P U T U S A N NOMOR : 48/PDT/2013/PTR
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;
Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara antara : PT. BANGUN ARSIKON BATINDO,beralamat di Komplek Citra Indah Blok A3 No.1-2 Batam Center Kota Batam ,yang dalam hal
ini
diwakili
oleh
kuasanya
bernama
EDY
HARTONO,SH dan NUR WAFIQ WARODAT,SH,kedua nya Advokat dan Pengacara pada Law Office Edy Hartono,SH & Partners di Jl.Gajah Mada Komplek Tiban Center Blok C No. 04 Batam Kota Batam, berdasarkan surat
kuasa
khusus
dari
Cahya
selaku
Direktur
PT.Bangun Arsikon Batindo tanggal 01 Desember 2011, semula
sebagai
PENGGUGAT
sekarang
sebagai
INDUSTRI
PULAU
PEMBANDING; MELAWAN: 1.
OTORITA
PENGEMBANGAN
DAERAH
BATAM, beralamat di Jl. Sudirman No.1 Batam Center Kota Batam, semula sebagai TERGUGAT I, sekarang sebagai TERBANDING I; 2.
PT.DEVIN BUANA PERKASA,beralamat di Jalan Permata Puri Komplek Cipta Griya No. 01 Batu Aji Kota Batam semula sebagai
TERGUGAT
II,
sekarang
sebagai
TERBANDING II; PENGADILAN TINGGI TERSEBUT; Telah membaca :
Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 48/PDT/2013/PTR
1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 24 April 2013 Nomor: 48/Pen.Pdt/2013 /PTR tentang penunjukan
Majelis
Hakim yang
memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah tersebut di atas; 2. Berkas perkara berikut surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara antara kedua belah pihak tersebut diatas serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Batam No.173/Pdt.G/2011/PN.BTM tanggal 26 September 2012; TENTANG DUDUKNYA PERKARA : Mengutip dan memperhatikan uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Batam No.173/Pdt.G/2011/PN.BTM tanggal 26 September 2012 yang amarnya berbunyi sebagai berikut : I.
DALAM EKSEPSI :
II.
Menolak eksepsi dari Tergugat II tersebut;
DALAM POKOK PERKARA
Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 1.441.000,- (satu juta empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);
Menimbang,
bahwa
34/Pdt.G/2012/PN.BTM
berdasarkan
Akte
Permohonan
Juncto.No.173/PDT.G/2011/PN.BTM
Banding yang
No.
ditanda
tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Batam, bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Oktober
2012, Kuasa Penggugat/Pembanding telah menyatakan banding
terhadap putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor:173/Pdt.G/2011/ PN.BTM tanggal 26 September 2012; Menimbang, bahwa
berdasarkan
Relaas pemberitahuan pernyataan
banding No.173/Pdt.G/2011/PN.BTM yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Batam, pengajuan permohonan banding oleh Kuasa Penggugat tersebut di atas telah diberitahukan secara patut kepada Kuasa Tergugat I/Terbanding I dan Tergugat II/ Terbanding II masing-masing pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2012 dan hari Selasa tanggal 16 Oktober 2012;
Hal. 2 dari 12 hal. Put. No. 48/PDT/2013/PTR
Menimbang, bahwa untuk melengkapi permohonan bandingnya, kuasa Penggugat/Pembanding
telah mengajukan
memori banding tertanggal 29
Nopember 2012 yang diterima di-Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 30 Nopember 2012, di mana memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan secara patut kepada kuasa Tergugat I/Terbanding I pada hari Senin, tanggal 03 Desember 2012 dan kepada kuasa Tergugat II/ Terbanding II pada hari Selasa tanggal 04 Desember 2012; Menimbang, bahwa menanggapi memori banding dari Penggugat / Pembanding tersebut diatas, Kuasa dari Tergugat I/Terbanding I telah mengajukan kontra memori tertanggal 20 Desember
2012 yang diterima di-
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada hari itu juga, dan telah diberitahukan/diserahkan secara patut kepada Kuasa Penggugat/Pembanding pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2013; Menimbang,bahwa
menanggapi
memori
banding
dari
kuasa
Penggugat/Pembanding, maka kuasa dari Tergugat II/Terbanding II, telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 20 Desember 2012 dan diterima di Kepaniteraan Negeri Batam pada tanggal 25 Desember 2012,dan telah disampaikan/diserahkan kepada kuasa Penggugat/Pembanding pada hari Selasa 15 Januari 2013; Menimbang, bahwa berdasarkan Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara No.173/Pdt.G/2011/PN.BTM. bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2012, yang dibuat dan ditanda-tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Batam, kepada kuasa Penggugat/Pembanding dan kuasa Tergugat I /Terbanding I, sedangkan kepada kuasa Tergugat II/Terbanding II pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2012, telah diberikan kesempatan untuk mempelajari/memeriksa berkas perkara (inzage) sebelum berkas tersebut dikirimkan ke- Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk diperiksa dalam tingkat banding;
Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 48/PDT/2013/PTR
TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA : Menimbang,
bahwa
karena
permohonan
banding
dari
Penggugat/Pembanding diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima; Menimbang, bahwa kuasa Penggugat/Pembanding dengan mengemukakan alasan/keberatan sebagaimana disampaikan dalam memori bandingnya pada pokoknya memohon agar Pengadilan Tinggi Pekanbaru memutuskan : 1. Menerima dan mengabulkan memori banding dari Penggugat seluruhnya; 2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag); Terhadap lahan yang telah bersertifikat HGB atas nama TERGUGAT II sebagai berikut: No, Sertifikat
: B.3775
Surat Ukur
: 00890/2011.2011/PN.PBR,
Luas M2
: 15,348 M2.
Terletak di
: Jl.Letjen Soeprapto/Batu Aji.
Dengan Koordinat : A. X-67,81 Y.-13755,29
B. X.-82,73 Y.-13874,38
C. X-208,85 Y.-13860,81
D. X-196,02 Y -13741,50
3. Menyatakan bahwa Tergugat I/Terbanding I telah melakukan perbuatan melawan
hukum
dengan
melanggar
hak
subyektif
Penggugat/
Pembanding dengan tidak dapat memberikan kepastian status lahan, serta pembatalan pengalokasian lahan secara sepihak. 4. Menyatakan perbuatan
bahwa melawan
Tergugat hukum
II/Terbanding dengan
II
melanggar
telah hak
melakukan subyektif
Penggugat/Pembanding berupa memanfaatkan dan membangun lahan aquo yang telah diusahakan oleh Penggugat/Pembanding, tanpa seijin dan persetujuan Penggugat/Pembanding;
Hal. 4 dari 12 hal. Put. No. 48/PDT/2013/PTR
5. Menghukum Tergugat I/Terbanding I dan Tergugat II/Terbanding II secara tanggung renteng membayar ganti kerugian yang nyata-nyata dikeluarkan Penggugat/Pembanding sebesar Rp.361.904.275.- (tiga ratus enam puluh satu juta sembilan ratus empat ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah); dan SGD. 33.520, (tiga puluh tiga ribu lima ratus dua puluh Dollar Singapura); 6. Menghukum Tergugat I/Terbanding I dan Tergugat II/Terbanding II secara tanggung renteng membayar keuntungan yang semestinya di peroleh Penggugat Rp.4,138.012.650.- (empat milyard seratus tiga puluh delapan juta dua belas ribu enam ratus lima puluh rupiah); 7. Menyatakan bahwa putusan ini dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum apapun dari Tergugat I/Terbanding; 8. Menghukum Tergugat I/Terbanding untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini; Menimbang,bahwa sebaliknya kuasa Tergugat I/Terbanding I dan Tergugat II/Terbanding II , masing - masing dengan mengemukakan alasan / keberatan sebagaimana disampaikan dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar serta telah sesuai dengan ketentuan pengalokasian lahan yang berlaku di Batam, memohon agar Pengadilan Tinggi Pekanbaru memutuskan : -
Menolak permohonan banding dari Pembanding PT. Bangun Arsikon Batindo;
-
Menguatkanputusan Pengadilan Negeri Batam No.173/Pdt.G/2011/PN.BTM tanggal 26 September 2012;
-
Menghukum
Pembanding / Penggugat
untuk
membayar seluruh biaya
perkara: Menimbang,bahwa setelah memeriksa dan mempelajari berkas perkara berikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Batam No.173/Pdt.G/2011/ PN.BTM tanggal 26 September 2012 serta memori banding dari Penggugat/
Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 48/PDT/2013/PTR
Pembanding maupun kontra memori banding dari Tergugat I/Terbanding I dan Tergugat II/Terbanding II, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkannya lebih lanjut dibawah ini: Menimbang,bahwa dari dalil gugatan Penggugat dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah adanya Ijin Prinsip Nomor : 038/IP-UM/IV/1998 yang di keluarkan oleh Tergugat I mengenai pengalokasian lahan/tanah di Tanjung Uncang seluas 15.348 M2 (lima belas ribu tiga ratus empat puluh delapan meter persegi), kepada Penggugat untuk jangka waktu selama 30 (tiga puluh) tahun dengan perjanjian Penggugat harus membayar Uang Wajib Tahunan Otorita (UWTO) setiap tahun, dan setelah berjalan 5 (lima) tahun, kemudian Penggugat tidak membayarnya lagi, karena Penggugat terlebih dahulu menunggu jawaban dari Tergugat I tentang kepastian status lahan yang dialokasikan untuk Penggugat apakah termasuk sebagai hutan lindung, namun Tergugat I tidak memberikan jawaban kepada Penggugat, melainkan mengeluarkan surat pembatalan alokasi lahan tersebut kepada Penggugat dan memberikannya kepada Tergugat II, sehingga Penggugat menggugat Tergugat I dan Tergugat II atas dasar perbuatan melawan hukum; Menimbang,bahwa Tergugat I dalam jawabannya membenarkan adanya pengalokasian lahan kepada Penggugat seluas 15.348 M2 tersebut, akan tetapi pembatalan alokasi lahan kepada Penggugat disebabkan karena Penggugat tidak membayar lagi Uang Wajib Tahunan Otorita (UWTO) dan setelah Penggugat diberi waktu dan kesempatan yang cukup untuk melaksanakan kewajibannya, akan tetapi Penggugat tidak juga melaksanakannya, sehingga pembatalan tersebut dilakukan setelah Penggugat wanprestasi, oleh karena itu pembatalan dilakukan telah sesuai dengan ketentuan prosedur yang berlaku, sebagaimana yang telah disepakati dalam perjanjian; Menimbang,bahwa Tergugat II didalam menanggapi gugatan Penggugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya bahwa gugatan Penggugat kabur, karena tidak memiliki kapasitas hukum yang jelas untuk mengajukan
Hal. 6 dari 12 hal. Put. No. 48/PDT/2013/PTR
gugatan sebagai pemilik atas obyek sengketa dan tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat terkait obyek sengketa, serta di atas lokasi terdapat hak pihak lain yang harus dilindungi dan bukan sebagai pihak dalam perkara ini, sedangkan dalam pokok perkara telah menolak dalil gugatan, karena pengalokasian lahan oleh Tergugat I kepada Tergugat II telah dilakukan menurut prosedur yang berlaku, sehingga segala tindakan Tergugat II di atas lahan/obyek sengketa didasarkan pada alas hak yang sah; Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Batam telah menjatuhkan putusan No.173/PDT.G/2011/PN.BTM tanggal 26 September 2012.dan atas putusan tersebut, Penggugat/Pembanding tidak dapat menerima dan menolak, dengan menyatakan
banding,
disertai
memori
banding
dengan
memberikan
alasan/keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut: DALAM EKSEPSI; Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat di dalam memori bandingnya tidak mengajukan keberatan tentang eksepsi dari Tergugat II, dan karena eksepsi dari Tergugat II tersebut telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding. DALAM POKOK PERKARA. Menimbang, bahwa alasan/keberatan Penggugat yang disampaikan dalam memori bandingnya pada pokoknya adalah: -
Bahwa terdapat kekhilafan Majelis Hakim dalam mempertimbangkan alat bukti surat P.2 jo. T.I.1 dalam kaitannya dengan alat bukti lain yang tersaji dipersidangan, sehingga terjadi pertimbangan yang kontradiktif yaitu: a. Alat bukti P.11 berupa surat Penggugat kepada Tergugat I yang berisi permintaan tagihan terakhir berikut denda untuk pelunasan UWTO, yang kemudian dibalas oleh Tergugat I dengan alat bukti surat berlabel T.I - 4a, T.I - 4b dan T.I - 4c;
Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 48/PDT/2013/PTR
b. Dalam keterkaitan antar dokumen itulah Majelis Hakim Tingkat Pertama telah khilaf mengkaitkan antara satu dengan yang lainnya, bahwa keterkaitan surat-surat tersebut telah menunjukkan adanya upaya pengingkaran oleh Tergugat I/Terbanding I atas kesepakatan; c. Bahwa dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Pertama telah terjebak dalam analogi-analogi Tergugat I/Terbanding I yang mengarahkan persidangan kepada pembahasan pasal-pasal pada kesepakatan dimaksud, sehingga tidak lagi mempertimbangkan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat I/Terbanding I telah secara bersama-sama mengesampingkan termin-termin tertentu dalam kesepakatan; Menimbang,
bahwa
terhadap
alasan/keberatan
dari
Penggugat/
Pembanding maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkannya sebagai berikut: Menimbang, bahwa yang dipermasalahkan oleh Penggugat didalam memori bandingnya adalah surat bukti P.2 juncto surat bukti T.1-1,surat bukti P.2 adalah sama dengan surat bukti T.I.1 berupa perjanjian No.1208/SPJK/KDAT/X/1998,tanggal 30 Oktober 1998 ,sebagai tindak lanjut dan pelaksanaan dari Surat Izin Prinsip No.038/IP-UM/IV/1998 tanggal 17 April 1998 tentang pengalokasian lahan seluas 15.348 M2 (lima belas ribu tiga ratus empat puluh delapan meter persegi), terletak di Tanjung Uncang dengan peruntukan jasa kepada Penggugat (vide surat bukti P.-I); Menimbang, bahwa surat bukti P-2 yang sama dengan surat bukti T.I-1 adalah kesepakatan bersama antara pihak Penggugat dengan pihak Tergugat I yang berisi hak dan kewajiban oleh para pihak, oleh karena itu surat bukti P.2 juncto surat bukti T.I-1 tersebut,adalah kesepakatan oleh para pihak, maka menurut hukum surat bukti P.2 juncto surat bukti T.I-1 tersebut, mempunyai kekuatan mengikat dan berlaku sebagai undang-undang bagi kedua belah pihak, sehingga yang perlu diteliti dan dipertimbangkan adalah tentang apa isi dari surat bukti yang telah disepakati oleh kedua belah pihak tersebut;
Hal. 8 dari 12 hal. Put. No. 48/PDT/2013/PTR
Menimbang,bahwa salah satu kewajiban dari Penggugat dalam perjanjian tersebut adalah kewajiban untuk membayar uang wajib tahunan otorita (UWTO),dan kewajiban mana telah dilaksanakan oleh Penggugat dengan pembayaran selama 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal 15 Juni 1998 sampai dengan tanggal 14 Juni 2003 sebesar Rp.195.687.000, (seratus sembilan puluh lima juta enam ratus delapan puluh tujuh rupiah) (vide surat bukti P4),dan setelah itu,Penggugat tidak pernah lagi melakukan pembayaran, dan akhirnya Tegugat I memberikan peringatan melalui suratnya No.B/357/Deops-La/VII/2005 tanggal 11 Juli 2005 dan surat No.B/248/K-OPS/L/VII/2005 tanggal 11 Agustus 2005, dan setelah sekian lama
Penggugat diberi kesempatan, namun
Penggugat juga tidak membayarnya, maka dikeluarkanlah surat pembatalan No.B/16/K-OPS/L/1/2009 tanggal 27 Januari 2009 perihal :Pembatalan Alokasi Lahan (vide surat bukti T.I-5), dan pembatalan tersebut dengan aturan yang telah disepakati,sebagaimana Surat
Perjanjian
No.1208/SPJ/KD-AT/X/1998
dilakukan sesuai
dalam pasal 7 ayat (4)
tanggal
30
Oktober
1998
disebutkan: Bahwa pihak kedua yang karena kelalaiannya atau sebab lain tidak dapat membayar uang angsuran UWTO tepat pada waktunya, maka terhadap pembayaran angsuran tersebut dikenakan denda sebesar 2% (dua persen) perbulan dari besarnya angsuran UWTO dimaksud yang dihitung secara proporsional sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh pihak pertama dan apabila dalam tenggang waktu selama 4 (empat) bulan berturut-turut belum juga membayar angsuran, maka pencadangan dan atau pengalokasian tanah batal demi hukum dan pihak kedua menyatakan menerima sanksi ini, sedangkan dalam pasal 17 ayat (1) disebutkan :Dalam hal pihak kedua tidak mampu dan/atau lalai memenuhi kewajibannya yang berarti tidak mampu memenuhi ketentuan-ketentuan/syarat-syarat yang ditetapkan dan disepakati oleh kedua belah pihak dalam surat perjanjian ini, maka kesempatan menggunakan tanah menjadi gugur yang berakibat batalnya pengalokasian tanah sebagaimana dimaksud perjanjian ini,dan ayat (2) menyebutkan :Dalam hal pembatalan
Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 48/PDT/2013/PTR
pengalokasian sebagai dimaksud ayat (1) pasal ini, para pihak sepakat bahwa pembatalan tersebut tanpa harus dimintakan kepada Hakim sebagai dimaksud dalam pasal 1266 KUHPerdata, cukup dibuktikan dengan adanya wanprestasi; Menimbang,bahwa dari bukti-bukti yang ada, ternyata Penggugat hanya melakukan pembayaran selama 5 (lima) tahun terhitung dari tanggal 15 Juli 1998 sampai dengan tanggal 14 Juli 2003,selanjutnya Penggugat tidak pernah lagi melakukan pembayaran uang wajib tahunan otorita (UWTO), meskipun telah diberi peringatan oleh Tergugat I dengan surat sebanyak 2 (dua) kali (vide bukti T.I-3a dan bukti T.I-4a.),sehingga terbitlah surat pembatalan dari Tergugat I (vide bukti T.I-5a.), dengan demikian tindakan Tergugat I yang mengeluarkan surat pembatalan setelah Penggugat lalai memenuhi kewajibannya/wanprestasi dengan tidak melakukan pembayaran UWTO selama lebih kurang 6 (enam) tahun terhitung dari tanggal 15 Juli 2003 sampai dengan diterbitkannya surat pembatalan pada tanggal 27 Januari 2009, sudah sesuai dengan aturan dan syarat-syarat yang telah disepakati oleh kedua belah pihak,dan karena itu tindakan Tergugat I tersebut tidak dapat dikatagorikan dan bukan sebagai perbuatan melawan hukum karena dilakukan sesuai dengan prosedur dan syarat-syarat yang telah disepakati oleh kedua belah pihak didalam perjanjian; Menimbang, bahwa demikian pula tuntutan Penggugat agar Tergugat II dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum menjadi tidak beralasan dan harus pula ditolak, dan atas dasar pertimbangan tersebut di atas, maka alasan/keberatan Penggugat yang disampaikan di dalam memori bandingnya tersebut di atas, tidak cukup beralasan dan dikesampingkan. Menimbang, bahwa walaupun gugatan Penggugat tidak beralasan dan ditolak, akan tetapi putusan Pengadilan Tingkat Pertama harus diperbaiki, sekedar mengenai tidak adanya lanjutan kata dari redaksi amar putusan supaya sinkron/sejalan dengan maksud dari rangkaian pertimbangan sehingga kata “menyatakan” diganti dengan “menolak”, sebagaimana di dalam pertimbangan Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan “Gugatan Penggugat ditolak untuk
Hal. 10 dari 12 hal. Put. No. 48/PDT/2013/PTR
seluruhnya”, sedangkan dalam amar putusan dalam pokok pertama pada point pertama disebutkan “Menyatakan gugatan Penggugat untuk seluruhnya”, oleh karena itu kesalahan/kekeliruan tersebut, akan diperbaiki sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan di bawah nanti; Menimbang, bahwa karena Penggugat/Pembanding adalah pihak yang dikalahkan di tingkat banding, maka ia harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan; Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Batam No.173/PDT.G/2011/PN BTM, tanggal 26 September 2012 akan diperbaiki sekedar mengenai amar putusan pada point pertama dalam pokok perkara, yang amar selengkapnya akan disebutkan di dalam amar putusan di bawah ini; Memperhatikan, pasal-pasal dari Undang-Undang serta ketentuanketentuan peraturan hukum lainnya yang berkenan dengan perkara ini: M E N G A D I L I: -
Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding;
-
Memperbaiki
putusan
Pengadilan
Negeri
Batam
Nomor
:
173/Pdt.G/2011/PN.BTM, tanggal 26 September 2012, sekedar mengenai amar putusan dalam pokok perkara pada point pertama, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut : DALAM EKSEPSI; -
Menolak eksepsi dari Tergugat II/Terbanding II tersebut;
DALAM POKOK PERARA; -
Menolak gugatan Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya;
-
Menghukum Penggugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding ditaksir sebesar Rp.150.000, (seratus lima puluh ribu rupiah). Demikianlah diputuskan pada hari : Senin tanggal 24 Juni 2013 dalam
musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan susunan
Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 48/PDT/2013/PTR
Dr.NOMMY H.T. SIAHAAN,SH.MH, sebagai Hakim Ketua Majelis, H. ZAINAL ABIDIN,SH.MH, dan ARIFIN EDY SURYANTO,SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari : Kamis tanggal 27 Juni 2013, telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh SUNARIYAH,SH. Sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, akan tetapi tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara dan kuasa hukumnya;
PARA HAKIM ANGGOTA;
H. ZAINAL ABIDIN, SH.MH
HAKIM KETUA MAJELIS;
Dr. NOMMY H.T SIAHAAN, SH.MH
ARIFIN EDY SURYANTO, SH.
PANITERA-PENGGANTI;
SUNARIYAH, SH
Perincian biaya proses: 1. Meterai 2. Redaksi 3. Leges 4. Administrasi Jumlah
Rp 6.000,Rp 5.000,Rp 3.000,Rp 136.000,Rp 150.000,(seratus lima puluh ribu rupiah)
Hal. 12 dari 12 hal. Put. No. 48/PDT/2013/PTR
