P U T U S A N NOMOR :32PDT/2013/PTR
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara :
PT.CIPTA NIAGA MANDIRI, beralamat di Komplek Excecutive Blok B No 38 . Sei Panas - Batam, semula sebagai PENGGUGAT, sekarang sebagai PEMBANDING;
MELAWAN
PT. SMOE INDONESIA, beralamat di Kawasan Industri Kabil Indonusa Estate Jl. Hang Kesturi VI Lot 5-1 Kabil, Batam,
semula
sebagai:
sebagai
TERGUGAT,
sekarang
TERBANDING;
Pengadilan Tinggi tersebut ; Setelah membaca berkas perkara No. 87PDT.G/2011/PN.BTM dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;
Tentang Duduk Perkaranya
Memerhatikan dan mengutip segala sesuatu yang tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri Batam No. 87PDT.G/2011/PN.BTM tanggal 9 Juli 2012 yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
Hal. 1 dari 23 hal. Put. 32/PDT/2013/PTR
DALAM EKSEPSI ; Menyatakan menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ; DALAM POKOK PERKARA ; -
Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
-
Menghukum Penggugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.616.000,- (enam ratus enam belas ribu rupiah) ;
Menimbang,
bahwa
atas
putusan
tersebut,
Kuasa
Hukum
Penggugat/Pembanding pada tanggal 18 Juli 2012 telah mengajukan permohonan banding, sebagaimana Akta Pernyataan Permohonan Banding No. 26/AKTA/PDT.G/PN.BTM JO No. 87/PDT.G/2011/PN BTM, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terggugat/Terbanding, melalui Kuasa Hukumnya pada tanggal 4 September 2012; Menimbang, bahwa untuk melengkapi permohonan bandingnya, Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding pada tanggal 5 September 2012,
telah
mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 5 September 2012, memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Hukum Tergugat/Terbanding pada tanggal 19 September 2012; Menimbang, bahwa untuk menanggapi memori banding tersebut Kuasa Hukum Tergugat/Terbanding,
pada tanggal 25 September 2012,
telah
mengajukan kontra memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 5 Oktober 2012, kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Hukum Penggugat/ Pembanding pada tanggal 6 Nopember 2012; Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas
Perkara
Nomor 87/PDT.G/2011/PN.BTM yang dibuat oleh Jurusita
Pengadilan Negeri Batam masing-masing tertanggal 6 Nopember 2012 dan 13 Nopember 2012, kepada pihak Penggugat/Pembanding serta
pihak
Hal. 2 dari 23 hal. Put. 32/PDT/2013/PTR
Terggugat/Terbanding
telah
diberikan
kesempatan
untuk
mempelajari/
memeriksa berkas perkara (inzage) sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk diperiksa dalam tingkat banding;
TENTANG HUKUMNYA Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi terlebih dahulu, menyempurnakan identitas pihak-pihak sebagaimana tersebut diatas; Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 199 ayat 1 Rbg tenggang waktu untuk mengajukan upaya hukum banding adalah 14 hari setelah putusan dijatuhkan atau setelah pemberitahuan putusan ; Menimbang,
bahwa
putusan
Pengadilan
Negeri
Batam
No.
87PDT.G/2011/PN BTM diucapkan pada tanggal 9 Juli 2012 dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat/Pembanding kuasa Tergugat/Terbanding, selanjutnya pada tanggal 18 Juli 2012 Kuasa Hukum Penggugat mengajukan banding, berarti banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu 14 hari, sehingga sesuai dengan tenggang waktu yang ditentukan pasal 199 ayat (1) RBg; Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Penggugat/ Pembanding diajukan dalam tenggang waktu dan dilakukan menurut cara-cara yang ditentukan Undang Undang, maka permohonan banding tersebut telah memenuhi syarat-syarat formal banding sehingga permohonan banding dapat diterima; Menimbang, bahwa alasan-alasan banding yang dikemukakan oleh Penggugat/Pembanding dalam memori bandingnya pada pokoknya agar Pengadilan Tinggi Pekanbaru mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding seluruhnya jika berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya, dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut: -
Bahwa Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya alenia ke-empat hal 30, menyatakan : pada intinya gugatan Penggugat menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hal. 3 dari 23 hal. Put. 32/PDT/2013/PTR
Hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 1338 KUHPerdata, karena melakukan pemutusan sepihak terhadap Surat Kesepakatan Project Gajah baru Nomor : IV/004-PTSMOE-other-L-063 yang ditandatangani Tergugat dan penggugat tanpa ada pemberitahuan secara tertulis dan juga tidak ada kesepakatan secara tertulis dengan Penggugat, akan tetapi dalam pertimbangan selanjutnya Hakim Tingkat Pertama tidak lagi mempertimbangkan mengenai pengakhiran/ pemutusan Surat Kesepakatan Gajah Baru secara sepihak, sedangkan yang menjadi pokok permasalahan dari perkara a quo adalah pengakhiran/pemutusan Surat Kesepakatan Gajah Baru secara sepihak oleh Terbanding, dan bahkan tanpa adanya pemberitahuan tertulis secara patut, sedangkan didalam Surat Kesepakatan Project Gajah Baru Nomor JVT004-PTSMOE-other-L-063 tidak ada satupun mengatur mengenai pengakhiran kesepakatan secara sepihak. -
Bahwa Hakim Tingkat Pertama justru hanya berkutat didalam masalah penyelesaian perizinan yang menurut Hakim Tingkat Pertama ditafsirkan harus telah dilakukan sampai dengan tanggal 18 Nopember 2010 (vide pertimbangan Hakim Tingkat Pertama alenia kedua halaman 34, dalam hal ini Hakim Tingkat Pertama telah melakukan kesalahan dalam menafsirkan fakta dan bukti-bukti karena tolak ukur waktu dimulainya pengurusan perjanjian. Sebagaimana tertuang di dalam Bukti P-8, Surat Kesepakatan Gajah baru dibuat pada tanggal 4 Nopember 2010, akan tetapi ditandatangani, disetujui dan diterima oleh Pembanding pada tanggal 9 November 2010.
-
Bahwa Surat Kesepakatan Gajah baru di dalam pasal 1 diatas dicantumkan mengenai kalimat “Diperkirakan bahwa Subkontraktor akan mendapatkan ijin-ijin yang dibutuhkan dalam waktu 2 (dua) minggu dari penerimaan LOI .....” hal ini berarti bahwa pengurusan perizinan diperkirakan membutuhkan waktu 2 minggu dari penerimaan Hal. 4 dari 23 hal. Put. 32/PDT/2013/PTR
LOI. Sedangkan Hakim Tingkat Pertama telah tegas menyatakan bahwa ada batasan limitative jangka waktu pengurusan perizinan (vide alenia kedua
halaman
34) yang
menyatakan
batasan
limitative
untuk
menyelesaikan perizinan adalah tanggal 18 November 2010, adalah batas yang keliru karena perkiraan waktu tidak bisa diartikan sebagai pembatasan yang mutlak, karena berdasarkan bukti P. 18 mengenai Sckedule untuk Proyek Gajah Baru yang telah disetujui dan diterima Terbanding,
pengurusan
perizinan
melebihi
dari
waktu
yang
dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama tetapi Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan secara menyeluruh dan konfrehensif bukti P.18 tersebut. -
Bahwa berdasarkan hal diatas, menunjukkan bahwa Hakim Tingkat Pertama sama sekali tidak mempertimbangkan mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terbanding melainkan hanya berkutat
pada
hubungannya
masalah sama
pengurusan
sekali
dengan
perizinan perbuatan
yang
tidak
melawan
ada
hukum
Terbanding. Sepatutnya hakim Tingkat Pertama mempertimbangkan mengenai pertanyaan “ apakah perbuatan Terbanding tersebut benar terbukti dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum atau tidak ? dan tidak hanya berkutat diseputar pelaksanaan pengurusan perizinan oleh Pembanding sehingga Hakim Tingkat Pertama telah melanggar Yurisprudensi
Mahkamah Agung RI No. 372 K/Sip/1970 dan
Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 638 K/Sip/1969; -
Bahwa Hakim Tingkat Pertama juga sepatutnya memahami bahwa didalam Surat Kesepakatan Gajah baru tersebut tidak mengatur mengenai pengakhiran kesepakatan secara sepihak, yang artinya apabila perjanjian tersebut akan diakhiri harus mengacu pada ketentuan pasal 1266 KUHPerdata, sampai dari gugatan ini diajukan Terbanding sama sekali tidak melakukan pengakiran kesepakatan secara hukum, Hal. 5 dari 23 hal. Put. 32/PDT/2013/PTR
sehingga Terbanding telah melakaukan tindakan sewenang-wenang dan melanggar hak subjektif Pembanding dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1284 K/PDT/1998 “ Pemutusan secara sepihak perjanjian tersebut bertentangan dengan kepatutan dan prinsip moral “, sehingga
perbutan
Terbanding
diketagorikan
sebagai
perbuatan
melawan hukum. -
Bahwa sebagaimana diestimasikan, bahwa pengurusan perizinan pada akhirnya didapatkan oleh usaha keras dari Pembanding, sebagaimana dapat dilihat dalam Bukti P-10,P-11,P-12, P-13, P-14, P-15, P-16 dan P17. meskipun demikian, apabila Terbanding menganggap bahwa usaha tersebut
adalah
wanprestasi,
sepatutnya
Terbanding
melakukan
pernyataan lalai yang disampaikan kepada Pembanding sebagaimana diatur di dalam Pasal 1238 KUHPerdata. -
Bahwa sebagaimana uraian diatas, maka sudah tepatlah apabila Terbanding dikategorikan melakukan perbuatan melawan hukum, sebagaimana rumusan Pasal 1365 KUHPerdata, sudah sepatutnya apabila Terbanding harus menggantikan segala kerugian yang telah Pembanding buktikan dalam persidangan, Bukti-bukti tersebut ternyata dalam Bukti P-27 sampai dengan P-51 yang mana membuktikan bahwa Pembanding telah melakukan pekerjaan-pekerjaannya serta mobilisasi perlengkapan dan untuk itu Pembanding telah mengeluarkan sejumlah uang. Hal ini lah yang menjadi kerugian dari Pembanding selama ini yang dihentikan secara sepihak oleh Terbanding secara melawan hukum.
Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding tersebut pihak Tergugat/Terbanding telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:
Hal. 6 dari 23 hal. Put. 32/PDT/2013/PTR
Dalam Eksepsi. 1. Kedudukan Hukum (legal standing) Pembanding/Penggugat Bahwa Pembanding Principal (Sdr. Aleng) berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 77/SK/TMJ/VII/2012 tertanggal 16 Juli 2012, yang diberikan kepada team Kuasa Hukum Sdr. LU SUDIRMAN,SH.,MM.,Mhum, dkk yang berkantor Hukum TRI MANDIRI JUSTICE, telah mengajukan memori banding terhadap putusan perkara No. 87/Pdt.G/2011/PN BTM tertanggal 9 Juli 2012, secara hukum tidak memiliki kedudukan Hukum (legal standing) untuk mengajukan gugatan perkara aquo maupun banding atas putusan perkara aquo. Hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang diberikan tertanggal 16 Juli 2012 maupun bukti dalam perkara aquo (Surat Kesepakatan- Letter of Intent- Wharf Basin Maintenance pada tanggal 4 Nopember 2010 dengan Nomor JVT004-PTSMOE-OTHER-L-063, (vide bukti P-8 dan T-2,T3) secara jelas dan tegas pihak PT CIPTA NIAGA MANDIRI yang menandatangani surat kesepakatan ini adalah AYONG TAN sehingga secara hukum baik dalam pengajuan gugatan maupun banding atas putusan perkara aquo sdr. Aleng adalah orang yang tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing), oleh karenanya memori banding yang diajukan oleh sdr. Aleng maupun kuasanya adalah tidak sah dan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima. DALAM POKOK PERKARA 1. Bahwa Terbanding sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalil perbuatan melawan hukum dalam perkara aquo oleh adanya pemutusan sepihak bukan perbuatan melawan hukum, akan tetapi
pemutusan
terjadi
karena
adanya
klausula
dalam
surat
Kesepakatan (Letter Od Intent) tetanggal 4 Nopember 2010 yang secara factual tidak dipenuhi oleh Pembanding. Dalam fakta hukum Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan bukti P-14 dan P-16 serta keterangan
saksi
dari
Abdul
Rahman
dimana
fakta
tersebut
Hal. 7 dari 23 hal. Put. 32/PDT/2013/PTR
Pembanding/Penggugat mengajukan permohonan izin telah melewati waktu ketentuan sebagaimana yang tercantum Letter Of Intent tertanggal 4 Nopember 2010.
Pembanding/Penggugat baru mendapatkan rekomendasi UKL-UPL tertanggal 30 Desember 2010, sedangkan izin serta dokumen UKLUPL belum diterbitkan oleh pihak yang berwenang.
Pembanding/Penggugat telah menyewa alat keruk dan melakukan kegiatan sedangkan izin dan pekerjaan utama Dregging belum mendapat izin daripada instansi terkait, termasuk ketetapan tempat pembuangan belum secara tertulis diberikan oleh pihak yang berwenang, dimana berdasarkan keterangan saksi sdr. Danggang penempatan pembuangan ditetapkan oleh Dinas Kelautan Kota Batam.
2. Bahwa Terbanding sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat
Pertama
yang
telah
memberikan
pertimbangan
hukum
berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, baik bukti P-14 dan P-16, serta keterangan aksi Abdurrahman dan saksi Sarno. Dengan fakta hukum ini, alasan dan dalil Pembanding Hakim Tingkat Pertama telah melanggar Yuresprudensi Mahkamah Agung RI No. 372 K/Sip/1970 serta Yuresprudensi Mahkamah Agung RI No. 638K/Sip/1969 tidak relevan dan bersifat asumsi semata. 3. Bahwa Terbanding sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, dan tidak tepat dalil memori Pembanding, dalam Letter Of Intent tidak mengatur mengenai klausul pengakhiran. Bila disimak dalam redaksional Letter Of Intent (LOI) yang ditandatangani tertanggal 4 Nopember 2010, jelas menegaskan kewajiban Pembanding untuk mendapatkaa izin dalam masa 2 (dua) minggu. Bahwa dikarenakan Pembanding tidak dapat memenuhi atau memperoleh izin, maka secara hukum Letter Of Intent (LOI) yang bermakna suatu keinginan atau niat Hal. 8 dari 23 hal. Put. 32/PDT/2013/PTR
memberikan pekerjaan tidak dapat diteruskan. Dan ini relevan dengan bukti P-13, P-14 dan P-16 serta keterangan saksi Abdurrahman. Oleh karenanya pengakiran berdasarkan waktu yang bersifat limitative dalam Letter Of Intent adalah sah dan mengikat secara hukum bagi Pembanding, serta tidak bertentangan dengan kepatutan dan prisip moral, sebagaimana dimaksud dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1284.K/Pdt/1998. 4. Bahwa Terbanding sependapat dengan putusan Hakim Tingkat Pertama terhadap pertimbangan
hukumnya yang secara factual berdasarkan
bukti dan keterangan saksi, membuktikan bahwa kesalahan dan kelalaian atau tidak profesionalnya Pembanding dalam memahami dan mengaplikasikan dari pada Letter Of Intent (LOI) yang disepakati tertanggal 4 Nopember 2010. bahwa dalil memori banding Pembanding yang beranggapan telah mendapatkan perizinan, dengan bukti P-10 sampai dengan bukti P-17, adalah suatu anggapan yang berlebihan dan keliru. Bila diteliti bukti P-10 sampai dengan bukti P-17 adalah baru sebatas berupa surat permohonan Pembanding, yang dibuat melewati waktu yang telah disepakati bersama, yakni 14 hari pada saat Letter Of Intent
ditandatangani.
Bahkan
bukti
P-15
menunjukkan
adanya
penolakan dikarenakan tidak memenuhi syarat. Kemudian P-17, surat jawaban dari instansi kepada Pembanding, berdasarkan surat yang dibuat No. 052/CNM/XI/2010 tertanggal 29 Nopember 2010 (melewati 14 hari
waktu
diperjanjikan
dalam
Letter
of
Intent),
menunjukkan
Pembanding tidak menguasai dari pada persyaratan perizinan yang ditujukan kepada instansi yang berwenang dalam pekerjaan Dregging (pengerukan). 5. Bahwa Terbanding sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat pertama
yang
menolak
gugatan
Pembanding/Penggugat,
dimana
pengakhiran atau pembatalan kerjasama oleh Terbanding dengan bukti Hal. 9 dari 23 hal. Put. 32/PDT/2013/PTR
T-8 sudah sesuai dengan Letter Of Intent (LOI) yang dibuat tertanggal 4 Nopember 2010, dan pengakhiran tersebut bukan perbuatan melawan hukum, sebagaimana didalilkan Pembanding. Selain tidak terbukti dalil Pembanding, Hakim Tingkat Pertama sudah benar untuk tidak mengabulkan tuntutan ganti rugi dari Pembanding. Hal ini berdasarkan fakta hukum bukti P-27 sampai dengan bukti P-51 selain tidak didukung dengan keterangan saksi, fakta hukum keterangan saksi Sarwanto Sutiono
dimuka
persidangan
menerangkan,
bahwa
saksi
telah
mengembalikan uang muka untuk penyewaan alat berat sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) kepada Pembanding (putusan Hakim Tingkat Pertama halaman 23), namun dalam posita gugatan point 17 huruf e ! Pembanding/Penggugat mendalilkan uang tersebut dinyatakan sebagai biaya yang telah dikeluarkan. Fakta ini jelas, materi gugatan sengaja
Pembanding/Penggugat terdapat keterangan dimasukkan
agar
mendapatkan
palsu yang
keuntungan
bagi
Pembanding/Penggugat, Kebohongan dan keterangan palsu tersebut telah Terbanding sinyalir, dan
sesuai dengan bukti T.11 Terbanding
telah melaporkan perbuatan Pembanding ke Polresta Barelang – Kota Batam untuk disidik dan diajukan dalam perkara Pidana.
Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari dengan seksama dan cermat berita acara persidangan dan surat-surat dalam berkas perkara Nomor 87/Pdt.G/2011/PN BTM dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Batam tanggal 9 Juli 2012 Nomor 87/Pdt.G/2011/PN BTM, memori banding dari Penggugat/Pembanding dan Kontra memori banding dari Tergugat/Terbanding, Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut: Dalam Eksepsi Menimbang, bahwa eksepsi dari Tergugat/Terbanding pada pokoknya bahwa Pengadilan Negeri Batam tidak dapat secara hukum untuk memeriksa Hal. 10 dari 23 hal. Put. 32/PDT/2013/PTR
suatu perkara perdata yang dalam saat ini terdapat proses perkara pidana yang sedang berlangsung yang berkaitan langsung dengan Penggugat/Terlapor/ dalam objek yang sama dalam gugatan ini; Menimbang, bahwa Hakim Tingkat Pertama yang telah menolak eksepsi Tergugat/Terbanding dengan alasan bahwa yang menjadi dasar perkara aquo adalah LOI (vide bukti P.8 dan T.2 dan T.3) sehingga menurut Majelis hakim adalah arif, adil dan bijaksana bila terhadap perkara perdata aquo tetap diperiksa serta diputus sebagaimana praktek peradilan perdata umumnya, sehingga eksepsi yang menyatakan bahwa peradilan perdatanya harus dihentikan tidak mempunyai alasan hukum yang tepat; Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasanalasan hukum Hakim Tingkat Pertama yang telah menolak eksepsi dari Tergugat/Terbanding tersebut, sudah tepat dan benar oleh karena itu dapat dipertahankan; Menimbang, bahwa akan tetapi Tergugat/Terbanding dalam kontra memori bandingnya pada bagian eksepsi menyatakan yang pada pokoknya Penggugat/Pembanding tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan gugatan perkara aquo maupun banding atas perkara aquo karena berdasarkan bukti P.8. T.2 dan T.3 yang menandatangani kesepakatan tersebut dari pihak PT Cipta Niaga Mandiri adalah Ayong Tan sehingga secara hukum gugatan maupun banding dan memori banding yang diajukan oleh Aleng melalui Penasihat Hukumnya tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing), sehingga memori banding yang diajukan Penggugat maupun Kuasa Hukumnya tidak sah dan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima; Menimbang, bahwa menurut Pengadilan Tinggi eksepsi dari Tergugat/ Terbanding tersebut yang diajukan dalam kontra memori banding tidak perlu dipertimbangkan dalam tingkat banding karena pengajuan eksepsi tersebut tidak sesuai dengan Hukum Acara Perdata dimana eksepsi diajukan sebelum jawaban pokok perkara atau bersamaan dengan jawaban pokok perkara, selain Hal. 11 dari 23 hal. Put. 32/PDT/2013/PTR
itu Tergugat/Terbanding telah mengajukan eksepsi bersamaan dengan jawaban pokok perkara sebagaimana tersebut diatas dan eksepsi tersebut telah ditolak Dalam Pokok Perkara Menimbang, bahwa gugatan Penggugat/Pembanding pada pokoknya bahwa Tergugat/Terbanding telah melakukan perbuatan Melawan Hukum, karena Tergugat/Terbanding telah melakukan pemutusan sepihak terhadap Surat Kesepakatan Proyek Gajah Baru No. JVT004-PT SMOE OTHER L 063 tanggal 4 November 2010, yang baru Penggugat/Pembanding tandatangani tanggal 9 November 2010, tanpa pemberitahuan secara tertulis, yang telah merugikan Penggugat/Pembanding padahal pada tanggal 24 November 2010 antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding telah melakukan pertemuan yang dituangkan dalam minuts of meeting/Risalah Rapat, sehingga Penggugat/Pembanding meneruskan pengurusan izin-izin yang di perlukan pada Instansi terkait dan melakukan persiapan pelaksanaan proyek dan telah mengeluarkan biaya-biaya yang harus dibayar oleh Tergugat/Terbanding sebesar Sin $ 73.500.000,- ( tujuh puluh tiga juta lima ratus ribu dollar Singapure) dan Rp 3.400.804.000,- (tiga milyar empat ratus juta delapan ratus empat ribu rupiah) ; Menimbang, bahwa Tergugat/Terbanding pada pokoknya menyangkal dalil
gugatan
Penggugat/Pembanding
yang
menyatakan
tidak
benar
Tergugat/Terbanding telah melakukan Perbuatan melawan Hukum, sekalipun ada pertemuan tanggal 24 November 2010, karena ketika penawaran awal, penggugat/Pembanding sanggup untuk mendapatkan izin tepat waktu sesuai yang tercantum dalam Letter Of Intent (LOI) tertanggal 4 November 2010; Menimbang, bahwa Hakim Tingkat Pertama telah menolak gugatan Penggugat/Pembanding tersebut dengan alasan pertimbangan pada pokoknya sebagai berikut :
Hal. 12 dari 23 hal. Put. 32/PDT/2013/PTR
-
bahwa dari bukti surat P. 8 Subkontraktor (Penggugat) harus menyelesaikan seluruh perizinan 2 (dua) minggu setelah tanggal LOI yaitu 4 November 2010, sehingga batasan limitative waktu untuk menyelesaikan perizinan adalah tanggal 18 November 2010, sedangkan dari bukti P.14 dan P.16 jelas nyata pihak Penggugat baru membuat surat untuk permohonan izin kepada pihak terkait adalah tanggal 22 November 2010, ini menunjukkan ketidak seriusan dari pihak Penggugat untuk memenuhi LOI ;
-
bahwa demikian juga terhadap pengerjaan proyek Gajah Baru, yang harusnya izin sudah siap baru aktifitas fisik, namun yang dilakukan pekerjaan fisik, sementara perizinan belum selesai, sehingga tergambar ketidak Profisionalan dari pihak Penggugat dalam menerapkan LOI yang ada;
-
bahwa berdasarkan uraian kesimpulan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap pokok permasalahan gugatan Penggugat tentang Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum adalah tidak beralasan dan oleh karenanya dinyatakan ditolak; Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan
pertimbangan-pertimbangan dan pendapat Hakim Tingkat Pertama tersebut dengan alasan-alasan sebagai berikut ; Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama bahwa bukti T.2 dan T.3 = bukti P.8 berupa letter of intent No. IV/004 PT SMOE OTHER L. 063, adalah merupakan titik awal kontrak kerja antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding; Menimbang,
bahwa
akan
tetapi
Hakim
Tingkat
Pertama
mempertimbangkan perjanjian No. JVT.004PTSMOE OTHER L.063, hanya terhadap jangka waktu untuk mendapatkan semua izin yang dibutuhkan dalam jangka waktu 2 (dua) minggu dari penerimaan LOI, sebagaimana yang tertera dalam surat bukti P.8 hal 4 alenia ke 4 sampai hal. 5, sesuai dengan jawaban Tergugat/Terbanding tanpa sedikitpun mempertimbangakan tentang Minute of Hal. 13 dari 23 hal. Put. 32/PDT/2013/PTR
Meeting/Risalah Rapat tanggal 24 November 2010 ( bukti P.18) yang ditandatangani oleh Tergugat/Terbanding dan Penggugat/Pembanding, yang merupakan tindak lanjut dari kontrak kerja antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/ Terbanding; Menimbang,
bahwa
menjadi
pertanyaan
apakah
dengan
ditandatanganinya Minute of Meeting/Risalah rapat tanggal 24 November 2010, oleh Tergugat/Terbanding dan selanjutnya Tergugat/Terbanding memutuskan secara sepihak perjanjian No. JVT.004PTSMOE OTHER L.063
merupakan
perbuatan melawan hukum atau tidak ? Menimbang, bahwa Tergugat/Terbanding dalam jawabannya bersikukuh dengan pendapatnya bahwa apabila jangka waktu untuk memperoleh perizinan tidak terpenuhi oleh Penggugat/Pembanding pada tanggal 18 November 2010, perjanjian tersebut dapat diputuskan secara
sepihak dan tidak menyalahi
ketentuan yang berlaku dengan alasan untuk menghindari kerugian yang.lebih besar dari Tergugat baik menyangkut waktu yang telah terikat dengan pihak user, maupun biaya-biaya yang mungkin timbul akibat Penggugat tidak mampu melaksanakan sesuai dengan perjanjian, sebagaimana dalam jawaban Tergugat/Terbanding No. 10, alenia terakhir; Menjadi pertanyaan mengapa Tergugat/Terbanding Penggugat/Pembanding
masih pada
mengadakan tanggal
24
Rapat/Pertemuan November
2010
dengan dan
hasil
pertemuan/Rapat tersebut dituangkan dalam Risalah Rapat (Minute of Meeting) bukti P.9 ? Menimbang, bahwa Tergugat/Terbanding dalam jawabannya No. 7, mengakui adanya pertemuan tanggal 24 November 2010, tetapi pertemuan tersebut tidak secara otomatis Tergugat menyetujui adanya perubahan jangka waktu yang disampaikan oleh Penggugat, karena Risalah Rapat hanya merupakan pertemuan untuk mendengarkan alasan Penggugat tentang kendala yang Penggugat hadapi, karena ketika penawaran awal Penggugat sanggup untuk mendapatkan izin tepat waktu yang tercantum dalam Letter Of Intent Hal. 14 dari 23 hal. Put. 32/PDT/2013/PTR
(LOI) tertanggal 4 November 2010; Menjadi pertanyaan pula “ Mengapa Tergugat/ Terbanding tidak pada saat itu juga melakukan pemutusan perjanjian dengan Penggugat/Pembanding dengan alasan Penggugat/Pembanding tidak mampu
melaksanakan
ini
perjanjian
(LOI)
tersebut,
agar
Penggugat/
Pembanding terhindar juga dari kerugian yang lebih besar ? Menimbang, bahwa menurut Pengadilan Tinggi jawaban Tergugat/ Terbanding yang menyatakan pertemuan tanggal 24 November 2010 hanya mendengar alasan Penggugat/Pembanding tentang kendala yang dihadapi Penggugat/Pembanding dalam pengurusan izin, tidak berdasarkan alasan hukum yang tepat, karena dalam Risalah Rapat tanggal 24 November 2010 tersebut, ternyata selain membahas tentang pengurusan izin yang akan memakan waktu 2 (dua) bulan juga membahas mengenai persiapan dan pelaksanaan proyek termasuk navigasi kapal selama pekerjaan pengerukan berlangsung di lokasi tepi dermaga, Tergugat/Terbanding dan kedua belah pihak yakni Tergugat/Terbanding dan Penggugat/Pembanding menyetujui semua persyaratan dilapangan dan akan didiskusikan lebih lanjut dilapangan (bukti P.9); Menimbang, bahwa selain itu pihak Tergugat/Terbanding juga telah meminta Penggugat/Pembanding untuk membuat daftar dokumen-dokumen terkait yang dibutuhkan mereka untuk memenuhi pekerjaan seperti yang dinyatakan dalam jadwal pekerjaan untuk memudahkan pemantauan dari pihak Tergugat/Terbanding, dan pihak Penggugat/Pembanding telah menyerahkan dokumen-dokumen dimaksud pada Tergugat/Terbanding pada tanggal 26 November 2010 sebagaimana dalam bukti P. 18 yang terdiri dari : a. Equipment list beserta Mobilization Date serta Manpower list. b. Organization Chart, c. Bobot Weekly Report Yang kesemuanya dokumen tersebut telah diterima dengan baik oleh Tergugat/Terbanding; Hal. 15 dari 23 hal. Put. 32/PDT/2013/PTR
Menimbang, bahwa Tergugat/Terbanding dalam jawabannya No. 8 menyatakan
bahwa
sejumlah
dokumen
yang
diterima
oleh
Tergugat/
Terbanding, bukan berarti Tergugat/Terbanding menerima perobahan waktu yang didalilkan Penggugat/Pembanding, dokumen tersebut tidak bermakna buat Tergugat/Terbanding
karena
Penggugat/Pembanding
tidak
dapat
melaksanakan isi dari Letter Of Intent sesuai yang diperjanjikan, menurut Pengadilan Tinggi jawaban Tergugat/Terbanding tidak berdasarkan alasan hukum yang tepat karena jika Tergugat/Terbanding tetap bersikukuh bahwa sesuai perjanjian (bukti P.8) penyelesaian izin 2 (dua) minggu setelah tanggal 4 November 2010 yakni tanggal 18 November 2010, sekali lagi mengapa Tergugat/Terbanding membuat/mengadakan pertemuan tanggal 24 November 2010 yang hasil pertemuan tersebut dituangkan dalam Minute of Meeting yang ditandatangani oleh kedua belah pihak; Menimbang,
bahwa
menurut
Pengadilan
Tinggi
dengan
ditandatanganinya Minute of Meeting/Risalah Rapat tanggal 24 November 2010, Tergugat/Terbanding dan Penggugat/Pembanding telah sama-sama mengetahui bahwa pengurusan izin proyek Gajah Baru akan memakan waktu 2 (dua) bulan dan Tergugat/Terbanding tidak keberatan tentang jangka waktu tersebut terbukti didalam Minuts of Meeting tanggal 24 November 2010, Tergugat/Terbanding dan Penggugat/Pembanding sama-sama menyetujui semua persyaratan dilapangan, termasuk navigasi kapal selama pekerjaan pengerukan berlangsung di tepi dermaga Tergugat/Terbanding, artinya antara Tergugat/Terbanding
dengan
Penggugat/Pembanding
sepakat
sambil
menunggu izin keluar, pekerjaan pengerukan sudah dapat dilakukan; Menimbang, bahwa akan tetapi setelah Penggugat/Pembanding telah menyerahkan dokumen pada tanggal 26 November 2010 dan telah melakukan pengurusan izin (bukti P.14 s/d P.17, P.48 dan P.49 serta keterangan saksi Abdurrahman) dan telah melakukan persiapan untuk melaksanakan proyek tersebut,
dan
Penggugat/Pembanding
telah
menyewa
alat-alat
dan
Hal. 16 dari 23 hal. Put. 32/PDT/2013/PTR
kelengkapan lainnya, sesuai dengan bukti P.27 sampai dengan P. 47 dan bukti P. 50 dan P.51) serta telah menempatkan peralatan-peralatan tersebut di lokasi PT SMOE (Tergugat/Terbanding) sesuai dengan bukti P. 52, dan telah memulai pekerjaan tiba-tiba pada pertemuan tanggal 3 Desember 2010, antara Tergugat/Terbanding
dengan
Penggugat/Pembanding
untuk
membahas
Progres Report Proyek Gajah Baru tersebut, Tergugat/Terbanding yang diwakili Tuan Raymond Hoo menyatakan sebagai berikut “ Karena harga dalam project Gajah Baru ini menurut kami adalah tidak wajar dan harganya sangat tinggi maka PT Cipta Niaga Mandiri (Penggugat) harus mau menurunkan harga sesuai dengan kemampuan Saya (Tergugat) hari ini sebesar 50 % dari nilai kontrak atau kontrak putus”; Menimbang, bahwa meskipun pernyataan tersebut dibantah oleh Tergugat/Terbanding dalam jawabannya No. 10 dengan menyatakan dalil yang mengada ada dan tidak logis, karena Penggugat sendiri paham untuk hal kontrak yang tertuang dalam Letter Of Intent tertanggal 4 November 2010 adalah kewenangan dari Mr. Norman Chew untuk memurtuskan kelanjutan kontrak, menurut Pengadilan Tinggi dalil Penggugat/Pembanding tersebut dapat diterima karena
ternyata Tergugat/Terbanding telah memutuskan secara
sepihak kontrak tersebut, lagi-lagi berlindung pada Letter of Intent ( LOI) tertanggal 4 November 2010, yang tetap bersikukuh bahwa jangka waktu penyelesaian izin-izin adalah tanggal 18 November 2010 dan Penggugat/ Pembanding telah gagal gagal memperoleh izin yang dimaksud tanpa mengindahkan
Minute
of
Meeting/Risalah
Rapat
yang
dibuat
dan
ditandatangani oleh Tergugat/Terbanding dengan Penggugat/Pembanding, pada tanggal 24 November 2010 sehingga dalil bantahan Tergugat/Terbanding menurut Pengadilan Tinggi yang mengada ada; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka perbuatan Tergugat/Terbanding yang telah memutus secara sepihak perjanjian Letter of Intent (LOI) tanggal 4 November 2010 padahal telah Hal. 17 dari 23 hal. Put. 32/PDT/2013/PTR
membuat kesepakatan dalam Minuts of Meeting/Risalah Rapat tanggal 24 November 2010 menurut Pengadilan Tinggi merupakan tindakan sewenangwenang
melanggar
hak
subjektif
Penggugat/Pembanding
dan
telah
bertentangan kepatutan dan moral, yang dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum yang telah merugikan Penggugat/Pembanding, oleh karena itu petitum gugatan Penggugat No 3 dapat dikabulkan ; Menimbang, bahwa tentang perjanjian tanggal 4 November 2010 No.JVT.004 PTSMOE OTHER L. 063, menurut Penggugat/Pembanding ditandatangani tanggal 4 November 2010, dan Tergugat/Terbanding tidak ada membantah tentang tanggal tersebut, sehingga Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa benar perjanjian tersebut baru ditandatangani oleh Penggugat/ Pembanding pada tanggal 9 November 2010, sehingga petitum No. 2 dapat dikabulkan; Menimbang,
bahwa
selanjutnya
tentang
biaya-biaya
yang
telah
dikeluarkan oleh Penggugat/Pembanding, Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut ; Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat/Pembanding No. 17 biaya-biaya yang telah dikeluarkan adalah sebagai berikut : a. Biaya sewa tongkang & tug boat 2 set sebesar SIN $ 60,000.00 (enam puluh ribu dollar Singapura). b. Biaya sewa Long Arm sebesar SIN $ 1 3.500.00 (tiga belas ribu lima ratus Dolar Singapura). c. Biaya
sewa
Dump
Truck
(dumping
area)
10
unit
sebesar
Rp.270.000.000,- (Dua ratus tujuh puluh juta Rupiah). d. Biaya uang muka sewa alat grab dredger sebesar Rp.500.000.000,(lima ratus juta Rupiah). e. Uang jaminan atas sewa Grab dredger dan tug boat sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang hilang karena akibat pemutusan kontrak secara sepihak oleh Tergugat. f.
Biaya sewa kapal motor Sahabat Rp. 1 2.000.000,- (dua belas juta rupiah).
g. Biaya sewa mesin pompa 10 set Rp. 450.000.000,- (empar taus lima puluh juta rupiah). Hal. 18 dari 23 hal. Put. 32/PDT/2013/PTR
h. Biaya sewa kobleco 2 unit Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah). i.
Biaya sewa tanah samping PT. SMOE Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).
j.
Biaya sewa mesin sedot/pump Rp. 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah).
k. Biaya Container sebesar Rp. 18.000.000.,- (delapan belas juta rupiah) dan Operasional Cost sebesar Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta Rupiah). l. Biaya pengurusan izin dan penyusunan UKL UPL untuk pemeliharaan kolam jety sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta Rupiah). m. Biaya surat dukungan masyarakat sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta Rupiah). n. Biaya jaminan pelaksanaan/ surety bond sebesar Rp. 7.804.000,- (tujuh juta delapan ratus empat ribu Rupiah). Sehinga total kerugian dari Penggugat adalah sebesar : Dalam dolar Singapura SIN $ 73.500.00 (tujuh puluh tiga ribu lima ratus dolar Singapura). Dalam Rupiah
IDR 3.400.804.000.00 (tiga milyar empat
ratus juta delapan ratus empat ribu rupiah).
Menimbang, bahwa setelah pengadilan Tinggi meneliti bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding menurut Pengadilan Tinggi biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Penggugat/ Pembanding yang tertera pada huruf a,b,c,f,g,h,i,j,k,l,n dapat dikabulkan, karena bukti-bukti P. 28,P.31,P.37,P.39, P.41, P.43,P.45, P.46 dan P.51, sesuai dengan penyewaan alat-alat yang tercantum dalam bukti P.52 yang telah berada dilokasi proyek, sedangkan pengeluaran pada bukti P. 47 dan P.48, sesuai dengan keterangan saksi Abdurrahman dan bukti P.10 sampai dengan P.17
yang dibenarkan oleh
Tergugat/Terbanding dalam jawaban maupun memori bandingnya sedangkan biaya-biaya yang tertera pada angka d,e dan m dipertimbangkan sebagai berikut; Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi, meneliti bukti-bukti pengeluaran huruf d bukti P.34 kwitansi uang sewa alat Grab Dredger & Tug
Hal. 19 dari 23 hal. Put. 32/PDT/2013/PTR
Boat sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan pengeluaran huruf e dengan bukti P.36 kwitansi uang sewa jaminan alat Grab Dredger sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dihubungkan dengan keterangan saksi Sarwanto Sutiono, ternyata uang jaminan sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) telah dikembalikan kepada Penggugat/ Pembanding sehingga harus di tolak dan uang sewa sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) telah dikembalikan sebesar 50 % sehingga Penggugat/Pembanding hanya membayar sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ; Menimbang, bahwa selain itu pengeluaran huruf m bukti P. 50 sebesar Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) untuk dukungan warga nelayan yang diterima oleh saksi Abdul Kadir, karena tidak didukung dengan tanda terima warga nelayan yang menerimanya, maka pengeluaran tersebut harus ditolak; Menimbang,
bahwa
dari
perhitungan
diatas
maka
biaya-biaya
pengeluaran Penggugat/Pembanding yang harus ditolak adalah sebesar Rp 1.000.000.000,-(satu milyar) + Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta) + Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) = Rp 1.650.000.000,- (satu milyar enam ratus lima puluh juta rupiah); Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh Penggugat/Pembanding yanag dapat dikabulkan sebagai berikut: -
Dalam dollar Singapure Sin $ 73.500.00 ( tujuh puluh tiga ribu lima ratus dollar Singapure).
-
Dalam Rupiah Rp 3.400.804.000,- - dikurangi Rp 1.650.000.000,- = Rp 1.750.804.000,- ( satu milyar tujuh ratus lima puluh juta delapan ratus empat ribu rupiah) . Menimbang, bahwa mengenai bukti T. 11 bukti laporan No.Pol
TBL/III/X/2011/SKPT tertanggal 7 Oktober 2011 tidak ada hubungannya dengan biaya-biaya yang sudah dikeluarkan oleh Penggugat/Pembanding tersebut diatas; Hal. 20 dari 23 hal. Put. 32/PDT/2013/PTR
Menimbang, bahwa tentang petitum No. 8 harus ditolak karena dalam perkara ini tidak pernah dilaksanakan sita jaminan; Menimbang, bahwa tentang petitum agar putusan dalam perkara aquo dapat dijalankan terlebih dahulu (niet voerbaar bij voorraad), walaupun Tergugat/Terbanding melakukan upaya hukum verzet, banding atau kasasi, karena tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan pasal 191 RBg dan Surat Edaran mahkamah agung RI No. 3 tahun 2001 oleh karena itu harus ditolak; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas gugatan Penggugat/Pembanding dapat dikabulkan untuk sebagian oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Batam tanggal 9 Juli 2012 Nomor 87/Pdt.G/2011/PN.BTM tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri sebagaimana amar dibawah; Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat/Terbanding berada dipihak yang kalah, maka biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan harus dibebankan kepada Tergugat/Terbanding; Mengingat, pasal-pasal dari Undang Undang dan peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;
M E N G A D I LI
--- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding ; --- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 87Pdt.G/2011/ PN.BTM tanggal 9 Juli 2012, yang dimohonkan banding ;
Dan MENGADILI SENDIRI Dalam Eksepsi --- Menolak eksepsi dari Tergugat/Terbanding; Hal. 21 dari 23 hal. Put. 32/PDT/2013/PTR
Dalam Pokok Perkara --- Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding untuk sebagian; --- Menyatakan Surat Kesepakatan Projek Gajah Baru tertanggal 4 November 2010, yang baru ditandatangani oleh Penggugat/Pembanding tanggal 9 November 2010, adalah sah dan berharga; --- Menyatakan Tergugat/Terbanding telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum; --- Menghukum Tergugat/Terbanding untuk membayar biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh Penggugat/Pembanding yang berkaitan dengan Surat Kesepakatan Projek Gajah Baru kepada Penggugat/Pembanding; Dalam dollar Singapure Sin $ 73.500.00 (tujuh puluh tiga ribu lima ratus dollar Singapure). Dalam Rupiah Rp 1.750.804.000,- ( satu milyar tujuh ratus lima puluh juta delapan ratus empat ribu rupiah). --- Menolak gugatan Penggugat/Pembanding untuk selain dan selebihnya; --- Menghukum Tergugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat pertama sebesar Rp. 616.000,(enam ratus enam belas ribu rupiah) dan pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari Selasa tanggal 19 November 2013 oleh kami Hj. WAGIAH ASTUTI, SH Hakim Ketua Majelis, ABDUL FATTAH, SH.,MH dan TANI
GINTING,
Penetapan
SH.,MH
masing-masing
Hakim
Anggota
berdasarkan
Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru No. 32/Pen.Pdt/2013/PTR
tanggal 23 Juli 2013. Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 2 Desember 2013 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota, dibantu DIYAH FAJAR SARI Hal. 22 dari 23 hal. Put. 32/PDT/2013/PTR
Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding dan Kuasa Hukum Tergugat/Terbanding.
HAKIM ANGGOTA;
HAKIM KETUA;
ABDUL FATTAH, SH.,MH
Hj. WAGIAH ASTUTI, SH
.
TANI GINTING, SH.,MH PANITERA PENGGANTI;
DIYAH FAJAR SARI
Biaya proses: 1. Meterai
Rp
6.000,-
2. Redaksi
Rp
5.000,-
3. Leges
Rp
3.000,-
4. Biaya Administrasi
Rp
136.000,-
Rp
150.000,-
Jumlah
=========== (seratus lima puluh ribu rupiah)
Hal. 23 dari 23 hal. Put. 32/PDT/2013/PTR
