RENCANA STRATEGIS DINAS KESEHATAN KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN

RENCANA STRATEGIS DINAS KESEHATAN KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2016 – 2021

PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2016

1

B AB I PENDAH ULUAN 1.1. LATAR B ELAK ANG Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 – 2021 sebagai sebuah Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 – 2021. Dokumen Renstra ini dihasilkan melalui suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sampai dengan tahun 2021 secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Proses tersebut telah menghasilkan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi serta program dan kegiatan pokok yang akan dilaksanakan sampai dengan tahun 2021. Dokumen Renstra ini merupakan rencana pembangunan jangka menengah Dinas Kesehatan yang dalam pelaksanaannya akan dijabarkan dan menjadi acuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Kesehatan yang akan disusun setiap tahun sebagai Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya ditetapkan sebagai Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Kesehatan. Berkaitan dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan instrumen pertanggungjawaban, Renstra ini merupakan langkah awal untuk melaksanakan mandat yang diemban Dinas Kesehatan sebagaimana ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 11 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja, dan sekaligus langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah sebagaimana ketentuan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999. 1.2. LANDASAN PENY USUNAN Landasan hukum penyusunan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 – 2021 adalah : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, khususnya pasal 7 ayat (1) : “Renstra-Dinas Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto Tahun 2016-2021

2 Kesehatan memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif”; 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya pasal 151 ayat (1) dan (2) yang mengamanatkan Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra Dinas Kesehatan yang dirumuskan dalam bentuk Rencana Kerja Dinas Kesehatan yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan Dinas Kesehatan; 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 Tentang

Pembagian

Urusan

Pemerintahan

Antara

Pemerintah,

Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kota/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 5. Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 7. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara RI Nomor : 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 8. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016 – 2021.

1.3. MAK SUD DAN TUJUAN Penyusunan Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2016 – 2021 dimaksudkan agar Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, regional, nasional dan global Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto Tahun 2016-2021

3 sehingga disamping tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia, juga mampu eksis dan berkembang dalam rangka meningkatkan kinerja profesionalnya. Adapun tujuan disusunnya Renstra Dinas Tahun 2016 – 2021 adalah untuk : a. Menjabarkan arahan RPJMD Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 – 2021 ke dalam rencana instansional; b. Menjabarkan visi dan misi Dinas Kesehatan Tahun 2016 – 2021 ke dalam tujuan, sasaran dan program kerja operasional serta kegiatan indikatif Dinas Kesehatan; c. Menyediakan dokumen rencana pembangunan jangka menengah sebagai acuan penyusunan rencana kerja atau rencana kinerja tahunan; d. Menentukan strategi untuk pengelolaan keberhasilan, penguatan komitmen

yang

berorientasi

pada

masa

depan,

peningkatan

produktivitas dan menjamin efektivitas penggunaan sumber daya organisasi. e. Memberikan arah terhadap kebijakan keuangan Dinas Kesehatan dan sebagai pedoman dalam pengukuran keberhasilan atau kegagalan yang tertuang dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto. 1.4. SISTEMATIK A PENULISAN Dokumen Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2016 – 2021 disusun dengan tata urut sebagai berikut : 1.

Pada Bab I Pendahuluan : berisi uraian pendahuluan, yang secara rinci berisi uraian penjelasan umum latar belakang penyusunan Renstra, landasan hukum penyusunan Renstra, maksud dan tujuan disusunnya Renstra dan Sistematika Penulisan Renstra.

2. Pada Bab II, Gambaran Umum Dinas Kesehatan, berisi uraian gambaran umum terhadap keberadaan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yakni Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto, yang terdiri atas uraian Tugas pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi dan Tata kerja Dinas Kesehatan, Sumber daya Dinas Kesehatan, Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan dan analisis terhadap lingkungan strategis Dinas Kesehatan, baik lingkungan internal maupun lingkungan eksternal. 3. Pada Bab III, Isu-isu Strategis berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan berisi Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto Tahun 2016-2021

4 fungsi Dinas Kesehatan, telaahan Visi, Misi Kepala Daerah, Renstra Kementrian Kesehatan, Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis. 4. Pada Bab IV Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan, berisi tentang Visi Dinas Kesehatan yang merupakan kondisi yang hendak dicapai dalam kurun waktu 2016 – 2021 dan misi yang merupakan amanat yang harus diemban dan dilaksanakan oleh seluruh komponen Dinas Kesehatan Mojokerto, unsur-unsur Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2016 – 2021 yang terdiri atas tujuan dan sasaran pembangunan yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi dan misi yang diembannya, uraian arah kebijakan pembangunan 5. Bab V,

Rencana Program, Kegiatan dan Indikator Kinerja Dinas

Kesehatan berisi uraian program kerja operasional beserta kegiatan indikatifnya yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu tahun 2016 – 2021 dan Indikator Kinerja Dinas Kesehatan yang akan dapat dipergunakan untuk mengukur kinerja pembangunan Dinas Kesehatan dalam bentuk indikator kinerja hasil (outcome) dari pelaksanaan program-program pembangunan Dinas Kesehatan. 6. Bab VI, Indikator Kinerja Dinas Kesehatan yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD 7.

Bab VII adalah merupakan Penutup.

Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto Tahun 2016-2021

5

B AB II GAMB ARAN UMUM DINAS K ESEH ATAN 2.1 TUGAS,

FUNGSI

DAN

STRUK TUR

ORGANISASI

DINAS

K ESEHATAN Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto, maka Dinas Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan di bidang kesehatan. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Kesehatan mempunyai fungsi sebagai berikut : a.

Perumusan kebijakan teknis bidang kesehatan;

b. Pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan; c.

Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan;

d. Pelaksanaan administrasi di bidang kesehatan; dan e.

Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

Sedangkan Susunan organisasi Dinas Kesehatan terdiri dari : 1) Kepala Dinas Kesehatan; 2) Sekretariat; (1)

Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan

sebagian

tugas

Dinas

Kesehatan

untuk

mengkoordinasikan bidang-bidang dan memberikan pelayanan administratif

serta

teknis

yang

meliputi

urusan

umum,

kepegawaian, penyusunan program dan keuangan. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat mempunyai fungsi : a. Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran; b. Pelaksanaan

pengelolaan

dan

pembinaan

urusan

administrasi umum; c. Pelaksanaan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, tata laksana dan hubungan masyarakat; d. Pelaksanaan penataan organisasi;


6 e. Pelaksanaan dan koordinasi pengelolaan dan pengamanan aset; f. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas bidang-bidang dan semua rencana kegiatan UPT di lingkungan Dinas; g. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; h. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. Sekretariat terdiri dari : a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; b. Sub Bagian Penyusunan Program; c. Sub Bagian Keuangan. 1. Sub Bagian Umum, mempunyai tugas : a. Melakukan

pengelolaan

dan

pembinaan

urusan

administrasi umum dan kepegawaian; b. Melakukan

pengelolaan

surat

menyurat,

kerarsipan,

ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat dan keprotokolan; c. Menyusun rencana kebutuhan pengadaan, distribusi dan pemeliharaan perlengkapan dan peralatan kantor; d. Menyusun bahan koordinasi di bidang administrasi umum dan kepegawaian; e. Melakukan pengelolaan dan pengamanan aset; f. Menyusun bahan koordinasi pelaksanaan tugas bidangbidang dan UPT di lingkungan Dinas di bidang adminsitrasi umum dan kepegawaian; g. Melakukan evaluasi dan menyusun laporan, dan; h. Melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris. 2. Sub Bagian Penyusunan Program, mempunyai tugas : a. Menyusun bahan koordinasi dan menyusun rencana kerja, rencana program, kegiatan dan anggaran; b. Menyusun bahan kordinasi dan menyusun laporan kinerja; c. Melakukan pengelolaan data dan perencanaan program; d. Menyusun bahan koordinasi di bidang penyusunan program dan penataan organisasi; e. Menyusun bahan koordinasi pelaksanaan tugas bidang-bidang dan UPT di lingkungan Dinas di bidang penyusunan Program; Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto Tahun 2016-2021

7 f. Melakukan evaluasi dan menyusun laporan dan; g. Melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris. 3. Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas : a. Menyusun

bahan

koordinasi

dan

menyusun

anggaran

keuangan; b. Melakukan

pengelolaan

dan

pembinaan

daministrasi

keuangan; c. Melakukan eavluasi anggaran dan penggunaan keuangan; d. Menyusun laporan keuangan; e. Menyusun bahan koordinasi di bidang keuangan; f. Menyusun bahan koordinasi pelaksanaan tugas bidang-bidang dan UPT di lingkungan Dinas di bidang keuangan; g. Melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan h. Melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris. 3) Bidang Kesehatan Masyarakat Bidang Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas Kesehatan meliputi kesehatan keluarga dan gizi, promosi dan pemberdayaan masyarakat serta kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Kesehatan Masyarakat mempunyai fungsi : a. Perumusan bahan kebijakan operasional di bidang kesehatan keluarga dan gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan kesehatan olahraga; b. Melaksanakan kebijakan operasional di bidang kesehatan keluarga dan gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja, dan kesehatan olahraga; c. Pelaksanaan koordinasi di bidang kesehatan keluarga dan gizi masyarakat,

promosi

kesehatan,

pemberdayaan

masyarakat,

kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan kesehatan olahraga; d. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kesehatan keluarga dan gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan kesehatan olahraga. Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto Tahun 2016-2021

8 e. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan dan f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Dinas. Bidang Kesehatan Masyarakat, terdiri dari : a.

Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi;

b. Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat; c.

Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja, dan Olahraga.

Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat. 1. Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi, mempunyai tugas; a. Menyusun perencanaan program kesehatan maternal, neonatal, balita, anak prasekolah, usia sekolah, remaja, usia reproduksi dan keluarga berencana, lanjut usia, perlindungan keluarga serta gizi masyarakat; b. Menyusun bahan rumusan kebijakan program kesehatan maternal, neonatal, balita, anak prasekolah, usia sekolah, remaja, usia reproduksi dan keluarga berencana, lanjut usia, perlindungan keluarga serta gizi masyarakat; c. Menyusun bahan pelaksanaan kebijakan program kesehatan maternal, neonatal, balita, anak prasekolah, usia sekolah, remaja, usia reproduksi dan keluarga berencana, lanjut usia, perlindungan keluarga serta gizi masyarakat; d. Menyusun

bahan

rumusan

pedoman

umum,

petunjuk

pelaksanaan, petunjuk teknis serta prosedur tetap program kesehatan maternal, neonatal, balita, anak prasekolah, usia sekolah, remaja, usia reproduksi dan keluarga berencana, lanjut usia, perlindungan keluarga serta gizi masyarakat; e. Menyusun bahan penyusunan dan pelaksanaan sosialisasi pedoman umum, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis serta prosedur tetap di bidang kesehatan maternal, neonatal, balita, anak prasekolah, usia sekolah, remaja, usia reproduksi dan keluarga berencana, lanjut usia, perlindungan keluarga serta gizi masyarakat; f. Menyusun bahan penyusunan dan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang maternal, neonatal, balita, anak prasekolah, usia sekolah, remaja, usia reproduksidan keluarga Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto Tahun 2016-2021

9 berencana, lanjut usia, perlindungan keluarga serta gizi masyarakat; g. Menyusun bahan koordinasi tentang kesehatan maternal, neonatal, balita, anak prasekolah, usia sekolah, remaja, usia reproduksidan keluarga berencana, lanjut usia, perlindungan keluarga serta gizi masyarakat; h. Menyusun bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan program kesehatan maternal, neonatal, balita, anak prasekolah, usia sekolah, remaja, usia reproduksi dan keluarga berencana, lanjut usia, perlindungan keluarga serta gizi masyarakat; i. Melakukan evaluasi dan menyusun laporan dan j. Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat. 2. Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat, mempunyai tugas: a. Menyusun perencanaan program bidang komunikasi, informasi dan edukasi kesehatan, advokasi dan kemitraan, potensi sumber daya promosi dan pemberdayaan masyarakat; b. Menyusun bahan rumusan kebijakan dibidang komunikasi, informasi dan edukasi kesehatan, advokasi dan kemitraan, potensi sumber daya promosi dan pemberdayaan masyarakat; c. Menyusun bahan pelaksanaan kebijakan program bidang komunikasi, informasi dan edukasi kesehatan, advokasi dan kemitraan, potensi sumber daya promosi dan pemberdayaan masyarakat; d. Menyusun bahan rumusan pedoman umum, petunjuk teknis serta prosedur tetap program di bidang komunikasi, informasi dan edukasi kesehatan, advokasi dan kemitraan, potensi sumber daya promosi dan pemberdayaan masyarakat; e. Menyusun bahan penyusunan dan pelaksanaan sosialisasi pedoman umum, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis serta prosedur tetap dibidang komunikasi, informasi dan edukasi kesehatan, advokasi dan kemitraan, potensi sumber daya promosi dan pemberdayaan masyarakat; f. Menyusun bahan penyusunan dan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang komunikasi, informasi dan edukasi kesehatan, advokasi dan kemitraan, potensi sumber daya promosi dan pemberdayaan masyarakat; Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto Tahun 2016-2021

10 g. Menyusun bahan koordinasi di bidang komunikasi, informasi dan edukasi kesehatan, advokasi dan kemitraan, potensi sumber daya promosi dan pemberdayaan masyarakat; h. Menyusun bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang komunikasi, informasi dan edukasi kesehatan, advokasi dan kemitraan, potensi sumber daya promosi dan pemberdayaan masyarakat; i. Melakukan evaluasi dan menyusun laporan dan j. Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan kepala Bidang kesehatan Masyarakat. 3. Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja, dan Olahraga mempunyai tugas : a. Menyusun perencanaan program di bidang penyehatan air dan sanitasi dasar, penyehatan pangan dan penyehatan udara, tanah dan kawasan serta pengamanab limbah dan radiasi, kesehatan okupasi dan surveilens, kapasitas kerja dan lingkungan kerja dan kesehatan olahraga; b. Menyusun bahan rumusan kebijakan, di bidang penyehatan air dan sanitasi dasar, penyehatan pangan dan penyehatan udara, tanah dan kawasan serta pengamanab limbah dan radiasi, kesehatan

okupasi

dan

surveilens,

kapasitas

kerja

dan

lingkungan kerja dan kesehatan olahraga; c. Menyusun bahan dan pelaksanaan kebijakan program di bidang penyehatan air dan sanitasi dasar, penyehatan pangan dan penyehatan udara, tanah dan kawasan serta pengamanab limbah dan radiasi, kesehatan okupasi dan surveilens, kapasitas kerja dan lingkungan kerja dan kesehatan olahraga; d. Menyusun

bahan

rumusan

pedoman

umum,

petunjuk

pelaksanaan, petunjuk teknis serta prosedur tetap di bidang penyehatan air dan sanitasi dasar, penyehatan pangan dan penyehatan udara, tanah dan kawasan serta pengamanab limbah dan radiasi, kesehatan okupasi dan surveilens, kapasitas kerja dan lingkungan kerja dan kesehatan olahraga; e. Menyusun bahan penyusunan dan pelaksanaan sosialisasi pedoman umum, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis serta prosedur tetap di bidang penyehatan air dan sanitasi dasar, penyehatan pangan dan penyehatan udara, tanah dan kawasan serta pengamanab limbah dan radiasi, kesehatan okupasi dan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto Tahun 2016-2021

11 surveilens, kapasitas kerja dan lingkungan kerja dan kesehatan olahraga; f. Menyusun bahan penyusunan dan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyehatan air dan sanitasi dasar, penyehatan pangan dan penyehatan udara, tanah dan kawasan serta pengamanab limbah dan radiasi, kesehatan okupasi dan surveilens, kapasitas kerja dan lingkungan kerja dan kesehatan olahraga; g. Menyusun bahan koordiansi tentang penyehatan air dan sanitasi dasar, penyehatan pangan dan penyehatan udara, tanah dan kawasan serta pengamanab limbah dan radiasi, kesehatan okupasi dan surveilens, kapasitas kerja dan lingkungan kerja dan kesehatan olahraga; h. Menyusun bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penyehatan air dan sanitasi dasar, penyehatan pangan dan penyehatan udara, tanah dan kawasan serta pengamanab limbah dan radiasi, kesehatan okupasi dan surveilens, kapasitas kerja dan lingkungan kerja dan kesehatan olahraga; i. Melakukan evaluasi dan menyusun laporan; j. Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan kepala Bidang Kesehatan Masyarakat. 4) Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (1) Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas Kesehatan meliputi surveilas dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular serta pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa. (2) Dalam melaksanakan tugas, bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mempunyai fungsi : a. Perumusan bahan kebijakan di bidang surveilas epidemiologi dan karantina, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, penyakit tular vector, penyakit zoonotik, penyakit tidak menular, upaya kesehatan jiwa dan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya (Napza); b. Pelaksanaan kebijakan dibidang surveilas epidemiologi dan karantina, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto Tahun 2016-2021

12 penyakit tular vector, penyakit zoonotik, penyakit tidak menular, upaya kesehatan jiwa dan Napza. c. Pelaksanaan koordinasi di bidang surveilas epidemiologi dan karantina, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, penyakit tular vector, penyakit zoonotik, penyakit tidak menular, upaya kesehatan jiwa dan napza; d. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervise di bidang surveilas epidemiologi dan karantina, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, penyakit tular vector, penyakit zoonotik, penyakit tidak menular, upaya kesehatan jiwa dan napza; e. Pelaksanaan pemantauan di bidang surveilas epidemiologi dan karantina, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, penyakit tular vector, penyakit zoonotik, penyakit tidak menular, upaya kesehatan jiwa dan napza; f. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan, dan; g. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit terdiri dari : a. Seksi Surveilas dan Imunisasi; b. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular; c. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa. Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit. 1. Seksi Surveilans dan Imunisasi, mempunyai tugas : a. Menyusun perencanaan program surveilans dan imunisasi serta penanggulangan kejadian Luar Biasa; b. Menyusun bahan rumusan kebijakan program surveilans dan imunisasi serta penanggulangan kejadian Luar Biasa; c. Menyusun bahan pelaksanaan kebijakan program surveilans dan imunisasi serta penanggulangan kejadian Luar Biasa; d. Menyusun

bahan

rumusan

pedoman

umum,

petunjuk

pelaksanaan, petunjuk teknis serta prosedur tetap program surveilans dan imunisasi serta penanggulangan kejadian Luar Biasa; Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto Tahun 2016-2021

13 e. Menyusun bahan penyusunan dan pelaksanaan sosialisasi kebijakan, pedoman umum, petunjuk pelaksanaa, petunjuk teknis serta prosedur tetap program surveilans dan imunisasi serta penanggulangan kejadian Luar Biasa; f. Menyusun bahan penyusunan dan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi program surveilans dan imunisasi serta penanggulangan kejadian Luar Biasa; g. Menyusun bahan koordinasi dengan lintas sektor tentang program surveilans dan

imunisasi

serta penanggulangan

kejadian Luar Biasa; h. Menyusun pelaporan

bahan

pelaksanaan

program

pemantauan,

surveilans

dan

evaluasi

imunisasi

da

serta

penanggulangan kejadian Luar Biasa; i. Melakukan

bimbingan

dan

pengendalian

faktor

resiko,

pendayagunaan sumber daya dan fasilitasu pelayanan kesehatan haji; j. Melakukan evaluasi dan menyusun laporan, dan; k. Melakukan tugas-tugas kedinasn lain yang diberikan Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit. 2. Seksi

Pencegahan

dan

Pengendalian

Penyakit

Menular

mempunyai tugas : a. Menyusun perencanaan program pencegahan dan pengendalian penyakit menular langsung serta tular vektor dan zoonotik; b. Menyusun bahan rumusan kebijakan program pencegahan dan pengendalian penyakit menular langsung serta tular vektor dan zoonotik; c. Menyusun bahan pelaksanaan kebijakandi bidang pencegahan dan pengendalian penyakit menular langsung serta tular vektor dan zoonotik; d. Menyusun

bahan

rumusan

pedoman

umum,

petunjuk

pelaksanaan, petunjuk teknis serta prosedur tetap program pencegahan dan pengendalian penyakit menular langsung serta tular vektor dan zoonotik; e. Menyusun bahan penyusunan dan pelaksanaan sosialisasi kebijakan, pedoman umum, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis,

serta

prosedur

tetap

program

pencegahan


dan

14 pengendalian penyakit menular langsung serta tular vektor dan zoonotik; f. Menyusun bahan penyusunan dan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi program pencegahan dan pengendalian penyakit menular langsung serta tular vektor dan zoonotik; g. Menyusun bahan koordinasi tentang program pencegahan dan pengendalian penyakit menular langsung serta tular vektor dan zoonotik; h. Menyusun bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan program pencegahan dan pengendalian penyakit menular langsung serta tular vektor dan zoonotik; i. Melakukan evaluasi dan menyusun laporan;dan 3. Melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberkan Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit. 3. Seksi Pencegahan fan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan jiwa, mempunyai tugas : a. Menyusun perencanaan program pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular, gangguan indera dan fungsional, penyakit gigi dan mulut serta kesehatan jiwa dan Napza; b. Menyusun bahan rumusan kebijakan program pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular, gangguan indera dan fungsional, penyakit gigi dan mulut serta kesehatan jiwa dan Napza; c. Menyusun bahan pelaksanaan kebijakan program pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular, gangguan indera dan fungsional, penyakit gigi dan mulut serta kesehatan jiwa dan Napza; d. Menyusun

bahan

rumusan

pedoman

umum,

petunjuk

pelaksanaa, petunjuk teknis serta prosedur tetap program pencegahan

dan

pengendalian

penyakit

tidak

menular,

gangguan indera dan fungsional, penyakit gigi dan mulut serta kesehatan jiwa dan Napza; e. Menyusun bahan penyusunan dan pelaksaanan sosialisasi kebijakan, pedoman umum, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis serta prosedur tentang program pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular, gangguan indera dan fungsional, penyakit gigi dan mulut serta kesehatan jiwa dan Napza; Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto Tahun 2016-2021

15 f. Menyusun bahan penyusunan dan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi program pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular, gangguan indera dan fungsional, penyakit gigi dan mulut serta kesehatan jiwa dan Napza; g. Menyusun bahan koordinasi tentang Program Pencegahan dan pengendalian

perencanaan

program

pencegahan

dan

pengendalian penyakit tidak menular, gangguan indera dan fungsional, penyakit gigi dan mulut serta kesehatan jiwa dan Napza; h. Menyusun bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan program pencegahan

dan

pengendalian

penyakit

tidak

menular,

gangguan indera dan fungsional, penyakit gigi dan mulut serta kesehatan jiwa dan Napza; i. Melakukan evaluasi dan menyusun laporan, dan; j. Melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit. 5) Bidang Pelayanan Kesehatan (1) Bidang Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas Kesehatan meliputi pelayanan kesehatan primer, pelayanan kesehatan rujukan dan pelayanan kesehatan tradisional. (2) Bidang Pelayanan Kesehatan mempunyai fungsi : a. Perumusan bahan kebijakan operasional di bidang pelayanan kesehatan primer, pelayanan kesehatn rujukan, pelayanan kesehatan tradisional dan jaminan kesehatan; b. Pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pelayanan primer, pelayanan kesehatan rujukan, pelayanan kesehatan tradisional fasilitas pelayanan kesehatan, mutu dan akreditasi, kecelakaan lalu lintas, penanggulangan bencana bidang kesehata serta jaminan kesehatan; c. Pelaksanaan koordinasi di bidang pelayanan primer, pelayanan kesehatan rujukan, pelayanan kesehatan tradisional fasilitas pelayanan kesehatan, mutu dan akreditasi, kecelakaan lalu lintas, penanggulangan

bencana

bidang

kesehata

serta

kesehatan;


jaminan

16 d. Pelaksanaan bimbiningan teknis dan supervise di bidang pelayanan primer, pelayanan kesehatan rujukan, pelayanan kesehatan tradisional fasilitas pelayanan kesehatan, mutu dan akreditasi, kecelakaan lalu lintas, penanggulangan bencana bidang kesehata serta jaminan kesehatan; e. Pelaksanaan

pemantauan

di

bidang

pelayanan

primer,

pelayanan kesehatan rujukan, pelayanan kesehatan tradisional fasilitas pelayanan kesehatan, mutu dan akreditasi, kecelakaan lalu lintas, penanggulangan bencana bidang kesehata serta jaminan kesehatan; f. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan g. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. Bidang Pelayanan Kesehatan, terdiri dari : a. Kepala Seksi Kesehatan Primer; b. Kepala Seksi Kesehatan Rujukan; c. Kepala Seksi Kesehatan Tradisional. Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan. 1. Seksi Kesehatan Primer, mempunyai tugas : a. Melakukan perencanaan program pelayanan kesehatan primer meliputi Puskesmas, puskesmas pembantu, ponkesdes, klinik, dan praktek perorangan serta mutu, akreditasi dan fasilitas pelayanan kesehatan primer di semua wilayah termasuk daerah Tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan (DTPK); b. Menyusun bahan penyusunan kebijakan program pelayanan kesehatan primer meliputi Puskesmas, puskesmas pembantu, ponkesdes,

klinik,

dan praktek perorangan

serta mutu,

akreditasi dan fasilitas pelayanan kesehatan primer di semua wilayah termasuk daerah Tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan (DTPK); c. Menyusun bahan pelaksanaan kebijakan program pelayanan kesehatan primer meliputi Puskesmas, puskesmas pembantu, ponkesdes,

klinik,


serta mutu,

akreditasi dan fasilitas pelayanan kesehatan primer di semua Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto Tahun 2016-2021

17 wilayah termasuk daerah Tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan (DTPK); d. Menyusun

bahan

rumusan

pedoman

umum,

petunjuk

pelaksanaan, petunjuk teknis serta prosedur tetap program pelayanan kesehatan primer meliputi Puskesmas, puskesmas pembantu, ponkesdes, klinik, dan praktek perorangan serta mutu, akreditasi dan fasilitas pelayanan kesehatan primer di semua wilayah termasuk daerah Tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan (DTPK); e. Menyusun bahan penyusunan dan pelaksanaan sosialisasi kebijakan, pedoman umum, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis serta prosedur tetap program pelayanan kesehatan primer meliputi Puskesmas, puskesmas pembantu, ponkesdes, klinik, dan praktek perorangan serta mutu, akreditasi dan fasilitas pelayanan kesehatan primer di semua wilayah termasuk daerah Tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan (DTPK); f. Menyusun bahan penyusunan dan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi program pelayanan kesehatan primer meliputi Puskesmas, puskesmas pembantu, ponkesdes, klinik, dan praktek perorangan serta mutu, akreditasi dan fasilitas pelayanan kesehatan primer di semua wilayah termasuk daerah Tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan (DTPK); g. Menyusun bahan koordinasi tentang program pelayanan kesehatan primer meliputi Puskesmas, puskesmas pembantu, ponkesdes,

klinik,


serta mutu,

akreditasi dan fasilitas pelayanan kesehatan primer di semua wilayah termasuk daerah Tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan (DTPK); h. Menyusun bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan program pelayanan kesehatan primer meliputi Puskesmas, puskesmas pembantu, ponkesdes, klinik, dan praktek perorangan serta mutu, akreditasi dan fasilitas pelayanan kesehatan primer di semua wilayah termasuk daerah Tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan (DTPK); i. Menyusun bahan koordinasi dan pelaksanaan Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (PPPK) j. Menyusun bahan penyusunan rekomendasi perizinan untuk fasilitas pelayanan kesehatan primer; Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto Tahun 2016-2021

18 k. Menyusun bahan penyusunan rekomendasi perizinan untuk fasilitas pelayanan kesehatan primer; l. Menyusun bahan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang jaminan kesehatah primer; m. Melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan n. Melakukan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan 2. Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan mempunyai tugas: a. Menyusun perencanaan program pelayanan medik dan keperawatan, penunjang, gawat darurat terpadu, kecelakaan lalu lintas, penanggulangan bencana di bidang kesehatan dan pengelolaan

pemantauan rumah

sakit, serta rumah

sakit pendidikan termasuk fasilitas mutu dan akreditasinya; b. Menyusun bahan rumusan kebijakan program pelayanan medik dan keperawatan, penunjang, gawat darurat terpadu, kecelakaan lalu lintas, penanggulangan bencana di bidang kesehatan dan pengelolaan pemantauan rumah sakit, serta rumah sakit pendidikan termasuk fasilitas mutu dan akreditasinya; c. Menyusun bahan pelaksanaan kebijakan program pelayanan medik dan keperawatan, penunjang, gawat darurat terpadu, kecelakaan lalu lintas, penanggulangan bencana di bidang kesehatan dan pengelolaan pemantauan rumah sakit, serta rumah sakit pendidikan termasuk fasilitas mutu dan akreditasinya; d. Menyusun bahan rumusan pedoman umum, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis serta prosedur tetap program pelayanan medik dan keperawatan, penunjang, gawat darurat terpadu, kecelakaan lalu lintas, penanggulangan bencana di bidang kesehatan dan pengelolaan pemantauan rumah sakit, serta rumah sakit pendidikan termasuk fasilitas mutu dan akreditasinya; e. Menyusun bahan penyusunan dan pelaksanaan sosialisasi kebijakan, pedoman umum, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis serta prosedur tetap program pelayanan medik dan keperawatan, penunjang, gawat darurat terpadu, kecelakaan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto Tahun 2016-2021

19 lalu lintas, penanggulangan bencana di bidang kesehatan dan pengelolaan

pemantauan rumah

sakit, serta rumah

sakit pendidikan termasuk fasilitas mutu dan akreditasinya; f. Menyusun bahan penyusunan dan pelaksanaan bimbingan teknis

dan

supervisi

program

pelayanan

medik dan

keperawatan, penunjang, gawat darurat terpadu, kecelakaan lalu lintas, penanggulangan bencana di bidang kesehatan dan pengelolaan

pemantauan rumah

sakit, serta rumah

sakit pendidikan termasuk fasilitas mutu dan akreditasinya; g. Menyusun bahan koordinasi program pelayanan medik dan keperawatan, penunjang, gawat darurat terpadu, kecelakaan lalu lintas, penanggulangan bencana di bidang kesehatan dan pengelolaan

pemantauan rumah

sakit, serta rumah

sakit pendidikan termasuk fasilitas mutu dan akreditasinya; h. Menyusun bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan program pelayanan medik dan keperawatan, penunjang, gawat darurat terpadu, kecelakaan lalu lintas, penanggulangan

bencana

di

bidang

kesehatan

dan

pengelolaan pemantauan rumah sakit, serta rumah sakit pendidikan termasuk fasilitas mutu dan akreditasinya; i. Menyusun bahan penyusunan rekomendasi perizinan untuk fasilitas pelayanan kesehatan rujukan; j. Menyusun bahan penyusunan kebijakan teknis, pemantauan dan evaluasi Unit Transfusi Darah; k. Menyusun bahan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang jaminan kesehatan rujukan; l. Melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan m. Melakukan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan. 3. Seksi Pelayanan Kesehatan Tradisional mempunyai tugas : a. Menyusun

perencanaan

program

pelayanan

kesehatan

tradisional empiris, komplementer, dan integrasi termasuk fasilitas mutu dan akreditasi; b. Menyusun bahan penyusunan rumusan kebijakan program pelayanan kesehatan tradisional emperis, komplementer dan integrasi termasuk fasilitas mutu dan akreditasinya;


20 c. Menyusun bahan penyusunan rumusan kebijakan program pelayanan kesehatan tradisional emperis, komplementer dan integrasi termasuk fasilitas mutu dan akreditasinya; d. Menyusun bahan penyusunan rumusan kebijakan program pelayanan kesehatan tradisional emperis, komplementer dan integrasi termasuk fasilitas mutu dan akreditasinya; e. Menyusun bahan penyusunan rumusan kebijakan program pelayanan kesehatan tradisional emperis, komplementer dan integrasi termasuk fasilitas mutu dan akreditasinya; f. Menyusun bahan penyusunan rumusan kebijakan program pelayanan kesehatan tradisional emperis, komplementer dan integrasi termasuk fasilitas mutu dan akreditasinya; g. Menyusun bahan penyusunan rumusan kebijakan program pelayanan kesehatan tradisional emperis, komplementer dan integrasi termasuk fasilitas mutu dan akreditasinya; h. Menyusun bahan penyusunan rumusan kebijakan program pelayanan kesehatan tradisional emperis, komplementer dan integrasi termasuk fasilitas mutu dan akreditasinya; i. Melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan j. Melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan. 6) Bidang Sumber Daya Kesehatan (1) Bidang Sumberdaya Kesehatan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas Kesehatan meliputi kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga serta sumber daya manusia kesehatan; (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Sumber Daya Kesehatan mempunyai fungsi : a. Perumusan bahan kebijakan operasional di bidang kefarmasian, alat kesehatan dan sumber daya manusia kesehatan; b. Pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kefarmasian, alat kesehatan dan sumber daya manusia kesehatan; c. Pelaksanaan koordinasi dibidang kefarmasian, alat kesehatan dan sumber daya manusia kesehatan; d. Perumusan

bimbingan

teknis

dan

supervise

di

bidang

kefarmasian, alat kesehatan dan sumber daya manusia kesehatan; e. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto Tahun 2016-2021

21 f. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas. Bidang Sumber Daya Kesehatan, terdiri dari : a.

Kepala Seksi Kefarmasian;

b. Kepala Seksi Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga; c.

Kepala Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan.

Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan. 1. Seksi Kefarmasian, mempunyai tugas : a. Menyusun

perencanaan

program

pembinaan

dan

pengendalian tata kelola, produksi dan distribusi obat publik, obat tradisional, kosmetika, makanan dan pelayanan kefarmasian; b. Menyusun bahan penyusunan rumusan kebijakan program pembinaan dan pengendalian tata kelola, produksi dan distribusi obat publik, obat tradisional, kosmetika, makanan dan pelayanan kefarmasian; c. Menyusun

bahan

pelaksanaan

kebijakan

program

pembinaan dan pengendalian tata kelola, produksi dan distribusi obat publik, obat tradisional, kosmetika, makanan dan pelayanan kefarmasian; d. Menyusun bahan rumusan pedoman umum, petunjuk pelaksanaan,

petunnjuk

teknis

serta

prosedur

tetap,

program pembinaan dan pengendalian tata kelola, produksi dan distribusi obat publik, obat tradisional, kosmetika, makanan dan pelayanan kefarmasian; e. Mneyusun bahan penyusunan dan pelaksanaan sosialisasi kebijakan, pedoman umum, petunju pelaksanaan, petunjuk teknis serta prodsedur tetap program pembinaan dan pengendalian tata kelola, produksi dan distribusi obat publik, obat tradisional, kosmetika, makanan dan pelayanan kefarmasian; f. Menyusun bahan penyusunan dan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi program pembinaan dan pengendalian Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto Tahun 2016-2021

22 tata kelola, produksi dan distribusi obat publik, obat tradisional,

kosmetika,

makanan

dan

pelayanan

kefarmasian; g. Menyusun

bahan

pemantauan,

pembinaan

dan

pengendalian tata kelola, produksi dan distribusi obat publik, obat tradisional, kosmetika, makanan dan pelayanan kefarmasian; h. Menyusun bahan koordinasi tentang tata kelola, produksi dan distribusi obat publik, obat tradisional, kosmetika, makanan dan pelayanan kefarmasian; i. Menyusun bahan perencanaan, pengadaan, pengelolaan serta

pelaporan

obat

buffer

provinsi,

obat

program

kesehatan, obat untuk penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) dan bencana serta obat yang bersifat insidentil; j. Menyusun

bahan

rekomendasi

penerbitan

pengakuan

Pedagang Besar Farmasi (PBF) cabang dan izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT); k. Melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan l. Melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan;

2. Seksi Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga mempunyai tugas : a. Menyusun perencanaan program pembinaan, pengendalian tata kelola, produksi dan distribusi alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga; b. Menyusun bahan rumusan kebijakan tentamg program pembinaan,

pengendalian

tata

kelola,

produksi

dan

distribusi alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga; c. Menyusun pembinaan,

bahan

pelaksanaan

pengendalian

tata

kebijakan kelola,

program

produksi

dan

distribusi alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga; d. Menyusun bahan rumusan pedoman umum, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis serta prosedur tetap program program pembinaan, pengendalian tata kelola, produksi dan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto Tahun 2016-2021

23 distribusi alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga; e. Menyusun bahan penyusunan dan pelaksanaan sosialisasi kebijakan, pedoman umum, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis serta prosedur tetap program program pembinaan, pengendalian tata kelola, produksi dan distribusi alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga; f. Menyusun bahan penyusunan dan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi program pembinaan dan pengendalian tata kelola,produksi, dan distribusi alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga; g. Menyusun bahan pelaksanaan pemantauan, pembinaan, pengendalian dan evaluasi tata kelola, produksi dan distribusi alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga; h. Menyusun bahan koordinasi tentang tata kelola produksi dan distribusi alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga; i. Melakukan pengawasan terhadap produksi dan distribusi produk alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga; j. Menyusun

bahan

rekomendasi

penerbitan

pengakuan

cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK) k. Melakukan evaluasi dan penyusunan laporan; l. Melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan. 3. Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan mempunyai tugas : a. Menyusun perencanaan program perencanaan pengadaan, pendayagunaan dan pengembangan sumber daya manusia kesehatan; b. Menyusun bahan penyusunan rumusan kebijakan tentang program perencanaan pengadaan, pendayagunaan dan pengembangan sumber daya manusia kesehatan; c. Menyusun perencanaan

bahan

pelaksanaan

pengadaan,

kebijakan

pendayagunaan

program dan

pengembangan sumber daya manusia kesehatan; d. Menyusun bahan rumusan pedoman umum, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis serta prosedur tetap program Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto Tahun 2016-2021

24 perencanaan

pengadaan,

pendayagunaan

dan

pengembangan sumber daya manusia kesehatan e. Menyusun bahan penyusunan dan Pelaksanaan sosialisasi kebijakan, pedoman umum, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis,

serta

prosedur

tetap

program

perencanaan

pengadaan, pendayagunaan dan pengembangan sumber daya manusia kesehatan f. Menyusun bahan penyusunan dan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi program perencanaan pengadaan, pendayagunaan dan pengembangan sumber daya manusia kesehatan g. Menyusun

bahan

pemantauan,

pembinaan

dan

pengendalian perencanaan, pengadaan, pendayagunaan dan pengembangan sumber daya manusia kesehatan; h. Menyusun

bahan

koordinasi

tentang

perencanaan,

pengadaan, pendayagunaan dan pengembangan sumber daya manusia kesehatan; i. Menyusun bahan penyusunan pemetaan sumber daya manusia kesehatan j. Menyusun bahan pelaksanaa pemantauan, pengawasan, pembinaan, evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan pengadaan, pendayagunaan dan pengembangan sumber daya manusia kesehatan; k. Menyusun bahan fasilitasi kebijakan teknis dan standarisasi tenaga

kesehatan,

pendidikan

berkelanjutan

dan

pengembangan jabatan fungsional; l. Menyusun bahan koordinasi registrasi tenaga kesehatan; m. Menyusun bahan penilaian angka kredit jabatan fungsional rumpun kesehatan; n. Melakukan evaluasi dan menyusun laporan; o. Melakukan tugas-tugas kedinasn lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan. 7) Kelompok Jabatan Fungsional Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai

dengan

jabatan

fungsional

masing-masing

berdasarkan

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 8) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto Tahun 2016-2021

25 (1)

UPTD

adalah

Unit

Pelaksana

yang

mempunyai

tugas

melaksanakan sebagian tugas Dinas Kesehatan dibidang tertentu ; (2) UPTD dipimpin

oleh seorang Kepala UPTD yang dalam

melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas; (3) UPTD terdiri dari Sub Bagian Tata Usaha dan kelompok jabatan fungsional ; (4) UPTD pada Dinas Kesehatan, terdiri dari : a. Puskesmas; b. Instalasi Farmasi dan Perbekalan Kesehatan; c. Laboratorium Kesehatan. (5) Puskesmas mempunyai tugas menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja ; (6) Puskesmas, mempunyai fungsi : a. Pusat penggerak pembangunan berwawasan kesehatan; b. Pusat pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan; c. Pusat pelayanan kesehatan strata pertama yang meliputi pelayanan kesehatan perorangan dan pelayanan kesehatan masyarakat; d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya. (7) Instalasi Farmasi dan Perbekalan Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan

sebagian

tugas

dinas

kesehatan

dibidang

pengelolaan obat dan perbekalan kesehatan; (8) Instalasi Farmasi dan Perbekalan Kesehatan, mempunyai fungsi: a. Penyusunan dan pengusulan rencana kebutuhan obat dan perbekalan kesehatan; b. Penerimaan, penyimpanan dan pendistribusian obat dan perbekalan kesehatan; c. Pencatatan, pelaporan obat dan perbekalan kesehatan; d. Penghapusan obat dan perbekalan kesehatan yang rusak dan kadaluarsa;


26 e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya. (9) Laboratorium

Kesehatan

adalah

tempat

khusus

beserta

peralatannya untuk melakukan pemeriksaan penunjang kesehatan medis dan kesehatan lingkungan; (10) Laboratorium

Kesehatan,

mempunyai

tugas

melaksanakan

sebagian tugas Dinas Kesehatan dibidang pelayanan laboratorium kesehatan; (11) Laboratorium Kesehatan, mempunyai fungsi : a. Pelaksanaan

penyusunan

rencana

dan

program

kerja

laboratorium kesehatan; b. Pelaksanaan pengambilan, pemeriksaan dan pengiriman sampel klinis, kimia dan air; c. Pelaksanaan analisa hasil pemeriksaan laboratorium; 2.2 SUMB ER DAY A K ESEHATAN 1) Sumber Daya Manusia Aparatur Tenaga Dinas Kesehatan secara keseluruhan adalah sebagai berikut : a. Strata 2  Magister Kesehatan

: 12

b. Strata 1 :  Dokter Umum

: 44

 Dokter Gigi

: 31

 Apoteker

:2

 Sarjana Kesehatan Masyarakat : 13  Sarjana Keperawatan  Sarjana Non Kesehatan

:3 :4

 Sarjana Kebidanan

:0

 Diploma IV Gizi Masyarakat

:0

c. Diploma 3  Kesehatan Lingkungan

:9

 Perawat

: 80

 Perawat Gigi

:5

 Gizi

: 11

 Bidan

: 41

 D III Analis Kesehatan

:9


27 d. Diploma 1  Bidan

: 11

 Kesehatan Lingkungan

:0

 Gizi

:4

e. SLTA

: 150

 Perawat

:2

 Bidan

:0

 Asisten Apoteker

:1

 Gizi

:1

 Farmasi

:1

f. SLTP  SMP

: 36

g. SD

: 12

2) Sarana dan Prasarana kerja. a.

Puskesmas dengan rawat inap

: 16

b. Puskesmas c.

: 27

Puskesmas Pembantu

: 55

d. Puskesmas Keliling

: 27

e.

Kendaraan Operasional DBD

:2

f.

Kendaraan Operasional ADKL

:1

g. Kendaraan Operasional Farmasi : 1 h. Kendaraan Ambulance

: 27

i.

Kendaraan Operasional Roda 2

: 199

j.

Kendaraan Operasional Roda Empat

: 45

k. Komputer

: 161

3) Sarana Pelayanan Kesehatan lainnya a.

Rumah Sakit Umum Daerah

:2

b. Rumah Sakit Umum Swasta

:7

c.

:1

Rumah Sakit Khusus (Kusta)

d. BP/Rumah Bersalin Swasta

:1

2.3 K INERJA PELAY ANAN DINAS K ESEHATAN Tabel 2.3.1 NO 1.

Capaian Indikator Kesehatan 2011-2015 URAIAN

Angka Kematian Bayi

SATUAN

2011

2012

2013

2014

2015

/1000 kh

12,05

10,95

7,85

7,68

11,66


28 2

Angka Kematian Balita

/1000 kh

13,13

11,87

8,83

8,22

13,13

3

Angka Kematian Ibu

/100.000 kh

17,99

30,76

12,18

0

35,23

a. Balita Gizi Buruk

%

11,32

10,84

10,09

8,88

0,82

b. Balita Gizi Kurang

%

2,04

1,52

1,34

1,01

0,82

Proporsi Kelahiran

%

99,8

86,57

87,99

87,9

91,1

Melahirkan 4

Prevalensi Balita Kekurangan Gizi

5

ditolong tenaga medis 6

Angka Harapan Hidup

Tahun

70,42

70,64

70,82

71,04

7.

Jumlah Kelahiran

Promil

16,674

16,254

16,424

16,542


16,293

29 Tabel 2.3.2.

Anggaran Pembangunan Dinas Kesehatan Tahun 2011-2015

No Program/Kegiatan Progr am Obat dan Perbekalan K eseh atan 1 Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan (DAK/APBD) 2 Peningkatan Mutu penggunaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Progr am Upaya K eseh atan Masyar akat 3 Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan 4 Pengembangan Puskesmas 5 Revitalisasi Peralatan Kesehatan 6 Penyediaan Makanan dan Minuman Pasien 7 Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak 8 Peningkatan Kesehatan Lansia 9 Monitoring dan Evaluasi Kinerja Puskesmas 10 Peningkatan Kesehatan Anak dan Remaja 11 Pengamanan Mudik Lebaran, Natal dan Tahun Baru 12 Perluasan Fungsi Polindes menjadi Ponkesdes 13 Kegiatan Pengobatan Massal 14 Pengadaan Obat-obatan Puskesmas/Pustu (DAK Silpa 2014/DAK Farmasi) 15 Peningkatan Puskesmas

2011

2012

2013

2014

2015

500.000.000 4.297.920.000 0

2.659.488.000

0

500.000.000

2.420.000.000

0

0

50.000.000

50.000.000

0

0

200.000.000

100.000.000

100.000.000

0 0 0

0 0 0

278.650.000 50.000.000 1.042.536.000

36.900.000 50.000.000 1.000.000.000

0 55.000.000 1.100.000.000

0

0

100.000.000

100.000.000

250.000.000

0 0

0 0

0 0

75.000.000 15.000.000

100.000.000 73.500.000

0

0

0

0

150.000.000

0

0

0

0

104.200.000

956.000.000

1.324.250.000

1.726.650.000

1.411.880.000

2.566.500.000

180.000.000 0

0 0

0 1.930.420.000

0 4.359.040.000

0 864.816.978

0

0

0

0

288.819.747


30 Perawatan Mampu Poned (DAK Silpa 2014) 16 Pengadaan Obat-obatan Puskesmas/Pustu (Pendamping DAK Bidang Farmasi) 17 Peningkatan Standar Pelayanan Publik di Puskesmas 18 Pengembangan Puskesmas 19 Peningkatan puskesmas perawatan mampu poned (pendamping DAK bidang pelayanan dasar) 20 Peningkatan Puskesmas perawatan mampu poned (DAK nidang pelayanan dasar) 21 Pengawasan Pembangunanan Instalasi Farmasi Kesehatan (DAK 2012) 22 Pengadaan Obat-obatan Puskesmas/Pustu (Silpa DAK 2011/2012) 23 Pengadaan Obat-obatan Puskesmas/Pustu (Pendamping Silpa DAK 2012) 24 Penunjang DAK Bidang Kesehatan (Silpa DAK 2012) Progr am Pengaw asan Obat dan Makanan 25 Peningkatan Pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya 26 Manajemen obat dan perbekalan kesehatan

0

0

193.042.000

435.904.000

0

0

0

0

50.000.000

0

0 0

118.450.000 0

0 198.252.00

0 0

0 0

0

0

1.982.520.000

0

0

0

1.074.000.000

26.850.000

0

0

0

271.231.193

260.450.455

0

0

0

0

26.045.045

0

0

0

0

14.500..000

0

0

0

0

0

50.000.000

75.000.000

0

0

50.000.000

0

0


31 Progr am Prom osi K eseh atan dan Pem ber dayaan Masyar akat 27 Revitalisasi Posyandu dan UKBM 28 Pembinaan dan Pengembangan Desa Siaga 29 Saka Bhakti Husada 30 Penyuluhan Kesehatan Masyarakat 31 Pengadaan Media Promosi Kesehatan 32 Pembinaan Kader Posyandu 33 Pengembangan Taman Posyandu (BK Prop) 34 Pembinaan posyandu dan percontohan 35 Penelitian Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Rangka Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat 36 Promosi Kesehatan dan pemberdayaan Masyarakat (Cukai) 37 Pembinaan Lingkungan Sehat (cukai) Progr am Per baikan Gizi Masyar akat 38 Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat Kurang Yodium (GAKY), Kurang Vit A dan Kekurangan Zat Mikro lainnya

0

75.000.000

50.000.000

423.025.000

125.000.000

0

25.000.000

50.000.000

150.000.000

150.000.000

0 0

0 0

0 50.000.000

90.000.000 100.000.000

100.000.000 150.000.000

0

0

0

100.000.000

115.000.000

0 0

0 0

0 0

0 67.272.000

136.505.000 224.473.000

0

0

25.000.000

0

0

0

0

0

150.000.000

0

0

675.688.750

0

0

0

1.035.668.750

0

0

0

0

100.000.000

100.000.000

250.000.000

200.000.000

500.000.000


32 39

Peningkatan ASI Eksklusif Kab Layak Anak 40 PMT Pemulihan Balita Gizi Buuk 41 PMT Pemulihan Balita Gizi Buruk Progr am Pengem bangan Lingkungan Seh at 42 Penyediaan dan Pengawasan air bersih/air minum 43 Peningkatan Kesehatan Lingkungan Pemukiman 44 Pembangunan Jamban Keluarga (TMMD) 45 Peningkatan Sanitasai Dasar Masyarakat Progr am Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 46 Peningkatan Imunisasi 47 Penanggulangan Penyakit DBD 48 Penanggulangan dan Pencegahan Penyakit Mnular 49 Penanggulangan Penyakit HIV/AIDS, TB Paru, dan Kusta 50 Pengadaan Poster Penyakit HIV/AIDS 51 Surveilens Epidemiologi 52 Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat dengan Penyediaan Fasilitas Perawatan Kesehatan Bagi Penderita Akibat Dampak Asap Rokok (DBHCHT Silpa

0

0

0

74,250,000

435.000.000

0

0

0

51.370.000

0

0

0

0

0

410.000

0

0

0

200.000.000

201.200.000

0

0

0

100.000.000

178.435.000

0

50.000.000

50.000.000

75.000.000

75.000.000

0

50.000.000

0

0

0

0 100.000.000 0

0 225.000.000 50.000.000

50.000.000 400.000.000 0

200.000.000 500.000.000 0

435.078.880 480.175.000 0

0

75.000.000

400.000.000

200.000.000

749.400.000

0

100.000.000

0

0

0

0 0

0 0

50.000.000 210.000.000 (alkes)

340.140.000 0

350.000.000 5,248,805,400


33 2014) Progr am Standar isasi Pelayanan K eseh atan 53 Penelitian IKM dan Kepuasan Pengguna BPJS terhadap pelayanan kesehatan 54 Pembangunan konstruksi Bangunan Gudang Farmasi Silpa DAK 2012 55 Akreditasi Puskesmas Progr am Pengadaan, Peningkatan dan Per baikan Sarana dan Prasarana Puskesm as/Puskesm as Pem bantu dan Jaringannya 56 Penunjang DAK Bidang Kesehatan 57 DAK Bidang Lab Kesehatan 58 Penunjang DAK Bidang Laboratorium 59 Pembangunan ruang penanganan poned (DAK bidang Pelayanan Dasar) 60 Fisibsili Studi Kelayakan Pembangunan RS Utara Sungai 61 Fisibiliti Studi Kelayakan Pembangunan RS Selatan Sungai 62 Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan 63 Perencanaan Pembangunan Puskesmas d Kec Sooko,Ngoro, Jatirejo

0

0

0

0

150.000.000

0

0

1.074.000.000

1.074.000.000

0

0

0

0

0

180.000.000

120.000.000

155.000.000

110.000.000

70.000.000

0

528.770.000 25.000.000

0 0

0 0

0 0

0 0

0

525.000.000

0

0

0

250.000.000

247.240.000

0

0

0

250.000.000

246.600.000

0

0

0

6.000.000.000

6.000.000.000

0

0

0

0

139.500.000

0

0

0


34 64

65 66 67 68

69 70 71 72 73 74 75

Perencanaan pembangunan puskesmas kecamatan trowulan, Puri, Bangsal, Pacet, Trawas dan Gondang Pengadaan Tanah Puskesmas Pengadaan Alat Pelayanan Obstetri Neonatal Emergenci Dasar (DAK Bidang Yandas) Pengadaan Alkes dan obatobatan cukai Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan obstetric Neonatus Emergency Dasar (poned) Puskesmas Peningkatan Puskesmas Perawatan Mampu Poned (DAK Bidang Pelayanan Dasar) Peningkatan Puskesmas Rawat Inap menjadi Puskesmas Rawat Inap Standar Pengadaan Kendaraan Ambulance Perbaikan Puskesmas Rawat Inap Perbaikan Puskesmas Rawat Inap Baru Pembangunan Puskesmas Rawat Inap Perbaikan Pustu

0

265.500.000

0

0

0

0 0

430.000.000 2.213.032.000

0 0

0 0

0 0

0

210.000.000

0

510.000.000

0

0

210.000.000

0

0

0

0

0

0

2.180.772.000

0

0

0

0

0

60.000.000

0

0

0

0

7.450.000.000

0

0

0

3.578.654.500

282.391.000

0

0

0

0

485.290.250

0

0

0

0

494.000.000

0

0

0

700.000.000

84.000.000 Lakardowo, Jtaidukuh, Kepuhpandak, Wonodadi, Mojorejo, Mojojajar)


35 76 77

Pengadaan Alkes (DAK/APBD) Peningkatan Puskesmas Perawatan Mampu PONED (Pendamping DAK Bidang Pelayanan Dasar) 78 Peningkatan Puskesmas Perawatan mampu PONED (DAK Bidang Pelayanan Dasar) 79 Pengawasan Pembangunan Instalasi Farmasi Kesehatan (DAK 2012) 80 Pengadaan Obat-obatan Puskesmas/Pustu (Silpa DAK 2012) 81 Perbaikan dan pemeliharaan puskesmas keliling 82 Pengadaan mobil layanan jantung dan paru-paru 83 Pembangunan Poliklinik Penanggulangan Dampak Rokok (Cukai) 84 Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Pustu 85 Peningkatan Puskesmas menjadi puskesmas rawat inap (DAK) Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata 86 Pengadaan mobil layanan jantung dan paru Progr am K em itr aan Peningkatan Pelayanan K eseh atan

466.930.000 0

0 0

0 198.252.000

0 0

7.425.000.000 0

0

0

1.982.520.000

0

0

0

0

26.850.000

0

0

0

0

260.450.455

0

0

0

0

100.000.000

0

0

0

0

4.417.535.141

0

0

0

150.000.000

0

0

0

240.000.000

0

0

0

0

750.000.000

0

0

0

0

0

0

0

4.417.535.141

0


36 87

Monitoring, evaluasi dan pelaporan hibah Progr am K ebijakan dan Manajem en Pem bangunan 88 Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan 89 Pembinaan Kepala Puskesmas 90 Pembinaan Bidan Desa 91 Pengadaan Software Administrasi dan Dokumen Surat Keluar Masuk 92 Perencanaan dan Pelaporan Program Kesehatan 93 Pengembangan SDM 94 Penerbitan SPM 95 Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin (Jamkesda dan SPM) 96 Bantuan Operasional Penyelenggaraan Jamkesda 97 Bantuan Operasional Balai Pengobatan 98 Penunjang Pelayanan Kesehatan UPT Puskesmas 27 Puskesmas 99 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional 27 Puskesmas

0

0

0

5.000,000

10.000.000

0

0

0

200.000.000

150.000.000

0 0 0

75.000.000 50.000.000 0

0 0 0

0 0 0

0 0 50.000.000

0

0

0

20.000.000

30.000.000

0 0 0

0 200.000.000 0

50.000.000 200.000.000 12.000.000.000

0 200.000.000 8.165.149.000

250.000.000 250.000.000 8.000.000.000

250.000.000

84.000.000

250.000.000

200.000.000

200.000.000

2.133.279.500

5.721.201.748

7.800.118.625

5.596.276.192

1.080.809.120

0

0

0

19.795.039.952

8.904.414.488

0

0

0

20,862,762,181

29.475.406.347


37 2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMB ANGAN PELAY ANAN K ESEHATAN Faktor-faktor yang merupakan tantangan dalam pelaksanaan program kesehatan antara lain : 1. Jumlah penduduk yang sangat besar dan wilayah yang luas. 2. Beban

pembiayaan

kesehatan

masyarakat

yang

semakin

tinggi

khususnya masyarakat miskin 3. Kondisi lingkungan perumahan yang tidak sehat dan perubahan musim yang dapat menimbulkan potensi timbulnya atau meluasnya penyakit menular, dan atau bencana yang dapat menyebabkan Kejadian Luar Biasa (KLB). 4. Perilaku masyarakat yang belum sepenuhnya mendukung upaya program kesehatan; 5. Adanya krisis ekonomi dan politik yang menyebabkan kecenderungan meningkatnya masalah kesehatan khususnya pogram kesehatan ibu, anak dan gizi; 6. Masih banyaknya keluhan dari masyarakat terhadap sistem / prosedur pelayanan kesehatan, sikap petugas dan kualitas pelayanan kesehatan yang diberikan oleh sarana kesehatan milik Pemerintah. 7. Belum optimalnya koordinasi dan kerja sama lintas sektor berfungsinya secara maksimal Tim Kooordinasi atau pokja-pokja yang ada di Kabupaten, Kecamatan dan Desa Sedangkan factor-faktor yang merupakan peluang dalam pelaksanaan program pembangunan kesehatan antara lain: 1. Adanya dukungan dan komitmen yang kuat dari pemerintah Kabupaten Mojokerto terhadap upaya program pembangunan kesehatan;Adanya dukungan dari pihak terkait baik lintas 2. Program dan lintas sektor terhadap program pembangunan kesehatan; 3. Adanya potensi masyarakat (Tokoh Masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat dan lain-lain) yang dapat dimobilisasi untuk mendukung pelaksanaan upaya program kesehatan; 4. Adanya Rumah Sakit atau Sarana Pelayanan Kesehatan Swasta yang menjadi pesaing dalam pelayanan kesehatan sehingga dapat menjadi motivasi dalam peningkatan mutu pelayanan.


38

B AB III ISU-ISU STRATEGIS B ERDASARK AN TUGAS DAN FUNGSI 3.1. IDENTIFIK ASI PERMASALAHAN B ERDASARK AN TUGAS DAN FUNGSI DINAS K ESEHATAN 3.1.1. Derajat Kesehatan Dalam Undang-undang No. 36 Tahun 2009 disebutkan bahwa Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis. Untuk mengetahui gambaran

derajat kesehatan masyarakat

dapat diukur dari indikator-indikator yang digunakan antara lain angka kematian, angka kesakitan serta status gizi. Indikator tersebut dapat diperoleh melalui laporan dari fasilitas kesehatan (fasility based) dan dari masyarakat (community based). Perkembangan derajat kesehatan masyarakat dapat dilihat dari kejadian kematian dan kesakitan dalam masyarakat dari waktu kewaktu. Disamping itu kejadian kematian juga dapat digunakan sebagai indikator dalam penilaian keberhasilan pelayanan kesehatan dan program pembangunan kesehatan lainnya. A. ANGK A K EMATIAN 1. Angka K em atian B ayi (AK B ) Kematian bayi yang dimaksud adalah kematian yang terjadi pada bayi sebelum mencapai usia satu tahun. Angka kematian bayi (AKB) atau Infan Mortality Rate adalah banyaknya bayi yang meninggal sebelum mencapai usia satu tahun per 1.000 kelahiran hidup. Penyebab dari kematian bayi di Kabupaten Mojokerto paling banyak diakibatkan oleh BBLR (berat bayi lahir rendah), asfiksia, kongenital, diare, dan lain-lain. Selama tahun 2015 dilaporkan terjadi 16.394 kelahiran. Dari seluruh kelahiran, tercatat 101 kasus lahir mati dan kasus kematian bayi sebesar 190, diantaranya laki-laki sebanyak 118 bayi dan sebanyak 72 bayi perempuan (Tabel 5). Jumlah kematian tertinggi ada pada Kecamatan Ngoro yaitu 15 bayi. Dibandingkan dengan


39 tahun 2014 kasus kematian bayi sebesar 127 bayi, maka telah terjadinya peningkatan kasus kematian bayi. Dengan angka kematian bayi di tahun 2015 adalah 11,66 per 1000 kelahiran hidup. Peningkatan kasus kematian bayi ini dikarenakan beberapa sebab, diantaranya BBLR, asfiksi, kongenital dan lain-lain.

Gambar 3. Penyebab Kematian Bayi Kabupaten Mojokerto Tahun 2015 Berbagai upaya telah dilakukan dalam menurunkan angka kematian bayi, mulai dengan diakadakannya kelas ibu hamil, pertemuan bidan dengan narasumber yang berkompeten, pelatihan fasilitator kelas Ibu Balita. Kematian balita yang dimaksud adalah Kematian yang terjadi pada balita sebelum usia 5 (lima) tahun (bayi + anak balita). Angka kematian balita adalah jumlah anak yang meninggal sebelum usia 5 tahun, dinyatakan sebagai angka per 1.000 kelahiran hidup. Jumlah kematian balita tahun 2015 sebanyak 214 anak, dengan jumlah lakilaki 133 anak dan perempuan 81 anak. Jumlah kematian anak balita tahun 2015 sebanyak 24 anak, dimana jumlah laki-laki 15 anak dan perempuan 9 anak (Tabel 5). Kasus kematian bayi yang terjadi selama 5 tahun berturutturut dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015, dapat dilihat pada diagram di bawah ini :


40

Gambar 4. Jumlah Kematian Bayi Kabupaten Mojokerto Tahun 20112015 2. Angka K em atian Ibu (AK I) Kematian ibu yang dimaksud adalah kematian perempuan pada saat hamil dan atau kematian dalam kurun waktu 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lamanya kehamilan atau tempat

persalinan,

yakni

kematian

yang

disebabkan

karena

kehamilannya atau pengelolaannya, tetapi bukan karena sebab-sebab lain seperti kecelakaan, terjatuh, dll. Angka kematian ibu dihitung per 100.000 kelahiran hidup. Jumlah kematian ibu di Kabupaten Mojokerto pada tahun 2015 sebanyak 19 kasus yang terdiri dari 4 kasus pada Kematian Ibu Hamil, 6 kasus pada kematian pada Ibu Bersalin dan 9 kasus pada Kematian ibu Nifas. Jika dirinci menurut kelompok umur kesemua kasus kematian ibu tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut, kematian pada Ibu Hamil 4 orang meninggal pada usia 20-34 tahun. Kematian Ibu bersalin usia 20-34 tahun sebanyak 4 kasus, dan usia ≧35 tahun sebanyak 2 kasus. Pada kematian Ibu Nifas terdapat 8 orang yang meninggal pada usia 20-34 tahun, dan 1 orang pada usia ≥ 35 tahun (Tabel 6). Terjadi peningkatan kasus kematian Ibu dari tahun 2014 sebanyak 15 kasus. Hal ini dikarenakan : a) Banyaknya wanita usia subur dengan resiko kehamilan tinggi tetapi tidak ber KB. b) Adanya penyakit penyerta (degenerative) pada bumil, seperti jantung, DM, leukimia, asma bronkhiale. c) Aturan BPJS hanya berpatokan pada skor Puji Rochyati. Sementara itu banyak kasus seperti ketuban pecah dini (KPD),


41 partus lama, riwayat pendarahan pada kehamilan yang lalu tidak masuk dalam skor Puji Rochyati, sehingga Bumil tidak dapat memanfaatkan fasilitas BPJS. d) Peningkatan koordinasi dengan Rumah Sakit (dalam wilayah dan luar wilayah) tentang pelaporan kematian ibu dan bayi. Rumah Sakit melaporkan ke Dinas Kesehatan via telepon 1x24 jam, selanjutnya RMM (Rekam Medik Maternal) paling lambat dilaporkan 1 minggu sejak kejadian kematian. Beberapa penyebab terjadinya kematian pada ibu hamil dan melahirkan adalah perdarahan, keracunan kehamilan (Pre eklamsi), infeksi dan penyebab yang lainnya. Kasus kematian Ibu paling tinggi pada Ibu Nifas, dikarenakan pada masa nifas ibu sudah mulai jarang untuk memeriksakan diri ke pelayan kesehatan sehingga anggapan di masyarakat bahwa masa nifas kurang diperhatikan. Guna mencegah terjadinya peningkatan kematian pada Ibu, Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto memberikan dukungan berupa fasilitasi baik dari segi manajemen program KIA maupun sistem pencatatan dan pelaporan, peningkatan klinis keterampilan petugas di lapangan serta melibatkan multi pihak dalam pelaksanaan program KIA. Kasus kematian maternal yang terjadi selama 5 tahun berturut-turut dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015, dapat dilihat pada diagram dibawah ini (gambar 4).

Gambar 5. Jumlah Kematian Ibu Kabupaten Mojokerto Tahun 2011 2015 Upaya Dinas Kesehatan untuk menurunkan AKI dan AKB : 1. Pendewasaan

usia

kawin

dan

Penyuluhan

reproduksi untuk siswa SMP dan SMA 2. Meningkatkan cakupan KB aktif


kesehatan

42 3. Pelayanan antenatal care (pelayanan sebelum melahirkan) yang berkualitas 4. KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi) pada Bumil untuk KB pasca salin 5. Pemberdayaan

masyarakat

melalui

P4K

(Program

Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi) Desa Siaga 6. GEBRAK

(Gerakan

Persalinan)

Bersama

Amankan

Kehamilan

dan

di wilayah Puskesmas Puri dan Gayaman

bekerjasama dengan 4 Institusi Pendidikan (UNIM, PPNI, Poltekes Mojopahit, Dian Husada) 7. Kelas Ibu Hamil dan Kelas Ibu Balita 8. Pengkajian kasus kematian ibu dan bayi oleh Tim Pengkaji (Dokter Spesialis Terkait) B . Mor biditas/ Angka K esakitan Morbiditas diartikan sebagai angka kesakitan, baik insiden maupun prevalen dari suatu penyakit. Angka kesakitan (Morbiditas) pada penduduk berasal

dari community based data yang diperoleh

melalui pengamatan (surveilans), terutama yang diperoleh dari fasilitas pelayanan kesehatan melalui sistem pencatatan dan pelaporan rutin serta insidentil. Sementara untuk kondisi penyakit menular, berikut ini akan diuraikan situasi beberapa penyakit menular yang perlu mendapatkan perhatian, termasuk penyakit menular yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I) dan penyakit yang memiliki potensi untuk menjadi Kejadian Luar Biasa (KLB). 1. Tu ber ku losis (TB ) Tuberkulosis

(TB)

merupakan

penyakit

menular

yang

disebabkan oleh infeksi bakteri Mycobacterium tuberculosis. Kasus baru TB BTA+ merupakan Pasien yang belum pernah diobati dengan OAT atau sudah pernah menelan OAT kurang dari satu bulan (4 minggu). TB BTA + yaitu penemuan pasien TB melalui pemeriksaan dahak sewaktu- pagi- sewaktu (SPS) dengan hasil pemeriksaan mikroskopis : a. Sekurang-kurangnya 2 dari 3 spesimen dahak SPS hasilnya BTA positif b. Terdapat 1 spesimen dahak SPS dengan hasil BTA positif dan foto toraks dada menunjukan gambaran tuberculosis Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto Tahun 2016-2021

43 c. Terdapat 1 atau lebih spesimen dahak hasilnya positif setelah 3 spesimen dahak SPS pada pemeriksaan sebelumnya dengan hasil BTA negatif dan tidak ada perbaikan setelah pemberian antibiotika non OAT. Pengendalian TB di Kabupaten Mojokerto memakai strategi Directly Observed Treatment Shortcourse (DOTS). Dengan program ini kita berusaha mencapai target penemuan penderita sebesar 70% dari perkiraan penderita TB BTA+ kasus baru dengan tingkat kesembuhan sebesar 85 %. Salah satu indikator yang digunakan dalam pengendalian TB adalah Case Detection Rate (CDR), yaitu proporsi jumlah pasien baru BTA positif yang ditemukan dan diobati terhadap jumlah pasien baru BTA positif yang diperkirakan ada dalam wilayah tersebut. Jumlah Penderita TB BTA+ Paru Baru Kab. Mojokerto tahun 2011 sampai dengan tahun 2015, dapat dilihat dari diagram dibawah ini :

Gambar 6. Penderita TB Paru BTA+ Di Kab. Mojokerto Tahun 2011 – 2015 Jumlah kasus TB BTA+ sebesar 527dengan angka kematian selama pengobatan per 100.000 penduduk sebesar 0,47 dengan jumlah kematian sebesar 2 jiwa (Tabel 9). Angka keberhasilan pengobatan sebesar 99,47%. Terjadi peningkatan kasus TB BTA+, tetapi menurun jumlah kematian selama pengobatan dari 2014. Dan angka keberhasilan pengobatan meningkat dari tahun 2014. Angka Kesembuhan pada tahun 2015 adalah 96,26% dengan jumlah BTA+ diobati sebanyak 562 (Tabel 9) dan yang mendapat pengobatan lengkap sebanyak 18 jiwa. 2. Infeksi Salu r an Per nafasan Aku t (ISPA) Pneumonia merupakan infeksi akut yang mengenai jaringan paru (alveoli). Infeksi dapat disebabkan oleh bakteri, virus maupun


44 jamur. Pneumonia merupakan salah satu penyebab kematian balita yang utama, selain diare. Penyakit ini merupakan bagian dari penyakit infeksi saluran pernapasan akut (ISPA). Penemuan penderita pneumoni balita yaitu Balita dengan pneumonia yang ditemukan dan diberikan tatalaksana sesuai standar di sarana kesehatan di satu wilayah dalam waktu satu tahun. Upaya pemberantasan penyakit ISPA dilaksanakan dengan fokus penemuan dini dan tata laksana kasus secara cepat dan tepat. Upaya ini dikembangkan melalui Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS). Kasus penderita Pnemonia yang ada di Kabupaten Mojokerto tahun 2011 – 2015, dapat dilihat dari diagram dibawah ini :

Gambar 7. Penderita Pnemonia ditangani di Kabupaten Mojokerto Tahun 2011 - 2015 Jumlah balita penderita pnemonia yang dilaporkan dan dapat ditangani di Kabupaten Mojokerto tahun 2015 sebanyak 5.708 penderita, terjadi penurunan dibandingkan pada tahun 2014 sebesar 5.879. Tahun 2015 dari 3.795 perkiraan penderita yang mendapatkan penanganan

sebesar

5.708

penderita

(150,41%).

Persentase

penanganan melebihi 100% dibanding jumlah perkiraan balita dikarenakan rumus perhitungan perkiraan penderita mengalami perubahan, yang semula 0,5 menjadi 4,45, sehingga target melebihi 100%. 3. HIV/AIDS dan Penyakit Infeksi Menu lar Seksu al (IMS) HIV merupakan Human Immunodeficiency Virus adalah virus penyebab AIDS. Virus ini menyerang dan menghancurkan sistem kekebalan tubuh, sehingga tubuh tidak mampu melindungi diri dari penyakit lain. Sedangkan AIDS adalah Acquired Immune Deficiency Syndrome merupakan kumpulan gejala penyakit yang disebabkan


45 oleh HIV. Perkembangan penyakit HIV-AIDS terus menunjukkan peningkatan,

meskipun

berbagai

upaya

pencegahan

dan

penanggulangan terus dilakukan. Kasus penderita HIV-AIDS yang ada di Kabupaten Mojokerto tahun 2011 – 2015, dapat dilihat dari diagram dibawah ini :

Gambar 8. Penderita HIV/AIDS di Kabupaten Mojokerto Tahun 2011 – 2015 Jumlah kasus HIV/AIDS tahun 2015 sudah dapat dilihat secara terpisah, jumlah kasus HIV sama dengan kasus AIDS dimana terdapat 69 kasus. Hal ini disebabkan karena sebagian penderita terdeteksi pada saat sudah terinfeksi AIDS, maka otomatis dapat dikatakan HIV. Tidak ada kasus kematian penederita AIDS pada tahun 2015. Terjadi penurunan kasus dari tahun 2014 ke tahun 2015, hal ini menunjukkan bahwa adanya kesadaran dari masyarakat untuk memeriksanakan diri ke sarana kesehatan, selain itu pesatnya jumlah kasus juga didasarkan dengan adanya mobil layanan keliling untuk tes darah secara sukarela, sehingga penemuan penderita HIV cepat terdeteksi

dan

segera

tertangani.

Untuk

penanganan

kasus

HIV/AIDS bekerjasama dengan klinik VCT RSUD Prof. Dr. Soekandar Mojosari dan UPIPI RS Dr. Soetomo Surabaya. Namun sangat disadari bahwa kasus AIDS tersebut masih jauh lebih

sedikit

dibandingkan kasus yang sesungguhnya mengingat tidak seluruh kasus

AIDS

yang

ada

atau baru sebagian kecil yang dilaporkan (under reported). Hasil skrining yang dilakukan di unit transfusi darah PMI Kabupaten Mojokerto selama tahun 2015 menunjukkan jumlah pendonor sebesar 13.601 diantaranya 6.793 laki-laki dan 6.808 Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto Tahun 2016-2021

46 perempuan, dan sampel darah yang diperiksa 100%, dan yang positif HIV sebanyak 82. 4. Diar e Diare merupakan penyakit yang terjadi ketika terdapat perubahan konsistensi feses selain dari frekuensi buang air besar. Seseorang dikatakan menderita Diare bila feses lebih berair dari biasanya, atau bila buang air besar tiga kali atau lebih. Perkiraan Jumlah Kasus Diare adalah perkiraan jumlah penderita diare yang datang ke sarana kesehatan dan kader adalah 10% dari angka kesakitan dikali jumlah penduduk di suatu wilayah kerja dalam waktu satu tahun. Penderita diare yang ditangani adalah Jumlah penderita yang datang dan dilayani di sarana kesehatan dan kader di suatu wilayah tertentu dalam waktu satu tahun. Jumlah penderita diare yang ditangani di Kabupaten Mojokerto tahun 2015 sebesar 34.962 penderita, dengan jumlah target penemuan sebesar 23.120 penderita merupakan 10% dari jumlah penduduk tahun 2015. Jumlah kasus pada tahun 2015 menurun dari tahun 2014, hal ini dikarenakan sudah meningkatnya kesadaran masyarakat untuk segera mengatasi gejala yang ditimbulkan oleh diare tersebut, serta segera untuk berobat ke sarana kesehatan atau Puskesmas. Selain itu pengobatan dapat dilakukan sendiri dengan meminum oralit. Kasus penderita Diare pada balita yang ada di Kabupaten Mojokerto tahun 2011 – 2015 dapat dilihat dari diagram dibawah ini :

Gambar 9. Penderita Diare ditangani di Kabupaten Mojokerto Tahun 2011 – 2015 5. AFP (Acu te Flaccid Par alysis) AFP

merupakan

kondisi

abnormal

ketika

seseorang

mengalami penurunan

kekuatan otot tanpa penyebab yang jelas

kemudian

pada

berakibat

kelumpuhan.


Sedangkan

Non

47 Polio AFP adalah kasus lumpuh layuh akut yang diduga kasus Polio sampai dibuktikan dengan pemeriksaan laboratorium bukan kasus Polio. AFP Rate Non Polio dihitung berdasarkan per 100.000 penduduk/populasi anak usia < 15 tahun. Kejadian AFP pada saat ini diproyeksikan sebagai indikator untuk menilai program eradikasi polio (erapo). Upaya memantau keberhasilan erapo adalah dengan melaksanakan surveilans secara aktif untuk menemukan kasus AFP sebagai upaya mendeteksi secara dini munculnya virus polio liar yang mungkin ada di masyarakat agar dapat segera dilakukan penanggulangan, cakupan vaksinasi polio rutin yang tinggi dan sanitasi lingkungan yang memenuhi syarat kesehatan. Jumlah kasus AFP (non polio) di Kabupaten Mojokerto tahun 2015 sebanyak 20 kasus dari 254.985 jumlah penduduk < 15 tahun. Terjadi penurunan kasus dari tahun 2014 yang terdapat 28 kasus AFP. Terjadinya peningkatan yang sangat signifikan dari tahun 2011 ke tahun 2014 dikarenakan dilakukan pemantauan dan pelacakan kasus di setiap tempat. Angka AFP Rate pada tahun 2015 ini telah mencapai target nasional yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan RI sebesar minimal 2/100.000. Kasus penderita AFP yang ada di Kabupaten Mojokerto tahun 2011 – 2015, dapat dilihat pada diagram dibawah ini :

Gambar 10. Kasus AFP di Kabupaten Mojokerto Tahun 2011 – 2015 6. Penyakit K u sta Kusta merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh infeksi bakteri Mycobacterium leprae. Jumlah penderita baru penyakit Kusta tahun 2015 yang dilaporkan sebanyak 116 orang dimana kasus MB+PB laki-laki sebesar 76 orang dan perempuan sebesar 40 orang. Yang mengalami cacat tingkat 2 sebanyak 6 orang. Jumlah kasus kusta yang tercatat sebanyak 40 orang, PB sebesar 1 orang dan MB sebesar 39 orang, dengan angka prevalensi per 10.000 penduduk sebesar 0,37. (Tabel 16) Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto Tahun 2016-2021

48

Gambar 11. Penderita Kusta PB+MB di Kabupaten Mojokerto Tahun 2015 Penderita

kusta

yang

selesai

berobat

atau

menjalani

pengobatan RFT sebanyak 50 orang. Dengan rincian RFT PB sebanyak 1 orang (100%), RFT MB sebanyak 49 orang (100%) (Tabel 17). Kasus Penderita Kusta belum bisa mencapai eliminasi. Tetapi ada kecenderungan menurun, dikarenakan upaya pencarian lebih intensif. Upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto adalah penyuluhan kesehatan, penemuan penderita dan pengobatan penderita. Setelah kasus yang ditemukan semakin banyak dan diobati, maka diharapkan pada tahun – tahun berikutnya prevalensi kusta akan menurun sampai terjadi eliminasi. 7. Dem am B er dar ah Dengu e (DB D) Demam

Berdarah

Dengue

merupakan

penyakit

yang

disebabkan oleh virus Dengue dan ditularkan oleh nyamuk Aedes aegypty. Penyakit ini sebagian besar menyerang anak berumur < 15 tahun, namun dapat juga menyerang orang dewasa. Kabupaten Mojokerto termasuk Kabupaten endemis DBD. Pada tahun 2015 penderita di Kabupaten Mojokerto 318 penderita, dengan rincian laki-laki sebanyak 174 penderita dan perempuan sebanyak 144 penderita. Penderita meninggal dunia sebanyak 14 orang. Pada tahun 2014 penderita DBD sebanyak 49 penderita. Terjadi peningkatan kasus DBD dari tahun 2014 ke tahun 2015. Meningkatnya kasus DBD begitu signifikan karena terjadi KLB DBD pada awal tahun 2015, dikarenakan musim hujan yang intensitasnya mulai meningkat tanpa diimbangi

oleh

kebersihan

lingkungan.

Program

DBD

yang

diterapkan di Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto adalah dengan melakukan

Fogging

dan

dengan

dibentuknya


Bumatik

(Ibu

49 Pemantau Jentik) yang mana ibu rumah tangga melakukan pemantauan jentik di lingkungan rumahnya. Program ini merupakan program unggulan Dinkes Kabupaten Mojokerto. Kasus penderita Demam Berdarah Dengue ( DBD ) yang terjadi selama 5 Tahun berturut-turut dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015, dapat dilihat pada diagram berikut :

Gambar 12. Penderita DBD ditangani di Kabupaten Mojokerto Tahun 2011 – 2015 Insiden rate (Incidence Rate) Kabupaten Mojokerto tahun 2015 sebesar 29,4 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Namun hal ini masih dibawah target nasional 51 per 100.000 penduduk. Angka kematian pada tahun 2015 berada di atas target, yakni mencapai 4,40%. Ini menunjukkan bahwa perlu peningkatan diagnosa dini dan tata laksana kasus DBD di rumah sakit serta sosialisasi tentang penyakit DBD perlu ditingkatkan. Wilayah dengan Case Fatality Rate melebihi 1 % mencapai 11 Puskesmas. 8. Malar ia Malaria merupakan penyakit yang disebabkan oleh parasit bernama plasmodium. Penyakit ini ditularkan melalui gigitan nyamuk yang terinfeksi parasit tersebut. Kasus malaria di Kabupaten Mojokerto berjumlah 5 penderita, dimana kasus terbanyak terjadi di Gondang sebanyak 3 orang. Semua penderita adalah laki-laki. Jumlah penderita Malaria di Kabupaten Mojokerto Tahun 2015 dapat dilihat pada diagram berikut :


50

Gambar 13. Penderita Malaria di Kabupaten Mojokerto Tahun 2011 – 2015 Penyakit malaria yang positif dengan pemeriksaan darah pada tahun 2015 sebanyak 5 orang dan tidak ada yang meningggal dunia, terjadi penurunan kasus di tahun 2014 yang dinyatakan positif 11 penderita. Adanya kasus malaria di Kabupaten Mojokerto sendiri adalah berasal dari penderita yang bekerja di daerah endemis malaria seperti di daerah timur Indonesia yang mana kembali ke Mojokerto dengan membawa penyakit malaria tersebut. Antisipasi perlu dilakukan dengan memetakan vektor dan surveilans yang baik serta pembinaan pengendalian malaria dengan diagnosis dini penemuan malaria.

9. Penyakit Filar iasis Filariasis adalah penyakit zoonosis menular yang banyak ditemukan di wilayah tropika seluruh dunia. Penyebabnya adalah sekelompok cacing parasit nematoda yang menyebabkan infeksi sehingga berakibat munculnya edema. Jumlah kasus Filariasis di Kabupaten Mojokerto pada tahun 2015 adalah sebanyak 2 orang yaitu di wilayah Puskesmas Modopuro. Pada tahun 2014 tidak ditemukan kasus penyakit filariasis, terjadi peningkatan

penemuan kasus filariasis di Kabupaten

Mojokerto. Dengan ditemukannya kasus filariasis maka akan dapat menekan penyebaran penyakit filariasis ke daerah lainnya. Selain itu diperlukan penanganan 10. Hiper tensi/tekanan dar ah tinggi Hipertensi/ tekanan darah tinggi adalah adalah Peningkatan tekanan darah yaitu keadaaan dimana tekanan darah sistolik lebih Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto Tahun 2016-2021

51 besar atau sama dengan 140 mmHg dan atau tekanan darah diastolik lebih besar atau sama dengan 90 mmHg (Joint National Committee on Prevention Detection, Evaluation and Treatment of High Blood Pressure VII/JNC-VII, 2003). Peningkatan ini menyebabkan jantung harus bekerja lebih keras dari biasanya untuk mengedarkan darah melalui pembuluh darah. Tekanan darah melibatkan dua pengukuran, sistolik dan diastolik, tergantung apakah otot jantung berkontraksi (sistole) atau berelaksasi di antara denyut (diastole). Pengukuran tekanan darah adalah Penduduk yang berusia ≧18 tahun yang dilakukan pengukuran tekanan darah minimal satu tahun sekali di suatu wilayah. Pengukuran dapat dilakukan di dalam unit pelayanan kesehatan primer, pemerintah maupun swasta, di dalam maupun di luar gedung. Jumlah penduduk usia 18 di Kabupaten Mojokerto sebanyak 772.697 jiwa. Cakupan pemeriksaan tekanan darah tinggi di Kabupaten Mojokerto sebanyak 215.495, dan yang mengalami hipertensi sebanyak 46.981. Karena rata-rata semua yang diperiksa adalah pasien hipertensi. 11. Obesitas Obesitas

adalah

Terjadinya

penimbunan

lemak

yang

berlebihan pada tubuh yang dapat menimbulkan risiko bagi kesehatan. Dikatakan obesitas apabila hasil pengukuran Indeks Massa Tubuh (IMT) > 25. Pemeriksaan obesitas adalah Persentase pengunjung Puskesmas dan jaringannya berusia > 15 tahun yang dilakukan pemeriksaan obesitas dalam kurun waktu satu tahun. Cakupan pemeriksaan obesitas di Kabupaten Mojokerto tahun 2015 sebanyak 15.068, dimana jumlah pengunjung yang mengalami obesitas sebanyak 157 terbanyak di wialayah Mojosari. 12. IVA positif pada per em pu an u sia 30-50 tahun IVA (Inspeksi Visual dengan asam asetat) adalah Pemeriksaan dengan cara mengamati dengan menggunakan spekulum, melihat leher rahim yang telah dipulas dengan asam asetat atau asam cuka (3-5%). Pada lesi prakanker akan menampilkan warna bercak putih yang disebut acetowhite epithelium. Deteksi dini yang dimaksud dapat dilakukan di puskesmas dan jaringannya, di dalam maupun di luar gedung. Cakupan pemeriksaan leher rahim dan payudara di Puskesmas Kabupaten Mojokerto tahun 2015 sebanyak 2.461, jumlah


52 IVA Positif sebanyak 131 terbanyak di Dawarblandong dan Jetis. Dengan pemeriksaan sedini mungkin maka akan lebih mudah dalam pengobatannya. 13. K ejadian Lu ar B iasa (K LB ) Kejadian Luar Biasa (KLB) yang dimaksud adalah timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan dan atau kematian yang bermakna secara epidemiologis pada suatu desa /kelurahan dalam waktu tertentu. Kejadian luar biasa di Kabupaten Mojokerto tahun 2015 terjadi di 14 desa/kelurahan dari total 304 desa/kelurahan, dimana sudah ditangani 100% <24 jam. Telah dilaksanakan SKD – KLB 1 sistem kewaspadaan dini kejadian luar biasa pada semester 1. Jumlah penderita dan kematian pada KLB menurut jenis KLB di Kabupaten Mojokerto Tahun 2015 dengan jenis KLB yaitu Difteri dan DBD. Kejadian Difteri di 8 kecamatan dan 12 desa, dimana jumlah penduduk yang terancam 158, laki-laki 80 dan perempuan 78. Jumlah penderita sebanyak 14 orang, laki-laki sebanyak 7 orang dan perempuan sebanyak 7 orang. Jumlah penderita Difteri terbanyak pada usia 1 - 4 tahun sebanyak 7 anak. Pada rentang usia tersebut rentan terkena penyakit Difteri. Adapun kasus DBD sebanyak 318 kasus dengan jumlah kematian 14 orang. 14.Penyakit Menu lar Y ang Dapat Dicegah Dengan Im unisasi (PD3I) Penyakit Menular yang dapat dicegah dengan Imunisasi (PD3I) adalah penyakit Difteri, Pertusis, Tetanus non neonatorum, Tetanus neonatorum, Campak, Polio dan Hepatitis B. PD3I merupakan penyakit

yang

diharapkan

dapat

diberantas/ditekan

dengan

pelaksanaan program imunisasi, pada profil kesehatan ini akan dibahas penyakit difteri, pertusis, tetanus, campak, polio dan hepatitis. a) Difter i Difteri adalah Infeksi akut yang disebabkan oleh bakteri Corynebacterium Diphteriae, yang ditandai dengan pembentukan membran

di

kerongkongan

dan

aliran

udara

lainnya

yang

menyebabkan sulit bernafas. Termasuk Difteri pada mata, kulit, telinga, hidung dan vagina. Difteri termasuk penyakit menular yang jumlah kasusnya relatif rendah. Rendahnya kasus difteri sangat dipengaruhi adanya program imunisasi. Jumlah kasus penyakit Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto Tahun 2016-2021

53 difteri di Kabupaten Mojokerto tahun 2015 yaitu sebanyak 14 kasus. Dimana difteri ini menjadi kasus KLB di Kabupaten Mojokerto. Jumlah penderita Difteri terbanyak usia 1-4 tahun. b) Per tu sis Pertusis adalah penyakit yang disebabkan oleh bakteri Bardetella Pertusis dengan gejala batuk beruntun disertai tarikan nafas hup (whoop) yang khas dan mengalami muntah. Gejala pertusis demam ringan, bersin, hidung berair dan batuk kering. Disebut juga batuk rejan atau batuk seratus hari. Di Kabupaten Mojokerto tahun 2015 tidak ditemukan penderita pertusis. Upaya pencegahan kasus pertusis dilakukan melalui imunisasi DPT+HB sebanyak 3 kali yaitu saat usia 2 bulan, 3 bulan dan 4 bulan atau usia yang lebih dari itu tetapi masih di bawah 1 tahun (usia sampai dengan 11 bulan). c) Tetanu s Tetanus adalah penyakit infeksi akut dan sering fatal yang mengenai sistem saraf yang disebabkan infeksi bakteri dari luka terbuka. Ditandai dengan kontraksi otot Tetanik dan Hiperrefleksi, yang mengakibatkan Trismus (rahang terkunci), Spasme Glotis, Spasme otot umum, Opistotonus, Spasme Respiratoris, serangan kejang dan Paralisis. Tetanus dibedakan menjadi dua yaitu tetanus non neonatorum dan tetanus neonatorum. Di Kabupaten Mojokerto pada tahun 2015 tidak ditemukan penderita tetanus. d) Cam pak Campak adalah Penyakit akut yang disebabkan Morbili virus ditandai dengan munculnya demam tinggi (>38 C), bintik merah (ruam), disertai salah satu gejala seperti batuk, pilek dan mata merah. Untuk jumlah kasus campak di Kabupaten Mojokerto tahun 2015 mengalami penurunan yang drastis dari tahun 2013, hasil dari pelaporan Subdin P2PL untuk tahun 2014 dan tahun 2015 tidak terdapat kasus penyakit campak, hal ini berbeda dari tahun 2013 yang terdapat 24 kasus campak. e) Polio Polio adalah Penyakit infeksi yang disebabkan oleh virus Polio. Dapat menyerang semua umur, tetapi biasanya menyerang anakanak usia kurang dari 3 tahun yang menyebabkan kelumpuhan sehingga penderita tidak dapat menggerakkan salah satu bagian tubuhnya. Gerakan Pekan Imunisasi Nasional (PIN) dalam rangka Eradikasi Polio dan wujud dari kesepakatan global bertujuan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto Tahun 2016-2021

54 membasmi penyakit polio. Keberhasilan dari program tersebut bisa dicapai dengan dilaksanakan surveilance secara aktif baik di Rumah Sakit dan di masyarakat setiap minggu. Untuk dapat menemukan kasus secara dini terhadap munculnya virus polio liar yang mungkin terdapat

di

masyarakat

sehingga

dapat

segera

dilakukan

penanggulangan. Kasus polio di tahun 2015 tidak ditemukannya penderita di Kabupaten Mojokerto. Sama halnya juga pada tahun 2014 yang tidak ditemukan kasus polio, sedangkan pada tahun sebelumnya seperti pada tahun 2009 terdapat 7 kasus polio dan tahun 2010 terdapat 5 kasus. Hal ini menunjukkan bahwa penanggulangan yang dilakukan tepat sasaran dan sudah meratanya pemberian imunisasi polio di tiap kecamatan di Kabupaten Mojokerto. Selain itu masyarakat juga sudah tergerak untuk mendapatkan imunisasi di Posyandu maupun sarana kesehatan. f) Hepatitis B Hepatitis B adalah suatu penyakit hati yang disebabkan oleh "Virus Hepatitis B" (VHB), suatu anggota famili Hepadnavirus yang dapat menyebabkan peradangan hati akut atau menahun yang pada sebagian kecil kasus dapat berlanjut menjadi sirosi hati atau kanker hati. Hepatitis B adalah penyakit infeksi, terutama mengenai hati. Penyakit ini disebabkan oleh virus hepatitis B. Hepatitis B merupakan salah satu dari 5 jenis hepatitis, yaitu hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C, hepatitis D dan hepatitis E. Hepatitis B dapat berupa infeksi akut (cepat timbul lalu pulih) dan juga kronik (berlangsung lama). Sebanyak 1%-5% dewasa, 90% bayi baru lahir, dan 50% bayi yang terinfeksi hepatitis B akut akan berkembang menjadi hepatitis kronik. Kabupaten Mojokerto tahun 2015 cakupan penderita Hepatitis B nihil/tidak ada penderita. Hal ini menunjukkan pemberian imunisasi yang tepat sasaran dan pencegahan yang sudah baik. 3.1.2 Aspek Pelayanan Umum a.

Rasio posyandu per 100 balita

1.5 per 100 balita

b.

Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per

10,73

100.000 penduduk c.

Rasio Rumah Sakit per 100.000 penduduk


1,01

55 d.

Rasio dokter umum dan spesialis per

14,25 per

100.000 penduduk

100.000 penduduk

e.

Rasio dokter Gigi dan dokter gigi

37,00 per

spesialis per 100.000 penduduk

100.000 penduduk

3.1.3 Sumber Daya kesehatan Gambaran

mengenai

situasi

sumber

daya

kesehatan

dikelompokan dalam sarana kesehatan dan tenaga kesehatan. a. Sarana Kesehatan 1. Puskesmas Sampai dengan Tahun 2015 jumlah Puskesmas di Kabupaten Mojokerto sebanyak 27 buah, sedangkan jumlah Puskesmas Pembantu pada Tahun 2015 berjumlah 55 buah, pada. Rasio Puskesmas Pembantu terhadap Puskesmas pada Tahun 2015 rata – rata 2 : 1, artinya setiap Puskesmas didukung oleh 2 sampai 3 Puskesmas Pembantu dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. 2. Rumah Sakit Indikator yang digunakan untuk menilai perkembangan sarana Rumah Sakit (RS) antara lain dengan melihat perkembangan fasilitas perawatan yang biasanya diukur dengan jumlah Rumah Sakit dan tempat tidurnya serta rasio terhadap jumlah penduduk. Kabupaten Mojokerto sampai saat ini

telah memiliki 2 RS

Pemerintah, Rumah Sakit Umum Swasta 8 buah, Rumah Sakit Khusus Pemerintah 1 buah. 3. Sarana Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat Dalam rangka meningkatkan cakupan pelayanan kesehatan kepada

masyarakat

berbagai

memanfaatkan potensi dan

upaya

dilakukan

sumber daya yang

masyarakat. Upaya kesehatan

dengan ada

di

bersumber daya masyarakat

(UKBM) diantaranya adalah posyandu, polindes, poskesdes dan ponkesdes. Posyandu merupakan salah satu bentuk UKBM yang

paling

dikenal

menyelenggarakan

minimal

oleh 5

masyarakat. program

Posyandu

prioritas,

yaitu

kesehatan ibu dan anak, keluarga berencana, perbaikan gizi, imunisasi

dan

penanggulangan

diare.


Untuk

memantau

56 perkembangannya posyandu dikelompokan menjadi 4 strata, yaitu posyandu pratama, posyandu madya, posyandu purnama dan posyandu mandiri. Jumlah posyandu di Kabupaten tahun 2015, bahwa jumlah seluruh posyandu yang ada sebesar 1.275 buah, dengan rincian posyandu pratama 75 (5,88 %), posyandu madya 531(41,65 %), posyandu purnama 632 (49,57%), dan posyandu mandiri 37 (2,9 %). Polindes merupakan salah satu bentuk peran serta masyarakat dalam rangka mendekatkan pelayanan kebidanan, melalui penyediaan tempat pertolongan persalinan dan pelayanan kesehatan ibu dan anak termasuk keluarga berencana. Pada tahun 2015 jumlah polindes di Kabupaten Mojokerto berjumlah 28 buah. Sedangkan jumlah Poskesdes 304 buah, dan pospindu masih ada 2, yaitu di Puskesmas Kemlagi dan Mojosari. b. Tenaga Kesehatan Sebagaimana diketahui bahwa penyelenggaraan upaya kesehatan tidak hanya dilakukan pemerintah, tapi juga diselenggarakan oleh swasta. Oleh karena itu gambaran situasi ketersediaan tenaga kesehatan baik yang bekerja disektor pemerintah maupun swasta perlu diketahui. Data ketenagaan ini diperoleh dari hasil pengumpulan data sumber daya kesehatan yang ada di Kabupaten Mojokerto, yang meliputi tenaga yang ada di Puskesmas, Rumah Sakit maupun yang ada pada Dinas Kesehatan di Kabupaten/Kota. Tenaga yang ada di sarana pelayanan kesehatan yaitu Puskesmas di Kabupaten Mojokerto pada tahun 2015 seluruhnya 1.135 orang yang tersebar pada 27 Puskesmas, yang meliputi Tenaga Medis 74 orang, Perawat 414 orang, Bidan 304 orang, Farmasi 14 orang, Kesehatan Masyarakat 5 orang, Sanitasi 23 orang, Gizi 12,. Tenaga lainnya 289 orang Untuk Sumber Daya Kesehatan yang terdapat pada RSUD di Kabupaten Mojokerto

seluruhnya 741 orang, yang terdiri dari

Tenaga Medis 117 orang, 254 Perawat dan Bidan 95 orang, Farmasi 23 orang, Kesehatan Masyarakat 4 orang, Gizi 8 orang, Teknis Medis 7 orang, Sanitasi 4 orang, Kesehatan lainnya 229 orang . Setelah

menemukan

permasalahan

dalam

pelayanan

yang

dilakukan Dinas Kesehatan, maka akan dilihat juga permasalahan atau isu-isu strategis secara luas yaitu isu nasional maupun Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto Tahun 2016-2021

57 regional yang berdampak baik secara langsung atau tidak langsung bisa menghambat pelayanan. Dinamika Nasional 1. Otonomi daerah 2. Regulasi Kementerian

Dinamika Regional 1. Masih banyaknya jumlah tenaga kesehatan yang tidak

Kesehatan belum semua

kompeten, tidak berdomisili

mendukung Daerah

di wilayah kerjanya.

3. Jumlah Fasilitas pelayanan kesehatan yang berkembang pesat

2. Belum adanya pemerataan tenaga kesehatan 3. Perijinan, standarisasi dan

4. Kebijakan JKN

akreditasi fasilitas

5. Indikator MDG’s yang

kesehatan belum terlaksana

berakhir tahun 2015 dan ada beberapa yang off track 6. Kebijakan cukai dan pajak rokok 7. Perubahan lingkungan menyebabkan bencana alam dan sosial 8. Pengarusutamaan Gender

secara menyeluruh 4. Persaingan fasilitas kesehatan 5. Belum semua masyarakat menjadi peserta jaminan kesehatan 6. Kerjasama lintas sektor dalam upaya kesehatan belum optimal 7. Tingginya perilaku merokok dan pola makan tidak sehat 8. Kondisi lingkungan umum, lingkungan kesehatan kurang mendukung 9. Perubahan gaya hidup konsumsi makanan tambahan dengan pengawasan yang belum optimal 10. Belum adanya pengembangan obat tradisional 11. Belum adanya puskesmas yang melaksanakan pengelolaan BLUD 12. Belum semua puskesmas memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah 13. Belum adanya Unit


58 Kalibrasi Alat Kesehatan 14. Belum adanya Lakesda 15. Ketersediaan Petugas

kesehatan di Puskesmas yang profesional meliputi tenaga Medis, Paramedis keperawatan, Paramedis non keperawatan dan administrasi medis masih kurang, dan tidak ada tenaga pengganti pensiun. 16. Lemahnya pelaksanaan

“ Reward and Punishment “ dalam pengelolaan Sumber Daya Manusia di lingkungan Dinas Kesehatan dan jaringannya; 3.2.

TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM B UPATI DAN W AK IL B UPATI MOJOK ERTO Berdasarkan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto

dalam

RPJMD

2016-2021,

maka

Dinas

Kesehatan

menindaklanjuti Visi : “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Mojokerto yang Mandiri, Sejahtera, dan Bermartabat melalui Penguatan dan Pengembangan Basis Perekonomian, Pendidikan serta Kesehatan,” dan misi yang utama adalah misi 6 yaitu memperlebar akses dan kesempatan untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang mudah dan murah serta mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Kemudian dijabarkan dalam faktor penghambat dan pendorong sesuai dengan tupoksi Dinas Kesehatan sebagai berikut : Visi : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Mojokerto yang Mandiri, Sejahtera, dan Bermartabat melalui Penguatan dan Pengembangan Basis Perekonomian, Pendidikan serta Kesehatan Misi : memperlebar akses dan kesempatan untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang mudah dan murah serta mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat No

Misi dan Program

Permasalahan

Bupati dan Wakil

Pelayanan SKPD

Faktor Penghambat


Pendorong

59 Bupati (1)

(2) Misi

(3)

6

(4)

(5)

:

Memperlebar akses

dan

kesempatan untuk memperoleh pelayanan kesehatan

yang

mudah dan murah serta

mampu

menjangkau seluruh

lapisan

masyarakat Fokus Progr am : 1. Peningkatan pemerataan fasilitas

1. Masih

1. SDM,

kompetensi, 1. Peraturan

pelayanan

tingginya

jumlah tenaga medis

Bupati No 49

kesehatan

angka

yang kurang

tentang

2. Mewujudkan pelayanan

2. Masih

kesehatan gratis 3. Pemenuhan sarana

dan

prasarana fasilitas

kematian Bayi 2. Sarana lambatnya

memadai

penurunan

3. Pembiayaan

angka 3. Masih tingginya

kesehatan

kasus

4. Pemenuhan

buruk

ASI Eksklusif

4. Obat dan perbekalan 3. Pergub No 4

sektor

Tahun 2010 lintas belum

optimal

tingginya

masyarakat

kesehatan

penyakit

kurang

5. Peningkatan

menular

tentang Ponkesdes 4. Pergub No 63

6. Pemberdayaan

pelayanan

fasilitas

SPM Bupati tentang

5. Koordinasi gizi

Penerbitan 2. Peraturan

kesehatan

fasilitas 4. Masih

standarisasi

belum

operasional

kematian ibu

pelayanan

SDM

prasarana

dan

2011 tentang masih

PAUD holistic integrative

dan 7. Belum sinkron dan 5. SK Gub N0

tidak menular 5. Masih

terpadunya

188 Tahun

indikator program

2013 tentang

pelayanan

rendahnya

pelaksanaan

kesehatan

akses

regional sistem

terhadap

rujukan prov

kualitas

jatim

lingkungan


6. Perda no 11

60 sehat

tahun

6. Belum

2011tentang

optimalnya akses

perbaikan gizi 7. Perda HIV No

terhadap

4 Tahun 2005

kualitas

tentang

pelayanan

Pengendalian

kesehatan

HIV

dasar

8. Pergub DBD

7. Masih belum

No 20 Tahun

optimalnya

2011 tentang

sediaan mutu,

Pengendalian

manfaat,

DBD di Jatim

keamanan

9. Dukungan

sediaan

Kepala Desa

farmasi, alkes

melalui SK

dan makanan

penguatan

8. Belum

desa siaga

optimalnya

10. Kemitraan

jumlah, jenis,

strategis pihak

mutu,

ketiga,

pemerataan

organisasi

dan

kemasyarakata

pengembanga

n dan

n

organisasi

sumber

daya kesehatan 9. Belum

profesi 11. Perpres 42 tahun 2013

optimalnya

tentang

pelaksanaan

Gerakan

Jaminan

Nasional

Kesehatan

Percepatan

Nasional

Perbaikan Gizi

10. Belum optimalnya pelaksanaan manajemen pembangunan kesehatan


61 3.3 TELAAHAN RENSTRA K EMENTERIAN DAN RENSTRA SK PD PROVINSI Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto tidak lepas dari kebijakan yang diluncurkan oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur. Sasaran indikator Kemenkes dan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur juga merupakan sasaran yang harus dicapai oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto. Dalam Rencana Strategis Kementerian Kesehatan 2015- 2019 tidak ada visi dan misi, namun mengikuti visi dan misi Presiden Republik Indonesia yaitu “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong- royong” Kementerian Kesehatan mempunyai peran dan berkonstribusi dalam tercapainya seluruh Nawa Cita terutama terutama dalam meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia. Terdapat dua Tujuan pada Renstra Kementerian Kesehatan tahun 2015-2019, yaitu: 1) Meningkatnya status kesehatan masyarakat dan; 2) Meningkatnya

daya

tanggap

(responsiveness)

dan

perlindungan

masyarakat terhadap risiko sosial dan finansial di bidang kesehatan. Dilihat dari Tujuan yang ada pada Renstra Kemetrain Kesehatan tersebut, sudah sejalan dengan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto yang mana Tujuan pada Renstra Dinas Kesehatan sejumlah 2 Tujuan semuanya mendukung Tujuan Renstra Kementrian Kesehatan yaitu 1) meningkatnya akses pelayanan bidang kesehatan; 2) meningkatnya kualitas kesehatan. Untuk itu beberapa faktor pendorong dan penghambat yang menyebabkan permasalahan di Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto terkait sasaran Kemenkes dan Dinas Kesehatan Provinsi bisa dilihat pada tabel di bawah ini : Sasaran No

Jangka Menengah

Permasalahan

Penghambat

Pendorong

(3)

(4)

(5)

Renstra (1)

(2) Renstra

1. Lemahnya

1. Belum

1. Akreditasi

Kemenkes

sinkronisasi

sinkronnya

institusi

dan Dinkes

perencanaan

menu

pendidika

Prov Jatim

penganggaran

program

n


62 pusat dan prov

pusat

terkait

dengan

program dan

prioritas

kesehatan 2. Regulasi tentang

pendanaannya 2. Belum ada 2. Efektifitas dan

lulusan

standarisasi

internship

efisiensi

kompetensi

dokter

pemanfaatan

lulusan

umum

anggaran yang

tenaga

sering kali

kesehatan

tidak tepat

3. UU

3. Penerbitan

14/2008 dan PP

waktu

e-katalog

61/2010

3. Akreditasi,

dan alat

tentang

sertifikasi dan

kesehatan

keterbuka

registrasi

dari LKPP

an

menjadi

tidak tepat

informasi

kewenangan

waktu

public

pusat

4. Belum

mendoron

optimalnya

g

implementa

transparan

si

si dan

perencanaa

akuntabilit

n melalui e-

as kinerja

DAK

pelayanan

3.4. TELAAHAN RENCANA TATA RUANG DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS Hasil KLHS No

Faktor

terkait dengan

Permasalahan

tugas dan fungsi

pelayanan SKPD

Penghambat

Pendorong

Dinkes 1. Pemenuhan sarana

1. Pembangunan 1. Lemahnya dan

1. Sasaran

Kesehatan

koordinasi

renstra

prasarana

belum

dengan sektor

Kemenkes

untuk

berwawasan

terkait

adalah

pembangunan

lingkungan

lingkungan

pembangunan

gedung

2. Belum adanya

2. Kurangnya

administrasi,

juknis tentang

kompetensi

kesehatan

gedung

pembangunan

sumber daya

2. Banyak lintas

pelayanan

berwawasan

tenaga


berwawasan

sektor yang

63 dasar

lingkungan

2. Peningkatan SPAL

mempunyai

3. Belum adanya

(Sarana

kesatuan gerak

Pembuangan

dengan sektor

Air Limbah)

lain dalam

3. Peningkatan

tupoksi terkait lingkungan

peningkatan

Sarana

Air

Bersih

dan

lingkungan sehat

Jamban Keluarga 4. Pemantauan dan pengamatan terhadap perkembangan penyakit berbasis iklim/cuaca 5. Peningkatan Keluarga Sadar Gizi 6. Pengembangan tanaman obat

3.5.

PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS Berdasarkan uraian diatas, maka isu-isu strategis yang dihadapi oleh Dina Kesehatan Kabupaten Mojokerto lima tahun mendatang adalah : 1. Lambatnya penurunan Angka K em atian Ibu (AK I) 2. Belum optimalnya penanganan m asalah gizi m asyar akat 3. Masih

tingginya

masalah

kesehatan

yang

disebabkan

oleh

penyakit m enu lar , penyakit tidak m enu lar dan bencana. 4. Belum optimalnya akses dan ku alitas pelayanan kesehatan dasar dan r u jukan 5. Belum optimalnya ketersediaan dan mutu sediaan far m asi, per bekalan dan alat kesehatan 6. Belum optimalnya pelaksanaan Jam inan K esehatan 7. Belum optimalnya jenis, jumlah, pemerataan, dan kualitas SDM K esehatan 8. Rendahnya akses dan kualitas lingku ngan sehat


64 9. Tersedianya jaringan Sistem Infor m asi dalam m enu njang manajemen Kesehatan 10. Belum

optimalnya

per an

ser ta

m asyar akat

kesehatan


ter hadap

65

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 4.1

TUJUAN DAN SASARAN DINAS KESEHATAN Adapun Tujuan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto ialah untuk mendukung Misi Nomor 6 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mojokerto dengan

Tujuan

yaitu

“

Meningkatkan

derajat

kesehatan

masyarakat” dengan indikator tujuan “Indeks Kesehatan” dan dengan 2 Sasaran Yaitu “Meningkatnya akses pelayanan bidang kesehatan” dengan Indikator Sasaran Yaitu : “Angka Harapan Hidup” dan Sasaran kedua yaitu “Meningkatkan kualitas kesehatan” dengan Indikator Sasaran “IPKM” Berdasarkan arahan arti dan makna penetapan tujuan organisasi tersebut maka Dinas Kesehatan dalam mewujudkan Misi Kabupaten Mojokerto menetapkan tujuan guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Mojokerto sampai dengan tahun 2021, sebagai berikut: 1. Meningkatkan Akses Pelayanan di Bidang Kesehatan 2. Meningkatkan Kualitas Kesehatan 3. Meningkatkan

kualitas

manajemen

dan

pelayanan

kesehatan

masyarakat Untuk terselenggaranya pembangunan kesehatan di Kabupaten Mojokerto secara berhasil guna dan berdaya guna dalam rangka mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tinggi tersebut melalui : 1) Meningkatkan Jangkauan pelayanan kesehatan ke masyarakat dan masyarakat ke pelayanan kesehatan.


66 2) Meningkatkan akses, prasarana dan sarana, serta kualitas pelayanan kesehatan yang terstandar melalui terakreditasi. 3) Optimalisasi penanggulangan masalah gizi 4) Optimalisasi upaya pengendalian penyakit dan masalah kesehatan akibat bencana 5) Meningkatkan akses pada lingkungan yang sehat 6) Optimalisasi ketersediaan mutu manfaat dan keamanan farmasi alkes dan makanan 7) Meningkatkan jumlah, jenis, mutu dan penyebaran tenaga kesehatan sesuai standard dan kompetensi 8) Meningkatkan manajemen dan sistem informasi kesehatan. Pembangunan kesehatan yang berhasil-guna dan berdaya-guna dapat dicapai melalui pembinaan, pengembangan, dan pelaksanaan, serta pemantapan fungsi-fungsi administrasi kesehatan yang didukung oleh sistem informasi kesehatan, ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan, serta hukum kesehatan. Fungsi-fungsi administrasi kesehatan tersebut, terdiri dari perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian, serta pertanggungjawaban penyelenggaraan pembangunan kesehatan. Sasaran adalah merupakan penjabaran dari tujuan organisasi dan menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan secara operasional. Oleh karenanya rumusan sasaran yang ditetapkan diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan program operasional dan kegiatan pokok organisasi yang bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai. Sasaran organisasi yang ditetapkan pada dasarnya merupakan bagian dari proses perencanaan strategis dengan fokus utama berupa tindakan pengalokasian sumber daya organisasi ke dalam strategi organisasi. Oleh karenanya penetapan sasaran harus memenuhi kriteria specific, measurable, agresive but attainable, result oriented dan time bond. Guna memenuhi kriteria tersebut maka penetapan sasaran harus disertai dengan penetapan indikator sasaran, yakni keterangan, gejala atau Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto Tahun 2016-2021

67 penanda yang dapat digunakan untuk mengetahui tingkat keberhasilan upaya pencapaian sasaran atau dengan kata lain disebut sebagai tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran. Berdasarkan makna penetapan sasaran tersebut maka sampai dengan akhir tahun 2021, Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto menetapkan sasaran dengan rincian sebagai berikut : 1. Meningkatnya akses pelayanan bidang kesehatan 2. Meningkatnya kulitas kesehatan Untuk lebih memudahkan dalam penetapan tujuan, sasaran untuk setiap tahunnya selama lima tahun kedepan maka kami sajikan tabel sebagai berikut: Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto Indikator

Tujuan

Sasaran

Mening

Meningkat

Persentase

katkan

nya kulitas

Penanggula

akses

pelayanan

ngan

pelayan

kesehatan

Kejadian

Kinerja

an

Luar BIasa

kesehat

(KLB)

an

Skala

Satuan

Target Kinerja pada tahun ke 2016

2017

2018

2019

2020

2021

%

100

100

100

100

100

100

100.000

134

102

102

102

102

102

11.5

11.4

11.3

11.2

11.2

11

%

100

100

100

100

100

100

%

96,5

97

97,5

98

98,5

99

Kabupaten Angka Kematian

/KH

Ibu Angka Kematian

1.000 KH

Bayi Persentase Penangana n Balita Gizi Buruk Persentase


68 Pembiayaa n Kesehatan Masyarakat miskin Mening

Meningkat

Persentase

katkan

nya

Fasilitas

kulitas

kualitas

Kesehatan

Kesehat

kesehatan

sesuai

an

%

13

25

37

44

68

100

%

80

82

84

86

88

90

Persentase Temuan Laporan Hasil Pemeriksaa n (LHP) atas penggunaa n anggaran keuangan, aset, serta umum dan kepegawaia n ditindaklan juti

%

100

100

100

100

100

100

Nilai Implement asi Sistem Akuntabilit as Kinerjas instansi Pemerintah (SAKIP)

C

B

B

BB

BB

A

A

Standar Persentase sediaan Farmasi, Alkes yang memenuhi syarat

Dan telah ditetapkan pula Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto yang mana IKU tersebut merupakan Indikator yang dianggap Utama dari indikator – indikator yang ada. Adapun IKU Dinas Kesehatan terdiri dari 2 Kinerja Utama dengan indikator kinerja utama


69 sebanyak 7 indikator, untuk lebih jelasnya dapat digambarkan sebagai berikut : TABEL 4.2 4.2 Strategi dan Kebijakan Dinas Kesehatan Strategi pencapaian tujuan dan sasaran adalah merupakan strategi organisasi, yakni Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berisi rencana menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan secara operasional dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya organisasi. Sebagai satu cara untuk mewujudkan tujuan dan sasaran, maka strategi yang ditetapkan oleh Dinas Kesehatan

Kabupaten Mojokerto

terdiri atas : Tabel 4.3 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan TUJUAN Meningkatka n

SASARAN

STRAGEGI

Meningkatny 1.

akses a akses

Optimalisasi

KEBIJAKAN

PROGRAM

1. Mengacu pada UU 1. Program

tata laksana

Kesehatan,

Promosi

penyakit

kebijakan

Kesehatan

bidang

menular, tidak

Nasional Program

dan

kesehatan

menular

Pengendalian

Pemberda

disemua

Penyakit

yaan

jenjang

2. Peningkatan

pelayanan

pelayanan

2.

pelayanan

pelayanan

kesehatan

kesehatan ibu dan 2. Program

Penguatan

anak

manajemen

3.

Masyaraka

3. Peningkatan

t Pencegaha n dan

bencana dan

aksesibilitas dan

Penanggul

surveilens

kualitas pelayanan

angan

epidemiologi

baik di dasar

Penyakit

Penguatan

maupun rujukan

dukungan sipil

4. Penanganan

3. Program Upaya

dalam

masalah gizi

Kesehatan

pengendalian

kurang, buruk

Masyaraka

penyakit

pada bayi, balita,

t


70 4.

Penguatan

ibu hamil dan ibu

dukungan

menyusui

Pengawasa

5. Peningkatan

n Obat dan

masyarakat

5.

dalam

pembiayaan

pengendalian

kesehatan dan

penyakit

pemberdayaan

Pengemba

Peningkatan

masyarakat dalam

ngan

kapasitas

jaminan kesehatan

Lingkunga

petugas program dan 6.

5. Program

n Sehat 6. Program Perbaikan

Penguatan

Gizi

advokasi dalam

Masyaraka

penurunan

t 7. Program

Meningkatkan

Kebijakan

kemitraan dan

Manajeme

kerjasama

n

dengan organisasi profesi,institus i pendidikan dan lintas sector 8. Akselerasi perbaikan gizi 1000 hari pertama kehidupan untuk mencegah gizi buruk dan stunting 9.

Makanan

upaya inovasi

AKI, AKB 7.

4. Program

Advokasi ke


71 Pemda terkait pembiayaan kesehatan dan jaminan kesehatan Meingkatkan

Meningkatny 1. Sinkronisasi

kulitas

a kualitas

perencanaan

standarisasi

Pengadaan,

Kesehatan

Kesehatan

pengembangan

kualitas pelayanan

peningkata

sarana,

dan menjamin

n sarana

prasarana

peningkatan

dan

peralatan dan

kepuasan

prasarana

tenaga pada

masyarakat

puskesmas

fasilitas

1. Membangun

1. Program

2. Peningkatan sediaan

/pustu dan

farmasi, alkes, yang

jarinngann

2. Pembinaan dan

memenuhi syarat

ya

pengawasan

untuk kebutuhan

standarisasi

yang berorientasu

Standarisas

pelayanan

pada patient safety

i Pelayanan

kesehatan

3. Pengembangan dan penguatan

2. Program

Kesehatan 3. Program

fasilitas

Obat dan

pelayanan

Perbekalan

kesehatan

Kesehata

4. Meningkatkan kualitas sarana kefarmasian dan alat kesehatan melalui pembinaan dan pengendalian 5. Memperketat pengawasan dan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto Tahun 2016-2021

72 pengendalian terhadap produk-produk sediaan farmasi, alat kesehatan 6. Advokasi untuk pengadaan tenaga farmasi dan peningkatan kualitas SDM Farmasi


73

B AB V RENCANA PROGRAM DAN K EGIATAN, INDIK ATOR K INERJA, K ELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIK ATIF Berdasarkan isu Strategis, Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan yang telah dirumuskan maka Rencana Program dan Kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 – 2021 dijabarkan sebagai berikut : 1.

Progr am Prom osi dan Pem ber dayaan Masyar akat a. Revitalisasi Posyandu dan UKBM b. Pembinaan dan Pengembangan Desa Siaga c. Saka Bhakti Husada d. Penyuluhan Kesehatan Masyarakat e. Pengadaan Media Promosi Kesehatan f.

Pengembangan Taman Posyandu

2. Progr am Upaya K esehatan Masyar akat a. Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak b. Peningkatan Kesehatan Lansia c. Monitoring dan Evaluasi Kinerja Puskesmas d. Peningkatan Kesehatan Anak dan Remaja e. Pengamanan Mudik Lebaran, Natal, Tahun Baru dan Kegiatan Hari Besar f.

Perluasan Fungsi Polindes menjadi Ponkesdes

g. Pelayanan Jampersal Puskesmas h. BOK Dinas Kesehatan i.

BOK Puskesmas

j.

Penyediaan Makanan dan Minuman Pasien

k. Pelayanan Visum Bagi Korban Kecelakaan l.

Pelayanan Kesehatan Rujukan

m. Pelayanan Kesehatan Batra 3.

Progr am Pengadaan, peningkatan dan per baikan sar ana dan prasarana Puskesm as/Pustu dan jaringannya, ter dir i dar i kegiatan : a. Peningkatan Puskesmas Rawat Inap Menjadi Puskesmas Rawat Inap Standar b. Perbaikan Puskesmas (Rawat Inap dan Rawat Jalan) dan Pembangunan Puskesmas c. Perbaikan Puskesmas Pembantu d. Pengadaan Alat Kesehatan untuk Puskesmas dan Pustu e. Pengadaan Mebelair untuk Puskesmas dan Pustu f.

Pengadaan Mobil Puskesmas Keliling

g. Pengadaan Mobil KHusus Pendingin untuk Distribusi Vaksin h. Pembangunan Gedung Instalasi Farmasi i.

Pengadaan Sarana dan Prasarana Instalasi Farmasi


74 j.

Penunjang DAK Farmasi

k. Penunjang DAK Fisik l.

Feasibility Studi (FS) Pembangunan Puskesmas

m. Peningkatan Puskesmas Perawatan Mampu Poned n. Revitalisasi Peralatan Kesehatan 4.

Progr am Standarisasi Pelayanan K esehatan a. Akreditasi Puskesmas b. Puskesmas terstandar BLUD c. Penelitian Survei/Indeks Kepuasan Masyarakat dan kepuasan pengguna layanan kesehatan d. Pembangunan Labkesda

5.

Progr am K ebijakan dan Manajem en Pem bangunan K esehatan a. Penerbitan Surat Pernyataan Miskin b. Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin (Integrasi JKN) c. Bantuan Operasional Penyelenggaraan Jamkesda/Maskin d. Sosialisasi dan Monev JKN e. Pengembangan Sumber Daya Manusia f.

Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan

g. BOP Balai Pengobatan h. Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional FKTP i. 6.

Penunjang Pelayanan Kesehatan Puskesmas

Progr am Pem binaan Lingkungan Sosial a. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat dengan Penyediaan Fasilitas Perawatan

Kesehatan

Bagi

Penderita

Akibat

Dampak

Asap

Rokok

(Pembangunan Puskesmas Rawat Inap) 7.

Progr am Per baikan Gizi Masyarakat a. Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A, dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya b. Peningkatan ASI Ekslusif dalam Rangka Kab Layak Anak c. Peringatan Hari Gizi Nasional

8.

Progr am Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular a. Peningkatan Imunisasi b. Penanggulangan Penyakit DBD c. Penangulangan Penyakit HIV/AIDS, TB, Diare dan Kusta d. Surveilens Epidemioogi e. Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan f.

Peningkatan Pos Pembinaan Terpadu (Pospindu)

g. Perawatan dan Pendampingan Kasus Jiwa 9. Progr am Pengem bangan Lingkungan Sehat a. Penyediaan dan Pengawasan air bersih b. Peningkatan Kesehatan Lingkungan Pemukiman Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto Tahun 2016-2021

75 c. Pembangunan Jamban Keluarga d. Penyelenggaraan Kabupaten Sehat e. Studi EHRA f.

Pengadaan IPAL

10. Progr am Pengadaan Obat dan Per bekalan K esehatan a. Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan (APBD dan DAK) b. Peningkatan Mutu Penggunaan Obat dan Perbekalan Kesehatan ningkatan Mutu dan Keamanan Makanan 11. Progr am Pengaw asan Obat dan Makanan a. Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya b. Peningkatan Kefarmasian Rencana Program dan Kegiatan diatas disertai indikator kinerja, kelompok sasaran, serta pendanaan indikatif. Program Dinas Kesehatan merupakan program prioritas RPJMD Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 – 2021 yang sesuai dengan tugas dan fungsinya. Rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran beserta pendanaan indikatif sebagaimana diuraikan berikut :


TABEL : 5.1 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF DINAS KESEHATAN KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2016 - 2021 2017

No

1 1

Tujuan

2

Sasaran

Indikator sasaran

3

Meningkatkan Meningkatnya kualitas kualitas kesehatan kesehatan

4 1

Kode

Program / Kegiatan

5

7

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2016 Target

Rp.

Target

2 rekening

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional

Jumlah kendaraan dinas yang dilakukan pemeliharaan dan perijinan

11 unit

11 unit

12,000,000

11 unit

12,000,000

11 unit

12,000,000

11 unit

12,000,000

3

Penyediaan alat tulis kantor

Jumlah Alat Tulis Kantor yang disediakan

1 Paket

1 Paket

100,000,000

1 Paket

74,000,000

1 Paket

77,700,000

1 Paket

1.02.1.02.01.01.01.11

4

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Jumlah barang cetakan kegiatan surat menyurat

1 Paket

1 Paket

39,600,000

1 Paket

40,000,000

1 Paket

42,000,000

1.02.1.02.01.01.01.13

5

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Jumlah peralata dan perlengakapan kantor yang disediakan1

Paket

1 Paket

202,760,800

1 Paket

150,000,000

1 Paket

157,500,000

1.02.1.02.01.01.01.17

6

Penyediaan makanan dan minuman

Jumlah makanan dan minuman yang disediakan untuk rapat

1860 dos, 75 dos

2000 dos

67,750,000

2000 dos

64,362,000

2000 dos

1.02.1.02.01.01.01.21

7

Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi keluar dan dalam daerah

Jumlah perjalanan dinas luar daerah yang dilaksanakan

448 OHK

448 OHK

185,600,000 280 OHK

1.02.1.02.01.01.01.23

8

Penyediaan jasa Tenaga Kerja

Honor jasa pengelola keuangan dalam rangka mendukung administrasi keuangan yg tertib dan benar

3 org

3 org

60,000,000

3 org

36,000,000

3 org

37,800,000

3 org

63,000,000

1.02.1.02.01.01.01.24

9

Peningkatan pengelola barang milik daerah

Jumlah keg rapat peningkatan pengelolaan barang milik daerah

3 kali

3 kali

100,000,000

2 kali

50,000,000

2 kali

50,000,000

2 kali

1.02.1.02.01.01.02

II

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Cakupan sarana prasarana yang berfungsi dengan baik

100%

100%

470,150,000

100%

292,500,000

100%

307,125,000

1.02.1.02.01.01.02.21

10

Pemeliharaan Rutin/berkala rumah dinas

Jumlah Gedung rumah dinas yang dipelihara yang dibangun

1 unit

1 unit

233,000,000

1 paket

150,000,000

1 paket

1.02.1.02.01.01.02.22

11

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara

I unit

I unit

110,000,000

1 paket

50,000,000

1.02.1.02.01.01.02.24

12

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Jumlah kendaraa Roda 4 yang dipelihara

11 unit

11 unit

88,500,000

11 unit

1.02.1.02.01.01.02.28

13

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

Peralatan gedung kantor yang dipelihara

1 paket

1 paket

37,000,000

1.02.1.02.01.01.02.30

14

Pemeliharaan rutin/berkala buku perpustakaan

Jumlah surat kabar yang disediakan

1,650,000

1.02.1.02.01.01.03

III

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Tingkat Kedisiplinan aparatur

1.02.1.02.01.01.03.02

15

Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya

Jumlah pengadaan pakaian dinas

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

1.02.1.02.01.01.01.06

2

1.02.1.02.01.01.01.10

2 jenis surat 4 jenis surat kabar kabar

264,000,000 2 rekening

100%

556,695,000

852 stel

852 stel

556,695,000

100%

264,000,000 2 rekening

1,530,910,100

100%

277,200,000 2 rekening

18 1,627,665,605

Tahun 2020 Target 19 100%

291,060,000 2 rekening

Rp. 20 1,705,798,885

Tahun 2021 Target 21 100%

Rp. 22 1,848,298,124

Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra 23 100%

320,893,650 2 rekening

24

Unit Kerja / Penanggung Jawab

25

9,349,745,514 Sekretariat

Lokasi

26 Dinkes

305,613,000

2 rekening

15 unit

15,000,000

11 unit

15,000,000

11 unit

81,585,000

1 Paket

85,664,250

1 Paket

94,230,675

1 Paket

513,179,925 Subag umum Dinkes & Kepeg.

1 Paket

44,100,000

1 Paket

46,305,000

1 Paket

50,935,500

1 Paket


1 Paket

165,375,000

1 Paket

173,643,750

1 Paket

191,008,125

6 Paket

1,040,287,675 Subag umum Dinkes & Kepeg.

67,580,100 2100 dos

70,959,105 2400 dos

74,507,060

2600 dos

81,957,766 12000 dos


194,880,000 300 OHK

204,624,000 350 OHK

214,855,200

380 OHK

236,340,720 2008 OHK


3 org

63,000,000

3 org

63,000,000

3 org

50,000,000

2 kali

50,000,000

2 kali

50,000,000

13 kali

100%

322,481,250

100%

338,605,313

100%

372,465,844

100%

157,500,000

1 paket

165,375,000

1 paket

173,643,750

1 paket

191,008,125

6 paket

1,070,526,875 Subag Umum Dinkes dan Kepeg

1 paket

52,500,000

1 paket

55,125,000

1 paket

57,881,250

1 paket

63,669,375

6 paket

389,175,625 Subag Umum Dinkes dan Kepeg

50,000,000

11 unit

52,500,000

11 unit

55,125,000

11 unit

57,881,250

11 unit

63,669,375

11 unit


1 paket

40,000,000

1 paket

42,000,000

1 paket

44,100,000

1 paket

46,305,000

1 paket

50,935,500

6 paket


4 jenis surat kabar

2,500,000

4 jenis surat kabar

2,625,000

4 jenis surat kabar

2,756,250

4 jenis surat kabar

2,894,063

4 jenis surat kabar

3,183,469

4 jenis surat kabar


330,000,000 250 OHK

100%

1,460,962,000

17

Rp.

2 rekening

1

100%

16

Target

Jumlah biaya rekening listrik, telepon yang dibayarkan

1.02.1.02.01.01.01.02

1,176,110,800

15

Rp.

11

Tingkat kelancaran administrasi perkantoran

14

Target

Tahun 2019

100%

Program Administrasi Perkantoran

13

Rp.

Tahun 2018

10

I

12

Tahun 2017

100%

Persentase Temuan Laporan 1.02.1.02.01.01 Hasil Pemeriksaan (LHP) atas penggunaan anggaran keuangan, aset, serta umum dan kepegawaian ditindaklanjuti

6

Data Indikator Kinerja program Capaian (Outcome) dan Kegiatan (Uot put) pada tahun Awal


15,000,000 Subag umum & Kepeg.

322,800,000 Subag Keuangan

Dinkes


2,103,327,406 Bidang SDK

Dinkes

No

1

Tujuan

2

Sasaran

Indikator sasaran

3

4 2

Kode

5

Nilai Implementasi Sistem 1.02.1.02.01.01.06 Akuntabilitas Kinerjas instansi Pemerintah (SAKIP) 1.02.1.02.01.01.06.05

Meningkatkan akses pelayanan bidang kesehatan

Meningkatnya akses pelayanan bidang kesehatan

3

Persentase penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) Skala Kabupaten

Program / Kegiatan

6


7


Rp.

Target 13

Rp. 14

Tahun 2018 Target 15

Rp. 16


Rp. 18


Rp. 20


Rp. 22

Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra

10

11

IV

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Cakupan laporan kinerja yang benar dan tepat waktu

100%

100%

30,000,000

100%

15,000,000

100% (5.Dok.)

17,000,000

100% (5.Dok.)

20,000,000

100% (5.Dok.)

23,000,000

100% (5.Dok.)

16

Penyusunan Perencanaan Program dan Pelaporan

Dokumen perencanaan dan pelaporan yang disusun

5 dok

5 dok

30,000,000

5 dok

15,000,000

5 dok

17,000,000

5 dok

20,000,000

5 dok

23,000,000

5 dok

V

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

Desa Siaga aktif

100%

100%

17

Revitalisasi Posyandu dan UKBM

Persentase posyandu purnama mandiri

68%

68%

125,000,000

70%

125,000,000

75%

125,000,000

80%

125,000,000

85%

125,000,000

90%

125,000,000

90%

18

Pembinaan dan Pengembangan Desa Siaga

Persentase desa siaga aktif purnama mandiri

100%

100%

100,000,000

100%

100,000,000

100%

100,000,000

100%

100,000,000

100%

100,000,000

100%

100,000,000

100%

19

Saka Bhakti Husada

Jumlah Kader Saka Bakti Husada yang dibina

50,000,000

5 pangkalan SBH

50,000,000

5 pangkalan SBH

50,000,000

5 pangkalan SBH

50,000,000

5 pangkalan SBH

50,000,000

5 pangkalan 5 pangkalan SBH SBH

12

Tahun 2017

23

24


25

Lokasi

26

26,000,000 100% (5 Dok.)

131,000,000 Sekretariat

Dinkes

26,000,000

131,000,000 Subbag Sungram

Dinkes

5 dok

50,000,000 5 pangkalan SBH

5 pangkalan SBH

0 Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masy 750,000,000 Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masy 600,000,000 Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masy 300,000,000 Seksi Promosi Dinkes dan Pemberdayaan Masy

20

Penyuluhan Kesehatan Masyarakat

Persentase penyuluhan kesehatan di desa/masyarakat

80%

80%

150,000,000

82%

150,000,000

84%

150,000,000

86%

150,000,000

88%

150,000,000

90%

150,000,000

90%

900,000,000 Seksi Promosi Dinkes dan Pemberdayaan Masy

21

Pengadaan Media Promosi Kesehatan

Jumlah jenis media promosi program prioritas yang dihasilkan

5 jenis

5 jenis

115,000,000

5

115,000,000

6

115,000,000

6

115,000,000

7

115,000,000

7

115,000,000

7

690,000,000 Seksi Promosi Dinkes dan Pemberdayaan Masy

22

Pengembangan Taman Posyandu (BK_Prop) Silpa 2015

Persentase posyandu puri menjadi taman posyandu

100%

100%

284,973,000

23

Pengembangan Taman Posyandu (BK_Prop)

Persentase posyandu puri menjadi taman posyandu

40%

40%

150,000,000

VI

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit

24

Peningkatan Imunisasi

Cakupan desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)

95%

95%

450,000,000

95%

450,000,000

95%

450,000,000

95%

450,000,000

95%

450,000,000

95%

450,000,000

95%

2,700,000,000 Seksi Dinkes Survelans dan Imunisasi

25

Penanggulangan Penyakit DBD

Cakupan penderita DBD yang tertangani sesuai SOP

100%

100%

400,000,000

100%

400,000,000

100%

400,000,000

100%

400,000,000

100%

400,000,000

100%

400,000,000

100%

2,400,000,000 Seksi Dinkes Pencegahan dan penanggulang an penyakit menular

26

Penanggulangan Penyakit HIV/AIDS, TB Paru, dan Kusta

Cakupan penemuan dan penanganan penderita pneumonia balita

100%

100%

500,000,000

100%

500,000,000

100%

500,000,000

100%

500,000,000

100%

500,000,000

100%

500,000,000

100%

3,000,000,000 Seksi Dinkes Pencegahan dan penanggulang an penyakit menular

Cakupan penemuan dan penanganan pasien baru TB BTA Positif

607

607

627

647

667

687

707

707

0 Seksi Dinkes Pencegahan dan penanggulang an penyakit menular

Cakupan penanganan penderita diare

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

0 Seksi Dinkes Pencegahan dan penanggulang an penyakit menular

284,973,000 Seksi Promosi Dinkes dan Pemberdayaan Masy 40%

150,000,000

42%

150,000,000

44%

150,000,000

46%

150,000,000

48%

150,000,000

48%

900,000,000 Seksi Promosi Dinkes dan Pemberdayaan Masy 0

Dinkes

No

1

Tujuan

2

Sasaran

3

Indikator sasaran

4

Kode

Program / Kegiatan

5

6


7 Persentase penemuan dan penanganan penderita HIV/AIDS


Rp.

10

11

12

116

112

Tahun 2017 Target

Rp.

13

14

Tahun 2018

110

Target

Rp.

15

16

105

Tahun 2019

Tahun 2020

Tahun 2021

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

17

18

19

20

21

22

100

95

90

Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra 23 90

Jumlah Kasus Kusta yang ditemukan

24


Lokasi

25

26

0 Seksi Dinkes Pencegahan dan penanggulang an penyakit menular 0 Seksi Dinkes Pencegahan dan penanggulang an penyakit menular

27

Surveilens Epidemiologi

Cakupan desa/kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemilogi < 24 jam

100%

100%

350,000,000

100%

350,000,000

100%

350,000,000

100%

350,000,000

100%

350,000,000

100%

350,000,000

100%

2,100,000,000 Seksi Dinkes Survelans dan Imunisasi

28

Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan

Persentase penanganan kasus penyakit indra dan jiwa

100%

100%

100,000,000

100%

234,000,000

100%

234,000,000

100%

234,000,000

100%

234,000,000

100%

234,000,000

100%

1,270,000,000 Seksi Dinkes Pencegahan dan penanggulang an penyakit tidak menular

29

Peningkatan Pos Pembinaan Terpadu (Pospindu)

Persentase pospindu yang terbentuk

30%

30%

50,000,000

40%

250,000,000

50%

250,000,000

60%

250,000,000

70%

250,000,000

80%

250,000,000

80%

1,300,000,000 Seksi Dinkes Pencegahan dan penanggulang an penyakit tidak menular

30

Perawatan dan Pendampingan Kasus Jiwa

Persentase pasien jiwa yang bisa didampingi dan kader yang terlatih

100%

100%

100,000,000

100%

100,000,000

100%

100,000,000

100%

100,000,000

100%

100,000,000

100%

100,000,000

100%

600,000,000 Seksi Dinkes Pencegahan dan penanggulang an penyakit tidak menular

VII Program Upaya Kesehatan Masyarakat

0

Dinkes

31

Pengamanan Mudik Lebaran, Natal dan Tahun Baru

Persentase biaya yang dikeluarkan untuk Pengamanan Mudik Lebaran, Natal dan tahun Baru

97%

97%

104,200,000

97%

104,200,000

97%

104,200,000

97%

104,200,000

97%

104,200,000

97%

104,200,000

97%

625,200,000 Seksi Pelayanan Kesehatan Primer

Dinkes

32

Perluasan Fungsi Polindes menjadi Ponkesdes (BK_Prop)

Persentase biaya yang dikeluarkan untuk perluasan fungsi polindes menjadi ponkesdes 197 ponkesdes

93%

93%

4,877,485,000

93%

4,877,485,000

93%

4,877,485,000

93%

4,877,485,000

93%

4,877,485,000

93%

4,877,485,000

93%

29,264,910,000 Seksi Pelayanan Kesehatan Primer

Dinkes

33

Penyediaan Makanan dan Minuman Pasien

Jumlah puskesmas yang dibiayai makan minum pasiennya

1,200,000,000

20 puskesmas

22 puskesmas

1,400,000,000

24 puskesmas

1,500,000,000

26 puskesmas

1,600,000,000

27 puskesmas

1,700,000,000

27 puskesmas

8,700,000,000 Seksi Pelayanan Kesehatan Primer

Dinkes

34

Pelayanan Kesehatan Bagi Korban Kecelakaan (Visum)

Jumlah pasien yang mendapatkan visum

275,000,000 Seksi Pelayanan Rujukan

Dinkes

35

Pelayanan Kesehatan Rujukan

2,500,000,000 Seksi Pelayanan Rujukan

Dinkes

36

Pelayanan Kesehatan Batra

VIII Program pengawasan obat dan makanan 37 Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya

16puskesma 16puskesma s s

10 orang

10 orang

25,000,000 20 orang

Persentase kegiatan SPDGT

0

0

0

50%

Jumlah pelaksanaan pembinaan kesehatan batra

0%

0%

0

0

Frekuensi pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan hasil industry dan produksi Rumah tangga Frekuensi pengawasan keamanan obat (bahan berbahaya dan keamanan pangan)

60 kali

60 kali

60%

60%

75,000,000

65%

65%

1,300,000,000

50,000,000 20 orang

500,000,000

60%

0 27 PKM

75,000,000

70%

70%

50,000,000 20 orang

500,000,000

70%

100,000,000 27 PKM

75,000,000

75%

75%

50,000,000

20 orang

50,000,000

20 orang

50,000,000

20 orang

500,000,000

80%

500,000,000

90%

500,000,000

90%

100,000,000

27 PKM

100,000,000

27 PKM

100,000,000

27 PKM

400,000,000 Seksi Pengobatan Tradisional

Dinkes

0

Dinkes

75,000,000

80%

75,000,000

85%

75,000,000

85%

450,000,000 Seksi Kefarmasian

Dinkes

85%

0 Seksi Kefarmasian

Dinkes

80%

85%

No

1

Tujuan

2

Sasaran

Indikator sasaran

3

4

Kode

Program / Kegiatan

5

6 38

Peningkatan Kefarmasian

IX

Program Pengembangan Lingkungan Sehat Penyediaan dan Pengawasan air bersih/air minum

39

40

Peningkatan Kesehatan Lingkungan Pemukiman


Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2016

Tahun 2017

11

12

0

Persentase rumah sehat

68,84%

69,13%

Persentase Akses Air Bersih yang Berkualitas

89,63%

89,63%

90%

91%

92%

93%

94%

94%

Persentase pemeriksaan tempat pengolahan makanan

71%

77%

80%

82%

84%

86%

88%

88%

Persentase jumlah penjamah makanan yang dilatih

40

40

60

80

100

120

140

140

200,000,000

14

70%

14

15

250,000,000

200,000,000

28

71%

Target

16

17

500,000,000

200,000,000

28

72%

Rp.

Target

18

19

500,000,000

200,000,000

28

73%

Rp.

Target

20

21

500,000,000

200,000,000

28

74%

Rp.


0

13

Rp.

Tahun 2021

10

0

Target

Tahun 2020

Rp.

7

Rp.

Tahun 2019

Target

Jumlah tenaga farmasi yang direkrut

Target

Tahun 2018

22 500,000,000

200,000,000

23 28

74%

41

Pembangunan Jamban Keluarga (TMMD)

Jumlah Jamban yang terbangun

10

10

75,000,000

33

500,000,000

33

500,000,000

33

500,000,000

33

500,000,000

33

500,000,000

33

42

Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat

Terlaksananya forum kab Sehat

0

1

75,000,000

1

75,000,000

1

75,000,000

1

75,000,000

1

75,000,000

1

75,000,000

1

43

Studi EHRA

Terlaksananya studi EHRA

100%

100%

100,000,000

100,000,000 100%

44

Pengadaan IPAL

4

Angka Kematian Ibu (AKI)

X

Program Peningkatan Pelayanan kesehatan ibu, bayi, remaja/ Upaya Kesehatan Masyarakat

5

Angka Kematian Bayi (AKB)

45

Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak

46

Peningkatan Kesehatan Lansia

47

Peningkatan Kesehatan Anak dan Remaja

48

49

Pelayanan Jampersal Puskesmas

BOK Puskesmas

Jumlah IPAL yang terbangun

Angka kematian bayi per 1.000 kh dan Angka Kematian Ibu per 100.000 KH Cakupan pelayanan uslia

7

7

1,074,000,000

AKB 11,5, AKI 134

11,5, 134

54%

54%

100,000,000

Cakupan pelayanan kesehatan remaja

65%

65%

150,000,000

Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat

100%

100%

Tersedianya RTK di Puskesmas

60%

60%

Persentase tersedianya dana untuk mendukung program

100%

100%

300,000,000

1

11,4,AKI 132

525,000,000

2,625,000,000

5

2,625,000,000

5

2,625,000,000

5

2,625,000,000

5

25

Lokasi

26

2,250,000,000 Seksi Kefarmasian 0

Dinkes

1,200,000,000 Seksi kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga 0 Seksi kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga 0 Seksi kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga 0 Seksi kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga 2,575,000,000 Seksi kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga

Dinkes

450,000,000 Seksi kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga

Dinkes

200,000,000 Seksi kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga 12,099,000,000 Seksi kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga 0

Dinkes

Dinkes

Dinkes

Dinkes

Dinkes

Dinkes

Dinkes

Dinkes

495,161,000 11,3, AKI 130

500,000,000 11,2, AKI 128

600,000,000 11,1, AKI 126

600,000,000

11, AKI 124

600,000,000

11, AKI 124

3,095,161,000 Seksi KGM

Dinkes

56%

200,000,000

57%

200,000,000

58%

200,000,000

59%

200,000,000

60%

200,000,000

60%

1,100,000,000 Seksi KGM

Dinkes

66%

250,000,000

67%

250,000,000

68%

250,000,000

69%

250,000,000

70%

250,000,000

70%

1,400,000,000 Seksi KGM

Dinkes

100%

0 Seksi KGM

Dinkes

100%

1,807,150,000 2,300,000,000

5

24


100%

100%

100%

100%

70%

3,051,214,000

75%

3,051,214,000

80%

3,051,214,000

85%

3,051,214,000

90%

3,051,214,000

90%

17,063,220,000 Seksi KGM

Dinkes

100%

6,241,000,000

100%

10,800,000,000

100%

10,800,000,000

100%

10,800,000,000

100%

10,800,000,000

100%

51,741,000,000 Puskesmas

Dinkes

No

1

Tujuan

2

Sasaran

Indikator sasaran

3

4

6

Persentase Penanganan Balita Gizi Buruk

Kode

Program / Kegiatan

5


6 50

BOK Dinas Kesehatan

XI

Program Perbaikan Gizi Masyarakat Penanggulangan kurang energi protein (KEP),anemia gizi besi,gangguan akibat kurang yodium (Gaky),kurang vitaminASI A dan Program peningkatan

51

52

7


Tahun 2017

Rp.

Target

Target

10

11 100%

320,000,000

100%

950,000,000

100%

243

240

400,000,000

230

450,000,000

230

Jumlah ruang laktasi yang terbangun10

10

435,000,000

5

200,000,000

5

Jumlah Gizi Buruk yang ditangani

13

Rp.

100%

Persentase tersedianya dana untuk mendukung program

12

Tahun 2018

14

15

Tahun 2019

Rp.

Target

16

17

950,000,000

500,000,000

200,000,000

Rp. 18


Rp. 20


Rp. 22

Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra 23

24


25

Lokasi

26

100%

950,000,000

100%

950,000,000

100%

950,000,000

100%

5,070,000,000 Seksi KGM

Dinkes

0 Seksi KGM

Dinkes

220

550,000,000

210

600,000,000

200

650,000,000

200

3,150,000,000 Seksi KGM

Dinkes

5

200,000,000

5

200,000,000

5

200,000,000

5

1,435,000,000 Seksi KGM

Dinkes

0 Seksi KGM

Dinkes

0

Dinkes

Eksklusif Kab. Layak Anak 53 7

8

Persentase pembiayaan kesehatan masyarakat miskin

Persentase Fasilitas Kesehatan sesuai Standar

Peringatan Hari Gizi Nasional

XII Program Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan (Program Pelayanan Penduduk Miskin) 54 Penerbitan Surat Pernyataan Miskin

Persentase SPM yang diterbitkan

100%

100%

200,000,000

100%

200,000,000

100%

200,000,000

100%

200,000,000

100%

200,000,000

100%

200,000,000

100%

1,200,000,000 Seksi Pelayanan Primer

Dinkes

55

Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin (integrasi JKN)

Persentase pasien miskin yang mendapatkan pelayanan kesehatan

100%

100%

5,000,000,000

100%

5,000,000,000

100%

5,000,000,000

100%

5,000,000,000

100%

5,000,000,000

100%

5,000,000,000

100%


Dinkes

56

Bantuan Operasional Penyelenggaraan Jamkesda

Persentase biaya yang dikeluarkan untuk operasional Jamkesda

100%

100%

200,000,000

100%

200,000,000

100%

200,000,000

100%

200,000,000

100%

200,000,000

100%

200,000,000

100%


Dinkes

57

Sosialisasi dan Monev JKN

Terlaksananya kegiatan sosailisasi dan monev di Puskesmas

27 PKM

27 PKM

250,000,000

27 PKM

250,000,000

27 PKM

250,000,000

27 PKM


Dinkes

250,000,000 27 PKM

250,000,000 27 PKM

250,000,000 27 PKM

XIII Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya

0

58

Peningkatan Puskesmas Rawat Inap menjadi Puskesmas Rawat Inap Standar (BK_Prop)

59

Perbaikan Puskesmas Rawat Inap

60

Pembangunan Puskesmas Rawat Inap

Jumlah pembangunan Puskesmas Rawat Inap

61

Perbaikan Puskesmas Pembantu

Jumlah perbaikan puskesmas pembantu

22

22

9,000,000,000

14

9,000,000,000

20

9,000,000,000

62

Pengadaan Mobil Khusus Pendingin untuk Distribusi Vaksin

Jumlah pengadaan mobil vaksin

1

1

350,000,000

0

0

0

0

Pengadaan Mebelair Puskesmas Rawat Inap Baru

Tersedianya Mebelair di Puskesmas Rawat Jalan ke Puskesmas Rawat Inap Baru

60%

64

Pembangunan Gedung Instalasi Farmasi Kesehatan (DAK Bidang Farmasi)

Tersedianya gedung IFK

70%

70%

1,000,000,000

80%

1,000,000,000

90%

8,000,000,000

100%

1,000,000,000

65

Pengadaan Sarpras Instalasi Farmasi Kesehatan (DAK Bidang Farmasi)

Tersedianya Sarpras di Gedung IFK

70%

70%

801,000,000

75%

500,000,000

80%

400,000,000

85%

400,000,000

90%

400,000,000

100%

300,000,000

100%


66

Penunjang DAK Bidang Farmasi

Tersedianya dana untuk menunjang terlaksananya kegiatan DAK

100%

100%

361,661,500

100%

300,000,000

100%

300,000,000

100%

300,000,00

100%

300,000,000

100%

300,000,000

100%

#VALUE!

67

Penunjang DAK Fisik

Tersedianya dana untuk menunjang terlaksananya kegiatan DAK Fisik

100%

100%

0

0%

150,000,000

100%

150,000,000

100%

150,000,000

100%

150,000,000

100%

150,000,000

100%

68

Feasibility Studi (FS) Pembangunan Puskesmas Dlanggu

Persentase biaya yang dikeluarkan untuk biaya FS Puskesmas

100%

100%

50,000,000

63

Persentase biaya yang dikeluarkan untuk peningkatan Puskesmas Rawat Inap menjadi puskesmas rawat inap standar Jumlah Puskesmas yang

100%

100%

60,000,000

100%

60,000,000

100%

60,000,000

100%

60,000,000

100%

60,000,000

100%

16

16

16,035,555,125

14

16,035,555,125

16

16,035,555,125

16

2,700,000,000

16

2,700,000,000

16

0

7

10,996,270,000

3

10,996,270,000

3

10,996,270,000

3

10,996,270,000

2

10,996,270,000

2

60,000,000

100%

Dinkes

16


2


2,700,000,000

direhab

5,000,000,000


0

0

0

0

0

0 0

60%

1,656,800,000

70%

1,500,000,000

75%

2,500,000,000


80%

3,000,000,000

85%

3,000,000,000

90%

90% 3,000,000,000

350,000,000 Seksi Alkes dan PKRT

Dinkes

14,656,800,000 Seksi Alkes dan PKRT

Dinkes


Subag Umum Dinkes dan Kepeg



No

1

Tujuan

2

Sasaran

Indikator sasaran

3

4

Kode

Program / Kegiatan

5

6


7


Tahun 2017

Tahun 2018

Tahun 2019

Tahun 2020

Tahun 2021

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22


10

11

Feasibility Studi (FS) Pembangunan Puskesmas Gondang

100%

100%

50,000,000

50,000,000

Dinkes

70

Feasibility Studi (FS) Pembangunan Puskesmas Pesanggrahan

10%

100%

50,000,000

50,000,000

Dinkes

71

Penyusunan DED Puskesmas Jatirejo

100%

100%

50,000,000

50,000,000

Dinkes

72

Penyusunan DED Puskesmas Gondang

100%

100%

50,000,000

50,000,000

Dinkes

73

Penyusunan DED Puskesmas Pesanggrahan

100%

100%

50,000,000

50,000,000

Dinkes

74

Penyusunan DED Puskesmas Dlanggu

100%

100%

50,000,000

50,000,000

Dinkes

75

Revitalisasi Peralatan Kesehatan

Persentase alat kesehatan yang mendapatkan kalibrasi/revitalisasi

10%

10%

0

10%

55,000,000

76

Peningkatan Puskesmas Perawatan Mampu Poned (DAK Bid Pelayanan Dasar Silpa 2014)

Persentase peningkatan puskesmas mampu PONED (DAK bidang pelayanan dasar silpa 2014)

100%

100%

288,819,747

100%

288,819,747

77

Pengadaan Mobil Puskesmas Keliling

Jumlah Pusling yang diadakan

0

0

78

Pengadaan Alat Kesehatan

Persentase biaya yang dikeluarkan untuk pengadaan Alat Kesehatan

99%

99%

0

3

0

10,934,289,120

0

100%

0

1,000,000,000

60,000,000

20%

65,000,000

25%

70,000,000

30%

75,000,000

30%

0

100%

0

21,000,000,000

2

100%

900,000,000

4

1,800,000,000

6

2,700.000,000

Akreditasi Puskesmas

Jumlah puskesmas yang terakreditasi

80

Akreditasi Puskesmas (DAK)

81

Puskesmas terstandar BLUD

Jumlah Puskesmas terstandar BLUD

0

2

82

Penelitian IKM dan kepuasan pengguna pelayanan kesehatan

Angka IKM

B

B

83

Pembangunan Labkesda

Jumlah labkesda yang dibangun

180,000,000

100,000,000

4,000,000,000


Dinkes

Dinkes

10

300,000,000

4

350,000,000

10

1,300,000,000

10

1,300,000,000

4

500,000,000

2

100,000,000

4

100,000,000

6

100,000,000

8

100,000,000

10

100,000,000

10

600,000,000 Subag Keuangan

Dinkes

B

100,000,000

B

100,000,000

A

100,000,000

A

100,000,000

A

100,000,000

A

500,000,000 Seksi Pelayanan Kesehatan Primer

Dinkes

1

2,000,000,000


Dinkes

0

Dinkes

Pengembangan SDM

Jumlah nakes yang mengikuti pelatihan

133 orang

133 orang

250,000,000 133 orang

250,000,000 133 orang

BOP Balai Pengobatan (Penunjang sarana dan prasarana pelayanan kesehatan)

Persentase biaya yang dikeluarkan untuk penunjang sarana dan prasarana dinas kesehatan

100%

100%

830,809,120

100%

950,000,000

100%

1,000,000,000

100%

87

Penunjang Pelayanan kesehatan UPT Puskesmas

Persentase biaya yang dikeluarkan untuk penunjang sarana pelayanan kesehatan 27 UPT Puskesmas

100%

100%

11,199,973,000

100%

11,199,973,000

100%

14,000,000,000

100%

88

Pelayanan JKN FKTP Puskesmas

Persentase biaya yang dikeluarkan untuk pelayanan kesehatan bagi peserta JKN

100%

100%

31,000,000,000

100%

31,000,000,000

100%

31,000,000,000

100%

89

Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan

Jumlah Puskesmas yang mengakses informasi Sikda

Perbekalan Kesehatan

Dinkes

250,000,000

86

150,000,000

Dinkes

10

85

27 27 Puskesmas,1 Puskesmas, 00% 100%

26

Seksi Alkes dan PKRT

0

79

XVI Program Obat dan

325,000,000 Seksi Alkes dan PKRT

6

1,080,000,000 Seksi Dinkes PelayananKes ehatan Primer 3,100,000,000 Dinkes

XV Program Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan

Persentase sediaan Farmasi, Alkes yang memenuhi syarat

25


XIV Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

9

24

Lokasi

69

15%

23


27 Puskesmas, 100%

150,000,000

27 Puskesmas, 100%

250,000,000 133 orang

150,000,000

27 Puskesmas, 100%

250,000,000 133 orang 1,050,000,000

14,000,000,000

31,000,000,000

150,000,000

100%

100%

100%

27 Puskesmas, 100%

250,000,000 133 orang 1,050,000,000

14,000,000,000

31,000,000,000

150,000,000

1,500,000,000 Seksi SDMK

Dinkes

100%

1,050,000,000

100%

5,930,809,120 Subag Keuangan

Dinkes

100%

14,000,000,000

100%

78,399,946,000 Puskesmas

100%

31,000,000,000

100%

186,000,000,000 Puskesmas

27 Puskesmas, 100%

250,000,000 133 orang

150,000,000

27 Puskesmas, 100%

Puskesmas

Dinkes

900,000,000 Subag Sungram

Dinkes

0

Dinkes

No

1

Tujuan

2

Sasaran

3

Indikator sasaran

4

Kode

Program / Kegiatan

5

6


7


Rp. 12


Rp. 14


Rp. 16


Rp. 18


Rp. 20


Rp. 22

Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra 23

24


Lokasi

25

26

10

11

90

Pengadaan Obat dan perbekalan kesehatan

Persentase ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan

70%

70%

1,400,000,000

75%

1,400,000,000

80%

1,400,000,000

85%

1,400,000,000

90%

1,400,000,000

100%

1,400,000,000

100%

8,400,000,000 Seksi Farmasi Dinkes

91

Peningkatan Mutu penggunaan Obat dan Perbekalan Kesehatan

Persentase penggunaan obat dan perbekalan kesehatan

70%

70%

50,000,000

75%

75,000,000

80%

75,000,000

85%

75,000,000

90%

75,000,000

100%

75,000,000

100%

425,000,000 Seksi Farmasi Dinkes

92

Pengadaan Obat dan perbekalan kesehatan (DAK)

Persentase ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan

100%

100%

3,935,159,000

100%

3,000,000,000

100%

3,000,000,000

100%

3,000,000,000

100%

3,000,000,000

100%

3,000,000,000

100%

18,935,159,000 Seksi Farmasi Dinkes

XVII Program Pengembangan Obat Asli Indonesia 93

Pengembangan Kesehatan Tradisional

94

Jumlah Penjual Jamu dan toga toma yang mendapat penyuluhan tentang obat tradisional

40 orang

Seksi Batra

Dinkes

95

Jumlah Puskesmas yang dibina tentang obat tradisional

27 Pusk.

Seksi Batra

Dinkes

204,766,466,574

210,758,298,420

224,198,643,492

230,050,150,491

236,337,312,841

258,996,544,125

1,365,107,415,942

76

B AB VI INDIK ATOR K INERJA DINAS K ESEH ATAN Penetapan indikator kinerja atau ukuran kinerja akan digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan organisasi. Pengukuran kinerja organisasi akan dapat dilakukan dengan mudah, cepat, tepat dan akurat jika terlebih dahulu ditetapkan indikator kinerja yang telah disepakati bersama. Penetapan indikator kinerja merupakan syarat penting untuk menetapkan rencana kinerja sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah atau Rencana Strategis Organisasi. Hal ini mengingat rencana kinerja akan merupakan gambaran sosok tampilan organisasi di masa yang akan datang. Indikator kinerja akan dapat dijadikan sebagai media perantara untuk memberi gambaran tentang prestasi organisasi yang diharapkan di masa mendatang. Kinerja organisasi pada dasarnya dapat digambarkan melalui tingkat capaian sasaran organisasi dan tingkat efisiensi dan efektivitas pencapaian sasaran dimaksud. Dengan demikian, indikator kinerja yang diharapkan dapat menggambarkan tingkat pencapaian kinerja organisasi, haruslah ditetapkan dengan hati-hati sehingga benar-benar dapat menggambarkan keadaan untuk kerja organisasi secara riil. Berdasarkan uraian makna penetapan kinerja organisasi tersebut maka guna dapat mengukur tingkat capaian kinerja pelaksanaan pembangunan SKPD, diperlukan penetapan indikator kinerja

dalam bentuk penetapan indikator

kinerja program pembangunan SKPD. Sebagaimana lazimnya sebuah alat ukur untuk

mengukur

kinerja

organisasi

maka

indikator

kinerja

program

pembangunan daerah ditetapkan dengan memenuhi kriteria sebagai berikut : (1) terkait

dengan

upaya

pencapaian

sasaran

pembangunan

daerah,

(2)

menggambarkan hasil pencapaian program pembangunan yang diharapkan, (3) memfokuskan pada hal-hal utama, penting dan merupakan prioritas program pembangunan daerah, dan (4) terkait dengan pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan daerah. Secara rinci, penetapan indikator kinerja program pembangunan Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 – 2021 yang mengacu pada RPJMD, dapat diuraikan sebagai berikut :

Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto 2016-2021

77 K ondisi K in er ja

K ondisi

pada No

1

INDIK ATOR

Persentase

K iner ja

Tar get Capaian Setiap Tah un

aw al

pada

per iode

ak hir

RPJMD

per iode RPJMD

Tah un

Tahu n

Tahu n

Tahu n

Tah un

Tah un

2016

2017

2018

2019

2020

2021

100

100

100

100

100

100

100

134

102

102

102

102

102

102

11,5

11,5

11,4

11,3

11,2

11,1

11

100

100

100

100

100

100

100

96,5

97

97,5

98

98,5

99

99

13

25

37

44

68

100

100

80

82

84

86

88

90

90

100

100

100

100

100

100

100

Penanggulangan Kejadian Luar BIasa (KLB) Skala Kabupaten

2

Angka Kematian Ibu

3

Angka Kematian Bayi

4

Persentase Penanganan Balita Gizi Buruk

5

Persentase Pembiayaan kesehatan masyarakat miskin

6

Persentase Fasilitas Kesehatan masyarakat miskin

7

Persentase Sediaan Farmasi, Alkes yang memenuhi syarat

8

Persentase Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas penggunaan anggaran keuangan, aset, serta umum


78 dan kepegawaian ditindaklanjuti 9

Nilai

C

B

B

BB

Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerjas instansi Pemerintah (SAKIP)

,


BB

A

A

79 BAB VII PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto Tahun 20162021 yang berisi Visi, Misi, Tujuan, Kebijakan, Strategi, Sasaran berikut indikator kinerja diharapkan mampu menjadi acuan dan arah pembangunan kesehatan di Kabupaten Mojokerto selama kurun waktu 5 tahun. Dikemudian

hari

apabila

terjadi

perubahan-perubahan

yang

mempengaruhi faktor ekonomi, sosial, politik maupun iklim yang dapat mengubah situasi epidemiologi maupun kebijakan sehingga rencana strategis yang telah disusun memerlukan penyesuaian Tentunya rencana strategis ini hanya akan sangat bermanfaat bila semua pelaku pembangunan kesehatan bekerja penuh dedikasi dan berorientasi pada tujuan akhir pembangunan dan dapat dibangun komitmen bersama dari seluruh jajaran organisasi kesehatan.


RENCANA STRATEGIS DINAS KESEHATAN KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN

Recommend Documents