P U T U S A N Nomor 149/Pdt/2014/PT.BDG.
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara :
MUHAMAD AKBAR SIREGAR, bertempat tinggal di Jl. Hanjuang 2 No. 53 RT.08/06 Kelurahan Jatibening Baru, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Agustus
2013
telah
diwakili
oleh
kuasanya
bernama ABDUL FATAH PASOLO,SH.LL.M. dan
MOHAMMAD
JAHYA
MATDOAN,SH.,
masing-masing Advokat pada Kantor Advokat “Abdul Fatah Pasolo, SH.LL.M. & Rekan” yang beralamat
di Jl. Raya Kali Malang, Komplek Puri
Sentra Niaga Blok B No. 27 Jakarta Timur, untuk selanjutnya
disebut
sebagai
Pembanding,
semula Tergugat ;
l a w a n:
LIZZA
AULIA, bertempat tinggal di Jl. Caman Raya Jatibening RT.08/001 Kelurahan Jatibening, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Maret 2012 telah d i wa k il i o le h ku a sa n ya b e rn a m a S YAR I F NUH,SH. dan CASMANTO,SH. masing-masing Advokat dan Konsultan Hukum pada
Halaman 1 dari 11 halaman, Putusan Nomor 149/Pdt/2014/PT.Bdg.
K a n t o r A d vo ka t “S A A C & P a rt n e rs” ya n g beralamat di Jl. Condet Raya No. 5 Kramat Jati, Jakarta Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai sebagai Terbanding, semula Penggugat;
PENGADILAN TINGGI tersebut; Telah membaca : 1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 8 April 2014 No.149/Pen/Pdt/2014/PT.Bdg., yang
tentang
penunjukan
Majelis
Hakim
memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak
tersebut
diatas ;
2. Berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 61/Pdt.G/2012/PN.Cbn., tanggal 24 Juli 2013 berikut surat-surat lainnya
yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;
TENTANG DUDUKNYA PERKARA : Mengutip dan memperhatikan tentang hal-hal yang
tercantum
dalam turunan resmi Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 61/Pdt.G/2012/ PN.Cbn., tanggal 24 Juli 2013 yang amarnya berbunyi sebagai berikut : DALAM EKSEPSI : - Menolak eksepsi Tergugat ; DALAM POKOK PERKARA : 1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ; 2. Menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat ; 3. Menyatakan Akta Perjanjian Pengikatan untuk melakukan jual beli No. 02 tanggal 27 Maret 2009 yang dibuat dan ditanda tangani dihadapan Dendy Santoso,SH. Notaris di Kabupaten Bogor batal atau setidak-tidaknya dinyatakan batal demi hukum ;
Halaman 2 dari 11 halaman, Putusan Nomor 149/Pdt/2014/PT.Bdg.
4. Menghukum Tergugat atau siapapun yang mendapat hak daripadanya untuk menyerahkan kembali dalam keadaan kosong dan tanpa beban apapun diatasnya kepada Penggugat, sebidang tanah berikut bangunan rumah yang berdiri diatasnya seluas 507 M2 (lima ratus tujuh meter persegi) yang terletak di Komplek Pertamina, Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat, Sertifikat Hak Milik No. 02546/Harjamukti dengan surat ukur tanggal 18 Oktober 2004 No. 1941/Harjamukti/2004 ; 5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ; 6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 2.191.000,-- (dua juta seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ; Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Pernyataan Permohonan Banding Nomor 61/Pdt.G/2012/PN.Cbn., yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Senin
tanggal 12 Agustus 2013
Kuasa Tergugat telah mengajukan permintaan
banding atas putusan
Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 61/Pdt.G/2012/PN.Cbn., tanggal 24 Juli 2013 ; Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 61/Pdt.G/2012/PN.Cbn., yang ditanda tangani oleh Jurusita pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Timur,
pengajuan permohonan
banding oleh Pembanding tersebut diatas telah diberitahukan secara sah kepada Terbanding pada tanggal 9 September 2013 ; Menimbang, bahwa untuk melengkapi permohonan bandingnya, Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 17 Februari 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 17
Halaman 3 dari 11 halaman, Putusan Nomor 149/Pdt/2014/PT.Bdg.
Februari 2014, dimana memori banding tersebut telah diberitahukan/ diserahkan secara sah kepada Terbanding pada tanggal 3 Maret 2014 ; Menimbang, bahwa berdasarkan Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas (Inzage) Nomor 61/Pdt.G/2012/PN.Cbn., yang ditanda tangani oleh Jurusita pengganti
Pengadilan Negeri Cibinong dan Pengadilan Negeri
Jakarta Timur, baik Pembanding maupun Terbanding telah diberikan kesempatan untuk mempelajari/memeriksa berkas perkara (inzage) sebelum berkas tersebut dikirimkan ke- Pengadilan Tinggi Bandung untuk diperiksa dalam tingkat banding ; TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA : Menimbang, bahwa karena pada hari persidangan pembacaan putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 61/Pdt.G/2012/PN.Cbn., tanggal 24 Juli 2013 kuasa Tergugat hadir dipersidangan, seharusnya tenggang waktu pengajuan permohonan banding akan berakhir pada tanggal 7 Agustus 2013, namun karena pada saat itu bersamaan dengan hari libur resmi (cuti bersama berkenaan dengan hari Raya Idul Fitri 1434 H), maka permohonan banding tersebut dapat diajukan dan diterima pada hari kerja berikutnya yaitu hari Senin tanggal 12 Agustus 2013 ; Menimbang, bahwa karena permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Tergugat pada tanggal 12 Agustus 2013 itu dilakukan dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Cibinong, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa permohonan banding tersebut haruslah dianggap diajukan dalam tenggang waktu maupun menurut tata cara yang ditentukan dalam pasal 190 ayat (1) Reglemen Indonesia yang Dibaharui juncto Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan
Halaman 4 dari 11 halaman, Putusan Nomor 149/Pdt/2014/PT.Bdg.
di Jawa dan Madura, sehingga karenanya pengajuan permohonan banding tersebut dapat diterima; Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya mohon agar putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 61/Pdt.G/2012/ PN.Cbn., tanggal 24 Juli 2013 dibatalkan dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut : 1. Bahwa
Majelis
Hakim
Tingkat
Pertama
dalam
pertimbangan
hukumnya tidak mempertimbangkan dan menguraikan secara jelas dan menyeluruh dasar hukum hubungan antara kewajiban Tergugat untuk membayar
hutang
Penggugat
di
Panin
Bank
sebesar
Rp.1.500.000.000,-- dengan Perjanjian Pengikatan Jual Beli No.02 tanggal 27 Maret 2009, padahal dalam angka 3 dan angka 4 Perjanjian Pengikatan tersebut tidak disebutkan secara tegas kewajiban Tergugat kepada Penggugat untuk membayar hutang Penggugat sebesar Rp.1.500.000.000,-- di Bank Panin Cabang Taman Mini, namun ternyata dalam putusannya
Majelis Hakim
Tingkat Pertama mencantumkan hal tersebut sebagai bagian dari isi Perjanjian yang harus dipenuhi oleh Tergugat ; 2. Bahwa amar ke-2 dan ke-3
putusan Pengadilan Tingkat Pertama
bertentangan dengan pertimbangan hukumnya karena ternyata Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan tentang
hal-hal lain diluar perjanjian antara Penggugat dengan
Tergugat, yaitu tentang kewajiban Tergugat membayar hutang Penggugat
di
Bank
Panin
Cabang
Taman
Mini
sebesar
Rp.1.500.000.000,-- ;
Halaman 5 dari 11 halaman, Putusan Nomor 149/Pdt/2014/PT.Bdg.
3. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melampaui kewenangan karena dalam pertimbangan hukumnya tidak menguraikan secara rinci alasan mengapa mengeluarkan/menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dalam amar angka 4 yang berbunyi “Menghukum Tergugat atau siapapun yang mendapat hak daripadanya………….…dstnya” ; Menimbang, bahwa menanggapi keberatan Pembanding
yang
diuraikan dalam memori banding tersebut diatas , Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut : -
Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak keliru dalam memberikan pertimbangan bahwa pihak yang mempunyai kewajiban membayar hutang Penggugat sebesar Rp.1.500.000.000,-- kepada Bank Panin Cabang Taman Mini adalah Tergugat, sebab hal tersebut adalah merupakan bagian dan didasarkan pada bunyi pasal 3 dan pasal 4 Perjanjian Pengikatan untuk melakukan jual beli (surat bukti P.1) yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Dendy Santoso,SH., dimana dalam pasal 3 disebutkan bahwa harga obyek sengketa yang disepakati oleh Penggugat dan Tergugat adalah sebesar Rp.350.000.000,-- diluar hutang dan bunga serta tunggakannya yang ada pada Bank Panin, dan kemudian didalam pasal 4 secara jelas telah disebutkan bahwa penyerahan obyek sengketa dilakukan setelah pihak kedua (Tergugat) memenuhi kewajiban pihak pertama (Penggugat) kepada Bank Panin Cabang Taman Mini ;
- Bahwa sekalipun jumlah nominal kewajiban Penggugat kepada Bank Panin tidak disebutkan secara tegas dalam perjanjian tersebut, akan tetapi dari bunyi redaksi pasal 3 dan pasal 4 dapatlah dimaknai bahwa untuk mendapatkan tanah dan bangunan yang menjadi obyek jual beli, Tergugat selain harus membayar kepada Penggugat sebesar Rp.350.000.000,--
Halaman 6 dari 11 halaman, Putusan Nomor 149/Pdt/2014/PT.Bdg.
diangsur tiga kali, juga harus menyelesaikan kewajiban Penggugat untuk membayar hutang dan bunga serta tunggakannya kepada Bank Panin ; Menimbang, bahwa
berdasarkan
pertimbangan
diatas, Majelis
Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keberatan yang disampaikan dalam memori banding Pembanding dipandang tidak beralasan sehingga karenanya haruslah dikesampingkan ; Menimbang, bahwa seksama
setelah memeriksa dan mempelajari secara
berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri
Cibinong Nomor 61/Pdt.G/2012/PN.Cbn tanggal 24 Juli 2013, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan Pengadilan Tingkat Pertama, sehingga pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding, akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan redaksi amar putusan Pengadilan Tingkat Pertama
nomor 3 yang menyatakan Akta
Perjanjian Pengikatan untuk melakukan jual beli No.02 tanggal 27 Maret 2009 yang dibuat dan ditanda tangani dihadapan Dendy Santoso,SH. Notaris di Kabupaten Bogor batal atau setidak-tidaknya batal demi hukum, dengan alasan sebagai berikut : 1. Bahwa petitum gugatan Penggugat nomor 4 yang menuntut agar Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli dinyatakan batal atau setidak-tidaknya dinyatakan batal demi hukum itu bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim Tingkat Pertama seharusnya memilih salah satu tuntutan yang dianggap paling tepat untuk diterapkan dalam perkara aquo, apalagi secara hukum “batal” dan “batal demi hukum” mengandung pengertian dan akibat hukum yang berbeda satu dengan yang lain ;
Halaman 7 dari 11 halaman, Putusan Nomor 149/Pdt/2014/PT.Bdg.
2. Bahwa mengingat gugatan Penggugat tidak didasarkan pada alasan sah atau tidaknya suatu perjanjian (pasal 1320 KUH Perdata), akan tetapi didasarkan karena Tergugat telah melakukan wanprestasi, maka pilihan yang paling tepat untuk diterapkan dalam
perkara aquo adalah
membatalkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang disepakati oleh Penggugat dan Tergugat ; 3. Bahwa sekalipun bunyi/redaksi amar putusan mengenai hal diatas berbeda dengan bunyi/redaksi tuntutan Penggugat yang dimuat dalam petitum gugatan, tidaklah berarti bahwa Pengadilan telah memberikan putusan melebihi apa yang dituntut (ultra petita), sebab memilih salah satu pilihan dari dua tuntutan yang diajukan adalah berbeda dengan memasukkan hal baru diluar yang dituntut, terlebih lagi menurut pasal 178 ayat (1) dan ayat (3) Reglemen Indonesia yang Diperbaharui (HIR), Hakim karena jabatannya diwajibkan untuk melengkapi semua alasan hukum yang tidak dikemukakan oleh pihak-pihak yang berperkara sepanjang tidak memutus atas sesuatu yang tidak digugat atau memutus lebih daripada yang digugat ; Menimbang,
bahwa
berdasarkan
uraian
pertimbangan
diatas.
Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 61/Pdt.G/2012/PN.Cbn., tanggal 24 Juli 2013 perlu diperbaiki sekedar mengenai redaksi amar putusan nomor 3, sedangkan putusan selain dan selebihnya dapat dikuatkan ; Menimbang, bahwa karena sebagai pihak
Pembanding semula Tergugat tetap
yang kalah, maka kepadanya haruslah dihukum untuk
membayar biaya perkara dalam tingkat banding ; Mengingat, selain pada Bab III Bagian I Undang-Undang No. 20 Tahun1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura juga pada
Halaman 8 dari 11 halaman, Putusan Nomor 149/Pdt/2014/PT.Bdg.
Undang Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ; M E N G A D I L I : - Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat ; - Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 61/Pdt.G/2012/ PN.Cbn.,
tanggal
sekedar
mengenai redaksi amar putusan nomor 3, sehingga amar
selengkapnya
24 Juli
2013
yang dimohonkan banding tersebut
berbunyi sebagai berikut :
Dalam eksepsi : - Menolak eksepsi Tergugat ; Dalam pokok perkara : 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ; 2. Menyatakan
Tergugat
telah
melakukan
wanprestasi
yang
mengakibatkan kerugian bagi Penggugat ; 3. Menyatakan batal Akta Perjanjian Pengikatan Untuk Melakukan Jual Beli No.02 tanggal 27 Maret 2009 yang dibuat oleh dan dihadapan Dendy Santoso,SH. Notaris di Kabupaten Bogor ; 4. Menghukum Tergugat atau siapapun yang mendapat hak daripadanya untuk menyerahkan kembali dalam keadaan kosong dan tanpa beban apapun diatasnya kepada Penggugat, sebidang tanah berikut bangunan rumah yang berdiri diatasnya seluas 507 M2 (lima ratus tujuh meter persegi) yang terletak di Komplek Pertamina, Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat, Sertifikat Hak Milik No.02546/Harjamukti dengan surat ukur tanggal 18 Oktober 2004 Nomor 1941/Harjamukti/2004 ; 5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;
Halaman 9 dari 11 halaman, Putusan Nomor 149/Pdt/2014/PT.Bdg.
6. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,-- (seratus lima puluh ribu rup[iah) ;
Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 22 Mei 2014 dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung dengan susunan Edi Widodo, SH. M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Willem Djari, SH. dan Russedar, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari Senin, tanggal 26 Mei 2014 telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri
oleh
para Hakim Anggota
tersebut
diatas
dan dibantu oleh
H,Nanang Priatna,SH. Panitera-pengganti pada Pengadilan Tinggi Bandung, akan tetapi tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.Hakim Anggota
Hakim Ketua
ttd
ttd
Willem Djari, SH.
Edi Widodo, SH. M.Hum.
ttd
Russedar, SH.
Panitera-pengganti
ttd H.Nanang Priatna, SH. Perincian biaya perkara : Meterai Redaksi putusan Pemberkasan Jumlah
Rp. 6.000,Rp. 5.000,Rp. 139.000,Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah)
Halaman 10 dari 11 halaman, Putusan Nomor 149/Pdt/2014/PT.Bdg.
Halaman 11 dari 11 halaman, Putusan Nomor 149/Pdt/2014/PT.Bdg.
