PUTUSAN NOMOR : 100/PDT/2014/PT.PBR
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;
Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara :
PT. CAHAYA DINAMIKA HARUM ABADI, yang
diwakili oleh Direkturnya
HARSONO, yang berkantor di Komplek Pertokoan Balai Mas Asri Blok Mutiara 10 Batam. Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya EDY HARTONO, SH Dkk Advokat/Pengacara pada law Office Edy Hartono, SH & Partners yang beralamat di Jalan Gajah Mada Komplek Tiban Center Blok C No.4 Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Pebruari 2012, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam dengan Nomor : W4.U8. HT.04.10-52 tanggal 8 Pebruari 2012, yang selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT/PEMBANDING;
MELAWAN :
KARIM TANO TJANDRA, Umur 53 Tahun, pekerjaan Wiraswasta, alamat Jln.Tilak No.83/45, Kelurahan Sei Rengas, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan. Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya
H.M.K.
ALDIAN
PINEM,
SH.,MH,
RUDIANSYAH DHARMAWAN, SH, TOMMY BELLYN WIRYADI, SH, ANDREAS TARIGAN, SH, SURANTA RAMSES TARIGAN, SH dan KRISTIAN EKO FOLMAY GES, SH, Para Advokat dari Kantor Hukum ALDIAN PINEM & PARTNERS , alamat Jalan Panglima Nyak Makam No.30 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal
4
Januari
2013,
yang
telah
terdaftar
di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam dengan Nomor : Hal 1 dari hal 26.Putusan No.100/PDT/2014/PT.PBR
W4.U8/10/HT.04.10/I/2013 tanggal 8 Januari 2013 jo Surat Kuasa Khusus tanggal 8 April 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam dengan Nomor : W4.U8/145/HT.04.10/IV/2013 tanggal 17 April
2013,
yang
selanjutnya
disebut
sebagai
PENGGUGAT/TERBANDING ;
PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;
Telah membaca :
1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 17 Juli 2014 Nomor: 100/Pen.Pdt/2014/PT.PBR,
tentang penunjukan Majelis
Hakim
yang memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut diatas;
2. Berkas perkara berikut surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Batam
Nomor :
10/Pdt.G/2012/PN.BTM tanggal 13 Nopember 2012;
TENTANG DUDUKNYA PERKARA :
Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 Januari 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam Nomor : 10/Pdt.G/2012/PN.BTM telah mengajukan gugatan sebagai berikut :
1. Bahwa pada Tgl. 10 Juni 2008 Penggugat dan Tergugat ada melakukan Perikatan di hadapan Notaris Hatma Wigati Kartono, S.H. dengan Akta No.88 Tentang Pengikatan Pengalihan Hak atas Persil yang telah dimohonkan izin pengelolaannya oleh Tergugat dan Badan Otorita Batam selama 30 Tahun (terhitung dari Tgl. 5 Maret 2004 s/d Tgl. 4 Maret 2034) seluas 75.121 M2 yang setempat dikenal di Tanjung Uma Wilayah Pengembangan Batu Ampar Batam; 2. Bahwa dalam Akte Notaris Hatma Wigati Kartono, S.H. Tgl. 10 Juni 2008 No. 88 ada diuraikan sebagai dokumen alas hak Tergugat menyangkut areal seluas 75.121 M2 tersebut yang meliputi;
Hal 2 dari hal 26.Putusan No.100/PDT/2014/PT.PBR
a. Surat Ijin Prinsip Tgl. 4 April 2005 No. B/16/KA/L/IV/2005. b. Faktur Tagihan Uang Muka Tgl. 4 maret 2004 No. 103/FUMPL/L/III/2004. c. Faktur jaminan Pelaksanaan Pembangunan atas Pengalokasian Tanah diatas tanah HPL Otorita Batam Tgl. 12 Maret 2004 No. 127/JB/PL/III/2004. d. Gambar Penetapan Lokasi Tgl. 8 Maret 2004 No. 24030113. e. Bukti Pembayaran Uang Wajib Otorita (UWTO) Tgl. 8 September 2005
No.
2962/F/PL/IX/2005,
TgI.
13
Desember
2005
No.
4010/F/PL/XII/2005, Tgl. 13 Maret 2006 No. 609/F/PL/IH/2006, Tgl. 14 Juni 2006 No. 1525/F/PL/VI/2006, Tgl. 21 September 2006 No. 2397/F/PL/IX/2006,
Tgl.18
Desember
2006
No.
3115/F/PL/XII/2006, Tgl. 16 Maret 2007 No. 779/F/PL/III/2007, Tgl. 29 Juni 2007 No. 1736/F/PL/VI/2007, Tgl. 28 September 2007No. 2486/F/PL/IX/2007,
Tgl.16
Januari
2008
No.
80/F/PL/I2008, Tgl. 3 April 2008 No. 578/F/PL/IV/2008. f. Surat Keputusan Tgl. 18 Maret 2004 No. 03/KPTS/KA/L/Ill/2004; 3. Bahwa setelah ditandatangani perjanjian Tgl. 10 Juni 2008 tersebut dimana Penggugat telah melakukan pembayaran pertama (uang muka) sebesar SGD 14.534.88, (empat belas ribu lima ratus tiga puluh empat dolar Singapura delapan puluh delapan sen) Pembayaran kedua sebesar SGD 413.000.00 (empat ratus tiga belas ribu dollar Singapura) dan pembayaran uang Cicilan wajib kepada Otorita (OWTO) ke 12 sebesar SGD 81.900.00 (delapan puluh satu ribu sembilan ratus dollar Singapura) yang total keselurahannya berjumlah SGD 509.434,88 (lima ratus sembilan ribu empat ratus tiga puluh empat dollar Singapura delapan puluh delapan sen); 4. Bahwa setelah terjadinya krisis moneter yang kedua di Indonesia pada bulan oktober 2008 sampai tahun 2009, maka Penggugat mendesak kepada Tergugat agar dilakukan musyawarah kembali untuk menindak lanjuti realisasi penyelesaian Pengikatan Pengalihan Atas Persil dalam perjanjian TgI. 10 Juni 2008, tetapi pihak Tergugat tidak bersedia untuk meninjau kembali perikatan tersebut, sehingga Penggugat dirugikan oleh Tergugat karena adanya perubahan nilal mata uang yang sangat drastis; 5. Bahwa ketidaksediaan Tergugat, maka Penggugat mendesak Tergugat untuk diakhiri saja perjanjian tersebut dan diminta agar uang Penggugat
Hal 3 dari hal 26.Putusan No.100/PDT/2014/PT.PBR
dikembalikan
seluruhnya.
Tetapi
Tergugat
tidak
bersedia
untuk
memulangkan seluruhnya uang Penggugat tersebut; 6. Bahwa pada TgI. 12 Juli 2010 Penggugat melalui kuasa yang ditunjuk untuk itu agar mengundang Tergugat untuk dilakukan musyawarah mengenai Pengikatan Pengalihan Hak atas Tanah Persil TgI. 10 Juni 2008 No.88 tersebut. Undangan Kuasa Hukum Penggugat tersebut tidak dihadiri dan hanya
memberikan
suatu
jawaban
yang
tidak
menyentuh
kepada
permasalahan Perjanjian Pengikatan Pengalihan Hak atas Tanah Persil TgI. 10 Juni 2008 No.88 tersebut; 7. Bahwa dengan adanya surat Tergugat TgI. 15 Agustus 2011 yang menyatakan tidak bersedia untuk melakukan pertemuan di Kantor Kuasa Hukum Penggugat di Medan, maka telah terbukti Tergugat untuk mengelak dan tanggung jawab hukum menyangkut perjanjian TgI. 10 Juni 2008 tersebut; 8. Bahwa pada TgI. 15 Agustus 2011 Tergugat ada mengirim surat kepada Penggugat yang mana isi surat Tergugat tersebut sangat merugikan Penggugat karena dalam surat tersebut Tergugat menyatakan kepada Penggugat agar hadir di Batam untuk menandatangani pembatalan Akta Pengikatan Pengalihan Hak ata Persil No.88. Tentu dalam hal ini menimbulkan kerugian yang besar kepada Penggugat karena Tergugat tidak menjelaskan tentang uang Penggugat yang telah dikeluarkan sesuai dengan Perjanjian Tgl. 10 Juni 2008; 9. Bahwa dengan surat Tergugat tersebut, maka telah terbukti Tergugat tidak beritikad
balk
dan
ada
kekhawatiran
Penggugat
dimana
Tergugat
mengalihkan tanah yang menjadi objek dalam Pengikatan Pengalihan Hak Atas Persil No. 88 tersebut dialihkan kepada orang lain, maka sangat wajar Bapak Ketua Pengadilan Negeri Batam atau Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ml untuk meletakkan sita penjagaan terhadap tanah tersebut; 10. Bahwa Penggugat tetap akan membeli tanah tersebut seluruhnya, maka dengan demikian uang yang telah disetorkan Penggugat kepada Tergugat sejumlah SGD 509,434.88 merupakan pembayaran awal dan kemudian Penggugat melunasi sisa pembayaran yang sejumlah SGD 4,373,430.12; 11. Bahwa Penggugat adalah pihak yang mempunyai hak prioritas untuk melakukan pembelian tanah seluas Iebih kurang 75.121 M2 yang setempat dikenal di Tanjung Uma Wilayah Pengembangan Batu Ampar Batam sesuai dengan Akta Notaris Hatma Wigati Kartono, S.H. Tgl. 10 Juni 2008 No.88, Hal 4 dari hal 26.Putusan No.100/PDT/2014/PT.PBR
maka secara hukum Tergugat dihukum untuk menerima sisa pembayaran dan Tergugat untuk pelunasan pembelian tanah tersebut sejumlah SGD 4,373,430.12; 12. Bahwa dengan hak prioritas pembelian tanah tersebut berada di tangan Penggugat, maka dihukum Tergugat untuk tidak mengalihkan tanah tersebut dalam bentuk perikatan autentik maupun perikatan di bawah tangan kepada pihak Lain; 13. Bahwa jika Tergugat telah melakukan perikatan hukum terhadap tanah seluas lebih kurang 75.121 M2 yang setempat dikenal di Tanjung Uma Wilayah Pengembangan Batu Ampar Batam kepada pihak lain setelah ada Perjanjian Pengikatan Pengalihan Hak Atas Persil TgI. 10 Juni 2008 No.88 adalah merupakan perikatan yang tidak sah dan dinyatakan batal demi hukum; 14. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didasari dengan bukti yang autentik, maka sangat beralasan kiranya putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dijalankan dengan serta merta meskipun ada banding, verzet ataupun kasasi ; Bahwa berdasarkan alasan alasan tersebut diatas Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Batam atau Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar berkenan kiranya untuk menyidangkan perkara ini serta memanggil pihak pihak yang ada hubungannya dengan perkara ini untuk hadir dipersidangan yang telah ditetapkan untuk itu seraya mengambil suatu keputusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut: 1.
Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2.
Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan dalam perkara ini.
3.
Menyatakan secara hukum Tergugat telah menerima uang Penggugat sebagai pembayaran pertama (uang muka) sebesar SGD 14.534.88, (empat belas ribu lima ratus tiga puluh empat dolar Singapura delapan puluh delapan sen), Pembayaran kedua sebesar SGD 413.000.00 (empat ratus tiga belas ribu dollar Singapura), dan pembayaran uang Cicilan wajib kepada Otorita (OWTO) ke 12 sebesar SGD 81.900.00 (delapan puluh satu ribu sembilan ratus dollar Singapura) yang total keselurahannya berjumlah SGD 509.434,88 (lima ratus sembilan ribu empat ratus tiga puluh empat dollar Singapura delapan puluh delapan sen).
Hal 5 dari hal 26.Putusan No.100/PDT/2014/PT.PBR
4.
Menyatakan secara hukum uang Penggugat sejumlah SGD 509.434,88 (lima ratus sembilan ribu empat ratus tiga puluh empat dollar Singapura delapan puluh delapan sen) yang telah diterima Tergugat adalah mengikat Tergugat untuk menjual areal seluas 75.121 M2 sebagai prioritas kepada Penggugat.
5.
Menyatakan Pen ggugat adalah yang mempunyai hak prioritas untuk membeli areal seluas 75.121 M2 dan Tergugat yang dituangkan di dalam Akte Notaris Hatma Wigati Kartono TgI.10 Juni 2008 No. 88.
6.
Menyatakan Penggugat telah melaku ken pembayaran uang tahap awal sejumlah SGD 509,434.88 untuk pembelian areal seluas 75.121 M2 yang setempat dikenal dengan Tanjung Uma Wilayah Pengembangan Batu Ampar Batam.
7.
Menyatakatan Tergugat telah menerima uang pembayaran tahap awal sejumlah SGD 509,434.88 yang setempat dikenal dengan Tanjung Uma Wilayah Pengembangan Batu Ampar Batam.
8.
Menyatakan sisa pembayaran pembelian areal seluas 75.121 M2 sesuai dengan Perjanjian Tgl. 10 Juni 2008 No.88 adalah sejumlah SGD 4,373,430.12 yang diwajibkan Tergugat untuk menerimanya.
9.
Menyatakan segala sesuatu perikatan yang ditandatangani oleh Tergugat menyangkut areal seluas 75.121 M2 baik sebagian maupun seluruhnya dengan Pihak lain sejak Tgl. 10 Juni 2008 adalah perbuatan melawan hukum dan perikatan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum dan batal demi hukum terhadap areal seluas 75.121 M2 yang setempat dikenal dengan Tanjung Uma Wilayah Pengembangan Batu Ampar Batam.
10. Menyatakan areal seluas 75.121 M2 yang setempat dikena dengan Tanjung Uma Wilayah Pengembangan Batu Ampar Batam yang telah dibayar pelunasannya kepada Tergugat adalah menjadi hak milik Penggugat. 11. Menghukum Tergugat untuk menerima uang pelunasan sejumlah SGD 4,373,430.12 dan Penggugat untuk pembelian areal seluas 75.121 M2 yang setempat dikenal dengan Tanjung Uma Wilayah Pengembangan Batu Ampar Batam. 12. Menghukum Tergugat untuk tidak melakukan perikatan hukum kepada pihak lain menyangkut areal seluas 75.121 M2 setempat
Hal 6 dari hal 26.Putusan No.100/PDT/2014/PT.PBR
dikenal dengan Tanjung Uma Wilayah Pengembangan Batu Ampar Batam baik sebagian maupun seluruhnya. 13. Menghukum
Tergugat
untuk
membatalkan
segala
sesuatu
perikatan yang diperbuat dan Tergugat kepada pihak lain menyangkut areal seluas 75.121 M2 yang setempat dikenal dengan Tanjung Uma Wilayah Pengembangan Batu Ampar Batam sejak adanya Perjanjian Pengikatan Pengalihan Hak atas Persil Tgl. 10 Juni 2008 No.88 di hadapan Notaris Hatma Wiganti Kartono, SH. 14. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan semua bukti bukti asli menyangkut areal tersebut yang meliputi: a. Surat Ijin Prinsip TgL 4 April 2005 No. B/16/KA/L/IV/2005. b. Faktur Tagihan Uang Muka Tgl. 4 maret 2004 No. 103/FUM-PL/L/III/2004. c. Faktur Jaminan Pelaksanaan Pembangunan atas Pengalokasian Tanah diatas tanah HRL Otorita Batam TgI. 12 Maret 2004 No. 127/JB/PL/III/ 2004. d. Gambar Penetapan Lokasi TgI. 8 Maret 2004 No. 24030113. e. Bukti pembayaran kepada Uang Wajib Otorita (UWTQ) Tgl. 8 September 2005 No. 2962/F/PL/IX/2005, Tgl. 13 Desember 2005 No. 4010/F/PL/XII/2005, TgI. 13 Maret 2006 No. 609/F/PL/III/2006,Tgl. 14 Juni 2006 No. 1525/F/PL/VI/2006, Tgl. 21 September 2006 No. 2397/F/PL/IX/2006, Tgl. 18 Desember 2006 No.3115/F/PL/XII/2006, TgI. 16 Maret 2007 No. 779/F/PL/III/2007, Tgl. 29 Juni 2007 No. 1736/F/PL/VI/2007, TgI. 28 September 2007 No. 2486/F/PL/IX/2007, Tgl. 16 Januari 2008 No. 80/F/PL/I/2008, Tgl. 3 April 2008 No.578/F/PL/IV/2008 dan, f.Surat Keputusan Tgl.18 Maret 2004 No. 03/KPTS/KA/L/III/2004; 15. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan dengan serta merta walaupun ada verzet, banding dan kasasi. 16. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini. 17. Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadiladilnya.
Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Kuasa Hukum Tergugat mengajukan jawaban dan sekaligus mengajukan gugatan Rekonpensi sebagai berikut :
Hal 7 dari hal 26.Putusan No.100/PDT/2014/PT.PBR
A. DALAM EKSEPSI Penambahan mengenai posita serta petitum Gugatan PENGGUGAT menyalahi Hukum Acara Perdata. Bahwa PENGGUGAT berdasarkan surat tertanggal 03 Mei 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Para Kuasa Hukumnya, M.H.K. ALDIAN PINEM, SH. MH; RUDIANSYAH DHARMAWAN, SH; TOMMY BELLYN WIRYADI, SH; ANDREAS TARIGAN, SH; SURANTA RAMSES TARIGAN, SH; dan KRISTIAN EKA FOLMAY GEA, SH telah merubah dan menambah isi gugatan baik posita maupun petitumnya sehingga isi gugatan telah berubah, berbeda, serta bertambah rangkaian cerita peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar tuntutan, serta bertambah jumlah dan macam tuntutan yang diminta PENGGUGAT baik dari segi kwalitas maupun kwantitas-nya dalam Petitum Gugatan. Bahwa didalam Pasal 127 Rv (Reglement of De Rechtsvordering) mengijinkan adanya perubahan gugatan sepanjang pemeriksaan perkara, asal saja tidak mengubah atau menambah petitum atau pokok tuntutan (onderwerp van den eis), sehingga sepatutnya PENGGUGAT sendiri harusnya
telah
mengerti
bahwa
perubahan
gugatan
yang
berisi
penambahan rangkaian peristiwa dalam posita serta penambahan tuntutan dalam petitum adalah suatu KESALAHAN FATAL dan PELANGGARAN terhadap hukum acara perdata, oleh karenanya dengan ini kami atas nama TERGUGAT menyatakan KEBERATAN dan MENOLAK atas penambahan dan perubahan gugatan tersebut, selanjutnya mohon agar perubahan dan penambahan isi gugatan tersebut diabaikan dan ditolak sehingga dianggap tidak pernah ada, kecuali sekedar terhadap perbaikan atas kesalahan tulis dalam posita 11 (sebelas) gugatan awal PENGGUGAT. B. JAWABAN POKOK PERKARA Bahwa oleh karena TERGUGAT sebagaimana tertuang dalam eksepsi di atas berdasarkan hak-hak yang melekat dalam kedudukannya telah menyampaikan keberatan serta penolakan terhadap penambahan posita serta petitum gugatan PENGGUGAT, maka untuk jawaban selanjutnya atas gugatan tersebut, TERGUGAT hanya akan menanggapi isi gugatan awal dari PENGGUGAT saja, yang kami susun dan sampaikan sedemikian rupa sebagai berikut :
Hal 8 dari hal 26.Putusan No.100/PDT/2014/PT.PBR
1. Bahwa TERGUGAT menolak seluruh dalih-dalih yang dikemukakan PENGGUGAT dalam surat gugatannya, kecuali yang secara tegas diakui sebagai kebenaran. 2. Bahwa seluruh dalil-dalil yang telah disampaikan TERGUGAT didalam eksepsi di atas mohon pula dianggap sebagai bagian dari jawaban atas pokok perkara gugatan ini. 3. Bahwa benar, pada tanggal 10 Juni 2008 PENGGUGAT dan TERGUGAT telah melangsungkan Pengikatan Pengalihan Hak atas Persil sebagaimana tertuang dalam Akta nomor 88 (delapan puluh delapan) tertanggal 10 Juni 2008
dihadapan
berkedudukan
di
HATMA
WIGATI
Batam,
yang
KARTONO,
untuk
SH
selanjutnya
notaries disebut
yang
dengan
PENGIKATAN (Vide bukti T-1), dimana persil lahan sebagai objek pengikatan adalah milik TERGUGAT seluas 75.121 m² (tujuh puluh lima ribu seratus dua puluh satu meter persegi) terletak di Tanjung Uma wilayah Pengembangan Batu Ampar-Batam yang untuk selanjutnya disebut dengan PERSIL. 4. Bahwa tidak benar klaim dan dalih PENGGUGAT yang menyebutkan bahwa didalam PENGIKATAN menyebutkan bahwa dokumen alas hak areal seluas 75.121 m² adalah “MELIPUTI” : a. Surat Ijin Prinsip Tgl 4 April 2005 nomor B/16/KA/L/IV/2005. b. Faktur tagihan Uang Muka tgl 4 Maret 2004 nomor 103/FUMPL/L/III/2004. c. Faktur Jaminan Pelaksanaan Pembangunan atas Pengalokasian Tanah diatas HPL Otorita Batam Tgl 12 Maret 2004 nomor 127/JB/PL/III/2004. d. Gambar Penetapan Lokasi Tgl. 08 Maret 2004 No. 24030113. Serta dokumen lain termasuk bukti-bukti pembayaran Uang Wajib Otorita Batam berkaitan dengan persil lahan tersebut. (Vide bukti T-2) Sebab yang benar adalah justru didalam PENGIKATAN halaman 3 (tiga) menyebutkan bahwa PERSIL (lahan seluas 75.121 m²) sebagai objek dari perjanjian Pengikatan Pengalihan Hak antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT tersebut adalah merupakan SEBAGIAN dari tanah seluas 184.436 m² yang memiliki data dokumen di atas, dengan demikian tidak semua luasan lahan yang diterangkan dan tersebut dalam dokumendokumen di atas merupakan objek dari perjanjian yang sedianya akan dialihkan
kepada
PENGGUGAT,
sehingga
bagaimana
mungkin
TERGUGAT dapat menyerahkan dokumen-dokumen atas lahan seluas Hal 9 dari hal 26.Putusan No.100/PDT/2014/PT.PBR
184.436 m² kepada PENGGUGAT, sedangkan luas yang sedianya akan dialihkan kepada PENGGUGAT hanyalah seluas 75.121 m² saja. 5. Bahwa didalam PENGIKATAN pada Pasal 1 (satu) telah diatur dan disepakati baik oleh PENGGUGAT sendiri maupun TERGUGAT bahwa harga jual PERSIL lahan (seluas 75.121 m²) tersebut adalah sebesar SGD. 4.882.865 (empat juta delapan ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus enam puluh lima dollar Singapore), sehingga dengan demikian untuk tiaptiap meter persegi lahan dihargai sebesar SGD. 65/m² (enam puluh lima dollar Singapore per meter persegi), dengan mekanisme pembayaran yang disepakati akan dilakukan secara bertahap, yaitu :
a. Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sebagai “Uang Muka” telah dibayar PENGGUGAT pada tanggal 28-05-2008, dan dikurskan dengan mata uang Singapore menjadi SGD. 14.534,88,- (empat belas ribu lima ratus tiga puluh empat dollar delapan puluh delapan sen Singapore). b. Pembayaran Tahap Pertama sebesar SGD. 413.000,- (empat ratus tiga belas ribu dollar Singapore) dibayarkan selambat-lambatnya pada tanggal 12-06-2008, dan telah dibayar oleh PENGGUGAT. c. Pembayaran Tahap Kedua sebesar SGD. 413.000,- (empat ratus tiga belas ribu dollar Singapore) dibayarkan selambat-lambatnya pada tanggal 09-08-2008. d. Pembayaran Tahap Ketiga sebesar SGD. 413.000,- (empat ratus tiga belas ribu dollar Singapore) dibayarkan selambat-lambatnya pada tanggal 09-10-2008. e. Pembayaran Tahap Keempat sebesar SGD. 413.000,- (empat ratus tiga belas ribu dollar Singapore) dibayarkan selambat-lambatnya pada tanggal 09-12-2008, dengan ketentuan Pemindahan Ruli (Rumah Liar) telah mencapai 50% (LIMA PULUH PERSEN) dari penduduk liar yang didaftar oleh team penggusur. f. Pembayaran Tahap Kelima, hingga ke sepuluh sebesar SGD. 413.000,- (empat ratus tiga belas ribu dollar Singapore) dibayarkan masing-masing selambat-lambatnya pada selang tempo 2 (dua) bulan hingga angsuran terakhir (kesepuluh) yang selambat-lambatnya dibayar pada tanggal 09-12-2012.
6. Bahwa masih dalam ketentuan Pasal 1 (satu) PENGIKATAN halaman 11 (sebelas) disepakati bahwa apabila PENGGUGAT selaku Pihak Kedua Hal 10 dari hal 26.Putusan No.100/PDT/2014/PT.PBR
dalam
PENGIKATAN
tersebut
terlambat
melakukan
pembayaran
sebagaimana mestinya, maka PENGGUGAT akan diberikan waktu selama 30 (tiga puluh) hari tanpa sanksi apapun, namun jika dalam waktu tersebut PENGGUGAT
tidak
juga
melakukan
pembayaran
tahap
angsuran
sebagaimana mestinya, maka akan dikenakan denda sebesar 5% (lima persen) per tahun untuk jangka waktu 6 (enam) bulan keterlambatan, dan bilamana dalam waktu enam bulan tersebut PENGGUGAT tidak juga membayar tahap angsuran, maka perjanjian disepakati BATAL DENGAN SENDIRINYA (syarat batal), dan sebagai konsekwensi atas pembatalan tersebut adalah dana yang telah dibayar oleh PENGGUGAT kepada TERGUGAT hanya akan dikembalikan kepada PENGGUGAT sebesar 85% (delapan puluh lima persen) saja dari total dana yang telah dibayar oleh PENGGUGAT kepada TERGUGAT. 7. Bahwa dengan dilaksanakannya PENGIKATAN pengalihan PERSIL dari TERGUGAT kepada PENGGUGAT tersebut, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 3 (tiga) PENGIKATAN tersebut, TERGUGAT tidak dapat lagi menjual atau mengalihkan PERSIL tersebut kepada pihak lainnya. 8. Bahwa setelah PENGGUGAT membayar uang muka sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang dikurskan dalam mata uang Dollar Singapore menjadi SGD. 14.534,88,- (empat belas ribu lima ratus tiga puluh empat dollar delapan puluh delapan sen Singapore); PENGUGAT pula ada membayar angsuran UWTO sebesar SGD. 81.900,- (delapan puluh satu ribu Sembilan ratus dollar Singapore), serta angsuran Pembayaran Tahap Pertama sebesar SGD. 413.000,- (empat ratus tiga belas ribu dollar Singapore),
sehingga
keseluruhan
uang
yang
telah
dibayar
oleh
PENGGUGAT adalah sebesar SGD. 509.434,88 (lima ratus sembilan ribu empat ratus tiga puluh empat dollar delapan puluh delapan sen Singapore), akan tetapi ternyata PENGGUGAT tidak kunjung membayar angsuran pembayaran Tahap kedua yang seharusnya dibayarkan pada tanggal 0908-2008 (Sembilan agustus tahun dua ribu delapan). 9. Bahwa PENGGUGAT yang belum juga membayar angsuran tahap kedua yang sedianya jatuh tempo pada tanggal 09-08-2008, tiba-tiba saja malah mengirimkan surat tertanggal 22 Oktober 2008 kepada TERGUGAT, yang berisi
PERNYATAAN
(PENGIKATAN)
yang
TIDAK telah
INGIN dibuat
MELANJUTKAN antara
PERJANJIAN
PENGGUGAT
dengan
TERGUGAT dengan alasan situasi perekonomian global yang sedang sulit, dan PENGGUGAT meminta agar dana yang telah dibayarkannya dikirimkan Hal 11 dari hal 26.Putusan No.100/PDT/2014/PT.PBR
kembali ke rekening PENGGUGAT. (Vide Bukti T-3) dengan demikian tidak benar dalih PENGGUGAT sebagaimana tertuang dalam posita 4 (keempat) yang menyebutkan PENGGUGAT konon mendesak kepada TERGUGAT agar dilakukan musyawarah kembali untuk menindak-lanjuti realisasi penyelesaian PENGIKATAN dan TERGUGAT menolak, sebab pada kenyataannya PENGGUGAT langsung saja menyatakan ingin membatalkan PENGIKATAN yang dibuat dengan TERGUGAT. 10. Bahwa atas pernyataan dan permintaan PENGGUGAT sebagaimana tertuang dalam suratnya tersebut, TERGUGAT selanjutnya menemui PENGGUGAT yang berada di Singapura guna membicarakan lebih lanjut mengenai
sikap
PENGGUGAT
apakah
hendak
melanjutkan
atau
membatalkan PENGIKATAN yang telah dibuat, sehingga hasil dari pertemuan tersebut adalah TERGUGAT berdasarkan surat tertanggal 20 Nopember 2008 memberi kesempatan waktu kepada PENGGUGAT untuk menangguhkan pelaksanaan PENGIKATAN, serta membebaskan para pihak dari sanksi-sanksinya. (Vide Bukti T-4) 11. Bahwa atas surat TERGUGAT yang beritikad baik memberi keleluasaan kepada PENGGUGAT untuk menangguhkan pelaksanaan PENGIKATAN serta konsekwensi sanksi, ternyata PENGGUGAT berdasarkan suratnya tertanggal 16 Maret 2009 menyetujui tawaran baik TERGUGAT berupa penangguhan
pelaksanaan
PENGIKATAN
sampai
dengan
BULAN
FEBRUARI 2010, akan tetapi selanjutnya PENGGUGAT justru membuat cerita mengada-ada seolah-olah dalam pembicaraan yang telah dilakukan, TERGUGAT menyetujui penetapan harga jual baru atas PERSIL dari semula SGD 65/m² menjadi hanya SGD. 35/m² (tiga puluh lima dollar Singapore per meter persegi), dengan disertai konsekwensi apabila TERGUGAT menolak harga baru tersebut, maka TERGUGAT harus mengembalikan seluruh dana PENGGUGAT yang telah disetor. Tindakan PENGGUGAT yang secara LICIK dan TIDAK ETIS merangkai cerita bohong mengada-ada tentang kesepakatan harga baru sebesar SGD. 35 / m² tersebut dengan konsekwensi harus dikembalikannya seluruh dana PENGGUGAT
jika
TERGUGAT
menolak,
menunjukkan
bahwa
PENGGUGAT memiliki itikad buruk dalam penyelesaian pelaksanaan PENGIKATAN dengan pihak TERGUGAT. (Vide Bukti T-5); 12. Bahwa terhadap sikap LICIK dan TIDAK ETIS yang ditunjukkan oleh PENGGUGAT dalam berbisnis tersebut, TERGUGAT selanjutnya menjawab dengan surat tertanggal 03 April 2009 yang pada intinya menjelaskan Hal 12 dari hal 26.Putusan No.100/PDT/2014/PT.PBR
bahwa permintaan penurunan harga dari semula SGD 65/m² menjadi hanya SGD.
35/m²
TERGUGAT,
tidak
mungkin
sehingga
disetujui
bilamana
sebab
sangat
PENGGUGAT
memberatkan
bermaksud
ingin
membatalkan PENGIKATAN maka dana yang telah disetor hanya akan dikembalikan sebesar 85% (delapan puluh lima persen) dari total pembayaran sebagaimana disepakati dalam Pasal 1 (satu) halaman 11 (sebelas) PENGIKATAN. (Vide
Bukti T-6)
13. Bahwa oleh karena surat yang dikirim TERGUGAT kepada PENGGUGAT tertanggal 03 April 2009 tidak ditanggapi oleh PENGUGAT, maka selanjutnya TERGUGAT mengirim kembali surat kepada PENGGUGAT pada tanggal 03 Agustus 2009 dengan nomor 002/CDH/BTM/VIII/2009 yang pada intinya berisi agar PENGGUGAT menyampaikan tanggapan atas surat sebelumnya paling lambat tanggal 02 Oktober 2009, sehingga jika dalam waktu tersebut belum juga ada tanggapan dari PENGGUGAT, maka PENGGUGAT dianggap telah setuju untuk membatalkan PENGIKATAN dan selanjutnya TERGUGAT akan mengembalikan dana yang telah disetor PENGGUGAT sesuai dengan ketentuan sisi PENGIKATAN dikurangi biaya pembuatan akta PENGIKATAN. (Vide Bukti T-7) 14. Bahwa selanjutnya pada tanggal 02 Oktober 2009, TERGUGAT menerima eksternal MEMO tertanggal 02 Oktober 2009 melalui mesin FAX yang dikirimkan dari nomor pengirim tanpa identitas, yang pada pokoknya memohon agar TERGUGAT mentransfer seluruh dana ke rekening Bank UOB Singapura, Nomor Rekening 3803068214 atas nama KARIM TANO TJANDRA. (Vide Bukti T-8) Bahwa atas penerimaan Eksternal MEMO tersebut selanjutnya TERGUGAT mengirimkan
surat
003/CDH/BTM/X/2009
tertanggal kepada
07
Oktober
2009
PENGGUGAT
dengan
yang
pada
nomor
:
intinya
menanggapi adanya eksternal MEMO tersebut, serta menjelaskan bahwa untuk pembatalan PENGIKATAN yang telah dibuat di hadapan Notaris HATMA WIGATI KARTONO, SH maka perlu juga dibuat akta pembatalan PENGIKATAN yang ditandatangani oleh para pihak atau kuasanya yang sah sehingga segala perikatan dan perjanjian yang terjalin berdasarkan akta PENGIKATAN tersebut secara sah dibatalkan, dan TERGUGAT akan mengembalikan 85 % (delapan puluh lima persen) dana yang telah disetor oleh PENGGUGAT sesuai dengan isi perjanjian. (Vide Bukti T-9) 15. Bahwa pada tanggal 21 Juli 2010, TERGUGAT kebetulan datang ke kantor notaries HATMA WIGATI KARTONO, SH yang berkedudukan di Batam Hal 13 dari hal 26.Putusan No.100/PDT/2014/PT.PBR
untuk urusan lain, ternyata dari situ TERGUGAT mengetahui bahwa terdapat surat undangan dari LBH – PHP tertanggal 12 Juli 2010 (Vide Bukti T-10) yang mengaku mendapatkan kuasa dari PENGGUGAT (sebagaimana bunyi posita nomor 6 gugatan PENGGUGAT) dan ditujukan sebagai undangan bagi TERGUGAT untuk hadir pada hari Jumat / Tanggal 23 Juli 2010 di kota Medan guna membicarakan kelanjutan PENGIKATAN, akan tetapi surat tersebut TIDAK PERNAH SAMPAI kepada TERGUGAT, sehingga pada tanggal 22 Juli 2010 TERGUGAT segera menyampaikan klarifikasi keadaan tersebut berdasarkan surat TERGUGAT tertanggal 22 Juli 2010 dengan nomor 004/CDHA/BTM/VII/2010, dan menyampaikan saran agar LBH – PHP yang mengaku mendapatkan kuasa dari PENGGUGAT datang ke Kota Batam untuk membicarakan PENGIKATAN lebih lanjut. (Vide Bukti T-11) 16. Bahwa terhadap klarifikasi TERGUGAT, selanjutnya LBH –PHP yang mengaku sebagai kuasa hukum PENGGUGAT tersebut mengirimkan surat tertanggal
29
Juli
2010
dengan
nomor
881/LBH-PHP/7.10
yang
melampirkan bukti pengiriman surat sebelumnya tertanggal 12 Juli 2010 ditujukan kepada direksi TERGUGAT (Vide Bukti T- 12), akan tetapi setelah TERGUGAT memperhatikan bukti pengiriman dari LBH-PHP tersebut, ternyata surat LBH – PHP yang mengaku mendapatkan kuasa dari PENGGUGAT tersebut dikirimkan ke “PEKANBARU 28111” dimana hal itu jelas bukanlah alamat / kedudukan hukum TERGUGAT, sehingga merupakan KEHILAFAN yang NYATA yang dilakukan oleh LBH-PHP sendiri. Dengan demikian tidak benar dalih PENGGUGAT dalam posita ke 6 (enam) yang menyebutkan TERGUGAT tidak menghadiri undangan dan memberi jawaban yang tidak menyentuh masalah PENGIKATAN. 17. Bahwa selanjutnya TERGUGAT menyampaikan surat kepada LBH – PHP yang mengaku mendapatkan kuasa dari PENGGUGAT dengan surat tertanggal 09 Agustus 2010 dengan nomor 005/CDHA/BTM/VIII/2010 yang menjelaskan
materi
pertemuan
atas
undangan
TERGUGAT
agar
PENGGUGAT bersedia hadir di Batam, guna menindak lanjuti atau membatalkan PENGIKATAN. (Vide Bukti T-13) 18. Bahwa atas surat yang dikirim oleh TERGUGAT tertanggal 09 Agustus 2010 dengan nomor 005/CDHA/BTM/VIII/2010 tersebut ternyata tidak ada tanggapan apapun dari LBH – PHP, dan barulah pada tanggal 25 Februari 2011 LBH – PHP yang mengaku mendapatkan kuasa dari PENGGUGAT Hal 14 dari hal 26.Putusan No.100/PDT/2014/PT.PBR
mengirimkan
surat
kepada
TERGUGAT
yang
menghimbau
agar
TERGUGAT mengembalikan seluruh dana PENGGUGAT, dan lebih jauh LBH – PHP yang mengaku mendapatkan kuasa dari PENGGUGAT tersebut akan memperhitungkan kerugian yang dialami PENGGUGAT selama dananya berada ditangan TERGUGAT (Vide Bukti T-14). Terhadap surat himbauan namun bernada arogan tersebut TERGUGAT tidak menanggapinya, sebab selain karena sebelumnya LBH – PHP yang selama ini mengaku sebagai Kuasa Hukum PENGGUGAT tersebut tidak menanggapi undangan TERGUGAT untuk bertemu di Batam membahas masalah PENGIKATAN, ternyata selama ini TERGUGAT pula tidak pernah menerima bukti apapun baik fotocopy maupun akta asli atas adanya surat kuasa dari PENGGUGAT kepada LBH – PHP, yang selama ini mengakungaku mendapatkan kuasa dari PENGGUGAT tersebut. 19. Bahwa
oleh
karena
PENGGUGAT-lah
yang
berdasarkan
suratnya
tertanggal 22 Oktober 2008 telah meminta PEMBATALAN PERJANJIAN, maka
telah
sepatutnyalah
jika
PENGGUGAT
dibebankan
seluruh
konsekwensi hukum atas batalnya PENGIKATAN tersebut.
Bahkan setelah masa PENANGGUHAN PENGIKATAN sebagaimana disepakati oleh PENGGUGAT yakni Bulan FEBRUARI 2010 berakhir, ternyata
PENGGUGAT
tidak
kunjung
melaksanakan
kewajibannya
membayar Tahap Angsuran kedua dan seterusnya, dan setelah adanya waktu tambahan selama 30 (tiga puluh) hari sampai bulan MARET 2010, ternyata PENGGUGAT pula tidak kunjung melaksanakan kewajibannya sesuai dengan isi PENGIKATAN, bahkan setelah lewat masa denda selama 6 (enam) bulan yakni hingga bulan SEPTEMBER 2010, ternyata PENGGUGAT tetap tidak juga melaksanakan kewajibannya membayar angsuran Tahap Kedua dan seterusnya kepada TERGUGAT, dengan demikian
maka
PENGGUGAT
sendiri-lah
yang
telah
melakukan
pelanggaran terhadap PENGIKATAN, sehingga menyebabkan berlakunya syarat batal dalam perjanjian tersebut. Berdasarkan fakta tersebut maka secara sah sesuai hukum, PENGIKATAN tersebut telah menjadi BATAL, baik karena permintaan PENGGUGAT sendiri maupun karena berlakunya syarat batal yang diatur didalam PENGIKATAN akibat WANPRESTASI dari PENGGUGAT sendiri. 20. Bahwa pada tanggal 08 Juni 2011, TERGUGAT mengirimkan surat berisi Undangan kepada PENGGUGAT untuk hadir di Kantor Notaris HATMA Hal 15 dari hal 26.Putusan No.100/PDT/2014/PT.PBR
WIGATI KARTONO, SH di Batam guna menandatangani akta pembatalan PENGIKATAN dan penerimaan uang setoran (Vide Bukti T-15), namun oleh karena pada tanggal penandatanganan sebagaimana tercantum dalam surat tersebut ternyata PENGGUGAT tidak juga hadir di kantor Notaris, maka TERGUGAT mengirimkan lagi surat tertanggal 15 Agustus 2011 perihal Undangan kepada PENGGUGAT untuk hadir di kantor Notaris HATMA WIGATI KARTONO, SH di Batam, (Vide Bukti T-16), akan tetapi lagi-lagi PENGGUGAT tidak hadir di Batam. Hal yang demikian menunjukkan bahwa dalil PENGGUGAT sebagaimana tertuang dalam posita ke 7 (tujuh) adalah tidak benar, sebab surat TERGUGAT tertanggal 15 Agustus 2011 bukanlah berisi penolakan untuk pertemuan di kantor LBH – PHP yang selama ini mengaku-ngaku sebagai Kuasa Hukum PENGGUGAT, akan tetapi surat tertanggal 15 Agustus 2011 tersebut justru berisi Undangan TERGUGAT kepada PENGGUGAT untuk penandatanganan pembatalan PENGIKATAN dihadapan HATMA WIGATI KARTONO, SH notaries berkedudukan di Batam. 21. Bahwa oleh karena surat Undangan TERGUGAT tertanggal 15 Agustus 2011 tidak ada tanggapan apapun dari PENGGUGAT, maka TERGUGAT menyampaikan Undangan terakhir kepada PENGGUGAT dengan surat tertanggal 22 Nopember 2011 (Vide Bukti T-17) agar TERGUGAT beserta ISTRI datang ke Batam kapanpun (dalam waktu yang tidak ditentukan) untuk penandatanganan akta pembatalan PENGIKATAN dihadapan Notaris HATMA WIGATI KARTONO, SH, akan tetapi surat undangan tersebut tidak pernah mendapatkan jawaban apapun dari PENGGUGAT maupun dari pihak LBH – PHP yang selama ini mengaku-ngaku sebagai Kuasa Hukum PENGGUGAT, dan justru TERGUGAT malah menerima surat gugatan dari PENGGUGAT dalam perkara ini. Hal yang demikian menunjukkan bahwa PENGGUGAT sendiri yang telah WANPRESTASI akibat tidak melaksanakan isi PENGIKATAN berupa membayar lunas harga pengalihan PERSIL, serta PENGGUGAT sendiri yang menunjukkan ITIKAD BURUK berupa mempersulit pengakhiran PENGIKATAN sehingga TERGUGAT telah tersandra hak-haknya dan berlarut-larut tidak dapat mengalihkan PERSIL tersebut kepada pihak lainnya. 22. Bahwa oleh karena PENGIKATAN telah menjadi batal, maka dengan demikian seluruh hak-hak yang dimiliki oleh PENGGUGAT selaku PIHAK KEDUA dalam PENGIKATAN menjadi gugur dan tidak memiliki kekuatan Hal 16 dari hal 26.Putusan No.100/PDT/2014/PT.PBR
mengikat apapun bagi TERGUGAT, oleh karena gugatan PENGGUGAT hanyalah didasarkan pada “ketidakmampuan dirinya membayar harga PERSIL”
serta
“tidak
dimilikinya
etikat
baik”
untuk
membatalkan
PENGIKATAN, maka patutlah bilamana gugatan PENGGUGAT yang berisi tuntutan untuk pelaksanaan PENGIKATAN maupun penyerahan apapun selanjutnya dinyatakan ditolak untuk seluruhnya. GUGATAN REKONPENSI Bahwa dalam kesempatan ini, kami selaku Kuasa Hukum TERGUGAT dalam Konvensi yang untuk selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT REKONVENSI dengan
ini
pula
menyampaikan
gugatan
balik
(rekonpensi)
kepada
PENGGUGAT dalam konvensi yang untuk selanjutnya disebut dengan TERGUGAT REKONVENSI. Adapun Gugatan Rekonpensi ini kami sampaikan berdasarkan pokok-pokok uraian yang telah kami sampaikan dalam jawaban di atas, sehingga selanjutnya gugatan REKONVENSI ini kami susun sedemikian rupa sebagai berikut : 1. Bahwa segala hal yang tersebut dan kami sampaikan dalam Eksepsi serta Jawaban pada Pokok perkara konvensi di atas dengan ini kami nyatakan menjadi dalil-dalil yang tak terpisahkan dengan isi gugatan rekonpensi ini. 2. Bahwa oleh karena TERGUGAT REKONPENSI-lah yang berdasarkan suratnya
tertanggal
22
Oktober
2008
meminta
PEMBATALAN
PERJANJIAN, maka telah sepatutnyalah jika TERGUGAT REKONPENSI dibebankan seluruh konsekwensi hukum atas batalnya PENGIKATAN tersebut. 3. Bahwa setelah adanya kesepakatan dari TERGUGAT REKONPENSI atas pemberian masa tangguh pelaksanaan kewajiban dari PENGGUGAT REKONVENSI
sampai
dengan
Bulan
FEBRUARI
2010,
ternyata
TERGUGAT REKONVENSI tetap saja tidak melaksanakan kewajibannya membayar Tahap Angsuran kedua, dan bahkan hingga tambahan waktu 30 (tiga puluh) hari sampai dengan bulan MARET 2010, ternyata TERGUGAT REKONPENSI tetap saja tidak kunjung melaksanakan kewajibannya sesuai dengan isi PENGIKATAN. 4. Bahwa bahkan setelah lewatnya 6 (enam) bulan masa denda sebagaimana disepakati dalam PENGIKATAN yang ditangguhkan yakni hingga bulan September
2010,
ternyata
TERGUGAT
REKONVENSI
tidak
juga
melaksanakan kewajibannya membayar angsuran Tahap Kedua dan seterusnya kepada PENGGUGAT REKONVENSI, dengan demikian maka
Hal 17 dari hal 26.Putusan No.100/PDT/2014/PT.PBR
TERGUGAT REKONVENSI terbukti telah melakukan WANPRESTASI yang menyebabkan berlakunya syarat batal dalam PENGIKATAN tersebut. 5. Bahwa sebagaimana disepakati dalam PENGIKATAN Pasal 1 (satu) halaman 11 (sebelas) yang telah berlaku syarat batal tersebut, telah diatur mengenai hukuman berupa denda bagi TERGUGAT REKONPENSI yang hanya akan menerima pengembalian dana sebesar 85% (delapan puluh lima persen) saja dari dana yang telah disetor kepada PENGGUGAT REKONPENSI, dengan demikian maka TERGUGAT REKONPENSI tidak berhak untuk meminta pengembalian 100% (seratus persen) atau keseluruhan dari dana yang telah disetorkannya kepada PENGGUGAT REKONPENSI. 6. Bahwa oleh karena didalam PENGIKATAN diatur pula tentang kewajiban pembayaran biaya akta tersebut sebagai tanggung jawab TERGUGAT REKONPENSI selaku PIHAK KEDUA, maka dengan demikian wajar jika biaya pembuatan akta PENGIKATAN sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sebagaimana tertuang dalam kwitansi nomor 1033 tertanggal 10 Juni 2008 ditagihkan dan menjadi kewajiban TERGUGAT REKONVENSI untuk membayarnya. 7. Bahwa akibat perbuatan WANPRESTASI dari TERGUGAT REKONPENSI sehingga menyebabkan batalnya PENGIKATAN, serta akibat perbuatan TERGUGAT REKONPENSI yang berdasarkan itikad buruk mempersulit PENGGUGAT REKONPENSI dalam mengakhiri PENGIKATAN tersebut, telah menyebabkan tersandranya hak-hak PENGGUGAT REKONPENSI untuk dapat mengalihkan kembali PERSIL tersebut kepada pihak lainya yang bersedia membelinya. 8. Bahwa akibat tersandranya hak-hak PENGGUGAT REKONPENSI untuk dapat segera mengalihkan PERSIL tersebut telah menimbulkan kerugian yang sedari awal dapat diperterhitungkan sebesar SGD. 9.765,- (Sembilan ribu tujuh ratus enam puluh lima dollar singapura) / bulan, dimana jumlah tersebut merupakan 0,002 (dua per mil) dari harga atau nilai PERSIL sebesar SGD. 4.882.865 (empat juta delapan ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus enam puluh lima dollar Singapore), yang merupakan biaya pengamanan dan penjagaan lingkungan PERSIL, biaya pemeliharaan kebersihan,
serta
depresiasi
nilai
modal
yang
ditanamkan
oleh
PENGGUGAT REKONPENSI dalam PERSIL tersebut akibat tidak segera dapat dicairkannya melalui proses pengalihan. 9. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1246 BW yang menyebutkan : Hal 18 dari hal 26.Putusan No.100/PDT/2014/PT.PBR
Biaya, ganti rugi dan bunga, yang boleh dituntut kreditur, terdiri atas kerugian yang telah dideritanya dan keuntungan yang sedianya dapat diperolehnya, tanpa mengurangi pengecualian dan perubahan yang disebut di bawah ini. Selain itu dalam Pasal 1247 BW juga menyebutkan bahwa : Debitur hanya diwajibkan mengganti biaya, kerugian dan bunga yang diharap atau sedianya dapat diduga pada waktu perikatan diadakan, kecuali jika tidak dipenuhinya perikatan itu disebabkan oleh tipu daya yang dilakukannya. Perbuatan
TERGUGAT
REKONPENSI
yang
telah
melakukan
WANPRESTASI serta dengan itikad buruk mempersulit PENGGUGAT REKONPENSI
dalam
penyelesaian
PENGIKATAN,
sehingga
telah
menimbulkan kerugian akibat tersandranya lahan PERSIL tersebut karena tidak dapat segera dialihkan kepada Pihak lainnya, nyata-nyata telah menimbulkan kerugian sebesar SGD. 9.765,- (Sembilan ribu tujuh ratus enam
puluh
lima
dollar
singapura)
perbulan,
terhitung
sejak
ditandatanganinya PENGIKATAN pada tanggal 10 Juni 2008 dihadapan Notaris HATMA WIGATI KARTONO, SH, hingga dibacakannya isi GUGATAN REKONPENSI ini, yakni telah berlangsung sekitar 47 bulan sehingga kerugian yang diderita PENGGUGAT REKONPENSI adalah sebesar =
47 Bulan x SGD. 9.765,-
=
SGD. 458.955,-
Terbilang :
Empat ratus lima puluh delapan ribu Sembilan ratus lima puluh lima dollar singapura.
Sehingga sangatlah layak dan adil jika TERGUGAT REKONPENSI dihukum untuk
mengganti
segala
kerugian
yang
diderita
PENGGUGAT
REKONPENSI akibat WANPRESTASI serta itikad buruk yang ditunjukkan oleh TERGUGAT REKONPENSI sehingga menghalangi PENGGUGAT REKONPENSI untuk dapat segera mengalihkan PERSIL tersebut kepada pihak lainnya yang bersedia membelinya. Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana kami terangkan dalam EKSEPSI, JAWABAN serta POSITA sebagai satu kesatuan dari GUGATAN REKONPENSI ini, maka dengan hormat kemi memohon Majelis Hakim Pemeriksa perkara berkenan memeriksa perkara ini secara terperinci, sehingga pada akhirnya Majelis Hakim berkenan untuk menjatuhkan putusan di tingkat pertama yang memiliki amar putusan berbunyi sebagai berikut : Hal 19 dari hal 26.Putusan No.100/PDT/2014/PT.PBR
DALAM EKSEPSI
Menolak PENAMBAHAN isi Gugatan Penggugat, baik Posita maupun Petitum kecuali terhadap perbaikan kesalahan ketik dalam Posita Ke 11 (sebelas), sehingga selanjutnya menyatakan Penambahan isi Gugatan PENGGUGAT dalam KONVENSI baik dalam posita maupun petitum dinyatakan melanggar hukum acara perdata, oleh karenanya dinyatakan tidak sah/ditolak.
DALAM POKOK PERKARA
Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
DALAM REKONPENSI 1. Menyatakan TERGUGAT REKONPENSI telah melakukan WANPRESTASI atas Perjanjian Pengikatan Pengalihan Hak atas Persil yang dibuat dalam akta nomor 88 tertanggal 10 Juni 2008 dihadapan HATMA WIGATI KARTONO, SH Notaris berkedudukan di BATAM. 2. Menyatakan Perjanjian Pengikatan Pengalihan Hak atas Persil yang dibuat dalam akta nomor 88 tertanggal 10 Juni 2008 dihadapan HATMA WIGATI KARTONO, SH Notaris berkedudukan di BATAM batal demi hukum atau setidak-tidaknya telah dibatalkan. 3. Menyatakan
TERGUGAT
REKONPENSI
tidak
berhak
meminta
pengembalian dana sebesar 100% (seratus persen) dari nilai yang telah dibayarkannya kepada PENGGUGAT REKONPENSI akibat batalnya Perjanjian Pengikatan Pengalihan Hak atas Persil yang dibuat dalam akta nomor 88 tertanggal 10 Juni 2008 dihadapan HATMA WIGATI KARTONO, SH Notaris berkedudukan di BATAM. 4. Menghukum TERGUGAT REKONPENSI membayar biaya pembuatan akta pengikatan berdasarkan kwitansi nomor 1033 tertanggal 10 Juni 2008 sebesar
Rp.
25.000.000,-
(dua
puluh
lima
ribu
rupiah)
kepada
PENGGUGAT REKONPENSI. 5. Menghukum TERGUGAT REKONPENSI membayar ganti kerugian yang diderita oleh PENGGUGAT REKONPENSI akibat WANPRESTASI serta tindakan TERGUGAT REKONPENSI yang mempersulit pengakhiran pengikatan, sehingga menghalangi PENGGUGAT REKONPENSI menjual persil kepada pihak lainnya sebesar SGD. 458.955,- (Empat ratus lima puluh delapan ribu Sembilan ratus lima puluh lima dollar singapura). 6. Menghukum TERGUGAT REKONPENSI membayar biaya yang dimbul dalam perkara ini. Hal 20 dari hal 26.Putusan No.100/PDT/2014/PT.PBR
Mengutip dan memperhatikan tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi Pengadilan Negeri Batam Nomor: 10/Pdt.G/ 2012/PN.BTM tanggal 13 Nopember 2012, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : Dalam Konpensi : Dalam Eksepsi : -Menolak Eksepsi Tergugat; Dalam Pokok Perkara: - Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ; Dalam Rekonpensi: - Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi tidak dapat diterima; Dalam Konpensi dan dalam Rekonpensi : - Menghukum Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 526.000,- (Lima ratus dua puluh enam ribu rupiah) ;
Menimbang, bahwa sesuai dengan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor: 37/AKTA/PDT.G/2012/PN.BTM
jo Nomor : 10/PDT.G/2012/PN.BTM
yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan
Negeri
Batam,
yang
menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Nopember 2012, Kuasa Hukum Tergugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor: 10/PDT.G/2012/PN.BTM tanggal 13 Nopember 2012;
Menimbang, bahwa berdasarkan Relaas
Pemberitahuan Pernyataan
Banding Nomor: 10/Pdt.G/2012/PN.BTM yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan, pengajuan permohonan banding oleh Kuasa Hukum Tergugat/Pembanding
tersebut diatas, telah diberitahukan
secara sah dan seksama kepada Kuasa Hukum Penggugat/Terbanding pada tanggal 27 Desember 2012 ;
Menimbang, bahwa untuk melengkapi permohanan bandingnya,Kuasa Hukum Tergugat/Pembanding telah mengajukan Memori Banding tertanggal 25 Pebruari 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada hari
Kamis
tanggal
28
Pebruari
2013,
dimana
berdasarkan
Relaas
Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding Nomor : 10/Pdt.G/2012/PN.BTM yang ditanda tangani Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan, Memori
Hal 21 dari hal 26.Putusan No.100/PDT/2014/PT.PBR
Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara patut kepada Kuasa Hukum Penggugat/Terbanding pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2013 ;
Menimbang, bahwa
untuk menanggapi memori banding dari kuasa
hukum Tergugat/Pembanding tersebut, Kuasa Hukum Penggugat/Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 17 April 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 17 April 2013, selanjutnya sesuai dengan Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor : 02/AKTA/PDT.G/2013/PN.BTM jo Nomor : 10/Pdt.G/ 2012/PN.BTM yang dibuat dan ditanda tangani Jurusita Pengadilan Negeri Batam, Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Hukum Tergugat/Pembanding pada hari Rabu tanggal 17 April 2013 ;
Menimbang, bahwa berdasarkan Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Nomor : 02/AKTA/PDT.G/2013/PN.BTM Jo Nomor: 10/PDT.G/2012/ PN.BTM tanggal 17 Juli 2013, yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Batam dan berdasarkan Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Banding Nomor : 10/Pdt.G/2012/PN.BTM tanggal 5 September 2013 yang ditanda tangani Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan, masing-masing kepada Kuasa Hukum Tergugat/Pembanding serta kepada Kuasa Hukum Penggugat/Terbanding,
telah diberikan kesempatan untuk mempelajari/
memeriksa berkas perkara (inzage) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam, sebelum berkas perkara tersebut dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk diperiksa dalam tingkat banding;
TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :
Menimbang, bahwa karena permohonan banding dari Kuasa Hukum Tergugat/Pembanding diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang
ditentukan
oleh peraturan perundang-undangan, maka
permohonan banding tersebut, secara formal dapat diterima;
Menimbang,
bahwa
pihak Pembanding dengan alasan-alasan yang
disebutkan dalam memori bandingnya pada pokoknya antara lain mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini agar memberikan putusan sebagai berikut : Hal 22 dari hal 26.Putusan No.100/PDT/2014/PT.PBR
1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding dan Memori Banding Pembanding untuk seluruhnya ; 2. Menyatakan Terbanding Wanprestasi atas Perjanjian Pengalihan Hak atas Persil yang dibuat dalam Akta Nomor : 88 tertanggal 10 Juni 2008 dihadapan HATMA WIGANTI KARTONO, SH Notaris berkedudukan di Batam; 3. Menyatakan Perjanjian Pengikatan Pengalihan Hak atas Persil yang dibuat dalam Akta Nomor 88 tertanggal 10 Juni 2008 dihadapan HATMA WIGANTI KARTONO, SH Notaris berkedudukan di Batam batal demi hukum atau setidak-tidaknya telah dibatalkan ; 4. Menyatakan terbanding tidak berhak meminta pengembalian dana sebesar 100 % (seratus persen) dari nilai yang telah dibayarkan kepada Pembanding akibat batalnya Perjanjian Pengikatan Pengalihan Hak atas Persil yang dibuat dalam akta nomor 88 tertanggal 10 Juni 2008 dihadapan HAMA WIGANTI KARTONO, SH Notaris berkedudukan di Batam ; 5. Menghukum Terbanding membayar biaya pembuatan akta pengikatan berdasarkan kwitansi nomor 1033 tertanggal 10 Juni 2008 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada Pembanding ; 6. Menghukum Terbanding membayar ganti kerugian yang diderita oleh Pembanding akibat wanprestasi serta tindakan Terbanding yeng mempersulit
pengakhiran
pengikatan,
sehingga
menghalangi
Pembanding menjual persil kepada pihak lainnya sebesar SGD.458.955,( empat ratus lima puluh delapan ribu Sembilan ratus lima puluh lima dollar singapora); 7. Menghukum Terbanding membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;
Menimbang, bahwa sebaliknya pihak Terbanding dengan kontra memori bandingnya pada pokoknya antara lain mohon agar Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi yang memeriksa perkara aquo berkenan memutuskan :
-
Menolak permohonan banding dan memori banding dari Pembanding untuk seluruhnya ;
-
Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Batam tanggal 13 Nopember 2012 Nomor : 10/Pdt.G/2012/PN.BTM ;
Hal 23 dari hal 26.Putusan No.100/PDT/2014/PT.PBR
MENGADILI SENDIRI :
TENTANG KONPENSI : DALAM SEKSEPSI -
Menolak Eksepsi Tergugat untuk eluruhnya;
DALAM POKOK PERKARA : -
Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
TENTANG REKONPENSI : -Menolak gugatan Rekonpensi untuk seluruhnya; DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI : -
Menghukum
Tergugat
Konpensi/Penggugat
Rekonpensi
untuk
membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;
Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari secara seksama memori banding dari Kuasa Tergugat/Pembanding dalam memori bandingnya maupun kontra memori banding Kuasa Penggugat/Terbanding, Pengadilan Tinggi Pekanbaru berpendapat bahwa semua yang dikemukakan dalam memori banding maupun dalam kontra memori banding tersebut pada dasarnya tidak mengungkapkan hal yang baru melainkan hanya merupakan pengulangan tentang apa yang sudah pernah dikemukakan dalam persidangan tingkat pertama dan semuanya telah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor :10/Pdt.G/2012/PN.BTM tanggal 13 Nopember 2012 ;
Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari secara seksama memori banding dari kuasa Tergugat/Pembanding dan Kontra memori banding dari kuasa Penggugat/Terbanding dan setelah mempelajari berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor: 10/Pdt.G/ 2012/PN.BTM tanggal 13 Nopember 2012, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama karena apa yang dikemukakan dalam memori banding dari Pembanding dan kontra memori banding
Kuasa
dari Kuasa Terbanding telah
dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan maupun alasan yang menjadi dasar putusan tersebut;
Menimbang, bahwa
karena pertimbangan hukum yang dijadikan dasar
putusan Pengadilan Tingkat Pertama dianggap tepat dan benar, maka Hal 24 dari hal 26.Putusan No.100/PDT/2014/PT.PBR
pertimbangan
hukum
tersebut
diambil
alih
dan
dijadikan
sebagai
pertimbangannya sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;
Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor:
10/Pdt.G/2012/PN.BTM
tanggal
13
Nopember
2012
patut
dipertahankan dan harus dikuatkan;
Menimbang, bahwa karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama harus dikuatkan, maka Penggugat/Terbanding harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan;
Mengingat dan memperhatikan ketentuan dan peraturan perundanganundangan serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;
M E N G A D I L I :
-- Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding; -- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor:10/PDT.G/2012/ PN.BTM tanggal 13 Nopember 2012 yang dimohonkan banding tersebut ; -- Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua Tingkat Peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
Demikianlah diputuskan pada hari Senin tanggal 6 Oktober 2014 dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan susunan SABAR TARIGAN SIBERO, SH sebagai Hakim Ketua, KHARLISON HARIANJA, SH.,MH dan TANI GINTING,SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 17 Juli 2014 Nomor: 100/Pen.Pdt/2014/ PT.PBR, putusan mana pada hari Rabu tanggal 8 Oktober 2014 telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, dengan dibantu oleh TABRANI,SmHk Panitera
Hal 25 dari hal 26.Putusan No.100/PDT/2014/PT.PBR
Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara dan kuasanya.
HAKIM ANGGOTA,
HAKIM KETUA,
KHARLISON HARIANJA, SH.,MH
SABAR TARIGAN SIBERO, SH
TANI GINTING,SH.MH
PANITERA PENGGANTI,
TABRANI,SmHk Biaya proses : 1.Meterai ……………….
Rp.
6.000,-
2.Redaksi ………………
Rp.
5.000,-
3.Biaya Administrasi …. Rp.139.000,Jumlah ……………….
Rp.150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah)
Hal 26 dari hal 26.Putusan No.100/PDT/2014/PT.PBR
