan
ke dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun
Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 itu
2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
belum
Daerah.
koordinasi dan bekerja sama antara DPKA
maksimal
dikarenakan
kurang
Kota Padang dengan petugas pajak kelurahan. 5
Untuk itu perlu diadakan sosialisasi setiap
pajak yang NJOP < dari Rp.1.000.000,- wajib
tahunnya, sepeti seminar atau loka karya,
disetorkan
sehingga ini akan menjalin kerjasama atas
kelurahan dengan menerima Tanda Terima
kelemahan-kelemahan selama ini, sejauhmana
Sementara
petugas kelurahan tahu dengan tanggung
dan Bangunan dan ditanda tangani oleh
jawab, peran
petugas pajak Kelurahan. Kemudian Bukti
dan fungsi sebagai petugas
pemungut pajak lapangan1.
PBB
kepada
petugas
pajak
(TTS) Pembayaran Pajak Bumi
TTS Pembayaran PBB wajib pajak tersebut
Dengan begitu fungsi dan bekerjanya
direkap oleh petugas pajak kelurahan ke
hukum dapat berjalan dengan baik, sehingga
dalam Daftar Penerimaan Harian Pajak Bumi
pemungutan PBB di Kota Padang maksimal
dan Bangunan ( DPH ), selanjutnya DPH
bekerja dan tujuan dari Pemerintah Kota
tersebut disetorkan ke Bank Nagari, Bank
Padang dalam meningkat pendapatan dari
Tabungan Negara atau Bank BRI. Kemudian
pajak bumi dan bangunan terealisasi dengan
dari
baik.
Pembayaran Yang Sah ( SSPD) bahwa anda Proses
Penyetoran
PBB
Bank
mengeluarkan
Tanda
Bukti
dapat
telah membayar PBB yang telah ditanda
dilakukan oleh warga masyarakat (wajib
tangani dan stempel oleh Petugas Bank.
Pajak) dengan 2 (dua ) cara yakni :
Kemudian Tanda Bukti Pembayaran Yang
1. Penyetoran PBB Wajib pajak langsung
Sah
kepada petugas PBB kelurahan.
dari
Bank
tersebut
sebagai
bukti
pembayan yang asli oleh petugas pajak
Dimana warga masyarakat yang telah menerima SPPT Pajak dapat membayarkan
kelurahan di berikan kepada wajib pajak sesuai nama wajib pajak ( pemiliknya ).
1
Hasil wawancara dengan Bapak Syahrul. SE, Msi, pada tanggal 24 Desember 2013 di kantor DPAK Kota Padang.
BAGAN 1
Wajib Pajak (warga Masyarakat)
Setoran
Petugas pajak Kelurahan (petugas pemungut PBB)
Sumber :
Kelurahan Koto Panjang Ikua Koto Thn.2012.
6
Bank Nagari, Bank Tabungan Negara, Bank BRI
Setoran
2. Alur Penyetoran PBB Badan Usaha
menyetorkan PBB ke Bank Nagari,
/Perusahaan oleh Petugas DPKA Kota
Bank Tabungan Negara dan Bank BRI
Padang
Cabang Kota Padang, Bukti tanda
dengan
NJOP
>
dari
Rp.1.000.000,-. Bagi
pembayaran yang sah oleh bank oleh
Wajib
Pajak
Badan
petugas pajak diberikan kepada wajib
Usaha ( Perusahaan) penyetoran PBB
pajak begitu juga sebaliknya.
di pungut oleh Petugas dari DPKA Kota Padang, namum bisa juga wajib pajak
Badan
Usaha
langsung
Untuk lebih jelasnya lihat : Bagan 2. Wajib Pajak / Badan Usaha (Perusahaan)
Setoran
Petugas dr DPKA Kota Padang
Setoran
Bank Nagari, Bank Tabungan Negara, Bank BRI
Sumber : Kelurahan Koto Panjang Ikua Koto Thn.2012.
Berdasarkan uraian di atas efektivitas
itu petugas dapat memungut pajak
pelaksanaan Peraturan daerah Nomor 7 tahun
warga.
2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan
2. Pemberian SPPT Pajak mulai awal
secara umum di Wilayah Kota Padang telah
bulan Mai setiap tahun sudah sampai
terpenuhi hampir di semua kelurahan, sesuai
kepada wajib pajak.
target yang telah diberikan oleh Pemerintah
3. Untuk NJPO pajak yang luas tanah >
Kota Padang. Namum tidak semua target itu
1000 m2 atau tanah kaum diharapkan
terealisasi, karena masih ada Kelurahan yang
bagi pemiliknya di pecah, sehingga ini
belum bisa mencapai target PBB 100% yakni
tidak
pada Kelurahan Koto Panjang Ikua Koto
keponakan dan orang lain membayar
Kecamatan Koto Tangah.
pajak bumi dan bangunan sesuai dengan
Maka dari permasalahan yang ada di
memberatkan
bagi
anggota
luas tanahnya.
lapangan peranan petugas memang dituntut
4. Diharapkan
setiap
warga
yang
untuk tanggap terhadap pemungutan PBB,
berurusan dalam bentuk apapun di
dengan cara :
haruskan membayar pajak bumi dan
1. Bagi warga yang berprofesi sebagai
bangunan di kantor Kelurahan.
petani di waktu panen sebaiknya disaat 7
Dalam
upaya
mengefektifkan
penyelenggaraan
Peraturan Daerah nomor 7 tahun 2011 perlu
pemerintah
dan
pembangunan daerah berjalan dengan baik.
didukung semua pihak baik Pemerintah Kota
Dilihat dari fakta yang ada di atas dan
Padang bersama Muspida Daerah dalam hal
berdasarkan penelitian yang penulis lakukan
Dinas
Aset
dengan berpedoman dari data-data 3 (tiga)
Daerah Kota sebagai lembaga penerap atau
tahun belakang ini sejak tahun, 2010, 2011,
pelaksana, petugas pajak kelurahan sebagai
dan tahun 2012 tentang kondisi dan realisasi
pemangku peran
penerimaan PBB di kelurahan Koto Panjang
Pengelolaan
Keuangan
dan
dan warga masyarakat
sebagai wajib pajak dapat saling bersinerji
Ikua Koto
dan sosial control terhadap pemungutan dan
Kecamatan
pemasukan PBB serta penggunaan dana pajak
simpulkan.
tepat guna sebagai pendapatan asli daerah (PAD)
di
Kota
Padang,
dari 13 kelurahan yang ada di Koto
Tangah
dapat
kita
Untuk lebih jelas dapat kita lihat tabel
maka
sebagai berikut :
Tabel 3 Realisasi Peneriman PBB Tahun 2010 Dari 13 Kelurahan Kecamatan Koto Tangah Bulan : Januari s/d Desember 2010 No
Kelurahan
2010 Pokok/Rp
WP
Target/Rp
WP
Realisasi/Rp
%
RK
1.
Balai Gadang
.312.292.970
3.537
215.293.000
2.002
133.454.390
61,99
11
2.
Lbk.Minturun
198.574.566
2.565
143.830.000
1.309
81.154.700
56,43
12
3.
Air Pacah
178.575.949
2.542
119.577.000
1.363
83.879.757
70,15
7
4.
D. T. Hitam
285.537.914
3.830
201.727.000
1.745
130.741.549
64,82
10
5.
KPIK
285.251.425
3.249
212.499.000
1.671
108.534.301
51,08
13
6.
Koto Pulai
85.842.953
696
53.499.000
598
62.999.738
117,76
2
7.
Batipuh. Pjng
247.927.737
2.873
162.624.000
1.641
111.347.185
68,47
8
8.
Padang sarai
162.996.170
3.655
112.562.000
1.994
74.000.973
65,75
9
9.
Lbk. Buaya
306.476.901
5.292
201.279.000
3.381
187.803.501
93,31
4
10
Btg.Kbg.Gtig
290.063.006
2.934
187.141.000
1.528
141.543.556
75,64
5
11
Bungo Psang
237.673.328
3.502
154.533.000
2.110
145.965.718
94,46
3
12
Parupuk. Tbg
457.435.829
4.835
276.671.000
3.439
328.157.495
118,61
1
13
Pasie.N.Tigo
137.913.178
2.335
94.597.000
1.197
66.259.124
70,05
6
Sumber Data : Kecamatan Koto Tangah Kota Padang TH.2010.
Berdasarkan data di tabel di atas
tinggi itu Kelurahan Parupuk Tabing Nomor.
menunjukan bahwa dari 13 kelurahan yang
1 (satu) dengan persentase 118, 61 %,
ada di Kecamatan Koto Tangah Kota Padang,
sedangkan kelurahan yang paling bawah
dapat kita analisa bahwa kelurahan yang
adalah Kelurahan Koto Panjang Ikua Koto
realisasi penerimaan PBB di tahun 2010 yang
dengan persentase 51,08 %.
8
Tabel 4 Realisasi Peneriman PBB Tahun 2011 Dari 13 Kelurahan Kecamatan Koto Tangah Bulan : Januari s/d Desember 2011 No
Kelurahan
2010 Pokok/Rp
WP
Target/Rp
WP
Realisasi/Rp
%
RKB
1.
Balai Gadang
327.372.515
3.642
215.293.000
1.926
156.541.486
72,71
10
2.
Lbk.Minturun
199.091.867
2.590
143.830.000
1.446
94.891.470
65,98
13
3.
Air Pacah
179.369.294
2.572
119.577.000
1.492
91.318.808
76,37
8
4.
D. T. Hitam
287.460.537
3.892
201.727.000
2057
146.749.555
72,75
9
5.
KPIK
288.089.585
3.347
212.499.000
2060
141.651.219
66,66
12
6.
Koto Pulai
86.046.949
698
53.114.000
426
42.667.794
80,34
6
7.
Batipuh. Pjng
252.414.353
2.928
162.624.000
1.835
139.950.435
86,06
5
8.
Padang sarai
164.445.745
3.717
112.484.000
2.209
77.074.986
68,52
11
9.
Lbk. Buaya
305.661.570
5.325
201.279.000
3.738
199.333.432
99,04
2
10
Btg.Kbg.Gtig
287.396.630
2.954
187.141.000
1.760
165.178.463
88,27
4
11
Bungo Psang
237.853.905
3.538
154.533.000
2.146
139.114.987
90,03
3
12
Parupuk. Tbg
456.720.863
4.860
276.671.000
2.983
290.544.233
105,02
1
13
Pasie.N.Tigo
137.137.880
2.343
94.598.000
1.382
72.785.727
76,95
7
Sumber Data : Kecamatan Koto Tangah Kota Padang TH.2011.
Berdasarkan data di tabel di atas
Lubuk Minturun dengan pesentase 65,98 %,
menunjukan bahwa dari 13 kelurahan yang ada
sementara kondisi realiasasi penerimaan PBB di
di Kecamatan Koto Tangah Kota Padang, dapat
Kelurahan Koto Panjang Ikua Koto berada pada
kita analisa bahwa kelurahan yang realisasi
posisi Nomor 12 dengan persentase 66,66 %.
penerimaan PBB di tahun 2011 yang tinggi itu
Artinya berada nomor 2 belakang dari 13
Kelurahan Parupuk Tabing
kelurahan yang ada di Kecamatan Koto Tangah
dengan
persentase
105,02
Nomor. 1 (satu) %,
sedangkan
Kota Padang.
kelurahan yang paling bawah adalah Kelurahan Tabel 5 Realisasi Peneriman PBB Tahun 2012 Dari 13 Kelurahan Kecamatan Koto Tangah Bulan : Januari s/d Desember 2012 No
Kelurahan
2010 Pokok/Rp
WP
Target/Rp
WP
Realisasi/Rp
%
RKB
1.
Balai Gadang
394.071.353
4.372
204.528.000
1.775
128.695.261
62,99
10
2.
Lbk.Minturun
299.210.072
2.763
136.639.000
1.355
84.895.482
62,13
11
3.
Air Pacah
208.274.992
3.088
113.598.000
1.579
114.955.734
101,20
4
4.
D. T. Hitam
307.819.150
4.568
191.641.000
2130
155.461.136
81,12
6
5.
KPIK
349.918.195
3893
201.874.000
1.657
113.749.907
56,35
13
6.
Koto Pulai
88.952.900
724
50.458..000
345
32.020.010
63,46
9
7.
Batipuh. Pjng
352.527.282
3917
154.493.000
2.886
171.373.354
110,93
1
8.
Padang sarai
204.297.741
4.140
106.860.000
2.062
73.000.534
68.31
8
9.
Lbk. Buaya
386.659.559
5.653
191.215.000
3.577
206.610.602
108,05
3
10
Btg.Kbg.Gtig
293.192.260
3.080
177.784.000
1.812
140.092.717
78,80
7
11
Bungo Psang
305.203.815
4.198
146.806.000
1.950
124.915.620
85,09
5
9
12
Parupuk. Tbg
462.257.246
4.920
262.838.000
2.963
291.295.883
110,83
2
13
Pasie.N.Tigo
166.319.369
2998
89.868.000
1.652
55.627.666
61,90
12
Sumber Data: Kecamatan Koto Tangah Kota Padang TH.2012.
Berdasarkan data di tabel di atas
3.Keikutan para pemuka masyarakat, RT/RW,
menunjukan bahwa dari 13 kelurahan yang
dan Tokoh Masyarakat setempat masih
ada di Kecamatan Koto Tangah Kota Padang,
belum maksimal dan sudah barang tentu
dapat kita analisa bahwa kelurahan yang
akan mempengaruhi juga akan kesadaran
realisasi penerimaan PBB di tahun 2012 yang
warga masyarakat di dalam
tinggi itu Kelurahan Batipuh Panjang Nomor.
PBB tepat pada waktunya.
membayar
1 (satu) dengan persentase 111,93 %,
4.Masih banyak data-data SPPT Pajak yang
sedangkan kelurahan yang paling bawah
perlu direvisi dan direkapitulasi secara
adalah Kelurahan Koto Panjang Ikua Koto
valid, sehingga jumlah NJOP, nama wajib
dengan persentase 56, 35 %.
pajak, dan lokasi tanah tidak salah lagi.
Dari tabel 1, 2 dan 3 gambaran
5.Kurangnya sarana dan prasarana bagi
Realisasi Peneriman PBB Tahun Tahun.
petugas
2010, 2011 dan Tahun 2012 di Kelurahan
memungut
Koto Panjang Ikua Koto dapat penulis
maksimal
kemukan sebagai berikut :
6.Tidak
pajak
kelurahan
pajak
terpenuhnya
ke
untuk
lapangan
realisasi
dapat secara
PBB
di
1.Pemungutan PBB khususnya di Kelurahan
Kelurahan Koto Panjang Ikua Koto sampai
Koto Panjang Ikua Koto Kecamatan Koto
saat ini, disebabkan oleh beberapa faktor
Tangah Kota Padang masih sangat rendah
yang
sekali, sehingga realiasi target pokok yang
pemungutan PBB tepat pada waktu, hal ini
telah ditargetkan oleh Dinas Pengelolaan
akan dibahas penulis lebih lanjut.
Keuangan dan Aset Daerah Kota Padang tidak terealisasi dengan baik.
menjadi
penghambat
di
dalam
Sementara di lihat dari perkembangan target dan Realisasi PBB di Kota Padang, dari
2.Masih rendahnya tingkat peranan dan
11 kecamatan yang ada, kecamatan Koto
tanggung jawab petugas kelurahan di dalam
Tangah dari data tahun 2010, 2011 dan 2012
memungut PBB ke lapangan, sehingga ini
kondisi
akan mempengaruhi terhadap pemasukan
sampaikan lebih lanjut.
PBB secara umum di Pemerintah Kota Padang.
secara
umum
dapat
penulis
Untuk lebih jelas dapat kita lihat tabel sebagai berikut :
10
Tabel 6 Perkembangan Target dan Realisasi PBB Tahun 2010 Dari 11 Kecamatan Pemerintah Kota Padang No
Kecamatan
2010 Pokok/Rp
WP
Target/Rp
Realisasi/Rp
%
RKB
1.
Koto Tangah
3.186.361.916
40.254
2.135.370.000
1.657.091.515
78
8
2.
Padang Utara
1.654.290.504
11.880
1.338.977.000
1.294.887.676
97
6
3.
Padang Barat
2.179.387.799
10.100
1.839.423.000
1.910.300.212
104
3
4.
Padang Timur
1.646.488.243
13.056
1.172.939.000
1.217.340.087
104
4
5.
Pdg Selatan
971.788.775
9.957
856.533.000
748.297.527
87
7
6.
Nanggalo
878.080.166
11.696
698.189.000
713.118.435
102
5
7.
Lbk Begalung
1.099.552.197
17.304
975.554.000
744.077.381
76
9
8.
Kuranji
1.356.797.722
26.638
923.609.000
685.219.277
74
10
9.
Pauh
623.451.555
11.818
420.033.000
445.438.467
106
2
10
Lbk Kilangan
517.822.142
8.896
357.957.000
263.458.913
74
11
11
B.Tk.Kabung
1
JUMLAH
162.684.634
4.679
156.882.000
169.238.411
108
14.276.705.653
166.278
10.875.466.000
9.848.467.901
91
Sumber Data : Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Padang TH.2010.
Berdasarkan data tabel 4 di atas
Tangah berada pada posisi 8 dengan
menunjukan bahwa perkembangan target
persentase 78 %, sedangkan kecamatan
dan realisasi PBB tahun 2010 dari 11
yang tertinggi berada pada Kecamatan
kecamatan yang ada di Pemerintahan
Bungus Teluk kabung dengan
Kota Padang, posisi Kecamatan Koto
nomor 1 dan persentasenya 108 %.
No
Kecamatan
Tabel .7 Perkembangan Target dan Realisasi PBB Tahun 2011 Dari 11 Kecamatan Pemerintah Kota Padang 2010 Pokok/Rp
WP
Target/Rp
Realisasi/Rp
%
RKB
1.
Koto Tangah
3.209.061.693
42.408
2.135.370.000
1.760.843.134
82
10
2.
Padang Utara
1.772.460.265
12.643
1.338.977.000
1.182.409.527
88
8
3.
Padang Barat
2.187.127.745
10.443
1.839.423.000
1.874.337.583
102
2
4.
Padang Timur
1.631.858.324
14.038
1.172.939.000
1.136.403.237
97
3
5.
Pdg Selatan
1.005.756.200
10.350
856.533.000
721.266.877
84
9
6.
Nanggalo
874.887.245
11.456
698.189.000
665.523.171
95
4
7.
Lbk Begalung
1.099.233.536
18.261
975.554.000
892.260.885
91
5
8.
Kuranji
1.360.647.677
27.855
923.609.000
676.717.991
73
11
9.
Pauh
628.310.034
12.017
420.033.000
381.109.496
91
6
10
Lbk Kilangan
641.327.665
10.196
357.957..000
322.978.304
90
7
11
B.Tk.Kabung
161.640.534
5.138
156.882.000
161.060.579
103
1
14.572.310.918
174.805
10.875.466.000
9.774.910.784
90
JUMLAH
posisi
Sumber Data : Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Padang TH.2011.
Berdasarkan data tabel 5 di atas
yang ada di Pemerintahan Kota Padang,
menunjukan bahwa perkembangan target dan
posisi Kecamatan Koto Tangah berada pada
realisasi PBB tahun 2011 dari 11 kecamatan
posisi 10 dengan persentase 82 %, sedangkan 11
kecamatan
pada
nomor 2 dibandingkan dari kecamatan lain,
Kecamatan Bungus Teluk kabung dengan
ini berarti pemungutan petugas-petugas pajak
posisi nomor 1 dan persentasenya 103 %.
di 13 kelurahan yang berada pada wilayah
Dari analisa dapat juga dikatakan Kecamatan
Kecamatan Koto Tangah belum maksimal
Koto Tangah masih berada paling bawah
dan efektif.
No
yang
tertinggi
berada
Tabel 8 Perkembangan Target dan Realisasi PBB Tahun 2012 Dari 11 Kecamatan Pemerintah Kota Padang 2010
Kecamatan
Pokok/Rp
WP
Target/Rp
Realisasi/Rp
%
RKB
1.
Koto Tangah
3.186.361.916
40.254
2.028.602.000
1.692.653.964
83,44
11
2.
Padang Utara
1.654.290.504
11.880
1.272.028.000
1.335.925.361
105,02
5
3.
Padang Barat
2.179.387.799
10.100
1.747.452.000
1.927.811.337
110,32
3
4.
Padang Timur
1.646.488.243
13.056
1.114.292.000
1.180.531.653
105,94
4
5.
Pdg Selatan
971.788.775
9.957
813.706.000
698.905.264
85,89
10
6.
Nanggalo
878.080.166
11.696
663.280.000
656.463.724
98,97
9
7.
Lbk Begalung
1.099.552.197
17.304
926.776.000
927.598.338
100,09
8
8.
Kuranji
1.356.797.722
26.638
877.429.000
917.113.896
104,52
6
9.
Pauh
623.451.555
11.818
399.031.000
512.781.793
128,51
2
10
Lbk Kilangan
517.822.142
8.896
340.059.000
438.421.236
128,93
1
11
B.Tk.Kabung
7
JUMLAH
162.684.634
4.679
149.038.000
150.541.472
101,01
14.276.705.653
166.278
10.331.693.000
10.438.748.038
101,04
Sumber Data : Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Padang TH.2012.
Berdasarkan data tabel 6 di atas
dan Tahun 2012 dapat penulis kemukan
menunjukan bahwa perkembangan target dan
sebagai berikut :
realisasi PBB tahun 2012 dari 11 kecamatan
1.
Masih kurang motipasi petugas pajak
yang ada di Pemerintahan Kota Padang,
kelurahan
posisi Kecamatan Koto Tangah berada pada
dalam memungut PBB ke rumah-rumah
posisi 11 dengan persentase 83,44 %,
warga masyarakat (wajib pajak), ini
sedangkan kecamatan yang tertinggi berada
disebabkan, wilayah yang cukup luas
pada Kecamatan Lubuk Kilangan dengan
dan jumlah petugas yang masih kutan.
posisi nomor 1 dan persentasenya 128,93 %.
2.
untuk
turun
kelapangan
Data –data Wajib Pajak dan data objek
Dari analisa dapat juga dikatakan Kecamatan
tanah masih ditemukan salah alamat,
Koto Tangah masih berada paling bawah
untuk perlu ferifikasi yg akurat oleh
nomor ke 11 dibandingkan dari kecamatan
dinas terkait dalam hal ini Dinas
lain yang ada di Kota Padang.
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Dari tabel 4, 5 dan 6 gambaran perkembangan Target dan Realisasi PBB di
Kota Padang. 3.
Kecamatan Koto Tangah Tahun. 2010, 2011
Pendapatan warga masyarakat masih belum merata, hal ini sebagian dari
12
mereka masih hidup dari hasil pertanian
e. Kurangnya sarana dan prasarana yang
dan buruh, sehingga untuk membayar
memadai, sehingga ini menghambat
PBB mereka kebanyak berjanji setelah
kolektor dalam memungut PBB ke
hasil panen padi.
rumah-rumah masyarakat.
Faktor-faktor
Yang
Permasalahan
Menghambat
yang terjadi
secara
di
umum menurut Camat Koto Tangah Bpk.
Kelurahan Koto Panjang Ikua Koto
Drs. Amrhita Luthan, MM yang mengatakan :
Dalam Memungut PBB di Kota Padang.
siklus
Pelaksanaan
Dilihat
Pemungutan
dari
PBB
pencapaian
kinerja
pengelolaan
kegiatan
PBB-P2
pendataan,
mulai
dari
klasifikasi
sampai
tidak
berjalan
petugas kelurahan dalam memungut PBB, ada
penyampaian
beberapa faktor faktor yang penghambat
sebagaimana
pemungutan PBB di Kelurahan Koto Panjang
menyebabkan data yang muncul merupakan
Ikua Koto diatas adalah sebagai berikut :
data-data yang tidak update meskipun sudah
a.Kurang maksimalnya petugas kelurahan
SPPT mestinya.
Kondisi
ini
dilakukan verifikasi” artinya masih banyak
dalam melakukan penagihan.
ditemukan Data name and addres yang doble
Saat penyampaian SPPT petugas memang
(ganda), ujarnya.2 Permasalahan lainnya,
menawarkan
seperti diungkapkan oleh Bapak Afrizon Kasi
untuk
menitipkan
pembayaran tapi jika wajib pajak belum
PPU
membayar, petugas tidak mengulangi lagi.
mengatakan, bahwa dalam penetapan NJOP
Wajib
bumi
pajak
pembayaran
yang di
ingin
bank
melakukan tetapi
tidak
mengerti, selain itu lokasi juga jauh maka
Kecamatan
dan
NJOP
Koto
tangah,
Bangunan
yang
hendaknya
mempertimbangkan kemampuan masyarakat dalam membayar pajak.3
wajib pajak sering tidak membayar.
Dilihat kondisi wilayah di Kelurahan
b.Kurang adanya dukungan dari RT dan
Koto Panjang Ikua Koto pola kehidupan
RW dalam menginformasikan SPPT PBB
warganya
kepada
banyak
sebagian punya pekerjaan yang berfariasi,
akan
namum secara historis wilayah ini masih
warga
masyarakat masyarakat
sehingga tidak
tahu
kebanyakan
sebagai
kelurahan.
tanaman hias yang mereka tergantung dari
dalam membayar pajak. d. Kurangnya petugas
jumlah yang
pertanian
dan
walapun
kewajibannya dalam membayar PBB di
c.Sikap apatis dari masyarakat itu sendiri
daerah
petani
tanaman-
hasil panen sawah, sehingga kebanyakan warga disini membayar PBB setelah panen
personil
bertugas
atau dalam
2
Wawancara dengan Camat Koto Tangah Bapak Drs. Amritha Luthan, MM, tanggal 6 November 2013.
pemungutan PBB kepada wajib pajak. 13
padi, baru mereka membayar PBB, itupun
(2004:8) bahwa ada lima faktor yang dapat
tidak semua sadar untuk mau membayar pajak
mempengaruhi penegakan hukum. Kelima
tanahnya.
faktor tersebut adalah :
Berdasarkan
letak
geografis
kondisi wilayah hampir 2/3 termasuk daerah
1. Faktor hukumnya sendiri (dibatasi pada
pertanian dan tingkat pendapatan warga di
undang-undang saja);
Kelurahan Koto Panjang Ikua Koto yang
2. Penegak hukum; yakni pihak-pihak yang
tidak merata dan juga kelurahan ini masih
membentuk maupun menerapkan hukum;
termasuk kelurahan miskin.Hal ini dapat
3. Faktor sarana atau fasilitas yang
dilihat dari kenyataan yang ada warganya masih banyak hidup tergantung pada hasil
mendukung penegakan hukum; 4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan
pertanian dan tingkat pendidikan warga
dimana hukum tersebut berlaku atau
masyarakatnya masih rendah ditambah lagi
diterapkan; dan
masih ditemui rumah miskin yang tidak layak untuk
ditempati.Keberadaan
status
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil
tanah
karya, cipta, dan rasa yang didasarkan
hampir setengahnya berasal dari tanah suku
pada karsa manusia di dalam pergaulan
atau tanah adat istiadat yg penguasaaanya
hidup. 4
berada
pada
Mamak
/
Kelima faktor tersebut dirasa belum
kaum.Dimana tanah-tanah tersebut memang
mendukung sepenuhnya dalam pemungutan
telah
keponakannya,
pajak di Indonesia yang kemudian menjadi
namum status tanah masih berada pada
kendala dalam pemungutan pajak baik pajak
Mamak Kepala suku / kaum.
pusat maupun pajak daerah.
diperuntukan
Kepala
bagi
Penegakan
suku
hukum
pajak
sangat dipengaruhi berbagai faktor, baik yang
Upaya-upaya Yang Dilakukan di Kota
bersifat
bersifat
Padang Khususnya di Kelurahan Koto
eksternal. Faktor-faktor itu dapat berupa
Panjang Ikua Koto dalam Pemungutan
sebagai
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
internal
sarana
maupun
atau
sarana
bekerjanya
system
Dari beberapa permasalahan yang ada
hukum sebagai suatu proses yang dikatakan
di kelurahan Koto Panjang Ikua Koto
oleh Lawrence M. Friedman (2001: 7-8)
Kecamatan Koto Tangah Kota Padang tentu
terdiri dari : 1) substansi hukum; 2) struktur
ada solusi pemecahan yang dapat kita coba
hukum;dan 3) budaya hukum. Hal ini juga
untuk diselasaikan secara koperhensif dan
penghambat
dikemukakan 3
pendorong
yang
terhadap
oleh
Soerjono
Soekento
Wawancara dengan Kasi PPU Kecamatan Koto Tangah Bapak Afrizon, tanggal 12 November 2013.
4
Muhammad Djafar Saidi, 2007, Perlindungan Hukum Wajib Pajak dalam Penyelesaian Sengketa Pajak, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 114-115 14
bertahap-tahap melalui upaya-upaya yang
5. Meningkatkan anggaran data pendukung
dilakukan khususnya di Kelurahan Koto
operasioanal petugas lapangan ( petugas
Panjang Ikua Koto.
pajak kelurahan).
Adapun upaya-upaya yang dilakukan
Dari wawancara kepala kasi Penetapan
untuk peningkatan PBB adalah sebagai
Bapak Saraman, S.Kom Dinas Pengelolaan
berikut :
Keuangan Aset Daerah Kota Padang yang
1. Upaya perbaikan data yaitu memperbaiki
mengatakan
sistem dan teknis administrasi pajak, pencatatan,
perhitungan
target
dan
pemasukan pajak. 2. Menambah jumlah personil atau petugas
pelayanan pajak.
pajak.
2. Menikdaklanjuti apabila ada keluhan dari
3. Sosialisasi atau penyuluhan tentang
wajib pajak, seperti luas tanah, bangunan,
pajak setiap tahunnya.
dan penetapan tarif pajak.
4. Meningkatkan
3. Meningkatkan mutu petugas pajak atau Manusia
melalui
seperti kendaraan dinas, rewort. 6. Pembuatan Spanduk atau Baliho di
memiliki kompetensi dalam pengelolaan sebagai
Untuk
itu
perlu
upaya-upaya
pencapaian bagi Petugas di Kelurahan Koto
4. Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait.
tempat umum.
pajak
daerah.
petugas
5. Penyedian sarana dan prasarana petugas,
daerah maupun di luar daerah, agar
PBB-P2
kesejahteraan
pajak khususnya petugas kelurahan.
pendidikan dan pelatihan ( Diklat) baik di
pemungutan
harus
1. Pendataan Ulang dalam peningkatan
petugas penagihan sampai pada tingkat
Daya
yang
dilakukan adalah sebagai berikut5 :
kecepatan dalam pelayanan mulai tingkat
Sumber
upaya-upaya
Seperti
Badan
Pertanahan
Nasional, Kerapatan Adat Nagari, Notaris / Penjabat Pembuat Akte Tanah, Kantor Pelayanan Pajak Daerah, dan Perbankan.
Panjang Ikua Koto dalam Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dapat dilihat sebagai berikut : 5
Wawancara dengan Ka.Seksi Penetapan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Padang Bapak Saraman, S. Kom, tanggal 5 Desember 2013.
15
Tabel 9 Gambaran Indikator Akuntabilitas Upaya Capaian Petugas Kelurahan
Permasalahan
Solusi
Indikator
Belum maksimalnya pemungutan Pajak PBB oleh petugas kelurahan
Tercapaiannya pemungutan Pajak PBB oleh petugas PBB kelurahan tepat pada waktunya.
Input : - SDM - Sarana dan Prasarana - Anggaran biaya Proses : - Melaksanakan pemungutan PBB tepat pada waktunya. Output : - Tersedianya informasi data alamat wajib pajak yg jelas dan akurat Hasil : - Terpenuhinya data dan informasi alamat wajib pajak yang akurat Manfaat : - Terwujudnya Pemungutan PBB tepat waktu oleh petugas. Dampak : - Meningkatnya pendapatan PBB di kelurahan Koto Panjang Ikua Koto
Satuan Ukuran
Standar Target
Realisasi (%)
Org Unit
6 2
6 2
Rp.
Rp.1.500.000,-
%
100
%
100
90
90
90 %
100 100 100
% %
80 100
Sumber : Kelurahan Koto Panjang Ikua Koto Thn,2013
Berdasarkan tabel diatas, indikator
adalah dengan meningkatkan tanggung jawab
Input dengan satuan ukuran Sumber Daya
petugas kelurahan dalam memungut PBB,
Manusia (SDM) ingin ditingkatkan jumlahnya
selain
sesuai standar yaitu 6 orang, begitu juga
ditingkatkan melalui pelatihan, perlu di
dengan satuan ukuran dana ditingkatkan
dukung dengan peralatan yang memadai,
menjadi Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus
sarana dan prasarana kendaraan operasional
rupiah). Kemudian pada indikator proses
yang memadai, dan data-data wajib pajak
untuk melaksanakan pemungutan PBB tepat
PBB yang valid, sehingga dengan upaya-
pada waktunya kita tingkatkan adalah kualitas
upaya tersebut bisa membantu petugas pajak
petugasnya.
indikator
kelurahan di dalam memungut PBB kepada
output, satuan ukuran yang ingin ditingkatkan
warga masyarakat sesuai dengan waktu yang
adalah tercapainya data alamat wajib pajak
telah ditetapkan oleh Dinas Pengelolaan
yang tepat dan akurat sesuai dengan target
Keuangan dan Aset Daerah Kota Padang..
Selanjutnya
pada
yang telah ditetapkan. Upaya-upaya yang ingin dilakukan dalam peningkatan peranan petugas kelurahan 16
sumber
daya
manusia
petugas
PENUTUP
terhadap pengcapaian target realisasi
A. Simpulan.
PBB itu sendiri.
Berdasarkanhasil
penelitian
dan
3. Adapun upaya-upaya yang dilakukan
analisa peneliti, dapat penulis memberikan
untuk dapat meningkatkan pemungutan
beberapa simpulkan, yaitu sebagai berikut:
pajak bumi dan bangunan (PBB) di
1. Efektifnya Peraturan Daerah Nomor 7
Kota Padang, yakni; Pendataan Ulang
Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan
atau verifikasi data dalam peningkatan
Bangunan dalam pemungutan pajak di
pemasukan pajak, menambah jumlah
Kota Padang, pada kenyataannya belum
personil
maksimal, hal ini terbukti belum semua
mengadakan sosialisasi atau penyuluhan
kecamatan
tentang
dan
kelurahan
se-Kota
atau
pajak
petugas
setiap
pajak,
tahunnya,
Padang yang mencapai target realisasi
meningkatkan
pajak bumi dan bangunannya sampai
pajak khususnya petugas kelurahan
100 %, seperti di Kecamatan Koto
berupa pemberian reword, penyedian
Tangah, khususnya di Kelurahan Koto
sarana dan prasarana petugas (kendaraan
Panjang Ikua Koto.
dinas), dan pembuatan Spanduk atau
2. Masih banyak hambatan-hambatan di
kesejahteraan
petugas
Baliho di tempat umum.
dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), disebablkan beberapa faktor
seperti
masih
Saran.
rendahnya
Adapun
saran-saran
yang
dapat
kesadaran dari wajib pajak, kurangnya
penulis berikan dalam rangka meningkatkan
bukti nyata dari pajak yang dibayarkan
pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di
dalam
kesejahteraan
Kota Padang khususnya Kelurahan Koto
maksimalnya
Panjang
meningkatkan
masyarakat,
kurang
aparat dalam melakukan penagihan,
membayar
pajak,
Kecamatan
Koto
Tangah
sebagai berikut :
sikap apatis dari masyarakat itu sendiri dalam
Ikua
1. Untuk efektifnya pelaksanaan Perda
kurang
Nomor 7 tahun 2011 perlu penerapan
fahamnya masyarakat dalam mengurus
sanksi terhadap pelanggar wajib pajak
perubahan SPPT, lokasi wajib pajak
yang tidak mau membayar pajaknya,
sulit dijangkau, objek pajak sudah dijual
sehingga
atau dipindahkan tanpa diketahui oleh
kewajiban dan haknya dalam membayar
wajib pajak, dan kepemilikan ganda
PBB
yang tentu saja ini sangat berpengaruh
waktunya.
wajib
setiap
pajak
tahunnya
Oleh
karena
tahu
akan
tepat
pada
itu
Dinas
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 17
Kota Padang proaktif menikdak lanjuti
3. Sebaiknya Pemerintah Kota Padang
bagi wajib pajak terutama terhadap
melalui Dinas Pengelolaan Keuangan
perusahaan besar yang tidak membayar
dan Aset Daerah Kota Padang setiap
PBBnya, dan tingkatkan kerja sama
pengusaha yang ingin mengurus tanda
dengan petugas
kelurahan secara
daftar perusahaan (TDP) dan perizinan
kontiniu, sehingga setiap pelanggaran
operasionalnya, terlebih dahulu harus
yang
mengurus
terjadi
dapat
diminimalisir
terhadap para pengusaha besar yang
PBBnya
melalui
pihak
kelurahan setempat.
membangkang atau ingkar untuk mau
4. Petugas
pemungut
pajak
kelurahan
mengurus pajak bumi dan bangunan.
hendaknya lebih giat dan bekerja keras
2. Pemerintah Kota Padang melalui Dinas
dalam memungut pajak secara kontiniu
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
dengan melibatkan RT/RW serta tokoh
Kota
masyarakat.
Padang
memperhatikan
dan
memberikan penghargaan/reward dalam
5. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset
bentuk uang tunai atau Sudy Banding ke
Daerah Kota Padang perlu segera
luar daerah kepada kelurahan yang
melakukan pendataan ulang terhadap
realisasi pemungutan Pajak Bumi dan
obyek dan subyek Pajak Bumi dan
Bangunan paling tinggi, itu sebagai
Bangunan yang tidak valid,
motivasi
dalam
rangka membuat pelayanan yang lebih
kelurahannya
baik kepada masyarakat dan wajib
untuk
menggerakan
Lurah
petugas
untuk giat dan bekerja keras memungut
pajak.
pajak.
18
dalam
