P UTUS AN NOMOR : 36/PDT/2014/PTR DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;
Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara :
ANTON BASARAH, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jl. Sisingamangaraja No.178 Pekanbaru, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya bernama H.NURIMAN,SH.,MH dan GUSTI INDRA BEBASARI, SH. Advokat/Pengacara berkantor di Jl. Selais No. 07 Pekanbaru. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 April 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rengat pada tanggal 23 Mei 2013 dengan Nomor: 47/SK/2013/PN.RGT, selanjutnya disebut PENGGUGAT/PEMBANDING ; M e l a w a n : DEDI SETIAWAN,
Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Lintas Timur Simpang Pematang Reba Arah ke Belilas (Rumah Makan Hidayah), dalam hal ini diwakili oleh kuasanya bernama SUHARIYANTO, SH, BAKHTIAR, SH dan JANTHER, SH. Advokat/Penasihat Hukum, berkantor di Jl. Bupati Tulus No.56 Rengat, Indragiri Hulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Juni 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rengat pada tanggal 12 Juni 2013 dengan Nomor: 50/SK/2013/PN.RGT, selanjutnya disebut TERGUGAT/TERBANDING ;
BADAN PENANAMAN MODAL DAERAH DAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU
KABUPATEN
INDRAGIRI
HULU,
berkedudukan di Jl. Raya Lintas Timur Km.05 Pematang Reba Rengat, selanjutnya disebut TURUT TERGUGAT/ TURUT TERBANDING;
Hal 1 dari 12 hal. Put.36/PDT/2014/PTR
PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;
Telah membaca : 1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 26 Maret 2014 Nomor : 36/Pen.Pdt/2014/PTR, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut diatas; 2. Berkas perkara berikut surat - surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut
serta
turunan
resmi
putusan
Pengadilan
Negeri
Rengat Nomor : 10/PDT.G/2013/PN.Rgt tanggal 19 Desember 2013;
TENTANG DUDUKNYA PERKARA :
Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 Mei 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rengat Nomor : 10/Pdt.G/2013/PN.RGT tertanggal 23 Mei 2013 sebagai berikut : 1. Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah seluas 722 M², yang terletak di
Simpang
Pematang
Reba,
Kelurahan/Desa
Pematang
Reba,
Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu, yaitu sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 738/Pematang Reba dan diuraikan dalam Surat Ukur Nomor : 5358/1983 ; 2. Bahwa sebelah Selatan tanah tersebut berbatas dengan tanah Tergugat, dimana sebagian tanah Tergugat telah dibangun Rumah Toko (Ruko) dan masih ada sisa tanah Tergugat di bagian Utara yang berbatas dengan tanah Penggugat yang mana sisa tanahnya tidak dapat dibangun untuk bangunan 1 (satu) unit Rumah Toko ( Ruko) ; 3. Bahwa kemudian Tergugat bermaksud membangun 1 (satu) unit Ruko berlantai 2 (dua) diatas tanah sisa milik Tergugat sendiri yang sebenarnya tidak cukup untuk membangun 1 (satu) unit bangunan Ruko, sehingga Tergugat pernah menyampaikan kepada Penggugat bahwa Tergugat bermaksud membangun 1 (satu) unit Rumah Toko berlantai 2 tersebut, dimana pembangunannya akan
dibangun bersama antara
Tergugat dengan Penggugat dan nantinya akan diperhitungkan cara-cara pembangunan
dan
pembagiannya,
namun
Penggugat
belum
menanggapi dan belum memikirkannya atau dengan kata lain Tergugat belum menyetujuinya ;
Hal 2 dari 12 hal. Put.36/PDT/2014/PTR
4. Bahwa selanjutnya Tergugat mengurus izin Mendirikan Bangunan untuk 1 (satu) unit Ruko bertingkat 2 (dua) di kantor Turut Tergugat dengan disebutkan bangunan didirikan diatas tanah Penggugat, ayitu sesuai dengan Surat Izin Menidirkan Bangunan Nomor : 122/BPMD&PPT/BPIMB/V/2012 tanggal 22 Mei 2012 yang dikeluarkan Turut Tergugat ; 5. Bahwa Tergugat akhirnya membangun 1 (satu) unit Ruko berlantai 2 sendiri dan tidak lagi memperdulikan Penggugat, seharusnya sebelum mendirikan bangunan, Tergugat membuat kesepakatan terlebih dahulu dengan Penggugat tentang status kepemilikan Ruko yang akan dibangun, apakah akan menjadi milik bersama atau akan dimiliki oleh salah satu pihak dengan pembayaran ganti rugi ; 6. Bahwa dalam pembangunan 1 (satu) unit Ruko berlantai 2 tersebut, yang didasarkan pada Izin Mendirikan Bangunan pada poin 4 di atas, tanah Penggugat terpakai atau terkena bangunan Ruko tersebut kurang lebih 45 M² dengan ukuran kurang lebih : Sebelah Barat …………………………………….. : 2,5 meter ; Sebelah Timur ……………………………………. :
3 meter ;
Sebelah Utara …………………………………….. : 18 meter ; Sebelah Selatan …………………………………. : 18 meter ; 7. Bahwa
Penggugat
berulang
kali
menegur
Tergugat
agar
tidak
melangsungkan pembangunan Ruko tersebut karena sebagian memakai tanah Penggugat, akan tetapi Tergugat tidak mengindahkannya ; 8. Bahwa Penggugat pernah meminta Pengembalian Batas kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu dan ternyata memang benar tanah Penggugat terkena ± 45 M2 ; 9. Bahwa oleh karena itu perbuatan Tergugat yang membangun 1 (satu) unit Ruko berlantai II yang menggunakan sebagian tanah Penggugat dan tidak meminta persetujuan Penggugat adalah perbuatan melawan hukum ; 10. Bahwa oleh karena itu Penggugat menuntut agar bangunan Ruko yang dibangun Tergugat tersebut yang terkena tanah Penggugat dibongkar dan tanahnya dikembalikan lagi kepada Penggugat dalam keadaan kosong ; 11. Bahwa
demikian
mengeluarkan
juga
Surat
dengan Izin
122/BPMD&PPT/BP-IMB/V/2012 pemegang
izinya
tertulis
perbuatan
Mendirikan tanggal atas
Turut
Tergugat
Bangunan 22
nama
Mei
Nomor
2012,
Tergugat
yang :
dimana
sedangkan
Hal 3 dari 12 hal. Put.36/PDT/2014/PTR
pembangunannya dilakukan di atas tanah Penggugat, sementara Penggugat tidak memberikan persetujuan, maka walaupun perbuatan Turut Tergugat masuk dalam lingkup Tata Usaha Negara, namun dalam kaitannya dengan perkara perdata ini, dimohonkan agar Surat Izin Mendirikan Bangunan tersebut dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum ; 12. Bahwa oleh karena bukti-bukti yang diajukan Penggugat adalah buktibukti yang otentik, maka beralasan hokum untuk menyatakan agar putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding maupun kasasi ; 13. Untuk menjaga agar tanah dan bangunan ruko di atasnya dialihkan kepada pihak ketiga, maka dimohonkan agar tanah dan bangunan ruko tersebut diletakkan sita jaminan ; Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Neegri Rengat Yang Mulia untuk berkenan kiranya membuka persidangan guna memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -
Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
-
Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
-
Menyatakan tanah terperkara seluas kurang lebih ± 45 M2 yang dipergunakan Tergugat untuk pembangunan 1 (satu) unit Ruko berlantai II di Jl.Lintas Timur, Kelurahan Pematang Reba, Kecamatan Rengat, adalah sah milik Penggugat yang merupakan bagian dari tanah Hak Milik Nomor : 738/Pematang Reba dan diuraikan dalam Surat Ukur Nomor : 5358/1983 atas nama Penggugat ;
-
Menghukum Tergugat untuk membongkar bangunan ruko di atas tanah terperkara ;
-
Menghukum Tergugat atau pihak ketiga yang memperoleh hak dari padanya untuk emnyerahkan tanah terperkara di atas kepada Penggugat dalam keadaan kosong dengan ukuran dan batas-batasnya sebagai berikut :
-
Sebelah Barat …………………………………….. : 2,5 meter ;
-
Sebelah Timur ……………………………………. :
-
Sebelah Utara …………………………………….. : 18 meter ;
-
Sebelah Selatan …………………………………. : 18 meter ;
3 meter ;
Hal 4 dari 12 hal. Put.36/PDT/2014/PTR
-
Menyatakan Izin Mendirikan Bangunan Nomor : 122/BPMD&PPT.BPIMB/V/2012, yang dikeluarkan Turut Tergugat tidak memiliki kekuatan hokum dan tidak berlaku ;
-
Menyatakan putusan ini dalam dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding maupun kasasi ;
-
Menyatakan Sita Jaminan sah dan berharga ;
-
Menghukum Tergugat-Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul ;
Akan
tetapi
apabila
Ketua/Majelis
Hakim
Pengadilan
Negeri
Rengat
berpendapat lain, maka dimohonkan putusan yang seadil-adilnya ;
Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat. Telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya : 1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali jika dengan tegas diakui kebenarannya ; 2. Bahwa
benar antara
tanah Tergugat
dengan
tanah
Penggugat
bersempadan yaitu sebelah selatannya, namun tidka benar bahwa tanah Tergugat yang bersempadan dengan Penggugat tersebut tidak dapat dibangun Rumah Toko karena tidak cukup untuk membangun Rumah Toko, sebaliknya tanah Tergugatlah yang berlebih setelah Tergugat membangun Ruko diatas tanah Tergugat tersebut, dimana tanah Tergugat tersebut masih tersisa atau berlebih + 59 M2 lagi ; 3. Bahwa tidak benar Tergugat pernah menyampaikan kepada Penggugat untuk membangun 1 (satu) unit Ruko berlantai 2, dimana pembangunan akan
dibangun
secara
bersama
dan
akan
dihitung
cara-cara
pembayarannya seperti apa yang disebutkan pada poin 3 dalam gugatan Penggugat, bahwa yang benar adalah Tegrugat menghubungi Penggugat di karenakan Tergugat ingin membangun 1 (satu) unit Rumah Toko (Ruko) dan wajar apabila Tergugat minta izin dan persetujuannya kepada Penggugat sebagai sepadan tanah, dan ini juga gunanya untuk mengurus izin mendirikan bangunan, dan oleh Penggugat di setujui, serta telah menandatangani surat persetujuan sempadan ; 4. Bahwa tidak benar Tergugat membangun 1 (satu) unit Ruko diatas tanah Penggugat seperti apa yang di sebutkan Penggugat pada poin 4 dan ini adalah
dalil-dalil
yang
mengada-ada,
bahwa
setelah
Tergugat
mendapatkan persetujuan dari sempadan tanah yaitu Penggugat maka, barulah Tergugat mengurus IMB (Izin Mendirikan Bangunan) lengkap Hal 5 dari 12 hal. Put.36/PDT/2014/PTR
dengan persyaratannya ke Kantor Turut Tergugat, dan oleh Turut Tergugat diterbitkan urat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) No : 122/BPMD&PPT/BP-IMB/V/2012 atas nama Tergugat ; 5. Bahwa tidak benar apa yang disebutkan Penggugat pada poin 5 yaitu Tergugat dalam membangun 1 (satu) unit Ruko milik Tergugat diatas tanah Tergugat tidak memperdulikan Penggugat, bahwa itu adalah dalildalil yang mengada-ada, bahwa dalam membangin 1 (satu) unit Ruko milik Tergugat, Tergugat terlebih dahulu minta izin kepada sempadan sehubungan niat Tergugat ingin membangun Ruko tersebut, untuk itu Penggugat ingin mengetahui sertifikat Tanah milik Tergugat, maka Tergugat mengirimkannya ke Penggugat untuk dipelajari, setelah tidak berapa lama Penggugat menelepon Tergugat yang mengatakan bahwa ia memberi persetujuan dan telah menandatangani urat Persetujuan sempadan tersebut dan setelah mendapat persetujuan dari Penggugat maka barulah Tergugat mengurus IMB ( Izin Mendirikan Bangunan) di Kantor
Turut
Tergugat
dengan
kelengkapan
persyaratan
yang
dibutuhkan; 6. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada poin 6, yang mengatakan Tergugat dalam membangun Ruko milik Tergugat telah mengenai sebagian tanah Penggugat, bahwa dalil-dalil Penggugat ini adalah mengada-ada, oleh karena sebelum Tergugat membangun Ruko diatas tanah Tergugat sendiri, Tergugat telah mendapatkan persetujuan sempadan dari Penggugat, jadi tidak benar tanah Penggugat terkena bangunan Ruko yang Tergugat bangun, justru tanah Tergugatlah yang masih berlebih setelah Tergugat membangun Ruko tersebut; 7. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada poin 7 yang mengatakan Penggugat berulang kali menegur Tergugat untuk tidak membangun Ruko
dimaksud,
bahwa
yang
benar
adalah
setelah
mendapat
persetujuan dari Penggugat (Persetujuan dari sempadan) maka Tergugat dating ke Kantor Turut Tergugat untuk mengurus permohonan IMB (Izin Mendirikan Bangunan) berserta persyaratan yang dibutuhkan, yang oleh Turut Tergugat diterima, dipelajari dan setelah itu Turut Tergugat menerbitkan izin mendirikan bangunan, dan selanjutnya barulah Tergugat mulai membangun Ruko, namun ketika pembangunan Ruko milik Tergugat sedang berjalan dan memasuki pembangunan lantai kedua (2) barulah Penggugat memberitahu bahwa sebagian bangunan yang dibangun oleh Tergugat mengenai sebagian tanah milik Penggugat dan Hal 6 dari 12 hal. Put.36/PDT/2014/PTR
untuk itu Tergugat menghentikan pembangunan sekitar 1 (satu) bulan untuk mencari titik penyelesaian, ketika itu Penggugat mengatakan kepada Tergugat, jikalau ingin berunding, carilah orang tua karena kamu (Tergugat) masih anak-anak maka sehubungan dengan itu Tergugat mengutus audara ENCIK
APRIZAL dengan H.KARIM ke Pekanbaru
(kediaman Penggugat) untuk memenuhi Penggugat guna mencari jalan penyelesaian, akan tetapi sesampainya audara ENCIK APRIZAL dan H. KARIM lalu Tergugat hubungi Penggugat, namun Penggugat sendiri tidak mau bertemu; 8. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil poin 8 dari gugatan Penggugat oleh karena ketika ketika Penggugat meminta pengembalian batas kepada kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu, sama sekali tidak melibatkan Tergugat sebagai saksi sempadan dan Tergugat juga tidak pernah memberikan tanda tangan sebagai persetujuan sempadan terhadap pengembalian batas tersebut ; 9. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat poin 9 dan 10, yang mengatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melanggar hukum dan Tergugat harus membongkar bangunan Ruko serta mengembalikan tanahnya dalam keadaan kosong, oleh karena Tergugat membangun Ruko tersebut diatas tanah milik Tergugat sendiri
sesuai dengan
Sertifikat Hak Milik No : 3552 atas nama DEDI SETIAWAN (Tergugat) dan selanjutnya sebelum pembangunan Ruko itu dilaksanakan terlebih dahulu, Tergugat telah mendapatkan persetujuan sempadan dari Penggugat dalam rangka pembangunan Ruko milik Tergugat, oleh sebab itu
sungguh
tidak
beralasan
apabila
dikatakan
Tergugat
yang
membangun ditanah milik Tergugat sendiri telah melakukan perbuatan melawan hukum dan harus membongkar bangunan Ruko yang Tergugat bangun sendiri ; 10. Bahwa dalil Penggugat pada poin 11 adalah tidak dapat dibenarkan; Bahwa oleh karena seluruh persyaratan dalam hal pengurusan Izin Mendirikan Bangunan telah Tergugat siapkan, maka Tergugat datang ke Kantor Turut Tergugat, lalu Tergugat mengajukan permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang oleh Turut Tergugat diterima serta dipelajari dan untuk selanjutnya Turut Tergugat menerbitkan Surat Izin Mendirikan Bangunan No : 122/BPMD&PPAT/BP-IMB/V/2012, oleh karena izin mendirikan bangunan tersebut atas nama Tergugat, tentau Tergugat
emmbangun
Ruko
diatas
tanah
milik
Tergugat
yang
Hal 7 dari 12 hal. Put.36/PDT/2014/PTR
berpedoman kepada Sertifikat Hak Milik No. 3552 atas nama DEDI SETIAWAN (Tergugat). Jadi, tidak benar Tergugat membangun Ruko diatas tanah Penggugat ; Bahwa berdasarkan dalil-dalil Tergugat diatas, maka Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut : -
Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima;
-
Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini ;
ATAU Jika
Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat berpendapat lain mohon
putusan yang seadil-adilnya ;
TENTANG DUDUKNYA PERKARA :
Mengutip dan memperhatikan tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Rengat
Nomor:10/PDT.G/2013/
PN.Rgt tanggal 19 Desember 2013 yang amarnya berbunyi sebagai berikut : 1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya ; 2. Menghukum penggugat untuk membayar ongkos perkara yang ditaksir sebesar Rp 1.041.000,- (Satu juta empat puluh satu rupiah) ; Menimbang, bahwa sesuai dengan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor:10/Pdt.G//2013/PN.RGT yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Rengat, pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2013, Kuasa Penggugat/Pembanding
telah
menyatakan
banding
terhadap
putusan
Pengadilan Negeri Rengat Nomor:10/PDT.G/2013/PN.Rgt tanggal 19 Desember 2013; Menimbang, bahwa berdasarkan Relas pemberitahuan pernyataan banding Nomor:10/PDT.G/2013/PN.RGT, yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Rengat, pengajuan permohonan banding oleh Penggugat/Pembanding tersebut diatas telah
Kuasa
diberitahukan secara sah dan
seksama kepada pihak Kuasa Tergugat/Terbanding pada hari Senin tanggal 6 Januari 2014 dan kepada Turut Tergugat/Turut Terbanding pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2014 ;
Hal 8 dari 12 hal. Put.36/PDT/2014/PTR
Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor: 10/PDT.G/2013/PN.Rgt, pihak Kuasa Penggugat /Pembanding maupun Kuasa Tergugat/Terbanding serta Turut Tergugat/Turut Terbanding, tertanggal 20 Februari 2014 dan tanggal 5 Februari 2014 serta 3 Maret 2014 telah diberikan kesempatan untuk mempelajari/memeriksa berkas perkara (inzage) sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk pemeriksaan dalam tingkat banding ; Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat/Pembanding telah mengirimkan memori bandingnya langsung ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru setelah berkas perkara sampai di Pengadilan Tinggi Pekanbaru, tertanggal 17 April 2014 dan memori banding tersebut oleh Pengadilan Tinggi Pekanbaru telah dikirimkan ke Pengadilan Negeri Rengat, untuk diberitahukan dan diserahkan kepada pihak Terbanding sebagaimana dijelaskan dalam surat Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 23 April 2014 Nomor: W4.U/3775/HT.04.10/IV/2014 ; Mengutip dan memperhatikan segala sesuatu yang tercantum dalam Putusan Sela Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor : 36/PDT/2014/PTR tanggal 6 Mei 2014 yang amarnya berbunyi sebagai berikut : --Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding; SEBELUM MENJATUHKAN PUTUSAN AKHIR; -- Memerintahkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat untuk melakukan pemeriksaan setempat ulang guna memperoleh kejelasan rinci mengenai batas dan ukuran obyek sengketa perkara Nomor : 10/PDT.G/ 2013/PN.RGT ; -- Menunda biaya perkara ini sampai dengan putusan akhir ; Menimbang, bahwa terhadap Putusan Sela Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor : 36/PDT/2014/PTR tanggal 6 Mei 2014 tersebut diatas, Mejelis Hakim Tingkat Pertama yang memeriksa dan mengadili Perkara Nomor : 10/Pdt.G/ 2013/PN.RGT telah
melakukan pemeriksaan setempat ulang sebagaimana
telah diuraikan dalam Berita Acara Sidang Lanjutan Nomor : 10/PD.G/2013/ PN.RGT tanggal 28 Agustus 2014 ;
TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :
Menimbang,
bahwa karena
permohonan
banding dari Kuasa
Penggugat/Pembanding diajukan dalam tenggang waktu maupun tata cara dan Hal 9 dari 12 hal. Put.36/PDT/2014/PTR
syarat-syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka pengajuan permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima; Menimbang, bahwa
Pembanding/Penggugat dalam memori banding
pada pokoknya keberatan terhadap Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan alasan : 1. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat hanya menilai keabsahan bukti P.2 yaitu Berita
Acara Pengembalian Batas, dari sisi legal formal saja tidak
menilai legal material tentang kebenaran Hasil Pengukurannya dan tidak dihubungkan dengan bukti P.1 ; 2. Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan Negeri Rengat tidak seimbang karena hanya menilai dengan melemahkan bukti yang diajukan Penggugat tidak menilai bukti yang diajukan Tergugat, sehingga salah mengambil kesimpulan ; Menimbang,
bahwa
mengenai
keberatan
Pembanding/Penggugat
tersebut Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan bukti Penggugat produk P.1 maupun P.2, demikian pula saksi-saksi Penggugat bernama NOVITA DEWI dan SUWANDI. S, semuanya
telah
dipertimbangkan
untuk
membuktikan
dalil
gugatan
Pembanding/Penggugat ; Menimbang, bahwa demikian pula dalam pemeriksaan setempat ulang yang dilakukan pada tanggal 28 Agustus 2014 ternyata diatas tanah sengketa ditandai dengan huruf (B) diatas tanah sengketa telah berdiri Ruko Tergugat sementara Penggugat dengan bukti P.1 Sertifikat Hak MIlik No : 738 atas nama ANTON BASARAH tanggal 9 Oktober 1984 dengan Surat Ukur No : 5358/1983 tanggal 14 Nopember 1983 dan Tergugat dengan bukti T.5 adalah Sertifikat Hak Milik No : 3552 ( sebelumnya 708) atas nama DEDI SETIAWAN tanggal 22 September 1984 dengan Surat Ukur No: 5357/1983 tanggal 4 Nopember 1983 dari bukti surat tersebut Sertifikat milik Tergugat ternyata terbit lebih dahulu dari pada milik Penggugat ; Menimbang, bahwa demikian pula mengenai bukti Penggugat produk P.2 telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, dan Pengadilan Tinggi menambah pertimbangan dimana dalam Berita Acara Pengembalian Batas Nomor : 9/PB/2013 tersebut tidak tercantum dengan jelas, kapan dilakukan Pengukuran Pengembalian Batas karena pada tanggal dilaksanakan tertulis tanggal 1 tahun 2013 tidak ada tercantum bulan, dan juga pengukuran ulang terebut tidak dilakukan oleh pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu, hal ini terbukti dari tidak adanya tanda tangan dan stempel/cap dari pihak Hal 10 dari 12 hal. Put.36/PDT/2014/PTR
Pertanahan, juga tidak ditanda tangani pihak Kepala Desa Pematang Reba, Ketua RT/RW dan juga sepadan tanah, sehingga sudah tepat pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama bahwa bukti produk P.2 tersebut tidak mempunyai nilai pembuktian ; Menimbang,
bahwa
berdasarkan pertimbangan tersebut diatas
Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan dan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak gugatan Penggugat/Pembanding dengan alasan bahwa surat bukti Penggugat secara hukum tidak mempunyai nilai pembuktian yang kuat, dan pertimbangan-pertimbangan tersebut telah tepat dan benar, karena pertimbangan dan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut didasarkan pada bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak yang berperkara, sehingga Pengadilan Tinggi mengambil alih pertimbanganpertimbangan
Majelis
Hakim
Tingkat
Pertama
menjadi
pertimbangan
Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara a quo ditingkat banding ; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor : 10Pdt.G./2013/ PN.RGT tanggal 19 Desember 2013, dapat dipertahankan dan dikuatkan ; Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat/Pembanding berada dipihak yang kalah, maka Penggugat/Pembanding harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;
Mengingat, selain pada pasal 180 dan pasal 199 s/d 205 dari Reglemen untuk Tanah Seberang (RBg) juga pada Undang-Undang Nomor:48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 7 Tahun 2001 serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan; M E N G A D I L I :
-- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding; -- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor : 10/PDT.G/ 2013/PN.Rgt
tanggal
19 Desember 2013, yang dimohonkan banding
tersebut ; -- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) ;
Hal 11 dari 12 hal. Put.36/PDT/2014/PTR
Demikianlah diputuskan pada hari : Senin tanggal 20 Oktober 2014, dalam musyawarah
Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan
susunan EWIT SOETRIADI, SH.,MH. sebagai Hakim Ketua, KHARLISON HARIANJA,SH.,MH dan N.BETTY ARITONANG,SH.,MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 26 Maret 2014 Nomor: 36/Pen.Pdt/2014/PTR, putusan mana pada hari Kamis tanggal 23 Oktober 2014 telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, dengan dibantu oleh TABRANI, SmHk Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, akan tetapi tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;
HAKIM ANGGOTA,
HAKIM KETUA,
KHARLISON HARIANJA,SH.,MH
EWIT SOETRIADI,SH.,MH
N.BETTY ARITONANG,SH.,MH PANITERA PENGGANTI,
TABRANI, SmHk
Biaya proses : 1. Meterai …………….. Rp.
6.000,-
2. Redkasi …………… Rp.
5.000,-
3. Administrasi ……. Rp. 139.000,Jumlah …………..
Rp. 150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah)
Hal 12 dari 12 hal. Put.36/PDT/2014/PTR
Hal 13 dari 12 hal. Put.36/PDT/2014/PTR
TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :
Menimbang, bahwa karena permohonan banding dari Kuasa Penggugat/ Pembanding diajukan dalam tenggang waktu maupun tata cara dan syaratsyarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka pengajuan permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;
Menimbang, bahwa berkas perkara beserta
setelah memeriksa mempelajari secara seksama turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Rengat
Nomor: 10/PDT.G/2013/PN.Rgt tanggal 19 Desember 2013, maka Majelis Hakim Tingkat Banding
berpendapat bahwa putusan
Pengadilan Negeri
Rengat tersebut khususnya mengenai pemeriksaan setempat terhadap obyek sengketa perlu dilakukan pemeriksaan ulang ;
Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan setempat terhadap obyek sengketa sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang lanjutan tertanggal 10 Oktober 2013 Nomor:10/PDT.G/2013/PN.RGT terdapat hal-hal yang belum jelas seperti misalnya :
-
Tidak ditanyakan kepada Penggugat materiil dan kuasanya, juga tidak ditanyakan kepada Tergugat materiil dan kuasanya mengenai kebenaran obyek sengketa tersebut ;
-
Tidak dijelaskan mengenai batas-batas dan ukuran obyek sengketa sebagaimana disebutkan
dalam gugatan sehingga dari skets gambar
yang telah dibuat tidak dapat diketahui dengan jelas
berapa ukuran
tanah dan batas-batasnya yang yang didalilkan sebagai tanah Penggugat yang terpakai oleh Tergugat dan bagaimana
tanggapan Tergugat
terhadap dalil Penggugat tersebut ;
Menimbang, bahwa seharusnya Pengadilan Negeri berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 7 tahun 2001 tanggal 15 Nopember 2001 untuk melakukan pemeriksaan setempat terhadap obyek sengketa tanah guna mendapatkan penjelasan yang lebih rinci dan bila dipandang perlu dapat dilakukan pengukuran dan pembuatan gambar situasi tanah/obyek sengketa yang dilakukan Kantor Badan Pertanahan atas persetujuan pihak-pihak berperkara ; Hal 14 dari 12 hal. Put.36/PDT/2014/PTR
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Pengadilan Tinggi sebelum menjatuhkan putusan akhir memerintahkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat yang memeriksa perkara a quo untuk melakukan pemeriksaan setempat ulang dengan melakukan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut di atas dan hasil pemeriksaan setempat ulang tersebut agar segera dikirimkan kembali ke Pengadilan Tinggi untuk memutus perkara a quo ;
Menimbang, bahwa dengan adanya putusan sela ini maka mengenai biaya perkara dalam tingkat banding ditunda dahulu dan akan diputus dalam putusan akhir ;
Mengingat, selain pada pasal 180 dan pasal 199 s/d 205 dari Reglemen untuk Tanah Seberang (RBg) juga pada Undang-Undang Nomor:48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 7 Tahun 2001 serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;
M E N G A D I L I :
-- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding; SEBELUM MENJATUHKAN PUTUSAN AKHIR; -- Memerintahkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat untuk melakukan pemeriksaan setempat ulang guna memperoleh kejelasan rinci mengenai batas dan ukuran obyek sengketa perkara Nomor : 10/PDT.G/ 2013/PN.RGT ; -- Menunda biaya perkara ini sampai dengan putusan akhir ;
Demikianlah diputuskan pada hari : Selasa tanggal 29 April 2014, dalam musyawarah EWIT
Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan susunan
SOETRIADI,
SH.,MH.
sebagai
Hakim
Ketua,
KHARLISON
HARIANJA,SH.,MH dan N.BETTY ARITONANG,SH.,MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Hal 15 dari 12 hal. Put.36/PDT/2014/PTR
Pekanbaru tanggal 26 Maret 2014 Nomor: 36/Pen.Pdt/2014/PTR, putusan mana pada hari Selasa tanggal 6 Mei 2014 telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri Anggota
oleh
para Hakim
tersebut diatas, dengan dibantu oleh TABRANI, SmHk Panitera
Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, akan tetapi tidak dihadiri oleh
kedua belah pihak yang berperkara;
HAKIM ANGGOTA,
KHARLISON HARIANJA,SH.,MH
HAKIM KETUA,
EWIT SOETRIADI,SH.,MH
N.BETTY ARITONANG,SH.,MH PANITERA PENGGANTI,
TABRANI, SmHk
Hal 16 dari 12 hal. Put.36/PDT/2014/PTR
