RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2016-2021 BAB I PENDAHULUAN A.

LATAR BELAKANG Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan kepada pemerintah daerah untuk menyusun sejumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah. Dokumen perencanaan pembangunan daerah tersebut meliputi: 1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) yang merupakan kebijakan pembangunan dengan jangka waktu 20 tahun; 2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 tahun; dan 3. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 tahun. Setiap dokumen perencanaan pembangunan daerah tersebut memiliki keterkaitan yang sangat erat, baik dilihat dari sudut pandang hirarki perencanaan maupun secara fungsional. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2021 merupakan penjabaran visi dan misi pasangan Bupati dan Wakil Bupati Pekalongan terpilih yaitu H. Asip Kholbihi, SH, M.Si dan Ir. Hj. Arini Harimurti, yang dilantik oleh Gubernur Jawa Tengah H. Ganjar Pranowo, SH, M.IP, pada hari Senin, 27 Juni 2016 di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Komplek Kantor Gubernur Semarang. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2021 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan berpedoman pada RPJPD Kabupaten Pekalongan Tahun 2005-2025 dan RPJMN Tahun 2015-2019 sesuai dengan pasal 263 ayat (3) UU Nomor 23 Tahun 2014. Dalam dokumen RPJMD dimuat dan dijabarkan mengenai visi dan misi kepala daerah terpilih dalam tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penyusunan RPJMD adalah: 1. Pendekatan politik; Pendekatan politik adalah pendekatan rencana pembangunan jangka menengah daerah yang berasal dari proses politik sebagai penjabaran dari agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan calon kepala daerah pada saat kampanye. 2. Pendekatan teknokratik; Perencanaan dengan pendekatan teknokratik maaksudnya adalah perencanaan pembangunan dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu. 3. Pendekatan partisipatif; Perencanaan dengan pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan (stakeholders) terhadap pembangunan. Pelibatan stakeholders dimaksudkan untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki. 4. Pendekatan atas-bawah (top-down); dan bawah-atas (bottom-up). Pendekatan atas-bawah (top-down); dan bawah-atas (bottom-up) dalam perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Dokumen Rencana hasil proses perencanan atas-bawah dan bawah-atas diselaraskan melalui musyawarah perencanaan pembangunan daerah. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2021 merupakan tahapan periode III dan

█▌PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN

IV Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pekalongan Tahun 2005-2025 (Perda Kabupaten Pekalongan Nomor 9 tahun 2010) dengan visi “Kabupaten Pekalongan Yang Maju, Adil Dan Sejahtera” , yang dimaksudkan untuk menjaga kesinambungan perencanaan pembangunan jangka menengah sekaligus merupakan penjabaran visi kepala daerah terpilih yaitu “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Pekalongan Yang Sejahtera, Religius Dan Berkelanjutan Berbasis Potensi Lokal” ke dalam program dan kegiatan pembangunan Tahun 2016-2021. Selain RPJPD, RPJMD Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2021 disusun dengan memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pekalongan tahun 2011-2031 (Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011). Setiap kebijakan pembangunan harus memperhatikan rencana struktur ruang, rencana pola ruang, indikasi program pemanfaatan ruang yaitu program pembangunan sektoral wilayah kabupaten, program pengembangan wilayah kabupaten, dan program pengembangan kawasan dan lingkungan strategis yang merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten. RPJMD Kabupaten Pekalongan tahun 2016-2021 akan digunakan sebagai pedoman manajerial strategis penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat selama lima tahunan. RPJMD ini digunakan sebagai dasar dan tolok ukur dalam penilaian kinerja Kepala Daerah dalam mekanisme pertanggungjawaban Kepala Daerah pada setiap akhir tahun anggaran dan pada akhir masa jabatan. RPJMD selanjutnya menjadi acuan untuk membuat Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). RKPD merupakan perencanan tahunan yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya. RPJMD juga menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra) PD, yaitu dokumen perencanaan PD 5 (lima) tahunan yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Setiap Perangkat Daerah di lingkup Pemerintahan Kabupaten Pekalongan selanjutnya menjabarkan Renstra PD tersebut dengan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja) PD. Dengan demikian, RPJMD Kabupaten Pekalongan tahun 2016 - 2021 dapat dikatakan sebagai hulu dari seluruh alur pelaksanaan pembangunan yang wajib dijadikan pedoman bagi seluruh stakeholders yang terkait dengan pembangunan di Kabupaten Pekalongan. B.

DASAR HUKUM PENYUSUNAN Dasar hukum penyusunan RPJMD Kabupaten Pekalongan Tahun 20162021 adalah : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerahdaerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang–Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah–daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757); 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

RPJMD KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2016-2021

I. 2


6.

7.

8. 9. 10.

11. 12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851); Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2440, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678); Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693); Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815); Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008


I. 3


Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833); 20.

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);

21.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517); Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9); Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009–2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28); Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013–2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 5); Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2010 Nomor 9); Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pekalongan Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2011 Nomor 2); Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pekalongan (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2016 Nomor 4);

22. 23.

24.

25. 26.

27.

28.

29.

30.

31.

C.

HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, RPJMD Kabupaten Pekalongan merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional yang disusun dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan di Kabupaten Pekalongan. Oleh karena itu, RPJMD Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2021 disusun dengan berpedoman kepada RPJPD Kabupaten Pekalongan Tahun 2005–2025, RTRW Kabupaten Pekalongan 2011– 2031 dan RPJM Nasional Tahun 2015–2019 serta memperhatikan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018. RTRW Kabupaten Pekalongan 2011–2031 dijadikan sebagai pedoman penyusunan RPJMD dalam menetapkan lokasi program pembangunan di Kabupaten Pekalongan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang, baik dari sisi pola dan struktur ruangnya.


I. 4


RPJMD Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2021 juga memperhatikan (1) RTRW Provinsi Jawa Tengah 2009–2029 (2) Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2021, (3) RAD Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Tahun 2010-2020 dan (4) Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK). RPJMD Kabupaten Pekalongan setelah ditetapkan, digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD), yang selanjutnya Renstra PD digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD). RPJMD Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2021 akan dijabarkan tiap tahunnya dalam RKPD yang selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan RAPBD. Hubungan antar dokumen perencanaan pembangunan tersebut dapat digambarkan sebagai berikut: Gambar 1.1 Hubungan RPJMD dengan Dokumen Rencana Pembangunan Lainnya

D.

SISTEMATIKA PENULISAN RPJMD Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut : BAB I : PENDAHULUAN Pada bagian ini dijelaskan mengenai latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, sistematika penulisan, serta maksud dan tujuan penyusunan RPJMD Kabupaten Pekalongan. BAB II

:

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum kondisi daerah yang menjelaskan tentang kondisi Kabupaten Pekalongan secara komprehensif sebagai basis atau pijakan dalam penyusunan perencanaan. Aspek yang dibahas diantaranya (i) geografi dan demografi, (ii) kesejahteraan masyarakat, (iii) pelayanan umum, serta (iv) daya saing daerah.


I. 5


E.

BAB III

:

BAB IV

:

BAB V

:

BAB VI

:

BAB VII

:

BAB VIII

:

BAB IX

:

BAB X

:

BAB XI

:

GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN Pada bagian ini dijelaskan mengenai Kinerja Keuangan Masa Lalu, Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu dan Kerangka Pendanaan (proyeksi pendapatan, belanja dan pembiayaan selama 5 tahun) ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS Bagian ini menjelaskan analisis isu-isu strategis yang menjadi dasar utama visi dan misi pembangunan jangka menengah, yang akan menentukan kinerja pembangunan dalam 5 (lima) tahun mendatang. Penyajian isu-isu strategis meliputi permasalahan pembangunan daerah, dinamika lingkungan strategis, analisa faktor internal dan eksternal, dan isu strategis. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN Dalam bagian ini diuraikan (1) Visi Kepala Daerah terpilih 2016-2021, dan Artikulasi atau penjelasan kata-kata kunci dari pernyataan Visi; (2) Pernyataan Misi merupakan penjabaran dari Visi; (3) pernyataan tujuan-tujuan dan pernyataan sasaran-sasaran. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN Dalam bagian ini diuraikan strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran serta arah kebijakan dari setiap strategi terpilih KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH Dalam bagian ini diuraikan kebijakan umum yang berisi arah kebijakan pembangunan berdasarkan strategi yang dipilih dengan target capaian indikator kinerja, serta program pembangunan daerah INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN Dalam bagian ini diuraikan hubungan urusan pemerintah dengan PD terkait beserta program prioritas yang menjadi tanggung jawab PD dalam suatu tahapan pembangunan per tahun selama lima tahun sesuai dengan tema per tahunnya. Pada bagian ini juga diuraikan pencapaian target indikator kinerja pada akhir periode perencanaan yang dibandingkan dengan pencapaian indikator kinerja pada awal periode perencanaan PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH Bagian ini memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada akhir periode masa jabatan, yang ditunjukan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN Bagian ini memuat materi tentang pedoman transisi, kaidah pelaksanaan pembangunan daerah PENUTUP

MAKSUD DAN TUJUAN Penyusunan dokumen RPJMD Kabupaten Pekalongan tahun 2016-2021 dimaksud untuk memberikan arah dan pedoman bagi seluruh komponen pelaku pembangunan daerah (pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat) dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah sesuai dengan visi, misi, dan arah pembangunan daerah yang telah disepakati


I. 6


bersama dalam kurun tahun 2016-2021, yang integral dengan tujuan nasional sehingga seluruh upaya yang dilakukan akan menjadi lebih efektif, efisien, terpadu, berkesinambungan, dan saling melengkapi satu dengan lainnya, Adapun tujuan penyusunan dokumen RPJMD Kabupaten Pekalongan tahun 2016-2021 adalah : 1. Acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran yang meliputi RKPD, Renstra PD dan Renja PD; 2. Tolok ukur keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah dibawah kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati; 3. Tolok ukur keberhasilan penilaian kepala Perangkat Daerah dalam melaksanakan pembangunan sesuai dengan tugas, fungsi, kewenangan dan tanggungjawab masing-masing dalam upaya mewujudkan visi, misi dan program kepala daerah; 4. Pedoman seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan pembangungan di wilayah kabupaten Pekalongan; 5. Instrumen pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD dalam mengendalikan penyelenggaraan pembangungan daerah dan menyalurkan aspirasi masyarakat sesuai dengan prioritas dan sasaran program pembangunan yang ditetapkan dalam Perda tentang RPJMD.


I. 7

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN

Recommend Documents