PT. Bdg DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA, mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PUTUSAN NOMOR 50/PDT/2015/PT. Bdg “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”,

Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung, yang memeriksa dan mengadili perkara

perdata dalam peradilan tingkat banding telah

mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara antara : Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor,

alamat Kantor : Jl.

Tegar Beriman, Cibinong Bogor. Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya: 1. ISPRIYADI NURHANTARA, SH 2. SOPIYAN, A.Ptnh. 3. ATE SARAH, SH 4. JAKPAR, SH 5. UPI SURASTI, SH 6. SARMINTO, SH 7. LISKIMAN, SH 8. DOMINGOS XIMENES Kesemuanya

adalah

Pegawai

Kantor

Pertanahan

Kabupaten Bogor, yang beralamat di jalan Tegaar Beriman Cibinong Bogor, berdasarkan Surat Kuasa No.9444/SK600/XII/2013 tanggal 30 Desember 2013, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 20 Pebruari 2014 dibawah Register Nomor: 82.Pdt/2014, selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING semula TURUT TERGUGAT.

halaman 1 dari 32 halaman, Putusan No. 50/Pdt/2015/PT.Bdg.

Melawan 1. Tn. M. Achyani Bin Sabihun ; Pekerjaan Wiraswasta, Alamat di Jl. Mangga Besar Raya No. 38 BQ RT 002 RW 002, Kelurahan Taman Sari, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat dan Kp. Leuwimalang RT 06/02 Desa Pasir Angin. Kecamatan Megamendung Kabupaten Bogor. Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya SUSILO LESTARI, SH.,MH, SHINTA MARGHIYANA, SH. MH., Advokat yang berkantor di Jalan Balai Pustaka Timur Blok D No. 11 Rawamangun Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 10/SLH/X/2014/Jkt tertanggal

9 Oktober

2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 27 Oktober 2014 dibawah Register nomor : 418/PDT /2014/PN.Cbn.untuk selanjutnya disebut sebagai TERBANDING semula PENGGUGAT; 2. Ny. Veronica Lisvianti,

alamat : Cipayung Datar RT 6 RW 6

Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut

sebagai

TURUT

TERBANDING

semula

TERGUGAT; Pengadilan Tinggi tersebut ;--------------------------------------------------------Telah

membaca

berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan

dengan perkara ini ; TENTANG DUDUK PERKARANYA : Memperhatikan, mengutip dan menerima keadaan - keadaan sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri

Cibinong


No. 241/ Pdt.G/ 2013/ PN.Cbn, tanggal 01 September 2014

yang

amarnya berbunyi sebagai berikut : 1. Menyatakan bahwa

tergugat dan turut tergugat telah dipanggil

dengan sah dan patut tetapi tidak hadir. 2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan Verstek; 3. Menyatakan Objek Sengketa yang terletak di Kampung Pasir Angin, Desa Cipayung, Kecamatan Mega Mendung Kabupaten Bogor, seluas + 12.500 M2 yang di beli (oper garapan) oleh Penggugat adalah sah menurut hukum terdiri dari : a) Beli dari Tn Jesaya Soleman Moeda (JS Muda) pada tanggal 31 Desember 1992, atas Pemegang dan Pemilik Girik C Desa No. 816 dengan No. 387 D IV terletak di Kampung Pasir Angin, Desa Cipayung, Kecamatan Megamendung Bogor, seluas + 2500 M2; b) Beli dari Tn Daniel Surya tanggal 31 Desember 1992 dari Penggarap dan Pemilik tanah asal Girik C Desa No. 939 atas nama Mardjono persil 387 D III, terletak di Kampung Pasir Angin, Desa Cipayung, Kecamatan Megamendung Bogor, seluas + 2.500 M2; c) Beli dari Tn H. Muhammad Yasin pada tanggal 31 Desember 1992 atas Pemilik dan Pemegang Girik C Desa No. 827 asal persil 387 D IV terletak di Kampung Pasir Angin, Desa Cipayung, Kecamatan Megamendung Bogor, Seluas + 2.500 M2; d) Beli dari Tn . Soegiono pada tanggal 8 Januari 1993 atas pemilik dan Pemegang Girik C No. 826 semula atas nama Waryono dengan persil No. 387 D IV terletak di Kampung Pasir Angin, Desa Cipayung, Kecamatan Megamendung Bogor seluas + 5.000 M2;


4. Menyatakan Sertifikat Hak Pakai No. 85/ Desa Cipayung Bogor, seluas + 11.585 M2 adalah tidak mempunyai kekuatan berlaku menurut hukum ; 5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya

perkara sebesar

Rp. 3.116.000,00 ( tiga juta seratus enam belas ribu rupiah ); 6. Menolak Gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya; Menimbang, bahwa pada tanggal 1 September 2014 putusan dalam perkara ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dimana Tergugat maupun Turut Tergugat tidak menghadiri putusan dimaksud dan

sesuai

dengan

No.241/Pdt.G/2013/PN.Cbn,

Relaas tanggal

Pemberitahuan 10

Oktober

Putusan

2014

telah

diberitahukan kepada Tergugat dan kepada Turut Tergugat pada tanggal 5 September 2014 secara patut dan seksama; Menimbang, bahwa sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor: 241/Pdt.G/2013/PN.Cbn, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Cibinong yang menyatakan bahwa pada tanggal 10 September 2014

Pembanding

semula

Turut

Tergugat

telah

menyatakan

permohonan pemeriksaan tingkat banding terhadap putusan tersebut di atas

dan telah diberitahukan dengan seksama kepada Terbanding

semula Penggugat dan Turut Terbanding semula Tergugat tanggal 01 Oktober 2014; Menimbang, bahwa Pembanding semula Turut Tergugat telah mengajukan Memori Banding tertanggal 03 Desember 2014 yang diterima pada tanggal itu juga di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong dan telah pula diberitahukan dengan seksama serta diserahkan salinannya kepada turut Terbanding semula Tergugat pada tanggal 12


Desember 2014, kepada Kuasa Terbanding semula Penggugat pada tanggal 7 Januari 2015; Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut, Kuasa Terbanding semula Penggugat telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 13 Januari 2015 yang diterima pada tanggal 14 Januari 2015 di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong dan telah pula diberitahukan dengan seksama serta diserahkan salinannya kepada Kuasa Pembanding semula Turut Tergugat pada tanggal 15 Januari 2015 dan kepada Turut Terbanding semula Tergugat pada tanggal 16 Januari 2015; Menimbang,

bahwa kepada pihak Pembanding semula Turut

Tergugat pada tanggal 19 Nopember 2014, kepada Terbanding semula Penggugat

dan Turut Terbanding semula Tergugat pada tanggal 20

Nopember 2014,

telah diberi kesempatan untuk

membaca serta

memeriksa berkas perkara selama 14 (empat belas) hari sebelum berkas tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung, untuk diperiksa dalam tingkat banding;

TENTANG HUKUMNYA Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri dalam perkara ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 01 September 2014 dengan putusan verstek, tanpa hadirnya pihak Tergugat dan Turut Tergugat dan putusan tersebut telah diberitahukan dengan patut dan seksama kepada Penggugat pada tanggal 10 Oktober 2014 dan kepada Turut Tergugat pada tanggal 5 September 2014 dan


atas putusan tersebut Turut Tergugat telah menyatakan banding pada tanggal 10 September 2014; Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan Tinggi menyatakan apakah permohonan banding dari Turut Tergugat/ Pembanding tersebut dapat diterima secara formal ataukah tidak, terlebih dahulu Pengadilan Tinggi akan memberikan pertimbangan sebagai berikut: Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 8 ayat (1) Undang-undang No.20 Tahun 1947 jo pasal 189 HIR menyatakan terhadap putusan yang dijatuhkan diluar hadirnya Tergugat (verstek) tidak dapat dimintakan banding dan upaya hukum yang dapat dipergunakannya adalah perlawanan yang biasa disebut verset terhadap verstek, verset itu diajukan kepada peradilan tingkat pertama, yakni kepada Pengadilan Negeri yang menjatuhkan putusan verstek itu untuk diperiksa oleh Pengadilan Negeri tersebut pasal 129 HIR; Menimbang, bahwa dengan merujuk pada ketentuan tersebut diatas maka akan dipertimbangkan apakah benar putusan tersebut adalah putusan verstek ataukah tidak; Menimbang, bahwa pada hari sidang tanggal 23 Juni 2014, Turut Tergugat telah hadir dipersidangan dengan acara pihak Pengggugat menyerahkan bukti tertulis tambahan, akan tetapi pihak Penggugat belum siap, maka persidangan ditunda pada tanggal 01 Juli 2014 dimana pada acara tersebut pihak Penggugat menyerahkan bukti tambahan, begitupun pihak Turut Tergugat menyerahkan bukti tertulis; Menimbang, bahwa selanjutnya pada sidang tanggal 17 Juli 2014 dan tanggal 11 Agustus 2014 pihak Turut Tergugat hadir di persidangan;


Menimbang, bahwa dengan adanya fakta tersebut diatas ternyata Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan akan tetapi pihak Turut Tergugat pernah hadir di persidangan dan telah menyerahkan bukti tertulis di dalam perkara dimaksud; Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 127 HIR menyatakan “jika dari beberapa Tergugat ada seorang atau lebih yang tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk datang menghadap bagi mereka, maka pemeriksaan perkara ditunda sampai hari sidang lain dalam jangka waktu yang sedapat-dapatnya tidak telalu lama,

penundaan

ini

diberitahukan

kepada

pihak

yang datang

menghadap dipersidangan itu dan kepadanya pemberitahuan ini berlaku sebagai panggilan sedangkan bagi pihak yang tidak datang oleh ketua diperintahkan untuk memanggilnya sekali lagi datang menghadap pada hari sidang yang baru, sesudah itu perkara tersebut diperiksa dan kemudian diputus terhadap semua pihak dalam surat putusan, terhadap mana tidak dimungkinkan lagi untuk mengajukan perlawanan; Menimbang,

bahwa

putusan

verstek

adalah

merupakan

pernyataan hakim bahwa seorang yang sudah dipanggil dengan patut, tidak hadir sedangkan menurut hukum acara ia harus hadir, verstek hanya dapat dinyatakan, apabila pihak tergugat kesemuanya tidak datang menghadap pada sidang yang pertama, dan apabila perkara dimundurkan sesuai dengan pasal 126 HIR, juga pihak tergugat kesemuanya tidak datang menghadap lagi, apabila tergugat atau para tergugat pada sidang yang pertama hadir dan pada sidang-sidang berikutnya tidak hadir, atau apabila tergugat atau para tergugat pada sidang

pertama

tidak

hadir

lalu

Hakim

mengundurkan

sidang

berdasarkan pasal 126 HIR, dan pada sidang yang kedua itu Tergugat


atau para tergugat hadir dan kemudian dalam sidang-sidang selanjutnya tidak hadir lagi, maka perkara akan diperiksa menurut acara biasa dan putusan dijatuhkan secara Contradictoir, meskipun sesungguhnya tidak diajukan sesuatu perlawanan (vide putusan Mahkamah Agung RI tertanggal 23 Oktober 1952 No.91K/Sip/1952) juga apabila dalam pemeriksaan tersebut ada seorang atau lebih tergugat dari sekian banyak tergugat tidak pernah hadir dalam sidang pemeriksaan perkara yang bersangkutan, terhadap tergugat atau beberapa tergugat yang tidak pernah hadir itu tidak boleh dijatuhkan putusan verstek, melainkan harus diputus dengan putusan contradictoir, pada bagian terakhir dari surat putusan disebutkan siapa yang hadir dan siapa-siapa yang tidak hadir, termasuk tergugat atau para tergugat yang selama pemeriksaan tidak pernah hadir (vide putusan Mahkamah Agung RI tertanggal 18 Mei 1953 No.38K/Sip/1953); Menimbang, bahwa bila ketentuan pasal 127 HIR dikaitkan dengan putusan Mahkamah Agung RI sebagaimana tersebut diatas maka menurut hemat Pengadilan Tinggi putusan dalam perkara Nomor 241/Pdt.G/2013/PN.Cbn tanggal 1 September 2014 bukanlah putusan verstek, akan tetapi putusan contradictoir, oleh karena Turut Tergugat telah menghadiri persidangan dan telah menyerahkan bukti surat; Menimbang, bahwa oleh karena putusan dalam perkara perdata Nomor: 241 /Pdt.G/2013/PN.Cbn tanggal 1 September 2014 bukanlah putusan verstek, maka dengan sendirinya permohonan banding dari Pembanding semula Turut Tergugat secara formal dapat diterima; Menimbang,

bahwa

memori

banding

yang

diajukan

oleh

Pembanding semula Turut Tergugat pada pokoknya sebagai berikut:


- Bahwa

pertimbangan

hukum

pada

halaman

23

intinya

menyatakan Turut Tergugat teleh dipanggil secara patut dan sah menurut hukum namun tidak pernah hadir dalam persidangan hal mana pertimbangan hukum tersebut mendasari amar putusan poin 2 “

Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan

verstek” - Bahwa berdasarkan penjelasan Majelis Hakim pada halaman 22 menerangkan bahwa pemohon banding semula Turut Tergugat pada sidang pembuktian tertulis telah meyampaikan bukti-bukti tertulis terdiri dari TT1 sampai dengan TT,4 dan telah dinyatakan bahwa bukti surat tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya sehingga dapat dijadikan sebagai bukti yang sah dan telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-undang; - Bahwa kemudian pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong pada halaman 34 intinya menyatakan bahwa pada tanggal 1 Juli 2014 Turut Tergugat telah mengajukan bukti surat yang terdiri dari bukti TT.1, TT,2 dan TT.3 sehingga dengan demikian pertimbangan hukum pada halaman 23 contradikif dengan pertimbangan hukum pada halaman

34 dikarenakan

faktanya dengan telah menyerahkan bukti-bukti tersebut, maka Pembambing semula Turut Tergugat telah ikut hadir dalam persidangan namun sayangnya kehadiran maupun bukti surat dari Turut Tergugat tidak dijadikan atau dikesampingkan oleh Majelis Hakim yang mengadili perkara aquo; - Bahwa

yang

mendasari

amar

putusan

tersebut

adalah

pertimbangan hukum Majelis Hakim pertama halaman 31-32, pada pokoknya menyatakan Majelis Hakim berkesimpulan bahwa


perbuatan turut Tergugat telah terbukti melanggar hukum dan bertentangan dengan hak Penggugat sehingga Penggugat yang menyatakan Sertifikat Hak Pakai No.85/ Desa Cipayung Bogor seluas 1158 M2 tidak memupunyai kekuatan berlaku menurut hukum dapat dibatalkan; - Bahwa namun demikian apabila mencermati pertimbangan hukum dari Majelis Hakim pada halaman 33 dan 34 menyatakan bahwa “mengenai menghukum Turut Tergugat dan melaksanakan isi putusan ini

mencabut berlakunya Hak Pakai No.85/ Desa

Cipayung Bogor untuk dinyatakan tidak berlaku lagi bukan merupakan kewenangan Pengadilan Negeri karena Sertifikat Hak Pakai adalah produk yang dikeluarkan oleh Pejabat Administrasi Negara bukanlah kewenangan absolud dari Pengadilan Negeri melainkan Pengadilan Tata Usaha Negara maka terhadap petitum point tersebut haruslah ditolak; - Bahwa terhadap bukti perolehan Penggugat yang merupakan perjanjian jual beli/ oper garap yang diketahui oleh Kepala Desa tempat dibuat Akta Jual Beli nyata-nyata telah melanggar hukum sehingga tidak ada relevansinya dan tidak berdasar pada hukum amar putusan yang menyatakan bukti perolehan tersebut sah menurut hukum; - Bahwa dikarenakan yang menjadi obyek jual beli atas tanah garapan pemerintah / tanah Negara maka Penggarap tidak mempunyai

hak

atau

tidak

memiliki

kapasitas

untuk

memperjualbelikan tanah obyek sengketa penjual sedangkan penggugat

sebagai pembeli/

penerima oper alih

garapan

statusnya hanya sebagai penggarap bukan pemilik dan juga bukan pembeli;


- Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas Pembanding dahulu Turut Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Tinggi untuk menerima permohonan banding dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 1 September 2014 Perkara Nomor: 241/Pdt.G/2013/PN.Cbn; - Menolak

gugatan

Penggugat/

sekarang

Terbanding

untuk

seluruhnya atau setidak-tidaknya menerima gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Pembanding semula Turut Tergugat tersebut, Terbanding semula Penggugat telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut: - Bahwa syarat untuk sahnya perjanjian jual beli tanah diperlukan syarat

terang

berwenang.(vide

dan

penguatan putusan

dari

para

Mahkamah

pejabat

yang

Agung

RI

No.380K/SIP/1975 tanggal 19 Mei 1976 bahwa syarat terang dilakukan kedua belah pihak baik syarat Penjual dan Pembeli dan sudah ada levering atau penyerahan dan penguatan diketahui Pejabat setempat yakni Kepala Desa dan aparatnya apalagi tanah yang diperjual belikan adalah tanah garapan adalah kewenangan dari Kepada Desa setempat diijinkan, kecuali kalau tanah tersebut bersertifikat maka harus dihadapi Notaris selaku Pejabat PPAT; - Belum dilaksanakannya jual beli tanah sengketa dimuka Pejabat Pembuat Akta Tanah adalah menyebabkan batalnya perjanjian, karena hal tersebut merupakan persyaratan administrasi saja; (vide putusan Mahkamah Agung RI No.122K/Sip/1973 tanggal 14


April 1973, vide Prof.R.Subekti, SH, Sri Widojati Wiratmo Soekito, SH, Bustanul Arifin, SH. - Bahwa jual beli tanah adalah sah apabila telah memenuhi syaratsyarat dalam KUHPerdata atau Hukum Adat, secara real dan kontan dan diketahui Kepala Kampung- syarat-syarat dalam pasal 19

Peraturan

Pemerintah

No.10

tahun

1951

tidak

menyampingkan untuk jual beli dalam KUHPerdata/ Hukum Adat, melainkan hanya merupakan syarat bagi Pejabat Agraria; (vide Putusan Mahkamah Agung RI No.952K/Sip/1974 tanggal 27 Mei 1975). - Bahwa tanah garapan dan tanah adat Desa bahwa berdasarkan ketentuan peraturan yang ada ketentuan tanah adat dengan Girik Desa tercantum dalam ketentuan Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1961 telah diatur secara jelas, sedangkan tanah garapan adalah tanah milik penggarap yang mana suratnya berdasarkan Ketetapan Ipeda yang dapat ditingkatkan haknya menjadi sertifikat atas dasar rekomendari Lurah/ Kades setempat dengan syarat-syarat yang ada, sebagaimana ketentuan Bab III Undangundang Pokok Agraria No.5 Tahun 1960 tentang pendaftaran tanah pasal 19 ayat 2 (c); - Bahwa sejak Terbanding melakukan pembelian tanah garapan dari para penjual tanah garapan sejak itu pula sudah menguasai dan menyuruh saksi Olat Jumanta menggarap tanah tersebut dan tidak ada orang yang klaim dari siapapun, kecuali muncul orang mengaku sebagai pemilik Sertifikat (Turut Terbanding) yang sah jelas asal-usul kepemilikan Sertifikatnya;


- Bahwa pemberian Sertifikat Hak Pakai No.85 / Cipayung kepada Turut Terbanding diketahui telah terjadi penyimpangan atas pemberian haknya yakni: - Diketahui fakta hukum dilapangan Pihak Turut Terbanding tidak pernah

memakai,

menguasai

lahan

tersebut,

padahal

berdasarkan Ketentuan Perundang-undangan Pokok Agraria No.5 tahun 1960 sudah jelas diatur bahwa untuk pemberian hak pakai Pasal 41 (1): Hak Pakai adalah hak untuk menggunakan dan atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh Negara atau tanah milik orang lain, yang memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemberinya oleh Pejabat yang berwenang memberinya atau dalam perjanjian dengan pemilik tanah yang bukan perjanjian sewa menyewa atau perjanjian

pengolahan

tanah,

segala

sesuatu

asal

tidak

bertentangan dengan jiwa dan ketentuan undang-undang ini, Pasal 41 (2) a “ hak pakai dapat diberikan selama jangka waktu tertentu atau selama tanahnya dipergunakan untuk keperluan tertentu. Pada hal diketahui Turut Terbanding tidak pernah mempergunakan tanahnya / mengolah tanahnya, karena lahan obyek sengketa selama ini digarap dan dikuasai dari pihak Terbanding; - Bahwa penerbitan Sertifikat juga mengandung kepalsuan karena baik Desa Pasir Angin/ yang merupakan Desa Pemekaran maupun Desa Megamendung tidak pernah diminta keterangan surat-surat apapun dan Desa tidak mengetahui sama sekali ada pengukuran atau pemetaan dari Kantor Pertanahan, sementara tanah-tanah lokasi tersebut adalah tanah adat dan bukan tanah Landreform seperti tanah Negara bekas hak erfacht, hal mana


dikuatkan oleh keterangan saksi 2 Kepala Desa Pasir Angin dan Kepala Desa Megamendung pada persidangan perkara ini; - Bahwa

berdasarkan

keberatan-keberatan

dari

Terbanding

tersebut, maka Terbanding memohon agar Pengadilan Judex Factie tingkat banding menguatkan putusan Pengadilan Negeri Cibinong

dan

menolak

banding

dari

Pembanding

untuk

seluruhnya; Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dengan seksama memori banding dari Pembanding semula Turut Tergugat yang menyatakan bahwa Pengadilan tingkat pertama telah keliru menerapkan hukum acara, karena telah menjatuhkan putusan verstek, padahal Pembanding semula Turut Tergugat telah menghadiri persidangan dan telah menyerahkan bukti tertulis, dan tentang hal ini Pengadilan Tinggi membenarkannya bahwa Pengadilan tingkat pertama telah keliru menerpakan hukum acara, sebab seharusnya putusan yang dijatuhkan dalam

perkara

ini

adalah

dengan

acara

biasa

yakni

putusan

contradictoir, sehingga Pengadilan Tinggi telah menerima permohonan banding dari Pembanding semula Turut Tergugat secara formal, sedangkan keberatan yang lain akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara; Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan memperlajari secara seksama berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan, bukti-bukti yang diajukan para pihak, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor: 241/Pdt.G/2013/PN.Cbn tanggal 1 September 2014 maupun memori banding dari Pembanding/ Turut Tergugat dan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding/ Penggugat, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Pengadilan tingkat pertama


telah keliru dalam melaksanakan hukum acara, khususnya tentang dikabulkan gugatan Terbanding/ Penggugat dengan putusan verstek, oleh karenanya Pengadilan Tinggi akan memberikan pertimbangan sebagai berikut: Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di depan bahwa putusan dalam perkara Nomor: 241/Pdt.G/2013/PN.Cbn, tanggal 1 September 2014 bukanlah putusan Verstek diluar hadirnya para Tergugat, karena Turut Tergugat telah menghadiri persidangan dan telah menyerahkan bukti surat, sehingga putusan akan diperiksa menurut acara biasa dan perkara dijatuhkan secara contradictoir; Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini diperiksa menurut acara biasa, maka Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan buktibukti yang diajukan oleh Penggugat/ Terbanding dan Turut Tergugat/ Pembanding; Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat / Terbanding telah mengajukan 41 (empat puluh satu) alat bukti surat, masing-masing diberi tanda P-1 sampai dengan P-41 B, dimana bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah pula dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-33, P-36b, P-37 dan P-41b berupa foto copy dari copy surat dan 5 (lima) orang saksi yang

bernama:

RACHMAT,

MAMUN

SUMANTRI,

H.

ENDANG

SETIAWAN, CACUH BUDIAWAN dan OLAT SUMANTA; Menimbang,

bahwa

selanjutnya

untuk

mendukung

dalil

sangkalannya Turut Tergugat/ Pembanding telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda TT-1 sampai dengan TT-4, yang dilampiri dengan bukti


perolehan serta risalah Panitia A, dan telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa sesuai dengan aslinya; Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari maksud gugatan penggugat, maka pokok gugatan Penggugat/ Terbanding mendalilkan sebagai pemilik bidang tanah yang terletak di Kampung Pasir Angin, Desa Cipayung, Kecamatan Mega Mendung Kabupaten Bogor seluas + 12.500 M2 yang diperoleh dari pembelian tanah garapan (oper garapan) sekaligus pemegang Girik CDesa, yakni bidang tanah sebagai berikut: a. Beli dari Tn.Jesaya Soleman Moeda (JS. Muda) pada tanggal 31 Desember 1994, atas pemegang dan pemilik Girik C Desa No.816 dengan No.378 DIV terletak di Kampung Pasir Angin, Desa Cipayung Kecamatan Mega Mendung Bogor seluas 2500 M2; b. Beli dari Tn. Daniel Surya tanggal 31 Desember 1992 dari penggarap dan pemilik tanah asal girik C Desa No.939 atas nama Marjono Persil 387 D III terletak di Kampung Pasir Angin, Desa Cipayung, Kecamatan Mega Mendung Bogor seluas + 2500 m2; c. Beli dari Tn. H. Muhammad Yasin pada tanggal 31 Desember 1992 atas pemilik dan pemegang girik C Desa No.827 asal persil 387 DIV

terletak di Kampung Pasir Angin, Desa

Cipayung, Kecamatan Mega Mendung Bogor seluas + 2500 m2; d. Beli dari Tn, Soegiono pada tanggal 8 Januari 1993 atas pemilik dan pemegang Girik C Nomor 826 semula atas nama Waryono dengan persil No.387 D IV terletak di Kampung Pasir


Angin, Desa Cipayung, Kecamatan Mega Mendung Bogor seluas + 5000 m2; Untuk selanjutnya tanah garapan yang tercantum dalam Girik C Desa Cipayung Kecamatan Mega Mendung Bogor terurai dalam posita 1.a.b.c.d sebagai obyek sengketa; Menimbang,

bahwa

sebelum

mempertimbangkan

dalil-dalil

gugatan Penggugat terlebih dahulu Majelis Hakim akan mengemukakan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan antara lain: - Bahwa Penggugat telah melakukan pembelian tanah garapan dari: a) Beli dari Tn.Jesaya Soleman Moeda (JS. Muda) pada tanggal 31 Desember 1994, atas pemegang dan pemilik Girik C Desa No.816 dengan No.378 DIV terletak di Kampung Pasir Angin, Desa Cipayung Kecamatan Mega Mendung Bogor seluas 2500 M2; b) Beli dari Tn. Daniel Surya tanggal 31 Desember 1992 dari penggarap dan pemilik tanah asal Girik C Desa No.939 atas nama Marjono Persil 387 D III terletak di Kampung Pasir Angin, Desa Cipayung, Kecamatan Mega Mendung Bogor seluas + 2500 m2; c) Beli dari Tn. H. Muhammad Yasin pada tanggal 31 Desember 1992 atas pemilik dan pemegang Girik C Desa No.827 asal persil 387 DIV

terletak di Kampung Pasir Angin, Desa Cipayung,

Kecamatan Mega Mendung Bogor seluas + 2500 m2; d) Beli dari Tn, Soegiono pada tanggal 8 Januari 1993 atas pemilik dan pemegang Girik C Nomor 826 semula atas nama Waryono dengan persil No.387 D IV terletak di Kampung Pasir Angin, Desa Cipayung, Kecamatan Mega Mendung Bogor seluas + 5000 m2; halaman 17 dari 32 halaman, Putusan No. 50/Pdt/2015/PT.Bdg.

Untuk selanjutnya tanah garapan yang tercantum dalam girik C Desa Cipayung Kecamatan Megamendung Bogor; - Bahwa sejak tahun 1992 tanah-tanah obyek sengketa dikerjakan oleh Penggugat sampai saat pemeriksaan perkara ini di persidangan; - Bahwa Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada tahun 1991 telah dibayar oleh Penggugat sampai tahun 2006; Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan 41 (empat puluh satu) alat bukti surat, masing-masing diberi tanda P-1 sampai dengan P-41 b, dan 5 (lima) orang saksi yang bernama: RACHMAT, MAMUN SUMANTRI, H. ENDANG SETIAWAN, CACUH BUDIAWAN dan OLAT SUMANTA dan terhadap alat bukti surat maupun saksi akan dipertimbangkan sepanjang relevan

dengan

pembuktian

perkara

ini,

selebihnya

akan

dikesampingkan; Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat maupun saksi, Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan sebagai berikut: Menimbang, bahwa mengenai petitum point 1 dari gugatan Penggugat

akan

dipertimbangkan

sesudah

petitum

yang

lain

dipertimbangkan; Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat pada poin 2 menyatakan bahwa obyek sengketa adalah milik Penggugat yang diperoleh dari pembelian tanah garapan dari Tn. Jesaya Soleman Moeda, Tn Daniel Surya, Tn.H. Muhammad Yasin, Tn. Soegiono, Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkannya sebagai berikut:


Menimbang, bahwa hal pokok yang harus dibuktikan oleh Penggugat adalah apakah benar Penggugat adalah pemilik bidang tanah yang terletak di Kampung Pasir Angin Desa Cipayung Kecamatan Mega Mendung Kabupaten Bogor seluas + 12.500 M2 yang diperoleh dari pembelian pemilik tanah garapan sekaligus pemegang Girik C Desa, yakni sebagai berikut: a) Beli dari Tn.Jesaya Soleman Moeda (JS. Muda) pada tanggal 31 Desember 1994, atas pemegang dan pemilik Girik C Desa No.816 dengan No.378 DIV terletak di Kampung Pasir Angin, Desa Cipayung Kecamatan Mega Mendung Bogor seluas 2500 M2; b) Beli dari Tn. Daniel Surya tanggal 31 Desember 1992 dari penggarap dan pemilik tanah asal Girik C Desa No.939 atas nama Marjono Persil 387 D III terletak di Kampung Pasir Angin, Desa Cipayung, Kecamatan Mega Mendung Bogor seluas + 2500 m2; c) Beli dari Tn. H. Muhammad Yasin pada tanggal 31 Desember 1992 atas pemilik dan pemegang Girik C Desa No.827 asal persil 387 DIV


Kecamatan Mega Mendung Bogor seluas + 2500 m2; d) Beli dari Tn, Soegiono pada tanggal 8 Januari 1993 atas pemilik dan pemegang Girik C Nomor 826 semula atas nama Waryono dengan persil No.387 D IV terletak di Kampung Pasir Angin, Desa Cipayung, Kecamatan Mega Mendung Bogor seluas + 5000 m2; Menimbang, bahwa untuk menjawab petitum poin2 gugatan Penggugat tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu siapa pemilik yang sah dari tanah-tanah garapan obyek sengketa antara Penggugat dan Tn. Jesaya Soleman Moeda, Tn Daniel Surya,


Tn.H. Muhammad Yasin, Tn. Soegiono, dan selanjutnya untuk menjawab pertanyaan ini Majelis Hakim akan merujuk kepada pengertian jual beli sebagaimana dalam hukum perdata dan hukum adat yang berlaku; Menimbang, bahwa pengertian jual beli secara umum dapat dilihat dalam pasal 1457 KUHPerdata yang menyebut “jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan; Menimbang, bahwa pengertian jual beli yang lebih khusus mengenai tanah dapat dilihat dalam Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) yang mengartikan bahwa konsep hukum adat merupakan perbuatan pemindahan hak yang sifatnya tunai, riil dan terang. Sifat tunai berarti bahwa penyerahan hak dan pembayaran harus dilakukan pada saat yang sama, dan jual beli dianggap telah terjadi dengan menulisan kontrak jual beli di muka Kepala Kampung dan penerimaan harga oleh penjual, meskipun tanah yang bersangkutan masih berada dalam penguasaan penjual. Sifat riil berarti bahwa kehendak atau niat yang diucapkan harus diikuti dengan perbuatan yang nyata untuk menunjukkan tujuan jual beli tersebut. Sifat terang berarti bahwa untuk perbuatan hukum jual beli tersebut harus dilakukan dihadapan Kepala Desa sebagai tanda bahwa perbuatan itu tidak melanggar hukum; Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-1, surat pernyataan, dan surat kuasa, bukti P-2 surat pernyataan penggarap tanah, P-3 surat ketetapan pembangunan daerah

atas

nama

JS.

Muda,

P-4

surat

pernyataan


pengoperan/pelepasan hak usaha garapan yang ditandatangani oleh Jesaya Soleman Moeda dan Penggugat; Menimbang, bahwa di persidangan penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-6 surat ketetapan pembangunan daerah atas Daniel Surya, P-7 surat pernyataan pengoperan/ pelepasan hak usaha garapan, surat pernyataan penggarap tanah yang ditandatangani oleh Daniel Surya dan Penggugat, P-8 Surat Pernyataan Penggarap Tanah; Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-10 Surat Pernyataan dan Surat Kuasa, P-12 Surat Ketetapan Pembangunan Daerah atas nama M.Yasin, P-11 Surat Pernyataan

Pengoperan/

Pelepasan

Hak

Usaha

Garapan

yang

ditandatangani oleh H.Muhammad Yasin dan Penggugat; Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat, P-14 Surat Pernyataan Pengoperan / Pelepasan Hak Usaha Garapan yang ditandatangani oleh Soegiaono dan Penggugat, P-15 Surat

Pernyataan

Penggarap

Tanah,

P-16

Surat

Ketetapan

Pembangunan Daerah atas nama Soegiono; Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat menghadirkan saksi yang bernama RACHMAT dimana saksi ini adalah ikut menyaksikan

dan

melihat

penyerahan

uang

ketika

Penggugat

menyerahkan uang kepada J.S SOELIMAN MOEDA, DANIEL SURYA, H.MUHAMMAD YASIN DAN SOEGIONO yang mengkoordinir adalah Mayor Udara ABDULLAH yang pada saat transaksi di Kantor Lurah dan disaksikan oleh Lurah dan Camat Cipayung; Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat menghadirkan saksi

MAMUN

SUMANTRI,

H.ENDANG

SETIAWAN

dan

OLAT


JUMANTA, sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa Penggugatlah yang menguasai (menggarap tanah obyek sengketa sejak tahun 1992 sampai dengan sekarang pemeriksaaan perkara ini; Menimbang, bahwa surat bertanda P-1, P-2, P-3, P-4, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11, P12, P-13, P-14, P-15 dan P-16 pertimbangapertimbangan diatas, dari semua alat bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat apabila dihubungkan dengan pengertian jual beli

(oper

garapan)

sebagaiman

diuraikan

sebelumnya

dapat

memberikan gambaran kepada Majelis Hakim bahwa tanah-tanah garapan yang: a) Beli dari Tn.Jesaya Soleman Moeda (JS. Muda) pada tanggal 31 Desember 1994, atas pemegang dan pemilik Girik C Desa No.816 dengan No.378 DIV terletak di Kampung Pasir Angin, Desa Cipayung Kecamatan Mega Mendung Bogor seluas 2500 M2; b) Beli dari Tn. Daniel Surya tanggal 31 Desember 1992 dari penggarap dan pemilik tanah asal Girik C Desa No.939 atas nama Marjono Persil 387 D III terletak di Kampung Pasir Angin, Desa Cipayung, Kecamatan Mega Mendung Bogor seluas + 2500 m2; c) Beli dari Tn. H. Muhammad Yasin pada tanggal 31 Desember 1992 atas pemilik dan pemegang Girik C Desa No.827 asal persil 387 DIV


Kecamatan Mega Mendung Bogor seluas + 2500 m2; d) Beli dari Tn, Soegiono pada tanggal 8 Januari 1993 atas pemilik dan pemegang Girik C Nomor 826 semula atas nama Waryono dengan persil No.387 D IV terletak di Kampung Pasir Angin, Desa


Cipayung, Kecamatan Mega Mendung Bogor seluas + 5000 m2, telah terjadi jual beli atau penyerahan penggarapan secara sah menurut hukum tanah-tanah garap antara Penggugat dengan J.S. SOLEMAN MOEDA, DANIEL SURYA, H.MUHAMMAD YASIN dan SOEGIONO yang mengkoodinir adalah Mayor udara ABDULLAH yang pada saat transaksi di Kantor Lurah dan disaksikan oleh Lurah dan Camat Cipayung yang dapat diterima sebagai suatu kebenaran dari obyek sengketa di Kampung Pasir Angin, Desa Cipayung, Kecamatan Mega Mendung, Kabupaten Bogor, seluas + 12.500 M2 yang diperoleh dari pembelian pemilik tanah garapan sekaligus pemegang girik C Desa maka petitum poin ini patut dikabulkan; Menimbang, bahwa petitum poin 3 Pengggugat mendalilkan Tergugat dan Turut Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Turut Tergugat menerbitkan Sertifikat Hak Pakai No.85/Desa Cipayung Bogor seluas + 11.585 tanpa dasar hukum yang sah; Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum sebagaimana dalil Penggugat, diatur dalam pasal 1365 KUHPerdata yang berbunyi: tiap perbuatan yang melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya memberikan kerugian itu mengganti kerugian; Menimbang, bahwa bunyi pasal 1365 KUHPerdata tersebut, dapat disimpulkan bahwa ada 4 (empat) unsur perbuatan melawan hukum, yaitu: 1. Perbuatan melawan hukum;


2. Adanya kerugian; 3. Kesalahan; 4. Adanya kausalitas; Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan perbuatan Tergugat dan Turut Tergugat telah memunuhi keempat unsur perbuatan melawan hukum tersebut diatas; Ad.1. Perbuatan melanggar hukum Menimbang, bahwa melanggar hukum artinya suatu perbuatan yang melanggar hak orang lain atau jika orang berbuat bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri yang diberikan oleh Undangundang, dengan demikian, melanggar hukum (onrechtmatig) sama dengan melanggar undang-undang (onwetmatig); Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Hoge Raad dalam kasus Lindenbaun VS Cohen, yang telah banya dipedomani dalam kasus-kasus

perbuatan

melawan

hukum,

disebutkan

perbuatan

melanggar hukum tidak hanya dimaksudkan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan pasal-pasal dalam perundang-undangan yang berlaku, tetapi juga termasuk perbuatan yang melanggar kepatutan dalam masyarakat; Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas Penggugat telah berhasil membuktikan membeli tanah-tanah garapan obyek sengketa (oper garapan) dari Tn. J.S. SOLEMAN MOEDA, DANIEL SURYA, H.MUHAMMAD YASIN dan SOEGIONO, sehingga dengan demikan perbuatan Tergugat dan Turut Tergugat yang menerbitkan Serifikat Hak Pakai No.85 Desa Cipayung Bogor seluas + 11.858 M2 yang telah diterbitkan tanggal 21 Nopember 2003 dimana halaman 24 dari 32 halaman, Putusan No. 50/Pdt/2015/PT.Bdg.

sertifikat tersebut terbit setelah Penggugat membeli tanah garapan dari obyek sengketa dari J.S. SOLEMAN MOEDA, DANIEL SURYA, H.MUHAMMAD YASIN dan SOEGIONO pada tahun 1992 vide bukti (P1, P-2, P-3, P-4, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11, P12, P-13, P-14, P-15 dan P-16), sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Turut

Tergugat

tersebut

telah

terbukti

melanggar

hukum

dan

bertentangan dengan hak Penggugat: Ad.2. Adanya kerugian Menimbang, bahwa unsure

kerugian didasarkan pada biaya,

kerugian yang sesungguhnya dan keuntungan yang diharapkan; Menimbang, bahwa perbuatan Tergugat dan Turut Tergugat yang telah mensertifikatkan dan menerbitkan telah membuat Penggugat tidak dapat memperoleh atau memproses sertifikat atas nama Penggugat, sehingga dengan demikian unsur kerugian ini telah terpenuhi; Ad.3. Kesalahan Menimbang, bahwa kesalahan dalam pasal 1365 KUHPerdata mengandung semua gradasi dari kesalahan dalam arti sengaja sampai pada kesalahan dalam arti tidak sengaja (lalai). Dalam hukum perdata, seseorang itu dikatakan bersalah jika terhadapnya dapat disesalkan bahwa ia telah melakukan/ tidak melakukan suatu perbuatan yang seharusnya dihindarkan; Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, bahwa perbuatan Tergugat dan Turut Tergugat yang menerbitkan sertifikat tanpa dasar yang sah, telah menunjukkan adanya suatu


kesalahan Tergugat dan Turut Tergugat, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesalahan inipun telah terbukti; Ad.4. Kesalahan Menimbang, bahwa terhadap unsur adanya kausalitas, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut: Menimbang, bahwa adanya hubungan kausal dalam pasal 1365 KUHPerdata yang menyebutkan “perbuatan yang karena kesalahannya menimbulkan kerugian” mengandung arti bahwa kerugian itu harus timbul sebagai akibat dari perbuatan orang itu, jika tidak ada perbuatan, tidak ada akibat yaitu kerugian yang timbul harus ada hubungan langsung; Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, ternyata perbuatan Tergugat yang telah dinyatakan sebagai suatu kesalahan, menimbulkan kerugian kepada Penggugat, menurut Majelis Hakim hal ini mempunyai hubungan kausalitas yang erat sehingga dengan demikian unsur kausalitas telah terbukti; Menimbang, bahwa ternyata seluruh unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana diuraikan diatas, telah terbukti dilakukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat, maka sudah selayaknya Petitum gugatan Penggugat pada poin 1 menyatakan sertifikat Hak Pakai No.85/Desa Cipayung Bogor seluas + 11.585 M2 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, dengan demikian petitum tersebut dapat dikabulkan; Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum ke 4 gugatan Penggugat tentang sah dan berharga sita jaminan (consevatoir beslag)


tidak perlu dipertimbangkan, oleh karena selama pemeriksaan perkara ini tidak pernah dilakukan sita jaminan; Menimbang, bahwa terhadap petitum ke 5 Penggugat yang menghukum Tergugat bila tidak melaksanakan isi putusan dengan menyerahkan obyek sengketa, maka Tergugat wajib membayar kerugian kepada Penggugat sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan, menurut pendapat Majelis tuntutan tersebut bahwa oleh karena obyek sengketa selama ini dikuasai dan digarap oleh Penggugat dan Penggugat yang menggarap tanah tersebut maka mengenai kewajiban membayar ganti kerugian haruslah ditolak; Menimbang, bahwa mengenai menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan melaksanakan isi putusan ini mencabut berlaku Hak Pakai No.85/Desa Cipayung Bogor untuk dinyatakan tidak berlaku lagi bukan merupakan kewenangan Pengadilan Negeri karena Sertifikat Hak Pakai adalah produk yang dikeluarkan oleh Pejabat Administrasi Negara bukanlan kewenangan absolud dari Pengadilan Negeri, maka terhadap petitum poin tersebut haruslah ditolak; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas ternyata Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, untuk sebagian; Menimbang, bahwa kini akan dipertimbangkan bukti surat yang diajukan oleh Turut Tergugat antara lain bukti TT-1, TT-2, TT-3 dan TT.4; Menimbang, bahwa bukti TT-1 merupakan buku tanah Sertifikat Hak Pakai No.85/ Cipayung, surat ukur tanggal 11 Nopember 2013 halaman 27 dari 32 halaman, Putusan No. 50/Pdt/2015/PT.Bdg.

Nomor: 51/ Cipayung/ 2013 luas 11.585 M2 terletak di Desa Cipayung, Kecamatan Mega Mendung, Kabupaten Bogor; Menimbang, bahwa bukti TT-2 adalah warkah No.26141/2013 Hak Pakai No.85/ Cipayung yang terdiri dari Permohonan sertifikat, Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor tanggal 07 Nopember 2003 No.28.530.1-32-9-2003 dan lampiran; Menimbang, bahwa bukti TT-3 adalah warkah No.88109/2013 Hak Pakai No.85/Cipayung yang terdiri dari Permohonan Perpanjangan Hak, Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor tanggal

13

september

2013

No.

65/HP/BPN.32.01/IX/2013

dan

lampirannya; Menimbang, bahwa bukti TT-4 adalah berkas permohonan Hak Pakai a,n Veronica Lisvianty yang dilampiri dengan bukti permohonan serta Risalah Panitia A; Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti TT-1 sampai dengan TT4 tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa proses hukum terhadap semua bukti-bukti tersebut di atas terhadap tanah sengketa baru dilakukan pada tahun 2013, dan Tergugat tidak pernah menguasai tanah sengketa tersebut secara nyata, sedangkan Penggugat telah memperoleh hak atas tanah sengketa tahun 1992 dan telah menguasai secara nyata (menggarap) tanah sengketa tersebut sejak tahun 1992 sampai dengan pemeriksaan perkara ini; Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 41 (1) Undang-undang No.5 tahun 1960 Undang-undang Pokok Agraria menyatakan Hak Pakai untuk menggunakan dan atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung dari Negara atau tanah milik orang lain yang memberi halaman 28 dari 32 halaman, Putusan No. 50/Pdt/2015/PT.Bdg.

wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemberinya oleh Pejabat yang berwenang memberinya atau dalam perjanjian dengan pemilik tanah yang bukan perjanjian sewa menyewa atau perjanjian pengolahan tanah, segala sesuatu asal tidak bertentengan dengan jiwa dan ketentuan undang-undang ini dan pasal 41 (2) menyatakan, hak pakai dapat diberikan selama jangka waktu tertentu atau selamanya tanah dipergunakan untuk keperluan tertentu, padahal fakta membuktikan bahwa Tergugat/ Turut Terbanding tidak pernah mempergunakan tanahnya/ mengolah tanahnya, karena obyek tanah sengketa dikuasai oleh Terbanding/ Penggugat; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Turut Tergugat tidak dapat melumpuhkan pembuktian yang diajukan oleh Penggugat atas tanah sengketa, dengan demikian gugatan Penggugat patut dikabulkan untuk sebagian dan menolak untuk selebihnya; Menimbang, oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka Turut Tergugat berada di pihak yang dikalahkan, dan dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana ditentukan pada amar putusan di bawah ini; Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas,

maka

putusan

Pengadilan

Negeri

Cibinong

Nomor:241/Pdt.G/2013/PN.Cbn, tanggal 01 September 2014 haruslah dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini; Mengingat pasal 188 sampai dengan pasal 194 HIR ,Undangundang Nomor: 20 tahun 1947 jo Undang-undang nomor 48 tahun 2009


tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan; -------------------------------------- M E N G A D I L I ---------------------------------- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Turut Tergugat;--------------------------------------------------------------------------- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Cibinong No.241/ Pdt.G/2013/

PN.Cbn,

tanggal

01

September

2014,

yang

dimohonkan banding tersebut;------------------------------------------------------------------------------------MENGADILI SENDIRI----------------------------1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;---------------2. Menyatakan Objek Sengketa yang terletak di Kampung Pasir Angin,

Desa

Cipayung,

Kecamatan

Mega

Mendung

Kabupaten Bogor, seluas + 12.500 M2 yang di beli

(oper

garapan) oleh Penggugat adalah sah menurut hukum terdiri dari : a) Beli dari Tn Jesaya Soleman Moeda

(JS Muda) pada

tanggal 31 Desember 1992, atas Pemegang dan Pemilik Girik C Desa No. 816 dengan No. 387 D IV terletak di Kampung Pasir Angin, Desa Cipayung, Kecamatan Megamendung Bogor, seluas + 2500 M2; b) Beli dari Tn Daniel Surya tanggal 31 Desember 1992 dari Penggarap dan Pemilik tanah asal Girik C Desa No. 939 atas nama Mardjono persil 387 D III, terletak di Kampung Pasir Angin, Desa Cipayung, Kecamatan Megamendung Bogor, seluas + 2.500 M2;


c)

Beli dari Tn H. Muhammad Yasin pada tanggal 31 Desember 1992 atas Pemilik dan Pemegang Girik C Desa No. 827 asal persil 387 D IV terletak di Kampung Pasir Angin, Desa Cipayung, Kecamatan Megamendung Bogor, Seluas + 2.500 M2;

d) Beli dari Tn . Soegiono pada tanggal 8 Januari 1993 atas pemilik dan Pemegang Girik C No. 826 semula atas nama Waryono dengan persil No. 387 D IV terletak di Kampung Pasir Angin, Desa Cipayung, Kecamatan Megamendung Bogor seluas + 5.000 M2; 3. Menyatakan Sertifikat Hak Pakai No. 85/ Desa Cipayung Bogor, seluas + 11.585 M2 adalah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 4. Menghukum Pembanding semula Turut Tergugat

untuk

membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebanyak Rp. 150.000,- (seratus lima pulu ribu rupiah) ;-----------------------------------------------------------5. Menolak gugatan Penggugat / Terbanding untuk selain dan selebihnya;-------------------------------------------------------------------Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi pada hari Senin tanggal 09 Maret 2015 oleh Kami ENOS RAJAWANE, S.H. selaku Hakim Ketua Majelis, H. SUKARMAN SITEPU, S.H.M.Hum. dan HARTONO A. MURAD, S.H.M.H. yang

masing –

masing

selaku Hakim anggota untuk

memeriksa dan mengadili perkara tersebut

berdasarkan penetapan

Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 04 Pebruari 2015 Nomor 50/ PEN/ PDT/ 2015/ PT.BDG, putusan diucapkan dalam persidangan yang


terbuka untuk umum

pada hari Senin tanggal 16 Maret 2015

oleh

Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim anggota dengan dibantu oleh KAIRUL FASJA, S.H sebagai Panitera Pengganti, akan tetapi tanpa hadirnya pihak yang berperkara ; Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

TTD

TTD

H. SUKARMAN SITEPU, S.H.M.Hum.

ENOS RAJAWANE, S.H.

TTD

HARTONO A. MURAD, S.H.M.H.

Panitera Pengganti

TTD KAIRUL FASJA, S.H

Rincian Biaya : 1. Redaksi Putusan---------Rp. 5.000,2. Meterai -------------------- -Rp. 6.000,3. Pemberkasan--------------Rp.139.000,Jumlah-----------------------Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah)


PT. Bdg DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA, mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Recommend Documents