PUBLIC SUMMARY (Resume Hasil Verifikasi)
HASIL ASSESSMENT VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
CV ALLPIN KABUPATEN JEPARA – PROPINSI JAWA TENGAH IU-IPHHK : Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Jepara No. 522.3.6.2/19/IUIPHHK/XII/2009 tanggal 31 Desember 2009
IUI : No. 195-117/530/PB/Pr.L/X/2013 tanggal 28 Oktober 2013 diterbitkan oleh Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Jepara
Oleh LVLK PT. TUV RHEINLAND INDONESIA
IDENTITAS LV-LK PT. TUV Rheinland Indonesia 1.
Nama LV-LK
:
PT. TÜV Rheinland Indonesia
2.
Alamat
:
Menara Karya Lantai 10, Jl. HR. Rasuna Said Block X-5 Kav. 1-2 Jakarta 12950 Telp : 021- 579 44 579 Fax : 021-579 44 575 e-mail :
[email protected]
3
Akte Pendirian terakhir
dan
perubahan :
• Pendirian : Akte notaris Ani Suhartati Hadiono,SH No.3 tanggal 11 September 1996 • Perubahan terakhir : Akte notaris Fitri Susanti,SH. M.Kn No.02 tanggal 26 Maret 2012.
4.
Pengurus Lembaga VLK (berdasarkan Komisaris Utama : Stephan Nikolaus Schmitt akte notaris H. Dana Sasmita,SH No. 17 tanggal 20 September 2010)
:
Komisaris : Michael Franz Jungnitsch Komisaris : Nirmala Chandra Dewi Motik Komisaris : Indaryati S. Adisuryo Motik Direktur Utama : M. Bascharul Asana Direktur : Abdul Qohar Direktur : Edmundus Wiharyono Kepala LV-LK dan LP-PHPL : Dian S Soeminta
5.
Legalitas Usaha/Perusahaan
:
• Izin
Usaha
Tetap
Perdagangan
No.
328/T/Perdagangan/1999 tanggal 21 Juni 1999. • TDP : 09.03.1.70.27469, berlaku s/d 11 Feb 2014 • NPWP : 01.071.818.7-058.000 6.
Tim Auditor VLK
:
1. Hendra Fachrurozy, S. Hut (Lead auditor) 2. Hadi Sapto Winarno, S.Hut (Auditor)
7.
Pengambil Keputusan
:
Dian S. Soeminta, S.Hut
IDENTITAS PERUSAHAAN CV Allpin Kabupaten Jepara 1
Organisasi / Auditee
:
CV Allpin
2
Lokasi / Alamat
:
Kantor dan Lokasi Unit Produksi/Pabrik: • Administratif : Jln. Sunanmantingan KM 1.0 RT 05 RW 02, Desa Karangkebagusan, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara, Propinsi Jawa Tengah. Telp/Fax : 0291-591304 • Geografis : 060 36’ 19.1” S; 1100 39’ 25.3” E (Pabrik) dan 060 36’ 22.4” S; 1100 39’ 30.5” E (TPK Industri)
3
Izin Usaha
:
1.
Keputusan Kepala Badan Pelayanan Peizinan Terpadu Kabupaten Jepara No. 522.3.6.2/19/IU-IPHHK/XII/2009 tanggal 31 Desember 2009 tentang pemberian IUIPHHK a.n CV Allpin.
2.
Nomor Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah : 510/39/PM/VIII/2008/01 tanggal 24 Oktober 2013 dimana diterbitkan oleh Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Jepara.
3.
Nomor
Izin
Usaha
Industri
(IUI)
-
B
:
195-
117/530/PB/Pr.L/X/2013 tanggal 28 Oktober 2013 dimana diterbitkan oleh Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Jepara. 4
Jenis dan kapasitas
1. IUIPHHK No. 522.3.6.2/19/IU-IPHHK/XII/2009 sebesar 1,800
produksi/Perdagangan per Tahun
:
m3/tahun. 2. IUI – B No. 195-117/530/PB/Pr.L/X/2013 : • Furniture sebesar 500 conteiner (6,000 m3) per tahun dan flooring sebesar 120 container (2,500 m3) per tahun.
5
Jenis Usaha
:
Industri furniture dari kayu dan rotan, handycraft dan kayu olahan
6
Susunan
Pengurus
Perusahaan (berdasarkan akte notaris Darmawan Setijanto,SH No. 22 tanggal 21 Mei 2008)
:
• Direktur/Pengurus : Tn Darmawan • Persero Komanditer : Tn Andrew Surya Agung
RINGKASAN TAHAPAN
Waktu dan Tempat
Tahapan Pertemuan Pembukaan
Senin, 06 Januari 2014 Tempat Rapat Kantor CV Allpin di Kabupaten Jepara
Ringkasan Catatan Pertemuan pembukaan dihadiri oleh perwakilan CV Allpin yang terdiri dari Management Representative, staff dan A u d i t o r Lembaga Sertifikasi PT. TUV Rheinland Indonesia. Perincian pelaksanaan pertemuan pembukaan adalah 1). Lead Auditor menjelaskan maksud dan tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi, prosedur verifikasi dan ketentuan/mekanisme pengambilan keputusan serta meminta ketersediaan, kelengkapan dan transparansi data; 2). Waktu pelaksanaan audit mohon diberikan kelonggaran sampai jam 17.00 WIB (sesuai audit plan) walaupun waktu kerja hanya sampai jam 16.00 WIB; 3). Acara dipandu oleh Bp Andrew Darmawan. Kedua belah pihak menandatangani notulensi rapat pembukaan.
Verifikasi Dokumen Observasi Lapangan
dan
06 s/d 07 Januari 2014 - Unit Penggergajian, Produksi dan Finishing. - Dokumen legalitas/perizinan (akte perusahaan, SIUP & IUI, izin gangguan (HO), TDP, NPWP, PKP, Surat Keterangan, dokumen lingkungan, ETPIK) - Dokumen terkait bahan baku (input) (dokumen pembelian, berita acara serah terima, dokumen angkutan, LMKBK dan LMHHKO).
Verifikasi dokumen dan observasi lapangan dilakukan sesuai dengan prinsip, kriteria, indikator dan verifier yang telah ditetapkan dalam Perdirjen BUK No. P.8/VIBPPHH/2012 Lampiran 2.5 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUIPHHK dan IUI. Periode data yang diverifikasi adalah Januari-Desember 2013 (1 tahun terakhir)
Tahapan
Waktu dan Tempat
Ringkasan Catatan
- Dokumen terkait proses produksi (tally sheet penggunaan bahan baku dan produksi, laporan produksi) - Dokumen terkait eksport (PEB, Packing List, Invoice, B/L).
- Dokumen terkait K3 dan ketenagakerjaan
- dll Pertemuan Penutupan
07 Januari 2014 Tempat Rapat Kantor CV Allpin Kabupaten Jepara
Pengambilan Keputusan
22 Januari 2014 Kantor PT. Indonesia. Catatan : -
TUV Rheinland
Pertemuan penutupan dihadiri oleh perwakilan CV Allpin yang terdiri dari Management Representative, staff dan Lembaga Sertifikasi PT. TUV Rheinland Indonesia. Lead Auditor memaparkan hasil verifikasi dan melakukan konfirmasi hasil dan temuan di lapangan serta menginformasikan batas waktu penyampaian dokumen tambahan untuk verifier yang berstatus tidak Lead Auditor dan memenuhi. Auditee menandatangani Notulensi Pertemuan Penutupan Dilakukan sesuai dengan ketentuan Perdirjen BUK No. P.8/VIBPPHH/2012 Lampiran 3.4 tentang Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUIPHHK dan IUI.
RINGKASAN HASIL PENILAIAN Prinsip
Kriteria
Indikator
Verifier
P.1
K.1.1
1.1.1
a.
Memenuhi
Kelengkapan dan keabsahan akte pendirian perusahaan dan perubahan dipenuhi seluruhnya
b.
Memenuhi
Izin usaha yang masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya
Memenuhi
Izin HO telah dimiliki dan masih berlaku sehingga dipergunakan sebagai kelengkapan pengajuan izin industri.
Memenuhi
Organisasi/auditee telah memiliki TDP untuk kegiatan usaha perdagangan furniture dari kayu dimana masih berlaku dan sah sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Memenuhi
Organisasi/auditee telah memiliki NPWP dan kelengkapannya seperti SKT dan PKP. NPWP yang dimiliki telah sesuai dengan dokumen lainnya seperti dokumen PEB, ETPIK dan bukti pembayran pajak (pendekatan untuk NSW).
c.
d.
e.
Nilai
Ringkasan Justifikasi
Dokumen lingkungan yang dimiliki organisasi/auditee berupa dokumen UKL/UPL dimana ruang lingkupnya telah sesuai dan telah disahkan oleh BLH Kabupaten Jepara.
f.
Memenuhi
Laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan telah tersedia untuk semester II 2013 tapi data hasil pengujian kualitas air dan udara ambien masih mempergunakan data hasil uji tanggal 16 Oktober 2012. Selain itu, laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan untuk semester I Tahun 2013 belum tersedia. Pada waktu toleransi yang diberikan, auditee telah mengajukan surat permohonan pengujian laboratorium kepada Kepala UPT Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Jepara untuk parameter udara, udara ambien (kebisingan, getaran, dll) dan air. Untuk pengujian laboratorium sedang diproses karena pengambilan sampel air bersih (bakteriologis dan kimia air bersih) telah dilakukan seperti tertuang dalam Surat Keterangan tanggal 20 Januari 2014 dari UPT Laboratorium Kesehatan Daerah.
Prinsip
Kriteria
Indikator
Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi Sedangkan parameter yang lain belum dilakukan pengambilan sampel dikarenakan alatnya sedang rusak. Dengan demikian maka hasil dari pengujian keseluruhan parameter, buku laporan pemantauan dan pengelolaan lingkungan dan bukti penerimaan laporan tersebut akan diverifikasi pada audit selanjutnya seperti yang diperkenankan dalam Lampiran 3.4 Perdirjen Bina Usaha Kehutanan No. P.8/VI-BPPHH/2012 tanggal 17 Desember 2012 poin D.IV.g.
g.
Memenuhi
Terdapat dokumen IUIPHHK dan IUI yang diterbitkan oleh instansi terkait, sesuai jenis usaha yang dijalankan. Organisasi/auditee masuk kedalam kategori IPHHK namun organisasi/auditee belum menyusun buku/dokumen RPBBI tetapi auditee telah menyusun dan menyampaikan Laporan Realisasi Bulanan RPBBI.
1.1.2
1.1.3
1.2.1
Pada waktu toleransi yang diberikan, auditee menyampaikan surat pengantar buku/dokumen RPBBI, buku/dokumen RPBBI, tanda terima penerimaan buku/dokumen RPBBI dari instansi terkait dan resume buku/dokumen RPBBI (untuk BP2HP dan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah)
h.
Memenuhi
-
Memenuhi
Tersedia dokumen ETPIK yang sah dan sesuai dengan produk yang diekspor.
Tidak dapat diverifikasi
Organisasi/auditee bukan pedagang ekspor atau eksportir non-produsen karena didalam dokumen ETPIK menerangkan memproduksi meubel/furniture dari kayu dan kayu olahan lainnya.
b.
Tidak dapat diverifikasi
Dikarenakan Organisasi/auditee bukan pedagang ekspor atau eksportir non-produsen maka auditee tidak memiliki perjanjian atau kontrak kerjasama dengan IUI/TDI/industri rumah tangga/pengrajin dalam rangka penjualan produk keluar negeri (ekspor)
a.
Tidak dapat diverifikasi
Akte perusahaan (pendirian sampai perubahan terakhir) atas nama organisasi/auditee tidak menunjukan dalam berbentuk kelompok
a.
Prinsip
P.2
Kriteria
K.2.1
Indikator
2.1.1
Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi
b.
Tidak dapat diverifikasi
Dikarenakan organisasi/auditee tidak berkelompok maka NPWP kelompok pun tidak dimilikinya.
Memenuhi
Seluruh penerimaan bahan baku telah dilengkapi dokumen/bukti jual beli dan dokumen angkutan hasil hutan yang sah (SKAU atau FA-KB).
b.
Memenuhi
Hasil pemeriksaan penerimaan bahan baku dituangkan dalam Berita Acara Terima Kayu dan Daftar Pengantar Kayu serta dilengkapi dokumen angkutan yang menyertai bahan baku tersebut berupa SKAU atau FA-KB.
c.
Tidak dapat diverifikasi
Organisasi/auditee tidak mempergunakan bahan baku berupa kayu impor sehingga dokumen impor barang tidak ditemukan.
Memenuhi
Seluruh bahan baku yang diterima dilengkapi oleh dokumen angkutan yang sesuai dengan peruntukannya yaitu SKAU untuk kayu bulat dari hutan hak dan FA-KB untuk kayu bulat yang berasal dari Perum Perhutani. Berdasarkan hasi uji petik bagi bahan baku yang masih tersedia stocknya maka terjadi kesesuaian antara dokumen dengan fisik di lapangan.
Tidak dapat diverifikasi
Organisasi/auditee tidak mempergunakan bahan baku berupa KB atau KBS atau KBK yang berasal dari kayu bekas/hasil bongkaran sehingga nota dan dokumen/ keterangan yang dapat menjelaskan asal usul kayu dimaksud tidak ditemukan.
Tidak dapat diverifikasi
Organisasi/auditee tidak mempergunakan bahan baku berupa KB atau KBS atau KBK yang berasal dari kayu hanyut atau hasil memungut dari sungai dan/atau pantai sehingga nota dan dokumen keterangan untuk bahan baku tersebut tidak ditemukan.
g.
Tidak dapat diverifikasi
Bahan baku yang dipergunakan oleh organisasi/auditee tidak mempergunakan kayu limbah industri sehingga dokumen angkutan hasil hutan berupa Nota tidak ditemukan di organisasi/auditee
h.
Memenuhi
Dokumen LMKB/LMKBK dan LMHHOK sesuai dengan dokumen pendukung.
a.
d.
e.
f.
Prinsip
Kriteria
Indikator
Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi Organisasi/auditee tergolong IPHHK namun dokumen pendukung RPBBI tidak ditemukan.
2.1.2
2.1.3
P.3
K.3.1
3.1.1
3.1.2
Pada waktu toleransi yang diberikan, auditee menyampaikan Surat Rencana Jual Beli Bahan Baku dari Perum Perhutani (KBM Pemasaran Kayu I Tegal dan KBM Pemasaran Kayu I Cirebon). Sedangkan untuk bahan baku dari Hutan Hak yang dokumen angkutannya telah ditetapkan menggunakan SKAU tidak diperlukan dokumen pendukung RPBBI. Kondisi diatas telah sesuai dengan Peraturan Menteri Kehutanan No. P.9/Menhut-II/2012 tanggal 5 Maret 2012 pasal 6 ayat 5 dan 6.
i.
Memenuhi
a.
Memenuhi
Tally sheet/rekaman/laporan awal produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku
b.
Memenuhi
Laporan hasil produksi sesuai dengan LMHHOK dan terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen
c.
Memenuhi
Realisasi produksi tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan
a.
Tidak dapat diverifikasi
b.
Tidak dapat diverifikasi
c.
Tidak dapat diverifikasi
d.
Tidak dapat diverifikasi
a.
Tidak dapat diverifikasi
b.
Tidak dapat diverifikasi
a.
Tidak dapat diverifikasi
b.
Tidak dapat diverifikasi
Dikarenakan organisasi/auditee tidak ada proses pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain maka organisasi/auditee tidak memiliki dokumen kontrak kerjasama atau kontrak jasa, dokumen perizinan/legalitas perusahaan jasa/pengolahan, adanya segregasi/separasi produk dan adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi Organisasi/auditee tidak memerlukan pengakuan sebagai PKAPT karena jenis produk yang diperdagangkan tidak masuk kedalam kategori kayu pada aturan terkait dan tidak melakukan perdagangan kayu antar pulau. Dengan itu maka dokumen laporan PKAPT juga tidak diperlukan/ditemukan. Organisasi/auditee tidak memerlukan pengakuan sebagai PKAPT maka kapal yang dipergunakan dalam transportasi perdagangannya tidak ada kewajiban menggunakan kapal berbendera Indonesia serta dokumen angkutan yang dipergunakan tidak
Prinsip
Kriteria
Indikator
Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi mengikuti aturan yang ada sehingga tidak dapat dilakukan uji silang antara identitas kapal dengan informasi yang tercantum dalam dokumen angkutannya.
3.1.3
K.3.2
3.2.1
Organisasi/auditee tidak memerlukan pengakuan sebagai PKAPT dan produk yang dijual/diperdagangkan tidak dalam bentuk kayu maka dokumen angkutan hasil hutan dan identitas permanen pada batang tidak dapat diverifikasi/ditemukan.
a.
Tidak dapat diverifikasi
b.
Tidak dapat diverifikasi
a.
Memenuhi
Dokumen PEB yang diterbitkan telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya
Memenuhi
Informasi didalam dokumen Packing List (P/L) berupa deskripsi produk, jumlah produk, volume produk, dan negara tujuan telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya.
c.
Memenuhi
Informasi didalam dokumen invoice seperti deskripsi produk, jumlah dan volume produk, negara tujuan, dan nilai transaksi telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya.
d.
Memenuhi
Perusahaan angkutan laut dilengkapi dengan Bill of Landing (B/L).
Tidak dapat diverifikasi
Organisasi/auditee baru dalam proses sertifikasi dan produk yang diekspor belum terkena kewajiban mempergunakan V-Legal (sesuai peraturan yang berlaku) sehingga organisasi/auditee tidak memiliki dokumen V-Legal yang diterbitkan atas hasil kegiatan inspeksi serta tidak dapat dilihat kesesuaiannya antara realisasi ekspor dengan dokumen lisensi tersebut.
Tidak dapat diverifikasi
Produk yang diekspor oleh organisasi/auditee tidak termasuk kedalam kategori produk yang memerlukan verifikasi teknis/penelusuran teknis sehingga Laporan Surveyor-nya tidak akan terbit
Tidak dapat diverifikasi
Produk yang di ekspor oleh organisasi/auditee tidak masuk kedalam produk yang terkena bea keluar seperti yang telah dituang dalam Lampiran 1 Peraturan Menteri Keuangan No. 223/PMK.011/2008 tanggal 17 Desember 2008
b.
e.
f.
g.
Prinsip
P.4
Kriteria
K.4.1
Indikator
4.1.1
Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi
h.
Tidak dapat diverifikasi
Dari jenis dan produk kayu yang dipergunakan dan dihasilkan tersebut tidak termasuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya sehingga tidak memerlukan dokumen CITES.
a.
Memenuhi
Tersedia prosedur K3 dan implementasinya dalam kegiatan operasional lapangan
b.
Memenuhi
Tersedia peralatan K3 sesuai ketentuan dan kebutuhan serta berfungsi baik
Memenuhi
Tersedia catatan kecelakaan secara lengkap dan upaya menekan tingkat kecelakaan kerja dalam bentuk program K3.
Memenuhi
Terdapat kebijakan perusahaan yang memperbolehkan pekerja untuk berserikat atau mendirikan serikat pekerja. Kebijakan ini tertuang dalam Surat Pernyataan yang telah ditandatangani oleh Direktur.
c.
4.2.1
-
4.2.2
-
Memenuhi
Tersedia dokumen Peraturan Perusahaan (PP) dan telah mendapatkan pengesahan dari instansi yang berwenang.
4.2.3
-
Memenuhi
Tidak terdapat pekerja yang masih dibawah umur.
