Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2014 – 2018

1. PENDAHULUAN

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ini memuat beberapa hal yaitu: Arah Kebijakan Keuangan Daerah, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah, Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), disertai dengan Rencana Kerja dalam Kerangka Regulasi dan Pendanaan yang bersifat indikatif. Berdasarkan hal-hal diatas, maka pasca pelantikan Bupati Kuningan Hj. Utje Choeriah Suganda, S.Sos.,M.AP. dan Wakil Bupati Kuningan H. Acep Purnama,SH., MH. pada tanggal 4 Desember 2013, maka diwajibkan menyusun RPJMD Kabupaten Kuningan Tahun 2014–2018 sebagai penjabaran visi misi yang dijanjikan kepada masyarakat, dengan visi pembangunan Kabupaten Kuningan tahun 2014-2018 adalah: “Kuningan Mandiri, Agamis dan Sejahtera Tahun 2018”.

2. SUBSTANSI RPJMD 2014 - 2018

Isu Strategis 1.

Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pendidikan;

2.

Peningkatan kualitas pelayanan dan aksesibilitas kesehatan;

3.

Kualitas infrastruktur daerah;

4.

Pertumbuhan dan pemerataan ekonomi;

5.

Penanggulangan kemiskinan dan masalah sosial;

6.

Peningkatan dan pemantapan ketahanan pangan;

7.

Reformasi birokrasi;

8.

Peran gender dalam pembangunan;

9.

Implementasi kebijakan kabupaten konservasi.

Visi Visi Kabupaten Kuningan tahun 2014-2018 adalah: “Kuningan Mandiri, Agamis dan Sejahtera (MAS) Tahun 2018”. Makna yang terkandung dalam visi tersebut dapat diuraikan sebagai berikut: MANDIRI

:

Suatu keadaan dan kemampuan masyarakat dalam perekonomian rakyat fokus pada ketahanan pangan, pengelolaan dan pengembangan sumberdaya alam daerah serta partisipasi masyarakat dalam pembangunan. AGAMIS

:

Nilai-nilai agama sebagai pedoman kehidupan bermasyarakat yang kondusif, toleran, harmonis dan religious. SEJAHTERA : Peningkatan kesejahteraan berupa pemerataan pembangunan di semua pelosok wilayah, kesempatan berusaha dan bekerja, perlindungan masyarakat miskin dan kesetaraan gender. Misi Dalam rangka pencapaian visi, dengan memperhatikan kondisi, permasalahan yang ada dan tantangan kedepan serta memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 5 (lima) misi sebagai berikut: 1.

Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia melalui penanaman nilai agama,

peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing dan pengarusutamaan gender dalam kehidupan berbudaya dan harmonis; 2.

Memantapkan keunggulan kawasan agropolitan, pariwisata daerah, sektor

unggulan lainnya, peningkatan investasi ramah lingkungan, serta peningkatan sarana dan prasarana daerah; 3.

Meningkatkan percepatan penanggulangan kemiskinan, melalui pelayanan sosial

terpadu dan pemberdayaan masyarakat; 4.

Memantapkan pelestarian sumberdaya alam dan lingkungan hidup dalam

kerangka Kabupaten Konservasi dengan menerapkan asas kehidupan berkelanjutan; 5.

Mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan pengembangan kerjasama daerah.

Strategi dan Arah Kebijakan Secara lengkap penetapan strategi dan arah kebijakan RPJMD Kabupaten Kuningan 2014-2018 disajikan sebagai berikut: Misi 1 : Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia melalui Penanaman Nilai Agama, Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Daya Saing dan Pengarusutamaan Gender dalam Kehidupan Berbudaya dan Harmonis. Tujuan : 1. Membangun sumberdaya manusia yang unggul dan berbudaya; 2. Membangun pemahaman dan penerapan kesetaraan gender.

No

Sasaran

Strategi

Arah Kebijakan 1.1.1.

Peningkatan

sarana

dan

prasarana

pendidikan 1.1.2

Peningkatan

keterjangkauan

layanan

pendidikan

1.

Meningkatnya kualitas,

1.1. Meningkatkan

aksesibilitas

aksesibilitas

relevansi

dan pendidikan

masyarakat

dan

relevansi pelayanan pendidikan

1.1.3.

Fasilitasi

pendidikan

menengah

universal 1.1.4. Peningkatan mutu pendidik

dan

tenaga

kependidikan 1.1.5.

Peningkatan

manajemen

pelayanan

pendidikan 2.1 Meningkatnya kualitas 2.

pendidikan agama pada lembaga pendidikan

Meningkatkan

pendidikan

agama

2.1.

1.

kuantitas

Peningkatan materi

dan karakter pada

keagamaan di lembaga

lembaga pendidikan

pendidikan

formal

2.1.2.

keagamaan

maupun

pemahaman

Peningkatan dan

No

Sasaran

Strategi

Arah Kebijakan pengamalan

nilai-nilai

karakter dan keagamaan 3.1.1.

Peningkatan

pelayanan rumah sakit, 3.1. Meningkatkan peran

lembaga

puskesmas,

pustu

dan

polindes

pelayanan 3.1.2.

kesehatan

sarana

Peningkatan dan

prasarana

kesehatan 3.2.1.

Peningkatan

kualitas kesehatan ibu dan 3.

Meningkatnya kualitas

anak

pelayanan kesehatan

3.2.2. 3.2. Meningkatkan

kualitas

cakupan

masyarakat

layanan

Peningkatan kesehatan

kesehatan

3.2.3.

masyarakat

kesehatan lingkungan 3.2.4.

Peningkatan

Pemberantasan

penyakit menular 3.2.5.

Peningkatan

promosi kesehatan 4.1.1.

Peningkatan

Promosi, Advokasi dan 4.1. Meningkatkan

4.

Terkendalinya

laju

pertumbuhan penduduk

kualitas pelayanan keluarga berencana dan

kesejahteraan

keluarga

konseling KB 4.1.2. Peningkatan peran serta masyarakat dalam ber KB 4.1.3.

Peningkatan

pemberdayaan keluarga 5.

Meningkatnya kualitas

5.1. Meningkatkan

5.1.1.

tenaga kerja produktif

daya saing tenaga

kemampuan

Peningkatan dan

No

Sasaran

Strategi

Arah Kebijakan

kerja lokal

keterampilan tenaga kerja 6.1.1.

6.1. Meningkatkan kegiatan

budaya

sebagai

wahana

Peningkatan

ruang ekspresi seni bagi masyarakat 6.1.2.

interaksi

Pengembangan

kekayaan budaya sebagai

masyarakat

sumber kearifan lokal 6.2.1. Meningkatnya 6.

pelestarian

Peningkatan

kesadaran nilai-nilai

budaya

6.2. Meningkatkan kondusifitas

dalam

kehidupan

keagamaan

masyarakat

dalam

meningkatkan keimanan ketakwaan

masyarakat

dan kepada

Tuhan Yang Maha Esa

6.2.2. kondisi

Peningkatan keamanan

dan

ketertiban masyarakat 6.2.3.

Peningkatan

peran

organisasi

keagamaan

dalam

pembinaan masyarakat 7.1.1. 7.1. Meningkatkan

kesempatan

peran gender dalam

dalam pembangunan

pembangunan

7.1.2. Peningkatan peran

Meningkatnya 7.

Peningkatan perempuan

kelembagaan perempuan

pengarusutamaan gender

7.2.1. 7.2.

Mewujudkan

perlindungan perempuan anak

Peningkatan

Perlindungan

bagi

perempuan dan anak dan 7.2.2.

Perwujudan

Kabupaten Layak Anak

Misi 2: Memantapkan Keunggulan Kawasan Agropolitan, Pariwisata Daerah, Sektor Unggulan Lainnya, Peningkatan Investasi Ramah Lingkungan serta Peningkatan Sarana dan Prasarana Daerah. Tujuan :

No

1.

Mewujudkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi;

2.

Meningkatkan ketersediaan infrastruktur daerah.

Sasaran

Strategi

Arah Kebijakan 1.1.1.

Peningkatan

kinerja sumberdaya dan kelembagaan pertanian 1.1.

1.1.2.

Meningkatkan

produksi

produktifitas pertanian

Peningkatan

pada

aspek budidaya

dan

produktifitas pertanian 1.1.3.

1.

bidang

Peningkatan

Terwujudnya

sarana prasarana produksi

pembangunan

dan teknologi

agribisnis terpadu

1.2.1. 1.2.

Peningkatan

penerapan

Mengembangkan

teknologi

pengolahan hasil

industri pengolahan hasil

bidang

pertanian

1.2.2.

Peningkatan

sarana

prasarana

pengolahan 1.3. Mengembangkan jejaring pasar Meningkatnya 2.

keunggulan daerah

wisata

1.3.1.

Pengembangan

sistem informasi pasar

2.1.

2.1.1.

Peningkatan

Meningkatkan

kualitas sarana prasarana

manajemen

objek wisata

pariwisata daerah

2.1.2.

Peningkatan

No

Sasaran

Strategi

Arah Kebijakan promosi

pariwisata

daerah 2.1.3.

Peningkatan

kemitraan/jejaring kepariwisataan 3.1. Meningkatkan

3.1.1.

Peningkatan

managemen

kelembagaan Koperasi

Koperasi Meningkatnya

3.

3.2.1.

peran

Peningkatan

Koperasi dan Usaha

produk

Mikro

bersertifikat

Kecil

Menengah dan

(UMKM)

Usaha

Mikro

Dagang Kecil

Menengah (UDMKM)

3.2.2.

3.2. Meningkatkan kapasitas

UMKM

UMKM

dan UDMKM

Peningkatan

pemasaran

produk

UMKM 3.2.3.

Peningkatan

kemampuan

pelaku

UDMKM

dan

pengembangan kewirausahaan 4.1.1. Meningkatnya 4.

investasi daerah yang ramah lingkungan

4.1.

Peningkatan

promosi investasi daerah

Meningkatkan minat investor di daerah

4.1.2.

Peningkatan

paket deregulasi investasi daerah 5.1.1.

Meningkatnya 5.

kuantitas dan kualitas infrastruktur daerah

Peningkatan

5.1.

kuantitas

Meningkatkan

jalan dan jembatan

kemantapan

5.1.2.

infrastruktur dasar

kuantitas irigasi

dan

kualitas

Peningkatan dan

kualitas

No

Sasaran

Strategi

Arah Kebijakan 5.1.3.

Peningkatan

layanan air baku 5.2. Meningkatkan ketersediaan infrastruktur pemerintahan

5.2.1. kuantitas

Peningkatan dan

gedung

Meningkatnya 6.

aksesibilitas kualitas transportasi

dan layanan

aksesibilitas

Meningkatkan cakupan

perkantoran

pemerintah 6.1.1.

6.1.

kualitas

Peningkatan pelayanan

angkutan

layanan

transportasi/ angkutan umum

6.1.2. kelengkapan

Peningkatan sarana

prasarana perhubungan

Misi 3: Meningkatkan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Melalui Pelayanan Sosial Terpadu dan Pemberdayaan Masyarakat. Tujuan : 1. Mengurangi persentase penduduk miskin; 2. Meningkatkan kemandirian dalam pemberdayaan masyarakat. No

Sasaran

Strategi

Arah kebijakan

1.1.

1.1.1.

Meningkatkan

kesehatan

pelayanan

keluarga miskin: ibu hamil

kesehatan

bagi

Fasilitasi gratis

bagi

dan balita

masyarakat miskin 1.2.

1.2.1.

Meningkatkan layanan pendidikan bagi

keluarga

miskin Meningkatnya 1.

pelayanan sosial bagi masyarakat miskin

Fasilitasi bantuan

beasiswa

bagi

siswa

miskin berprestasi sampai jenjang sarjana

1.3. Meningkatkan

1.3.1.

kualitas

sarana

bagi

hunian keluarga

Fasilitasi bantuan prasarana

perumahan

miskin 1.4.

1.4.1.

Peningkatan

Meningkatkan

pembinaan

penyandang

perlindungan

bagi

masalah sosial

penyandang masalah kesejahteraan sosial dan

orang

berkebutuhan

1.4.2.

Peningkatan

kemandirian keluarga pra sejahtera

khusus 2.

Meningkatnya

2.1.

2.1.1.

pemberdayaan

Meningkatkan

ketersediaan

Peningkatan lapangan

No

Sasaran

Strategi

masyarakat miskin

Arah kebijakan

kesempatan

pekerjaan

berusaha

2.1.2.

Peningkatan

keterampilan,

dukungan

sarana prasarana 2.1.3.

Fasilitasi

permodalan Meningkatnya ketersediaan 3

3.1. Meningkatkan dan

peran

pemerintah

3.1.1.

Peningkatan

distribusi pangan bagi

dan

masyarakat

ketersediaan

masyarakat miskin

dalam

penyediaan

masyarakat

pangan

pangan 4.1.1. Peningkatan sarana 4.1.

prasarana ekonomi

Meningkatkan

4.1.2.

kemandirian

Meningkatnya pemerataan 4

dan

4.1.3.

masyarakat

serta

Peningkatan peran masyarakat

dalam

pembangunan

percepatan pembangunan

pembangunan desa

kesejahteraan

dan

Fasilitasi bantuan

4.2.1. desa

pembinaan

(ngawangun lembur)

Peningkatan pemerintahan

desa 4.2. Meningkatkan kemampuan kelembagaan

4.2.2. pembinaan

Peningkatan dan

kelembagaan pemberdayaan masyarakat desa

Misi 4: Memantapkan Pelestarian Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup dalam Kerangka Kabupaten Konservasi dengan Menerapkan Asas Kehidupan Berkelanjutan. Tujuan : 1. Meningkatkan implementasi asas-asas kabupaten konservasi dalam berbagai sektor pembangunan; 2.

Menerapkan pembangunan berkelanjutan untuk meningkatkan daya tahan

masyarakat (society resilience).

No

Sasaran

Strategi

Arah Kebijakan 1.1.1.

Pengembangan

kawasan berfungsi lindung perkotaan

kawasan

hutan

1.1.

kota dan taman kehati

Meningkatkan

1.1.2.

luasan

Pembangunan Kebun Raya

ruang

Percepatan

terbuka hijau dan

Kuningan

peningkatan

1.1.3.

Pengembangan

upaya pelestarian

peran

kelembagaan,

lingkungan hidup

kebijakan

dan

produk

dalam

rangka

Meningkatnya 1.

berupa

hukum

berfungsi

pelestarian

lindung

lingkungan

hidup 1.2.1.

Peningkatan

1.2.

kapasitas

SDM,

Mewujudkan

lembaga/kelompok tani dan

pengelolaan lahan

penanganan lahan kritis di

hutan dan kebun

lahan hutan dan kebun

sesuai

1.2.2.

karakteristik

pengelolaan lahan

lahan

dan

Peningkatan

kebun

hutan

berfungsi

produksi dan lindung

No

Sasaran

Strategi

Arah Kebijakan

1.2.3.

Peningkatan sarana

dan

prasarana

infrastruktur

atau

pendukung

fungsi kawasan 2.1.1.

Pembangunan

sarana

dalam

2.1.

pelestarian

lingkungan,

Meningkatkan

kawasan

perlindungan

kualitas

dan

kuantitas

SDA

dan LH

setempat,

dan

kawasan

serapan air. 2.1.2.

Meningkatnya 2.

prasarana

Pengendalian emisi

gas rumah kaca dan polutan

pelestarian

lainnya

sumberdaya alam dan 2.2.1.

lingkungan hidup

Peningkatan

2.2.

pembinaan dan peran serta

Meningkatkan

masyarakat

peran

pengelolaan SDA dan LH

serta

masyarakat dalam

2.2.2.

pengelolaan SDA

kualitas

dan LH

layanan

dalam

Peningkatan dan dan

cakupan pengelolaan

persampahan 3.1.1.Peningkatan kesiapan Meningkatnya ketahanan 3.

dan

perlindungan masyarakat

terhadap

ancaman bencana

3.1.

aparat

Meningkatkan

dalam menghadapi bencana

tingkat

3.1.2.

bencana

tanggap

dan

masyarakat

Peningkatan

penanganan pasca bencana alam

Misi 5 : Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik dan Pengembangan Kerjasama Daerah. Tujuan : 1. Membangun birokrasi yang efisien dan aparatur yang professional; 2. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah; 3. Menumbuhkankan potensi pengembangan wilayah. No Sasaran

Strategi

Arah Kebijakan 1.1.1. kinerja

Peningkatan aparatur

dalam

pelayanan publik 1.1.2.

Peningkatan

respon terhadap pengaduan

1.

1.1.

masyarakat

Terwujudnya kualitas

Meningkatkan

pelayanan

pelayanan publik

standar pelayanan

1.1.3.

minimal (SPM)

penyampaian

dalam

Peningkatan informasi

proses

layanan

pemerintahan 1.1.4.

Penerapan

pelayanan

berbasis

teknologi informasi 2.1.1. Meningkatnya 2.

kapasitas aparatur dan kelembagaan pemerintahan daerah

Peningkatan

2.1.

profesionalisme aparatur

Meningkatkan

2.1.2

reformasi birokrasi

kelembagaan dan tata kerja

Penataan

perangkat daerah

3.

Meningkatnya kualitas

3.1.

3.1.1.

perencanaan,

Meningkatkan

koordinasi antar lembaga

pelaksanaan,

kualitas

pemerintahan daerah

managemen

3.1.2.

pengendalian

penyelenggaraan

perencanaan,

pembangunan daerah

pembangunan

pengawasan

pengawasan

dan

Peningkatan

Peningkatan evaluasi, dan

No Sasaran

Strategi

Arah Kebijakan pengendalian penyelenggaraan pemerintahan

dan

pembangunan daerah 4.1.1. 4.1. Meningkatkan Meningkatnya 4.

kemandirian pembangunan daerah

potensi

dan

Peningkatan

sumber-sumber pendapatan daerah

pembedayaan masyarakat

dalam

4.1.2.

Peningkatan

partisipasi dan kerjasama

pembangunan

para

daerah

pihak

dalam

pembangunan 5.1. Meningkatkan

5.

Meningkatnya kerjasama antar daerah

koordinasi

dan

5.1.1.

Peningkatan

sinergitas kegiatan

aksesibilitas pembangunan

kerjasama

antar daerah.

pembangunan

URUSAN WAJIB

Pendidikan 1)

Program Pendidikan Usia Dini;

2)

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun;

3)

Program Pendidikan Menengah;

4)

Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan;

5)

Program Pendidikan Non Formal dan Informal (PNFI);

6)

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan.

Kesehatan 1)

Program Upaya Kesehatan Masyarakat;

2)

Program Kesehatan Khusus;

3)

Program Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak serta KB;

4)

Program Imunisasi dan Surveilans;

5)

Program Perbaikan Gizi Masyarakat;

6)

Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana

Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya; 7)

Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin;

8)

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan;

9)

Program Lintas Batas Kesehatan;

10) Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat; 11) Program Pengembangan Lingkungan Sehat; 12) Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular; 13) Program Obat dan Perbekalan Kesehatan; 14) Program Pengawasan Obat dan Makanan; 15) Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit; 16) Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit. Lingkungan Hidup 1)

Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH);

2)

Program Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Alam;

3)

Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan;

4)

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan;

5)

Program Pengembangan Ekowisata dan Jasa lingkungan di Kawasan

Konservasi Hutan.

Pekerjaan Umum 1)

Program Pembangunan Jalan dan Jembatan;

2)

Program Peningkatan Jalan dan Jembatan;

3)

Program Rehabilitasi Jalan dan Jembatan;

4)

Program Peningkatan/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan;

5)

Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan

Pengairan Lainnya; 6)

Program Pengembangan dan Pengelolaan Sungai, Danau dan Konservasi

Sumberdaya Air Lainnya; 7)

Program Pengembangan dan Penyediaan Air Baku;

8)

Program Pengendalian Banjir;

9)

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah;

10)

Program Pembangunan Saluran Drainase dan Sanitasi Lingkungan;

11)

Program Peningkatan Sarana Aparatur Pemerintah;

Penataan ruang 1)

Program Perencanaan Tata Ruang;

2)

Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Perencanaan Pembangunan 1)

Program Perencanaan Pembangunan Daerah;

2)

Program Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan.

3)

Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumberdaya Alam;

4)

Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi;

5)

Program Perencanaan Daerah Rawan Bencana;

6)

Program Peningkatan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian Daerah;

7)

Program Kerjasama Pembangunan;

8)

Program Fasilitasi Pemerataan Pembangunan Wilayah.

Perumahan 1)

Program Pengembangan Perumahan/Pemukiman;

2)

Program Lingkungan Sehat dan Perumahan;

3)

Program Peningkatan Kualitas Pemukiman.

Kepemudaan dan Olah Raga 1)

Program Kepemudaan dan Olahraga;

2)

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga;

3)

Program Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;

4)

Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan dalam Pembangunan.

Penanaman Modal 1)

Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi;

2)

Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik;

3)

Program Peningkatan Informasi Perizinan;

4)

Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah.

Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah 1)

Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UMKM;

2)

Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi;

3)

Program Peningkatan Pemberdayaan Usaha Koperasi;

4)

Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro, Kecil

dan Menengah; 5)

Program Penataan Sistem Informasi dan Pendukung Usaha bagi Pelaku Usaha

KUMKM. Kependudukan dan Catatan Sipil 1)

Program Penataan dan Pelayanan Administrasi Kependudukan;

2)

Program Implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;

3)

Program Pembinaan dan Koordinasi Bidang Administrasi Kependudukan;

4)

Program Pelayanan Akta-akta Pencatatan Sipil.

Ketenagakerjaan 1)

Program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja;

2)

Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan;

3)

Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja.

Ketahanan Pangan 1)

Program Peningkatan Ketahanan Pangan.

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 1)

Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam `

Pembangunan; 2)

Program Penguatan Kelembagaan PUG dan Anak;

3)

Program Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender;

4)

Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Perlindungan Anak.

Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera 1)

Program Keluarga Berencana

2)

Program Pelayanan Kontrasepsi

3)

Program Kesehatan Reproduksi Remaja

4)

Program Penguatan Institusi Masyarakat dalam Kemitraan

5)

Program Keluarga Berencana Bidang KS;

Perhubungan 1)

Program Peningkatan Pelayanan Angkutan;

2)

Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas;

3)

Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ;

4)

Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan;

5)

Program Peningkatan Pengelolaan Parkir;

6)

Program Peningkatan Kelayakan Pengoperasian Kendaraan Bermotor.

Komunikasi dan Informatika 1)

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa;

2)

Program Kerjasama Informasi dan Media Massa;

3)

Program Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi;

4)

Program Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

kepada Masyarakat; 5)

Program Peningkatan Informasi Pembangunan.

Pertanahan 1)

Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan

Tanah; 2)

Program Peningkatan Kualitas Kebijakan dalam Bidang Pertanahan, Penataan

Perkotaan dan Kesadaran Masyarakat dalam Pelaksanaan K3. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 1)

Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan;

2)

Program Pendidikan Politik Masyarakat;

3)

Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan;

4)

Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan;

5)

Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal;

6)

Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT);

7)

Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan.

Otonomi Daerah, Pemerintah Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian 1)

Program Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Perda dan Peraturan lainnya;

2)

Program Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat;

3)

Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Bantuan Hukum;

4)

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian

Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah; 5)

Program Peningkatan Kerjasama antar Daerah;

6)

Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah;

7)

Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala

Daerah; 8)

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah;

9)

Program Peningkatan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah;

10)

Program Pengembangan Sistem Pelaporan Kinerja;

11)

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;

12)

Program Peningkatan dan Pembinaan Anggota KORPRI;

13)

Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah;

14)

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur;

15)

Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur;

16)

Program Fasilitasi Pindah/PurnaTugas PNS;

17)

Program Kesejahteraan Pegawai;

18)

Program Pendidikan Kedinasan;

19)

Program Peningkatan Disiplin Daerah;

20)

Program Peningkatan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah;

21)

Program Pembinaan Obyek Pengawasan;

22)

Program Peningkatan Koordinasi Pengawasan;

23)

Program Sistem Pengendalian Informasi Pemerintah;

24)

Program Peningkatan Pendapatan Daerah;

25)

Program Sosialisasi Pajak dan Retribusi Daerah;

26)

Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Daerah;

27)

Program Peningkatan Kapasitas SDM Pengawasan;

28)

Program Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan;

29)

Program Pendidikan Bidang Keagamaan;

30)

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 1)

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan;

2)

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa;

3)

Program Peningkatan Keberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat Perdesaan;

4)

Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan;

5)

Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa.

1)

Program Pemberdayaan Fakir Miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan

Sosial

Sosial (PMKS); 2)

Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial;

3)

Program Jaminan dan Perlindungan Kesejahteraan Sosial;

4)

Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial;

5)

Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo;

6)

Program Pelestarian Nilai-nilai Kepahlawanan;

7)

Program Penanggulangan Bencana Alam dan Sosial;

8)

Program Peningkatan Pencegahan dan Mitigasi Bencana;

9)

Program Penyediaan Sarana Prasarana dan Logistik Penanggulangan Bencana;

10)

Program Rehabilitasi dan Rekontruksi Pasca Bencana;

11)

Program Peningkatan Fungsi Sumberdaya dan Logistik;

12)

Program Pemulihan melalui Rehabilitasi;

13)

Program Pemulihan melalui Rekontruksi.

Kebudayaan 1)

Program Pengembangan Nilai Budaya;

2)

Program Pengelolaan Kekayaan Budaya;

3)

Program Keragaman Budaya;

4)

Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya.

Statistik 1)

Program Pengembangan Data/Informasi.

Kearsipan 1)

Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan;

2)

Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah.

Perpustakaan 1)

Program Peningkatan Sarana Prasarana dan Pengelolaan Perpustakaan;

2)

Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan.

URUSAN PILIHAN

Kelautan dan Perikanan 1)

Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya;

2)

Program Pengembangan Budidaya Perikanan;

3)

Program Pengembangan Perikanan Tangkap;

4)

Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan.

Pertanian 1)

Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan

2)

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pertanian.

3)

Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan

4)

Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

5)

Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan

6)

Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan

7)

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tanaman, Ternak dan

Ikan 8)

Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/Perkebunan

Kehutanan 1)

Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan;

2)

Program Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Hutan;

3)

Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan;

4)

Program Pemanfaatan Potensi Sumberdaya Hutan.

Energi dan Sumberdaya Mineral 1)

Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Kelistrikan;

2)

Program Pengelolaan, Pembinaan dan Pengawasan Bidang Energi dan

Pertambangan. Pariwisata 1)

Program Pengembangan Kemitraan;

2)

Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata;

3)

Program Pengembangan Destinasi Pariwisata.

Perindustrian 1)

Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah;

2)

Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri;

3)

Program Peningkatan IPTEK Sistem Produksi.

Perdagangan 1)

Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan

2)

Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri

3)

Program Pembinaan dan Pengembangan Pasar Daerah dan Desa

4)

Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor

5)

Program Peningkatan Kerjasama Perdagangan Internasional

Transmigrasi 1) 2)

Program Pemberdayaan Masyarakat Transmigrasi Program Pengembangan Wilayah Strategis Cepat Tumbuh di Kawasan

Transmigrasi

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada akhir periode masa jabatan. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun. (Tabel indikator terlampir)

PENUTUP

Program prioritas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kuningan (RPJMD) 2014 - 2018 akan diarahkan berdasarkan tahapan pembangunan pada tiap tahun dengan penjelasan sebagai berikut, yaitu: 1.

Tahun 2014 diprioritaskan pada Pemantapan Sarana Prasarana Ekonomi dengan sasaran pokok pemeliharaan prasarana dasar dan peningkatan sarana prasarana ekonomi daerah, diantaranya program yang berkaitan dengan urusan Pekerjaan Umum, Perumahan, Perhubungan, Pertanian, Perikanan, Kehutanan, Pariwisata, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Industri, dan Perdagangan.

2.

Tahun 2015 diprioritaskan pada Pemantapan Produktivitas Daerah dengan sasaran pokok

peningkatan

produktivitas

dan

pemerataan

pembangunan

daerah,

diantaranya program yang berkaitan dengan urusan Pertanian, Ketahanan Pangan, Koperasi dan UKM, Perikanan, Industri, Perdagangan, Pariwisata, Kehutanan, Penanaman Modal, Ketenagakerjaan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan Pekerjaan Umum. 3.

Tahun 2016 diprioritaskan pada Pemantapan Sumberdaya Manusia dengan sasaran pokok pemantapan kapasitas dan mutu Sumber Daya Manusia, diantaranya program

yang berkaitan dengan urusan Pendidikan, Kesehatan, Sosial,

Pemberdayaan

Perempuan,

Ketenagakerjaan,

Kebudayaan,

Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa, Kepemudaan dan Olahraga. 4.

Tahun 2017 diprioritaskan pada Pemantapan Daya Saing Daerah dengan sasaran pokok pada percepatan pengembangan unggulan daerah, diantaranya program yang berkaitan dengan urusan Pertanian, Pariwisata, Kehutanan, Industri, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Perdagangan,

Perikanan, Penataan Ruang,

Lingkungan Hidup dan Pekerjaan Umum. 5.

Tahun 2018 diprioritaskan pada Pemantapan Kesejahteraan Masyarakat dengan sasaran pokok pada pengukuhan keunggulan daerah dan pemantapan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat,

diantaranya program yang berkaitan dengan

peningkatan IPM, yaitu urusan Pendidikan, Kesehatan, Sosial, Pertanian, Industri, Perdagangan,

Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa.

Perempuan,

Ketenagakerjaan,

Pemberdayaan