RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) BADAN KETAHANAN PANGAN TAHUN

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) BADAN KETAHANAN PANGAN TAHUN 2011 - 2015

BADAN KETAHANAN PANGAN Jl. Panglima Batur Timur Banjarbaru (70711)

(0511) 4772471 - 4778047-4781389 Fax.(0511) 4772471

e-mail : [email protected]

KATA PENGANTAR Syukur Alhamdulillah, dengan berkat Rahmat Allah SWT maka ”RENCANA STRATEGIS

(RENSTRA)

BADAN

KETAHANAN

PANGAN

PROVINSI

KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2011 - 2015” dapat diselesaikan. Pembangunan Ketahanan Pangan merupakan bagian yang integral dari pembangunan pertanian dan pembangunan Nasional. Mengacu pada arahan umum dan tujuan pembangunan ketahanan pangan, maka sasaran pembangunan Ketahanan Pangan Kalimantan Selatan 2011 – 2015 yang akan dicapai adalah : dipertahankannya ketersediaan pangan yang cukup, terpenuhinya kebutuhan konsumsi pangan, meningkatnya keanekaragaman konsumsi dan menurunnya ketergantungan pada pangan pokok beras, meningkatnya kemandirian masyarakat dalam pemantapan ketahanan pangan dan menurunnya tingkat kerawanan pangan. Rencana Strategis 2011 – 2015 ini dapat dijadikan salah satu acuan dalam penyelenggaraan pembangunan pangan pada tahun 2011 – 2015, dimana dengan kerja keras dan bersungguh – sungguh kita akan dapat mewujudkan tujuan tercapainya ketahanan pangan dan gizi. Sedangkan dalam pelaksanaanya tentu ada kemungkinan dilakukan penyempurnaan untuk penyesuaian dengan perubahan lingkungan strategis yang secara dinamis terus berkembang. Terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan Rencana strategis Badan Ketahanan Pangan Tahun 2011 – 2015, kami mengharapkan komentar dan saran serta masukan dari berbagai pihak untuk lebih menyempurnakan buku ini

Banjarbaru,

Agustus 2011

Kepala Badan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan,

Ir. Hardy L. Mantir, MT NIP. 19550422 198403 1 003

1

I. PENDAHULUAN A. Latar Belakang Pangan adalah kebutuhan dasar manusia paling utama, karena itu pemenuhan pangan merupakan bagian dari hak asasi individu. Pemenuhan pangan

juga sangat

penting sebagai komponen dasar untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas. Mengingat pentingnya memenuhi kecukupan pangan, setiap negara akan mendahulukan pembangunan ketahanan pangannya sebagai pondasi bagi pembagunan sektor-sektor lainnya. Ketahanan pangan, disamping sebagai prasyarat untuk memenuhi hak azasi pangan masyarakat, juga merupakan pidlar bagi eksistensi dan kedaulatan suatu bangsa. Oleh sebab itu, seluruh komponen bangsa, yaitu pemerintah dan masyarakat, sepakat untuk bersama-sama membangun ketahanan pangan nasional.

Dalam sistem pemerintahan

yang demokratis dan desentralisasi saat ini, pelaku utama pembangunan pangan mulai dari produksi, penyediaan, distribusi dan konsumsi adalah masyarakat, sedangkan pemerintah lebih berperan sebagai inisiator, fasilitator, serta regulator, agar kegiatan masyarakat yang memanfaatkan sumber daya nasional dapat berjalan lancar, efisien, berkeadilan dan bertanggung jawab. Sejalan dengan sistem otonomi, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/ kota dan atau pemerintah desa sesuai kewenangannya, menjadi pelaksana fungsi-fungsi inisiator, fasilitator dan regulator atas penyelengaraan ketahanan pangan di wilayahnya masing-masing. Pemerintah pusat menentukan arah kebijakan, strategis dan sasaran ketahanan pangan nasional, serta pedoman, norma, standar dan kriteria yang harus diacu oleh pemerintah daerah. Hal ini untuk menjaga agar kegiatan pembangunan masingmasing daerah otonom tetap konsisten dalam kerangka pencapaian tujuan pembangunan nasional.

2 Untuk memperbaiki sinergi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat, serta efektivitas kebijakan dan kegiatan operasional pembangunan ketahanan pangan, maka diperlukan suatu acuan bersama yang memuat konsep dan filosofi, kebijakkan, strategi, hingga kegiataan operasional, serta peran masing-masing pihak dalam mewujudkan ketahanan pangan daerah Pemenuhan pangan tidak saja merupakan hal yang sangat penting untuk diwujudkan, tetapi juga merupakan investasi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pangan adalah masa depan dan kehidupan kita bersama. Dari sisi ekonomi, sebagaimana diketahui, sebagian besar PDRB provinsi pasca krisis di bangkitkan oleh konsumsi rumah tangga. Pengeluaran konsumsi rumah tangga sebagian besar dialokasikan untuk konsumsi rumah tangga. Oleh Karena itu, pangan dapat dikatakan sebagai penggerak utama perekonomian derah. Dengan pemikiran tersebut, maka hal – hal yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, khususnya dalam meningkatkan produksi dan ketersediaan pangan, harus didorong dan difasilitasi. Prediksi jumlah penduduk Provinsi Kalimantan Selatan 3.603.002 jiwa pada tahun 2011 menjadi 3.822.589 jiwa pada tahun 2015, merupakan potensi yang sangat signifikan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional. Kualitas konsumsi juga merupakan persyaratan terbentuknya kualitas generasi yang akan datang yang lebih baik. Konsumsi karbohidrat yang berlebihan akan menyebabkan kegemukan fisik, sementara konsumsi protein yang cukup akan meningkatkan intelegensi anak – anak kita. Kerawanan pangan memiliki korelasi yang positif dan erat kaitannya dengan kemiskinan.

Secara agregat, berdasarkan hasil Susenas 2008, rata- rata konsumsi

penduduk disuatu daerah memiliki korelasi dengan jumlah keluarga prasejahtera dan keluarga sejahtera I ( Pra KS dan KS I ). Provinsi Kalilamtan Selatan yangb konsumsi energi rata – rata hanya 90,1 % dari AKG dan protein mencapai 110,45 % dari AKG, dimana masih memiliki jumlah keluarga Pra KS dan KS I lebih dari 40 %. Artinya, semakin banyak masyarakat berada dalam golongan Pra KS dan KS I, semakin rendah kualitas konsumsi masyarakatnya.

3 Ketahanan pangan mensyaratkan dipenuhinya dua sisi secara simultan,

yaitu

( a ) sisi ketersediaan, yaitu tersediannya pangan yang cukup baik bagi seluruh penduduk, dalam jumlah, mutu, keamaman dan keterjangkauannya,

termasuk kehalalnya: dan

( b ) sisi konsumsi, yaitu adanya kemampuan setiap rumah tangga mengakses pangan yang cukup bagi masing-masing angotannya untuk tumbuh, sehat dan produktif dari waktu ke waktu. Kedua sisi tersebut memerlukan sistem distribusi yang efisien, yang dapat menjangkau keseluruh wilayah dan keseluruh golongan masyarakat. Ketahanan pangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan adalah terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau. Pengembangan Ketahanan Pangan khususnya ditingkat rumah tangga mempunyai prespektif pembangunan yang sangat mendasar karena 1.

Akses pangan dan gizi sebagai pemenuhan kebutuhan dasar pangan merupakan hak yang paling asasi bagi manusia

2.

Keberhasilan dalam proses pembentukan sumberdaya manusia terletak pada keberhasilan memenuhi kecukupan pangan dan gizi serta perbaikan pola konsumsi.

3.

Ketahanan pangan merupakan unsur strategis dalam pembangunan ekonomi dan ketahanan pangan regional dan nasional.

4.

Keberhasilan pembangunan daerah dalam meningkatkan kesejahteraan. Dalam kebijaksanaan teknis pembangunan ketahanan pangan menyangkut

ketersediaan, keterjangkauan dan stabilitas pengadaan serta pendapat yang cukup bagi masyarakat untuk mengakses bahan pangan yang bermutu dengan kualitas gizi yang baik sehingga kebijakan “ ketahanan pangan dan gizi serta kebijakan pengembangan agribisnis “ menjadi program yang saling mendukung dalam rangka peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Krisis ekonomi yang mengakibatkan semakin bertambahnya jumlah keluarga miskin serta rendahnya produksi dan produktivitas berbagai hasil pertanian membawa dampak terhadap rendahnya/ menurunnya status gizi di masyarakat yang apabila dibiarkan berlanjut akan membawa akibat yang serius, penurunan kualitas SDM atau bahkan hilangnya satu generasi “ Lost Generation “.

4 Pembangunan pangan baik secara Nasional maupun Kal-Sel mempunyai nilai strategis dalam mengembangkan ketahanan pangan yang dilihat dari berbagai aspek ( 1 ) Produksi, menyangkut ketersediaan pangan tingkat rumah tangga ( 2 ) Distribusi, menyangkut pemerataan dan harga komoditas, ( 3 ) Pengembangan kewaspadaan pangan dan gizi, ( 4 ) Permintaan, termasuk penganekaragaman konsumsi dan gizi, dan ( 5 ) Pengembangan Sumberdaya Manusia dan Teknologi.

B. Landasan Hukum Dasar Hukum Ketahanan Pangan adalah : 1. UU No. 7 TAHUN 1996 TENTANG PANGAN Kondisi terpenuhinya pangan bagi setiap rumah tangga, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup baik jumlah maupun mutunya aman, merata dan terjangkau. 2. PP 68 TAHUN 2002 TENTANG KETAHANAN PANGAN Pangan dalam pengertian ini adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun yang tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan dan minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan dan bahan cair yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan dan atau pembuatan makanan atau minuman. Dasar hukum perencanaan dan penganggaran adalah : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ; 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ; 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 4. Undang-Undang Nomor : 17 tentang Keuangan Negara ; 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ; 6. Undang-Undang Nomor 32 tentang Pemerintahan Daerah ; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

5 C. Maksud dan Tujuan Maksud dan Tujuan pembangunan ketahanan pangan adalah menjamin ketersediaan dan konsumsi pangan yang cukup, aman, bermutu, danbergizi seimbang, baik pada tingkat nasional, daerah hingga rumah tangga. Ketahanan pangan harus diwujudkan

secara

merata

di

seluruh

wilayah

sepanjang waktu,

dengan

memanfaatkan sumberdaya, kelembagaan dan budaya lokal. Mengingat pangan juga merupakan komoditas ekonomi, maka pembangunannya dikaitkan dengan peluang pasar dan peningkatan daya saing, yang dibentuk dari keunggulan spesifik lokasi, keunggulan kualitas serta efisiensi dengan penerapan teknologi inovatif. Selanjutnya, karena produksi pangan nasional sebagian besar dilaksanakan petani dengan skala usaha kecil oleh masyarakat miskin di pedesaan, maka pembangunan ketahanan pangan sangat strategis untuk memperkuat ekonomi pedesaan dan mengentaskan masyarakat dari kemiskinan.

D. Sistematika Sistematika Renstra Badan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan :  Bab I. Pendahuluan  Latar Belakang;  Landasan Hukum;  Maksud dan Tujuan;  Sistematika  Bab II. Gambaran Pelayanan SKPD  Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD  Sumber daya SKPD  Kinerja Pelayanan SKPD  Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan SKPD.  Bab III. Isu-Isu Strategis berdasarkan TUPOKSI SKPD  Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD  Penentuan Isu-isu Strategis.  Bab IV. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan.  Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.  Telaahan Renstra KL dan Renstra Kabupaten/Kota  Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.  Bab V. Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif  Bab VI. Indikator Kinerja SKPD

6 BAB II. GAMBARAN PELAYANAN SKPD

A. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Pembangunan Ketahanan Pangan merupakan salah satu faktor kunci dalam pembangunan suatu bangsa. Ketahanan Pangan merupakan suatu sistem yang terdiri dari sub sistem. Sub sitem utamanya adalah ketersediaan pangan, distribusi dan konsumsi pangan.

1. TUGAS POKOK : Badan Ketahanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang Pemantapan Ketahanan Pangan Daerah. Uraian Tugas: a. Merumuskan kebijakan di bidang pemantapan ketahanan pangan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku; b. Melaksanakan fasilitasi dan dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pemantapan ketahanan pangan. c. Melaksanakan koordinasi pemantauan, evaluasi dan analisis ketersediaan dan penanganan kerawanan pangan Daerah; d. Melaksanakan koordinasi pemantauan, evaluasi dan analisis distribusi dan harga pangan Daerah; e. Melaksanakan koordinasi pemantauan, evaluasi dan analisis pola konsumsi keamanan pangan serta pengembangan penganekaragaman pangan Daerah; f. Mengelola kegiatan kesekretariatan; g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan bidang tugas dan tanggungjawabnya.

7 2. FUNGSI : a. Perumusan kebijakan di bidang pemantapan ketahanan pangan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku; b. Fasilitasi dan dukungan atas penyelenggaraan pemerintah Daerah di bidang pemantapan ketahanan pangan daerah; c. Koordinasi pemantauan, evaluasi dan analisis ketersediaan dan penanganan kerawanan pangan Daerah; d. Koordinasi pemantauan, evaluasi dan analisis distribusi dan harga pangan Daerah. e. Koordinasi pemantauan, evaluasi dan analisis pola konsumsi dan keamanan pangan serta pengembangan keanekaragaman pangan Daerah. f. Pengelolaan kegiatan kesekretariatan

3. UNSUR-UNSUR ORGANISASI a. Sekretariat; - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian - Sub Bagian Keuangan - Sub Bagian Program b. Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan; - Sub Bidang Ketersediaan Pangan - Sub Bidang Penanganan Kerawanan Pangan c. Bidang Distribusi Pangan; - Sub Bidang Analisis Distribusi dan Akses Pangan - Sub Bidang Analisis Harga Pangan d. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan; - Sub Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman pangan - Sub Bidang Keamanan dan Preferensi Pangan Masyarakat e. Kelompok Jabatan Fungsional.

8 Tugas dari masing – masing Bidang Ketahanan Pangan a) Sekretariat

mempunyai

tugas

menyelenggarakan

kegiatan

penyusunan

program,administrasi keuangan,administrasi kepegawaian, ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan, hubungan masyarakat dan keprotokolan. b) Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan pengkajian dan evaluasi produksi, ketersediaan dan cadangan pangan Pemerintah dan masyarakat, deteksi dan inventarisasi serta penenggulangan kerawanan pangan dan gizi masyarakat. c) Bidang Distribusi Pangan mempunyai tugas melaksanakan pengkajian dan evaluasi pelaksanaan distribusi dan analisis harga pangan di Daerah. d) Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan pengkajian dan evaluasi terhadap pola konsumsi dan pengembangan keanekaragaman pangan masyarakat, keamanan dan pengembangan pangan pilihan serta pembinaan sistem informasi dan kelembagaan pangan daerah. e) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagaian tugas Badan Ketahanan Pangan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan. Struktur Organisasi :

9 B. Sumber Daya SKPD Tabel 1. Pegawai Negeri Sipil pada Badan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan 1

Ir. Hardy L. Mantir, MT 19550422 198403 1 003

Kepala Badan / Pembina Utama Madya (IV/d)

2 Raihami Ruslan, S.Sos. ME 19591117 198003 1 005

Sekretaris / Pembina Tk. I (IV/b)

3 Ir. H. Nor Efrani 19580923 199003 1 007

Kabid. Keters. dan Kerawanan Pangan/Pembina Tk. I (IV/b)

4 Kasanovani Angel, SE. MP. 19620818 198503 2 012

Kabid. Konsumsi dan Keamanan Pangan / Pembina (IV/a)

5 Ir. Ishak Harun 19580923 199003 1 007

Kabid. Distribusi Pangan / Pembina (IV/a)

6 H. Ishak Mujali, S.Sos. MM 19600527 198303 1 013

Kasubag Umum dan Kepegawaian/ Penata Tk. I (III/d)

7 Ir. Herliani 19591009 199003 2 001

Kasubid. Penanganan Rawan Pangan/ Penata Tk.I (III/d)

8 Ir. H. Agus Mawardi 19610822 198803 1 008

Kasubid. Distribusi dan Akses Pangan/ Penata Tk.I (III/d)

9 Halimatus Sa'diah, SE 19600912 198503 2 010

Kasubag. Keuangan / Penata (III/d)

10 Sarah Hidayani, SP, MP 19750703 200003 2 003

Kasubag. Program / Penata (III/c)

11 H. Djoehana 19570727 198203 1 027

Kasubid. Keam. Pangan dan Ref. Pangan Masy / Penata Tk. I (III/c)

12 Ir. Hj. Isnaini Rohayati 19590623 199903 2 001

Kasubid. Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan / Penata (III/d)

13 Didi Ardiansyah 19580505 198603 1 025

Kasubid. Ketersediaan Pangan/Penata Tk. I (III/c)

14 Muhammad Noor 19550807 197603 1 008

Kasubid. Analisis Harga Pangan / Penata (III/d)

15 Andi Chariati, SP 19690728 200003 2 005

Staf / Penata (III/c)

16 Akhmad Yurany, SP 19651230 198702 1 002

Staf / Penata (III/d)

17 Hj. Kemala Ellyanoor 19601007 198303 2 019

Staf / Penata Muda Tk.I (III/b)

18 Hj. Hamdah 19620215 198303 2 024


19 Apandi, SP 19620315 198503 1 014


20 H. Arief Hasan, S.Sos 19661020 2000801 1 009

Staf / Penata Muda (III/a)

21 Aina Khairani, S.Pi. 19770530 200701 2 015

Staf / Penata Muda (III/b)

10 22 Muhammad Noor Ikhwanadi, SH 19740721 200903 1 004


23 Noor Istiqosari, SP. 19791023 201001 2 001


24 Yuyun Maulida,SE 19810115 201001 2 002


25 Hayatin,SP 19781015 201001 2 003


26 Liesa Novianti Falentien, SE 19801120 201001 2 002


27 Wiwin Nur Aini, S.Hut 19810119 201001 2 004


28 Erma Lesnawati,SE 19820302 201001 2 002


29 Rifaniansyah, SE 19740626 201001 1 001


30 Erwina Indrawati,SP 19800822 201001 2 001


31 M. Syafriansyah, SE 19780131 201001 1 007


32 Tutuk Munikah, S.Si 19790602 201001 2 004


11 33 Gt. Reni Kesuma Anggraini A.Md. 19790124 200801 2 012

Staf / Pengatur (II/c)

34 Rahdian Noor, A.Md. 19770110 200903 1 003

Staf / Pengatur (II/c)

35 Halvirani, A.Md 19780415 201101 2 001

Pelaksana/ Pengatur (II/c)

36 Rusmadi 19711104 200801 1 011

Pelaksana / Pengatur Muda (II/a)

37 Abdullah 19551105 198302 1 005

Staf / Pengatur Muda (II/a)

38 Abdul Basit 19750710 200003 1 002

Staf / Pengatur Muda (II/b)

39 Mahliansyah 19721109 200701 1 012


40 Rini Puji Lestari 19790123 200701 2 015


41 Tri Muryanti 19690430 200701 2 015


42 H. Hairul Rahman 19720212 200701 1 032


43 Wahyu Nugroho, A.Md. 19790206 2008 011012


44 Agus Salim 19810824 200901 1 004


45 Muliana 19851114 201001 2 001


46 Dewi Aulya, SE 19831209 201001 2 001


47 Sumiyati, SE 19841030 201001 2 001


48 Syarifuddin 19670102 199403 1 013


49 Asmuni 19600517 199603 1 001

Staf / Juru (I/d)

12

50 Ir. H. M. Ilyas, MS 19551015 198303 1 014

Fungsional Penyuluh /Pembina Utama Muda (IV/c)

51 Drh. H. Rusliansyah, MM 19580919 198603 1 017

Fungsional Perencana Madya/Pembina Utama Muda (IV/c)

52 Ir. H. Fauzi Mahfoed, MS 19580312 198403 1 011

Fungsional Penyuluh / Pembina Utama Muda (IV c)

53 Drs. Suyud Gondowiyono 19541105 197304 1 005

Penyuluh Pertanian Madya /Pembina (IV/a)

54 Wahdiah, SP.MS 540 013 544

Fungsional Penyuluh / Penata Tk.I (III/d)

55 Euis Rupine Katryna, SP 19711228 200604 2 019

Fungsional Penyuluh / Penata Muda (III/a)

56 Tini Ariani, SP 19751116 200604 2 016


57 Agustyni, SP 19760826 200604 2 021


58 M. Isnainie, S.Tp. 19750324 200604 1 016


Kondisi sarana dan Prasarana yang digunakan pada Badan Ketahanan Pangan Propinsi Kalimantan Selatan yang bersumber dari dana APBD :

13 Tabel 2. Sarana dan Prasarana yang digunakan pada Badan Ketahanan Pangan Propinsi Kalimantan Selatan yang bersumber dari dana APBD SPESIFIKASI BARANG Nama/Jenis Barang

4 Vacuum Cleaner

Tangga Alumunium

Merk/Type

5 Sanyo

No.Sertifikat No.Pabrik No.Chasis No.Mesin

6

Bahan

7 Plastik/ Metal

Asal/Cara Perolehan Barang

8 Pembelian/UD Benawa Putra Banjarbaru

Ukuran Barang/ Kontruksi (P,S,D)

Satuan

Keadaan Barang (B/KB/RB)

Barang

Tahun Perolehan

Harga

Ket

9 2007

10 -

11 Buah

12 B

13 1

14 1.800.000

15

Alumunium

sda

2007

-

Buah

B

1

400.000

Maspion

Besi

sda

2007

-

Buah

B

2

250.000

Meja Biro Eselon III

-

Jati

2007

-

Buah

B

1

3.600.000

Meja Kerja Eselon IV

-

Kayu

2007

-

Buah

B

4

1.700.000

Aktiv

Kayu

Kontrak No : 562/SPB/ VIII/2007 Tgl. 31-08-2007 STPB No : 566/STPB/IX/ 2007 Tgl. 03-09-2007 sda

2007

-

Buah

B

25

15.000.000

Asbak Rokok/Tempat Sampah

Meja Rapat Kayu

-

Jumlah

Kursi Kerja Eselon III

-

Plastik/Besi

sda

2007

-

Buah

B

4

3.000.000

Kursi Kerja Eselon IV

-

Plastik/Besi

sda

2007

-

Buah

B

4

1.400.000

Chitos

Besi/ Metal

sda

2007

-

Buah

B

50

10.000.000

Kayu

sda

2007

-

Buah

B

1

2.500.000

sda

2007

-

Buah

B

2

7.000.000

2007 2007

Lusin Lusin

B B

2 2

Kursi Besi Rapat Podium Kursi Tamu

Jepara

Jati

Piring

Kaca

Pembelian/UD Benawa Putra Banjarbaru sda

Cangkir

Kaca

Cangkir Staf

Kaca

sda

2007

Lusin

B

5

Sendok

Kaca

sda

2007

Lusin

B

3

Termos

Stanles

sda

2007

Lusin

B

2

Gorden

Kain

Lusin

B

36 M

Hasuna Goryen

2007

Kondisi sarana dan Prasarana yang digunakan pada Badan Ketahanan Pangan Propinsi Kalimantan Selatan yang bersumber dari dana APBN :

14 Tabel 3. Sarana dan Prasarana yang digunakan pada Badan Ketahanan Pangan Propinsi Kalimantan Selatan yang bersumber dari dana APBN No. Kode Barang 1

2

Jenis /Nama Barang 3

Merk

Type

4

5

Tahun Harga (Rp) Pembelia 6 7

Ket. 8

1

2.12.01.02.001

Lap Top

Toshiba

Pentium III

2002

20.000.000

Baik

2

2.12.01.02.005

LCD

Prexima

-

2002

40.000.000

Baik

3

2.12.01.03.001

CPU

PC. Ciscom

Pentium IV

2003

6.850.000

Baik

2.12.01.03.002

Monitor

Samsung 15"

Digital

2003

980.000

Baik

2.12.01.03.009

Key Board

Logitech

New Touch PS/2

2003

120.000

Baik

2.12.01.03.003

Printer

HP Laser Jet

1000 series

2003

3.000.000

Baik

2.12.01.03.010

CD. Room

Mitsumi

54 X

2003

550.000

Baik

2.12.01.04.001

Server

Ciscom

Pentium IV

2003

1.975.000

Baik

2.12.01.04.003

Hub

D. Link

Des-1008.D

2003

2.250.000

Baik

2.12.01.04.004

Modem

Ciscom

Internal

2003

750.000

Baik

2.12.01.03.001

CPU

PC. Ciscom

Pentium IV

2003

6.850.000

Baik

2.12.01.03.002

Monitor

DTC

Digital

2003

980.000

Baik

2.12.01.03.009

Key Board

Logitech

New Touch PS/2

2003

120.000

Baik

2.12.01.03.010

CD. Room

Mitsumi

54 X

2003

550.000

Baik

2.12.01.03.003

Printer

Canon

1000 SP

2003

2.500.000

Baik

2.12.02.03.001

CPU

PC. Ciscom

Pentium III

2003

6.750.000

Baik

2.12.02.03.002

Monitor

AOC

V.15.SFSB

2003

900.000

Baik

2.12.02.03.009

Key Board

Delux

-

2003

150.000

Baik

2.12.02.03.010

CD. Room

Sony

52 X

2003

550.000

Baik

2.12.01.03.003

Printer

HP

690 C

2003

2.500.000

Baik

2.12.02.03.001

CPU

Tunder Bird

Pentium IV

2004

6.750.000

Baik

2.12.02.03.002

Monitor

ION

V.15.SFSB

2004

900.000

Baik

2.12.02.03.009

Key Board

Delux

-

2004

150.000

Baik

2.12.02.03.003

Printer

Canon

S.200S PX

2004

2.500.000

Baik

7

2.06.01.02.122

Camera Digital

Kodak

CX 6330 Zoom

2004

2.450.000

Baik

8

2.06.02.01.010

Faximili

Panasonic

KX-FT.73

2004

1.750.000

Baik

9

2.02.01.01.003

Station Wagon

Inova/100SLD

MHF.XW.41605001

2005

175.000.000

Baik

4

5

6

1995/ITR.6157043 10 2.02.01.04.001

Sepeda Motor

Honda Supra Fit

Honda Supra Fit

2005

11.630.000

Baik

11 2.02.01.04.001

Sepeda Motor

Honda Supra Fit

Honda Supra Fit

2005

11.630.000

Baik

12 2.02.01.04.001

Sepeda Motor

Honda Supra Fit

Honda Supra Fit

2005

11.630.000

Baik

13 2.02.01.04.001

Sepeda Motor

Honda Supra Fit

Honda Supra Fit

2005

11.630.000

Baik

14 2.12.01.04.001

Lap Top

Toshiba

Pentium IV

2005

21.850.000

Baik

15 2.06.01.02.122

Kamera Digital

Nikon

-

2005

4.950.000

Baik

16 2.12.02.03.001

Monitor

HP Desktop

-

2005

4.800.000

Baik

17 2.12.02.03.001

CPU

HP Compaq

-

2005

29.300.000

Baik

18 2.12.02.03.003

Printer

HP Laser Jet

-

2005

8.050.000

Baik

19 2.12.02.03.009

CD Room

Keybord/moust

-

2005

2.000.000

Baik

20 2.12.02.03.011

UPS

Prolink

-

2005

3.600.000

Baik

15 Tabel 4. Barang inventaris kantor yang dibeli tahun 2009 Nama Barang (merk, ukuran, jenis, jumlah) 1 2 A BARANG INVENTARIS

Jumlah Barang 3

1 Lemari Es/Kulkas

1 buah

2.000.000

2.000.000

2.000.000 204/SPB/III/2009

213/STPB/III/2009

2 Kursi Tamu/Sofa

1 set

5.500.00

5.500.00

5.500.000 205/SPB/III/2009

214/STPB/III/2009

3 Meja Komputer

2 unit

750.000

750.000

1.500.000 174/SPB/III/2009

193/STPB/III/2009

4 Mesin Listrik/Genset

1 unit

6.000.000

6.000.000

6.000.000 190/SPB/III/2009

211/STPB/III/2009

5 Printer HP Laser Jet

2 unit

2.000.000

2.000.000

4.000.000 197/SPB/III/2009

212/STPB/III/2009

6 Lemari Rak/ Arsip

2 buah

2.750.000

2.750.000

5.500.000 198/SPB/III/2009

215/STPB/III/2009

7 Mesin Pemotong Rumput

1 buah

3.500.000

3.500.000

3.500.000 189/SPB/III/2009

210/STPB/III/2009

8 Jam Dinding

2 buah

150.000

150.000

9 Lampu Hias Taman

1 paket

5.000.000

5.000.000

5.000.000 222/SPB/III/2009

229/STPB/III/2009

10 Lemari Rak Arsip/Metal

2 buah

2.000.000

2.000.000

4.000.000 150/SPB/III/2009

173/STPB/III/2009

11 Filling Kabinet

3 buah

1.500.000

1.500.000

4.500.000 171/SPB/III/2009

194/STPB/III/2009

12 Alat Pendingin/AC (April 2009)

2 unit

5.000.000

5.000.000

10.000.000 261/SPB/IV/2009

265/STPB/IV/2009 03-Apr-09

No

Harga Satuan (Rp) 4

Jumlah Harga (Rp) 5

Jumlah Harga Seluruhnya (Rp) 6

300.000

Peswanan/Order Kontrak/SPK 7

-

BA. Penerimaan Barang 8

-

16

No 1

Nama Barang (merk, ukuran, jenis, jumlah) 2

Jumlah Barang 3

Harga Satuan (Rp) 4

Jumlah Harga (Rp) 5

Jumlah Harga Seluruhnya (Rp) 6

Pesanan/Order Kontrak/SPK 7

BA. Penerimaan Barang 8

13 Komputer PC (April 2009)

2 unit

6.175.000

6.175.000

12.350.000 027/0344-A/BKP 23 Pebruari 2009

14 Komputer Note Book (April 2009)

2 unit

11.875.000

11.875.000

23.750.000 027/0344-A/BKP 23 Pebruari 2009

200.000

200.000

20.000.000 027/1638.1-A/BKP 01-Mei-09

378/STPB/V/BKP 15-Mei-09

15 Pengadaan Teralis

100 meter

157/STPB/II/2009

16 Kamera Digital Nikon D60 VR

1 unit

13.560.000

13.560.000

13.560.000 027/0507-A/BKP 31-Mar-09

277/STPB/2009 08-Apr-09

17 White Board

4 buah

1.500.000

1.500.000

6.000.000 027/1658-A/BKP

353/STPB/V/2009 6 Mei 2009

18 Sound System (Mic Conference)

10 unit

4.900.000

4.900.000

49.000.000 027/2068-A/BKP

35/E/VII/2009

19 GORDEN

1 paket

15.000.000

15.000.000

15.000.000

027/2589.A/BKP 26 Oktober 2009

1 Ls

278.800.000

278.800.000

278.800.000

027/2072.A/BKP 5 Agustus 2009

1 paket

1.700.000

1.700.000

1.700.000

749/SPB/X/2009

20 GEDUNG KANTOR

21 Taplak Meja

17 C. Kinerja Pelayanan SKPD  Kinerja Pelayanan SKPD Tabel 5. Kinerja Pelayanan SKPD No 1. Sekretariat

Jenis Pelayanan Menyelenggarakan kegiatan penyusunan

Obyek Pelayanan 1. Program Menyusun Program Perencanaan Anggaran

Kelompok Sasaran 13 kab/kota

program,administrasi keuangan,administrasi

2. Keuangan Program Pengelolaan Keuangan

13 kab/kota

kepegawaian, ketatausahaan, rumah tangga dan

3. Umum dan Kepegawaian Urusan rumah tangga, perlengkapan dan kepegawaian

13 kab/kota

perlengkapan,

Menyelenggarakan fasilitasi Dewan Ketahanan Pangan

4. Meningkatkan Integrasi Perencanaan, Koordinasi Kelembagaan dan peran Dewan Ketahanan Pangan :

Provinsi

2. Bidang Ketersediaa n dan Kerawanan Pangan

Melaksanakan pengkajian dan evaluasi produksi, ketersediaan dan cadangan pangan Pemerintah dan masyarakat, deteksi

-

Terbentuknya kelembagaan ketahanan pangan di 13 kab/kota.

-

Peningkatan kinerja dewan dan kelompok kerja ketahanan pangan di 13 kab/kota pada tahun 2015.

13 kab/kota

13 kab/kota

2. Dipertahankannya ketersediaan pangan yang cukup, meningkatnya kemandirian masyarakat pemantapan ketahanan pangan dan menurunnya tingkat kerawanan pangan : 2.1

Peta daerah rawan pangan

2.2

Neraca bahan makanan dicerminkan oleh ketersediaan energi diatas 2.200 kkal/kap/hari dan protein 57 gram/kapita/hari

2.3

Pola pangan harapan

dan inventarisasi serta penenggulangan

Masyarakat 13 kab/kota Masyarakat 13 kab/kota

kerawanan pangan dan gizi masyarakat.

Masyarakat 13 kab/kota

18 ketersediaan ditingkat wilayah 2.4

2.5

3. Bidang Distribusi Pangan

Melaksanakan pengkajian evaluasi

3. dan

pelaksanaan

distribusi dan analisis harga

pangan

Lancarnya distribusi dan stabilisasi harga pangan utama nabati dan hewani ditingkat petani : Stabilisasi harga pangan utama (beras) ditingkat petani diatas Harga Pembelian Pemerintah melalui DPM-LUEP dan P-LDPM

13 kab/kota

3.2

Analisis distribusi dan akses pangan di 13 kab/kota.

13 kab/kota

Percepatan diversifikasi pangan dan

pengkajian dan

keamanan pangan masyarakat.

evaluasi terhadap pola

4.1

Diversifikasi pangan beragam,

konsumsi dan

bergizi dan seimbang di 13

pengembangan

kab/kota. 4.2

pangan masyarakat, keamanan dan

Penanganan keamanan pangan

4.3

Pemantauan dan analisis konsumsi aktual pangan masyarakat di 13

pilihan serta

kab/kota. 4.4

informasi dan kelembagaan pangan daerah.

13 kab/kota

13 kab/kota

segar di 13 kab/kota.

pengembangan pangan

pembinaan sistem

Masyarakat 13 kab/kota

Pengembangan cadangan Pangan pemerintah dan masyarakat

Melaksanakan

keanekaragaman

Masyarakat Miskin 13 kab/kota

3.1

di

Daerah.

4. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan

Pemberdayaan Pangan melalui desa mandiri pangan (desa reguler dan desa reflikasi) dan penanganan daerah rawan pangan di 13 kab/kota.

Pola pangan harapan konsumsi di

13 kab/kota

13 kab/kota

tingkat wilayah sebesar 87%. 4.5

Preferensi pangan masyarakat

13 ab/kota

19

 Permentan Nomor 65/Permentan/OT.140/12/2010 Tentang SPM Bidang Ketahanan Pangan Provinsi Dan Kabupaten/Kota (11 Bab, 22 Pasal) Indikator Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi Dan Kab/Kota : a. 4 Indikator SPM Provinsi 1. Penguatan cadangan pangan 2. Ketersediaan informasi pasokan harga dan akses pangan di daerah 3. Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan 4. Penanganan daerah kerawanan pangan b. 7 Indikator SPM Kab/Kota 1. Ketersediaan energi dan protein per kapita 2. Penguatan cadangan pangan 3. Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah 4. Stabilitas harga dan pasokan pangan. 5. Peningkatan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) 6. Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan 7. Penanganan daerah rawan pangan Tabel 6. Indikator SPM Ketahanan Pangan Provinsi JenisPelayanan DasarBid. No Ketahanan Pangan

SPM Indikator

Capaian

Ket

NILAI (%)

A

Ketersediaan dan 1. PenguatanCadangan cadangan pangan Pangan

60

2015

BKPD

B

Distribusi dan Akses Pangan

100

2015

BKPD

80

2015

BKPD

60

2015

BKPD

C

D

2. Ketersediaaninformasi pasokan, harga dan akses pangandi daerah a dan Penganekaragam 3. Pengawasan -man dan PembinaanKeamanan Keamanan Pangan pangan Penanganan 2. PenangananDaerah Kerawanan RawanPangan Pangan

20 Tabel 7. Indikator SPM Ketahanan Pangan Kabupaten/Kota No

A

B

C

D

Jenis Pelayanan Dasar Bid. Ketahanan Pangan

SPM Nilai (%)

Capaian

Ket

1. Ketersediaan energi dan protein per kapita

90

2015

BKPD

2. Penguatan Cadangan Pangan

60

2015

BKPD

3. Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah

90

2015

BKPD

4. Stabilitas Harga dan Pasokan Pangan

90

2015

BKPD

Penganekaragaman 5. Skor Pola Pangan Harapan dan Keamanan (PPH) Pangan 6. Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan

90

2015

BKPD

80

2015

BKPD

Penanganan Kerawanan Pangan

60

2015

BKPD

Ketersediaan dan cadangan pangan Distribusi dan Akses Pangan

Indikator

7. Penanganan Daerah Rawan Pangan

D. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD  Permasalahan dan Tantangan

Permasalahan dan tantangan dalam pembangunan ketahanan pangan secara umum menyangkut pertambahan penduduk, semakin terbatasnya sumber daya alam dan beralih fungsinya lahan pertanian, masih terbatasnya prasarana dan sarana usaha di bidang pangan, semakin ketatnya persaingan pasar dengan produk impor, serta besarnya proporsi penduduk miskin. Permintaan bahan pangan per kapita juga meningkat didorong oleh meningkatnya pendapatan, kesadaran kesehatan dan pergeseran pola makan karena pengaruh globalisasi dan ragam aktivitas masyarakat. Pemerintah sangat berperan dalam menyediakan prasarana sosial-ekonomi. Disamping itu, sistem pemerintahan otonomi daerah telah menyebabkan penurunan intensitas dukungan dan pelayanan terhadap masyarakat, khususnya pelaku usaha di bidang pangan.

Pada banyak daerah, penyediaan prasarana usaha pertanian di

pedesaan, pelayanan sarana produksi, teknologi, permodalan dan pemasaran kurang menjadi prioritas, sebaliknya tekanan berbagai pungutan didaerah semakin

21 meningkat untuk pemasukan pendapatan daerah. Hal ini tidak hanya menyebabkan biaya tinggi yang mengurangi daya saing produk pangan domestik, tetapi juga menurunkan daya beli masyarakat terhadap pangan. Arus globalisasi telah menghadapkan sistem pangan nasional pada persaingan pasar yang semakin ketat dan menekan kemampuan produksi pangan nasional. Untuk itu diperlukan kemampuan teknis dan manajemen untuk mengangkat daya saing produk pangan nasional, yang sebagian besar dihasilkan oleh para petani kecil. Tantangan ke depan adalah sejauh mana kemampuan merancang kebijakan perdagangan yang dapat melindungi sistem produksi domestik, serta dapat menunjang peningkatan daya saing produk pangan lokal tanpa menyebabkan distorsi berlebihan terhadap mekanisme pasar. Tantangan pemerintah Prov. Kal-Sel ke depan di bidang ekonomi adalah mempertahankan kecenderungan peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah dan sekaligus secara simultan berusaha meningkatkan kualitasnya; meningkatkan kondisi perekonomian yang mendukung berkembangnya dunia usaha; mempertahankan dan meningkatkan prestasi

dalam perwujudan

ketahanan

pangan

daerah;

dan

meningkatkan daya saing menghadapi implementasi kesepakatan perdagangan bebas. Sementara itu, jumlah KK miskin yang rawan pangan serta rentan terhadap masalah kerawananan pangan masih cukup tinggi proporsinya, tahun 2010 jumlah KK miskin sebesar 276.333 KK. Penyebab utama kerawanan pangan dan kemiskinan adalah rendahnya pendapatan masyarakat miskin yang mengakibatkan daya beli masyarakat berkurang, keterbatasan kemampuan masyarakat dalam mengakses pangan; serta keterbatasan aset dan akses terhadap sumber daya untuk mengembangkan usaha mikro. Tantangan utama dalam pemantapan ketahanan pangan di tingkat rumah tangga adalah membangun kapasitas dan kemandirian masyarakat agar mampu mengatasi masalah pangan yang terjadi baik di dalam rumah tangga maupun di lingkungan masyarakat di sekitarnya.

22

Tabel 8. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Kalimantan Selatan Tahun 2010 Kabupaten /Kota

Jumlah KK Miskin

% KK Miskin

Tanah Laut

15.200

5,12

Kotabaru

15.900

5,45

Banjar

17.000

3,34

Barito Kuala

15.800

5,72

9.400

5,57

Hulu Sungai Selatan

16.300

7,66

Hulu Sungai Tengah

15.400

6,32

Hulu Sungai Utara

16.200

7,76

Tabalong

14.300

6,53

Tanah Bumbu

17.400

6,48

8.700

7,75

Banjarmasin

31.600

5,04

Banjarbaru

12.000

5,98

Tapin

Balangan

Sumber : Badan Pusat Statistik Kalimantan Selatan

Tabel 9. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Kalimantan Selatan Tahun 2010 Kabupaten /Kota

Jumlah KK Miskin

Tabalong

% KK Miskin

7,294

13.05

13,885

23.78

7,805

30.60

Hulu Sungai Tengah

21,972

32.06

Hulu Sungai Selatan

12,995

16.13

9,583

13.35

60,167

24.90

9,282

10.57

Banjarmasin

67,052

10.69

Barito Kuala

30,302

39.05

9,353

12.79

Tanah Bumbu

12,095

16.16

Kotabaru

14,548

18.78

Hulu Sungai Utara Balangan

Tapin Banjar Banjarbaru

Tanah Laut

Sumber : Data diolah Badan Katahanan Pangan

23 Untuk mengetahui peta keamanan dan kerawanan pangan, Badan Ketahanan Pangan juga mendata jumlah penduduk miskin di Kalimantan Selatan. Hasil yang didapat berbeda dengan data dari BPS karena indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kemiskinan juga berbeda. Berdasar data yang dikumpulkan oleh Badan Ketahanan Pangan, diketahui bahwa jumlah penduduk miskin di Kalimantan Selatan mencapai 17,05%. Daerah dengan persentase penduduk miskin paling banyak adalah kabupaten Barito Kuala, Hulu Sungai Tengah dan Balangan.

Berbagai permasalahan dan tantangan tersebut mempengaruhi upaya pembangunan ketahanan pangan masing-masing ketiga subsistemnya sebagai mana berikut ini : 1.

Ketersediaan Pangan Laju peningkatan kebutuhan pangan lebih cepat dibandingkan dengan laju kemampuan produksinya, disamping produktivitas tanaman di tingkat petani yang relatif stagnan, juga disebabkan karena terbatasnya kapasitas produksi, penurunan kapasitas kelembagaan petani, serta penurunan kualitas penyuluhan. Hal ini merupakan tantangan pembangunan ketahanan pangan ke depan. Tabel 10. Perbandingan Ketersediaan dan Kebutuhan Tahun 2010 (ASEM) Komoditas Padi Beras Jagung Kedelai Kacang Tanah Ubi Kayu Ubi Jalar Sayur - sayuran Buah - buahan Minyak Goreng Gula Daging Telur Susu Ikan

Tahun 2010 Ketersediaan

Kebutuhan

1,842,089 1,166,411 116,449 3,809 14,445 76,202 25,007 44,985 283,589 40,636 59,333 146 217,914.00

849,548 537,934 37,778 36,260 5,824 24,541 8,077 152,478 213,071 33,977 54,464 22,602 37,495 22,505 200,639

Perimbangan 992,541 628,477 78,671 - 32,451 8,621 51,661 16,930 - 107,493 70,518 - 33,977 - 54,464 18,034 21,838 - 22,359 17,275

Keterangan surplus surplus surplus minus surplus surplus surplus minus surplus minus minus surplus surplus minus surplus

24 Ketersediaan pangan nabati (jagung, kedelai, sayur-sayuran dan buahbuahan) cenderung terus mengalami peningkatan. Peningkatan ketersediaan ini dipengaruhi oleh peningkatan produksi pangan, baik

yang disebabkan

penambahan luas areal tanam maupun peningkatan produktivitas. Komoditas yang ketersediaannya cenderung menurun adalah ubi kayu. Hal ini disebabkan berkurangnya luas tanam dan panen terutama di daerah sentra ubi kayu yaitu Kotabaru dan Tanah Laut. Di Kotabaru terjadi alih fungsi lahan dan di Tanah Laut ada perubahan manajemen pada pabrik tapioka sehingga petani plasma banyak yang mundur. Ketersediaan

pangan

hewani

juga

cenderung

terus

mengalami

peningkatan. Semua komoditas peternakan dan perikanan seperti daging, telur, susu dan ikan mengalami peningkatan produksi sehingga juga meningkat dari segi ketersediaan. Tabel 11. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Tingkat Ketersediaan

Ketersediaan Ketersediaan Energi (Kal/Kap/Hr) Ketersediaan Protein (Gram/Kap/Hr) PPH Tingkat Ketersediaan

Target (Jumlah) 2.200 57

Capaian Kinerja 2007

2008

4.989 5.282 133

128

89,1

89,9

2009

2010

4.996

4.864

131,6 125,57 89,6

82,9

Skor PPH tingkat ketersediaan berdasar neraca bahan makanan Kalimantan Selatan Tahun 2010 adalah sebesar 82,9. Angka ini masih berada di bawah skor maksimal yaitu 100. Kelompok bahan makanan yang masih perlu ditingkatkan ketersediaannya adalah kelompok pangan hewani, kacang-kacangan, gula, sayur dan buah.

Semakin terbatasnya kapasitas produksi pangan nasional, karena: (i) berlanjutnya konversi lahan pertanian ke penggunaan non pertanian; (ii) menurunnya kualitas dan kesuburan lahan akibat kerusakan lingkungan; (iii) semakin terbatas dan tidak pastinya penyediaan air untuk produksi pangan akibat

25 kerusakan hutan; (iv) rusaknya sekitar 30 persen prasarana pengairan; (v) persaingan pemanfaatan sumber daya air dengan sektor industri dan pemukiman; (vi) kerusakan yang disebabkan oleh kekeringan maupun banjir semakin tinggi karena fungsi perlindungan alamiah telah sangat berkurang; (vii) masih tingginya proporsi kehilangan hasil pada proses produksi, penanganan hasil panen dan pengolahan, masih menjadi kendala yang menyebabkan penurunan kemampuan penyediaan pangan dengan proporsi yang cukup tinggi. Dalam lima tahun ke depan dengan hutang luar negeri relatif besar, maka kemampuan nasional untuk mengimpor bahan pangan mulai dari kedelai, gandum, gula, susu menjadi terbatas. Hal ini akan membahayakan ketahanan pangan dan keamanan nasional, apabila terjadi penurunan produksi pangan dengan volume yang relatif besar, sehingga membutuhkan impor pangan yang besar pula. Keberadaan dan fungsi lembaga ketahanan pangan masyarakat dalam bentuk lumbung pangan yang sudah lama dikenal di kalangan penduduk pedesaan sudah mulai memudar. Dengan penurunan kemampuan pemerintah sebagai pengelola cadangan pangan nasional, kelembagaan sejenis lumbung pangan desa mempunyai potensi untuk berperan dalam pengelolaan cadangan pangan masyarakat. Kelembagaan lumbung pangan yang ada saat ini sebagian besar berfungsi sebagai kelembagaan sosial, sehingga memerlukan penguatan agar mampu berperan dalam pengelolaan cadangan pangan dan meningkatkan posisi tawar petani. Tujuan pembangunan lumbung pangan masyarakat adalah membangun keberdayaan masyarakat mengelola dan menumbuhkan lumbung pangan secara partisipatif dan berkelanjutan untuk antisipasi rawan pangan pada musim paceklik Sasaran kegiatan ini adalah 29 Lumbung Pangan yang terdiri dari 13 unit Lumbung APBN dan 16 unit Lumbung DAK. Bentuk kegiatan berupa bansos untuk modal awal mengisi lumbung pangan yang diberikan pada tahun ke 2 = Rp. 20 juta dan pendampingan untuk pemberdayaan kelompok mengelola lumbung 3 tahun.

26 Tabel 12. Unit Lumbung yang Dibangun Dari Dana APBN dan DAK No

Kabupaten

1

Tabalong

2

Hulu Sungai

3

Lumbung

APBN

Lumbung

2

-

Utara

1

1

Hulu Sungai

Tengah

3

2

4

Hulu Sungai

Selatan

1

2

5

Banjar

3

1

6

Tanah Laut

1

4

7

Barito

2

-

8

Tapin

-

2

9

Tanah Bumbu

-

4

13

16

Kuala

Jumlah

DAK

Pengelolaan cadangan pangan bagi petani sangat diperlukan mengingat kondisi rawan pangan akibat berulangnya anomali iklim yang berdampak terhadap musim hujan atau musim kering yang berkepanjangan di berbagai wilayah, kondisi tidak dapat diprediksi. Hal tersebut menyebabkan kejadian luar biasa dan kerawanan pangan yang berulang. Untuk mendorong penyediaan produk pangan yang beranekaragam, khususnya yang berasal dari bahan-bahan pangan lokal dapat memanfaatkan potensi industri pengolahan pangan domestik yang cukup pesat, karena sampai sekarang belum berkembang secara optimal. Untuk mengatasi permasalahan ketersediaan

pangan,

perlu

dorongan

penyediaan

produk

pangan

yang

beranekaragam, terutama produk-produk olahan pangan lokal/non beras, yang sangat diperlukan dalam memantapkan ketahanan pangan dimasing-masing daerah. Dalam rangka penyediaan pangan bagi masyarakat, dibutuhkan teknologi pengolahan pangan tepat guna skala rumah tangga, dan spesifik lokasi usaha kecil maupun swasta besar, yang inovatif untuk meningkatkan citra dan citarasa agar dapat bersaing dengan pangan olahan impor yang semakin membanjiri pasar dalam negeri. Tantangan yang dihadapi Badan Ketahanan Pangan dalam mendorong peningkatan ketersediaan pangan adalah : (a) menyediakan hasil analisis yang akurat sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan; (b) melakukan

27 pemantauan, evaluasi dan pengembangan program peningkatan produksi dan ketersediaan pangan; (c) meningkatkan kemampuan aparat pusat dan daerah dalam merumuskan program dan kebijakan. 2.

Distribusi Pangan Sistem distribusi yang efisien menjadi prasyarat untuk menjamin agar seluruh rumah tangga dapat memperoleh pangan dalam jumlah dan kualitas yang cukup sepanjang waktu, dengan harga yang terjangkau. Bervariasinya kemampuan produksi pangan antar wilayah dan antar musim menimbulkan berbagai tantangan, dalam melakukan pendistribusian pangan ke seluruh wilayah konsumen. Pada banyak daerah kepedulian dan kemampuan mengelola kelancaran distribusi belum optimal, sehingga sering terjadi ketidakstabilan pasokan dan harga pangan, yang berdampak pada gangguan ketahanan pangan di wilayah yang bersangkutan. Masalah dan tantangan dalam subsistem distribusi pangan mencakup aspek prasarana dan sarana, kelembagaan pemasaran, pungutan resmi dan tidak resmi, gangguan keamanan serta pengaturan dan kebijakan. Kelembagaan pemasaran hasil-hasil pangan belum berperan optimal sebagai penyangga kestabilan distribusi dan harga pangan, khususnya di wilayah-wilayah terpencil. Hal ini berpotensi menyebabkan penurunan harga secara signifikan di sentra produksi pada saat panen, sebaliknya meningkatkan harga secara tajam pada musim paceklik.  Dana Pengutan Modal Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (DPM – LUEP) Dana Penguatan Modal Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (DPM – LEUP) dari dana APBD Kalimantan Selatan mulai dilaksanakan tahun 2003 dan sampai saat ini masih berlangsung. Perkembangan jumlah LUEP dan jumlah anggaran yang dibiayai dari dana APBD Provinsi Kalimantan Selatan semakin meningkat dari tahun ke tahun. Cakupan pembelian gabah petani dengan memanfaatkan dana talangan atau DPM-LUEP juga terus meningkat. DPM-LUEP ini merupakan dana talangan yang harus dikembalikan pada tahun berjalan yang bertujuan pengendalian stabilitas harga gabah di tingkat petani.

28 Tabel 13. Realisasi Dana Penguatan Modal Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (DPM-LUEP) No

Kabupaten

Tahun Pelaksanaan 2008 2009

2007 4

2010

8

8

7

-

1

5

10

6

11

7

7

12

-

14

13

6

10

6

6

1

Tabalong

2

Balangan

3

HS Utara

4

HS Tengah

5

HS Selatan

6

Tapin

7

-

9

9

7

Banjar

19

19

22

30

8

Tanah Laut

13

6

9

13

Tanah Bumbu

12

-

4

3

9 10

Kotabaru

11

Barito Kuala Jumlah LUEP Gabah Dibeli (Ton) Dana ( Rp. 000 )

4

-

3

3

3

9

10

10

86 4.335 7.482.250

64 3.140 6.908.000

97 5.208 11.255.800

111 5.682 14.999.688

 Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (L-DPM) Kegiatan

Penguatan

Lembaga

Distribusi

Pangan

Masyarakat

di

Kalimantan Selatan dimulai tahun 2009 dan sampai saat ini masih berlangsung. Gapoktan sebagai pelaksana Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat tahun 2011 berjumlah 36 gapoktan, yang terdiri dari 18 gapoktan tahun 2009, 6 gapoktan tahun 2010 dan 12 gapoktan tahun 2011. Masing-masing

gapoktan

melalui

berbagai

tahapan

yaitu

tahap

penumbuhan, pengembangan dan kemandirian. Untuk tahap penumbuhan dialokasikan dana “bansos” per gapoktan sebesar Rp 150 juta yang digunakan untuk pembuatan gudang sebesar Rp 30 juta, cadangan pangan sebesar Rp 10 juta dan pembelian gabah (distribusi) sebesar Rp 110 juta. Pada tahap penumbuhan, masing-masing gapoktan sudah mempunyai gudang untuk menyimpan bahan makanan utamanya beras. Pada tahap pengembangan dialokasikan dana bansos sebesar Rp. 75 juta per gapoktan yang digunakan untuk tambahan modal pembelian gabah. Pembiayaan kegiatan Penguatan-LDPM bersumber dari dana APBN. Tahun 2011, terdapat 18 gapoktan yang memasuki tahap kemandirian, 6 gapoktan tahap pengembangan dan 12 gapoktan tahap penumbuhan.

29 Tabel 14. Gapoktan Pelaksana Kegiatan Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (P-LDPM) No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Kabupaten

Tahun

/Kota

2009 2 1 2 2 1 1 1 2 1 1 3 1 18

Tabalong Hulu Sungai Selatan Banjar Tanah Laut Barito Kuala Balangan Hulu Sungai Utara Hulu Sungai Tengah Tapin Tanah Bumbu Kotabaru Banjarmasin Jumlah Gapoktan

Jumlah

Dana ( Rp 000)

1.350.000

Kegiatan 2010 1 1 1 2 1 6 4.050.000

P - LDPM 2011 1 3 1 1 1 1 1 2 1 12 2.700.000

Distribusi pangan di Kalimantan Selatan juga dipengaruhi oleh perdagangan pangan nasional yang tidak dapat diabaikan dalam era globalisasi saat ini. Tantangan yang timbul, antara lain : (1) pengaruh harga pangan nasional terhadap pangan dalam daerah; 2) Besarnya tekanan terhadap daya saing produk bahan pangan lokal, akibat pesatnya kemajuan teknologi dalam memproduksi pangan secara efisien dan berkualitas.  Perkembangan Harga Komoditi Untuk mengetahui perkembangan harga komoditi pangan dilakukan beberapa kegiatan yaitu pengumpulan data dan pemantauan kegiatan distribusi dan harga pangan provinsi Kalimantan Selatan, analisis jaringan distribusi pangan provinsi Kalimantan Selatan, pemantauan harga pangan menjelang HBKN (Hari Besar Keagamaan Nasional). Pengumpulan data dan pemantauan kegiatan Distribusi dan Harga Pangan Provinsi Kalimantan Selatan dilaksanakan di 13 kabupaten/ kota. Tujuannya adalah untuk memperoleh data dan terkini serta data base pasokan (pelaku distribusi pangan), harga (produsen dan konsumen) pangan secara rutin dan berkelanjutan.

30 Harga Rata-Rata 9 Bahan Pokok Tingkat Produsen Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2010 80.000

Harga (Rp/ kg)

70.000

60.000

50.000

40.000

30.000

20.000

10.000

-

Beras Lokal Kacang Tanah Cabe Maerah Besar Bawang Merah Minyak Goreng Curah Gula Pasir Lokal Daging Sapi Daging Ayam Ras Telur Ayam Ras

Jan

Peb

Mar

Aprl

Mei

Juni

Juli

Agts

Sept

Okt

Nov

Des

5.620 12.885 15.125 11.355 8.625 10.610 70.000 18.260 13.980

5.685 13.030 13.710 13.735 8.080 10.475 71.230 19.755 14.325

5.725 12.705 13.795 14.100 8.120 10.115 71.290 22.490 13.860

6.625 12.985 17.725 14.725 8.100 9.500 70.960 20.830 14.230

7.600 13.090 20.235 14.405 8.010 8.830 69.430 20.370 14.115

7.940 13.670 27.825 16.925 7.885 8.555 69.975 21.645 13.465

9.335 14.530 39.400 20.565 8.055 9.910 69.355 22.915 14.550

9.550 14.400 32.770 17.205 8.480 10.420 70.315 23.570 14.845

8.915 14.656 26.526 14.525 8.543 10.372 70.375 25.088 14.048

8.930 14.969 18.494 17.083 8.615 10.500 68.854 23.750 14.420

9.443 15.405 16.146 24.017 9.483 10.746 68.764 22.201 14.310

9.624 15.414 24.295 22.611 9.700 10.884 69.402 21.739 14.553

Grafik Harga Rata-Rata 9 Bahan Pokok Tingkat Konsumen Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2010 90.000

80.000

Harga (Rp/ kg)

70.000

60.000

50.000

40.000

30.000

20.000

10.000

-

Beras Lokal Kacang Tanah Cabe Merah Besar Bawang Merah Minyak Goreng Curah Gula Pasir Lokal Daging Sapi Daging Ayam Ras Telur Ayam Ras

Jan

Peb

Maret

April

Mei

Juni

Juli

Agst

Sept

Okt

Nov

Des

6.240 14.750 16.770 12.490 8.640 11.230 75.425 21.935 15.175

6.315 14.830 16.205 14.580 8.825 10.990 76.165 24.615 15.190

6.380 14.405 17.875 14.865 8.785 10.810 76.125 26.375 15.155

7.140 14.725 20.275 15.675 8.660 10.430 74.885 24.835 15.470

8.230 14.705 23.720 15.440 8.610 9.530 74.790 24.525 15.090

8.575 14.855 32.605 18.285 8.640 9.335 75.445 25.510 14.720

10.010 15.645 44.570 22.800 8.615 10.300 75.400 26.090 15.850

10.255 15.630 40.175 19.210 9.040 10.860 76.500 27.520 16.075

9.663 16.019 33.404 16.189 9.117 10.897 76.314 29.538 15.506

9.540 16.619 22.994 18.913 9.243 11.065 74.846 28.548 15.708

9.950 16.721 22.538 26.506 10.000 11.293 75.494 26.238 15.602

10.541 17.097 31.712 23.535 10.375 11.647 75.674 25.255 15.791

Tantangan yang dihadapi Badan Ketahanan Pangan dalam memantapkan distribusi pangan adalah : (a) penyediaan hasil analisis yang akurat secara periodik sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan; (b) meningkatkan pemantauan harga pangan strategis secara periodik dan berkelanjutan; (c) semakin meningkatnya peran lembaga usaha ekonomi pedesaan dalam mendorong stabilisasi harga dan distribusi pangan.

31

3.

Konsumsi dan Keamanan Pangan Masih rendahnya kualitas dan kuantitas pangan penduduk dilihat dari pola konsumsi pangan masyarakat, karena masih belum beragam dan bergizi seimbang (masih didominasi oleh sumber karbohidrat beras dan sumber protein nabati). Kondisi ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain : dari segi sosial budaya mencakup informasi, pengetahuan dan kebiasaan yang dipengaruhi oleh nilai, norma, kelembagaan maupun budaya lokal yang spesifik; dari segi ekonomi mencakup sistem perdagangan yang kurang jujur dan bertanggung jawab, rendahnya daya beli serta kebiasaan makan masyarakat yang kurang mendukung pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman. Konsumsi beras tahun 2009 per kapita masih tinggi, yaitu sekitar 87,9 kg/kapita/tahun Dengan jumlah penduduk yang besar dan terus bertambah, serta persaingan pemanfaatan sumberdaya yang semakin ketat, maka dominasi beras dalam pola konsumsi pangan ini cukup memberatkan upaya pemantapan ketahanan pangan berkelanjutan yang tertumpu pada sumberdaya wilayah (lokal).

Tabel 15. Situasi Ketersediaan dan Konsumsi Beras Kalimantan Selatan 2010 (ARAM III) Januari - Desember

Tanah Laut Kotabaru Banjar Barito Kuala Tapin Hulu Sungai Selatan Hulu Sungai Tengah Hulu Sungai Utara Tabalong Tanah Bumbu Balangan Kota Banjarmasin Kota Banjarbaru

Jumlah Penduduk (Jiwa) 296,282 290,651 506,204 276,066 167,796 212,678 243,389 209,037 218,954 267,913 112,395 625,395 199,359

Produksi Gabah (GKG) 129,820 97,344 221,405 317,605 254,506 211,153 208,943 174,842 144,370 79,448 103,826 5,274 8,455

Gabah Bersih (GKG) 113,528 85,127 193,618 277,746 222,652 184,653 182,721 152,899 126,251 69,477 90,796 4,612 7,394

Ketersediaan Beras (Ton) 71,886 53,903 122,599 175,869 140,983 116,922 115,699 96,816 79,942 43,993 57,492 2,920 4,682

Konsumsi Beras (Ton) 41,228 40,444 70,438 38,415 23,349 29,594 33,868 29,087 30,467 37,280 15,640 87,024 27,741

Surplus Beras (Ton) 30,658 13,459 52,161 137,454 117,634 87,328 81,831 67,728 49,475 6,713 41,852 (84,103) (23,059)

Surplus Gabah (Ton) 48,418 21,255 82,376 217,079 185,778 137,916 129,235 106,962 78,134 10,601 66,096 (132,823) (36,416)

Kalimantan Selatan

3,626,119

1,956,993

1,711,474

1,083,705

504,574

579,131

914,610

Kabupaten/Kota

32 Kebutuhan beras tidak hanya untuk konsumsi saja, tetapi juga untuk kebutuhan lainnya (tercecer, benih, pakan ternak, bahan baku industri, dll). Konsumsi beras di Kalimantan Selatan masih cukup tinggi. Program percepatan penganekaragaman konsumsi pangan diharapkan dapat menurunkan konsumsi beras 1,5% per tahun. Berdasar data ARAM III 2010, ketersediaan beras per kabupaten/kota se Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2010 menunjukkan bahwa dari 13 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan, hanya Kota Banjarmasin dan Banjarbaru yang masih minus sedangkan 11 kabupaten lainnya surplus beras.

Permasalahan dan tantangan yang perlu diatasi dan diantisipasi dalam mewujudkan pola konsumsi pangan yang beragam bergizi seimbang dan aman adalah : (1) keterbatasan kemampuan ekonomi; (2) keterbatasan pengetahuan dan kesadaran tentang keamanan pangan dan

gizi; (3) keterbatasan kemampuan

mengolah bahan pangan lokal yang diminati masyarakat sebagai pangan alternatif pengganti beras (substitusi); (4) merebaknya penyalahgunaan bahan kimia berbahaya untuk pangan; (5) pengaruh globalisasi industri pangan siap saji yang berbasis bahan impor, khususnya gandum; (6) pengaruh nilai-nilai budaya kebiasaan makan yang tidak selaras dengan prinsip konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang dan aman, serta (7) pengelolaan konsumsi dalam rumah tangga yang kurang diperhatikan kebutuhan gizi setiap individu anggotanya. Tantangan yang dihadapi Badan Ketahanan Pangan dalam mendorong penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan adalah : (a) tersajinya data konsumsi pangan secara periodik dan berkelanjutan; (b) dukungan sosialisasi, promosi dan advokasi dalam penganekaragaman konsumsi pangan melalui berbagai media; (c) tersedianya informasi menu yang berbasis pangan lokal; (d) keterbatasan dunia usaha, asosiasi dan universitasdalam program konsumsi pangan. PPH atau Pola Pangan Harapan adalah susunan beragam pangan yang didasarkan pada sumbangan energi dari kelompok pangan utama dari suatu pola ketersediaan dan atau pola konsumsi pangan. Score PPH anjuran adalah 100 yang

33 menandakan pola konsumsi sudah beragam, bergizi berimbang dan aman, dengan tingkat kecukupan energi 2000 kal dan protein 52 gr perhari. Dari segi kuantitas tingkat kecukupan energi tahun 2010 adalah 1.884,9 kal dan protein 51,4 gr. Secara keseluruhan belum bisa memenuhi kecukupan energi maupun keberagaman sesuai anjuran. Untuk hal tersebut perlu usaha untuk pencapaian baik dari aspek kuantitas maupun kualitas. Pemenuhan konsumsi juga belum beragam, bergizi, berimbang, terlihat dari skor PPH yang masih berada di skor 88,8 yang seharusnya 100. Tabel 16. Hasil Pemantauan Konsumsi Gizi Kabupaten/Kota se Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2010 No

Kabupaten / Kota

% AKE (AKP)

Konsumsi Energi ( Kkal )

Protein (Gram)

Energi

Protein

PPH

1.

Tabalong

1.829,5

46,9

90,9

90,6

88,8

2.

HS. Utara

1.873,7

53,6

92,9

103,1

75,0

3.

HS. Tengah

1.696,4

44,4

84,8

85,9

88,4

4.

HS. Selatan

1.739,3

45,9

88,7

90,6

87,8

5.

Tapin

1.879,8

54,6

93,5

105,2

85,1

6.

Banjar

1.838,1

51,1

91,5

98,1

86,8

7.

Tanah Laut

1.957,1

44,2

98,3

86,9

88,3

8.

Barito Kuala

2.038,6

55,3

101,3

106,9

84,8

9.

Kotabaru

1.848,8

53,7

95,2

107,6

86,8

10. Banjarmasin

1.898,8

49,6

93,3

94,4

87,6

11. Banjarbaru

2.086,3

63,9

102,2

121,9

87,9

12. Tanah Bumbu

2.038,3

61,8

105,5

123,6

87,8

13. Balangan Kalimantan Selatan

1.749,7 1.884,9

50,1 51,4

86,1 94,1

95,6 99,9

80,5 88,8

Tabel 17. Tingkat Capaian Pola Pangan Harapan (PPH) konsumsi Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2008-2010

No.

Komoditas

Konsumsi Energi 1a (kkal/kpt/hr) Konsumsi Protein (gram/kpt/hr) b PPH Tingkat Konsumsi

Target (Jlh)

Capaian Kinerja 2008

2009

2010

2.000

2.084

2.039

1.884,9

52.0

58.86

58.46

51.4

88.8

86.4

89.6

88.8

34 Tabel di atas menunjukkan skor PPH Kalimantan Selatan sama dengan PPH konsumsi berdasarkan target Renstra Badan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan yaitu 88,8. Dan masih perlu peningkatan kualitas agar bisa mendekati PPH ideal.

4.

Manajemen Ketahanan Pangan Permasalahan dan tantangan yang perlu diatasi dan diantisipasi, yaitu : a. Terbatasnya

kemampuan dalam

mengantisipasi

dinamika permasalahan

ketahanan pangan b. Terbatasnya kemampuan teknis aparat dalam mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data dalam mendukung keakuratan dan kecepatan pelayanan. c. Penguasaan teknologi informasi yang dikuasai oleh SDM masih rendah, dan belum dapat memenuhi tuntutan tugas dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan pembangunan ketahanan pangan. Tantangan yang dihadapi Badan Ketahanan Pangan dalam memantapkan manajemen ketahanan pangan adalah : (a) program yang efektif dan efisien untuk mendorong tugas dan fungsi Badan Ketahanan Pangan dalam melaksanakan tupoksinya; (b) meningkatnya profesionalisme aparat; (c) penerapan tehnologi yang modern di bidang ketahanan pangan; (d) mengembangkan komposisi pegawai (pelayanan administrasi dan teknis, latar belakang pendidikan).

E.

Potensi dan Peluang

Potensi dan peluang dalam mewujudkan ketahanan pangan, secara umum adalah : (1) besarnya penduduk sebagai pasar produk pangan sekaligus penggerak ekonomi nasional; (2) perkembangan teknologi informasi merupakan penunjang untuk efektivitas manajemen

pembangunan

ketahanan

pangan,

juga

menunjang

pengembangan

ketersediaan, distribusi dan konsumsi pangan; (3) masih tersedia sumber daya alam yang belum termanfaatkan secara optimal untuk produksi pangan serta teknologi untuk meningkatkan produksi bahan pangan primer maupun olahan; (4) pengembangan sistem distribusi pangan ditunjang oleh kemajuan teknologi komunikasi dan alat transportasi

35 yang apabila didayagunakan dapat membuka keterisolasian daerah terpencil; (5) kemajuan teknologi komunikasi, dan informasi, serta oraganisasi masyarakat sebagai infrastruktur sosial yang membantu proses peningkatan kesadaran gizi masyarakat.

1.

Ketersediaan Pangan Potensi Sumberdaya Lahan. Tanah di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan

sebagian besar berupa hutan (43%), disusul kemudian padang (semak, alang-alang, rumput) sebesar 22,1% dan tanah perkebunan 11,6%. Areal persawahan sendiri hanya seluas 11,4% dari keseluruhan luas Kalimantan Selatan. Secara lengkap luas wilayah menurut jenis penggunaan tanah dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 18. Luas Wilayah Menurut Jenis Penggunaan Tanah di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2008 No Penggunaan Tanah Luas Lahan Persentase (%) (Ha) 1

Kampung

59.563

1,59

2

Industri

2.489

0,07

3

Pertambangan

42.111

1,12

4

Sawah

426.067

11,35

5

Pertanian Tanah Kering Semusim

60.680

1,62

6

Kebun Campuran

171.642

4,57

7

Perkebunan

436.448

11,63

8

Padang (Semak, Alang-Alang, Rumput)

830.684

22,14

9

Hutan

1.613.431

43,00

10

Perairan Darat (Danau, Rawa, Kolam)

45.731

1,22

11

Tanah Terbuka

3.713

0,10

12

Lain - lain

59.997

1,60

Diperkirakan luas lahan terlantar yang ditumbuhi oleh alang-alang dan semak belukar mencapai 830.684 hektar. Lahan ini berpotensi untuk direhabilitasi menjadi lahan pertanian yang produktif.

36 Potensi pengembangan produksi pangan.

Dengan potensi sumberdaya alam

yang beragam, dan ketersediaan teknologi di bidang hulu sampai hilir, memberikan peluang untuk meningkatkan kapasitas produksi pangan, meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha, serta meningkatkan keuntungan usaha agribisnis pangan. Beberapa rekayasa paket teknologi yang dapat dimanfaatkan adalah: (1) Paket teknologi pertanian spesifik lokasi dan ramah lingkungan; (2) Rekayasa bioteknologi yang diadaptasikan dengan kondisi lingkungan setempat; (3) Teknologi pengolahan pangan; (4) Teknologi agribisnis tanpa limbah (zero waste technology); (5) Teknologi pengembangan produk, baik produk pangan maupun produk derivatif lainnya. Pembangunan ekonomi sektor pertanian adalah untuk meningkatkan produksi pertanian dan bertujuan untuk meningkatkan pendapatan petani. Subsektor tanaman dan bahan makanan yang potensial adalah tanaman padi (sawah dan ladang), jagung, dan ubi jalar. Subsektor kehutanan merupakan sumber PAD Kalimantan Selatan melalui hasilhasil hutannya. Luas kawasan hutan terbanyak digunakan pada pertambangan, disusul HTI, HPH dan HGU. Namun, produksi hasil hutan menunjukkan bahwa rata-rata untuk semua produk cenderung mengalami penurunan. Tabel 19. Luas Wilayah menurut Jenis Penggunaan Tanah di Provinsi Kalimantan Selatan No

Penggunaan

Tanah

Luas Lahan

(Ha)

Persentase

59.563

1,59

2.489

0,07

42.111

1,12

1

Kampung

2

Industri

3

Pertambangan

4

Sawah

5

Pertanian

6

Kebun

7

Perkebunan

436.448

11,63

8

Padang

830.684

22,14

9

Hutan

1.613.431

43,00

Tanah Kering

Semusim

Campuran

10

Perairan Kolam )

Darat ( Danau , Rawa ,

11

Tanah Terbuka

12

Lain - lain

426.067

11,35

60.680

1,62

171.642

4,57

45.731

1,22

3.713

0,10

59.997 Jumlah

3.753.052

1,60 100,00

(%)

37 Tabel 20. Luas Panen, Produktivitas, Produksi Tanaman Pangan Provinsi Kalimantan Selatan 2009 – 2011 Tanaman Pangan

Luas Panen (Ha)

Produktivitas(Ku/Ha)

2009*

2010** 2011*** 2009*

Padi

490.069

471.166

493.088

39,93

39,10

39,85 1.956.992 1.842.089 1.964.981

Jagung

22.892 22.584

22.734

49,56

51,56

51,63 113.897 116.449

3.154

4.001

11,47

12,08

12,89

3.838

3.809

5.136

13.051 12.270

13.325

11,66

11,77

11,94

15.222

14.445

15.909

10,82

1.598

1.337

1.389

Kedelai

3.345

K. Tanah

2010**

Produksi (Ton)

2011*** 2009*

2010**

2011***

117.380

K. Hijau

1.545

1.292

1.284

10,34

10,35

Ubi Kayu

8.189

5.189

7.283 148,56

146,85

147,41 121.625

76.202

107.362

Ubi Jalar

2.617

2.257

2.654 114,51

110,80

111,52

25.007

29.598

29.968

Sumber : BPS Provinsi Kalimantan Selatan * Angka Tetap;

** Angka Sementara; *** Angka Ramalan I 2011

Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan, sedikitnya terdapat sejuta hektar potensi lahan yang dapat diupayakan menjadi daerah pertanian, terdiri dari lebih kurang 200.000 ha daerah pasang surut, 600.000 ha rawa monoton, dan sekitar 200.000 ha aluvial. Luas lahan pertanian yang terdata 459.601 ha terdiri atas 181.242 ha irigasi/irigasi dalam, 184.351 ha Rawa, 62.113 lahan tadah hujan dan 31,895 ha lahan kering. Untuk menjamin ketersediaan air bagi lahan pertanian telah dibangun bendungan dan jaringan irigasi. Diantaranya adalah Polder Alabio di HSU, Bendungan Riam Kanan di Banjar (kapasitas 670.000 m3) Bendung Amandit (kapasitas 40.000 ha sawah), Batang Alai, Pitap, Tapin, Bendung Anno Kalibaru di HST (kapasitas 1.500 ha sawah). Populasi ternak besar di Provinsi Kalimantan Selatan dari tahun ke tahun terus mengalami kenaikan. Demikian juga untuk ternak kecil dan unggas, secara kumulatif juga mengalami kenaikan populasi. Produksi telur ayam buras juga terus meningkat. Peningkatan ini juga terjadi pada produksi telur ayam ras. Sedangkan produksi telur itik mengalami penurunan.

38

39 Tabel 21. Potensi Perikanan Kalimantan Selatan

URAIAN

KALSEL

INDONESIA

%

Garis Pantai

1.330 Km

95.181 Km

1,4

Perairan Umum

1.000.000 Ha

20.173.776 Ha

4,9

Kolam

2.400 Ha

526.000 Ha

0,5

Tambak

53.382 Ha

1.224.000 Ha

4,3

Sawah

3.752 Ha

6.139.000 Ha

0,1

Tabel 22. Posisi Produksi Kalimantan Selatan Terhadap Nasional Tahun 2010

URAIAN

KALSEL

NASIONAL

%

Produksi (ton)

242.126

10.860.000

2,2

Tangkap

178.200

5.380.000

3,31

Budidaya

63.926

5.480.000

1,11

Nilai ($ 000)

7.703

279.000.000

0,003

Konsumsi 2010 (kg)

39,00

29,08

Ekspor

131,11

40 Tabel 23. Keragaan Perikanan dan Kelautan Kalimantan Selatan 2009-2010 NO. 1.

2.

KEGIATAN PENANGKAPAN

-11,31

- LAUT

154.671

115.555

-25,29

- PERAIRAN UMUM

108.718

62.644

-42,38

BUDIDAYA

46.247

63.926

1.833

1.867

1,85

- TAMBAK

11.286

15.378

36,26

- KOLAM

19.746

31.329

58,66

- KARAMBA

11.788

12.019

1,96

- JARING APUNG

952

2.946

209,45

- SAWAH/MINAPADI

442

288

-34,84

2.083

1.388

-33,4

18.959

7.703,8

-59,4

488

2.651

443,24

24.400

132.585

443,38

38,9

39,2

0,26

38,23

EKSPOR NILAI ( US$ 000) ANTAR PULAU VOLUME NILAI ( Rp Juta )

5.

KENAIKAN (%)

178.199

VOLUME 4.

2010

200.918

- LAUT

3.

2009

KONSUMSI/KAPITA (Kg)

Perkebunan mempunyai peranan yang cukup besar dalam pengembangan pertanian. Tanaman perkebunan yang cukup potensial di Kalimantan Selatan adalah karet dan tanaman kelapa sawit. Luas tanaman karet mencapai 193.224 ha. Dilihat dari banyaknya produksi tanaman perkebunan khususnya perkebunan rakyat, komoditi kelapa sawit menduduki urutan pertama dengan 330.473 ton disusul produksi karet 112.196 ton

41 Tabel 24. Luas Areal dan Produksi Perkebunan Menurut Jenis Tanaman Tahun 2009

Jenis Tanaman Karet Kelapa Kelapa Hibrida Kelapa Sawit Kopi Lada Cengkeh Kakao Pinang Ar e n Rumbia Kemiri Kayu Manis Kapuk Jambu Mete Kenanga Purun Jumlah

Luas Tanaman (Ha) TBM TM TTR 68 024 6 910 138 179 980 358 28 368 121 756 3 347 1 156 2 111 132 11 23 668 223 395

130 541 35 926 1 034 173 767 3 454 557 527 145 307 1 341 1 836 2 757 203 241 106 24 891 353 657

19 718 3 483 1 496 773 1 252 64 221 80 89 327 320 373 159 124 15 4 186 28 842

Produksi (Ton) 132 593 30 832 699 503 155 1 445 366 165 34 124 1 643 4 070 2 843 285 47 49 13 486 678 849

Jumlah KK 160 723 118 857 2 35 269 17 616 4 062 2 807 1 653 4 001 4 825 13 300 6 436 2 267 1 548 499 269 1 133 376 252

Potensi hutan dan keragaman hayati. Indonesia memiliki sumberdaya hutan seluas yang memuat kekayaan hayati antara lain bahan pangan sumber karbohidrat, kacang-kacangan, minyak dan lemak, biji-bijian dan buah-buahan, sayur-sayuran, rempah-rempah dan bumbu-bumbuan, bahan minuman dan tanaman obat.

42 Tabel 25. Penggunaan Kawasan Hutan (Ha) tahun 2009 Kabupaten /Kota Tanah Laut

HL

KSA -KPA

HP

HPT

HPK

Jumlah

-

94 612

53 698

13 263

247 774

-

24 568

23

-

90 921

Banjar

86 201 66 330 -

-

-

-

41 928

41 928

Barito Kuala

22 974

-

8 732

13 973

-

45 679

Tapin

23 920

240

13 163

-

18 731

56 054

HS Selatan

12 188

-

12 359

1 340

6 754

32 641

HS Tengah

29 720

92 538

81 763

25 568

2 395

231 984

HS Utara

-

3 762

-

-

8 005

11 767

Tabalong

2 029

43

-

-

-

2 072

Tanah Bumbu

15 861

29 016

71 660

5 291

12 175

134 003

Balangan

95 934

6 841

164 456

25 519

25 683

153 977

171 269

80 762

290 875

1 247

22 489

395 373

-

84

-

-

-

84

526. 426

213.286

762.188

126.659

151.423

1.779.982

Kotabaru

Banjarmasin Banjarbaru Kalimantan Selatan

HL:Htn Lindung; KSA-KPA:Kawasan Suaka-Pelestarian; HP:Htn Produksi; HPT:Htn Prod. Terbatas; HPK:Htn Prod. Konversi

Kandungan gizi beberapa bahan pangan yang sering disebut sebagai bahan pangan kedua (umbi-umbian), tidak jauh berbeda dengan bahan pokok yang selama ini dikonsumsi masyarakat. Hanya nilai sosial yang menyebabkan komoditi tersebut bernilai inferior dibandingkan dengan beras atau jagung. Oleh karena itu, pemanfaatan hutan dan areal perkebunan rakyat, perkebunan besar negara dan perkebunan besar swasta seyogyanya juga diikuti dengan inovasi teknologi pengembangan produk pangan maupun untuk pemenuhan kebutuhan lainnya, misalnya sebagai sumber energi terbaru. Badan Ketahanan Pangan

yang mempunyai tugas melaksanakan pengkajian,

pengembangan dan koordinasi di bidang pemantapan ketahanan pangan, memiliki potensi dan peluang untuk mendorong pemantapan ketahanan pangan, yaitu berperan pada (a) peningkatan koordinasi dalam perumusan kebijakan ketersediaan dan penanganan kerawanan pangan (b) penyempurnaan program dan kegiatan dalam rangka peningkatan ketersediaan melalui pemeantauan produksi pangan, pengembangan cadangan pangan serta penanganan kerawanan pangan.

43 2.

Distribusi Pangan

Luas wilayah yang besar dan berkepulauan menyediakan peluang usaha distribusi pangan yang cukup besar, dengan memanfaatkan moda transportasi darat, laut dan udara. Kemajuan teknologi informatika, perhubungan dan transportasi memfasilitasi dinamika frekuensi maupun luas jangkauan distribusi pangan.

Semakin berkembang volume

produk peralatan teknologi, biasanya diikuti dengan semakin menurunnya biaya. Fungsi distribusi pangan dilaksanakan oleh para pelaku usaha dalam bentuk perdagangan dan jasa pengiriman, dan pemerintah yang berperan memfasilitasi prasarana umum distribusi, serta pengaturan agar proses distribusi terselenggara secara teratur, adil dan bertanggung jawab. Potensi masyarakat, dalam pengembangan usaha di bidang jasa, pemasaran, pengangkutan, pengolahan dan penyimpanan, cukup besar. Usaha di bidang ini sangat bervariasi mulai dari yang bersifat individu berskala kecil, usaha bersama berbentuk koperasi, hingga perusahaan besar dan multinasional. Semakin meningkatnya komitmen untuk menciptakan perdagangan pangan internasional yang lebih adil, khususnya dalam penerapan proteksi dan promosi perdagangan pangan.

Kondisi tersebut akan memberikan dampak yang baik dalam

pendistribusian bahan pangan dalam negeri. Selain itu tingginya kesadaran dan motivasi masyarakat Internasional untuk menurunkan kemiskinan dan kerawanan pangan secara bersama-sama, yang diwujudkan dalam bentuk aliansi antar negara baik dalam kawasan regional maupun internasional, dapat menambah dukungan dan kontribusi terhadap upaya peningkatan akses pangan masyarakat. Peran pemerintah menyempurnakan sistem standarisasi dan mutu komoditas pangan, serta melaksanakan perangkat kebijakan yang mampu memberikan insentif dan lingkungan yang kondusif bagi pelaku pasar, juga meningkatkan potensi dan peluang pengembangan usaha distribusi pangan, yang dapat menjamin stabilitas pasokan pangan di seluruh wilayah dari waktu ke waktu. Sehubungan dengan hal tersebut, Badan Ketahanan Pangan memiliki potensi dan peluang memantapkan distribusi pangan yaitu berperan pada (a) peningkatan koordinasi dalam perumusan kebijakan distribusi pangan (b) penyempurnaan program dan kegiatan

44 dalam pengembangan distribusi pangan melalui peningkatan pemantauan dan analisis harga pangan; pengembangan sistem distribusi pangan serta peningkatan akses pangan

3.

Konsumsi dan Keamanan Pangan Potensi sumberdaya alam sebagai sumber bahan pangan yang besar menjamin

ketersediaan pangan yang merata di semua wilayah dan sepanjang waktu sehingga terbuka peluang besar dalam pengembangan diversifikasi konsumsi pangan melalui pemanfaatan pangan lokal dan makanan tradisional untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat. Semakin meningkatnya pengetahuan yang didukung adanya perkembangan teknologi informatika serta strategi komunikasi publik memberikan peluang bagi percepatan proses peningkatan kesadaran terhadap pangan yang aman dan bergizi, yang diharapkan dapat mengubah perilaku konsumsi masyarakat sehingga mencapai status gizi yang baik. Hal ini merupakan peluang yang tinggi untuk mempercepat proses serta mempeluas jangkauan upaya pendidikan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran gizi. Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pada pelaku usaha di bidang pangan terutama UKM pangan dalam penanganan keamanan, diharapkan dapat meningkatkan penyediaan pangan yang beragam bergizi seimbang dan aman. Sementara itu, terdapat berbagai institusi (infrastruktur sosial) di tingkat lokal (kecamatan atau bahkan desa), yang dapat menjadi mitra kerja pemerintah maupun lembaga non pemerintah, dalam rangka perbaikan konsumsi pangan dan gizi, seperti posyandu, mitra kerja ketahanan pangan, balai penyuluhan, para penyuluh dari berbagai instansi terkait, dan kelembagaan masyarakat (Tim Penggerak PKK, majelis taklim, dan sebagainya). Institusi ini dapat berperan aktif dalam mendeteksi masalah serta memfasilitasi upaya-upaya peningkatan kualitas konsumsi pangan dan perbaikan gizi. Badan Ketahanan Pangan memiliki potensi dan peluang dalam mendorong percepatan diversifikasi konsumsi dan keamanan pangan yaitu berperan pada (a) peningkatan

koordinasi

dalam

perumusan

kebijakan

konsumsi

pangan

(b)

penyempurnaan program dan kegiatan dalam rangka pengembangan konsumsi dan keamanan pangan melalui peningkatan pemantauan dan analisis pola konsusmsi pangan;

45 pengembangan diversifikasi konsumsi pangan serta pengembangan keamanan pangan dan preferensi pangan

4.

Manajemen Ketahanan Pangan Potensi dan peluang dari manajemen ketahanan pangan yang ada, merupakan motor

penggerak untuk pelaksanaan pemantapan ketahanan pangan tingkat nasional hingga rumah tangga, yang mencakup antara lain : a.

Jaringan kerjasama dengan instansi terkait di pusat dan daerah; beberapa daerah provinsi dan kabupaten/kota sudah membentuk Dewan Ketahanan Pangan dan Badan Ketahanan Pangan atau institusi yang menangani fungsi ketahanan pangan. Seiring dengan itu, otonomi daerah juga memberikan kewenangan penuh kepada daerah untuk secara lebih spesifik serta fleksibel melaksanakan kebijakan ketahanan pangan di daerah. Untuk itu, Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan beserta jaringan pendukung ketahanan pangan dan institusi ketahanan pangan di pusat dan daerah akan dikembangkan untuk memantapkan program ketahanan pangan daerah dan nasional.

b.

Bantuan teknis lembaga internasional; isu ketahanan pangan merupakan isu global, sehingga kesempatan mendapatkan transfer teknologi dan informasi (technical assistance) dalam kerangka kerjasama internasional sangat terbuka.

c.

Kerjasama

dengan

swasta

dan

masyarakat;

paradigma

baru

manajemen

pembangunan dan pemerintahan ke arah desentralisasi dan partisipasi masyarakat dapat dijadikan momentum bagi pemantapan ketahanan pangan yang dimulai pada tingkat rumah tangga. Di sisi lain, sebagai dampak positif dari proses pendidikan masyarakat, telah mendorong tingkat kesadaran masyarakat terhadap keamanan, mutu,

halal, dan gizi pangan, serta tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk

meningkatkan ketahanan pangan di tingkat rumah tangga. Dukungan informasi yang proaktif akan mendorong peningkatan kerjasama yang efektif antara pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam upaya pemantapan ketahanan pangan. d.

Tersedianya teknologi informasi mempercepat penyebaran informasi ketahanan pangan; perkembangan teknologi yang pesat dalam berbagai aspek merupakan peluang yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kapasitas pelayanan

46 manajemen yang tersedia, serta menunjang pengembangan sistem dan jaringan data dan informasi yang diperlukan dalam pemantapan ketahanan pangan. Informasi yang disusun diantaranya mengenai peta-peta produksi, distribusi, konsumsi, dan sistem deteksi dini kerawanan pangan yang terkoordinasi antara daerah dengan pusat. e.

Tersedianya berbagai metode analisis (seperti NBM, PPH, FIA dan SKPG) untuk merumuskan program dan kebijakan secara periodik dan berkelanjutan sehingga tersusun tujuan dan sasaran yang tepat, langkah-langkah tahapan operasional yang praktis dan mudah, serta keterlibatan stakeholder sesuai dengan peran dan tanggung jawabnya. Perencanaan yang komprehensif ini dibutuhkan dalam menghadapi tantantan yang beragam dan global.

f.

Tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan. Pelaksanaan pembangunan ketahanan pangan terkait dengan perlindungan bagi pelaku usaha dan konsumen yang sebagian besar tergolong masyarakat kecil. Mereka memerlukan adanya sistem perlindungan yang adil dan bertanggung jawab yang didukung dengan peraturan dan penegakan hukum yang tegas.

47

BAB III. ISU-ISU STRATEGIS A. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Tabel 26. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi No

Tugas dan Fungsi a. Ketersediaan dan Kerawanan Pangan

Permasalahan

1. Laju peningkatan kebutuhan pangan lebih cepat dibandingkan dengan laju kemampuan produksinya 2. Terbatasnya kapasitas produksi, penurunan kapasitas kelembagaan petani serta penurunan kualitas penyuluhan 3. Kemampuan nasional untuk mengimpor bahan pangan mulai dari kedelai, gandum, gula, susu menjadi terbatas. 4. Keberadaan dan fungsi lembaga ketahanan pangan masyarakat dalam bentuk lumbung pangan yang sudah lama dikenal di kalangan penduduk pedesaan sudah mulai memudar 5. Pengelolaan cadangan pangan yang tidak merata 6. Produksi dan cadangan pangan

Faktor Tantangan /Pendorong Penghambat 1. Mendorong 1. Regulasi dan penyediaan produk sumber daya pangan yang alam yang beranekaragam, terbatas khususnya yang berasal dari bahan2. Tingkat bahan pangan lokal pengetahuan dan memanfaatkan SDM dan potensi industri pengelolahan pengolahan pangan SDA yang domestik yang maju rendah khusus 2. Perkembangan nya daerah teknologi pertanian terpencil (argoindustri) dan pemantapan teknologi 3. Belum informasi dalam meratanya peningkatan SDM cadangan 3. Penyediaan stok pangan. pangan khususnya 4. Cuaca ekstreem untuk mencukupi produksi daerah (nasional) yang masih defisit 4. Kelembagaan ketahanan pangan yang mantap berbasis manajemen modern 5. Stabilisasi dan kontinunitas ketersediaan sepanjang tahun 6. Lahan

48 No

Tugas dan Fungsi b. Distribusi Pangan

Permasalahan

Faktor

Tantangan /Pendorong 1. Kemampuan 1. Sistem distribusi yang mengelola efisien kelancaran distribusi 2. Bervariasinya belum optimal kemampuan produksi 2. Aspek sarana dan pangan antar wilayah prasarana yang dan antar musim belum optimal 3. Stabilisasi harga 3. Kelembagaan pangan pemasaran hasil4. Perlindungan dan hasil pangan belum akses pangan sampai berperan optimal tingkat rumah tangga. sebagai penyangga kestabilan distribusi dan harga pangan 4. Pengaruh perdagangan pangan internasional sudah tidak dapat diabaikan lagi 5. Pada banyak daerah kepedulian dan kemampuan mengelola kelancaran distribusi belum optimal

c. Konsumsi dan 1. Masih rendahnya kualitas dan Keamanan kuantitas pangan penduduk dilihat Pangan dari pola konsumsi pangan masyarakat 2. Konsumsi beras per kapita masih sangat tinggi 3. Keterbatasan emampuan dan kesadaran tentang keamanan pangan dan gizi 4. Keterbatasan kemampuan mengolah bahan

Penghambat 1. Musim dan transportasi (prasarana) yang sulit 2. Ketergantungan beberapa komoditas dari luar ( kedelai, gula) 3. Ketergantungan biaya antara produksi dengan transportasi.

1. Tersajinya data 1. Pengetahuan konsumsi pangan dan pengelolaan secara periodik dan diversifikasi berkelanjutan konsumsi yang 2. Dukungan sosialisasi, rendah promosi dan advokasi 2. Serana dalam pengolahan penganekaragaman yang belum konsumsi pangan efisien. melalui berbagai media 3. Tersedianya informasi menu yang berbasis pangan lokal 4. Penyediaan pangan yang beragam, bergizi seimbang.

49 No

Tugas dan Fungsi

Permasalahan

pangan local yang diminati masyarakat 5. Merebaknya penyalahgunaan bahan kimia berbahaya untuk pangan 6. Pengaruh globalisasi industry pangan siap saji yang berbasis bahan import

d. Sekretariat

Faktor Tantangan /Pendorong 5. SDM yang sehat dan sejahtera.

1. Terbatasnya 1. Pengelolaan kemampuan dalam ketahanan pangan mengantisipasi yang mantap dinamika 2. Analisi ketahanan permasalahan pangan yang terpadu ketahanan pangan 3. Manajemen yang 2. Terbatasnya modern dalam kemampuan teknis mendukung aparat dalam ketahanan pangan mengumpulkan, mengolah dan menganalisis data dalam mendukung keakuratan dan kecepatan pelayanan 3. Penguasaan teknologi informasi yang dikuasai oleh SDM masih rendah, dan belum dapat memenuhi tuntutan tugas dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan pembangunan ketahanan pangan

Penghambat

1. Keterbatasan SDM 2. Penyediaan data yang masih terbatas 3. Sarana (teknologi) terbatas

50 Tabel 27. Identifikasi Permasalahan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi yang Terkait dengan Rencana Tata Ruang No

1. 2. 3. 4.

Jenis kegiatan SKPD yang terkait dengan pemanfaatan ruang

Kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang

Pengembangan Desa Mandiri Pangan Pengembangan Cadangan Pangan Distribusi dan Akses Pangan Penanganan Daerah Rawan Pangan

Ya Ya

Keterangan

Tidak Daerah Miskin

Ya

Daerah Rawan

Ya Ya

Tingkat Harga Daerah Bencana

Tabel 28. Hasil Telaahan terhadap Renstra K/L (Kementerian/Lembaga) No 1.

2.

3.

Isu Strategis K/L Program Prioritas K/L Kerusakan lingkungan dan dampak perubahan 1. Pencapaian swasembada iklim. dan swasembada berkelanjutan. Keterbatasan infrastruktur, sarana prasarana, 2. Peningkatan lahan dan air diversifikasi pangan masyarakat. Kecilnya status dan luas penggunaan lahan 3. Peningkatan nilai serta tekanan degradasi dan alih fungsi lahan tambah, daya saing dan ekspor.

4.

Masih rawannya ketahanan pangan dan ketahanan energi.

5.

Belum berjalannya diversifikasi pangan dengan baik. Rendahnya Nilai Tukar Petani (NTP)

6.

4. Peningkatan kesejahteraan petani (Ketersediaan pangan) 5. Peningkatan Konsumsi pangan lokal 6. Peningkatan kesejahteraan petani (Distribusi pangan/stabilitasi harga)

51 Tabel 29. Hasil Telaahan Renstra Kabupaten/Kota Sasaran Jangka Menengah Renstra Permasalahan Pelayanan SKPD Kabupaten/Kota SKPD (2) (3) Pengembangan sentra produksi agribisnis 1. pertambahan penduduk melalui pemberdayan pelaku utama dan pelaku usaha agribisnis

Sebagai Faktor Penghambat Pendorong (4) (5) Adanya data hasil analisis yang Kurang akuratnya data yang akurat sebagai bahan tersedia pertimbangan dalam penyusunan kebijakan

2.

Penumbuhan dan pengembangan kelompok- 2. kelompok masyarakat, khususnya masyarakat yang terkategorikan rawan pangan dan gizi melalui pemberdayaan usaha ekonomi perdesaan

semakin terbatasnya sumber daya alam dan beralih fungsinya lahan pertanian

Pemantauan, evaluasi dan pengembangan program peningkatan produksi dan ketersediaan pangan

3.

Penumbuhan dan pengembangan lumbung pangan di perdesaan

3.

masih terbatasnya prasarana dan sarana usaha di bidang pangan

Meningkatkan kemampuan aparat SDM yang terbatas terutama dalam merumuskan program dan dalam pengolahan data serta kebijakan perencanaan

4.

Penumbuhan dan pengembangan desa miskin menjadi Desa Mandiri Pangan

4.

semakin ketatnya persaingan pasar dengan produk impor

Pemantauan harga pangan pokok dan strategis secara periodik dan berkelanjutan

5.

Perbaikan gizi keluarga miskin, khususnya yang memiliki ibu hamil, menyusui, balita serta anak sekolah melalui pemberian tambahan pangan beragam dan bergizi seimbang (3B)

5.

besarnya proporsi penduduk Dukungan sosialisasi, promosi dan Keterbatasan pengetahuan dan miskin advokasi dalam kesadaran tentang keamanan penganekaragaman konsumsi pangan dan gizi pangan melalui berbagai media

6.

Kelompok-kelompok masyarakat produsen pangan berbasis produk pangan lokal dan aneka olahan pangan lokal semakin berkembang

6.

Permintaan bahan pangan per kapita juga meningkat didorong oleh meningkatnya pendapatan, kesadaran kesehatan dan pergeseran pola makan karena pengaruh globalisasi dan penyediaan prasarana usaha pertanian di pedesaan, pelayanan sarana produksi, teknologi, permodalan dan pemasaran kurang menjadi prioritas, sebaliknya tekanan berbagai pungutan didaerah semakin meningkat untuk pemasukan pendapatan daerah. Hal ini tidak hanya menyebabkan biaya tinggi yang mengurangi daya saing produk pangan domestik, tetapi juga rendahnya pendapatan masyarakat miskin yang mengakibatkan daya beli masyarakat berkurang, keterbatasan kemampuan masyarakat dalam mengakses pangan; serta keterbatasan aset dan akses terhadap sumber daya untuk

No (1) 1.

7.

8.

tersajinya data konsumsi pangan secara periodik dan berkelanjutan

Monev kurang dilaksanakan

Rendahnya daya beli serta kebiasaan makan masyarakat yang kurang mendukung pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman

Tersedianya informasi menu yang Keterbatasan kemampuan berbasis pangan lokal mengolah bahan pangan lokal yang diminati masyarakat sebagai pangan alternatif pengganti beras (substitusi)

Merebaknya penyalahgunaan bahan kimia berbahaya untuk pangan

Pengelolaan konsumsi dalam rumah tangga yang kurang diperhatikan kebutuhan gizi setiap individu anggotanya Adanya pelatihan/workshop

Adanya pemindahan petugas dari KKP ke SKPD lain padahal mereka sudah menguasai tupoksi

Tersedianya fasilitas perkantoran yang memadai Lingkungan kerja yang kondusif Adanya fasilitasi dari propinsi dan pusat Program yang efektif dan efisien untuk mendorong tugas dan fungsi Badan Ketahanan Pangan dalam melaksanakan tupoksinya Mengembangkan komposisi pegawai (pelayanan administrasi dan teknis, latar belakang Penerapan tehnologi yang modern di bidang ketahanan pangan

Kinerja Aparatur Kantor Ketahanan Pangan yang masih rendah dikarenakan kualitas SDM masih rendah serta tidak adanya Standar Terbatasnya data yang akurat dan up to date untuk analisis dan informasi ketahanan pangan Status SKPD masih pada eselon 3

52

B. Penentuan Isu-isu Stategis Tabel 30. Identifikasi Isu-Isu Strategis sesuai Tugas dan Fungsi SKPD No 1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Isu-Isu Strategis dalam Rancangan Awal RPJMD Masih relatif rendahnya tingkat produksi, produktivitas dan mutu produk dan mutu hasil panen sektor pertanian pangan dan hortikultura, perikanan, peternakan,perkebunan. Masih fluktuatifnya harga pangan (beras lokal) dan pemantauan distribusi pangan Belum berkembangnya industri pengolahan yang mengolah hasilhasil pertanian,rendahnya mutu kemasan dan belum adanya standarisasi produk.

Isu-isu Strategis sesuai tugas dan fungsi SKPD Masih minusnya ketersediaan beberapa produk pangan seperti buah dan sayur-sayuran serta susu.

Pertumbuhan ekonomi belum optimal. Menciptakan kemajuan perekonomian 20 tahun mendatang, dengan meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan berkualitas secara berkelanjutan. Terbatasnya modal, iptek, dan informasi pasar untuk menunjang kegiatan usaha, serta terbatasnya sarana dan prasarana penunjang, khususnya pada sentra-sentra produksi Belum tertatanya kawasan/area pengelolaan pertambangan dan rendahnya kesejahteraan masyarakat di sekitar tambang Tingkat ketimpangan pembangunan antar kabupaten/kota dan provinsi masih cukup tinggi dan menetap.

Penyediaan pangan yang berkelanjutan melalui cadangan pangan pemerintah dan masyarakat.

Daya saing produk lokal masih rendah baik untuk pasar lokal maupun global (AC-FTA).

Stabilisasi harga dengan pembinaan Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan dan peningkatan akses pangan (pasar) Belum adanya cadangan pangan pemerintah. Mutu dan keamanan pangan segar belum berkembang.

Peningkatan program distribusi (stabilisasi harga pangan dan informasi pasar) dan program konsumsi (percepatan penganekaragaman konsumsi pangan dan pengolahan pangan local) Program Distribusi Pangan (akses pangan sampai tingkat rumah tangga di wilayah pertambangan) Peningkatan Program Ketersediaan, Distribusi dan Konsumsi Pangan secara proporsional antar wilayah dan berkelanjutan Program ketersediaan dan diversifikasi pangan

53

BAB IV. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN A.

Visi dan Misi a. Visi dan Misi Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2005-2025 mengacu kepada RPJP Nasional sesuai dengan Rencana Pembangunan Daerah Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2005-2025 yaitu :  Visi : Kalimantan Selatan 2025 maju dan sejahtera sebagai wilayah perdagangan dan jasa berbasis agro industri.  Misi : 1. Mengembangkan dan meningkatkan kualitas SDM, dengan menitik beratkan pada aspek kesehatan, pendidikan dan kehidupan sosial budaya dan agama berlandaskan pada IPTEK dan IMTAQ. 2. Mengembangkan ekonomi ke arah industri dan perdagangan, yang berbasis pada potensi agraris dan kerakyatan dengan dukungan transportasi yang baik. 3. Mengembangkan prasarana dan sarana pembangunan, yang relatif merata pada berbagai wilayah pembangunan. 4. Mendorong pengelolaan SDA secara efisien, untuk menjamin kelanjutan pembangunan dan menjaga keseimbangan lingkungan. 5. Menciptakan taat azas dan tertib hukum, bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah, kehidupan berpolitik, sosial, budaya dan agama. b. Visi dan Misi Pemerintah Daerah  Visi : Kalimantan Selatan Berkembang, Maju, Unggul, Nyaman, Sejahtera dan Damai (BERMUNAJAD).

54 Makna “BERMUNAJAD” -

Berkembang : berkembang mengandung makna bahwa semua lapisan masyarakat berkembang dengan kemampuan dan fondasi ekonomi, sosial budaya yang kokoh serta mandiri dengan jati diri yang kuat untuk dapat bertahan dari segala terpaan krisis yang melanda baik bersifat local, nasional maupun global.

-

Maju : maju mengandung makna bahwa masyarakat pada semua lapisan, masyarakat maju dalam aspek pendidikan dan ilmu pengetahuan, ekonomi, kemandirian bekerja dan berusaha untuk mencapai kehidupan yang lebih baik.

-

Unggul : unggul mengandung makna kokohnya ketahanan dalam pembangunan dan daya saing yang tinggi daik dalam bidang, ekonomi, sosial budaya, politik maupun kualitas sumber daya manusia agar tercipta manusia yang kreatif yang mampu berinovasi meningkatkan produktivitas yang kompetitif dalam persaingan global.

-

Nyaman : nyaman mengandung makna bahwa terciptanya kondisi keamanan yang kondusif sebagai hasil peran serta seluruh lapisan masyarakat hingga mencitakan kenyamanan bekerja dan berusaha di dalam tatanan kehidupan masyarakat yang agamis dan religius.

-

Sejahtera : sejahtera mengandung makna bahwa masyarakat dapat menikmati hasil-hasil pembangunan secara adil dan merata baik lahir maupun batin.

-

Damai : damai mengandung makna menumbuhkan terbentuknya tatanan masyarakat baik secara individual dan kolektif atau seluruhnya yang sadar akan hak dan kewajibannya sebagai warga masyarakat dan peraturan dan norma yang berlaku, baik yang bersumberdari norma agama dan norma sosial, maupun peraturan

55 perundang-undangan sesuai dengan posisi dan dan peta sosialnya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.  Misi : 1. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama, sosial dan budaya. 2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang produktif dan berdaya saing. 3. Mengembangkan daya saing ekonomi daerah berbasis lingkungan dan masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya lokal dan posisi geografis. 4. Meningkatkan ketersediaan kuantitas dan kualitas serta aksebilitas infrastruktur wilayah. 5. Meningkatkan kinerja pemerintahan daerah yang baik dan bersih.  Program Kerja : 1. Membangun kehidupan sosial dan budaya 2. Membangun sumber daya manusia 3. Peningkatan perekonomian 4. Perbaikan infrastruktur 5. Pengelolan lingkungan hidup 6. Melaksanakan pemerintahan yang bersih dan baik

56 c.

Visi dan Misi Ketahanan Pangan

 Visi “Mantapnya ketahanan pangan yang BERMUNAJAD (Beragam, Bermutu, Nyaman, Sejahtera dan Tersedia)”. Makna “B E R M U N A J A D” : Beragam :

mengandung makna meningkatkan penganekaragaman konsumsi melalui pengembangan pangan lokal, dan produkproduk pangan olahan guna meningkatkan konsumsi pangan dan sekaligus mendorong penurunan konsumsi beras perkapita.

Bermutu :

mengandung makna meningkatkan mutu dan keamanan makanan yang dikonsumsi melalui sosialisasi, promosi dan advokasi tentang mutu dan keamanan pangan masyarakat.

Nyaman :

mengandung makna menciptakan situasi ketahanan pangan yang nyaman dan kondusif serta menghindari situasi kerawanan dan kerentanan pangan dengan melakukan kewaspadaan pangan dan gizi.

Sejahtera :

mengandung makna meningkatkan kemampuan sistem distribusi pangan untuk menunjang penyebaran dan tingkat harga pangan yang terjangkau oleh daya beli masyarakat sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan petani dan masyarakat.

Tersedia :

mengandung makna meningkatkan kemampuan membangun ketersediaan dan cadangan pangan dalam jumlah, mutu dan keragaman yang cukup diseluruh wilayah.

 Misi 1. Memantapkan ketersediaan dan cadangan pangan nabati dan hewani 2. Meningkatkan aksesibilitas pangan pada setiap rumah tangga setiap saat dan berkelanjutan 3. Mempercepat

upaya

penganekaragaman

pangan

barbasis

sumberdaya pangan lokal menuju konsumsi pangan yang cukup, beragam, bergizi, seimbang dan aman 4. Menciptakan situasi ketahanan pangan yang nyaman dan kondusif

57

B.

Tujuan dan Sasaran

a. Tujuan Sejalan dengan visi dan misi tersebut serta memperhatikan masalah, tantangan, potensi, dan peluang yang tersedia, maka tujuan pembangunan ketahanan pangan dirumuskan sebagai berikut : 1. Meningkatkan kemampuan membangun ketersediaan dan cadangan pangan dalam jumlah, mutu, dan keragaman yang cukup di seluruh wilayah. 2. Meningkatkan kemampuan membangun sistem distribusi pangan untuk menunjang penyebaran dan tingkat harga pangan yang terjangkau oleh daya beli masyarakat. 3. Meningkatkan penganekaragaman konsumsi melalui pengembangan pangan lokal dan produk-produk pangan olahan guna meningkatkan konsumsi pangan dan sekaligus mendorong penurunan konsumsi beras per kapita. 4. Meningkatkan keberdayaan dan kemandirian masyarakat

dalam

mewujudkan ketahanan pangan yang berkelanjutan, dan bertumpu pada sumberdaya, kelembagaan serta budaya lokal.

b. Sasaran Mengacu pada arahan umum dan tujuan pembangunan ketahanan pangan, maka sasaran pembangunan ketahanan pangan Kalimantan 2011-2015 yang akan dicapai adalah : 1. Dipertahankannya ketersediaan pangan yang cukup, meningkatkan kemandirian

masyarakat,

pemantapan

ketahanan

pangan

dan

menurunnya tingkat kerawanan pangan. 2. Lancarnya distribusi dan stabilisasi harga pangan utama nabati dan hewani di tingkat petani.

58 3. Percepatan diversifikasi pangan dan keamanan pangan masyarakat. 4. Meningkatnya kelembagaan dan peran Dewan Ketahanan Pangan.

C.

Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran ( Strategi ) Strategi yang akan dilaksanakan oleh Badan Ketahanan Pangan Propinsi Kalimantan Selatan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut : 1. Mengembangkan jaringan dan sistem koordinasi lintas pulau, lintas wilayah dan lintas waktu guna mensinkronisasi dan mensinergikan kebijakan program dan kegiatan pemantapan ketahanan pangan. 2. Memberdayakan masyarakat dalam pemantapan dengan fokus pada tingkat rumah tangga, dan dikembangkan dengan basis sumberdaya lokal. 3. Ketahanan Pangan diwujudkan bersama oleh masyarakat sebagai pelaku dan pemerintah sebagai fasilitator (pemandu, pemacu dan pemicu). 4. Pengembangan sistem dan usaha agribisnis ketahanan pangan, dengan karakteristik sebagai berikut :  Berdaya saing tinggi, diupayakan melalui :

efisien dengan

memanfaatkan inovasi dan teknologi, peningkatan produktivitas dan nilai tambah, serta berorientasi pasar.  Berkerakyatan, diupayakan dengan melibatkan masyarakat secara luas, fokus pada usaha kecil dan menengah (UKM), dan menggunakan sumberdaya yang dikuasai oleh rakyat.  Berkelanjutan,

diupayakan

melalui

peningkatan

kapasitas

sumberdaya, penggunaan teknologi rumah lingkungan dan distribusi keuntungan yang adil.  Desentralisasi yang berarti : sentra pertumbuhan agribisnis di daerah, meningkatkan

kontribusi

agribisnis

terhadap

meningkatkan pembangunan infrastruktur di daerah.

PDRB,

dan

59 Tabel 31. Sasaran per Tahun Rencana Strategis INSTANSI : BADAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN RENCANA SASARAN PER TAHUN URAIAN 1.

Dipertahankannya ketersediaan pangan yang cukup, meningkatnya kemandirian masyarakat pemantapan ketahanan pangan dan menurunnya tingkat kerawanan pangan

INDIKATOR KINERJA 1,1 1,2 1,3

1,4

1,5

2.

3.

Lancarnya distribusi dan stabilisasi harga pangan utama nabati dan hewani ditingkat petani.

Percepatan diversifikasi pangan dan keamanan pangan masyarakat.

2,1


2,3

Cadangan Pangan (Gspoktsn)

3,1

Konsumsi energy (kkal/kap/hari) Konsumsi Protein (gram/kapita/hari) Pola pangan harapan konsumsi di Penurunan konsumsi beras (1 persen per tahun) Penanganan keamanan pangan (sample) Sosialisasi keamanan pangan

3,2

3,5

D.

Stabilisasi harga pangan utama (beras) ditingkat petani diatas Harga Pembelian Pemerintah.

2012

2013

2014

2015

5.253

5.358

5.465

5.519

133,87

135,87

137,87

139

5.684 140

92,7

93,7

94,7

95,7

96,7

8 kab/kota

9 kab/kota

10 kab/kota

11 kab/kota

13 kab/kota

49 kelompok

74 kelompok

84 kelompok

104 kelompok

124 kelompok

125

140

155

165

175

2

2

2

2

2

36

42

48

58

60

(LUEP dan P-LDPM))

3,6

Meningkatkan Integrasi Perencanaan, Koordinasi Kelembagaan dan peran Dewan Ketahanan Pangan.

Penanganan Daerah Rawan Pangan (Desa Mandiri Pangan Reguler dan Desa Reflikasi) Pengembangan Lumbung Pangan

2,2

3,3 3,4

4.

Ketersediaan Energy (kkal/kapita/hari) Ketersediaan Protein (gram/kapita/hari) Pola pangan harapan ketersediaan Ketersediaan

2011

4,1 4,2

Kajian/Analisis masalah ketahanan pangan. Dokumen perencanaan, data statistik dan monev serta pelaporan

2.342

2.786

3.201

3.677

4.224

59,20

60

60,80

61,60

62,50

90,00 100,31

90,10 99,31

90,30 98,40

90,50 97,50

90,80 96,60

47

62

75

90

110

13

13

13

13

13

2

2

2

2

2

3

3

3

3

3

Kebijakan Pengembangan Ketahanan Pangan a) Sebagai bagian dari komunitas masyarakat Pemda Kal-Sel mempunyai komitmen untuk mewujudkan ketahanan pangan, menanggulangi kelaparan dan kekurangan gizi. b) Mencukupi kebutuhan pangan yang cukup, aman dan bergizi bagi masyarakat bagi pembangunan sumberdaya manusia. c) Meningkatkan peran pemerintah dalam penyelenggaraan pengaturan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap kesediaan pangan. d) Meningkatkan produksi domestik sebagai pilar utama ketahanan pangan daerah

(lokal / wilayah).

e) Peningkatan diversifikasi pangan dalam mencukupi kebutuhan gizi yang bersumber dari pangan nabati, hewani serta zat gizi mikro (vitamin dan mineral).

60 f) Mengembangkan perencanaan pembinaan dan pengendalian produksi pangan dan komoditas lain sesuai dengan keunggulan sumberdaya wilayah. g) Mengembangkan beras sebagai penyangga pangan nasional dan daerah serta komoditas pangan lokal sebagai pangan sustitusi dan komplemen. h) Pemberdayaan masyarakat produsen pangan dengan pemberian insentif berupa “Monetary Incentive” maupun “Non Monetary Incentive”. i) Upaya

pencegahan

dan

penanggulangan

masalah

gizi

melalui

penganekaragaman konsumsi pangan dengan bobot pada makanan lokal. E. Arah Kebijakan Ketahanan Pangan Daerah 1. Prioritas Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) sebagai berikut : a. Peningkatan efektivitas penanggulangan kemiskinan b. Peningkatan kesempatan kerja, investasi dan ekspor c. Revitalisasi pertanina, perikanan dan kehutanan dan pembangunan perdesaan d. Peningkatan askses dan kualitas pendidikan dan kesehatan e. Pemberantasan korupsi dan percepatan pelaskanaan reformasi birokrasi f. Pengutan kemampuan pertahanan dan pemantapan keamanan dalam negeri g. Penanganan bencana, pengurangan resiko bencana, dan peningkatan pemberantasan penyakit menularan h. Percapatan pembangunan infrastruktur dan peningkatan pengelolaan energi. 2. Prioritas Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sebagai berikut : a. Penanggulangan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja b. Revitalisasi pertanian, perikanan, kehutanan dan perdesaan c. Pembangunan dan peningkatan kualitas infrastruktur d. Peingkatan kualitas sumberdaya manusia e. Penegakan hukum dan penerapan Good Governance

61 f. Pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang terpadu dan berkelanjutan g. Pencegahan dan penanggulangan bencana, serta penyakit menular. 3. Arah Kebijakan Umum SKPD (Badan Ketahanan Pangan) a. Terpenuhinya ketersediaan pangan b. Stabilnya harga pangan utama khususnya gabah/padi ditingkat produsen melalui dana penguatan modal di Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan c. Meningkatnya diversifikasi pangan dan gizi serta pola konsumsi beragam, bergizi dan seimbang d. Tertanganinya daerah rawan pangan baik kronis maupun transient e. Terselenggaranya pemberdayaan masyarakat ketahanan pangan melalui Penguatan Modal Usaha Kelompok f. Terselenggaranya peningkatan kelembagaan ketahanan pangan

62 BAB V. PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF PEMBANGUNAN KETAHANAN PANGAN 2011-2015 A. Program Ketahanan Pangan Program Peningkatan Ketahanan Pangan bertujuan untuk memberdayakan masyarakat agar mampu mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang dikuasainya untuk mewujudkan ketahanan pangan secara berkelanjutan, dengan cara : 1. Meningkatkan ketersediaan pangan dengan mengoptimalkan sumber daya yang dimilikinya/dikuasainya secara berkelanjutan; 2. Mengembangkan sistem distribusi dan cadangan pangan untuk turut serta memelihara stabilitas pasokan dan harga pangan bagi masyarakat; 3. Mempercepat

penganekaragaman

konsumsi

pangan

dan

gizi

guna

meningkatkan kualitas konsumsi pangan beragam, bergizi, seimbang serta aman; dan penurunan konsumsi beras per kapita; 4. Membangun kesiapan

aparat dan masyarakat dalam mengantisipasi dan

menanggulangi masalah akses dan kerawanan pangan; 5. Mengembangkan sistem dan memperkuat kemampuan daerah dalam penanganan keamanan pangan segar.

B. Kegiatan Ketahanan Pangan a. Pengembangan modal lembaga usaha ekonomi pedesaan untuk pembelian produksi pangan pokok strategis petani. Badan Ketahanan Pangan memfasilitasi dan mendorong kabupaten/kota untuk mengembangkan program stabilitasi harga pangan melalui model pemanfaatan dari penguatan modal usaha ekonomi pedesaan untuk pembelian produksi pangan pokok strategi petani. Tujuan diarahkan untuk : (a) Meperkuat posisi kabupaten/kota dalam ketahanan pangan wilayah yang berakumulasi pada ketahanan pangan daerah/nasional; (b) Menjaga stabilisasi harga pangan pokok strategis yang diterima petani pada tingkat wajar; (c) Meningkatkan pendapatan petani pangan pokok strategis

63 diwilayah sentra produksi

melalui

pengamanan penerapan HDPP;

(d)

Menumbuhkembangkan kelembagaan usaha ekonomi di pedesaan, yang dapat mendorong pertumbuhan dan menggerakkan perekonomian di pedesaan; (e) Meningkatkan kerjasama agribisnis padi antara LUEP dengan petani/ kontaktani. b. Pengembangan Desa Mandiri Pangan, dengan mengimplementasikan berbagai model pemberdayaan ketahanan pangan masyarakat dalam suatu desa dengan melibatkan seluruh partisipasi masyarakat. Melalui pendekatan ini diharapkan tercapai desa yang ketahanan pangan mantap dan tidak terjadi kerawanan pangan. c. Percepatan Diversifikasi Pangan, penanganan program diversifikasi pangan harus dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan. Pemasya-rakatan diversifikasi pangan melalui media cetak dan elektronik masih secara terpadu dan didukung upaya pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan pangan lokal, makanan khas nusantara dan pengembangan agroindustri/pengolahan agribisnis di pedesaan. Kelompok sasaran perlu mempertimbangkan 2 kelompok masyarakat yaitu masyarakat perkotaan dan masyarakat pedesaan. Kegiatan-kegiatan utama dilakukan melalui : (a) pemberdayaan Hasil Kajian Makanan Tradisional dari Universitas Lambung Mangkurat; (b) Pemberdayaan Kelompok usaha pangan lokal dan makanan khas nusantara; (c) gerakan pemasyarakatan melalui media cetak dan media elektronik; (d) kerjasama dengan asosiasi dan LSM pangan. d. Penanganan Daaerah Rawan Pangan, revitalisasi sistem kewaspadaan pangan dilakukan untuk mengantisipasi rawan pangan karena keterbatasan & kemiskinan sumber daya pangan (rawan pangan kronis) maupun karena terjadinya bencana alam, kerusakan, penyimpangan musim dan konflik social (rawan transien). Antisipasi melalui Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi harus ditindak lanjuti dengan penanggulangan rawan pangan melalui pemberdayaan masyarakat, antara lain melalui imbalan kerja gotong royong (Food work) ataupun dalam bentuk penguatan modal. e. Pemberdayaan

Kelembagaan

Lumbung

Pangan/Sistem

Tunda

Jual,

kelembagaan Lumbung Pangan/Sistem Tunda Jual, direvitalisasi agar mampu memberikan kontribusi yang lebih signifikan terhadap upaya mewujudkan ketahanan pangan petani/masyarakat. Revitalisasi dilakukan melalui proses

64 pemberdayaan secara sistematis, terpadu dan berkesinam-bungan sehingga mampu menjadi salah satu lembaga penggerak ekonomi pedesaan. Pelaksanaan diarahkan didaerah yang menghadapi permasalahan ketersediaan pangan pada periode tertentu dan daerah sentra produksi. f. Pemantapan

Manajemen

Ketahanan

Pangan

di

Kabupaten/Kota,

Kemampuan manajemen ketahanan pangan dimantapkan melalui peningkatan kemampuan memantau dan menganalisis ketersediaan pangan, distribusi pangan dan analisis kebutuhan konsumsi pangan, sebagai dasar perumusan kebijakan operasional ketahanan pangan. Peran Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten/Kota dan provinsi akan didorong terutama dalam melaksanakan koordinasi kebijakan operasional. Evaluasi dan pengendalian ketahanan pangan di wilayah.

C. Indikator Kinerja Dalam mewujudkan sasaran yang telah tersebut indikator kinerja masing-masing sasaran adalah sebagai berikut : 1.

Dipertahankannya

ketersediaan

pangan

yang

cukup,

meningkatkan

kemandirian masyarakat, pemantapan ketahanan pangan dan menurunnya tingkat kerawanan pangan, indikator kinerja : 

Ketersediaan (perimbangan surplus rata-rata 10% antara ketersediaan dan kebutuhan pangan nabati dan hewani.



Neraca Bahan Makanan dicerminkan oleh ketersediaan energi diatas 2.200 kkal/kapita/hari.



Pola Pangan Harapan ketersediaan di tingkat wilayah.



Pemberdayaan pangan melalui desa mandiri pangan (desa reguler dan desa reflikasi) dan penanganan daerah rawan pangan di 13 kab/kota.



Pengembangan lumbung pangan dan cadangan pangan masyarakat.

65 Tabel 32. Sasaran Ketersediaaan Pangan di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2015

Komoditas

2011

Sasaran Ketersediaan 2012 2013 1014

2.797.026 1.760.990 254.960 12.998 30.068 212.203 49.842 57.131 382.845

2.268.817 1.431.732 146.527 7.402 20.954 162.840 37.755 47.414 303.440

2.367.856 1.493.468 166.858 8.451 22.663 172.095 40.021 49.236 318.328

2.466.895 1.555.204 187.189 9.501 24.372 181.351 42.287 51.058 333.217

2.598.948 1.637.519 214.297 10.899 26.650 193.692 45.309 53.487 353.068

2.797.026 1.760.990 254.960 12.998 30.068 212.203 49.842 57.131 382.845

198.594 89.059

93.033 62.621

112.825 67.578

132.618 72.535

159.008 79.145

198.594 89.059

176.105

175.404

175.536

175.667

175.842

176.105

Target (Jlh)

Pangan Nabati 1, Padi (Ton) 2, Beras (Ton) 3, Jagung (Ton) 4, Kedelai (Ton) 5, Kacang Tanah (Ton) 6, Ubi Kayu (Ton) 7, Ubi Jalar (Ton) 8, Sayur-sayuran (Ton) 9, Buah-buahan (Ton) 10,Minyak sawit (Ton) 11,Gula (Ton) Pangan Hewani 1, Daging (Ton) 2, Telur (Ton) 3, Susu (Kg) 4, Ikan (Ton)

2015

Keterangan

Tabel 33. Sasaran Produksi Pangan Pokok Nabati dan Hewani Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2015 No.

Komoditas

I Pangan Nabati 1, Padi (Ton) 2, Beras (Ton) 3, Jagung (Ton) 4, Kedelai (Ton) 5, Kacang Tanah (Ton) 6, Ubi Kayu (Ton) 7, Ubi Jalar (Ton) 8, Sayur-sayuran (Ton) 9, Buah-buahan (Ton) 10,Minyak sawit (Ton) 11,Gula (Ton) II Pangan Hewani 1, Daging (Ton) 2, Telur (Ton) 3, Susu (Kg) 4, Ikan (Ton)

Target (Jlh)

2011

Sasaran Produksi 2012 2013 2014

2015

2.797.026 1.760.990 254.960 12.998 30.068 212.203 49.842 57.131 382.845

2.268.817 1.431.732 146.527 7.402 20.954 162.840 37.755 47.414 303.440

2.367.856 1.493.468 166.858 8.451 22.663 172.095 40.021 49.236 318.328

2.466.895 1.555.204 187.189 9.501 24.372 181.351 42.287 51.058 333.217

2.598.948 1.637.519 214.297 10.899 26.650 193.692 45.309 53.487 353.068

2.797.026 1.760.990 254.960 12.998 30.068 212.203 49.842 57.131 382.845

230.656 104.702

108.052 73.621

131.040 79.448

154.028 85.276

184.679 93.046

230.656 104.702

199.870

199.075

199.224

199.373

199.572

199.870

Keterangan

66 Tabel 34. Sasaran Kebutuhan Pangan Pokok Nabati dan Hewani Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2015 Sasaran Kebutuhan No. Komoditas Target (Jlh) Keterangan 2011 2012 2013 2014 2015 I Pangan Nabati 1, Padi (Ton) 1.609.387 1.305.460 1.362.446 1.419.433 1.495.415 1.609.387 2, Beras (Ton) 955.703 777.012 810.517 844.021 888.694 955.703 3, Jagung (Ton) 164.425 94.496 107.608 120.719 138.201 164.425 4, Kedelai (Ton) 45.381 25.845 29.508 33.171 38.055 45.381 5, Kacang Tanah (Ton) 5.374 3.745 4.051 4.356 4.763 5.374 6, Ubi Kayu (Ton) 4.499 3.452 3.649 3.845 4.107 4.499 7, Ubi Jalar (Ton) 27.617 20.920 22.175 23.431 25.106 27.617 8, Sayur-sayuran (Ton) 200.478 166.381 172.774 179.167 187.691 200.478 9, Buah-buahan (Ton) 99.262 78.674 82.534 86.394 91.541 99.262 10,Minyak sawit (Ton) 11,Gula (Ton) II Pangan Hewani 1, Daging (Ton) 98.140 45.975 55.756 65.537 78.578 98.140 2, Telur (Ton) 56.121 39.461 42.585 45.709 49.874 56.121 3, Susu (Kg) 4, Ikan (Ton) 125.645 125.145 125.239 125.332 125.457 125.645 Tabel 35. Sasaran Pola Pangan Harapan (PPH) Tingkat Ketersediaan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2011 sampai dengan 2015

No.

Uraian

1a Ketersediaan Energi (kkal/kpt/hari)

5.684

2011 5.253

2012 5.358

Tahun 2013 5.465

112,35 23,92 96,7

103,82 23,69 92,7

105,90 23,46 93,7

108,02 23,46 94,7

Target (Jlh)

2014 5.519

2015 5.684

109,08 23,69 95,7

112,35 23,92 96,7

ketersediaan Protein (gram/kpt/hr)

- Nabati - Hewani b PPH Tingkat Ketersediaan

Keterangan

67 Tabel 36. Sasaran Desa Mandiri Pangan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2015 No.

Uraian

Desa mapan (desa reguler dan desa 1 reflikasi) 2 KK Miskin 4 Dana (M)

Tabel 37.

No.

No.

Uraian

No.

2012

90 6.750 8

105 7.875 9

120 9.000 11,25

Keterangan

2014

2015

135 10.125 13,67

150 11.250 16,8

Target (Jlh) 100 2.500 11 150

2011

Tahun 2013

2012

40 1.000 7 90

50 1.250 8 105

70 1.750 9 120

2014

Keterangan

15

90 2.250 10 135

100 2.500 11 150 Desa

Sasaran Penanganan Rawan Pangan berdasarkan Peta Rawan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2015 Uraian

1 Tahan Pangan 2 Rentan Pangan (Perioritas II dan III)

Tabel 39.

150 11.250 16,8

2011

Tahun 2013

Sasaran Bantuan Langsung Masyarakat Badan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2015

1 Lumbung Pangan a. Jumlah b. Anggota c. Kab 2 Lainnya ( Daerah Rawan Pangan Desa Mandiri )

Tabel 38.

Target (Jlh)

Target (Jlh)

2011

13 0

2012 11 3

11 2

Tahun 2013 13 1

2014

2015 13 0

Keterangan 13 kab/kota 0 kab

Sasaran Penanganan Rawan Pangan berdasarkan Peta Rawan Pangan dan Gizi Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2015 Uraian

1 Resiko Ringan ( Hijau ) 2 Resiko Sedang ( Kuning ) 3 Resiko Tinggi ( Merah )

Target (Jlh)

2011

13

11

0

2

Tahun 2012 2013 11 12 2

1

2014

2015

Keterangan

13

13 kab/kota

0

0 kab/kota

68

2. Lancarnya distribusi dan stabilisasi harga pangan utama nabati dan hewani di tingkat petani, indikator kinerja : 

Stabilisasi harga pangan utama (beras) ditingkat petani diatas Harga Pembelian Pemerintah (HPP) melalui DPM-LUEP dan P-LDPM




Tabel 40. Sasaran Dana Penguatan Modal Lembaga Usaha Ekonomi Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2011 sampai dengan 2015 Uraian

No.

1 LUEP 2 Dana - APBD (M) 3 Putaran 6 Stabilitas Harga ( % ) di atas HDPP

Target (Jlh)

Tahun 2012 2013 140 155

2014 170

Keterangan 2015 185 buah

175

2011 125

27 4

17.5 3

20 4

22.5 4

27 4

27 4 kali

5%

4%

4%

4%

5%

5%

Tabel 41. Sasaran Lembaga Penguatan Distribusi Pangan Masyarakat (P-LDPM) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2015 Uraian

No.

1 Gapoktan 3 Dana APBN (M)

Target (Jlh) 60 7.65

2011

2012

Tahun 2013

2014

38

42

48

54

1.35

1.35

1.35

1.35

2015

Keterangan

60 kelompok 1.35

3. Percepatan diversifikasi pangan dan keamanan pangan masyarakat, indikator kinerja : 

Diversifikasi pangan beragam, bergizi dan berimbang di 13 kab/kota.



Penanganan keamanan pangan segar di 13 kab/kota.



Pemantauan dan analisis konsumsi aktual pangan masyarakat di 13 kab/kota.



Pola Pangan Harapan konsumsi di tingkat wilayah sebesar 90% pada tahun 2015.

69 Tabel 42. Sasaran Pola Pangan Harapan (PPH) Tingkat Konsumsi Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2015 Uraian

No.

1a Konsumsi Energi (kkal/kpt/hari) Konsumsi Protein (gram/kpt/hr)

b PPH Tingkat Konsumsi

Target (Jlh)

4,224 62.50 90.80

2011 2,342 59.20 90.00

Tahun 2012 2013 2,786 3,201 60 60.80 90.10 90.30

2014 3,677 61.60 90.50

2015 4,224 62.50 90.80

Keterangan

Tabel 43. Sasaran OKKPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2015 No. 1 2

Uraian Kelembagaan Sertifikasi

Target (Jlh)

2011

6 6

Tahun 2013

2012 2 3

2 4

2014 2 4

Keterangan

2015 5 5

6 Kab 6

Tabel 44. Sasaran Diversifikasi Pangan dan Gizi Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2015 No.

Uraian

1 Pameran Nasional Provinsi 2 Sosialisasi Apresiasi Billboard Leaflet (cetak) Elektronik 3 PMT Kerjasama PT PKK SD/MI

Target (Jlh)

2011

Tahun 2013

2012

2014

Keterangan

2015

7 14

1 2

2 2

1 2

2 3

2 kali 3 kali

4 10 9 13

4 3 3 8

4 6 5 8

4 8 7 10

4 10 8 13

4 10 9 13

5 13 8

2 13 5

2 13 6

2 13 8

2 13 8

3 kali 13 Kab 8 Kab

kali kab judul Kab

70 Tabel 45. Sasaran Keamanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2015 Uraian

No. 1 2 3

Target (Jlh)

BP3V Wilayah 5 Pangan Segar B POM Pengolahan hasil Sosialisasi Keamanan Pangan (informasi…/ brosur/leaflet/baliho baner/siaran radio

2011

Tahun 2013

2012

2014

2015

Keterangan

210

30

35

40

50

55 sample

225

35

40

45

50

55 sample

24

3

4

4

6

7 judul

4. Meningkatnya kelembagaan dan peran Dewan Ketahanan Pangan, indikator kinerja : Terbentuknya kelembagaan ketahanan pangan di 13 kab/kota. Peningkatan kinerja Dewan dan kelompok kerja ketahanan pangan di 13 kab/kota.

D. Kelompok Sasaran Kelompok sasaran kegiatan sebagai berikut : 1. Dipertahankannya

ketersediaan

pangan

yang

cukup,

meningkatnya

kemandirian masyarakat pemantapan ketahanan pangan dan menurunnya tingkat kerawanan pangan 2. Lancarnya distribusi dan stabilitasi harga pangan utama nabati dan hewani ditingkat petani. 3. Percepatan diversifikasi pangan dan keamanan pangan masyarakat 4. Meningkatkan Kelembagaan dan peran Dewan Ketahanan Pangan E. Pendanaan Indikatif Pendanaan Indikatif pada Badan Ketahanan Pangan Prov. Kal-Sel tahun 2011 sampai dengan 2015 sebagai berikut :

71

Tabel 46. Pendanaan Indikatif Tahun 2011 sampai dengan 2015 SKPD/Program

Kegiatan

2011

2012

2013

2014

2015

Rp. Juta Badan Ketahanan Pangan Program Peningkatan Ketahanan Pangan

Penanganan Daerah Rawan Pangan

400

500

600

720

800

Pengembangan Cadangan Pangan Daerah

600

750

900

1,080

1,200

Pengembangan Desa Mandiri Pangan

700

800

960

1,150

1,380

Pengembangan Lumbung Pangan Desa

400

500

600

720

860

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kebijakan Perberasan

250

350

420

500

600

Pemantauan dan Analisis Harga Pangan Pokok

400

480

570

680

800

Pendampingan Operasional DPM-LUEP

350

420

500

600

720

Pemantauan dan Analisis Akses Pangan Masyarakat

650

780

930

1,110

1,330

Penyediaan Dana Talangan LUEP

18,000

21,000

25,000

30,000

36,000

Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan

600

720

860

1,020

1,280

Pemanfaatan Pekarangan Untuk Pengembangan Pangan

350

420

500

600

720

Analisis dan Penyusunan Pola Konsumsi dan Suplai Pangan

350

400

480

570

680

Keamanan Pangan dan Preferensi Pangan Masyarakat

350

400

480

570

680

1,377

1,800

2,100

2,500

3,000

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

180

216

250

300

360

Peningkatan Manajemen Ketahanan Pangan Pengembangan Perstatistikan dan Informasi Ketahanan Pangan

720

860

1,030

1,230

1,470

250

300

360

430

510

Percepatan Diversifikasi Pangan

Laporan Berkala Kondisi Ketahanan Pangan Daerah

360

450

540

640

760

Peningkatan Peran Dewan Ketahanan Pangan

825.70

900

950

1,050

1,150

Penyusunan Data Base Potensi Produksi Pangan

716.38

860

1,020

1,280

1,400

Pelayanan Adm Perkantoran

Penyediaan jasa surat menyurat, dll

660.77

695.70

834.84

1,001.81

1,100.00

Peningkatan Sarana Prasarana Peningkatan Kapasitas SD Aparatur

Pembangunan gedung kantor,dll

1,210.45

550.00

660.00

790.00

940.00

75.00

100.00

120.00

150.00

170.00

Program Peningkatan Pengemba-

Penyusunan Lap Capaian Kinerja, dll

237.88

262.00

310.00

370.00

440.00

Jumlah Total dengan LUEP

30,013.18

34,513.70

40,974.84

49,061.81

58,350.00

Jumlah Total tanpa LUEP

12,013.18

13,513.70

15,974.84

19,061.81

22,350.00

Pengembangan kapasitas pegawai

ngan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

72

BAB VI. PENUTUP Renstra ini disusun sebagai acuan berdasarkan jabaran dari Rencana Kerja selama 5 tahun ke depan yang mengacu kepada Visi dan Misi Pembangunan Ketahanan Pangan, Visi dan Misi Pembangunan Daerah dan Rencana Jangka Menengah serta Rencana Jangka Panjang Pembangunan Daerah dan Nasional. Evaluasi Sasaran Tahunan akan dilaksanakan apabila adanya kebijakan Prioritas Pembangunan yang dilaksanakan diluar Rencana Strategis yang ada. Renstra ini diharapkan memenuhi acuan bagi Pembangunan Ketahanan Pangan secara terpadu, terintegrasi, dan berkesinambungan antara Provinsi dengan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan.

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) BADAN KETAHANAN PANGAN TAHUN

Recommend Documents