PENYELESAIAN SENGKETA TAGIHAN KARTU KREDIT YANG TIDAK PERNAH DIMOHONKAN OLEH KONSUMEN KEPADA PT. BANK NEGARA INDONESIA (Persero), Tbk. KANTOR WILAYAH PADANG (Studi Kasus Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Padang) 1
Siaga Yoze Rosario1, Zarfinal 1, Elyana Novira1 Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Email:
[email protected]
Abstract Credit card is a plastic card issued by a bank or other financial institution, given to customers for use as a means of payment and cash collection. In practice, consumers do not always carry a credit card obligations. The problem is, How does the legal protection of credit card customers in terms of Act No. 8 of 1999 on Consumer Protection, loss of customers as consumers on credit card bills that never applied to the PT. BNI Regional Office of Padang, How a responsibility PT. BNI Regional Office of Padang on the credit card bill that was never requested by the customer to be decided by the Consumer Dispute Settlement Body. This research method is based on the socio-juridical study primary data and secondary data. Techniques of data collection through interviews and document research. The results showed that the protection of the law against credit card customers have not been running as it should, although the bank has given legal protection through several stages. This case has been setting aside of consumer rights or obligations of business operators and material loss, but it also suffered a loss of consumer psyche. Responsibility of businesses were born out of an obligation, whether there is any loss suffered by the consumer as a result of the use and utilization of by consumers for goods and / or services produced by businesses. Keywords: Resolution, Dispute, Card, Credit. yang strategis seperti dipusat perbelanjaan,
Pendahuluan Kartu kredit diterbitkan oleh bank atau
hiburan, dan perkantoran.
lembaga pembiayaan. Kartu kredit dapat
Penggunaan kartu kredit ini sudah
dipergunakan sebagai alat pembayaran di
cukup dikenal di beberapa kota besar dan
tempat-tempat
bank
dipakai dalam lalu lintas perdagangan. Di
mengikat perjanjian, seperti supermarket,
Indonesia perkembangan penggunaan kartu
pasar swalayan, hotel, restoran, tempat-
kredit sedikit meningkat, dan untuk saat ini
tempat hiburan dan tempat lainnya. Di
peraturan yang mengatur mengenai kartu
samping itu dengan kartu ini, juga dapat
kredit adalah Peraturan Bank Indonesia
mengambil uang tunai di berbagai tempat
Nomor 11/11/PBI/2009 sebagaimana telah
seperti bank-bank di ATM (Anjungan Tunai
diubah dengan Peraturan Bank Indonesia
Mandiri) yang tersebar di berbagai tempat
Nomor
tertentu,
dimana
14/2/PBI/2012
tentang
Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran
Dengan Menggunakan Kartu Pasal 1 Angka
Dengan Menggunakan Kartu.
4 menjelaskan bahwa, Kartu Kredit adalah
Pelopor pengembangan kartu kredit di
APMK
yang
dapat
digunakan
untuk
Indonesia dilakukan oleh Citibank dan Bank
melakukan pembayaran atas kewajiban yang
Duta. Dewasa ini jenis kartu kredit yang
timbul
beredar adalah Master Card, Visa Card, Visa
termasuk transaksi pembelanjaan dan/atau
BCA, Dinner Club, Amex Card dan kartu-
untuk melakukan penarikan tunai, dimana
karrtu kredit lainnya. Khusus untuk Dinner
kewajiban
Club merupakan kartu kredit yang bukan
dipenuhi terlebih dahulu oleh acquirer atau
dikeluarkan oleh bank, akan tetapi oleh
penerbit, dan pemegang kartu berkewajiban
lembaga pembiayaan seperti PT. Dinner Jaya
untuk melakukan pembayaran pada waktu
Indonesia.
yang disepakati baik dengan pelunasan
Seiring
dengan
banyaknya
penggunaan kartu kredit, permasalahan juga banyak terjadi. Dalam praktek, konsumen
dari
suatu
kegiatan
pembayaran
ekonomi,
pemegang
kartu
secara sekaligus (charge card) ataupun dengan pembayaran secara angsuran. Secara umum dikenal ada 4 hak dasar
kartu kredit tidak selamanya melaksanakan
konsumen, yaitu:
kewajibannya,
1. Hak untuk mendapatkan keamanan (the
kehilafan, lainnya.
baik karena kesengajaan,
maupun
karena
alasan-alasan
Pengguna
kartu
kredit
yang
kartu
kredit
pada
menunggak
tagihan
right to safety) 2. Hak untuk mendapatkan informasi (the right to be informed)
dasarnya tidak memiliki analisis kemampuan
3. Hak untuk memilih (the right to choose)
untuk membayar tiap bulannya, sehingga
4. Hak untuk didengar (the right to be
tagihan kartu kredit menjadi membengkak
heard).
dan memberatkan beban keuangan pengguna
Adapun perbuatan yang dilarang bagi
kartu kredit. Selain itu, tagihan yang telah
pelakau usaha dalam Undang-Undang No. 8
jatuh tempo banyak yang tidak terbayar oleh
Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
pengguna
besar
dicantumkan dalam Bab IV, mulai Pasal 8
kemungkinan terjadinya penunggakan kartu
sampai Pasal 17 sebanyak 10 pasal. Untuk
kredit.
pelaku usaha produsen (fabrikan) larangan Pada
kartu
kredit.
Peraturan
Jadi
Bank
Indonesia
itu mulai Pasal 8 sampai dengan Pasal 16,
Nomor 11/11/PBI/2009 sebagaimana telah
sedangkan bagi pelaku usaha periklanan
diubah dengan Peraturan Bank Indonesia
larangan itu dicantumkan dalam satu pasal,
Nomor
yakni Pasal 17.
14/2/PBI/2012
tentang
Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran 2
Berdasarkan uraian latar belakang di
Metodologi
atas, maka permasalahan yang diangkat dalam penulisan ini adalah: 1. Bagaimanakah
Dalam
penelitian
ini
peneliti
melakukan penelitian dengan mengunakan
perlindungan
hukum
jenis penelitian yuridis sosiologis yaitu
terhadap nasabah kartu kredit ditinjau dari
penelitian
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999
penelitian lapangan untuk mendapatkan data
tentang Perlindungan Konsumen?
primer. Di samping itu juga dilakukan
2. Apakah
kerugian
nasabah
yang
lebih
mengutamakan
sebagai
penelitian terhadap bahan-bahan kepustakaan
konsumen atas tagihan kartu kredit yang
untuk mendapatkan data sekunder, dan juga
tidak pernah dimohonkan kepada PT.
melalui penilitian hukum dengan melihat
Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk.?
norma
hukum
yang
berlaku
dan
3. Bagaimana bentuk tanggung jawab bank
menghubungkannya dengan fakta yang ada
terhadap tagihan kartu kredit yang tidak
di tengah masyarakat, dihubungkan dengan
pernah dimohonkan oleh nasabah yang
masalah yang dirumuskan dalam penilitian
diputuskan
yang
oleh
Badan
Penyelesaian
Sengketa Konsumen?
membahas
penyelesaian
sengketa
tagihan kartu kredit yang tidak pernah
Berdasarkan batasan masalah yang
dimohonkan oleh konsumen kepada PT.
akan dikaji oleh peneliti maka dapat ditarik
Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk.
tujuan penelitian yang hendak dicapai oleh
Kantor Wilayah Padang.
peneliti sebagai berikut: 1. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap nasabah kartu kredit ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. 2. Untuk
mengetahui
kerugian
nasabah
sebagai konsumen atas tagihan kartu kredit yang tidak pernah dimohonkan kepada PT.
Bank Negara Indonesia
(Persero), Tbk. 3. Untuk mengetahui tanggung jawab bank terhadap tagihan kartu kredit yang tidak pernah dimohonkan oleh nasabah yang diputuskan
oleh
Badan
Penyelesaian
Dalam
penelitian
ini
penulis
menggunakan 2 (dua) sumber data, yaitu: 1. Data Primer Data
primer
adalah
data
yang
diperoleh langsung dari sumber pertama yaitu data yang di peroleh di lapangan dengan
melakukan
wawancara
dengan
responden dan informan. Untuk mendapatkan data tersebut penulis melakukan wawancara dengan para pihak yang terlibat dalam perjanjian kartu kredit yaitu pihak penerbit kartu kredit (issuer), pihak pemegang kartu kredit (card
Sengketa Konsumen. 3
holder), pihak penjual barang dan/atau jasa,
b. Bahan hukum sekunder
dan pihak perantara
Terdiri dari bahan-bahan yang erat
2. Data Sekunder
kaitannya dengan bahan hukum primer dan
Data sekunder adalah data yang
hasil
penelitian
yang
dapat
diperoleh melalui penelitian kepustakaan,
menganalisa
dengan menelaah undang-undang, buku-buku
diantaranya:
literatur, surat perjanjian penggunaan kartu
1) Buku-buku tentang perbankan, kartu
kredit, yang ada kaitannya dengan masalah yang akan diteliti.
bahan
membantu
hukum
kredit, dan perlindungan konsumen 2) Dokumen-dukumen/
Adapun data sekunder tersebut terdiri dari :
primer
surat
perjanjian
penggunaan kartu kredit. 3) Makalah-makalah dan skripsi
a. Bahan hukum primer
4) Serta
Bahan hukum primer adalah bahan
perundang-undangan
yang
berlaku dan berkaitan erat dengan pokok pembahasan, yaitu: 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana
telah
diubah
dengan
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen 4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang
Informasi
dan
Transaksi
Elektronik 5) Peraturan
Bank
11/11/PBI/2009
Indonesia sebagaimana
Nomor telah
diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor
14/2/PBI/2012
Penyelenggaraan Pembayaran
Kegiatan
Dengan
tentang Alat
Menggunakan
lainnya
yang
ataupun
data
relavan.
yang diperoleh dengan memperhatikan dan mempelajari
tulisan-tulisan
Baik sekunder
data tersebut
memberikan
primer
diharapkan
gambaran
dapat
tentang
objek
penelitian secara tepat dan benar. ada dua kegiatan utama yang akan dilakukan dalam melaksanakan penelitian ini, yaitu: 1. Wawancara Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk menjawab permasalahan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden menggunakan
dan alat
informan yang
di
dengan namakan
interview guide (panduan wawancara). Yang menjadi Informan adalah BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen) di Kota Padang sedangkan responden adalah
Kartu 4
PT. BNI (Bank Negara Indonesia) dan pihak
Hasil dan Pembahasan
pemegang kartu kredit (card holder).
Berdasarkan hasil wawancara penulis
2. Studi Dokumen Studi
teknik
Penyelesaian Sengketa Konsumen) Kota
pengumpulan data dengan cara mempelajari
Padang Bapak Nurmatias, SH menjelaskan
bahan kepustakaan atau literatur-literatur
bahwa sesuai dengan pasal 4 sampai dengan
yang ada terdiri dari peraturan-peraturan
pasal 7 Undang-Undang No.8 Tahun 1999
perundang-undangan,
dokumen-dokumen,
Tentang Perlindungan Konsumen, pada pasal
buku-buku mengenai perbankan, kartu kredit,
tersebut telah diatur mengenai hak dan
dan perlindungan konsumen serta hasil
kewajiban dari konsumen dan pelaku usaha.
penelitian yang berkaitaan dengan masalah
Pada pasal 7 yang mengatur tentang hak dan
yang akan diteliti.
kewajiban
Analisa
dokumen
dengan Ketua Sekretariat BPSK (Badan
data
adalah
dilakukan
dari
pelaku
usaha
yaitu
secara
memberikan informasi yang benar, jelas, dan
kualitatif yaitu dari data yang diperoleh
jujur pada konsumen, disini dinyatakan
kemudian disusun secara sistimatis dan
bahwa perjanjian penerbitan kartu kredit
dianalisa untuk mencapai kejelasan masalah
yang diterbitkan oleh pelaku usaha harus
yang dibahas.
jelas dari bentuk perjanjian tersebut dan
Analisa data kualitatif adalah suatu
konsumen harus membaca dan meneliti
cara penelitian yang menghasilkan data
terlebih dahulu sebelum terjadi sah nya
diskriptif analisis yaitu apa yang dinyatakan
perjanjian
oleh responden baik secara tertulis maupun
sebelum membuat perjanjian agar berhati-
lisan dan juga prilaku yang nyata, diteliti dan
hati.
dipelajari secara utuh. Pengertian analisis,
tersebut.
Bapak
Diingatkan
Nurmatias,
SH
bahwa
juga
dimaksudkan sebagai suatu penjelasan dan
menjelaskan bahwa Perlindungan hukum
penafsiran secara logis, dan sistematis.
bagi nasabah pengguna jasa kartu kredit
Setelah analisis data selesai, maka
merupakan salah satu masalah yang patut
hasilnya akan disajikan secara deskriptif,
mendapatkan perhatian dari berbagai pihak.
yaitu dengan menuturkan dan mengambarkan
Bank selaku pelaku usaha wajib memberikan
apa adanya sesuai dengan permasalahan yang
perlindungan hukum terhadap nasabahnya
diteliti. Dari hasil tersebut ditarik kesimpulan
khususnya nasabah pengguna jasa kartu
yang merupakan jawaban atas permasalahan
kredit, dikarenakan nasabah memiliki arti
yang diangkat dalam penelitian ini.
yang
penting
bagi
kelangsungan
dan
perkembangan suatu bank. Perlindungan hukum terhadap nasabah penggunan jasa 5
kartu kredit belum berjalan sebagaimana
damai, hal ini tidak bertentangan dengan
mestinya,
telah
ketentuan Penjelasan Pasal 45 ayat 2
memberikan perlindungan hukum melalui
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999
tiga tahap:
Tentang
1.
Tahap
meskipun
pra
pihak
transaksi,
bank
Penyelesaian sengketa secara damai
sebelum adanya transaksi dimana pihak
antara pihak nasabah dengan pihak bank
bank dalam hal ini adalah PT. Bank
terjadi
Negara Indonesia (Persero). Tbk. telah
kredibilitas bank di mata masyarakat dan
melakukan penawaran dan pengenalan
juga
produk khususnya kartu kredit, pihak
menyelesaikan permasalahan tersebut
bank
melaui
jalur
pengadilan
maupun
informasi yang jelas kepada calon
lembaga
yang berwenang,
misalnya
nasabah. Hal ini sudah sesuai dan diatur
lembaga konsumen.
untuk
memberikan
di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun
2.
3.
Konsumen.
tahap
berusaha
adalah
Pelindungan
1999
Tentang
dikarenakan
pihak
Sengketa
nasabah
berawal
menyangkut
tidak
dari
ingin
adanya
Pelindungan
perasaan tidak puas dari salah satu pihak
Konsumen Pasal 4 huruf c mengenai hak
karena ada pihak lain yang tidak memenuhi
konsumen dan Pasal 7 huruf c mengenai
prestasi sebagaimana yang telah dijanjikan
kewajiban
atau dengan kata lain ada salah satu pihak
pelaku
usaha
dalam
memberikan informasi.
yang wanprestasi. Sengketa juga dapat terjadi
Tahap transaksi, adalah tahap dimana
karena adanya perbuatan melawan hukum
telah terjadi adanya kesepakatan antara
(onrechtmatige daad), yakni perbuatan yang
pihak nasabah dengan pihak PT. Bank
mengacu pada Pasal 1365 KUH Perdata,
Negara
sebagai berikut:
Indonesia
(Persero).
Tbk.
melalui ditanda tanganinya aplikasi atau
“Tiap perbuatan melanggar hukum
formulir yang sudah dibuat sepihak oleh
yang membawa kerugian pada orang
pihak
menimbulkan
lain, mewajibkan orang yang karena
hubungan hukum di antara kedua belah
salahnya menerbitkan kerugian itu,
pihak.
mengganti kerugian tersebut.”
Tahap setelah transaksi, adalah tahap
Berdasarkan pasal tersebut terdapat
penyelesaian sengketa antara nasabah
empat hal yang harus dibuktikan, yakni
dengan
adanya unsur perbuatan melanggar hukum,
bank,
pihak
sehingga
PT.
Bank
Negara
Indonesia (Persero). Tbk.. Penyelesaian
unsur
kesalahan,
unsur
sengketa antara pihak bank dengan
kerugian, dan unsur yang menunujukan
nasabah dapat diselesaikan dengan cara
hubungan
kausalitas
menimbulkan
antara
perbuatan 6
melanggar
hukum
dan
kerugian
yang
ditimbulkan.
tetap ingin menutup kartu kredit tersebut dan tetap
Sehubungan dengan hasil wawancara
tidak
ada
jawaban
yang
pasti.
Konsumen mendapatkan informasi tagihan
penulis dengan Bapak Tri Sukma, SE selaku
yang mana mendapat
nasabah sebagai konsumen atas tagihan kartu
pembayaran dari kedua kartu kredit tersebut
kredit yang tidak pernah dimohonkan kepada
dan
PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk.
pemakaian kedua
menjelaskan bahwa mendapat tagihan 2 (dua)
melalui telepon seluler nya dan juga melalui
kartu kredit dari PT. Bank Negara Indonesia
pesan singkat ditelepon seluler nya tetapi
(Persero), Tbk. Kartu kredit nomor 5489-
yang isi dari pesan singkat ditelepon seluler
8688-0120-6035
nya ini membuat konsumen tersinggung dan
dengan
nominal
Rp.
konsumen
24.178.810,- dan kartu kredit nomor 4105-
juga
0400-0495-2307
ditelepon
dengan
nominal
Rp.
lonjakan tagihan
dikenai
mengancam seluler
tagihan
kartu kredit
dalam nya
dari
tersebut
pesan
singkat
tersebut
dengan
27.776.476,- yang tercatat pada tanggal 01
membawa nama instansi tempat konsumen
Desember 2011. Pada awalnya konsumen
bekerja dulu dan mengarah pribadi sifatnya.
tidak pernah mengajukan permohonan kartu
Sedangkan kartu kredit yang kedua secara
kredit BNI ini secara langsung, untuk kartu
fisik
kredit yang pertama itu diperoleh pada tahun
Berdasarkan kasus tersebut maka bank
2002 yang diberikan oleh seseorang yang
sebagai pihak penerbit kartu kredit dapat
mengaku tenaga lepas dari PT. Bank Negara
dinyatakan melakukan wanprestasi.
Indonesia (Persero), Tbk. dan untuk kartu kredit
yang
kedua
konsumen
tidak
konsumen
Dari
kasus
tidak
menerimanya.
ini
telah
tampak
dikesampingkannya hak Konsumen ataupun
memintanya dan kartu kredit yang kedua
kewajiban
pelaku
tersebut pembuatannya tanpa sepengetahuan
dijelaskan dalam Pasal 4 Undang-Undang
konsumen tersebut. Konsumen telah meminta
Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan
untuk menutup salah satu kartu kreditnya
Konsumen mengenai hak konsumen dan
kepada pihak PT. Bank Negara Indonesia
Pasal 7 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999
(Pesero). Tbk karena konsumen beransumsi
Tentang Perlindungan Konsumen mengenai
takut jika terpakai nanti tidak mampu
kewajiban
membayarnya, lalu pihak PT. Bank Negara
dikesampingkannya hak konsumen ataupun
Indonesia (Pesero). Tbk menolak serta
kewajiban pelaku usaha serta kerugian
meyakinkan konsumen agar kartu kredit
materil, konsumen juga menderita kerugian
tersebut tidak ditutup dan mempergunakan
psikis yang bertentangan dengan Pasal 15
sesuai dengan kebutuhan namun konsumen
Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 , dimana
pelaku
usaha
seperti
usaha.
yang
Selain
7
pelaku usaha dalam menawarkan barang
berjalan
dan/atau jasa yang dilarang melakukan
meskipun pihak bank telah memberikan
dengan cara pemaksaan atau cara lain yang
perlindungan hukum melalui tiga tahap,
dapat menimbulkan gangguan baik fisik
hal ini dapat terlihat pada saat :
maupun psikis terhadap konsumen.
sebagaimana
mestinya,
a. Tahap pra transaksi, adalah tahap
Tanggung jawab pelaku usaha itu
sebelum adanya transaksi dimana
lahir dari suatu kewajiban. Disamping itu
pihak bank dalam hal ini adalah PT.
membicarakan persoalan tanggung jawab
Bank Negara Indonesia (Persero).
dari pelaku usaha maka sudah tentu harus
Tbk. telah melakukan penawaran
membicarakan ada tidaknya kerugian yang
dan pengenalan produk khususnya
diderita oleh konsumen sebagai akibat dari
kartu kredit, pihak bank berusaha
penggunaan, pemanfaatan, serta pemakaian
untuk memberikan informasi yang
oleh konsumen atas barang dan/ atau jasa
jelas kepada calon nasabah. Hal ini
yang dihasilkan oleh pelaku usaha tertentu.
sudah sesuai dan diatur di dalam
Dimana pihak konsumen, Tri Sukma, SE
Undang-Undang Nomor 8 Tahun
menerima tawaran yang disampaikan oleh
1999
pihak Tergugat, PT. Bank Negara Indonesia
Konsumen Pasal 4 huruf c mengenai
(Pesero). Tbk Kantor Wilayah Padang yang
hak konsumen dan Pasal 7 huruf c
memberikan pertanggung jawaban berupa
mengenai kewajiban pelaku usaha
pengurangan kewajiban pembayaran dari
dalam memberikan informasi.
Rp.51.955.286,-
(lima
puluh
satu
juta
b. Tahap
Tentang
transaksi,
adalah
dimana
delapan puluh enam rupiah) untuk kedua
kesepakatan anatara pihak nasabah
kartu kredit sehingga kewajiban yang harus
dengan pihak PT. Bank Negara
dibayar Penggugat, Tri Sukma, SE hanya
Indonesia (Persero). Tbk. melalui
sebesar Rp.16.065.000,- (enam belas juta
ditanda tanganinya aplikasi atau
enam puluh lima ribu rupiah) dengan masa
formulir yang sudah dibuat sepihak
pembayarn dicicil selama 3 tahun atau 36
oleh
bulan terhitung mulai bulan maret 2012
menimbulkan hubungan hukum di
paling lama tanggal 15 setiap bulannya.
antara kedua belah pihak.
1.
c. Tahap
pihak
setelah
terjadi
tahap
sembilan ratus lima puluh lima ribu dua ratus
Kesimpulan
telah
Pelindungan
bank,
transaksi,
adanya
sehingga
adalah
Perlindungan hukum terhadap nasabah
tahap penyelesaian sengketa antara
penggunan jasa kartu kredit belum
nasabah dengan pihak PT. Bank Negara Indonesia (Persero). Tbk.. 8
Penyelesaian sengketa antara pihak
dengan cara pemaksaan atau cara lain
bank
yang dapat menimbulkan gangguan baik
dengan
nasabah
dapat
diselesaikan dengan cara damai, hal ini
tidak
bertentangan
3.
Tanggung jawab pelaku usaha itu lahir
ketentuan Penjelasan Pasal 45 ayat 2
dari suatu kewajiban. Disamping itu
Undang-Undang Nomor 8 Tahun
membicarakan
1999
Pelindungan
jawab dari pelaku usaha maka sudah
Konsumen. Penyelesaian sengketa
tentu harus membicarakan ada tidaknya
secara damai antara pihak nasabah
kerugian yang diderita oleh konsumen
dengan
sebagai
Tentang
pihak
bank
dikarenakan
2.
dengan
fisik maupun psikis terhadap konsumen.
terjadi
menyangkut
persoalan
akibat
pemanfaatan,
dari
serta
tanggung
penggunaan,
pemakaian
oleh
kredibilitas bank di mata masyarakat
konsumen atas barang dan/ atau jasa
dan juga pihak nasabah tidak ingin
yang dihasilkan oleh pelaku usaha
menyelesaikan
permasalahan
tertentu. Dimana pihak konsumen, Tri
tersebut melaui jalur pengadilan
Sukma, SE menerima tawaran yang
maupun lembaga yang berwenang,
disampaikan oleh pihak Tergugat, PT.
misalnya lembaga konsumen.
Bank Negara Indonesia (Pesero). Tbk
Dari
kasus
ini
dikesampingkannya
telah hak
tampak Konsumen
Kantor
Wilayah
memberikan
Padang
pertanggung
pengurangan
yang jawaban
ataupun kewajiban pelaku usaha seperti
berupa
yang dijelaskan dalam Pasal 4 Undang-
pembayaran dari Rp.51.955.286,- (lima
Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang
puluh satu juta sembilan ratus lima puluh
Perlindungan Konsumen mengenai hak
lima ribu dua ratus delapan puluh enam
konsumen dan Pasal 7 Undang-Undang
rupiah)
No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan
sehingga kewajiban yang harus dibayar
Konsumen mengenai kewajiban pelaku
Penggugat, Tri Sukma, SE hanya sebesar
usaha. Selain dikesampingkannya hak
Rp.16.065.000,- (enam belas juta enam
konsumen ataupun kewajiban pelaku
puluh lima ribu rupiah) dengan masa
usaha serta kerugian materil, konsumen
pembayarn dicicil selama 3 tahun atau
juga menderita kerugian psikis yang
36 bulan terhitung mulai bulan maret
bertentangan dengan Pasal 15 Undang-
2012 paling lama tanggal 15 setiap
Undang No. 8 Tahun 1999 , dimana
bulannya.
untuk
kedua
kewajiban
kartu
kredit
pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang dilarang melakukan 9
6.
Ucapan Terima Kasih Penulis terimakasih
menyampaikan
banyak
Bapak Tri Sukma, SE selaku nasabah kartu kredit PT. Bank Negara Indonesia
kepada Bapak Zarfinal, S.H.,
(Persero),
Tbk.yang
telah
bersedia
M.H., selaku Pembimbing I dan Ibu Elyana
diwawancarai dan banyak membantu
Novira, S.H., M.H., selaku Pembimbing II
penulis dalam pengambilan data yang
yang
diperlukan dalam penyelesaian skripsi
telah
banyak
membantu
dan
memberikan nasehat maupun saran dalam menyelesaikan skripsi ini. Selanjutnya
ini. 7.
penulis
mengucapkan
Bagian Administrasi di
Kesbangpol
Padang, yang telah banyak membantu
terimakasih kepada :
penulis dalam kelancaran administrasi
1.
dalam menyelesaikan skripsi ini.
Ibu Dwi Astuti Palupi, S.H., M.H, selaku Dekan
Fakultas Hukum Universitas
Bung Hatta Padang. 2.
Bambang
Metodologi
Penelitian Hukum, PT. Rajawali Pers, Jakarta.
Fakultas Hukum Universitas
Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2009, Hukum
Bapak Adri, S.H., M.H, selaku Ketua
Perlindungan Konsumen, Sinar Grafika,
Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum
Jakarta. Janus Sidabalok, 2010, Hukum Perlindungan
Kepada Seluruh Bapak dan Ibu Dosen
Konsumen
yang
Aditya Bakti, Bandung.
telah
bekerja
keras
demi
kelangsungan dan kejayaan bersama untuk
Fakultas Hukum Universitas
Bung Hatta dan atas pengabdiannya dan dedikasinya
dalam
menyumbangkan
ilmu serta mendidik penulis selama duduk
5.
2010,
Dekan
Universitas Bung Hatta Padang. 4.
Sunggono,
Ibu Nurbeti, S.H., M.H, selaku Wakil
Bung Hatta Padang. 3.
Daftar Pustaka
dibangku
perkuliahan,
serta
Di
Indonesia,
Kasmir, 2003, Dasar-Dasar Perbankan, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. Khotibul
Umam,
2010,
Penyelesaian
Sengketa Di Luar Pengadilan, Pustaka Yustisia, Yogyakarta. Lukman Santoso Az,
2011,
Bapak dan Ibu Karyawan dan Karyawati
Kewajiban
Fakultas Hukum yang telah membantu.
Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
Bapak Nurmatias, S.H., selaku Kepala Sekretariat BPSK Kota Padang yang
PT.Citra
Hukum
Hak dan
Nasabah
Bank,
Pulo Siregar, 2010, Risiko Kartu Kredit, Papas Sinar Sinanti, Jakarta.
telah banyak membantu penulis dalam pengambilan data yang diperlukan dalam penyelesaian skripsi ini. 10
Rachmadi
Usman,
Pengaduan
2011,
Nasabah
Penyelesaian dan
Mediasi
Perbankan, Mandar Maju, Bandung.
diakses pada hari jum’at september 2012. http://mtel.mercubuana.ac.id/wp-
Richard Burton, Simatupang, 2003, Aspek
content/uploads/2012/04/02leo.pdf
Hukum Dalam Bisnis, PT Rineka Cipta,
diakses pada hari senin
Jakarta.
februari 2013.
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
telah
diubah
dengan
angan-dan-masalah-dalam-keamananjaringan-pada-transaksi-kartu-kredit/,
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998
diakses pada hari senin
tentang Perbankan.
februari 2013.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
Arbitrase
dan
Alternatif
Penyelesaian Sengketa
Informasi
dan
Transaksi
Elektronik Peraturan
http://awamhukum.blogspot.com/2013/02/bl
tanggal 15 maret 2013. http://lontar.ui.ac.id/file?file=digital/136008T%2028038-Perlindungan%20hak-Ana,
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang
diakses pada hari jum’at tanggal 15 maret 2013. Anonim,
Bank
Indonesia
11/11/PBI/2009
tanggal 11
og-post.html, diakses pada hari jum’at
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang
tanggal 11
http://mhs.blog.ui.ac.id/dony/2012/03/02/tant
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana
tanggal 28
Nomor
sebagaimana
telah
2012,
Sengketa
Badan
Penyelesaian Konsumen,
http://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Peny
diubah dengan Peraturan Bank Indonesia
elesaian_Sengketa_Konsumen,
Nomor
pada hari senin tanggal 24 Juni 2013.
14/2/PBI/2012
Penyelenggaraan Pembayaran
tentang
Kegiatan
Dengan
diakses
Alat
Menggunakan
Kartu. http://kredit-ku.com/kreditpedia/kartukredit/, diakses pada hari senin tanggal 24 september 2012. http://id.wikipedia.org/wiki/Kartu_kredit, diakses pada hari senin tanggal 24 september 2012. http://www.ylki.or.id/anatomi-pengaduankonsumen-kartu-kredit-2012.html, 11
