Rencana Strategis Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan Tahun KATA PENGANTAR

Rencana Strategis Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan Tahun 2012 - 2014

KATA PENGANTAR Dalam rangka mewujudkan luas areal tanaman pangan yang aman dari gangguan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) dan Dampak Perubahan Iklim (DPI), perlu dilakukan upaya-upaya peningkatan peran dan fungsi kelembagaan serta sumberdaya manusia perlindungan tanaman pangan baik di Pusat maupun daerah. Untuk mengoptimalkan upaya pengamanan produksi tanaman pangan telah di canangkan gerakan “SPOT-STOP” pengendalian OPT, sehingga perlu didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai. Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan sebagai institusi yang bertanggungjawab terhadap pengamanan produksi, telah menetapkan sasaran kinerja yaitu 95% luas areal tanaman pangan aman dari gangguan OPT dan DPI. Untuk mewujudkan sasaran kinerja tersebut, telah dirancang Rencana Strategis (Renstra) Perlindungan Tanaman Pangan Tahun 2012-2014. Renstra tersebut menjelaskan ruang lingkup kondisi saat ini dan yang diinginkan dalam rangka pengamanan produksi untuk mendukung upaya pencapaian sasaran produksi tanaman pangan. Agar upaya pengamanan produksi tanaman pangan dapat dilaksanakan lebih efektif dan efisien, perlu disusun Renstra Perlindungan Tanaman Pangan Tahun 2012-2014 untuk dijadikan acuan dalam rangka mewujudkan pengamanan produksi dari serangan OPT dan DPI Jakarta, 30 Mei 2012 Direktur Perlindungan Tanaman Pangan,

Ir. Erma Budiyanto, MS NIP. 19570701 198203 1 012

i


DAFTAR ISI KATA PENGANTAR DAFTAR ISI DAFTAR LAMPIRAN

i ii iv

I.

PENDAHULUAN A. Latar Belakang ......................................................... B. Tujuan dan Sasaran ................................................. C. Tugas Pokok dan Fungsi ........................................... D. Kerangka Pikir ..........................................................

1 1 2 2 3

II.

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN A. Visi dan Misi ............................................................ B. Tujuan dan Sasaran ................................................. C. Manfaat dan Dampak ...............................................

5 5 6 7

III.

KONDISI SAAT INI DAN YANG DIINGINKAN A. Penurunan Luas Areal Yang Terkena OPT dan DPI ...... B. Penguatan Sistem Pengamatan dan Pengendalian Dini (“SPOT-STOP”) ........................................................ C. Peningkatan SDM Perlindungan Tanaman Pangan ...... D. Penguatan/Revitalisasi Kelembagaan Perlindungan Tanaman ................................................................. E. Penguatan Penerapan Teknologi Pengendalian OPT dan Penanganan DPI ................................................ F. Peningkatan Gerakan Pengendalian OPT dan Penanganan DPI ...................................................... G. Penyediaan Sarana Pengendalian OPT dan Penanganan DPI ......... H. Penguatan Database dan Sistem Informasi Manajamen (SIM) OPT ...............................................................

8 8

IV.

ANALISA LINGKUNGAN STRATEGIS A. Kekuatan 1. Peraturan Perundangan ....................................... 2. Kelembagaan dan Kewenangannya ...................... 3. SDM Perlindungan Tanaman Pangan .................... 4. Teknologi Perlindungan Tanaman Pangan ............ 5. Pendanaan ......................................................... B. Kelemahan ............................................................... 1. Belum Optimalnya Koordinasi Antar Kelembagaan

9 10 11 13 14 15 16 17 17 17 18 22 23 24 24

ii


V.

VI.

Perlindungan Tanaman…………………………………….. 2. Terbatasnya Kuantitas dan Kualitas Sumber Daya Manusia Perlindungan Tanaman Pangan…………….. 3. Terbatasnya Sarana dan Prasarana Perlindungan Tanaman………………………………………………………… C. Peluang ................................................................... 1. Otonomi Daerah ................................................. 2. Keterbukaan Sistem Perekonomian Global ............ 3. Permintaan Produk Yang Bermutu dan Aman Dikonsumsi……………………………………………………… 4. Kerjasama Perlindungan Tanaman Antar Negara... D. Ancaman ................................................................. 1. Persaingan Perekonomian Global ........................ 2. Perubahan Iklim dan Gangguan OPT ................... 3. Kelestarian Lingkungan .......................................

24

KEBIJAKAN UMUM DAN OPERASIONAL A. Landasan Hukum ..................................................... B. Pelaksanaan ............................................................ 1. Penguatan Kelembagaan…………………………………. 2. Pengembangan Sumber Daya Manusia……………… 3. Penyediaan Teknologi…………………………………….. 4. Pelembagaan dan Pemanfaatan PHT………………… 5. Penanggulangan OPT dan Penanganan DPI………. 6. Kendali Mutu Produk Tanaman Pangan…………….. 7. Pembinaan dan Bimbingan Teknis……………………. 8. Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan Perlindungan Tanaman……………………………………………………….. C. Kegiatan Pokok ....................................................... 1. UPTD-BPTPH...................................................... 2. Laboratorium Pengamatan Hama Penyakit/ Laboratorium Agens Hayati (LPHP/LAH) ................ 3. Laboratorium Pestisida………………………………………. 4. Brigade Proteksi Tanaman (BPT) .......................... 5. Dinas Pertanian Propinsi ...................................... 6. Dinas Pertanian Kabupaten/Kota .......................... 7. Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan ............

31 31 31 32 32 33 35 35 36 37 38

PENUTUP

43

24 25 25 25 26 26 27 27 27 27 28

39 39 40 40 41 41 41 41

LAMPIRAN iii


DAFTAR LAMPIRAN

1.

Operasional Gerakan “Spot-Stop” Pengendalian OPT……….

44

2.

Sistem Perlindungan Tanaman Pangan…………………………..

45

3.

Bagan Pelaksanaan SLPHT ..............................................

46

4.

Bagan Pelaksanaan SLI………………………………………………..

47

5.

Roadmap POPT-PHP 2012 - 2014 ....................................

48

6.

Roadmap SLPHT 2012 - 2014 .........................................

49

7.

Roadmap SLI 2012 - 2014 ..............................................

50

8.

Roadmap LPHP 2012 -2014 ............................................

51

9.

Roadmap Brigade Proteksi Tanaman 2012 – 2014 ...........

52

10.

Roadmap PPAH 2012 – 2014 ..........................................

53

11.

Perkembangan Luas Serangan OPT Utama ......................

54

12.

Luas Kekeringan Pada Tanaman Padi ..............................

55

13.

Luas Kekeringan Pada Tanaman Jagung ..........................

56

14.

Luas Kekeringan Pada Tanaman Kedelai ..........................

57

15.

Luas Banjir Pada Tanaman Padi ......................................

58

16.

Luas Banjir Pada Tanaman Jagung ..................................

59

17.

Luas Banjir Pada Tanaman Kedelai ..................................

60

18.

Road Map Anggaran Perlindungan Tanaman Pangan……….

61

iv


I.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Pengamanan produksi dari gangguan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) dan Dampak Perubahan Iklim (DPI) merupakan bagian penting dalam upaya peningkatan produksi tanaman pangan baik kuantitas maupun kualitas. Pengamanan produksi diupayakan melalui operasional perlindungan tanaman. Operasional perlindungan tanaman pangan dilaksanakan dengan sistem Pengendalian Hama Terpadu (PHT), sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman yang dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1995 tentang Perlindungan Tanaman dan Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 887/Kpts/OT.210/9/1997 tentang Pedoman Pengendalian OPT. Pelaksanaannya menjadi tanggungjawab masyarakat bersama pemerintah. Upaya pengamanan luas areal tanaman pangan dari gangguan OPT dan DPI dilakukan dengan meningkatkan peran dan fungsi kelembagaan serta sumberdaya manusia perlindungan tanaman pangan, baik di pusat maupun daerah. Hal tersebut diharapkan dapat mendukung pelaksanaan gerakan pengamatan dan pengendalian dini (SPOT-STOP) sehingga kehilangan hasil dapat ditekan. Untuk memberikan arah dalam pelaksanaan upaya tersebut di atas, perlu disusun Rencana Strategis Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan. Keselarasan penyusunan Rencana Strategis Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan, 2012

1


Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan Tahun 2012-2014 dengan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan memperhatikan perubahan lingkungan strategis diharapkan dapat mendorong pencapaian sasaran produksi. B. Tujuan dan Sasaran 1. Tujuan Menyediakan acuan pelaksanaan kegiatan perlindungan tanaman pangan periode tahun 2012-2014 dalam rangka pengamanan produksi dari gangguan OPT dan DPI. 2. Sasaran a. Tersedianya acuan sebagai dasar pelaksanaan operasional kegiatan perlindungan tanaman pangan periode tahun 2012-2014. b. Tercapainya koordinasi, sinkronisasi, dan sinergitas pelaksanaan kegiatan perlindungan tanaman pangan antara pusat dan daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota), serta antar daerah/wilayah. C. Tugas Pokok dan Fungsi Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perlindungan tanaman pangan.

Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan, 2012

2


Mengacu kepada Peraturan Menteri Pertanian tersebut di atas, dalam melaksanakan tugasnya Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut : 1. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengelolaan data organisme pengganggu tumbuhan, dampak perubahan iklim, teknologi pengendalian organisme pengganggu tumbuhan, dan pengelolaan pengendalian hama terpadu; 2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan data organisme pengganggu tumbuhan, dampak perubahan iklim, teknologi pengendalian organisme pengganggu tumbuhan, dan pengelolaan pengendalian hama terpadu; 3. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengelolaan data organisme pengganggu tumbuhan, dampak perubahan iklim, teknologi pengendalian organisme pengganggu tumbuhan, dan pengelolaan pengendalian hama terpadu; 4. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengelolaan data organisme pengganggu tumbuhan, dampak perubahan iklim, teknologi pengendalian organisme pengganggu tumbuhan, dan pengelolaan pengendalian hama terpadu; 5. Pelaksanaan urusan tata usaha perlindungan Tanaman Pangan.

Direktorat

D. Kerangka Pikir Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan Tahun 2012-2014 disusun berdasarkan Renstra Direktorat Jenderal Tanaman Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan, 2012

3


Pangan, Visi dan Misi Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan dengan memperhatikan perubahan lingkungan strategis. Program perlindungan tanaman pangan diarahkan untuk memberikan kontribusi terhadap program peningkatan produksi tanaman pangan melalui penekanan kehilangan hasil yang diakibatkan oleh OPT dan DPI. Target atau sasaran yang ingin dicapai adalah 95% dari areal tanaman pangan aman dari gangguan OPT dan DPI, serangan OPT dan DPI menurun tiap tahunnya 0,64 %.


4


II. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN A. Visi dan Misi

1. Visi Visi Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan adalah terwujudnya sistem pengamanan produksi dari gangguan OPT dan DPI melalui penerapan sistem Pengendalian Hama Terpadu (PHT) dan adaptasi perubahan iklim. 2. Misi Misi Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan yaitu: a. Meningkatkan pengamatan peringatan dini OPT dan DPI.

dan

sistem

b. Meningkatkan gerakan pengendalian OPT dan penanganan DPI. c. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia perlindungan tanaman. d. Meningkatkan peran dan fungsi kelembagaan perlindungan tanaman. e. Meningkatkan penerapan teknologi pengendalian OPT ramah lingkungan sesuai prinsip PHT. f. Meningkatkan mutu dan daya saing produk tanaman pangan


5


B. Tujuan dan Sasaran

Tujuan Meningkatkan kinerja perlindungan tanaman pangan dalam pengamanan produksi dari gangguan OPT dan DPI untuk mendukung upaya pencapaian sasaran produksi tanaman pangan. Sasaran 1. Meningkatnya fungsi sistem peramalan, dan pengendalian penanganan DPI;

pengamatan, OPT serta

2. Meningkatnya peran dan fungsi kelembagaan perlindungan tanaman pangan; 3. Meningkatnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia perlindungan tanaman dalam pemahaman dan penerapan sistem perlindungan tanaman pangan; 4. Tersedianya informasi teknologi pengendalian OPT berwawasan PHT yang efektif dan efisien; 5. Terlaksananya gerakan pengendalian OPT dan penanganan DPI secara terpadu dalam skala luas; 6. Terkendalinya luas serangan OPT dan gangguan DPI pada tanaman pangan; 7. Meningkatnya mutu dan daya saing produk tanaman pangan


6


Manfaat dan Dampak Pelaksanaan Program Perlindungan Tanaman Pangan tahun 2012-2014 diharapkan dapat memberikan manfaat dan dampak terhadap upaya peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman pangan untuk mencapai swasembada dan swasembada berkelanjutan, sebagai berikut : Manfaat 1. Mengamankan luas areal tanaman pangan dari gangguan OPT dan DPI secara efektif dan efisien melalui penerapan teknologi pengendalian OPT berwawasan PHT dan penanganan DPI; 2. Memperbaiki dan mempertahankan kualitas sumber daya alam agar tetap memiliki produktivitas yang tinggi sebagai tempat proses produksi tanaman pangan; 3. Mendukung upaya tercapainya produksi tanaman pangan pada taraf tinggi dan berdaya saing. Dampak 1. Tercapainya produksi tanaman pangan pada taraf tinggi dan berdaya saing; 2. Efisiensi biaya proses produksi tanaman pangan; 3. Kesehatan masyarakat dan kelestarian lingkungan lebih terjamin; 4. Terwujudnya ketahanan pangan nasional; 5. Meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan petani.


7


III. KONDISI SAAT INI DAN YANG DIINGINKAN Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan dalam pengamanan produksi dari gangguan OPT dan DPI, indikator kinerja meliputi: 1) penurunan luas areal tanaman pangan dari serangan OPT dan terkena DPI; 2) penguatan sistem pengamatan dan pengendalian dini, 3) peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia, 4) penguatan peran dan fungsi kelembagaan perlindungan, 5) penguatan penerapan teknologi pengendalian OPT dan penanganan DPI, 6) peningkatan gerakan pengendalian OPT dan penanganan DPI, 7) penyediaan sarana pengendalian OPT, 8) penguatan database dan SIM OPT, serta 9) meningkatnya mutu dan daya saing produk tanaman pangan. Kondisi pencapaian indikator-indikator tersebut saat ini dan yang diinginkan pada tahun 2012-2014 sebagai berikut: A. Penurunan luas areal yang terkena OPT dan DPI

Pertanaman padi yang terkena serangan OPT utama, banjir dan kekeringan pada tahun 2011 mencapai 1.132.762 ha (8,15 % dari luas tanam), sedangkan dibandingkan dengan rerata 5 tahun seluas 1.080.930 ha (7,77%). Sasaran yang ingin dicapai sampai dengan 2014 adalah rata-rata pertanaman padi yang terkena OPT utama, banjir dan kekeringan menurun 0,75% per tahun (setara dengan 88.741 ha per tahun).


8


B. Penguatan

Sistem Pengamatan Pengendalian Dini (SPOT-STOP)

dan

Sistem pengamatan dan pengendalian dini belum berjalan baik sehingga eksekusi pengendalian OPT dan DPI di lapangan kerap kali mengalami keterlambatan. Beberapa faktor yang menyebabkan sistem pengamatan belum berjalan optimal, diantaranya: a) Jumlah POPT-PHP belum memadai dibandingkan dengan wilayah pengamatannya. Saat ini jumlah POPT-PHP 3.183 orang menangani 6.543 kecamatan (wilayah pengamatan) atau rata-rata satu orang POPT-PHP menangani dua kecamatan; (b) Tugas POPT-PHP semakin berat, disamping melaksanakan tugas rutin pengamatan, juga melaksanakan tugas-tugas lain seperti memandu SL-PTT, SL-PHT, SL-Iklim, dan melakukan pengawasan pupuk dan pestisida; (c) Sarana pengamatan masih kurang seperti loupe, mikroskop, handcounter, jaring serangga, Stasiun Meteorologi Pertanian Khusus (SMPK) di Laboratorium Pengamatan Hama dan Penyakit (LPHP), (d) Alat transportasi (kendaraan operasional) di beberapa daerah masih kurang atau sudah tidak layak pakai. Demikian juga sistem pengendalian dini, belum berjalan sebagaimana mestinya. Peringatan dini yang diberikan oleh POPT-PHP sering tidak ditindaklanjuti dengan pengendalian yang cepat sehingga perkembangan populasi/serangan OPT dan penyebarannya semakin tidak terkendali. Hal ini antara lain disebabkan oleh: kondisi sosial ekonomi petani (kepemilikan lahan yang rendah, modal terbatas dll), ketersediaan bahan dan alat pengendalian tidak memadai, koordinasi antara Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan, 2012

9


petugas di lapangan belum optimal, kebijakan pemerintah daerah yang belum sepenuhnya berpihak kepada kepentingan petani. Untuk dapat melaksanakan sistem pengamatan dini dan pengendalian dini (SPOT-STOP), perlu upaya peningkatan pengamatan/deteksi dini terhadap perkembangan OPT dan pengendalian dini oleh petani/kelompok tani serta Brigade Proteksi Tanaman (BPT). Untuk mendukung upaya pengamatan dini maka perlu penambahan petugas perlindungan (POPT-PHP sebanyak 3.060 orang dan 300 orang POPT Ahli) beserta sarana kerjanya, sedangkan untuk mendukung upaya pengendalian dini (respon cepat) oleh BPT diperlukan bahan dan sarana pengendalian OPT. C. Peningkatan

Sumber Daya Manusia Perlindungan Tanaman Pangan

(SDM)

SDM perlindungan terdiri dari petani dan petugas perlindungan di lapangan. Jumlah POPT-PHP sampai dengan tahun 2011 sebanyak 3.183 orang dan THL POPT-PHP sebanyak 1.168 orang. Dalam rangka memperkuat SDM perlindungan, akan diupayakan pengangkatan petugas POPT-PHP sebanyak 3.060 orang dan POPT untuk ditempatkan di LPHP sebanyak 300 orang. Disamping itu, juga akan dilakukan pelatihan-pelatihan teknis bagi petani maupun petugas. Pelatihan bagi petani antara lain magang kelompok tani di LPHP, pelatihan petani pemandu, dan pelatihan petani pengamat. Pelatihan teknis bagi petugas antara lain mencakup Training of Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan, 2012

10


Trainer Pemandu Lapangan I/II (TOT PL I/II) SLPHT/SLI, penyegaran bagi POPT-PHP senior, pelatihan pengamatan, peramalan, dan pengendalian OPT (P3OPT) dan DPI bagi POPTPHP yunior. D. Penguatan/Revitalisasi Kelembagaan

Perlindungan Tanaman Pangan Peran dan fungsi kelembagaan perlindungan tanaman pangan baik di tingkat pusat maupun daerah sampai dengan 2011 belum optimal, oleh karena itu perlu diupayakan revitalisasi kelembagaan perlindungan tanaman melalui penguatan SDM, perbaikan prasarana dan sarana serta pemantapan Standar Operasional Prosedur (SOP) sehingga eksekusi pengendalian OPT dapat dilakukan dengan cepat, tepat dan akurat. Kelembagaan perlindungan yang perlu direvitalisasi sebagai berikut : 1.

Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan (BBPOPT) Jatisari, melakukan pengembangan model peramalan di tingkat provinsi dan kabupaten, mengembangkan sistem penyampaian informasi prakiraan serangan OPT secara cepat dan tepat untuk mendukung operasional upaya-upaya preemtif dan responsif pengendalian OPT di lapangan.

2.

Balai Pengujian Mutu Produk Tanaman melakukan pengujian mutu pestisida, pupuk, dan produk tanaman

3.

Unit Pelaksana Teknis Daerah - Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura (UPTDBPTPH) melaksanakan fungsi koordinasi dan


11


pendampingan kegiatan peramalan, pengamatan dan pengendalian OPT di tingkat wilayah/kabupaten. dengan memberikan fasilitasi terhadap fungsi LPHP. Setiap UPTD di setiap provinsi, dilengkapi dengan Laboratorium Pengamatan Hama dan Penyakit (LPHP)/Laboratorium Agens Hayati (LAH), Brigade Proteksi Tanaman (BPT), dan Laboratorium Pestisida 6 Provinsi. 4.

Laboratorium Pengamatan Hama PenyakitLaboratorium Agens Hayati (LPHP-LAH), melaksanakan pengembangan teknologi terapan spesifik lokasi (klinik tanaman), pengembangan agens hayati, melaksanakan pengamatan, peramalan, pengendalian OPT dan bimbingan pengendalian OPT di tingkat Kelompok Tani di wilayah kerjanya. Saat ini, terdapat 94 unit LPHP dan diharapkan jumlah tersebut akan meningkat di masa yang akan datang.

5.

Brigade Proteksi Tanaman (BPT), melaksanakan pengelolaan sarana pengendalian OPT, gerakan pengendalian sumber serangan OPT (SPOTSTOP), dan membina Regu Pengendali Hama (RPH) dengan memberdayakan alumni SLPHT. Saat ini BPT berjumlah 86 unit yang berada di 32 propinsi. Sebanyak 15 propinsi pengelolaan BPT langsung berada di UPTD-BPTPH. Sampai dengan tahun 2014 diharapkan seluruh pengelolaan BPT langsung di bawah UPTDBPTPH.

6.

Pengendali Organisme Pengganggu TumbuhanPengamat Hama Penyakit (POPT-PHP), melaksanakan pengamatan, peramalan dan


12


pengendalian OPT, penanganan DPI serta pemberian rekomendasi pengendalian. Apabila dalam pengamatan menemukan titik serangan (spot) maka POPT-PHP disamping memberikan laporan peringatan dini kepada Mantri Tani dan PPL, juga memberikan “tanda bendera” berwarna merah yang bertuliskan SPOT-STOP sebagai peringatan bagi kelompok tani untuk segera melakukan pengendalian OPT. Apabila tidak ada respon dari kelompok tani dalam waktu 3 (tiga) hari dan berdasarkan analisis POPT-PHP sumber serangan tersebut membahayakan, maka segera melaporkan kepada BPT untuk dilakukan gerakan pengendalian sumber serangan (SPOT-STOP). 7.

Regu Pengendali Hama (RPH), melakukan gerakan pengendalian OPT di tingkat kelompok dan membantu brigade dalam gerakan pengendalian OPT (SPOT-STOP).

8.

Pos Pelayanan Agens Hayati (PPAH), melaksanakan perbanyakan, pemanfaatan dan pengembangan agens hayati dan pestisida nabati yang digunakan dalam pengendalian OPT di tingkat lapangan. Jumlah PPAH saat ini sebanyak 855 kelompok, dan diharapkan akan berkembang di masa yang akan datang.

9.

Balai Pengujian Mutu Produk Tanaman (BPMPT).

10.

Laboratorium Pestisida.

E. Penguatan Penerapan Teknologi Pengendalian

OPT dan Penanganan DPI Sampai saat ini penerapan teknologi pengendalian OPT dan penanganan DPI lokal spesifik belum Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan, 2012

13


berjalan optimal. Oleh karena itu akan dilakukan upaya peningkatan kaji terap teknologi spesifik lokasi pengendalian OPT dan penanganan DPI, meliputi: 1. Studi dinamika populasi OPT, untuk mengetahui perkembangan populasi/serangan OPT dalam mendukung penerapan (SPOT-STOP) pengendalian OPT 2. Uji biotipe WBC, untuk mengetahui jenis biotipe WBC yang berkembang di lapangan pada musim tanam berjalan. 3. Rice Garden, untuk mengetahui reaksi varietas terhadap perkembangan OPT. 4. Taksasi kehilangan hasil, untuk mengetahui potensi kehilangan hasil akibat serangan OPT 5. Uji adaptasi pola tanam terhadap dampak perubahan iklim, untuk memperoleh rekomendasi pola dan waktu tanam dalam rangka meminamalkan dampak perubahan iklim. 6. Uji toleransi tanaman terhadap dampak perubahan ilkim, untuk memperoleh rekomendasi teknologi budidaya tanaman yang adaptif terhadap dampak perubahan iklim. F.

Peningkatan Gerakan Pengendalian OPT dan Penanganan DPI Gerakan pengendalian OPT dan penanganan DPI saat ini masih belum optimal, karena Pos Simpul Koordinasi (POSKO) pengendalian OPT belum berjalan dengan baik sebagai akibat dari konsekuensi penerapan otonomi daerah. Hal ini


14


tergambar dari ketersediaan sumber daya manusia dan manajemen di bidang perlindungan tanaman yang sangat beragam latar belakangnya, terutama pendidikan. Ke depan, koordinasi tri partit pengendalian antara POPT-PPL-KCD/Mantri Tani perlu diaktifkan kembali. G. Penyediaan Sarana Pengendalian OPT dan

Penanganan DPI Perubahan iklim ekstrim akhir-akhir ini yang sulit diprediksi sangat berpengaruh terhadap perkembangan OPT dan meluasnya kejadian banjir/kekeringan serta merupakan kendala utama dalam upaya peningkatan produksi. Sarana pengendalian OPT dan penanganan DPI yang tersedia saat ini belum memadai baik jumlah maupun pengelolaannya, sebagai akibat belum seragamnya pemahaman terhadap pentingnya tindakan cepat pengamanan produksi dari serangan OPT dan DPI. Oleh karena itu, perlu diupayakan penyediaan sarana dan prasarana pengendalian OPT (agens hayati, pestisida nabati, pestisida kimiawi dan alat aplikasinya, gudang penyimpanan sarana pengendalian, kendaraan operasional BPT dan LPHP) dan penanganan DPI dengan menggunakan teknologi iklim terapan (Kalender Tanam/KATAM, varietas tahan banjir dan kekeringan). Terkait kegiatan pengumpulan data unsur-unsur iklim untuk mendapatkan prakiraan awal musim tanam diupayakan kerjasama dengan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG).


15


H. Penguatan Data Base dan Sistem Informasi

Manajemen (SIM) OPT Pengumpulan serta pelaporan data OPT dan DPI selalu mengalami keterlambatan, karena alur pelaporan yang terlalu panjang (memerlukan waktu ± 30 hari sampai di pusat). Untuk mempercepat alur informasi, diupayakan pengembangan alur pelaporan secara online. Pusat pengumpulan data berada di LPHP, sedangkan Direktorat Perlindungan Tamanan Pangan dan UPTD BPTPH diharapkan dapat mengakses data OPT dan DPI secara langsung dari LPHP, sehingga waktu yang dibutuhkan untuk alur pelaporan sampai di pusat dapat dipercepat menjadi 15 hari.


16


IV. ANALISA LINGKUNGAN STRATEGIS

Perubahan lingkungan strategis berpengaruh terhadap pencapaian kinerja perlindungan tanaman pangan, baik langsung maupun tidak langsung. Lingkungan strategis tersebut dapat menjadi kekuatan, kelemahan, peluang, maupun ancaman dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, sebagai berikut: A. Kekuatan 1. Peraturan Perundangan Peraturan perundangan sebagai landasan hukum diperlukan untuk menentukan kebijakan operasional perlindungan tanaman pangan. Peraturan perundangan tersebut, terdiri dari:  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman  Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah  Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1995 tentang Perlindungan Tanaman  Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom  Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2002 tentang Karantina Tumbuhan  Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 1986 tentang Peningkatan Pengendalian Hama Wereng Batang Coklat  Keputusan Menteri Pertanian Nomor 887 Tahun 1997 tentang Pedoman Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan, 2012

17


 Keputusan Menteri Pertanian Nomor 54/Kpts/OT.210/1/2001 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengendali OPT dan Angka Kreditnya  Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian  Peraturan Pemerintah No 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara pemerintah, pemerintahan daerah provinsi, dan pemerintahan daerah kabupaten  Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengamanan Produksi Beras Nasional dalam Menghadapi Kondisi Iklim Ekstrim 2. Kelembagaan dan Kewenangannya Pada era otonomi daerah, kelembagaan pemerintah di bidang perlindungan tanaman, khususnya daerah telah mengalami perubahan. Kelembagaan perlindungan tanaman pangan baik di pusat maupun di daerah serta kewenangannya adalah sebagai berikut:  Pusat Kelembagaan perlindungan tanaman di tingkat pusat, terdiri dari :  Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan, melaksanakan bimbingan teknis serta monitoring dan evaluasi kegiatan.  Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan (BBPOPT), melaksanakan pengembangan model peramalan OPT. Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan, 2012

18


 Balai Pengujian Mutu Produk Tanaman (BPMPT), melaksanakan pengujian mutu pestisida, pupuk dan produk tanaman. Kewenangan pemerintah pusat dalam bidang perlindungan tanaman pangan meliputi pengaturan, penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi. 1) Provinsi Kelembagaan perlindungan tanaman di tingkat provinsi, terdiri dari :  Dinas Pertanian yang membidangi Tanaman Pangan  UPTD/Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura (BPTPH)  Laboratorium Pestisida  Brigade Proteksi Tanaman (BPT) Kewenangan provinsi dalam bidang perlindungan tanaman pangan secara garis besar adalah:  Pengamatan, deteksi dini, dan peringatan dini serta pengendalian eksplosi serangan OPT serta penanganan daerah sumber serangan OPT lintas kabupaten/kota;  Penguatan kelembagaan perlindungan tanaman pangan  Pembinaan dan bimbingan teknis gerakan pengendalian OPT dan penanganan DPI;  Penyediaan sarana pengendalian dan eradikasi tanaman terserang; Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan, 2012

19


 Monitoring dan evaluasi pengendalian OPT dan penanganan DPI;  Pengawasan penggunaan pupuk dan bahan pengendalian OPT (pestisida);  Pengujian mutu pestisida dan residu pestisida 2) Kabupaten/Kota Kelembagaan perlindungan tanaman di tingkat kabupaten/kota, terdiri dari :  Dinas Pertanian yang membidangi Tanaman Pangan  Laboratorium Pengamatan Hama Penyakit (LPHP)  Koordinator Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan-Pengamat Hama Penyakit (POPT-PHP)  Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan-Pengamat Hama Penyakit (POPT-PHP) Kewenangan Kabupaten/Kota di bidang perlindungan tanaman, sebagai berikut:  Pengamatan, identifikasi, pemetaan, pengendalian, dan analisis dampak kerugian OPT  Bimbingan pengamatan, peramalan, dan pengendalian OPT  Pengumpulan dan pengolahan data OPT dan DPI


20


 Penyebaran informasi keadaan serangan OPT dan peringatan dini serta rekomendasi pengendaliannya  Pengamatan dan pemantauan daerah yang dicurigai sebagai sumber serangan OPT serta menancapkan bendera sebagai tanda.  Pengendalian daerah sumber serangan dan eksplosi OPT  Bimbingan pemanfaatan dan pemantauan penggunaan agens hayati / Pestisida Nabati.  Penyediaan dukungan sarana pengendalian untuk eradikasi tanaman atau bagian tanaman terserang.  Pembinaan dan bimbingan teknis pelaksanaan pengendalian OPT dan adaptasi DPI terhadap petugas dan masyarakat tani. Sedangkan kelembagaan Perlindungan Tanaman Pangan di tingkat lapangan meliputi:  Pos Pelayanan Agens Hayati (PPAH)  Regu Pengendalian Hama (RPH) Masing-masing kelembagaan perlindungan tanaman mempunyai fungsi dan kewenangan serta hubungan tata kerja dan mekanisme satu sama lain yang saling terkait dan bersinergi. Hubungan kelembagaan pemerintah di tingkat pusatprovinsi - kabupaten/kota tidak lagi bersifat hirarkis antara atasan-bawahan, tetapi Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan, 2012

21


bersifat komplementer dengan adanya pembagian tugas dan wewenang, sehingga bersifat koordinasi, hubungan teknis fungsional dan hubungan konsultatif. Sesuai dengan sistem PHT yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992, pada keadaan biasa petani sebagai manajer di lahan usahataninya melakukan pengamatan secara rutin terhadap gangguan OPT, banjir, dan kekeringan akibat dampak perubahan iklim serta menentukan dan melaksanakan penanggulanggan secara mandiri atau berkelompok. Sedangkan pada keadaan luar biasa (eksplosi) yang dicirikan dengan gangguan yang terjadi secara cepat dan meluas, petani perorangan atau berkelompok tidak mampu menangani, pemerintah perlu memberikan bantuan. Bantuan tersebut berupa informasi, teknologi, fisik sarana pengendalian, biaya, tenaga dan sebagainya dalam gerakan bersama antara pemerintah dan petani. 3. Sumber Daya Manusia (SDM) Perlindungan Tanaman Sumber daya manusia baik petugas maupun petani merupakan faktor penentu keberhasilan perlindungan tanaman pangan. Secara bertahap dan berkelanjutan terus diupayakan peningkatan kuantitas dan kualitasnya melalui pelatihan, sosialisasi, pendidikan formal S1 sampai S3, Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan, 2012

22


kursus, rekruitmen tenaga baru, dan penyuluhan serta bimbingan. Dalam rangka pengembangan karir petugas, diupayakan melalui penetapan Jabatan Fungsional Pengendali Organsime Pengganggu Tumbuhan (POPT). Sampai saat ini, telah tersebar sejumlah 3.183 orang POPT di 6.543 Kecamatan, 502 Kabupaten/Kota, 32 Provinsi. 4. Teknologi Perlindungan Tanaman Pangan Teknologi Pengendalian OPT & Penanganan DPI terus digali dan dikembangkan dan dimasyarakatkan. Teknologi pengendalian OPT berkembang secara dinamis yang semula menggunakan pestisida dengan sistem kalender, saat ini telah mengacu pada penerapan sistem PHT. Penerapan PHT lebih menekankan pada pengamatan agroekosistem dan pemanfaatan agens hayati/pestisida nabati. Penggunaan agens hayati berupa parasitoid, predator dan patogen sebagai sarana pengendalian OPT, cukup efektif dalam menekan luas dan intensitas serangan OPT. Pemanfaatan beberapa agens hayati entomopatogen seperti Beauveria bassiana, Metarrhizium anisopliae, parasitoid Trichogramma, dan predator (ular, burung hantu, dan lain-lainnya) merupakan peluang untuk dikembangkan dan dimasyarakatkan secara luas. Penanganan DPI seperti banjir dan kekeringan dilakukan melalui upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Salah satu upaya adaptasi dan Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan, 2012

23


mitigasi dilaksanakan melalui Pengembangan Sekolah Lapangan Iklim (SLI).

5. Pendanaan Untuk mendukung operasional perlindungan tanaman pangan, setiap tahun disediakan dana melalui anggaran rutin maupun anggaran perubahan. Anggaran tersebut dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan kinerja perlindungan tanaman pangan. B. Kelemahan Beberapa faktor penyebab belum optimalnya kinerja perlindungan tanaman pangan, yaitu: 1. Belum Optimalnya Koordinasi Antar Kelembagaan Perlindungan Tanaman Koordinasi antar kelembagaan perlindungan tanaman pangan baik di pusat maupun di daerah belum optimal. Hal ini dikarenakan kebijakan otonomi daerah yang belum terlaksana dengan baik. 2. Terbatasnya kuantitas dan kualitas sumber daya manusia perlindungan tanaman pangan SDM perlindungan tanaman di daerah baik jumlah maupun kemampuannya tidak memadai dibandingkan dengan tantangan tugas yang harus dilaksanakan. Kondisi tersebut akibat mutasi, promosi dan penerimaan yang kurang memperhatikan latar belakang pendidikan dan Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan, 2012

24


kemampuan teknis. Selain itu, juga banyak petugas yang sudah memasuki masa purna tugas. 3. Terbatasnya sarana dan prasarana perlindungan tanaman Operasional sistem perlindungan tanaman belum berjalan secara maksimal, karena sarana yang mendukung pelaksanaan kegiatan perlindungan baik di pusat maupun di daerah belum memadai. Dalam era otonomi daerah, beberapa pemerintah daerah telah mengubah kebijakan terhadap sarana perlindungan, terutama fasilitas untuk mobilitas petugas lapang, sehingga menghambat kinerja pelaksanaan pengamatan, peramalan, dan pengendalian OPT. Selain itu, fasilitas pemeliharaan prasarana fisik yang dibangun pada 10-15 tahun yang lalu sangat terbatas. C. Peluang 1. Otonomi Daerah Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah, sebagaimana telah diganti dengan UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, menyebabkan adanya pelimpahan wewenang kepada pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota, termasuk program perlindungan tanaman pangan. Dengan demikian Pemerintah Daerah dapat menyusun rencana pembangunan lebih tepat sesuai dengan kebutuhannya dengan memperhitungkan segala potensi yang ada.


25


2. Keterbukaan Sistem Perekonomian Global Dalam era globalisasi, perdagangan dan investasi tidak mempunyai batas geografis sehingga memungkinkan penanaman modal asing pada sektor pertanian tanaman pangan semakin terbuka, terutama yang mempunyai keunggulan komparatif. Oleh karena itu, dengan potensi dan luas lahan yang cukup tersedia, tenaga kerja relatif murah, dan pasar domestik cukup besar, memungkinkan masuknya investasi perusahan multinasional. Perkembangan ini akan menjadi pendorong untuk daya saing yang efektif dan sekaligus dapat memanfaatkan teknologi maju, SDM, serta sarana perlindungan tanaman pangan yang dimiliki negara lain. 3. Permintaan Produk yang Bermutu dan Aman Dikonsumsi Meningkatnya tuntutan konsumen dalam dan luar negeri akan produk yang bermutu dan aman dikonsumsi, merupakan peluang yang cukup baik walaupun dengan harga yang relatif mahal. Produk tanaman pangan yang aman dikonsumsi tersebut terkait erat dengan terbebasnya produk dari cemaran bahan berbahaya yaitu residu pestisida, mikotoksin, OPT, dan bahan berbahaya lainnya. Pertanian organik dan penerapan Good Agricultural Practices (GAP) yang berbasis PHT, merupakan peluang untuk mengembangkan produk yang bermutu dan berdaya saing.


26


4. Kerjasama Perlindungan Tanaman antar Negara Penerapan perlindungan tanaman di Indonesia belum berjalan dengan baik, sehingga diperlukan kerjasama antar negara untuk mendukung penerapan perlindungan tanaman. Untuk itu kerjasama tersebut perlu terus dikembangkan. D. Ancaman 1. Persaingan Perekonomian Global Kesepakatan GATT/WTO sudah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia dalam UndangUndang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Bisnis. Mutu dan keamanan komoditas pertanian serta berbagai konvensi internasional merupakan salah satu bagian terpenting yang harus dipenuhi. Dilain pihak, kemampuan SDM, teknologi dan unsur pendukung untuk melaksanakannya saat ini masih terbatas. Untuk menunjang hal tersebut perlu adanya peningkatan kemampuan SDM, adopsi teknologi, dan penyediaan unsur pendukung lainnya. 2. Perubahan Iklim dan Gangguan OPT Perubahan iklim seperti kejadian El Nino dan La Nina sangat berpengaruh terhadap peningkatan serangan OPT dan intensitas curah hujan yang berdampak pada meningkatnya kejadian banjir dan kekeringan. Kejadian tersebut di atas belum dapat diprediksi secara optimal dan menjadi salah


27


satu faktor yang mempengaruhi produksi tanaman pangan.

pencapaian

3. Kelestarian Lingkungan Penggunaan pestisida yang tidak bijaksana dapat membahayakan lingkungan, kesehatan, dan organisme bukan sasaran. Oleh karena itu perlu penerapan PHT secara berkelanjutan. Dari analisis faktor internal yang merupakan kekuatan dan kelemahan dan faktor eksternal yang merupakan peluang dan ancaman, menghasilkan ukuran kepentingan dan prioritas setiap komponen. Diantara faktor-faktor kekuatan, komponen peraturan perundangan memegang peranan terpenting dan memiliki prioritas tinggi untuk ditangani. Prioritas kedua dan ketiga adalah masalah kelembagaan dan kewenangannya, serta ketersediaan teknologi. Diantara faktor kelemahan, belum optimalnya koordinasi antar kelembagaan perlindungan tanaman merupakan prioritas tertinggi untuk dipecahkan. Selanjutnya diikuti oleh terbatasnya kuantitas dan kualitas sumber daya manusia perlindungan tanaman pangan dan terakhir terbatasnya sarana dan prasarana perlindungan tanaman. Pada faktor peluang, komponen keterbukaan system perekomonian global merupakan prioritas tertinggi untuk dimanfaatkan, diikuti kerjasama antar negara dan permintaan produk yang bermutu dan aman dikonsumsi merupakan prioritas selanjutnya. Perubahan iklim, merupakan komponen terpenting dan faktor ancaman yang dihadapi, diikuti globalisasi ekonomi, kelestarian lingkungan, gangguan OPT, banjir dan kekeringan. Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan, 2012

28


Penilaian kepentingan dan prioritas faktor-faktor kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman telah mengidentifikasikan faktor-faktor strategik internal dan eksternal. Faktor-faktor tersebut perlu diperhatikan sebagai masukan untuk menyusun Rencana Strategis Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan. Rencana aksi untuk memanfaatkan kekuatan dan peluang yang tersedia meliputi 1). Penyusunan peraturan perundangan dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, 2). Penyempurnaan peraturan perundangan untuk pengelolaan sumberdaya alam dan memanfaatkan pasar domestik dan menghadapi persaingan global, 3). Melakukan optimalisasi kelembagaan di tingkat pusat dan daerah, 4). Penyempurnaan kelembagaan dalam rangka pemanfaatan sumberdaya alam, peluang pasar, dan pemanfaatan teknologi informasi, 5). Mengembangkan dan meningkatkan diseminasi teknologi PHT, 6). Menyediakan dan mengefektifkan sarana dan prasarana yang tersedia, dan 7). Mengoptimalkan penggunaan dana yang tersedia. Rencana aksi untuk mengurangi kelemahan dan memanfaatkan peluang yang tersedia, dilaksanakan dengan: 1) Mengembangkan sistem peramalan OPT dan perubahan iklim, 2) Memperbaiki dan meningkatkan kondisi sosial ekonomi petani, 3) Memanfaatkan peluang pasar domestik dan global, 4) Melaksanakan pelatihan dan pendidikan untuk meningkatkan kualitas dan kemampuan SDM, dan 5) Meningkatkan koordinasi dan sinergis antar kelembagaan di tingkat pusat dan daerah. Rencana aksi untuk memanfaatkan kekuatan yang ada guna menghadapi ancaman, diupayakan melalui 1). Mempersiapkan peraturan perundangan dalam rangka Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan, 2012

29


kelestarian lingkungan dan globalisasi, 2). Menyempurnakan dan mengefisienkan kelembagaan perlindungan tanaman pangan, 3). Mengaplikasikan teknologi tepat guna dengan teknologi PHT, 4). Mengoptimalkan penggunaan prasarana, dan 5). Mengefisienkan penggunaan dana perlindungan tanaman pangan. Untuk mengatasi kelemahan dan meminimalkan ancaman, dilaksanakan rencana aksi yang mencakup: 1) Upaya melindungi petani dan meningkatkan daya saing untuk menghadapi globalisasi, 2) Memberdayakan petugas dan petani melalui perbaikan koordinasi antar kelembagaan di tingkat pusat dan daerah, 3) Meningkatkan keterampilan serta pengetahuan petugas dan petani dalam menghadapi serangan OPT dan DPI, dan 4) Menambah sarana dan prasarana pertanian dalam rangka antisipasi OPT dan DPI. Berdasarkan uraian tersebut di atas ditetapkan strategi pokok perlindungan tanaman pangan yang meliputi : 1) Pengembangan sistem deteksi dan peringatan dini serangan OPT dan DPI dalam rangka menekan tingkat kerusakan dan kerugian/kehilangan hasil. 2) Peningkatan kemampuan teknis SDM perlindungan tanaman pangan sejalan dengan perkembangan teknologi pengendalian OPT dan penanganan DPI. 3) Penyediaan sarana dan prasarana pengendalian OPT dan penanganan DPI. 4) Peningkatan kemandirian petani dalam mengatasi permasalahan OPT dan DPI. 5) Peningkatan koordinasi hubungan kerja dalam rangka mewujudkan sinergitas antar kelembagaan perlindungan tanaman pangan di tingkat pusat dan daerah.


30


V. KEBIJAKAN UMUM DAN OPERASIONAL A. Landasan Hukum Pelaksanaan perlindungan tanaman pangan berdasarkan Sistem Pengendalian Hama Terpadu (PHT), sebagaimana yang telah ditetapkan dalam: 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman, 2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1995 tentang Perlindungan Tanaman, 3. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 887/Kpts/OT.210/9/1997 tentang Pedoman Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan. Sedangkan yang tidak terkait langsung adalah 1. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, 2. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten Sebagai Daerah Otonom, 3. Reorganisasi di tingkat pusat dan daerah, 4. Fungsionalisasi petugas perlindungan tanaman pangan, yang secara keseluruhan mengamanatkan dilakukannya pelimpahan kewenangan pusat kepada pemerintah daerah termasuk kewenangan kegiatan perlindungan tanaman pangan. B. Pelaksanaan Pada dasarnya perlindungan tanaman pangan merupakan tanggung jawab masyarakat/petani dan pemerintah. Petani sebagai pemilik lahan berkewajiban mengendalikan gangguan OPT dan Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan, 2012

31


penanganan DPI. Oleh karena itu kemandirian petani dalam mengambil keputusan pengelolaan usaha taninya sangat penting. Sedangkan Pemerintah berfungsi sebagai fasilitator dan dinamisator serta memberikan bantuan. Bantuan Pemerintah dapat berupa informasi, teknologi, dan bantuan sarana pengendalian apabila terjadi eksplosi. 1. Penguatan Kelembagaan Institusi Perlindungan Tanaman Pangan di tingkat pusat (Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan, BBPOPT Jatisari, dan BPMPT) mempunyai tugas, fungsi, dan kewenangan merumuskan norma, standar, pedoman dan kriteria serta melakukan koordinasi teknis dan bimbingan teknis perlindungan tanaman pangan. Kelembagaan di daerah yaitu UPTD-Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura (BPTPH) yang dilengkapi dengan LPHP/LAH, BPT, dan PPAH. Kelembagaan di tingkat petani sebagai basis kekuatan perlindungan tanaman di tingkat lapangan. Secara berkelanjutan, perlu terus dilakukan penguatannya dengan melengkapi sarana dan prasarana, peningkatan kuantitas dan kualitas SDM, serta memantapkan manajemen teknis dan administratifnya. 2. Pengembangan Sumber Daya Manusia Sejalan dengan perkembangan teknologi dan perubahan lingkungan strategik diperlukan sumberdaya manusia yang memadai, berkualitas dan profesional. Untuk memenuhi hal tersebut perlu dilakukan berbagai upaya diantaranya peningkatan kemampuan SDM melalui sosialisasi, Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan, 2012

32


pelatihan, pertemuan/koordinasi teknis, dan penambahan tenaga baru. Peningkatan kemampuan petani, dapat dilakukan dalam bentuk sekolah lapangan, demonstrasi lapangan, pelatihan, magang, penyebarluasan informasi berupa leaflet, brosur, poster, dan informasi teknis lainnya. Peningkatan kemampuan teknis petugas lapangan (POPT-PHP) dalam bentuk pelatihan teknis/magang, pembinaan teknis, seminar/lokakarya, dan penyebarluasan informasi. Sedangkan untuk penentu kebijakan, diarahkan dalam bentuk seminar/lokakarya, apresiasi, sosialisasi, koordinasi, dan penyebarluasan informasi. Salah satu bentuk kegiatan peningkatan kemampuan petani dalam penerapan PHT dilakukan melalui Sekolah Lapangan Pengendalian Hama Terpadu (SLPHT). SLPHT merupakan pendekatan pembelajaran orang dewasa yang dinilai telah berhasil memberdayakan masyarakat/petani. SLPHT sebagai salah satu bentuk pencitraan perlindungan tanaman pangan perlu dilaksanakan dan dikembangkan secara berkelanjutan melalui berbagai sumber pendanaan yang memungkinkan. 3. Penyediaan Teknologi Teknologi pengendalian OPT dikembangkan melalui pendekatan PHT yang secara teknis dapat dilaksanakan, secara ekonomis menguntungkan, secara ekologis melestarikan lingkungan, dan secara sosial budaya dapat dipahami dan diterima petani. Sistem pengamatan OPT dan peramalan Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan, 2012

33


iklim perlu dikembangkan menuju kepada sistem peringatan dini guna mengamankan tanaman pangan melalui penanggulangan eksplosi OPT dan penanggulangan bencana banjir dan kekeringan di pusat-pusat produksi. Berbagai cara pengendalian OPT secara spesifik lokasi yang berbasis pada kearifan lokal, murah, mudah diterapkan, dan ramah lingkungan telah banyak digali dan dikembangkan oleh LPHP/LAH di berbagai daerah. Sarana pengendalian OPT yang direkayasa oleh para petani dan petugas setempat merupakan teknologi yang sesuai dengan kondisi agroekosistem setempat. Bahan yang dipergunakan sebagai penyusun sarana pengendalian berasal dari materi yang tersedia di lapangan dan proses pembuatannya mudah dengan biaya yang relatif murah. Namun demikian hasil rekayasa teknologi tersebut perlu lebih di sosialisasikan dan ditingkatkan efisiensi serta efektifitasnya dengan memperbaiki teknik atau bahan penyusunnya. Dalam pengembangan teknologi pengendalian OPT spesifik lokasi antar kelompok tani perlu dikembangkan sistem jaringan untuk tukar menukar informasi dalam rangka alih teknologi dan penyempurnaannya. Wadah komunikasi antar kelompok dapat dimanfaatkan dalam hal saling mengisi dan melengkapi teknologi yang ada. Bagi wilayah yang mempunyai agroekosistem dan masalah OPT yang sama dapat mengadopsi teknologi spesifik lokasi yang telah tersedia. Penguatan LPHP/LAH dalam melaksanakan pengembangan teknologi pengendalian ramah


34


lingkungan, seperti agens hayati dan pestisida nabati perlu diperkuat dan dikembangkan. 4. Pelembagaan dan Pemasyarakatan PHT Keberlanjutan program PHT sangat ditentukan oleh kesiapan SDM petugas, petani, teknologi, dan adanya jaringan/organisasi petani alumni SLPHT serta dukungan oleh kebijakan pemerintah. Pemasyarakatan dan pelembagaan PHT di tingkat lapangan diarahkan untuk memberdayakan SDM yang berpengalaman dalam melaksanakan kegiatan kepemanduan, yaitu PL1, PL2, dan petani alumni SLPHT serta sebagai petani pengamat. Berbagai asosiasi/paguyuban/ikatan yang sudah terbentuk di tingkat kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, dan nasional merupakan suatu wadah bagi alumni SLPHT dan Pemandu Lapang. Oleh karena itu keberadaannya perlu terus diperkuat dan dikembangkan. Selain itu, pemasyarakatan PHT juga perlu dilakukan dikalangan penentu kebijakan. 5. Penanggulangan OPT dan Penanganan DPI Mengingat keterbatasan kemampuan petani dan pemerintah daerah dalam menanggulangi sumber serangan OPT dan saat terjadi eksplosi, serta penanggulangan DPI, perlu disiapkan secara sinergis dan berjenjang bantuan dari pemerintah (pusat, provinsi maupun kabupaten/ kota). Bantuan dapat dalam bentuk sarana pengendalian OPT maupun prasarana yang diperlukan untuk menanggulangi DPI maupun OPT. Strategi


35


penanggulangan DPI dilakukan mencakup dengan strategi adaptasi dan mitigasi yaitu :  Strategi adaptasi adalah tindakan penyesuaian kegiatan dan teknologi sesuai kondisi iklim yang diakibatkan oleh dampak perubahan iklim/pemanasan global. Upaya yang dilakukan antara lain melalui manajemen SDA, infrastruktur, sistem usahatani/budidaya, dan pembangunan sikap dan perilaku adaptif (aspek sosial dan ekonomi), antara lain melalui Sekolah Lapangan Iklim (SLI).  Strategi mitigasi merupakan tindakan aktif untuk mencegah/ memperlambat terjadinya perubahan iklim/pemanasan global, antara lain melalui upaya penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) atau penyerapan GRK, dengan penerapan teknologi budidaya (pengelolaan lahan dan air, varietas unggul adaptif, dll), pengelolaan dan pembukaan lahan tanpa bakar, dan penataan ruang dan lahan pertanian. Kampanye pengendalian OPT utama secara terkoordinasi dan menyeluruh dengan melibatkan berbagai instansi terkait perlu dilakukan. 6. Kendali Mutu Produk Tanaman Pangan Pestisida kimia sintetik selama ini dianggap sebagai penyebab utama berbagai dampak negatif, baik terhadap organisme bukan sasaran maupun lingkungan. Sementara itu, pemanfaatannya oleh petani masih cukup tinggi. Jumlah dan jenis pestisida yang beredar semakin banyak. Oleh sebab itu, pembinaan dan Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan, 2012

36


pemeriksaan mutu sarana pengendalian OPT baik berupa pestisida kimia sintetik, maupun pestisida nabati sangat penting untuk menjamin efektifitas dalam upaya melindungi kepentingan petani. Selain itu perlu diketahui dampak penggunaan sarana pengendalian OPT dengan melakukan pengujian pada berbagai produk tanaman. Produk yang dihasilkan diupayakan tidak melampaui Batas Maksimum Residu (BMR). Dalam hal ini keberadaan laboratorium pengujian pestisida sangat penting untuk melaksanakan kegiatankegiatan tersebut. Saat ini di daerah baru tersedia 6 (enam) unit Laboratorium Pengujian Pestisida dan diharapkan secara regional (beberapa provinsi) dapat membangun Laboratorium tersebut, mengingat biayanya sangat mahal. Di tingkat pusat, keberadaan UPT BPMPT, perlu terus ditingkatkan peran dan fungsinya dalam rangka melakukan pengujian mutu pestisida, pupuk, dan residu pestisida serta bahan berbahaya lainnya pada hasil pertanian. Hasil pengujian memberikan informasi tentang mutu pestisida yang akan didaftarkan, beredar, dan digunakan. Sedangkan hasil pengujian residu dan bahan berbahaya lainnya dalam rangka memberikan informasi kandungan residu pestisida dan bahan berbahaya lainnya pada produk tanaman pangan dan pertanian lainnya. 7. Pembinaan dan Bimbingan Teknis Dalam melakukan bimbingan teknis perlindungan tanaman pangan, diupayakan melibatkan para pakar baik dari unsur peneliti, Perguruan Tinggi, dan instansi terkait lainnya. Untuk itu diperlukan Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan, 2012

37


koordinasi yang intensif dan efektif, dalam pengumpulan informasi/data, permasalahan, dan upaya pemecahannya. Dengan pelimpahan sebagian perlindungan tanaman kepada daerah, diperlukan bimbingan teknis perlindungan untuk menyelaraskan pelaksanaan kebijakan antara kegiatan pusat dan daerah. Dengan demikian diharapkan tata cara, aturan dan operasional pengendalian OPT sejalan dengan kebijakan perlindungan tanaman pangan yang telah ditetapkan. Penyusunan kegiatan perlindungan tanaman daerah dibahas dalam rapat koordinasi teknis perlindungan tanaman pangan. Pembinaan dan bimbingan teknis perlindungan tanaman secara berjenjang perlu dilaksanakan secara terus menerus. 8. Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan Perlindungan Tanaman Evaluasi merupakan catatan yang perlu disikapi untuk penyempurnaan ke depan. Sehubungan dengan hal tersebut, secara berkala perlu dilakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan perlindungan tanaman pangan dalam rangka menilai sejauh mana pelaksanaan kegiatan direalisasikan secara konsisten dan objektif, mengetahui permasalahan yang dihadapi dan menilai capaian tujuan dan sasaran. Dalam pelaksanaan program tahun 2012-2014 yang berbasis kinerja, kelembagaan perlindungan tanaman pangan sebagai instansi pemerintah baik pusat maupun daerah perlu kiranya Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan, 2012

38


memperhatikan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Untuk itu, LAKIP sebagai pertanggungjawaban kepada publik diharapkan dapat memberikan jawaban tentang dampak program dan kegiatan tersebut yang telah dilaksanakan. C. Kegiatan Pokok Sesuai dengan perubahan lingkungan strategis serta mengacu kepada program pembangunan pertanian dan pembangunan tanaman pangan, Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan Tahun 2012–2014 menetapkan 5 (lima) subsistem perlindungan sebagai fokus kegiatan, yaitu 1). Pengamatan dini, 2) gerakan pengendalian OPT secara dini, 3) Penguatan kelembagaan, 4) Penguatan SDM, dan 5) Penyediaan sarana pengendalian OPT. 1. UPTD-BPTPH Kegiatan pokok perlindungan tanaman pangan tingkat BPTPH, meliputi: a. Pembinaan dan bimbingan teknis pengembangan teknologi PHT b. Surveilans OPT (minimal 3 kali per MT) c. Pelatihan teknis petugas perlindungan tanaman pangan dan petani. d. Pelatihan Fungsional POPT. e. Penguatan database/SIM OPT f. Analisis perkembangan OPT/DPI g. Koordinasi teknis pengendalian OPT dan penanganan DPI (2 kali per MT) h. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan SLPHT dan SLI Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan, 2012

39


i. j.

2.

Revitalisasi Brigade Proteksi Tanaman (BPT) Visualisasi kegiatan perlindungan tanaman pangan

Laboratorium Pengamatan Hama Penyakit/ Laboratorium Agens Hayati (LPHP/LAH) Kegiatan pokok perlindungan tanaman pangan tingkat LPHP, meliputi: a. Pemetaan daerah endemis OPT dan DPI b. Peramalan serangan OPT tingkat kabupaten dan kecamatan c. Pengamatan OPT & DPI serta pengamatan pratanam. d. Studi dinamika populasi OPT. e. Taksasi kehilangan hasil. f. Studi adaptasi pola tanam terhadap OPT dan dampak perubahan iklim. g. Rintisan akreditasi LPHP/LAH. h. Surveillance (minimal 3 kali per MT) i. Rekomendasi & Diagnosis/Klinik Tanaman j. Pertemuan Koordinasi (minimal 1 kali per bulan) k. Pengembangan AH/Pos Agens Hayati l. Pembinaan SLPHT dan SLI m. Gerakan Pengendalian OPT (AH di persemaian) n. SMPK & Light Trap.

3. Laboratorium Pestisida a. Pengujian Mutu b. Peningkatan SDM c. Prasarana dan sarana Laboratorium


40


4. Brigade Proteksi Tanaman (BPT) Kegiatan pokok perlindungan tanaman pangan tingkat BPT, meliputi: a. Operasional pengelolaan sarana pengendalian OPT b. Pembinaan dan bimbingan teknis RPH c. Gerakan pengendalian OPT d. Mobilisasi bantuan sarana pengendalian OPT 5. Dinas Pertanian Propinsi Kegiatan pokok perlindungan tanaman pangan tingkat Dinas Pertanian Propinsi, meliputi: a. Pembinaan teknis perlindungan tanaman pangan b. Koordinasi teknis pengendalian OPT dan penanganan DPI 6. Dinas Pertanian Kabupaten/Kota Kegiatan pokok perlindungan tanaman pangan tingkat Dinas Pertanian Kabupaten/Kota, meliputi: a. Operasional gerakan penanggulangan OPT b. Mobilisasi bantuan sarana pengendalian OPT 7. Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan Kegiatan pokok perlindungan tanaman pangan, meliputi: a. Penyusunan peraturan Perundang-undangan, norma, standar, pedoman dan kriteria bidang perlindungan Tanaman pangan. b. Pengelolaan database perlindungan tanaman pangan c. Koordinasi teknis perlindungan tanaman pangan


41


d. Bimbingan teknis perlindungan tanaman pangan e. Monitoring dan evaluasi perllindungan tanaman pangan.


42


VI. PENUTUP Perlindungan tanaman pangan dilaksanakan untuk mewujudkan tercapainya kuantitas, kualitas, dan kontinuitas hasil sesuai dengan sasaran produksi tanaman pangan. Pelaksanaannya dengan mendorong kemandirian petani dalam penanganan OPT dan DPI, sedangkan pemerintah berperan dalam memberikan informasi, teknologi, dan bantuan sarana dalam keadaan eksplosi. Mengacu kepada visi, strategi, dan kebijakan perlindungan tanaman pangan, program perlindungan tanaman pangan tahun 2012–2014 mencakup 5 (lima) subsistem perlindungan sebagai fokus kegiatan, yaitu 1). Penguatan pengamatan dini, 2) Gerakan pengendalian OPT secara dini, 3) Penguatan kelembagaan, 4) Penguatan SDM, dan 5) Penyediaan sarana pengendalian OPT. Program penanganan OPT bertujuan untuk menurunkan luas serangan OPT dengan menerapkan dan melembagakan teknologi PHT melalui kemandirian petani; Program penanganan DPI bertujuan untuk mengantisipasi dan mengurangi terjadinya dampak perubahan iklim terutama banjir dan kekeringan. Program Peningkatan Mutu Produk Tanaman Pangan bertujuan untuk menjamin mutu dan keamanan produk tanaman pangan sehingga mempunyai daya saing. Penyusunan program perlindungan tanaman pangan dirancang sesuai dengan identifikasi dan analisis perubahan lingkungan strategis dengan memperhatikan faktor internal dan eksternal. Dengan demikian keberhasilan program perlindungan tanaman pangan akan sangat tergantung dari komitmen dan partisipasi seluruh stakeholders. Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan, 2012

43


Lampiran 1.

OPERASIONAL GERAKAN “SPOT STOP” PENGENDALIAN OPT BRIGADE PROTEKSI TANAMAN

SPOT STOP

LAB. PHP

7

Gerakan Pengendalian Spot Serangan

6 8

KOORD. PHP Analisis POPT

4 POPTPHP

Pengamatan Spot Serangan

5

DIPERTA KAB/KOTA

5 BAPELUH

4 Peringatan Bahaya

2

MANTRI TANI/KCD

4

3

1

PPL

3

3

KELOMPOK TANI/LAHAN PERTANIAN/SAWAH Pengamatan dan Pelaporan,

Eksekusi oleh Brigade,

Eksekusi oleh petani sering mengalami keterlambatan,


Pelaporan, Koordinasi

44


Lampiran 2. Gambar 1.

SISTEM PERLINDUNGN TANAMAN PANGAN DALAM PEMBANGUNAN PERTANIAN UNTUK MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN PETANI o

o

Pembangunan Pertanian 1. Ketahanan Pangan 2. Agribisnis 3. Kesejahteraan petani

SISTEM PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN

o

o

Sumber Daya Alam *) - Kelestarian plasma nutfah - Keragaman hayati - Lingkungan hidup - Daya dukung - Kesuburan - Pengendalian pencemaran Sumber Daya Manusia - Berkualitas - Profesional - Berkompeten (pemahaman & penguasaan tentang) :  Pola tanam tanaman pangan dalam mengantisipasi iklim & anomali iklim  Iklim  Ekosistem tanaman pangan  OPT  PHT  Penggunaan pestisida yg aman & efektif - Mengikuti perkembangan - Memahami Agribisnis Teknologi - Tepat guna - Menguntungkan - Sesuai dengan sosial –budaya- lokal - Ramah lingkungan Kelembagaan - Berorientasi kebutuhan petani - Ramping - Dinamik dan fleksibel - Efektif dan Efisien - Akuntabel


SASARAN : o Pengendalian OPT & antisipasi thd iklim & anomali iklim o Pendapatan petani o Daya saing produk o Kelestarian lingkungan o Keberlanjutan usaha tani

KESEJAHTERAAN PETANI

45


Lampiran 3.


46


Lampiran 4.

Bagan Pelaksanaan SLI


47


Lampiran 5.


48

Rencana Strategis Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan Tahun 2012 - 2014 Lampiran 6. ROADMAP DUKUNGAN PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN TAHUN 2012 - 2014 SLPHT (UNIT) NO

PROVINSI 2012

1

Pemerintah Aceh

2

2013

2014

82

105

125

Sumatera Utara

110

140

168

3

Sumatera barat

76

105

125

4

Riau

30

25

30

5

Jambi

44

45

55

6

Sumatera Selatan

65

95

115

7

Bengkulu

29

35

42

8

Lampung

65

80

95

9

Bangka Belitung

15

25

10 Kepulauan Riau 11 Banten

-

-

30 -

55

85

3

5

7

13 Jawa Barat

179

200

240

14 Jawa Tengah

173

200

240

38

50

60

190

200

240

17 Bali

57

60

70

18 NTB

52

75

95

19 NTT

54

65

75

20 Kalimantan Barat

55

75

90

21 Kalimantan Tengah

30

35

45

22 Kalimantan Selatan

76

110

135

23 Kalimantan Timur

39

65

80

24 Sulawesi Utara

48

70

85

25 Gorontalo

42

60

70

26 Sulawesi Tengah

56

75

90

27 Sulawesi Tenggara

50

65

75

104

130

155

29 Sulawesi Barat

33

40

50

30 Maluku

26

30

37

31 Maluku Utara

25

35

42

32 Papua

29

35

42

33 Papua Barat

20

30

37

1.950

2.450

2.950

12 DKI Jakarta

15 DI. Yogyakarta 16 Jawa Timur

28 Sulawesi Selatan

Jumlah

105

Ket : SLPHT= Sekolah Lapangan Pengendalian Hama Terpadu


49

Rencana Strategis Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan Tahun 2012 - 2014 Lampiran 7. ROAD MAP DUKUNGAN PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN TAHUN 2012-2014 NO

PROVINSI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

Pemerintah Aceh Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Jambi Sumatera Selatan Bengkulu Lampung Bangka Belitung Banten DKI Jakarta Jawa Barat Jawa Tengah DIY Jawa Timur Bali NTB NTT Kal. Barat Kal. Tengah Kal. Selatan Kal. Timur Sulut Gorontalo Sulteng Sultra Sulsel Sulbar Maluku Maluku Utara Papua Papua Barat JUMLAH

2012 6 7 4 2 2 4 2 3 0 3 0 14 18 3 16 1 5 3 3 3 7 2 2 2 2 2 9 1 1 1 1 1 130


SLI 2013 8 9 5 3 3 5 3 4 0 4 0 18 23 4 20 1 6 4 4 4 9 3 3 3 3 3 11 1 1 1 1 1 163

2014 9 11 6 3 3 6 3 5 0 5 0 22 28 5 25 2 8 5 5 5 11 3 3 3 3 3 14 1 1 1 1 1 200

Jumlah 23 27 15 8 8 15 8 12 0 12 0 54 69 12 61 4 19 12 12 12 27 8 8 8 8 8 34 3 3 3 3 3 493

50

Rencana Strategis Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan Tahun 2012 - 2014 Lampiran 8. ROADMAP DUKUNGAN KELEMBAGAAN PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN TAHUN 2012 - 2014 LPHP (UNIT) NO

PROVINSI

JUMLAH 2012

2013

2014

1

Pemerintah Aceh

4

4

4

4

2

Sumatera Utara

4

4

4

4

3

Sumatera Barat

4

4

4

4

4

Riau

3

3

3

3

5

Jambi

2

2

2

2

6

Sumatera Selatan

3

3

3

3

7

Bengkulu

2

2

2

2

8

Lampung

3

3

3

3

9

Bangka Belitung

2

2

2

10 Kepulauan Riau

-

-

-

2 -

11 Banten

1

1

1

1

12 DKI Jakarta

5

5

5

5

13 Jawa barat

6

6

6

6

14 Jawa Tengah

1

1

1

1

15 DI. Yogyakarta

7

7

7

7

16 Jawa Timur

2

2

2

2

17 Bali

3

3

3

3

18 NTB

2

2

2

2

19 NTT

3

3

3

3

20 Kalimantan Barat

2

2

2

2


3

3

3

3


4

4

4

4

23 Kalimantan Timur

1

1

1

1

24 Sulawesi Utara

1

1

1

1

25 Gorontalo

1

1

1

1

26 Sulawesi Tengah

6

6

6

6


2

2

2

2

28 Sulawesi Selatan

5

5

5

5

29 Sulawesi Barat

1

1

1

1

30 Maluku

4

4

4

4

31 Maluku Utara

1

1

1

1

32 Papua

5

5

5

5

33 Papua Barat

2

2

2

2

34 Pusat

1

1

1

1

96

96

96

96

Jumlah

Ket : LPHP = Laboratorium Pengamatan Hama dan Penyakit


51

Rencana Strategis Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan Tahun 2012 - 2014 Lampiran 9. ROADMAP DUKUNGAN KELEMBAGAAN PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN TAHUN 2012 - 2014 BPT (UNIT) NO

PROVINSI

JUMLAH 2012

2013

2014

1

Pemerintah Aceh

4

4

4

4

2

Sumatera Utara

5

5

5

5

3

Sumatera Barat

4

4

4

4

4

Riau

1

1

1

1

5

Jambi

1

1

1

1

6

Sumatera Selatan

3

3

3

3

7

Bengkulu

1

1

1

1

8

Lampung

7

7

7

7

9

Bangka Belitung

1

1

1

10 Kepulauan Riau

-

-

-

1 -

11 Banten

1

1

1

1

12 DKI Jakarta

1

1

1

1

13 Jawa Barat

5

5

5

5

14 Jawa Tengah

7

7

7

7

15 DI. Yogyakarta

1

1

1

1

16 Jawa Timur

7

7

7

7

17 Bali

1

1

1

1

18 NTB

4

4

4

4

19 NTT

1

1

1

1

20 Kalimantan Barat

2

2

2

2


2

2

2

2


3

3

3

3

23 Kalimantan Timur

2

2

2

2

24 Sulawesi Utara

2

2

2

2

25 Gorontalo

1

1

1

1

26 Sulawesi Tengah

5

5

5

5


2

2

2

2

28 Sulawesi Selatan

5

5

5

5

29 Sulawesi Barat

1

1

1

1

30 Maluku

3

3

3

3

31 Maluku Utara

1

1

1

1

32 Papua

1

1

1

1

33 Papua Barat

1

1

1

1

86

86

86

86

Jumlah Ket : BPT = Brigade Proteksi Tanaman


52


Lampiran 10. ROADMAP DUKUNGAN KELEMBAGAAN PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN TAHUN 2012 - 2014 PPAH (KELOMPOK) NO

PROVINSI 2012

2013

2014

1

Pemerintah Aceh

36

48

2

Sumatera Utara

36

48

65

3

Sumatera Barat

107

144

194

4

Riau

25

33

44

5

Jambi

21

28

38

6

Sumatera Selatan

12

16

22

7

Bengkulu

7

9

12

8

Lampung

95

128

173

9

Bangka Belitung

10 Kepulauan Riau 11 Banten

5 -

65

6 -

8 -

34

45

12 DKI Jakarta

8

10

13

13 Jawa Barat

55

74

100

100

135

182

20

27

36

144

194

262

17 Bali

9

12

16

18 NTB

9

12

16

19 NTT

9

12

16

20 Kalimantan Barat

5

6

8

14 Jawa Tengah 15 DI. Yogyakarta 16 Jawa Timur


-

61

2

3


17

22

30

23 Kalimantan Timur

15

20

27

24 Sulawesi Utara

10

13

17

25 Gorontalo

5

6

8

26 Sulawesi Tengah

6

8

11


1

2

2

50

67

90

29 Sulawesi Barat

2

3

4

30 Maluku

4

5

6

31 Maluku Utara

8

11

15 3

28 Sulawesi Selatan

32 Papua

-

2

33 Papua Barat

-

2

3

1.150

1.550

Jumlah

855

Ket : PPAH = Pos Pelayanan Agens Hayati


53


Lampiran 11. LUAS SERANGAN OPT UTAMA PADA TANAMAN PADI TAHUN 2007 -- 2011 DAN RERATANYA (ha) 2007

2008

2009

2010

2011

Rerata

No

OPT Utama

1

Penggerek batang padi

176.865

423

144.634

110

132.586

136

184.220

182

146.394

391

156.940

248

2

Wereng batang coklat

35.987

247

24.152

608

47.473

1.237

137.768

4.602

223.606

36.064

93.797

8.551

3

Tikus

116.878

1.163

138.740

1.631

154.058

1.676

198.618

5.124

183.954

3.418

158.449

2.602

4

Blas

17.766

56

15.171

17

19.608

21

36.877

126

27.403

199

23.365

84

5

BLB/Kresek

58.056

13

95.045

43

86.266

24

111.739

12

115.257

62

93.272

31

6

Tungro

11.451

367

10.849

363

8.214

50

13.461

121

16.027

392

12.001

258

417.003

2.269

428.590

2.771

448.206

3.143

682.683

10.166

712.642

40.526

537.825

11.775

T

OPT Utama

P

T

P

T

P

T

P

T

P

T

P

Ket : T = Terkena (termasuk puso) ; P = Puso ;

LUAS SERANGAN OPT UTAMA PADA TANAMAN JAGUNG TAHUN 2007 -- 2011 DAN RERATANYA (ha) 2007 No

2008

2009

2010

2011

Rerata

OPT Utama T

P

T

P

T

P

T

P

T

P

T

P

1

Penggerek tongkol

3.029

-

3.622

0

2.220

0

2.780

0

6.490

4

3.628

2

Penggerek batang

3.967

3

3.596

3

3.228

4

3.039

-

6.309

-

4.028

2

3

Ulat grayak

3.120

7

2.602

355

2.332

6

2.179

-

3.333

21

2.713

78

4

Lalat bibit

1.600

-

2.349

-

1.220

-

1.484

-

4.058

-

2.142

-

5

Bulai

4.057

302

5.662

473

1.588

4

3.112

34

9.322

127

4.748

188

6

Tikus

4.525

223

5.218

8

4.035

-

3.722

8

9.340

84

5.368

65

20.298

534

23.050

839

14.623

13

16.315

42

38.852

236

22.628

333

OPT Utama

1


LUAS SERANGAN OPT UTAMA PADA TANAMAN KEDELAI TAHUN 2007 -- 2011 DAN RERATANYA (ha) 2007 No

2008

2009

2010

2011

Rerata

OPT Utama T

P

T

P

T

P

T

P

T

P

T

P

1

Ulat grayak

956

-

2.886

80

1.590

11

1.383

-

2.886

-

1.940

18

2

Penggulung daun

751

-

3.165

0

1.743

-

1.582

-

2.648

-

1.978

0

3

Lalat kacang

291

-

1.088

-

238

-

679

-

771

-

613

-

4

Tikus

334

-

762

-

343

-

241

-

1.029

-

542

-

5

Penggerek polong

1.444

-

1.700

0

602

-

962

-

1.226

-

1.187

0

6

Ulat jengkal

350

-

1.665

-

387

-

400

8

1.395

-

839

2

4.127

-

11.266

80

4.903

11

5.247

8

9.956

-

7.100

20

OPT Utama



54


Lampiran 12. LUAS KEKERINGAN PADA TANAMAN PADI DI INDONESIA TAHUN 2007 -- 2011 DAN RERATA 5 TAHUN (ha)

No

Provinsi

2007 T

P

1.971

0

9.831

1.860

22.287

2 Sumatera Utara

1.154

0

8.775

70

3 Sumatera Barat

0

0

868

0

25

15

276

0

0

0

70

40

0 0

0 0

5 Kep. Riau 6 Jambi 7 Sumatera Selatan 8 Kep. Bangka Belitung

P

2009

1 Pemerintah Aceh

4 Riau

T

2008 T

2010

2011 P

T

Rerata

P

T

1.789

4.800

331

17.342

1.890

P

11.246

T

P

8.187

33

6.382

0

1.458

122

5.191

45

8.035

389

835

5

4.112

735

2.770

226

0

2.026

375

0

0

4.932

1.579

1.452

394

0

0

0

0

0

0

0

0

0

735

73

5.176

247

1.103

10

9.226

1.234

3.262

321

4.872 3

262 0

769 0

138 0

85 0

71 0

20.913 0

1.673 0

5.328 1

429 0

1.174

9 Bengkulu

0

0

1.284

3

165

3

0

0

1.546

28

599

7

10 Lampung

90

20

24.268

3.093

2.760

75

3

3

25.090

8.469

10.442

2.332

0 55 36.458 147.826

0 68.288

66 8.585

0 80

178 1.067

0 0

0 51.934

0 14.855

60 63.986

0 23.936

11 DKI. Jakarta 12 Jawa Barat 13 Banten

0 110.520 24.808

3.554

53.331

13.507

7.453

802

1.071

0

3.436

722

18.020

3.717

14 Jawa Tengah

140.625

6.647

42.607

14.299

14.018

2.186

1.956

0

10.296

811

41.900

4.789


33.791 82.516

555 3.632

2.429 17.075

170 1.683

29.154 7.223

2.460 392

3.540 409

1.646 0

562 9.078

73 1.372

13.895 23.260

981 1.416

17 Bali

250

0

550

5

179

6

362

0

111

0

290

2

18 Nusa Tenggara Barat

40.980

3.838

3.121

105

7.815

938

52.644

10.155

1.093

212

21.131

3.050

19 Nusa Tenggara Timur 20 Kalimantan Barat

15.155 0

3.311 0

0 254

0 25

0 9.349

0 50

5.496 903

4.590 32

315 2.544

289 12

4.193 2.610

1.638 24


0

0

0

0

1.876

0

71

16

1.310

212

651

46


105

20

2

0

8.690

254

65

0

5.180

305

2.808

116

0 0

0 0

0 80

0 0

1.150 0

0 0

0 3.002

0 168

1.317 0

365 0

493 616

73 34 514

23 Kalimantan Timur 24 Sulawesi Utara 25 Gorontalo

0

0

0

0

1.293

51

5.650

2.520

0

0

1.389

26 Sulawesi Tengah

74

26

0

0

1.962

714

271

66

0

0

461

161

27 Sulawesi Selatan 28 Sulawesi Barat

1.923 0

525 0

1.275 0

316 0

81.478 0

7.580 0

6.717 111

1.243 0

70.842 1.512

16.036 632

32.447 325

5.140 126


0

0

0

0

2.216

413

0

0

6.687

1.501

1.781

383

30 Maluku

0

0

5

3

0

0

0

0

0

0

1

1

31 Maluku Utara 32 Papua

2 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

58.641 319.522 103.762 231.912

18.975

96.721

53.127 270.610

51.072

33 Papua Barat Jumlah

0 454.059

20.856 250.836

Ket. T = Terkena P = Puso


55


Lampiran 13. LUAS KEKERINGAN PADA TANAMAN JAGUNG DI INDONESIA TAHUN 2007 -- 2011 DAN RERATA 5 TAHUN (ha)

No

Provinsi

1 Pemerintah Aceh

2007 T

2008 P

T

2009 P

2010

T

P

T

2011 P

T

Rerata P

T

P

0

0

24

0

10

10

0

0

19

1

11

2

2 Sumatera Utara

1.450

25

7.399

10

19.147

8.020

10.681

2.160

2.286

12

8.193

2.045

3 Sumatera Barat 4 Riau

0 0

0 0

56 8

0 0

83 118

49 5

546 156

199 7

79 10

13 3

153 58

52 3

5 Kep. Riau

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6 Jambi

0

0

5

0

20

5

0

0

1

0

5

1

7 Sumatera Selatan

0

0

360

40

30

0

0

0

13

5

81

9

8 Kep. Bangka Belitung

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9 Bengkulu

0

0

13

2

28

0

0

0

758

346

160

70

10 Lampung 11 DKI. Jakarta

0 0

0 0

28.376 0

651 0

2.451 0

0 0

360 0

0 0

6.571 0

273 0

7.552 0

185 0

12 Jawa Barat

7

0

2.065

1.412

43

0

63

0

247

2

485

283

13 Banten

0

0

230

0

183

0

0

0

0

0

83

0

25.738

1.090

12.860

41

28.480

2.016

0

0

6.715

213

14.759

672

14 Jawa Tengah 15 DI. Yogyakarta

9.619

378

67

0

34.382

1.257

0

0

108

0

8.835

327

10.561

1.539

1.894

308

17.752

446

0

0

3.527

385

6.747

536

17 Bali

6.946

417

0

0

1.551

435

0

0

765

0

1.852

170

18 Nusa Tenggara Barat 19 Nusa Tenggara Timur

6.521 5.258

250 0

559 0

4 0

517 0

7 0

27.513 36.279

9.710 5.803

29 34

0 0

7.028 8.314

1.994 1.161

0

0

80

0

4

0

0

0

20

0

21

0

0 26

0 0

0 9

0 0

0 3.520

0 16

0 1

0 0

34 549

0 0

7 821

0 3

23 Kalimantan Timur

0

0

0

0

0

0

17

0

20

0

7

0

24 Sulawesi Utara

0

0

22

6

0

0

13

0

0

0

7

1

25 Gorontalo 26 Sulawesi Tengah

0 0

0 0

0 0

0 0

286 11

0 0

5.651 99

2.521 99

43 0

0 0

1.196 22

504 20

27 Sulawesi Selatan

16 Jawa Timur

20 Kalimantan Barat 21 Kalimantan Tengah 22 Kalimantan Selatan

2.598

566

1.321

592

3.562

413

1.476

218

811

188

1.954

395

28 Sulawesi Barat

0

0

0

0

40

0

0

0

5

0

9

0

27 Sulawesi Tenggara 30 Maluku

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

14 1

7 0

1 0

0 0

3 0

1 0

31 Maluku Utara

0

0

0

0

0

0

5

0

0

0

1

0

32 Papua 33 Papua Barat

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

68.724

4.265

55.348

3.066 112.218

12.679

82.875

20.724

22.644

1.441

68.362

8.435

Jumlah Ket. T = Terkena P = Puso


56


Lampiran 14. LUAS KEKERINGAN PADA TANAMAN KEDELAI DI INDONESIA TAHUN 2007 -- 2011 DAN RERATA 5 TAHUN (ha)

No

Provinsi

2007 T

P

2010 T

2011 P

T

Rerata

T

P

0

347

55

1.999

1.050

2

0

116

5

493

222

2 Sumatera Utara

22

0

25

0

17

0

38

0

0

0

20

0


0 0

0 0

820 0

0 0

5 38

0 4

0 0

0 0

0 0

0 0

165 8

0 1

5 Kep. Riau

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6 Jambi

0

0

13

0

0

0

0

0

15

0

6

0

7 Sumatera Selatan

0

0

49

0

40

0

0

0

0

0

18

0

8 Kep. Bangka Belitung

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9 Bengkulu

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0 0

0 0

81 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

16 0

0 0 72

12 Jawa Barat

P

2009

0

1 Pemerintah Aceh

T

2008

P

T

P

0

0

1.777

355

266

0

0

0

1.383

3

685

93

2

1.276

0

0

0

0

0

0

0

274

0

1.791 1.771

0 27

1.131 121

210 0

578 4.271

65 390

0 0

0 0

150 91

10 11

730 1.251

57 86

25

0

115

16

764

20

0

0

88

28

198

13

0

0

100

0

0

0

0

0

0

0

20

0

8.042 233

178 0

380 0

0 0

6 0

0 0

4.905 68

574 68

266 0

60 0

2.720 60

162 14

20 Kalimantan Barat

0

0

24

0

0

0

0

0

44

30

14

6

21 Kalimantan Tengah 22 Kalimantan Selatan

0 1

0 0

30 2

30 0

0 21

0 5

0 0

0 0

0 50

0 7

6 15

6 2

23 Kalimantan Timur

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

24 Sulawesi Utara

0

0

5

0

0

0

0

0

0

0

1

0

25 Gorontalo

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

26 Sulawesi Tengah

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

27 Sulawesi Selatan

0

0

0

0

0

0

0

0

11

0

2

0

28 Sulawesi Barat

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

15 0

0 0

3 0

0 0

31 Maluku Utara

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 1

0 1

0 0

0 0

0 0

0 0

11.978

207

6.296

666

8.005

1.534

5.014

643

2.229

154

6.704

641

13 Banten 14 Jawa Tengah 15 DI. Yogyakarta 16 Jawa Timur 17 Bali 18 Nusa Tenggara Barat 19 Nusa Tenggara Timur



57


Lampiran 15. LUAS BANJIR PADA TANAMAN PADI DI INDONESIA TAHUN 2007 -- 2011 DAN RERATA 5 TAHUN (ha)

No

Provinsi

2007

2008

2009 T

P

T

2011 P

T

Rerata

T

P

T

1 Pemerintah Aceh

44.198

18.921

26.705

5.402

21.800

3.147

14.774

2.018

16.172

5.343

24.730

6.966

2 Sumatera Utara

17.875

2.630

17.233

2.270

11.161

1.538

5.478

1.117

8.638

618

12.077

1.635

3 Sumatera Barat

1.812

396

3.215

847

3.034

922

2.952

771

2.079

568

2.618

701

4 Riau

6.497

1.155

5.888

3.499

4.647

1.049

3.338

150

6.498

1.454

5.374

1.461

5 Kep. Riau

P

2010

P

T

P

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6 Jambi

5.776

1.415

5.925

2.103

3.532

696

7.990

4.576

1.828

404

5.010

1.839

7 Sumatera Selatan

3.830

2.328

6.029

1.235

2.430

1.057

21.829

11.463

7.601

1.013

8.344

3.419

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

94

0

1.162

330

172

59

273

0

72

28

355

83


1.186 0

181 0

27.974 0

9.459 0

7.459 164

4.080 80

27.857 0

12.985 0

1.852 0

284 0

13.266 33

5.398 16

12 Jawa Barat

62.081

16.918

53.351

20.674

37.822

13.672

27.828

7.807

15.614

1.217

39.339

12.058

13 Banten

21.765

3.793

15.660

2.035

16.171

5.500

3.898

203

10.599

409

13.619

2.388

14 Jawa Tengah 15 DI. Yogyakarta

36.863 689

19.961 75

32.678 671

12.741 69

46.940 0

16.787 0

42.625 159

9.684 20

27.250 2.248

7.505 139

37.271 753

13.336 61

16 Jawa Timur

31.543

13.071

32.340

20.243

27.227

9.704

58.806

9.654

24.029

5.832

34.789

11.701

0

0

0

0

0

0

4

0

19

16

5

3

1.253

543

2.022

349

2.285

407

1.017

79

1.771

761

1.670

428

8 Kep. Bangka Belitung 9 Bengkulu

17 Bali 18 Nusa Tenggara Barat 19 Nusa Tenggara Timur

0

0

0

0

1.128

0

146

37

1.060

480

467

103

20 Kalimantan Barat

37.779

706

53.992

5.175

11.452

3.226

3.302

57

11.443

813

23.594

1.995

21 Kalimantan Tengah 22 Kalimantan Selatan

1.826 22.481

300 2.916

635 15.864

98 1.794

1.148 2.764

75 294

6.248 20.842

4.031 4.892

74 8.149

62 907

1.986 14.020

913 2.161

23 Kalimantan Timur

153

0

5.414

284

432

9

2.931

671

1.694

277

2.125

248

24 Sulawesi Utara

795

2

0

0

0

0

0

0

159

14

191

3

25 Gorontalo 26 Sulawesi Tengah

1.921 5.897

0 2.164

1.418 5.889

319 1.183

1.362 379

182 379

5.109 857

3.775 122

613 1.104

342 33

2.085 2.825

924 776

27 Sulawesi Selatan

23.161

11.564

15.320

4.698

14.472

2.808

47.239

18.930

18.733

815

23.785

7.763

28 Sulawesi Barat

0

0

2.220

802

4.500

2.150

563

105

0

0

1.457

611


0 0

0 0

1.641 0

82 0

0 0

0 0

1.074 671

191 592

165 0

49 0

576 134

64 118

31 Maluku Utara

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

29.383 272.495

77.173

Jumlah

329.475

99.039 333.246

95.691 222.481

67.821 307.810

93.929 169.464



58


Lampiran 16. LUAS BANJIR PADA TANAMAN JAGUNG DI INDONESIA TAHUN 2007 -- 2011 DAN RERATA 5 TAHUN (ha)

No

Provinsi

2007

2008

2009

T 1.005

P 786

T 1.898

P 651

T 148

2 Sumatera Utara

798

208

1.947

1.109


961 5

850 0

995 5.383

389 2.502

1 Pemerintah Aceh

5 Kep. Riau

2010 P

2011

T 1.019

P

43

45

T 998

1.921

340

9.513

2.025

251 184

132 10

632 49

241 30

Rerata P 44

T 1.014

P 314

2.173

1.443

3.270

1.025

2.421 234

1.782 174

1.052 1.171

679 543

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

568

419

71

45

182

87

4.868

3.787

286

73

1.195

882

10 0

2 0

241 0

0 0

425 0

215 0

173 0

58 0

3 0

0 0

170 0

55 0

9 Bengkulu

0

0

43

20

6

0

11

3

0

0

12

5

10 Lampung

130

0

5.050

2.002

1.190

630

2.031

990

50

50

1.690

734

0 59

0 7

0 147

0 32

0 59

0 0

0 43

0 0

0 38

0 20

0 69

0 12

6 Jambi 7 Sumatera Selatan 8 Kep. Bangka Belitung


0

0

30

0

0

0

0

0

0

0

6

0

14 Jawa Tengah

1.747

415

4.539

321

548

164

7.546

2.665

1.066

151

3.089

743


247 4.366

242 3.228

419 5.697

29 1.329

646 1.329

10 966

268 8.919

182 4.823

6 1.359

6 1.098

317 4.334

94 2.289

17 Bali

0

0

0

0

0

0

0

0

735

0

147

0


46

46

48

48

58

38

236

132

0

0

78

53

19 Nusa Tenggara Timur 20 Kalimantan Barat

0 169

0 66

0 88

0 60

6 88

0 38

0 20

0 0

63 3

62 0

14 74

12 33


0

0

10

0

0

0

72

57

0

0

16

11


64

19

1.153

104

3.467

1

104

3

41

5

966

26

23 Kalimantan Timur 24 Sulawesi Utara

0 60

0 5

421 220

270 4

0 0

0 0

61 0

11 0

0 0

0 0

96 56

56 2

25 Gorontalo

259

173

3.421

1.582

59

34

645

447

1.262

858

1.129

619

26 Sulawesi Tengah

109

61

11

11

88

52

97

0

0

0

61

25


1.758 0

628 0

11.463 950

2.907 549

1.616 0

436 0

4.112 0

2.251 0

5.719 5

2.279 0

4.934 191

1.700 110


0

0

197

19

0

0

16

0

0

0

43

4

30 Maluku

0

0

0

0

0

0

28

28

0

0

6

6

31 Maluku Utara 32 Papua

0 0

0 0

0 0

0 0

5 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

1 0

0 0

33 Papua Barat Jumlah

0

0

0

0

55

5

0

0

0

0

11

1

12.361

7.155

44.442

13.983

12.331

3.201

40.463

17.778

16.462

8.045

25.212

10.032



59


Lampiran 17. LUAS BANJIR PADA TANAMAN KEDELAI DI INDONESIA TAHUN 2007 -- 2011 DAN RERATA 5 TAHUN (ha)

No

Provinsi

2007

2008

2009

T 465

P 255

T 2.338

P 165

2 Sumatera Utara

324

169

1.318


1 209

1 0

81 1.217

1 Pemerintah Aceh

5 Kep. Riau

2010

T 60

P 35

T 230

151

5.377

1.746

28 1.008

19 339

17 0

2011 P

Rerata

54

T 1.513

P 379

T 921

P 178

87

44

5.025

3.001

2.426

1.022

0 35

0 15

9 223

9 159

22 405

11 236

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

197

178

90

85

248

153

330

223

11

11

175

130

7 Sumatera Selatan 8 Kep. Bangka Belitung

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

9 Bengkulu

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10 Lampung

0

0

0

0

86

80

15

3

0

0

20

17

0 76

0 76

0 77

0 77

0 79

0 0

0 359

0 95

0 15

0 3

0 121

0 50

6 Jambi


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14 Jawa Tengah

2.518

541

167

2

6.018

4.265

8.738

6.828

158

32

3.520

2.334


0 1.028

0 427

0 1.208

0 238

5 153

0 94

649 4.715

557 3.303

0 271

0 15

131 1.475

111 815

17 Bali

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

122

119

1.341

474

60

60

305

131

19 Nusa Tenggara Timur

0

0

0

0

0

0

0

0

125

15

25

3

67

0

105

100

3

3

0

0

0

0

35

21


0

0

0

0

0

0

26

23

0

0

5

5


0

0

39

8

0

0

12

0

1

1

10

2

23 Kalimantan Timur 24 Sulawesi Utara

0 0

0 0

5 0

3 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

1 0

1 0 12

20 Kalimantan Barat

25 Gorontalo

0

0

95

57

0

0

5

3

0

0

20

26 Sulawesi Tengah

21

5

15

15

35

0

0

0

0

0

14

4


8 0

8 0

604 0

513 0

402 0

60 0

172 0

85 0

238 0

41 0

285 0

141 0


0

0

70

70

0

0

221

7

0

0

58

15

30 Maluku

0

0

0

0

0

0

66

66

0

0

13

13

31 Maluku Utara

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

32 Papua

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

33 Papua Barat

0

0

0

0

0

0

11

2

26

26

7

6

4.914

1.660

7.429

2.520

12.946

6.572

17.012

11.782

7.674

3.751

9.995

5.257



60


Lampiran 18. Road Map Anggaran Perlindungan Tanaman Pangan Tahun 2012 - 2014

No

Program/Kegiatan Prioritas

3.6 Penguatan perlindungan tanaman pangan dari gangguan OPT dan DPI

Sasaran

Indikator Kinerja

Mengendalikan serangan OPT dan terkena DPI di lokasi penerapan budidaya tanaman pangan yang tepat

Target 2013

Rencana Alokasi Anggaran (Rp) 2013

2014

1.950 unit 2.450 unit 2.950 unit Rp 42.900.000.000 Rp

53.900.000.000 Rp

64.900.000.000

SLI 130 unit 163 unit 200 unit Rp 2.860.000.000 Rp Pengembangan, 1 paket 1 paket 1 paket Rp 140.440.000.000 Rp pembinaan dan pengawalan

3.586.000.000 Rp

4.400.000.000

184.574.000.000 Rp

245.380.000.000

SLPHT

2012

TOTAL


2014

2012

Rp 186.200.000.000 Rp 242.060.000.000 Rp 314.680.000.000

61

Rencana Strategis Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan Tahun KATA PENGANTAR

Recommend Documents