PTR DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA. sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara :

PUTUSAN Nomor 45/PDT/2014/PTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara :

PUNGKY BAMBANG PRIYAMBODO, lahir di Malang, pada tanggal 17 Nopember 1960, bertempat tinggal di Batam, Komplek Pengairan Atas No. 5 RT 001 RW. 012, Kelurahan Tanjung Riau, Kecamatan Sekupang, Kota Batam.

Pemegang

Kartu

Tanda

Penduduk

No.

2171031711609002, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 01 Mei 2013, telah memberikan kuasa kepada Aprilda Fiona & Partners Law Firm / Advokat & Konsultan Hukum dari Kantor Hukum Aprilda Fiona & Partners Law Firm yang beralamat di Ruko Kintamani Blok C No. 3 Batam Center, Batam 29433, semula Penggugat sekarang Pembanding;

Melawan:

1. PT. ECO ENVIRONMENTAL ENERGY INDONESIA yaitu suatu perseroan yang didirikan berdasarkan dan tunduk terhadap

peraturan

perundang-undangan

Republik

Indonesia berkedudukan di Batam terakhir diketahui beralamat kantor di Jalan Jendral Sudirman, Komplek Villa Taman Bunga No. 1-3, Lt. 2, Batam, semula Tergugat 1 sekarang Terbanding I; 2. SUDARSO, lahir di Banyumas pada tanggal 01 Agustus 1965, Wiraswasta, terakhir diketahui bertempat tinggal di Batam, Jalan Jendral Sudirman, Perumahan Villa Taman Bungan No. 2D Batam, semula Tergugat II sekarang Terbanding II

Halaman 1 dari 20 hal Putusan Nomor 45/PDT/2014/PTR

Pengadilan Tinggi tersebut; Setelah membaca : 1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 45/Pen. Pdt/2014/PTR tanggal 25 April 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah

pihak

tersebut dalam tingkat banding 2. Berkas

perkara

dan

surat - surat

lain

yang

berhubungan

dengan

perkara ini; TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Memperhatikan dan mengutip keadaan keadaan mengenai duduknya perkara seperti tercantum dalam salinan resmi

putusan Pengadilan Negeri

Batam tanggal 14 November 2013 Nomor 82/Pdt.G/2013/PN.BTM, dalam perkara antara kedua belah pihak tersebut yang gugatan Penggugat berbunyi sebagai berikut : I.

HUBUNGAN HUKUM ANTARA PENGGUGAT DENGAN PARA TERGUGAT 1. Bahwa Penggugat adalah merupakan salah satu pemegang saham di PT. ECO ENVIRONMENTAL ENERGY INDONESIA tersebut (selanjutnya cukup disingkat “PT. ECO”) yang berdasarkan Akta Pendirian PT. ECO No.: 200 tertanggal 20 Maret 2008, yang dibuat dihadapan Hatma Wigati Kartono, SH, Notaris di Batam, yang kemudian telah mendapatkan Pengesahan Badan Hukum dari Kementrian Hukum dan HAM RI sebagaimana Keputusan

Menteri

Hukum

dan

HAM

RI

No.:

AHU-

35495.AH.01.01.Tahun 2008 tertanggal 25 Juni 2008 (“Akta Pendirian”) adalah pemilik atas 250 (duaratus limapuluh) saham dengan nilai saham keseluruhannya adalah sebesar Rp.312.500.000,- (tigaratus duabelas juta limaratus ribu rupiah) atau dengan kata lain adalah pemilik 25% (duapuluh lima persen) saham yang telah ditempatkan dan disetor pada PT. ECO; 2. Bahwa

berdasarkan

Akta

Pendirian

tersebut,

Penggugat

adalah

merupakan sebagai Direktur Utama di PT. ECO, namun Penggugat telah mengundurkan diri dalam jabatannya selaku Direktur Utama di PT. ECO tersebut; 3. Bahwa selanjutnya pada tanggal 21 Mei 2011, Tergugat 1 telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang dalam RUPS-LB tersebut dipimpin oleh Tergugat 2 Halaman 2 dari 20 hal Putusan Nomor 45/PDT/2014/PTR

4. Bahwa kemudian Tergugat 2 telah menunangkan RUPS-LB tanggal 21 Mei 2011 tersebut kedalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.: 56 tertanggal 31 Mei 2011, yang dibuat dihadapan Hatma Wigati Kartono, SH, Notaris di Batam (“Akta No.:56”) II. PARA TERGUGAT TELAH MENYELENGGARAKAN RUPS DENGAN MELAWAN HUKUM 5. Bahwa Para Tergugat dalam pelaksanaan RUPS-LB tanggal 21 Mei 2011 yang selanjutnya dituangkan

kedalam Akta No.:56 tersebut telah

melakukan Perbuatan Melawan Hukum khususnya terhadap Undang Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”) yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat, yang secara terperinci dan jelas serta terang benderang dijelaskan sebagai berikut:

A.

TENTANG ACARA RAPAT TELAH TIDAK SESUAI DENGAN AGENDA RAPAT DALAM UNDANGAN RAPAT. 6. Penyelenggaraan RUPS-LB tanggal 21 Mei 2011 yang diadakan oleh Para Tergugat

pada dasarnya telah bertentangan dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan yang berlaku, di mana hal ini dapat dilihat dari penyimpangan Acara RUPSLB yang berbeda dengan agenda yang tercantum dalam Surat Undangan RUPSB, yaitu sebagai berikut: a.

Agenda Rapat Dalam Surat Undangan RUSLB Adapun agenda dalam Surat Undangan RUPSLB tertanggal 02 Mei 2011 yang disampaikan oleh Komisaris Utama (in casu Tergugat 2) PT. ECO, yaitu Sudarso adalah sebagai berikut: (i).

Perubahan Susunan Pengurus Perseroan;

(ii). Jual Beli Saham; (iii). Laporan Perkembangan Perseroan; (iv). Hal-hal lain. Namun fakta hukumnya, dalam acara RUPS-LB tertanggal 21 Mei 2011 tersebut ternyata membahas dan mengambil keputusan sebagai berikut: (i).

Peningkatan Modal Dasar dari Modal awal sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) ditingkatkan menjadi Rp. 31.250.000.000,- (tiga puluh satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah);

(ii). Perubahan kepemilikan saham;

Halaman 3 dari 20 hal Putusan Nomor 45/PDT/2014/PTR

(iii). Perubahan

susunan

Pengurus

Perseroan

(Direksi

dan

Komisaris). Bahwa berdasarkan ketentuan UUPT, RUPS yang diselenggarakan oleh Dewan Komisaris hanya boleh membicarakan masalah sesuai dengan agenda yang tercantum dalam Surat Undangan RUPS. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 79 Ayat (2), (3), (6), (7), dan (9) UUPT, yaitu sebagai berikut: Pasal 79 Ayat (2), (3), (6), (7), dan (9) UUPT (kutipan): “(2). Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan atas permintaan: a.

1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-

sama

mewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari

jumlah seluruh

saham dengan hak suara kecuali anggaran

dasar menentukan suatu jumlah yang lebih kecil; atau b.

Dewan Komisaris.

(3). Permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada Direksi dengan Surat Tercatat disertai alasannya. (6). Dalam hal Direksi tidak melakukan pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (5), a.

permintaan

penyelenggaraan

RUPS

sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) huruf a diajukan kembali kepada Dewan Komisaris;atau b.

Dewan Komisaris melakukan pemanggilan sendiri RUPS, sebagaimana dimaksud pda ayat (2) huruf b.

(7). Dewan

Komisaris

wajib

melakukan

pemanggilan

RUPS

sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima. (9). RUPS yang diselenggarakan Dewan Komisaris berdasarkan panggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b dan ayat (7) hanya membicarakan masalah yang berkaitan dengan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).” Berdasarkan ketentuan yang ada dalam Pasal 79 Ayat (2), (3), (6), (7), dan (9) UUPT tersebut di atas, maka terhadap Keputusan yang timbul pada RUPS-LB tertanggal 21 Mei 2011 tersebut yang kemudian dituangkan kedalam Akta No.:56 tersebut berkaitan

Halaman 4 dari 20 hal Putusan Nomor 45/PDT/2014/PTR

dengan mata acara rapat yang tidak terdapat dalam agenda dalam Surat Undangan RUPSLB adalah tidak sah dan batal demi hukum. Bahwa ketidak-sahan tersebut tidak hanya berkaitan dengan keputusan yang timbul untuk mata acara rapat yang tidak terdapat dalam Surat Undangan RUPSLB saja, tetapi juga seluruh keputusan yang timbul dari RUPSLB tersebut adalah tidak sah dan batal demi hukum. Hal ini karena Surat Undangan RUPSLB tertanggal 02 Mei 2011 tidak memenuhi

unsur-unsur

yang

disyaratkan

oleh

Undang-undang,

sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 82 UUPT, yaitu sebagai berikut: Pasal 82 UUPT (kutipan): “(1). Pemanggilan RUPS dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS. (2). Pemanggilan RUPS dilakukan dengan Surat Tercatat dan/atau dengan iklan dalam Surat Kabar. (3).

Dalam panggilan RUPS dicantumkan tanggal, waktu, tempat, dan mata acara rapat disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam RUPS tersedia di kantor Perseroan sejak tanggal dilakukan pemanggilan RUPS sampai dengan tanggal RUPS diadakan.

(4). Perseroan wajib memberikan salinan bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada pemegang saham secara cuma-cuma jika diminta. (5). Dalam hal pemanggilan tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dan panggilan tidak sesuai dengan ketentuan ayat (3), keputusan RUPS tetap sah jika semua pemegang saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan tersebut disetujui dengan suara bulat.” Bahwa di dalam Pasal 82 Ayat (5) UUPT tersebut disebutkan Keputusan RUPS tetap sah walaupun tidak memenuhi unsur-unsur yang harus ada dalam surat undangan dengan syarat seluruh Pemegang Saham hadir atau diwakili dan keputusan disetujui dengan suara bulat, namun fakta hukumnya tidak seluruh Pemegang Saham pada saat RUPS-LB tertanggal 21 Mei 2011 tersebut hadir, yaitu tidak hadirnya Pungky BB Priyambodo selaku Pemegang Saham sebanyak 250 lembar saham. Oleh karenanya, seluruh Keputusan-keputusan yang timbul pada saat Halaman 5 dari 20 hal Putusan Nomor 45/PDT/2014/PTR

RUPSLB PT. ECO tertanggal 21 Mei 2011 dianggap tidak sah dan batal demi hukum. b.

Agenda dalam undangan RUPSLB tentang “Hal lain-lain” Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 75 Ayat (3) dan (4) UUPT, bahwa dalam mata acara rapat lain-lain tidak dapat diambil keputusan apabila seluruh pemegang saham tidak hadir dan menyetujui adanya mata acara rapat tersebut. Pasal 75 Ayat (3) dan (4) UUPT (kutipan): “(3). RUPS dalam mata acara lain-lain tidak berhak mengambil keputusan, kecuali semua pemegang saham hadir dan/atau diwakili dalam RUPS dan menyetujui penambahan mata acara rapat. (4).

Keputusan atas mata acara rapat yang ditambahkan harus disetujui dengan suara bulat.”

Bahwa dalam Surat Undangan RUPSLB tertanggal 02 Mei 2011, terdapat mata acara rapat lain-lain yang seharusnya tidak dapat diambil keputusannya dalam acara RUPS-LB tertanggal 21 Mei 2011 dikarenakan dalam RUPS-LB tertanggal 21 Mei 2011 tersebut tidak dihadiri oleh seluruh pemegang saham dan/atau perwakilannya sebagaimana dijelaskan sebelumnya pada bagian “a” tersebut di atas. Fakta hukumnya adalah ketidakhadiran seluruh Pemegang Saham tersebut dapat dilihat dalam Akta No.: 56 yang menyatakan bahwa RUPS-LB tertanggal 21 Mei 2011 tersebut hanya dihadiri 750 (tujuh ratus lima puluh) saham yang merupakan 75 % (tujuh puluh lima persen) dari seluruh saham yang telah ditempatkan dalam perseroan. Berdasarkan dasar hukum dan fakta hukum tersebut di atas, maka RUPS-LB tertanggal 21 Mei 2011 yang diselenggarakan oleh Tergugat 1 dan dimpin oleh Tergugat 2, tidak berhak untuk mengeluarkan keputusan apapun berkaitan dengan mata acara rapat lain-lain dan oleh karena itu Keputusan yang berkaitan dengan mata acara rapat lain-lain tersebut dianggap tidak sah dan batal demi hukum. c.

Tergugat 2 Telah Menolak Kehadiran Perwakilan Penggugat Yang Telah Diberi Surat Kuasa. Pada saat penyelenggaraan RUPS-LB tertanggal 21 Mei 2011 tersebut, Perwakilan sah Penggugat, yaitu Al Faisal selaku Penerima Halaman 6 dari 20 hal Putusan Nomor 45/PDT/2014/PTR

Kuasa dari Penggugat selaku Pemegang Saham sebanyak 250 Lembar Saham dari 1000 Lembar Saham dalam PT. ECO, telah ditolak dan diusir oleh Tergugat 2 pada saat ingin mengikuti RUPS-LB tertanggal 21 Mei 2011 tersebut. Tindakan Tergugat 2 yang melakukan pengusiran ini merupakan suatu

bentuk

arogansi

yang

bertentangan

dengan

ketentuan

perundang-undangan yang berlaku, di mana berdasarkan Pasal 85 Ayat (1) UUPT Pemegang Saham memiliiki hak untuk memberikan kuasa kepada pihak lain untuk mewakilinya dalam menghadiri RUPS termasuk juga menggunakan hak suara Pemegang Saham. Pasal 85 Ayat (1) UUPT (kutipan): “Pemegang Saham baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPS dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya.” Berdasarkan fakta hukum dan dasar hukum tersebut di atas, penolakan yang dilakukan Tergugat 2 terhadap perwakilan Penggugat pada saat RUPS-LB tertanggal 21 Mei 2011 tersebut adalah bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan oleh karenanya dikategorikan sebagai tindakan yang melawan hukum.

B.

TENTANG

UNDANGAN

RAPAT

TELAH

DILAKUKAN

DENGAN

MELAWAN HUKUM. 7.

Bahwa Direksi PT. ECO tidak pernah diminta secara resmi dan sah baik dari salah satu Pemegang Saham maupun Dewan Komisaris PT. ECO untuk menyelenggarakan RUPS-LB tertanggal 21 Mei 2011 tersebut. Berdasarkan

Pasal

79

Ayat

(2)

dan

(3)

UUPT,

sebelum

diselenggarakannya RUPS untuk pertama kalinya permintaan atas penyelenggaraan RUPS harus disampaikan kepada Direksi secara resmi dan sah. Pasal 79 Ayat (2) dan (3) UUPT (kutipan): “(2). Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan atas permintaan: a.

1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara kecuali anggaran dasar menentukan suatu jumlah yang lebih kecil; atau Halaman 7 dari 20 hal Putusan Nomor 45/PDT/2014/PTR

b.

Dewan Komisaris.

(3). Permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada Direksi dengan Surat Tercatat disertai alasannya.”

Fakta hukumnya adalah bahwa sebelum RUPS-LB tertanggal 21 Mei 2011 tersebut diselenggarakan, tidak pernah ada permintaan resmi dan sah baik dari salah satu Pemegang Saham maupun Dewan Komisaris kepada Direksi PT. ECO untuk menyelenggarakan RUPSLB. Oleh karenanya, berdasarkan dasar hukum dan fakta hukum tersebut di atas, penyelenggaraan RUPS-LB tertanggal 21 Mei 2011 secara sepihak oleh PT. ECO adalah nyata-nyata merupakan suatu tindakan yang melawan hukum. 8.

Bahwa selain dari pada itu, Surat Undangan RUPSLB tertanggal 02 Mei 2011 hanya oleh seorang Komisaris PT. ECO (in casu Tergugat 2), hal ini tentunya bertentangan dengan UUPT. Pemanggilan RUPS dalam hal

ini melalui Surat Undangan RUPS tidak

dapat hanya dilakukan oleh seorang Komisaris, karena ketentuan UUPT mensyaratkan

bahwa

pemanggilan

harus

dilakukan

oleh

Dewan

Komisaris. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 79 Ayat (5) dan (6) UUPT, yaitu sebagai berikut: Pasal 79 Ayat (5) dan (6) UUPT (kutipan): “(5). Direksi wajib melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima. (6). Dalam hal Direksi tidak melakukan pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (5), a.

permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diajukan kembali kepada Dewan Komisaris; atau

b.

Dewan Komisaris melakukan pemanggilan sendiri RUPS, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b.”

Fakta hukumnya adalah bahwa Surat Undangan RUPSLB tertanggal 02 Mei 2011 hanya dilakukan oleh seorang Komisaris, yaitu Komisaris Utama PT. ECO (in casu Tergugat 2). Hal ini dibuktikan dengan Surat Undangan RUPSLB yang hanya ditandatangani oleh seorang Komisaris (in casu Tergugat 2), yaitu Sudarso tetapi tidak terdapat tanda-tangan Komisaris lainnya. Halaman 8 dari 20 hal Putusan Nomor 45/PDT/2014/PTR

Oleh karena hal tersebut di atas, berdasarkan fakta hukum dan dasar hukum yang ada, tindakan Komisaris Utama PT. ECO (in casu Tergugat 2) yang secara individu melakukan pemanggilan RUPSLB kepada Para Pemegang Saham PT. ECO merupakan tindakan yang bertentangan dengan Undang-undang dan dikategorikan sebagai tindakan yang melawan hukum.

C.

PEMEGANG SAHAM TIDAK PERNAH MENDAPATKAN PENAWARAN TERLEBIH DAHULU SECARA RESMI DAN SAH ATAS SAHAM YANG AKAN DIALIHKAN.

9.

Bahwa praturan Perundang-undangan mensyaratkan apabila terdapat jual beli saham yang akan dilakukan oleh Pemegang Saham dalam Perseroan, maka Pemegang Saham yang ingin menjual sahamnya tersebut diharuskan untuk menawarkannya terlebih dahulu kepada Pemegang Saham lainnya dalam Perseroan. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 7 Ayat (2) Anggaran Dasar jo Pasal 57 Ayat (1) dan Pasal 58 Ayat (1) UUPT, yaitu sebagai berikut: Pasal 7 Ayat (2) Anggaran Dasar (kutipan): “Pemegang saham yang hendak memindahkan hak atas saham, harus menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham lain dengan menyebutkan harga serta persyaratan penjualan dan memberitahukan kepada direksi secara tertulis tentang penawaran tersebut.” Pasal 57 Ayat (1) UUPT (kutipan): “Dalam anggaran dasar dapat diatur persyaratan mengenai pemindahan hak atas saham, yaitu: a.

keharusan menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham dengan klasifikasi tertentu atau pemegang saham lainnya;

b.

keharusan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Organ Perseroan; dan/atau

c.

keharusan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.”

Pasal 58 Ayat (1) UUPT (kutipan): “(1). Dalam hal anggaran dasar mengharuskan pemegang saham penjual menawarkan terlebih dahulu sahamnya kepada pemegang saham klasifikasi tertentu atau pemegang saham lain, dan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh hari) terhitung sejak tanggal penawaran Halaman 9 dari 20 hal Putusan Nomor 45/PDT/2014/PTR

dilakukan ternyata pemegang saham tersebut tidak membeli, pemegang saham penjual dapat menawarkan dan menjual sahamnya kepada pihak ketiga.” Fakta hukumnya adalah bahwa berdasarkan RUPS-LB tertanggal 21 Mei 2011 jo Akta No.: 56, telah terjadi penjualan saham kepada pihak lain di luar Perseroan, di mana terhadap penjualan tersebut, Pemegang Saham lainnya dalam Perseroan tidak pernah secara resmi dan sah mendapatkan penawaran dari Pemegang Saham yang menjual Saham tersebut dan Direksi Perseroan juga tidak pernah mendapatkan pemberitahuan secara tertulis dari Pemegang Saham yang menjual sahamnya tersebut. Oleh karena itu, terhadap RUPS-LB tertanggal 21 Mei 2011 jo Akta No.: 56 yang menyetujui penjualan pihak

saham

dalam

perseroan

kepada

lain di luar perseroan tanpa adanya pemberitahuan secara resmi

dan sah baik kepada pemagang saham maupun kepada Direksi Perseroan adalah suatu tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundangundangan dan dikategorikan sebagai suatu tindakan yang melawan hukum.

III.

TINDAKAN PARA

TERGUGAT DALAM PENYELENGGARAAAN RUPS-LB TERTANGGAL

21 MEI 2011 TELAH MERUGIKAN PENGGUGAT 10. Bahwa tindakan Para Tergugat yang telah jelas-jelas dan nyata-nyata melawan hukum dalam penyelenggaraaan RUPS-LB tertanggal 21 Mei 2011 tersebut, telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat, yaitu berupa terzalimi-nya dan keterbatasan hak-hak Penggugat sebagai Pemegang Saham

serta

mendapatkan

biaya-biaya keadilan

dalam

ini,

melakukan

yang

jika

upaya

ditaksir

hukum

adalah

untuk

sebesar

Rp.200.000.000,- (duaratus juta rupiah); 11. Guna mencegah bertambahnya kerugian yang dialami dan diderita oleh Penggugat, maka sudah seharusnya dan sepatutnya, RUPS-LB tertanggal 21 Mei 2011 yang diselenggarakan oleh Tergugat 1 dan dalam pelaksanaannya dipimpin oleh Tergugat 2 juncto Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.: 56 tertanggal 31 Mei 2011, yang dibuat dihadapan Hatma Wigati Kartono, SH, Notaris di Batam, serta setiap dan seluruh rapat pemegang saham termasuk perubahan anggaran dasar Tergugat 1 dalam bentuk apapun itu yang dilakukan setelah tanggal 21 Mei 2011, adalah tidak sah, tidak mengikat dan batal demi hukum;

Halaman 10 dari 20 hal Putusan Nomor 45/PDT/2014/PTR

IV. TINDAKAN PARA TERGUGAT DIKUALIFISIR SEBAGAI PERBUATAN MELAWAN HUKUM 12. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1365 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata – selanjutnya disebut “KUHPerdata”) mengatur

bahwa

tiap

tindakan

perbuatan

melawan

hukum

yang

mengakibatkan kerugian pada orang lain mewajibkan orang yang salah tersebut mengganti kerugian.

Pasal 1365 KUHPer (kutipan): “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seseorang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut” Mariam Darus Badrulzaman dalam bukunya “KUH Perdata Buku III Hukum Perikatan Dengan Penjelasan”, seperti dikutip Rosa Agustina dalam buku “Perbuatan

Melawan

Hukum”

(hal.

36)

menjabarkan

unsur-unsur

Perbuatan Melawan Hukum dalam Pasal 1365 KUHPer adalah sebagai berikut (kutipan). “a.

Harus ada perbuatan (positif maupun negatif);

b.

Perbuatan itu harus melawan hukum;

c.

Ada kerugian;

d.

Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian; dan

e.

Ada kesalahan”.

13. Bahwa lebih lanjut berdasarkan Doktrin hukum sebagai dikemukakan oleh M.A. Moegni Djojodiredjo, S.H., dalam literature yang berjudul “Perbuatan Melawan Hukum” Cetakan Pertama, Penerbit Pradnya Paramita, pada halaman 35, dijelaskan kualifikasi Perbuatan Melawan Hukum sebagai berikut (kutipan): “Dengan meninjau kembali perumusan luas dari onrechmatigedaad, maka “daad” (perbuatan) barulah merupakan suatu perbuatan melawan hukum, kalau: a.

Bertentangan dengan hak orang lain atau;

b.

Bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri atau;

c.

Betentangan dengan kesusilaan baik atau;

Halaman 11 dari 20 hal Putusan Nomor 45/PDT/2014/PTR

d.

Bertentangan dengan keharusan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau benda”.

14. Berdasarkan penjelasan doktrin diatas beserta penjabarannya adalah jelas bahwa tindakan Para Tergugat dalam RUPS-LB tertanggal 21 Mei 2011 yang diselenggarakan oleh Tergugat 1 dan dalam pelaksanaannya dipimpin oleh Tergugat 2 juncto Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.: 56 tertanggal 31 Mei 2011, yang dibuat dihadapan Hatma Wigati Kartono, SH, Notaris di Batam, telah melawan hukum yang nyata-nyata telah salah dan telah

menimbulkan

kerugian

bagi

Penggugat

dikualifisir

sebagai

Perbuatan Melawan Hukum; V. PENGGUGAT BERHAK MENGAJUKAN GUGATAN TERHADAP PARA TERGUGAT 15. Bahwa berdasarkan penjabaran atas dasar-dasar hukum dan fakta-fakta hukum tersebut di atas, telah nyata dan jelas bahwa RUPS-LB tertanggal 21 Mei 2011 yang diselenggarakan oleh Tergugat 1 dan dalam pelaksanaannya dipimpin oleh Tergugat 2 kemudian dituangkan kedalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.: 56 tertanggal 31 Mei 2011, yang dibuat dihadapan Hatma Wigati Kartono, SH, Notaris di Batam, telah melanggar ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, di mana pelanggaran-pelanggaran tersebut telah nyata-nyata merupakan suatu tindakan ketidakadilan sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat; 16. Bahwa berkaitan dengan hal tersebut diatas, Penggugat mempunyai hak untuk mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat, hal ini sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 61 UUPT, yaitu sebagai berikut: Pasal 61 UUPT (kutipan): “(1). Setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap Perseroan ke pengadilan negeri apabila dirugikan karena tindakan Perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi, dan/atau Dewan Komisaris. (2). Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan ke pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan.” VI. PERMOHONAN PEMBATALAN RUPS-LB TERTANGGAL 21 MEI 2011 JUNCTO AKTA NO.: 56 DAN GANTI KERUGIAN 17. Bahwa tindakan Para Tergugat yang telah jelas-jelas dan nyata-nyata melawan hukum dalam penyelenggaraaan RUPS-LB tertanggal 21 Mei Halaman 12 dari 20 hal Putusan Nomor 45/PDT/2014/PTR

2011 tersebut, telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat, yaitu berupa terzalimi-nya dan keterbatasan hak-hak Penggugat sebagai Pemegang Saham

serta

mendapatkan

biaya-biaya keadilan

dalam

ini,

melakukan

yang

jika

upaya

ditaksir

hukum

adalah

untuk

sebesar

Rp.200.000.000,- (duaratus juta rupiah); 18. Guna mencegah bertambahnya kerugian yang dialami dan diderita oleh Penggugat, maka sudah seharusnya dan sepatutnya, RUPS-LB tertanggal 21 Mei 2011 yang diselenggarakan oleh Tergugat pelaksanaannya

dipimpin

1

dan

dalam

oleh Tergugat 2 juncto Akta Pernyataan

Keputusan Rapat No.: 56 tertanggal 31 Mei 2011, yang dibuat dihadapan Hatma Wigati Kartono, SH, Notaris di Batam, serta setiap dan seluruh rapat pemegang saham termasuk perubahan anggaran dasar Tergugat 1 dalam bentuk apapun itu yang dilakukan setelah tanggal 21 Mei 2011, adalah tidak sah, tidak mengikat dan batal demi hukum; Maka berdasarkan hal-hal dan penjelasan-penjelasan yang telah kami uraikan, sampaikan dan paparkan diatas, maka mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara pada tingkat ini, agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA 1.

Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;

2.

Menyatakan tindakan Para Tergugat dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) tertanggal 21 Mei 2011 yang kemudian dituangkan kedalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.: 56 tertanggal 31 Mei 2011, yang dibuat dihadapan Hatma Wigati Kartono, SH, Notaris di Batam, adalah Perbuatan Melawan Hukum;

3.

Menyatakan

(RUPS-LB)

tertanggal

21

Mei

2011

yang

kemudian

dituangkan kedalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.: 56 tertanggal 31 Mei 2011, yang dibuat dihadapan Hatma Wigati Kartono, SH, Notaris di Batam, serta setiap dan seluruh rapat pemegang saham termasuk perubahan anggaran dasar PT. ECO ENVIRONMENTAL ENERGY INDONESIA, dalam bentuk apapun itu yang dibuat dan dilakukan setelah tanggal 21 Mei 2011adalah tidak sah, tidak mengikat dan batal demi hokum; 4.

Mmerintahkan

kepada

Jurusita

Pengadilan

Negeri

Batam

untuk

memberitahukan dan menyampaikan putusan ini ke Sistem Administrasi Badan Hukum pada Kementrian Hukum dan HAM Republik Indonesia guna dicatatkan ke dalam sistem yang dpergunakan untuk itu; Halaman 13 dari 20 hal Putusan Nomor 45/PDT/2014/PTR

5.

Menyatakan akibat tindakan Perbuatan Melawan Hukum Para Tergugat tersebut, Penggugat mengalami kerugian sebesar Rp.250.000.000,(duaratus limapuluh juta rupiah);

6.

Menghukum Para Tergugat untuk mengganti kerugian kepada Penggugat secara tanggung renteng yaitu kerugian sebesar Rp.250.000.000,(duaratus limapuluh juta rupiah);

7.

Menyatakan putusan perkara putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (uit voerbaar bij voorbad) walau Tergugat verzet, banding atau kasasi.

Atau, apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo berpendapat lain, mohon kiranya diberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Batam telah menjatuhkan putusannya tanggal 14 November 2013 Nomor 82/Pdt.G/2013/PN.BTM yang amarnya berbunyi sebagai berikut : DALAM EKSEPSI : -

Menolak Eksepsi para Tergugat untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA : 1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya. 2. Menghukum Penggugat untuk membayar lunas dari seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya

Rp. 301.000,-

(Tiga ratus satu ribu rupiah). Menimbang, bahwa dari akta pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera

Pengadilan Negeri Batam Bunyamin, SH, ternyata bahwa pada

tanggal 21 November 2013, Penggugat/Pembanding

telah megajukan

permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Batam tanggal 14 Nivember 2013 Nomor 82PDT/G/2013/PN.BTM, dan permohonan banding tersebut telah pula diberitahukan kepada pihak lawannya, yaitu Kuasa Hukum para Tergugat/Terbanding pada tanggal 29 November 2013;

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 9 Desember 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 9 Desember 2013 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Kuasa Hukum para Tergugat/para Terbanding pada tanggal 8 Januari 2014;

Halaman 14 dari 20 hal Putusan Nomor 45/PDT/2014/PTR

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut Kuasa Hukum para Tergugat/para Terbanding

telah

pula mengajukan kontra memori banding

tanggal 29 Januari 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 29 Januari 2014 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Kuasa Hukum Penggugat/ Pembanding pada tanggal 5 Februari 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas perkara (inzage) No.82/Pdt.G/2013/PNBTM yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Batam

telah diberitahukan secara resmi masing-masing

kepada Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding dan kepada Kuasa Hukum para Tergugat/para Terbanding untuk mempelajari berkas selama 14 (empat belas) hari sebelum berkas tersebut dikirimkan ke- Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk diperiksa dalam tingkat banding masing-masing pada tanggal 5 dan 6 Februari 2014;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Penggugat /Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata-cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang Undang, sehingga permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti secara cermat dan seksama berkas perkara beserta turunan putusan Pengadilan

Negeri

Batam

tanggal

14

November

2013

Nomor:

82/PDT.G/2013/PN.BTM dan pula telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama memori banding yang diajukan oleh pihak Penggugat/ Pembanding dan kontra memori banding yang telah diajukan oleh para Tergugat/Terbanding, maka Pegadilan Tinggi

mempertimbangkan

sebagai

berikut di bawah ini; Dalam Eksepsi: Menimbang, bahwa alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan putusan Hakim Tingkat Pertama mengenai eksepsi yang pada pokoknya menolak untuk seluruhnya eksepsi dari para Tergugat sudah tepat dan benar, oleh karena itu putusan dalam eksepsi tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan; Halaman 15 dari 20 hal Putusan Nomor 45/PDT/2014/PTR

Dalam Pokok Perkara: Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalam pokok perkara Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan alasan sebagai berikut:

Menimbang,

bahwa Hakim

Tingkat

Pertama

telah

keliru dalam

menemukan masalah (persoalan pokok) dalamperkara ini sehingga pemecahan masalah dalam perkara ini menjadi keluar dari inti persoalan pokok;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi persoalan pokok dalam perkara ini ialah : bahwa apakah para Tergugat/Terbanding benar telah melakukan perbuatan melawan hukum atas penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ( RUPS LB) tanggal 21 Mei 2011 yang kemudian hasilnya dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 56 tanggal 31 Mei 2011 karena agenda rapat tersebut tidak sesuai dengan surat undangan RUPS LB tanggal 2 Mei 2011 ? ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Hakim Tingkat Pertama telah memberi pertimbangan yang salah atas pokok permasalahan dalam perkara a quo dimana memberi pertimbangan soal syaratnya surat undangan sesuai dengan Anggaran Dasar PT Eco Environmental Energy Indonesia jo pasal 82 UU No. 40 tahun 2007 padahal yang dipersoalkan oleh Penggugat/Pembanding adalah : bahwa agenda rapat dalam surat undangan berbeda dengan materi yang dirapatkan dalam RUPS LB tersebut dan hal itu telah melanggar ketentuan (peraturan) yang akhirnya menimbulkan kerugian bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk itu Hakim Tingkat Banding akan memberi pertimbangan sebagai berikut : -

Bahwa adapun surat undangan yang dikirim oleh Tergugat II Sudarso tanggal 2 Mei 2011 (lihat bukti P-3) berisikan agenda rapat : 1. Perubahan susunan pengurus Perseroan. 2. Jual beli saham. 3. Laporan perkembangan Perseroan. 4. Hal – hal lain.

Menimbang, bahwa akan tetapi ternyata dalam pelaksanaan RUPS LB tersebut telah terjadi perubahan acara yang tidak sesuai dengan apa yang Halaman 16 dari 20 hal Putusan Nomor 45/PDT/2014/PTR

tertera dalam surat undangan yaitu antara lain adanya perubahan modal sebagai akibat perseroan akan melaksanakan proyek yang membutuhkan penambahan modal sehingga RUPS LB menyetujui peningkatan Modal Dasar Perseroan yang semula dari Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) ditingkatkan menjadi Rp 31.250.000.000,00 (tiga puluh satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) lihat bukti P-2 Akta Nomor 56 tanggal 31 Mei 2011 yang dibuat dihadapan Notaris Hatma Wigati Kartono sebagai wujud dari hasil rapat tersebut pada surat undangan tanggal 2 Mei 2011;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam undangan tanggal 2 Mei 2011 (lihat bukti P-3) tidak menyebutkan adanya mata acara (agenda rapat) tentang peningkatan Modal Dasar Perseroan maka dengan mendasarkan ketentuan Undang Undang Perseroan Terbatas yaitu UU No. 40 Tahun 2007 pasal 75 ayat (3) dan ayat (4) sesuai dengan ayat (3) pasal tersebut, RUPS LB dalam mata acara lain tidak berhak mengambil keputusan kecuali semua pemegang saham hadir dan/atau di wakili dalam RUPS LB dan menyetujui penambahan mata acara rapat. -

Bahwa demikian juga halnya dalam ayat (4) dari pasal tersebut, Keputusan atas mata acara rapat yang ditambahkan harus disetujui dengan suara bulat, maka RUPS LB tersebut telah melanggar peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding tidak bisa menghadiri RUPS LB tersebut karena para Tergugat/Terbanding tidak membolehkan kuasa Penggugat/Pembanding untuk menghadirinya dimana pada saat itu Penggugat/ Pembanding in persen tidak bisa hadir tetapi telah memberi kuasa kepada AL FAISAL namun ditolak oleh para Tergugat/Terbanding dengan alasan bahwa kuasanya tersebut bukan orang dari PT Eco Environmental Energy Indonesia;

Menimbang, bahwa perbuatan para Tergugat/Terbanding tersebut juga telah melanggar ketentuan pasal 85 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 yang menentukan sesuai dengan pemegang saham, baik sendiri maupun diwakili

berdasarkan

surat

kuasa

berhak

menghadiri

RUPS

LB

dan

menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah suara yang dimiliki padahal Penggugat/Pembanding telah memberi kuasa kepada AL FAISAL (lihat bukti P4 dan lampirannya), serta keterangan saksi AL FAISAL yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding; Halaman 17 dari 20 hal Putusan Nomor 45/PDT/2014/PTR

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama dan oleh karena itu putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut tidak dapat dipertahankan dan oleh karena itu haruslah dibatalkan;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan Mejelis Hakim Tingkat Banidng tersebut perbuatan para Tergugat/Terbanding telah melanggar hak subjektif orang lain yaitu Penggugat /Pembanding selaku Pemegang saham dalam perseroan dan hal itu telah memenuhi kriteria suatu Perbuatan Melawan Hukum dan oleh karena itu maka para Tergugat haruslah dinyatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat/pembanding telah berhasil membuktikan bahwa para Tergugat/Terbanding melakukan perbuatan melawan hukum maka gugatan Penggugat/Pembanding haruslah dinyatakan dikabulkan untuk sebagain;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas maka untuk petitum gugatan Penggugat/Pembanding pada angka 2 (dua), 3 (tiga), 4 (empat) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam perbuatan melawan hukum walaupun tidak mengatur bentuk rincian dari suatu ganti kerugian namun dapat digugat secara materil dan inmateril;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi MA RI No. 011 K/N/HAKI/2002 tanggal 30 September 2002 bahwa bukti-bukti dalam suatu kerugian harus di uraikan secara konkrit dan terperinci;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5 (lima) dan angka 6 (enam) karena Penggugat/Pembanding tidak dapat membuktikannya dengan alat bukti yang sah secara hukum maka petitum tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 7 (tujuh) juga harus ditolak karena sifat dari tuntutan tersebut tidak ada hal sifatnya Esepsional atau Halaman 18 dari 20 hal Putusan Nomor 45/PDT/2014/PTR

mendesak dan tidak memenuhi ketentuan pasal 180 HIR/191 RBG dan surat edaran MA RI No. 3 Tahun 2000; Menimbang, bahwa oleh karena para Tergugat/Terbanding berada pada pihak yang kalah maka para Tergugat/Terbanding haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan; Mengingat, ketentuan-ketentuan dalam Reglement Buitengewesten (RBg) dan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini. M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat; 2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 82/Pdt.G/ 2013/ PNBTM tanggal 14 November 2013 yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI : DALAM EKSEPSI : -

Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA 1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding untuk sebagian; 2. Menyatakan tindakan Para Tergugat dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) tertanggal 21 Mei 2011 yang kemudian dituangkan kedalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.: 56 tertanggal 31 Mei 2011, yang dibuat dihadapan Hatma Wigati Kartono, SH, Notaris di Batam, adalah Perbuatan Melawan Hukum; 3. Menyatakan (RUPS-LB) tertanggal 21 Mei 2011 yang kemudian dituangkan kedalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.: 56 tertanggal 31 Mei 2011, yang dibuat dihadapan Hatma Wigati Kartono, SH, Notaris di Batam, serta setiap dan seluruh rapat pemegang saham termasuk perubahan anggaran dasar PT. ECO ENVIRONMENTAL ENERGY INDONESIA, dalam bentuk apapun itu yang dibuat dan dilakukan setelah tanggal 21 Mei 2011 adalah tidak sah, tidak mengikat dan batal demi hukum; 4. Merintahkan

kepada

Jurusita

Pengadilan

Negeri

Batam

untuk

memberitahukan dan menyampaikan putusan ini ke Sistem Administrasi

Halaman 19 dari 20 hal Putusan Nomor 45/PDT/2014/PTR

Badan Hukum pada Kementrian Hukum dan HAM Republik Indonesia guna dicatatkan ke dalam sistem yang dpergunakan untuk itu; 5. Menghukum para Tergugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah); 6. Menolak gugatan Penggugat/Pembanding selain dan selebihnya;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru, pada hari Senin, tanggal 15 September 2014, oleh kami, Tani Ginting, SH.MH., sebagai Hakim Ketua, Nelson Samosir.,SH.,MH dan Ahmad Sukandar, SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota,

putusan tersebut pada hari Selasa tanggal

16 September 2014 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Diyah Fajar Sari, SH Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

Nelason Samosir,,SH.,MH

Tani Ginting, SH.MH

Ahmad Sukandar, SH.,MH Panitera Pengganti,

Diyah Fajar Sari, SH Perincian Biaya Proses: 1. Meterai 2. Redaksi 3. Leges 4. Biaya Adminitrasi J u m l a h

: Rp 6.000.00 : Rp 5.000.00 : Rp 3.000.00 : Rp. 136.000.00 : Rp 150.000.00 ============

(Seratus lima puluh ribu rupi

Halaman 20 dari 20 hal Putusan Nomor 45/PDT/2014/PTR