PUTUSAN Nomor
0081/Pdt.G/2013/MS-Aceh
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Mahkamah Syar’iyah Aceh yang mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat
banding
dalam
persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan
putusan sebagai berikut dalam perkara antara : PEMBANDING, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, pendidikan S1, tempat tinggal di Kota Langsa, dahulu sebagai Termohon sekarang Pembanding ; Melawan TERBANDING, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, pendidikan D3, tempat tinggal di Kota Langsa., dahulu sebagai Pemohon sekarang Terbanding Mahkamah Syar’iyah Aceh tersebut ; Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ; TENTANG DUDUKPERKARANYA Mengutip segala
uraian
tentang
hal ini
sebagaimana termuat
dalam Putusan Mahkamah Syar’iyah Langsa Nomor : 127/Pdt.G/2013/MSLgs, tanggal 11 Juli 2013 M, bertepatan dengan tanggal 2 Ramadhan 1434 H yang amarnya berbunyi sebagai berikut : MENGADILI I. DALAM KONPENSI: 1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konpensi. 2. Memberi izin kepada Pemohon Konpensi ( TERBANDING) menjatuhkan
talak
satu
raj’i
terhadap
Termohon
untuk
Konpensi
PEMBANDING) di depan sidang Mahkamah Syar’iyah Langsa. Hal 1 dari 9 hal.Sal.Put. No.0081/Pdt.G/2013/MS-Aceh
(
II. DALAM REKONPENSI: 1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk sebahagian 2. Menetapkan nafkah iddah Penggugat Rekonpensi (PEMBANDING ) sebesar Rp 5.000.000,-(lima juta) selama masa iddah. 3. Menetapkan Muth’ah Penggugat Rekonpensi (PEMBANDING ) berupa cincin emas murni seberat 2 (dua) mayam 4. Menetapkan
Penggugat
Rekonpensi(PEMBANDING)
sebagai
pemegang hak hadhanah atas anak Penggugat dan Tergugat masing-masing bernama ; a. ANAK 1 (lk) umur 23 Tahun. b. ANAK 2 (pr) umur 21 Tahun c. ANAK 3 (pr) umur 17 tahun. 5. Menetapkan nafkah ketiga anak pada angka 4 (empat) tersebut di atas minimal sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak-anak
tersebut dewasa atau
mampu berdiri sendiri. 6. Menghukum
Tergugat
Rekonpensi
(TERBANDING)
menyerahkan nafkah iddah, muth’ah dan Nafkah angka
2,3 dan 5
anak
untuk pada
di atas kepada Penggugat Pekonvensi
(PEMBANDING) 7. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi untuk selainnya. III. DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:
Hal 2 dari 8 hal. Sal.Put. No. 0081/Pdt.G/2013/MS-Aceh
Membebankan Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 191.000 ,-(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar’iyah Langsa bahwa Pembanding pada tanggal 18 Juli 2013
M,
Syar’iyah
telah mengajukan
banding
atas
Putusan
Mahkamah
Langsa Nomor 127/Pdt.G/2013/MS-Lgs tanggal 11 Juli 2013 M,
bertepatan dengan tanggal 2 Ramadhan 1434 H. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding tanggal 23 Juli 2013 ; Memperhatikan memori banding Pembanding tanggal yang
28 Juli 2013
diterima oleh Panitera Mahkamah Syar’iyah Langsa pada tanggal 21
Agustus 2013, dan pada tanggal 22 Agustus 2013 telah diberi tahu tentang memori
banding
dari
Pembanding
kepada
Terbanding,
selanjutnya
Terbanding mengajukan kontra memori bandingnya tanggal 26 Agustus 2013 yang diterima oleh Panitera Mahkamah Syar’iyah Langsa pada tanggal
26
Agustus 2013 ; TENTANG HUKUMNYA Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding masih dalam tenggang waktu banding dan telah sesuai dengan cara-cara
sebagaimana
yang
ditentukan
oleh
peraturan
perundang-
undangan, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima; Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara banding a quo, Majelis Hakim Tingkat Banding akan menyampaikan pendapatnya terhadap apa yang dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana yang tertuang di dalam putusannya Nomor 127/Pdt.G/2013/MS- Lgs tanggal 11 Juli 2013 bertepatan dengan Hal 3 dari 8 hal. Sal.Put. No. 0081/Pdt.G/2013/MS-Aceh
tanggal 2 Ramadhan 1434 H. dan terhadap keberatan-keberatan Pembanding yang disampaikan di dalam memori banding nya serta kontra memori banding dari Terbanding sebagai berikut : Menimbang, bahwa adapun keberatan-keberatan Pembanding untuk menerima putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama adalah : 1. -
Bahwa
Majelis
sebagaimana Pemerintah
Hakim Tingkat Pertama tidak mestinya,
Nomor 10
yakni Tahun
Nomor 45 Tahun 1990 tentang
tidak
menerapkan hukum
menerapkan
1983 jo Peraturan izin
Peraturan Pemerintah
perkawinan dan Perceraian
Pegawai Negeri Sipil ; -
Bahwa
dalam
Lampiran
IV Surat Edaran
Kepala
Administrasi
Kepegawaian Negara Nomor 08/SE/1983 tanggal 26 April 1983 telah ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan atasan yang berwenang menandatangani surat izin perceraian PNS Kota Langsa adalah Wali Kota atau Sekretaris Daerah Kota Langsa, bukan Kepala /Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) ; -
Bahwa Pemohon maupun Termohon adalah sama-sama Pegawai Negeri Sipil, dimana Pemohon dalam mengajukan permohonan Cerai Talak tidak disertai surat izin perceraian dari atasannya, pada hal surat izin perceraian itu mutlak harus ada ; - Bahwa meskipun Pemohon ada mengajukan Surat Rekomendasi No. Reg. 800/766/2013 yang ditanda tangani oleh Pejabat Kepala Dinas Pendidikan Kota Langsa tangggal 23 April 2013, namun surat tersebut bukanlah merupakan surat sebagaimana yang dimaksudkan oleh PP.No 10 Tahun 1983 dan PP No. 45 Tahun 1990, juga tidak sebagaimana yang dimaksudkan dalam Lampiran IV Surat Edaran Hal 4 dari 8 hal. Sal.Put. No. 0081/Pdt.G/2013/MS-Aceh
Kepala Administrasi Kepegawaian Negara No.08/SE/1983 tanggal 26 April 1983 dengan alasan yuridis sebagai berikut : - Surat yang diajukan Pemohon bukanlah surat izin untuk bercerai, akan tetapi hanya bersifat rekomendasi ; - Surat tersebut lahirnya tidak melalui proses sebagaimana anjuran hukum yakni izin perceraian diterbitkan setelah suami isteri dipanggil dan dinasehati terlebih dahulu, namun kenyataannya Pemohon dan Termohon tidak pernah dipanggil oleh atasan yang otomatis juga tidak pernah dinasehati ; - Yang menandatangani surat tersebut adalah SKPD, sedangkan yang seharusnya adalah ditandatangani oleh Walikota atau Sekda; 2. Bahwa Mahkamah Syar’iyah Langsa telah tidak menerapkan hukum perceraian sebagaimana mestinya, seharusnya Mahkamah Syar’iyah Langsa menolak atau setidak tidaknya menyatakan tidak dapat menerima permohonan Pemohon, bukan mengabukannya, karena menurut hukum suatu permohonan Cerai Talak atau gugat cerai baru dapat dikabulkan apabila memenuhi alasan yakni antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf f Inpres R.I No 1 Tahun 1991) ; Bahwa Termohon dalam perkara ini telah memberikan jawaban bahwa Termohon siap untuk merubah sikap sebagaimana yang dikehendaki Pemohon. Pertengkaran yang terjadi secara terus menerus tidak pernah ada dan perselisihan Pemohon dan Termohon masih dalam batas yang wajar dan biasa terjadi dalam sebuah rumah tangga. Bahwa dengan demikian jelas Hal 5 dari 8 hal. Sal.Put. No. 0081/Pdt.G/2013/MS-Aceh
terlihat bahwa rumah tangga
Pemohon dan Termohon masih mempunyai
harapan untuk hidup rukun lagi, maka seharusnya Mahkamah Syar’iyah Langsa menolak atau setidak-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima permohonan cerai talak Pemohon : Menimbang,
bahwa
adapun
keberatan
Pembanding
tentang
persyaratan administrasi yang harus dimiliki oleh Pemohon selaku Pegawai Negeri Sipil sebagaimana yang dikehendaki oleh Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 untuk melakukan perceraian, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah cukup dalam memberikan pertimbangannya. Menurut Majelis Hakim Tingkat Banding apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah tepat dan benar, Selain itu, Surat Rekomendasi Nomor Peg.800/766 /2013 tanggal 23 April 2013 pada prinsipnya merupakan pemberian izin kepada Pemohon TERBANDING untuk mengajukan permohonan cerai talak ke Mahkamah Syar’iyah Kota Langsa. Dan hingga perkara a quo diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama belum ada institusi yang secara
konkrit
membatalkan Surat Rekomendasi dimaksud ; Menimbang, bahwa keberatan Pembanding terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama setentang alasan perceraian yang menurut Pembanding belum eksis/terwujud tidak dapat dibenarkan. Menurut Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melakukan tahap-tahap penyidangan sesuai dengan ketentuan hukum acara, telah mengkonstatir peristiwa hukum yang terjadi yang diajukan oleh para pihak, telah mengklarifisir dan akhirnya secara tepat dan benar telah menetapkan hukum (mengkonstituir) berdasarkan fakta hukum dan aturan hukum yang berkaitan dengan perkara a quo ; Hal 6 dari 8 hal. Sal.Put. No. 0081/Pdt.G/2013/MS-Aceh
Menimbang, bahwa mengenai alasan-alasan yang diajukan oleh Terbanding di dalam kontra memori bandingnya yang notabene sebagai bantahan dari memori banding Pembanding tidak perlu dipertimbangkan lebih jauh karena Terbanding tidak keberatan terhadap apa yang telah diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan memohon agar putusan a quo dapat dikuatkan. Menimbang, bahwa dengan pertimbangan pertimbangan diatas, Putusan
Majelis
Hakim
Mahkamah
127/Pdt.G/2013/MS-Lgs tanggal 11
Syar’iyah
Langsa
Nomor
Juli 2013 cukup alasan untuk dikuatkan.
Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara untuk tingkat banding dibebankan kepada Pembanding ; Mengingat pada ketentuan hukum syarak dan peraturan perundangundangan yang berlaku terhadap perkara ini ;
MENGADILI
Menerima permohonan banding Pembanding ;
Menguatkan
Putusan
Mahkamah
Syar’iyah
Langsa
Nomor
127/Pdt.G/2013/MS-Lgs tanggal 11 Juli 2013 M. bertepatan dengan tanggal 2 Ramadhan 1434 H. ;
Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebanyak 150.000,- ( seratus lima puluh ribu rupiah) ;
Hal 7 dari 8 hal. Sal.Put. No. 0081/Pdt.G/2013/MS-Aceh
Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar’iyah Aceh pada hari Rabu, tanggal 13 Nopember 2013 bertepatan dengan tanggal 9 Muharram 1435 H oleh kami Drs. H. Abdul Muin A. Kadir, S.H.. ,Hakim Tinggi yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis, Drs. H. S. Syekhan Al Jufri dan Drs. Chotman Jauhari, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Humaidah, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri pihak-pihak yang berperkara ;
HAKIM ANGGOTA dto Drs. H. S. SYEKHAN AL JUFRI dto Drs. CHOTMAN JAUHARI, M.H.,
KETUA MAJELIS dto Drs. H. ABDUL MUIN A. KADIR, S.H.,
PANITERA PENGGANTI dto HUMAIDAH, S.H., M.H., Perincian Biaya Perkara : 1. Biaya Meterei ........................................ 2. Biaya Redaksi ........................................ 3. Biaya Leges ........................................ 4. Biaya Proses ....................................... Jumlah
Rp. 6.000.Rp. 5.000,Rp. 3.000,Rp. 136.000,Rp. 150.000,-
(Seratus lima puluh ribu rupiah)
Untuk Salinan Yang Sama Bunyinya Banda Aceh, 26 November 2013 PANITERA MAHKAMAH SYAR’IYAH ACEH dto DRS. H. SYAMSIKAR
Hal 8 dari 8 hal. Sal.Put. No. 0081/Pdt.G/2013/MS-Aceh
