PUTUSAN NOMOR : 242/PDT/2014/PT.PBR DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;
Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara :
PT.INKO NONGSA, Dalam hal ini ditingkat banding diwakili oleh Kuasanya LU SUDIRMAN, SH, MM., MHum, ALFIS SETYAWAN, SH, SITI
NUR
JANAH,SH.M.Hum.,
dan
YUDHI
PRIYO
AMBORO,SH.M.Hum. Para Advokat pada Firma Hukum TRI MANDIRI JUSTICE beralamat di Jl. Bunga Raya No.22 Baloi Centre Kota Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
Nomor : 80/SK/TMJ/II/2014 tanggal 5 Februari
2014, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam Nomor : 48/SK.Pdt/2014/ PN.BTM tanggal 10
Pebruari
2014,
selanjutnya
disebut
sebagai
PENGGUGAT/PEMBANDING
L A W A N:
PT. ADHYA MITRA BANGUN SARANA, berkedudukan di Komplek Taman Niaga Blok D No.1 Sukajadi Kecamatan Batam Kota, Kota Batam; Dalam hal ini memberikan kuasa dan wewenang penuh dengan hak substitusi kepada 1. JOHANES BAGUS DHARMAWAN, 2. SYLVANA AGNETHA, SH dan 3. RAMINDA UNELLY MS, SH,
Advokat pada Kantor
Hukum Adnan Kelana Haryanto & Hermanto (“AKHH”), beralamat di Chase Plaza, 18 th Floor Jln. Jend.Sudirman Kav.21 Jakarta dan Jln. Raden Patah, Komp.Sumber Jaya Blok. A No. 5-6 Nagoya Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Juli 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam No : W4.U8/
Halaman 1 dari halaman 40 Put No.242/PDT/2014/PT.PBR
HT.04.10/VII/2013 tanggal 16 Juli 2013, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT/TERBANDING
Telah membaca :
1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 18 Desember 2014 Nomor: 242/Pen.Pdt/2014/PT.PBR, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut diatas; 2. Berkas perkara berikut surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor : 111/ Pdt.G/2013/PN.BTM tanggal 29 Januari 2014;
TENTANG DUDUKNYA PERKARA :
Menimbang, bahwa Penggugat dalam Surat Gugatannya tertanggal 07 Juni 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 10 Juni
2013 di bawah Reg. No. 111/Pdt.G/2013/PN.BTM., telah
menarik Tergugat ke depan persidangan dengan dalil-dalil sebagai berikut : 1. Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2007 antara Penggugat sebagai pembeli dengan Tergugat sebagai penjual telah sepakat untuk mengadakan jual beli atas sebidang tanah seluas 20.000 M2 yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman, Komplek Perumahan Bukit Indah Sukajadi, Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam (selanjutnya disebut tanah seluas 20.000 M2), dengan harga jual beli disepakati sejumlah Rp. 16.500.000.000,- (enam belas milyar lima ratus juta rupiah), sebagaimana tertuang dalam Surat Perikatan Jual Beli Tanah No. 001/SPJBT/AMBS-MARK/BTM/VI1/2009 tanggal 22 Juli 2009; 2. Bahwa pembayaran terhadap harga jual beli diatas, berdasarkan Surat Perikatan Jual Beli Tanah No. 001/SPJBT/AMBS-MARK/BTM/VII/2009 tanggal 22 Juli 2009 telah disepakati oleh Penggugat dengan Tergugat, dibayarkan secara angsuran, dengan pembayaran yang telah dilakukan oleh Penggugat, sebagai berikut : 1) Pembayaran Pertama pada tanggal 4 September 2007 sebesar Rp. 450.000.000,-; 2) Pembayaran Kedua pada tangaal 17 Oktober 2007 sebesar Rp. 3.000.000.000,-; Halaman 2 dari halaman 40 Put No.242/PDT/2014/PT.PBR
3) Pembayaran Ketiga pada tanggal 1 September 2009 sebesar Rp. 20.000.000,-; 4) Pembayaran Keempat pada tanggal 1 Oktober 2009 sebesar Rp. 1.000.000.000-; 5) Pembayaran Kelima pada tanggal 21 Oktober 2009 sebesar Rp. 1.000.000.000,-; Total pembayaran angsuran oleh Penggugat diatas adalah sebesar Rp. 5.470.000.000,- (lima milyar empat ratus tujuh juta rupiah); 3. Bahwa selanjutnya mengenai sisa angsuran sebesar Rp. 11.300.000. 000,- (sebelas milyar tiga ratus juta rupiah), berdasarkan kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat tanggal 21 Oktober 2009, telah disepakati : 1) Pembayaran Ke-6 sebesar Rp. 1.000.000.000,- paling lambat tanggal 10 November 2009; 2) Pelunasan sebesar Rp. 10.030.000.000,- paling lambat tanggal 30 Januari 2010; Bahwa pembayaran angsuran diatas, telah dilakukan Penggugat, yaitu : 1) Pembayaran Keenam pada tanggal 10 November 2009 sebesar Rp. 500.000.000,-; 2) Pembayaran Ketujuh pada tanggal 19 November 2009 sebesar Rp. 500.000.000,-; 4. Bahwa berdasarkan point 2 (dua) dan point 3 (tiga) diatas, total pembayaran yang telah dilaksanakan oleh Penggugat kepada Tergugat, sebagai realisasi pembelian sebidang tanah seluas 20.000 M2, sebagaimana tertuang dalam Surat Perikatan Jual Beli Tanah No. 001/SPJBT/AMBS-MARK/BTM/VI1/2009 tanggal 22 Juli 2009 adalah sebesar Rp. 6.470.000.000.- (enam milyar empat ratus tujuh puluh juta rupiah); 5. Bahwa
awal
tahun
2013
Penggugat
melihat
adanya
aktifitas
pembangunan diatas tanah seluas 20.000 M2 tersebut, setelah ditelusuri oleh Penggugat, dari Tergugat menyampaikan kepada Penggugat bahwa tanah seluas 20.000 M2 dimaksud, telah dijual kepada pihak lain dan Perikatan Jual Beli Tanah No. 001/SPJBT/AMBS-MARK/BTM/VII/2009 tanggal 22 Juli 2009 dinyatakan telah batal; 6. Bahwa tindakan Tergugat yang secara sepihak telah membatalkan Surat Perikatan Jual Beli Tanah No. 001/SPJBT/AMBS-MARK/BTM/ V1I/2009 tanggal 22 Juli 2009 merupakan tindakan sangat merugikan Halaman 3 dari halaman 40 Put No.242/PDT/2014/PT.PBR
Penggugat, oleh karena itu Penggugat meminta Tergugat untuk dapat mengembalikan seluruh angsuran yang telah dibayarkan Penggugat kepada Tergugat, akan tetapi Tergugat menolak pengembalian uang angsuran yang telah dibayarkan Penggugat, dengan alasan bahwa uang angsuran pembayaran telah hangus dan Penggugat tidak memiliki hak pengembalian uang angsuran atau Tergugat tidak mempunyai kewajiban untuk mengembalikannya kepada Penggugat; 7. Bahwa pasca pembatalan secara sepihak pengikatan jual beli oleh Tergugat, Penggugat terus berusaha dalam beberapa kali pertemuan/ meeting dengan Tergugat, untuk meminta Tergugat mengembalikan uang sejumlah Rp. 6.470.000.000,- (enam milyar empat ratus tujuh puluh juta rupiah) kepada Penggugat, akan tetapi usaha yang dilakukan Penggugat tidak membuahkan hasil, Tergugat tetap tidak bersedia untuk mengembalikan uang sejumlah Rp. 6.470.000.000,- (enam milyar empat ratus tujuh puluh juta rupiah) tersebut kepada Penggugat; 8. Bahwa terakhir kalinya tindakan pembatalan atas Surat Perikatan Jual Beli Tanah No. 001/SPJBT/AMBS-MARK/BTM/V1I/2009 tanggal 22 Juli 2009 dan menyatakan uang yang telah dibayarkan oleh Penggugat telah hangus, kembali ditegaskan oleh Tergugat melalui kuasa hukumnya dengan surat No. 072/AKHH/IV/13 tanggal 26 April 2013 dan tanggai No. 081/AKHH/V/2013 tanggal 7 Mei 2013, yang sangat tegas menyatakan Surat Perikatan Jual Beli Tanah No. 001/SPJBT/AMBS-MARK/BTM/ V11/2009 tanggal 22 Juli 2009 telah dinyatakan dibatalkan dan pembayaran yang telah dilakukan Penggugat dinyatakan hangus; 9. Bahwa sebagaimana ketentuan PasaH.266 KUHPerdata, mengatur : “Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan yang timbal
balik,
andaikata
salah
satu
pihak
tidak
memenuhi
kewajibannya. Dalam hal demikian persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada Pengadilan. Permintaan ini juga harus dilakukan, meskipun syarat batal mengenai tidak dipenuhinya kewajiban dinyatakan di dalam persetujuan. Jika syarat batal tidak dinyatakan dalam persetujuan, maka Hakim dengan melihat keadaan, atas permintaan tergugat, leluasa memberikan suatu jangka waktu untuk memenuhi kewajiban, tetapi jangka waktu itu tidak boleh lebih dan satu bulan” Berdasarkan ketentuan Pasal 1266 KUHPerdata diatas, pemberlakuan prinsip syarat batalnya sebuah perjanjian sebagaimana termuat dalam Halaman 4 dari halaman 40 Put No.242/PDT/2014/PT.PBR
klausula perjanjian, tidaklah beliaku secara serta merta, meskipun syarat batal dianggap selalu berlaku pada semua perjanjian, namun batalnya perjanjian tidak dapat terjadi begitu saja, melainkan harus dimintakan pembatalan kepada pengadilan in casu Pengadilan Negeri Batam, artinya Tergugat harus mengajukan pembatalan perjanjian kepada Pengadilan Negeri Batam, tanpa adanya putusan Pengadilan Negeri Batam yang menyatakan salah satu pihak wanprestasi dan karenanya perjanjian dibatalkan, maka tidak bisa dinyatakan Surat Perikatan Jual Beli Tanah No. 001/SPJBT/AMBS- MARK/BTM/VII/2009 tanggal 22 Juli 2009 batal; 10. Bahwa
walaupun
dalam
Surat
Perikatan
Jual
Beli
Tanah
No.
001/SPJBT/AMBS- MARK/BTM/VII/2009 tanggal 22 Juli 2009 antara Penggugat dengan Tergugat memuat klausula : "……. dalam hal demikian kedua belah pihak dengan ini melepaskan ketentuan Pasal 1266 dan 1267 KUHPerdata ", maksud klausula itu memang agar Penggugat dan Tergugat dapat membatalkan perjanjian secara sepihak tanpa perlu mengajukan pembatalan melalui pengadilan, akan tetapi dikarenakan pemberlakukan ketentuan Pasal 1266 KUHPerdata adalah berlaku secara multlak, maka pembatalan Surat Perikatan Jual Beli Tanah No. 001/SPJBT/AMBS-MARK/BTM/VII/2009 tanggal 22 Juli 2009 harus tetap ditempuh upaya pembatalan melalui Pengadilan Negeri Batam; 11. Bahwa selain hal di atas, tindakan Tergugat tersebut yang menyatakan Surat Perikatan jual Beli Tanah No. 001/SPJBT/AMBS-MARK/BTM/ VII/2009 tanggal 22 Juli 2009 adalah batal, sehingganya segala apa yang telah
dibayarkan
oleh
Penggugat
kepada
Tergugat
sebesar
Rp.6.470.000.000,- (enam milyar empat ratus tujuh puluh juta rupiah) adalah hangus, adalah perbuatan yang tidak berkeadilan. Berdasarkan ketentuan Pasal 1265 ayat (1) KUHPerdata yang menyebutkan “suatu syarat batal adalah syarat yang apabila dipenuhi, menghentikan perikatan, dan membawa segala sesuatu kembali, pada keadaan semula, seolah-olah tidak pernah ada suatu perikatan". Hal ini harusnya membawa konsekuensi hukum bahwa pun misalnya Surat Perikatan Jual Beli Tanah No. 001/SPJBT/AMBS-MARK/BTM/VII/2009 tanggal 22 Juli 2009 adalah batal, sudah sepatutnya pada akhirnya berlaku ketentuan Pasal 1265 ayat (1} KUHPerdata dimaksud, sehingga uang sejumlah Rp.6.470.000.000.-(enam milyar empat ratus tujuh puluh juta rupiah) dikembalikan
kepada
Penggugat,
sehingga
tercapai
keadaan
Halaman 5 dari halaman 40 Put No.242/PDT/2014/PT.PBR
"membawa segala sesuatu kembali pada keadaan semula". Apalagi tanah yang menjadi obyek perjanjian tersebut berada dalam penguasaan Tergugat sejak awalnya; 12. Bahwa perbuatan-perbuatan Tergugat sebagaimana diuraikan dalam point 5, 6 dan 7 diatas adalah jelas merupakan Perbuatan Melawan Hukum
sebagaimana
dimaksud
Pasal
1365
KUHPerdata
yang
mengakibatkan timbulnya kerugian pada pihak Penggugat, bentuk perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat tersebut, adalah : a. Tindakan Tergugat membatalkan secara sepihak Surat Perikatan jual Beli Tanah No. 001/SPJBT/AMBS-MARK/BTM/VII/2009 tanggal 22 Juli 2009; b. Tindakan Tergugat menjual objek Surat Perikatan Jual Beli Tanah No.001/SPJBT/AMBS-MARK/BTM/VII/2009 tanggal 22 Juli 2009 sebidang tanah seluas 20.000 M2 yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman, Komplek Perumahan Bukit Indah Sukajadi, Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam kepada pihak lain; c. Tindakan Tergugat, yang tidak bersedia untuk mengembalikan uang sebesar Rp. 6.470.000.000.- (enam milyar empat ratus tujuh puluh juta rupiah) kepada Penggugat; 13. Bahwa adapun kerugian-kerugian yang dialami Penggugat akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat, adalah : a. Bahwa kerugian akibat dibatakannya secara sepihak oleh Tergugat Surat Perikatan Jual Beli Tanah No. 001/SPJBT/AMBS-MARK/BTM/ VII/2009 tanggal 22 2009 dan dijualnya objek jual beli yaitu sebidang tanah seluas 20.000 M2 yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman, Komplek Perumahan Bukit Indah Sukajadi, Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam oleh Tergugat kepada pihak lain dan tidak bersedianya Tergugat untuk mengembalikan uang yang telah
dibayarkan
oleh
Penggugat
kepada
Tergugat
sebesar
Rp.6.470.000.000.-(enam milyar empat ratus tujuh puluh juta rupiah); b. Bahwa selain akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana diuraikan dalam huruf a di atas, Penggugat juga mengalami kerugian moril akibat perbuatan Tergugat, kerugian moril tidak dapat dinilai dengan materi, akan tetapi dalam perkara a quo Penggugat menuntut kepada Tergugat
Halaman 6 dari halaman 40 Put No.242/PDT/2014/PT.PBR
membayar ganti rugi immateril sebesar Rp. 1.000.000.000,-(satu milyar rupiah); 14. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana diuraikan di atas, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata, Tergugat patut dihukum membayar ganti rugi materil dan immateril kepada Penggugat sebesar Rp. 7.470.000.000.-(tujuh milyar empat ratus tujuh puluh juta rupiah) yang wajib dibayarkan dalam 7 (tujuh) hari kerja sejak putusan atas perkara in casu mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde); Bahwa perincian ganti rugi dimaksud adaiah sebagai berikut : KERUGIAN MATERIIL : Ganti kerugian atas perbuatan melawan hukum Tergugat yang berakibat hilangnya hak Penggugat atas uang sebesar Rp. 6.470.000.000.- (enam milyar empat ratus tujuh puluh juta rupiah); KERUGIAN IMMATERIIL : Ganti rugi atas rusaknya nama baik Penggugat dan hilangnya hak Penggugat untuk menikmati sebidang tanah seluas 20.000 M2 yang terletak di Jalan jenderal Sudirman, Komplek Perumahan Bukit Indah Sukajadi, Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Penggugat mengestimasi sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah); 15. Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat tidak sia-sia (ilussoir) dan agar Tergugat mematuhi atau melaksanakan putusan perkara a quo maka Penggugat mohon untuk diletakkan sita jaminan (conservatoir beslaag) terhadap sebidang tanah seluas 20.000 M2 yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman, Komplek Perumahan Bukit Indah Sukajadi, Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam; 16. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didukung bukti-bukti kuat dan otentik, maka Penggugat mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uitvoerbar bij vooraad) walaupun ada upaya hukum banding, kasasi maupun verzet (perlawanan); Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Batam/Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo untuk memeriksa: 1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
Halaman 7 dari halaman 40 Put No.242/PDT/2014/PT.PBR
2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechmatigdaad) terhadap Penggugat; 3. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil dan immateriil sebesar Rp.7.470.000.000,- (tujuh milyar empat ratus tujuh puluh juta rupiah) kepada Penggugat; 4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang akan diletakkan terhadap sebidang tanah seluas 20.000 M2 yang terletak di Jalan jenderal Sudirman, Komplek Perumahan Bukit Indah Sukajadi, Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam; 5. Menyatakan putusan dalam perkara a quo dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uitvoerbaar bij vooraad) walaupun ada upaya hukum banding, kasasi mauoun verzet (perlawanan); 6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara dan biaya lain yang timbul dalam perkara a quo; Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono); Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan Eksepsi, Jawaban dan Gugatan Rekonpensi tertanggal 26 September 2013, yang pada pokoknya sebagai berikut : I.
DALAM KONPENSI Bahwa
Tergugat
menolak
dengan
tegas
seluruh
dalil-dalil
yang
dikemukakan oleh Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat; A. Dalam Eksepsi EKSEPSI OBSCURI LIBELI 1. GUGATAN
PENGGUGAT
KABUR
KARENA
PENGGUGAT
MENDALILKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERHADAP HUBUNGAN HUKUM YANG DIDASARKAN PADA PERJANJIAN. Bahwa hubungan hukum Penggugat selaku pembeli dengan Tergugat selaku penjual didasarkan pada SURAT PERIKATAN JUAL BELI TANAH NO. 001/SPJBT/AMBS-MARK/BTM/VII/ 2009 TANGGAL 22 JULI 2009 (’’PERIKATAN JUAL BELI TANAH”) sebagaimana diakui pula oleh Penggugat pada angka 1 Posita gugatannya; Bahwa
berdasarkan
Pasal
3
Perikatan
Jual
Beli
Tanah
sebagaimana dimaksud diatas, waktu-waktu pembayaran yang harus dilakukan oleh Penggugat disebutkan : Halaman 8 dari halaman 40 Put No.242/PDT/2014/PT.PBR
a. Tanggal 17 Juli 2009, Pembayaran Tahap Pertama (I) sebesar Rp. 3.450.000.000; b. Tanggal 31 Agustus 2009, Pembayaran Tahap Kedua (II) sebesar Rp. 2.000.000.000; c. Tanggal
15
November
2009,
Pelunasan
sebesar
Rp.
11.050.000.000; Namun pada prakteknya, sampai dengan tanggal 21 Oktober 2009, Penggugat telah melakukan 5 kali pembayaran dengan rincian: 1. Pembayaran 1
= Rp. 450.000.000.
2. Pembayaran 2
= Rp. 3.000.000.000.
3. Pembayaran 3
= Rp. 20.000.000.
4. Pembayaran 4
= Rp 1.000.000.000.
5. Pembayaran 5
= Rp 1.000.000.000.
Berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, jadwal pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Perikatan Jual Beli Tanah kemudian direvisi menjadi : - Pembayaran ke 6 Rp. 1.000.000.000 paling lambat tanggal 10 November 2009. - Pelunasan Rp. 10.030.000.000 paling lambat tanggal 30 Januari 2010. Namun Penggugat telah lalai melaksanakan kewajibannya tersebut karena hanya melakukan 2 kali pembayaran setelahnya yaitu : 1. Tanggal 10 November 2009 sebesar Rp. 500.000.000. 2. Tanggal 19 November 2009 sebesar Rp. 500.000.000. Bahwa setelah tanggal 19 November 2009, Penggugat tidak pernah lagi melakukan pembayaran, meskipun telah diperingatkan oleh Tergugat sebagaimana Surat Tergugat Nomor : 001/AMBSBTM/UM/I/2010 tanggal 13 Januari 2010 Perihal : Pemberitahuan Waktu Pembayaran. Pada surat tersebut, Tergugat telah pula mengingatkan kepada Pengugat konsekuensi apabila Pengugat tidak melaksanakan pelunasan sesuai dengan tanggai jatuh tempo yaitu dengan memberlakukan pasal 4 dan 5 Perikatan Jual Beli; Bahwa surat Nomor : 001/AMBS-BTM/UM/I/2010 tanggal 13 Januari 2010 tersebut telah diterima oleh Pengugat. Dengan telah menerima surat tersebut serta tidak mengajukan tanggapan /bantahan maka sepatutnyalah apabila Penggugat dianggap telah mengetahui dan menyetujui isi surat tersebut; Halaman 9 dari halaman 40 Put No.242/PDT/2014/PT.PBR
Bahwa Pasal 4 Perikatan Jual Beli Mengatur : 1. Jika kemudian ternyata PIHAK KEDUA tidak dapat memenuhi kewajibannya tepat waktu seperti tersebut pada pasal 3 perikatan ini, dengan keterlambatan waktu saja sudah cukup terbukti, bahwa Pihak Kedua telah lalai, dan karenanya PIHAK KEDUA dikenakan denda sebesar 10/00 (permil) perhari, atau 3% perbulan. Apabila keterlambatan telah melewati batas waktu 30 (tiga puluh) hari maka diberlakukan seperti Pasal 4 ayat 2 dibawah. 2. Jika
PIHAK
KEDUA
tidak
dapat
memenuhi
kewajiban
pembayaran seperti yang tercantum pada Pasal 3 ayat 1 perikatan ini, dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sampai pembayaran selanjutnya, maka dengan keterlambatan waktu saja sudah cukup bukti bahwa PIHAK KEDUA telah lalai serta membatalkan perjanjian ini tanpa memerlukan lagi perantara keputusan Hakim, serta PIHAK PERTAMA diberi hak untuk menjual tanah tersebut kepada Pihak Lain. Dalam hal demikian kedua belah pihak dengan ini melepas ketentuan Pasal 12661267, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal 5 Perikatan Jual Beli Mengatur : Dalam hal terjadi seperti tersebut pada Pasal 4 Ayat 2 Perikatan ini maka pembayaran yang telah dilakukan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama dinyatakan hangus, dan Pihak Kedua tidak berhak untuk melakukan tuntutan klaim, tuntutan ganti rugi apapun dan dari pihak manapun, serta tuntutan hukum baik secara Pidana dan/atau Perdata kepada Pihak Pertama; Bahwa oleh karena Perikatan Jual Beli telah ditandatangani secara sukarela oleh Penggugat tanpa ada tekanan dan/atau ancaman dari pihak manapun, sebelum menandatangani Perikatan Jual Beli Penggugat telah pula membaca dan mempelajarinya, serta Penggugat sendiri telah mengetahui akibat dari pelanggaran terhadap Perikatan Jual Beli tersebut maka SANGAT TIDAK BERDASAR apabila Penggugat mendalilkan bahwa tindakan yang dilakukan oleh Tergugat sebagai perbuatan melawan hukum; Bahwa oleh karena faktanya hubungan hukum Penggugat dan Tergugat dilandasi dengan suatu perjanjian maka keliru gugatan Penggugat yang merumuskan dalil Perbuatan melawan hukum. Hal Halaman 10 dari halaman 40 Put No.242/PDT/2014/PT.PBR
ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. No. 879 K/Pdt/1985 tanggal 13 Januari 1987 dan No. 1875 K/Pdt/1984 tanggal 24 April 1986 yang menyatakan bahwa : Perbuatan
Melawan
Hukum
berdasarkan
Pasal
1365
KUHPerdata tidak dibenarkan digabungkan dengan Perbuatan Ingkar Janji (wanprestasi) berdasarkan 1243 KUHPerdata dalam satu gugatan menurut tertib beracara Perdata, keduanya harus diselesaikan secara tersendiri. 2. PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI LEGAL STANDING YANG JELAS
UNTUK
MENGAJUKAN
GUGATAN
KARENA
PENGGUGATLAH YANG TELAH MELAKUKAN WANPRESTASI TERHADAP PERIKATAN JUAL BELI. Bahwa sesuai dalil pada angka 3 Posita gugatan Penggugat, yang diakui sendiri oleh Penggugat bahwa jadwal pelunasan terakhir harga jual beli tanah adalah tanggal 30 Januari 2010; Bahwa selanjutnya Penggugat mendalilkan bahwa pembayaran terakhir yang dilakukan Penggugat adalah pada tanggal 19 November 2009 dan tidak ada pembayaran lagi setelahnya, yang membuktikan
bahwa
Penggugatlah
yang
telah
wanprestasi
terhadap perikatan jual beli; M. Yahya Harahap, S.H dalam bukunya HukumAcara Perdata tentang Gugatan,
Persidangan, Penyitaan,
Pembuktian
dan
Putusan Pengadilan halaman 505 menyebutkan Prinsip umum pembuktian
antara
mengakhiri
pemeriksaan
pemeriksaan
perkara
lain
menyebutkan perkara,
berakhir
bahwa
yakni
apabila
pada
salah
pengakuan prinsipnya satu
pihak
memberikan pengakuan yang bersifat menyeluruh terhadap materi pokok perkara, dalam artian pengakuan yang diberikan tanpa syarat berupa pengakuan yang secara tegas diberikan di depan persidangan secara murni dan bulat, dan tidak menyangkal secara berdiam diri; Oleh karena tidak jelas kualifikasi dan persyaratan Penggugat dalam mengajukan gugatan maka sebagaimana dipersyaratkan dalam peraturan yang berlaku oleh karena Penggugat tidak memiliki legal standing yang jelas dalam mengajukan gugatan mengakibatkan gugatan Penggugat Kabur, sehingga telah cukup alasan bagi Majelis Hakim yang Terhormat untuk menolak gugatan Halaman 11 dari halaman 40 Put No.242/PDT/2014/PT.PBR
Penggugat atau setidak- tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima; 3. TIDAK JELASNYA OBYEK SENGKETA GUGATAN PENGGUGAT KABUR (OBSCUURI LIBELI) KARENA TIDAK
MENYEBUTKAN
SECARA
JELAS
BATAS-BATAS
OBYEK SENGKETA, SEDANGKAN OBJEK YANG DIGUGAT/ DIDALILKAN OLEH PENGGUGAT NYATA-NYATA BUKAN TANAH
YANG
DIPERJUALBELIKAN
MENURUT
SURAT
PERIKATAN JUAL BELI TANAH NO. 001/SPJBT/AMBS-MARK/ BTM/VII/2009 TANGGAL 22 JULI 2009; Bahwa berdasarkan dalil angka 1, 4 dan 5 Posita gugatan Penggugat
dapat
disimpulkan
bahwa
yang
objek
gugatan
Penggugat adalah sebidang tanah seluas 20.000 M2 yang terletak dijalan Jenderal Sudirman, Komplek Perumahan Bukit Indah Sukajadi, Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam yang diatasnya terlihat akitifitas pembangunan pada awai tahun 2013, akan tetapi Penggugat tidak dapat menyebutkan secara nyata dan jelas batas-batas tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini; Bahwa NYATANYA tanah yang menjadi Objek Surat Perikatan Jual Beli Tanah No. 001/SPJBT/AMBS-MARK/BTM/VII/2009 tanggal 22 Juli 2009, sampai saat ini masih dalam kondisi semula pada saat perjanjian dibuat, sehingga jelas dalil gugatan Penggugat kabur karena fakta dilapangan dan dalil Penggugat bertentangan satu sama lain; Bahwa tidak disebutkannya batas-batas tanah menyebabkan tanah/lahan yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini menjadi kabur, ditambah lagi deskripsi Penggugat tentang tanah yang digugatnya berbeda dengan tanah yang menjadi objek Perikatan Jual Beli Tanah sehingga mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi kabur. Hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1559 K/Pdt/1983 tanggal 23 Oktober 1984 dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1975 yang menyatakan : Surat Gugatan yang tidak menyebutkan dengan jelas letak dan batas-batas tanah sengketa, berakibat gugatan tidak dapat diterima. Halaman 12 dari halaman 40 Put No.242/PDT/2014/PT.PBR
Dalam Putusan Mahkamah Agung pada tahun 2012 dalam perkara Nomor 1022K/Pdt/2012 tanggal 28 September 2012 dalam perkara sengketa tanah, dimana Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi Penggugat/Pemohon Kasasi atas pertimbangan hukum : Bahwa obyek yang digugat ternyata berbeda dari obyek/tanah yang dikuasai oleh Tergugat, sehingga gugatan tidak terbukti. Karena nyata-nyata obyek gugatan kabur (Obscuuri libeli) maka gugatan harus ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard); B. Dalam Pokok Perkara Hal-hal yang tercantum pada bagian eksepsi diatas mohon dianggap sebagai satu kesatuan dengan bagian pokok perkara ini sehingga tidak perlu diulangi lagi; Tergugat tetap pada pendirian bahwa Penggugat tidak mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan ini sehingga haruslah ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. Namun demikian, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Tergugat mohon untuk dipertimbangkan hal- hal sebagai berikut : KEBERADAAN
UANG
SEBESAR
RP.
6.470.000.000
PADA
PENGGUGAT ADALAH PELAKSANAAN DARI SURAT PERIKATAN JUAL BELI TANAH NO. 001/SPJBT/AMBS MARK/BTM/VII /2009 TANGGAL 22 JULI 2009 DAN BUKAN MERUPAKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM. Bahwa BENAR sesuai dalil angka 1 Posita Gugatan Penggugat hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat adalah didasarkan pada SURAT PERIKATAN JUAL BELI TANAH NO. 001/SPJBT/ AMBS-MARK/BTM/VII/2009 TANGGAL 22 JULI 2009 (’’SURAT PERIKATAN JUAL BELI TANAH”) dengan objek perjanjian tanah seluas 20.000 M2 yang terletak dijalan Jenderal Sudirman, Komplek Perumahan Bukit Indah Sukajadi, Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam (’’Objek Sengketa”) dan harga jual beli sebesar Rp. 16.500.000.000 (enam belas milyar lima ratus juta rupiah); Bahwa BENAR berdasarkan kesepakatan tanggal 29 Oktober 1010 telah disepakati oleh para pihak tanggai jatuh tempo pembayaran paling lambat 30 Januari 2010 (vide dalil angka 3 Posita Gugatan Penggugat); Halaman 13 dari halaman 40 Put No.242/PDT/2014/PT.PBR
Bahwa
Penggugat
telah
mengakui
pembayaran
terakhir
yang
dilakukan oleh Penggugat adalah pada tanggal 19 November 2009, dan total yang telah dibayarkan oleh Penggugat sesuai dalil angka 4 Posita Gugatan Penggugat adalah sebesar Rp. 6.470.000.000,- (enam milyar empat ratus tujuh puluh juta rupiah); Bahwa oleh karena itu keberadaan uang sebesar Rp. 6.470.000.000,(enam milyar empat ratus tujuh puluh juta rupiah) pada Tergugat bukan sebagai Perbuatan melawan Hukum sebagaimana yang dinyatakan
oleh
Penggugat
melainkan
nyata-nyata
merupakan
pelaksanaan dari Surat Perikatan Jual Beli Tanah; BAHWA PENGATURAN MENGENAI PEMBATALAN JUAL BELI TANAH AKIBAT WANPRESTASINYA PENGGUGAT MERUPAKAN KESEPAKATAN PARA PIHAK YANG TELAH DIATUR DALAM KETENTUAN PASAL 4 AYAT (2) SURAT PERIKATAN JUAL BELI TANAH NO. 001/SPJBT/AMBS-MARK/BTM/VII/2009 TANGGAL 22 JULI 2009. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Penggugat pada dalil angka 3 & 4 Gugatannya, Penggugat mengakui bahwa pembayaran terakhir yang dilakukan oleh Penggugat adalah pada tanggal 19 November 2009, dan total yang telah dibayarkan oleh Penggugat sesuai dalil angka 4 Posita Gugatan Penggugat adalah sebesar Rp. 6.470.000.000 (enam milyar empat ratus tujuh puluh juta rupiah). Penggugat juga mengakui bahwa jatuh tempo pembayaran adalah tanggal 30 Januari 2010 namun tidak ada pembayaran lebih lanjut dari Penggugat; Bahwa Pasal 4 Perikatan Jual Beli Tanah menyebutkan : 1. Jika kemudian ternyata PIHAK KEDUA tidak dapat memenuhi kewajibannya tepat waktu seperti tersebut pada pasal 3 perikatan ini, dengan keterlambatan waktu saja sudah cukup terbukti, bahwa Pihak Kedua telah lalai, dan karenanya PIHAK KEDUA dikenakan denda sebesar 1 0/00 (permil) perhari, atau 3% perbulan. Apabila keterlambatan telah melewati batas waktu 30 (tiga puluh) hari maka diberlakukan seperti Pasal 4 ayat 2 dibawah. 2. Jika PIHAK KEDUA tidak dapat memenuhi kewajiban pembayaran seperti yang tercantum pada Pasal 3 ayat 1 perikatan ini, dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sampai pembayaran selanjutnya, maka dengan keterlambatan waktu saja sudah cukup bukti bahwa PIHAK KEDUA telah lalai serta membatalkan perjanjian ini tanpa Halaman 14 dari halaman 40 Put No.242/PDT/2014/PT.PBR
memerlukan lagi perantara keputusan Hakim, serta PIHAK PERTAMA diberi hak untuk menjual tanah tersebut kepada Pihak Lain. Dalam hal demikian kedua belah pihak dengan ini melepas ketentuan
Pasal
1266-1267,
Kitab
Undang-Undang
Hukum
Perdata. Mengacu pada pasal diatas maka tidak dilunasinya harga jual beli oleh Penggugat sampai dengan tanggal 1 Maret 2010 membuktikan bahwa Penggugat telah lalai melaksanakan kewajibannya dan dengan demikian sudah cukup alasan untuk membatalkan perjanjian. Hal ini sesuai dengan Pasal 4 ayat 2 Perikatan Jual Beli Tanah dimana para pihak sepakat mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dan 1267 KUH Perdata dengan demikian maka Perikatan dapat diputuskan sendiri oleh salah satu pihak (tanpa campur tangan pengadilan) berdasarkan prinsip exeptio non adimpleti contractus, jika pihak lainnya melakukan wanprestasi; Bahwa sebelum ditandatanganinya Surat Perikatan Jual Beli Tanah No. 001/SPJBT/AMBS-MARK/BTM/VII/2009 tanggal 22 Juli 2009 (’’Surat Perikatan Jual Beli Tanah”) Penggugat dan Tergugat telah menandatangani perjanjian tanggal 30 Agustus 2007 yang kemudian berdasarkan
kesepakatan
PARA
PIHAK
dibatalkan
akibat
wanprestasinya Penggugat; Bahwa dengan demikian pengesampingan ketentuan pasal 1266 dan 1267 KUH Perdata sudah pernah dilakukan oleh Tergugat dan Penggugat yaitu ketika Penggugat melakukan tindakan wanprestasi yang berakhir dengan pembatalan/pengakhiran surat perjanjian jual beli tanggal 30 Agustus 2007 dan atas hal tersebut tidak dengan perantaraan hakim sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat pada angka 9; Bahwa dalam hal pembatalan perjanjian pasal 1266 dan 1267 Kuh Perdata bukan ketentuan hukum yang bersifat memaksa/mutlak sehingga dapat disimpangi oleh para pihak yang membuat perjanjian. Artinya PARA PIHAK dengan tegas dapat mengenyampingkan pasal 1266 ayat (2) hingga ayat (4) sehingga pembatalan perjanjian akibat terjadinya wanprestasi dari salah satu pihak tidak perlu dimintakan kepada hakim. Akibatnya perjanjian seperti itu akan otomatis batal demi hukum. Pengesampingan pasal 1266 ayat (2) hingga ayat (4) yang berakibat pelepasan hak para pihak untuk menuntut pembatalan Halaman 15 dari halaman 40 Put No.242/PDT/2014/PT.PBR
perjanjian didepan hakim, secara tegas harus dicantumkan didalam akta perjanjian yang bersangkutan. (Elly Erawati, Herlien Budiono, Penjelasan Hukum tentang Kebatalan Perjanjian, cetakan I Penerbit Nasional Legal Reform Program, Jakarta 2010. Hal. 25 29); Oleh karena itu dalil angka 6 dan 7 Posita Gugatan yang menyebutkan bahwa tindakan pembatalan perjanjian merupakan tindakan sepihak dari Tergugat jelas-jelas merupakan dalil yang KELIRU dan SANGAT MENYESATKAN mengingat batalnya Perikatan Jual Beli Tanah akibat wanprestasi Penggugat dengan mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 KUH Perdata telah merupakan kesepakatan yang disepakati bersama oleh para pihak; Demikian pula dengan dalil angka 8 sampai dengan 10 Posita Gugatan Penggugat yang membantah pemberlakuan Pasal 4 ayat (2) Surat Perikatan Jual Beli membuktikan itikad tidak baik Penggugat mengingkari Perikatan Jual Beli Tanah yang telah disepakatinya. Kalau memang Penggugat tidak sepakat dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) tersebut, seharusnya Penggugat mengajukan keberatan sebelum ditandatanganinya Surat Perikatan Jual Beli Tanah; Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur bahwa : Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan- alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.791 K/Sip/1972 tanggal 26 Februari 1973 menyebutkan : Pasal 1338 BW masih tetap berlaku dalam hukum perjanjian, oleh sebab itu sesuai dengan pertimbangan Pengadilan Tinggi, pihakpihak harus mentaati apa yang telah mereka setujui, dan yang telah dikukuhkan dalam akte otentik tersebut; Oleh karena para pihak tidak pernah menarik kembali pemberlakuan pasal 4 dan Pasal 5 maka seyogianya pasal tersebut tetap berlaku dan mengikat keduabelah pihak;
Halaman 16 dari halaman 40 Put No.242/PDT/2014/PT.PBR
JUSTRU
PENGGUGATLAH
YANG
TELAH
LEBIH
DAHULU
MENGAMBIL PILIHAN UNTUK MEMBATALKAN PERJANJIAN YAITU DENGAN TINDAKAN SENGAJA TIDAK MELUNASI HARGA JUAL BELI DAN MENGABAIKAN PERINGATAN- PERINGATAN YANG DISAMPAIKAN OLEH TERGUGAT. Bahwa Tergugat membantah dengan tegas dalil Penggugat yang menyatakan ada tindakan pembatalan secara sepihak dari Tergugat; Bahwa SETELAH Penggugat melakukan wanprestasi, Tergugat telah berkali-kali mengirimkan surat peringatan yang isinya meminta kepada Penggugat
untuk
membayarkan
kewajibannya
sekaligus
pula
mengingatkan Penggugat akan sanksi/akibat yang timbul apabila Penggugat lalai/tidak melaksanakan kewajibannya tersebut. Namun Penggugat tidak mengindahkan peringatan-peringatan yang Tergugat sampaikan yang dapat dipandang sebagai satu upaya untuk membatalkan perjanjian, mengingat jelas-jelas pada setiap surat peringatan Tergugat menyampaikan konsekuensi dari pengabaian yang dilakukan oleh Penggugat tersebut; Bahwa dengan mengabaikan peringatan-peringatan dari Tergugat menunjukkan
bahwa
Penggugatlah
yang
telah
memilih
untuk
melakukan Pembatalan Perikatan Jual Beli Tanah. Pengabaian tersebut dapat dibuktikan dengan : 1. Penggugat tidak melakukan pelunasan harga jual beli, padahal Penggugat
sendiri
sudah
mengetahui
konsekuensi
dari
tindakannya tersebut; 2. Tergugat telah berkali-kali mengirimkan surat yang isinya meminta Penggugat untuk melaksanakan kewajibannya dan mengingatkan sanksi/akibat
yang timbul apabila
kewajiban
tersebut
tidak
dijalankan yaitu pemberlakuan Pasal 5 Perikatan Jual Beli Tanah. Seandainya memang Penggugat tidak bermaksud membatalkan perjanjian,
maka
seharusnya
Penggugat
melaksanakan
kewajibannya; 3. Secara diam-diam, Penggugat telah menyetujui pembatalan perjanjian, terbukti dengan TIDAK ADA SATUPUN dalil Penggugat yang meminta untuk dilanjutkannya pelaksanaan Perikatan Jual Beli
Tanah,
berkali-kali
didalam
gugatannya
PENGGUGAT
JUSTRU MEMINTA PENGEMBALIAN PEMBAYARAN;
Halaman 17 dari halaman 40 Put No.242/PDT/2014/PT.PBR
Dengan demikian terbukti bahwa Tergugat tidak membatalkan Perikatan Jual Beli Tanah, justru Penggugatlah yang telah memilih untuk membatalkan Perikatan Jual Beli Tanah tersebut dengan tidak melunasi harga jual beli dan tidak mengindahkan peringatanperingatan yang telah dikirimkan oleh Tergugat. Oleh karena itu sepatutnyalah dalil-dalil Penggugat yang berkaitan dengan pembatalan Surat Perikatan Jual Beli Tanah secara sepihak oleh Tergugat untuk dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan; BAHWA
HANGUSNYA
PEMBAYARAN
YANG
TELAH
DISETORKAN OLEH PENGGUGAT MERUPAKAN KESEPAKATAN PARA PIHAK YANG TELAH DIATUR DALAM PASAL 5 SURAT PERIKATAN JUAL BELI TANAH NO. 001/SPJBT/AMBS-MARK/ BTM /VII/2009 TANGGAL 22 JULI 2009 1. Bahwa Surat Perikatan Jual Beli Tanah No.001/SPJBT/AMBSMARK/BTM/VII/2009 tanggal 22 Juli 2009 (’’PERIKATAN JUAL BELI TANAH” ) pada awainya lahir didasarkan pernyataan minat dari Felix Song selaku Direktur Utama PT INKO BATAM, untuk membeli tanah dari Tergugat. Tergugat kemudian merespon dengan Surat No. 12/AMBS/VII/2007 tentang Persetujuan Harga dari Tergugat. Dalam surat tersebut Tergugat juga menjelaskan tentang objek yang ditawarkan yaitu tanah yang beralamat di J1 Jend Sudirman Kompleks Perumahan Bukit Indah Sukajadi (d.h Center Green Court) Desa Sukajadi , wilayah pengembangan Batu Ampar, sub wilayah Muka Kuning seluas 20.000 m2 dengan harga Rp 15.000.000.000,- (lima belas milyard rupiah) dan cara pembayaran yang diusulkan yaitu yaitu secara bertahap selama lebih kurang dua bulan; Sebagai tindak lanjut dari Surat Tergugat tersebut, pada tanggal 30 Agustus 2007 ditanda tangani Surat Perikatan Jual Beli antara Ir Didik Triyono, atas nama Direktur Utama P.T. Adhya Mitra Bangun Sarana, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama perseroan P.T. Adhya Mitra Bangun Sarana dan Felix Song yang bertindak untuk dan atas nama Direktur PT INKO NONGSA; 2. Setelah perjanjian ditandatangani, ternyata Penggugat tidak menepati janjinya dan berkali-kali lalai melaksanakan kewajibannya untuk melunasi harga jual beli pada waktu yang telah disepakati. Atas kelalaian Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan Halaman 18 dari halaman 40 Put No.242/PDT/2014/PT.PBR
berkali-kali keringanan jadwal pembayaran dan berkali-kali pula mengirimkan surat Teguran (vide vide Surat N0 : 003/ AMBS/VI/ 2008, Surat N0 : 004/AMBS/VI/2008 dan Surat N0 : 004/AMBS/ VI/2008) serta mengingatkan Penggugat dengan sanksi berlakunya Pasal 5 Perikatan Jual Beli Tanah tanggal 30 Agustus 2007 apabila Penggugat lalai melakukan kewajibannya. Pasal 5 Perjanjian mengatur bahwa : Dalam hal terjadi seperti tersebut pada Pasal 4 Ayat 2 Perjanjian ini maka PIHAK PERTAMA akan mengembalikan uang yang telah dibayar oleh PIHAK KEDUA tanpa bunga setelah lebih dahulu dikurangi biaya administrasi yang ditetapkan 25 % dari jumlah uang yang telah diterima oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK PERTAMA akan mengembalikan uang setelah tanah berikut bangunan terjual kepada PIHAK KETIGA” 3. Oleh karena sampai dengan batas waktu yang diberikan tidak ada itikad baik dari Penggugat untuk melanjutkan perjanjian dengan melunasi harga jual beli, maka pada 03 Juli 2009, Tergugat memberikan Surat Teguran Akhir No : 008/AMBS/VII/2009, menegur Penggugat yang tidak menanggapi Surat Teguran I, II, III, dan meminta Penggugat segera melaksanakan prestasinya; 4. Kemudian Penggugat, diwakili oleh Kim Daljoong, Presiden Direktur, mendatangi kantor Tergugat dan meminta kebijaksanaan Tergugat agar pembelian lahan bisa dilanjutkan serta uang yang telah dibayarkan oleh Felix Song (semula Direktur P.T. Inko Nongsa) dianggap sebagai uang muka. Bahwa pada saat itu Tergugat
telah
menawarkan
untuk
mengembalikan
uang
Penggugat dengan dipotong denda dan biaya administrasi sebagaimana yang diperjanjikan, namun oleh karena Penggugat memohon untuk melanjutkan kembali jual beli dan sebagai bukti keseriusannya menyatakan bersedia untuk dihanguskan uang yang telah disetorkan apabila kembali melakukan wanprestasi, maka Tergugat bersedia melanjutkan kembali Jual Beli. Para pihak kemudian menyepakati untuk membatalkan perjanjian Perikatan Jual Beli Tanah tanggal 30 Agustus 2007 dan menandatangani Surat Perikatan Jual Beli Tanah No. 001/SPJBT/AMBS-MARK/ BTM/VII/ 2009 tanggal 22 Juli 2009 (’’PERIKATAN JUAL BELI Halaman 19 dari halaman 40 Put No.242/PDT/2014/PT.PBR
TANAH”) dengan harga Rp. 16.500.000.000,- (enam belas milyar lima ratus juta rupiah) dan sesuai dengan janji Penggugat dicantumkanlah ketentuan mengenai hangusnya uang yang telah disetorkan
sebagai
sanksi
atas
wanprestasinya
Penggugat.
Selengkapnya Pasal 5 Surat Perikatan Jual Beli Tanah No 001/SPJBT/AMBS-MARK/BTM/VII/2009, tertanggal 22 Juli 2009 menjadi berbunyi : Dalam hal terjadi seperti tersebut pada Pasal 4 Ayat 2 Perikatan ini maka pembayaran yang telah dilakukan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama dinyatakan hangus, dan Pihak Kedua tidak berhak untuk melakukan tuntutan klaim, tuntutan ganti rugi apapun dan dari pihak manapun, serta tuntutan hukum baik secara Pidana dan/atau Perdata kepada Pihak Pertama. Maka terbukti bahwa sebenarnya Penggugat sudah berkali-kali wanprestasi dan Tergugat sudah kehilangan kepercayaan kepada Penggugat, namun karena Penggugat mendesak agar diberikan KESEMPATAN TERAKHIR untuk tetap membeli lahan aquo, Tergugat
akhirnya
memiliki
keyakinan
untuk
memberikan
kesempatan karena Penggugat berani menjamin bahwa kalau Penggugat gagal melakukan pembayaran maka uang yang telah dibayarkannya
hangus,
sebagaimana
ditindaklanjuti
dalam
PERIKATAN JUAL BELI TANAH, maka kronologis diatas dapat menjadi bukti bahwa sebenarnya Penggugat tidak memiliki itikad baik
untuk
menyelesaikan
kewajibannya
meskipun
kembali
mendapatkan kesempatan untuk itu; Bahwa dengan mengacu pula pada ketentuan pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi : “ Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan- alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik ” Maka terbukti bahwa hangusnya pembayaran akibat wanprestasi yang dilakukan oleh Penggugat adalah merupakan pelaksanaan isi perjanjian bukan sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat; Halaman 20 dari halaman 40 Put No.242/PDT/2014/PT.PBR
BAHWA PEMBATALAN PERJANJIAN AKIBAT WAN-PRESTASI PENGGUGAT
TELAH
MENIMBULKAN
KERUGIAN
YANG
NYATA BAGI TERGUGAT SEHINGGA KETENTUAN PASAL 1265 KUHPERDATA TIDAK DAPAT DIBERLAKUKAN. Bahwa JELAS-JELAS KELIRU dalil angka 11 Posita Gugatan Penggugat
yang
meminta
Tergugat
untuk
mengembalikan
pembayaran yang telah dilakukan kepada Penggugat untuk ’’membawa segala sesuatu kembali pada keadaan semula”, mengingat : 1. Pembatalan Perikatan Jual Beli Tanah adalah amanah/perintah dari Pasal 4 Perikatan Jual Beli Tanah bukan pilihan bebas dari Tergugat sehingga segala akibat dan/atau konsekuensi yang timbul dari pelaksanaan Pasal 4 tersebut bukan merupakan tanggungjawab Tergugat; 2. Bahwa dalam ketentuan pasal1265 KUH Perdata menyebutkan: ’’Suatu syarat batal adalah syarat yang bila dipenuhi akan menghapuskan perikatan dan membawa segala sesuatu kembali pada keadaan semula, seolah-olah tidak pernah ada suatu perikatan. Syarat ini tidak menunda pemenuhan perikatan; ia hanya mewajibkan kreditur mengembalikan apa yang telah diterimanya Bahwa ketentuan Pasal ini dapat diberlakukan apabila yang terjadi adalah peristiwa-peristiwa : a. Perjanjian yang dibuat oleh orang yang tidak cakap hukum yang kemudian dimintakan pembatalannya oleh orang yang bersangkutan dalam keadaan seperti sebelum perjanjian dibuat. Dengan kata lain batalnya perikatan membuat keadaan kembali seperti kondisi semula ketika perikatan belum terjadi. Hal ini ditegaskan dalam pasal 1451 yang berbunyi, “pernyataan batalnya perikatan perikatan berdasarkan ketidakcakapan orang-orang tersebut dalam pasal 1330, mengakibatkan pulihnya barang-barang dan orang-orang yang bersangkutan dalam keadaan seperti sebelum perikatan dibuat, dengan pengertian bahwa segala sesuatu yang telah diberikan atau dibayar kepada orang yang tak berwenang, akibat perikatan itu, hanya dapat dituntut kembali, bila barang yang bersangkutan masih Halaman 21 dari halaman 40 Put No.242/PDT/2014/PT.PBR
berada ditangan orang yang tidak berwenang itu, atau bila ternyata bahwa orang ini telah mendapat keuntungan dari apa yang telah diberikan atau dibayar atau bila apa yang telah dinikmati telah dipakai bagi kepentingannya.” (Elly Erawati, Herlien BucLiono, Penjelasan Hukum tentang Kebatalan Perjanjian, cetakan I Penerbit Nasional Legal Reform Program, Jakarta 2010. Hal. 29). b. Kemudian, khusus untuk perjanjian yang dibuat oleh orang yang
berada
dibawah
paksaan,
kekhilafan
atau
penipuan, hal yang sama seperti diatas disebutkan dalam pasal 1452 yakni, “pernyataan batal yang berdasarkan adanya
paksaan,
penyesatan
atau
penipuan,
juga
mengakibatkan barang dan orang yang bersangkutan pulih dalam keadaan seperti sebelum perikatan dibuat.” (Elly Erawati, Herlien Budiono, Penjelasan Hukum tentang Kebatalan Perjanjian, cetakan I Penerbit Nasional Legal Reform Program, Jakarta 2010. Hal. 29). c. Dalam KUH perdata pasal 1253. Suatu perikatan adalah bersyarat jika digantungkan pada suatu peristiwa yang mungkin terjadi dan memang belum terjadi, baik dengan cara menangguhkan berlakunya perikatan itu sampai terjadinya peristiwa itu, maupun dengan cara membatalkan perikatan itu, tergantung pada terjadi tidaknya peristiwa itu. (KUHPerd. 154, 997, 1169, 1263, 1265 dst., 1268, 1463 dst., 1990). d. 1254. Semua syarat yang bertujuan melakukan sesuatu yang tak mungkin terlaksana, sesuatu yang bertentangan dengan kesusilaan yang baik, atau sesuatu yang dilarang oleh undang-undang adalah batal dan mengakibatkan persetujuan yang digantungkan padanya tak berlaku. (AB. 23; KUHPerd. 139, 888, 1334, 1337, 1653) DALIL PENGGUGAT TENTANG ADANYA PENGALIHAN OBJEK PERIKATAN
ADALAH
ASUMSI
PENGGUGAT
SAJA
YANG
SENGAJA DILAKUKAN UNTUK MENGALIHKAN PERHATIAN MAJELIS
HAKIM
DARI
PERSOALAN
WANPRESTASINYA
PENGGUGAT.
Halaman 22 dari halaman 40 Put No.242/PDT/2014/PT.PBR
Bahwa
Tergugat
membantah
dengan
tegas
seluruh
dalil-dalil
Penggugat yang menyatakan telah terjadi pengalihan Objek Perikatan Jual Beli Tanah kepada pihak lain. Bahwa dalil tersebut sama sekali tidak berdasar, tidak dapat dibuktikan dan hanya tuduhan-tuduhan yang sengaja dilemparkan Penggugat untuk menutupi fakta bahwa Penggugat telah melakukan wanprestasi atas perikatan jual beli selama lebih kurang empat tahun; Bahwa Tergugat membantah dengan tegas dalil pada angka 5 Posita gugatan Penggugat yang menyatakan ada kegiatan pembangunan diatas areal yang diperjanjiakan menurut Surat Perikatan Jual Beli. Dengan ini Tergugat juga mensomir Penggugat untuk membuktikan dalil Penggugat tentang siapa, dimana dan kapan pihak Tergugat menyatakan bahwa tanah tersebut telah dijual kepihak lain (quod non). OLEH
KARENA
PEMBATALAN
PERJANJIAN
MERUPAKAN
PILIHAN PENGGUGAT SENDIRI DAN MENGENAI HANGUSNYA UANG PEMBAYARAN TELAH DIATUR SECARA TEGAS DIDALAM SURAT PERIKATAN JUAL BELI TANAH NO. 001/SPJBT/AMBSMARK/BTM/VII/2009 TANGGAL 22 JULI 2009 MAKA TERBUKTI BAHWA
TERGUGAT
TIDAK
MELAKUKAN
PERBUATAN
MELAWAN HUKUM SEBAGAIMANA YANG DIDALILKAN OLEH PENGGUGAT. Berdasarkan fakta-fakta hukum diatas terbukti bahwa : -
PEMBATALAN PERJANJIAN ADALAH PILIHAN SADAR YANG DIPILIH OLEH PENGGUGAT sebagai konsekuensi logis dari tindakannya Penggugat yang tidak melaksanakan kewajiban dan dengan
sengaja
mengabaikan
peringatan-peringatan
yang
dikirimkan oleh Tergugat; -
Tuduhan penjualan objek Perikatan Jual Beli Tanah kepada pihak lain jelas-jelas merupakan kebohongan yang dapat dibuktikan oleh Penggugat;
-
Oleh karena keberadaan uang sebesar Rp. 6.470.000.000 Pada Tergugat
adalah
merupakan
cicilan
pembayaran
sebagai
pelaksanaan Surat Perikatan Jual Beli Tanah dan tidak ada satu Pasal pun dalam Surat Perikatan Jual Beli Tanah yang mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan jumlah tersebut kepada Penggugat apabila Penggugat wanprestasi dan/atau Halaman 23 dari halaman 40 Put No.242/PDT/2014/PT.PBR
membatalkan perjanjian. Dengan demikian maka keberadaan uang pembayaran tersebut pada Tergugat bukanlah perbuatan melawan hukum sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat; Bahwa berdasarkan hal-hal diatas terbukti bahwa Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum dan oleh karena itu sudah cukup alasan bagi Majelis Hakim yang Terhormat untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; TENTANG KERUGIAN-KERUGIAN PENGGUGAT Bahwa dalil-dalil Penggugat pada angka 13 dan 14 gugatannya adalah dalil yang sangat keliru dan tidak berdasar karena justru Tergugatlah yang mengalami kerugian akibat wanprestasinya Penggugat; Oleh karena tuntutan ganti rugi Penggugat baik Materil maupun moril tidak berdasar maka tuntutan ganti rugi tersebut haruslah ditolak. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia : Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1057.K/Sip/ 1973 tanggal 25 Maret 1976 : “Karena Pembanding tidak dapat membuktikan adanya kerugian akibat perbuatan Terbanding I, maka gugatan harus ditolak.” Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 556.K/Sip/1980 tanggal 28 Mei 1983 : “Tuntutan Penggugat mengenai ganti rugi karena tidak disertai dengan bukti harus ditolak.” Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 459.K/Sip/1975 tanggal 18 September 1975 : “Penuntutan ganti rugi baru dapat dikabulkan apabila si penuntut dapat membuktikan secara terinci kerugian dan besamya kerugian tersebut.” Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 78.K/Sip/1973 tanggal 22 Agustus 1974 : “Ganti rugi haruslah dibuktikan.” KARENA GUGATAN DIAJUKAN SECARA KELIRU DAN TIDAK MEMILIKI DASAR HUKUM SAMA SEKALI, MAKA PERMOHONAN SITA JAMINAN YANG DIAJUKAN OLEH PENGGUGAT HARUS DITOLAK
Halaman 24 dari halaman 40 Put No.242/PDT/2014/PT.PBR
Bahwa karena Penggugat tidak melunasi harga jual beli maka Penggugat tidak mempunyai hak apapun atas tanah objek perkara maka jelas gugatan ini merupakan suatu gugatan yang benar-benar tidak berdasar dan tanpa pembuktian yang dapat diterima sama sekali, maka permintaan agar diletakan sita jaminan terhadap objek perkara patut dikesampingkan, oleh karenanya permohonan sita jaminan harus ditolak; TUNTUTAN UIT VOOR BAAR BIJVOORAD PENGGUGAT TIDAK BERDASARKAN HUKUM. Bahwa tuntutan Penggugat yang meminta agar putusan perkara dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun terdapat upaya hukum banding ataupun kasasi (uitvoerbaar bij voorraad) haruslah ditolak, karena selain tidak didukung dengan adanya bukti otentik yang kuat, juga karena tidak sesuai dengan persyaratan sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 180 HIR/pasal 191 RBg; Bahwa suatu putusan serta merta baru dapat dikabulkan apabila telah terpenuhinya syarat-syarat berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Idonesia (SEMA RI) tersebut dibawah ini : a) SEMA RI No. 3 Tahun 1971 tanggal 17 Mei 1971; b) SEMA RI No. 5 Tahun 1975 tanggal 1 Desember 1975; c) SEMA RI No. 3 Tahun 1978 tanggal 1 April 1978; d) SEMA RI No. 3 Tahun 2000; dan; e) SEMA RI No. 4 Tahun 2001; Yang intinya menyatakan bahwa setiap Pengadilan tidak boleh menjatuhkan putusan serta merta (uitvoerbaar bij vooraad) kecuali memenuhi syarat-syarat antara lain pelaksanaan putusan serta merta harus terdapat pemberian jaminan uang yang nilainya sama dengan nilai barang/obyek eksekusi, sehingga tanpa adanya uang jaminan itu tidak boleh ada pelaksanaan putusan serta merta; II.
DALAM REKONPENSI : Bahwa dengan ini Tergugat (selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonpensi) mengajukan gugatan Rekonpensi terhadap Penggugat (selanjutnya disebut sebagai Tergugat Rekonpensi) dengan alasan- alasan sebagai berikut : 1. Bahwa diantara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi telah terikat dalam Surat Perikatan Jual Beli Tanah No. 001/ SPJBT/AMBS-MARK/BTM/VII/ 2009 tanggal 22 Juli 2009 (’’Perikatan Halaman 25 dari halaman 40 Put No.242/PDT/2014/PT.PBR
Jual Beli Tanah”) dengan objek perjanjian tanah seluas 20.000 M2 yang terletak dijalan Jenderal Sudirman, Komplek Perumahan Bukit Indah Sukajadi, Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam
(”Objek
Sengketa”)
dan
harga
jual
beli
sebesar
Rp.
16.500.000.000 (enam belas milyar lima ratus juta rupiah); 2. Bahwa berdasarkan Pasal 3 Perikatan Jual Beli, waktu-waktu pembayaran
yang
harus
dilakukan
oleh
Tergugat
Rekonpensi
disebutkan : a. Tanggal 17 Juli 2009, Pembayaran Tahap Pertama (I) sebesar Rp. 3.450.000.000; b. Tanggal 31 Agustus 2009, Pembayaran Tahap Kedua (II) sebesar Rp. 2.000.000.000; c. Tanggal
15
November
2009,
Pelunasan
sebesar
Rp.
11.050.000.000; Pada prakteknya, sampai dengan tanggal 21 Oktober 2009, Tergugat Rekonpensi melakukan 5 kali pembayaran dengan rincian : 1. Pembayaran 1 = Rp. 450.000.000; 2. Pembayaran 2 = Rp. 3.000.000.000; 3. Pembayaran 3 = Rp. 20.000.000; 4. Pembayaran 4 = Rp 1.000.000.000; 5. Pembayaran 5 = Rp 1.000.000.000; 3. Berdasarkan kesepakatan keduabelah pihak, jadwal pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Perikatan Jual Beli kemudian direvisi menjadi : -
Pembayaran ke 6 Rp. 1.000.000.000 paling lambat tanggal 10 November 2009;
-
Pelunasan Rp. 10.030.000.000 paling lambat tanggal 30 Januari 2010;
Namun Tergugat Rekonpensi hanya melakukan 2 kali pembayaran setelahnya yaitu : (1). Tanggal 10 November 2009 sebesar Rp. 500.000.000; (2). Tanggal 19 November 2009 sebesar Rp. 500.000.000; 4. Bahwa setelah tanggal 19 November 2009, Tergugat Rekonpensi tidak pernah lagi melakukan pembayaran, meskipun telah diperingatkan oleh Penggugat
Rekonpensi sebagaimana
001/AMBS-BTM/UM/I/2010
tanggal
13
Surat Tergugat Januari
2010
Nomor : Perihal
:
Pemberitahuan Waktu Pembayaran sekaligus Penggugat Rekonpensi Halaman 26 dari halaman 40 Put No.242/PDT/2014/PT.PBR
mengingatkan kepada Tergugat Rekonpensi konsekuensi apabila Tergugat Rekonpensi tidak melaksanakan pelunasan sesuai dengan tanggai jatuh tempo yaitu dengan memberlakukan pasal 4 dan 5 Perikatan Jual Beli; Bahwa surat Nomor : 001/AMBS-BTM/UM/I/2010 tanggal 13 Januari 2010 tersebut telah diterima oleh Tergugat Rekonpensi. Dengan telah menerima surat tersebut serta tidak mengajukan tanggapan/bantahan maka sepatutnyalah apabila Tergugat Rekonpensi dianggap telah mengetahui dan menyetujui isi surat tersebut; 5. Bahwa Prof. Subekti, SH dalam buku ”Hukum Perjanjian”, Penerbit Intermasa, halaman 45-46, menyatakan : “wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) seorang debitur dapat berupa empat macam: a. tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya; b. melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan; c. melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat; d. melakukan
sesuatu
yang
menurut
perjanjian
tidak
boleh
dilakukannya; yang paling mudah untuk menetapkan seorang melakukan wanprestasi ialah dalam perjanjian yang bertujuan untuk tidak melakukan suatu perbuatan. Apabila orang itu melakukannya berarti ia melanggar perjanjian. Ia melakukan wanprestasi.” Suharnoko, SH, MLI dalam buku ’’Hukum Perjanjian, Teori dan Analisa Kasus”, Penerbit Kencana, halaman 115, menyatakan : ’ Kitab Undang-undang Hukum perdata membedakan dengan jelas perikatan yang lahir dari perjanjian dan perikatan yang lahir dari Undang-undang. Akibat hukum suatu perikatan yang lahir dari perjanjian memang dikehendaki oleh para pihak, karena memang perjanjian
didasarkan
atas
kesepakatan
yaitu
persesuaian
kehendak antara para pihak yang membuat perjanjian. Apabila atas perjanjian yang disepakati terjadi pelanggaran, maka dapat diajukan gugatan wanprestasi, karena ada hubungan kontraktual antara pihak yang menimbulkan kerugian. Bahwa merujuk pada pasal 1237 KUH Perdata, dapat dipahami bahwa wanprestasi telah terjadi saat pihak yang mempunyai kewajiban melaksanakan prestasi dalam kontrak tidak melaksanakan prestasinya, Halaman 27 dari halaman 40 Put No.242/PDT/2014/PT.PBR
dalam arti lalai menyerahkan benda/barang yang jumlah, jenis dan waktu penyerahannya telah ditentukan secara tegas dalam kontrak. (Dr. Muhammad Syaifuddin, SH., M.Hum. Hukum kontrak, memahami kontrak dalam perspektif filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum (Seri Pengayaan Hukum Perikatan), penerbit
CV. Mandar Maju, cet.
Ke I Oktober 2012 hal. 339); Bahwa
pernyataan
lalai
sebagai
syarat
prosedural
penentuan
momen/saat terjadinya wanprestasi disimpulkan dari substansi pasal 1234
KUH
Perdata
yang
rumusan
selengkapnya
sebagai
berikut:”Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak terpenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan apabila debitor setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya dalam tenggang waktu tertentu telah dilampauinya”. (Dr. Muhammad Syaifuddin, SH., M.Hum. Hukum kontrak, memahami kontrak dalam perspektif filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum (Seri Pengayaan Hukum Perikatan), penerbit CV. Mandar Maju, cet. Ke I Oktober 2012 hal. 339); Putusan MARI No. 600 K/PDT/2008 tanggal 28 Oktober 2008 menyebutkan bahwa : Wanprestasi dan perbuatan melawan hukum mengakibatkan perjanjian jual beli tanah dan rumah diatasnya menjadi batal demi hukum (Ps. 1320 BW); Putusan MARI No.1790 K/PDT/2008 tanggal 20 Februari 2009 : Suatu perjanjian yang tidak disertai suatu prestasi, dinyatakan batal demi hukum (suatu hal tertentu) (pasal 1320 BW); Bahwa berdasarkan hal-hal diatas telah terbukti bahwa Tergugat Rekonpensi telah wanprestasi yaitu dengan tidak melunasi harga jual beli pada waktu yang telah disepakati; 6. Bahwa Pasal 4 Perikatan Jual Beli Tanah menyebutkan : 1. Jika kemudian ternyata PIHAK KEDUA tidak dapat memenuhi kewajibannya tepat waktu seperti tersebut pada pasal 3 perikatan ini, dengan keterlambatan waktu saja sudah cukup terbukti, bahwa Pihak Kedua telah lalai, dan karenanya PIHAK KEDUA dikenakan denda sebesar 1 0/ 00 (permil) perhari, atau 3% perbulan. Apabila keterlambatan telah melewati batas waktu 30 (tiga puluh) hari maka diberlakukan seperti Pasal 4 ayat 2 dibawah. Halaman 28 dari halaman 40 Put No.242/PDT/2014/PT.PBR
2. Jika PIHAK KEDUA tidak dapat memenuhi kewajiban pembayaran seperti yang tercantum pada Pasal 3 ayat 1 perikatan ini, dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sampai pembayaran selanjutnya, maka dengan keterlambatan waktu saja sudah cukup bukti bahwa PIHAK KEDUA telah lalai serta membatalkan perjanjian ini tanpa memerlukan
lagi perantara
keputusan Hakim,
serta
PIHAK
PERTAMA diberi hak untuk menjual tanah tersebut kepada Pihak Lain. Dalam hal demikian kedua belah pihak dengan ini melepas ketentuan Pasal 1266-1267, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; Oleh karena Tergugat Rekonpensi telah dengan sengaja tidak melaksanakan
kewajibannya
meskipun
telah
diingatkan
oleh
Penggugat Rekonpensi maka telah cukup bukti untuk menyatakan bahwa Tergugat Rekonpensi telah wanprestasi. WANPRESTASINYA TERGUGAT REKONPENSI MENGAKIBATKAN PEMBAYARAN YANG TELAH DILAKUKAN PENGGUGAT DINYATAKAN HANGUS (PASAL 5 PERIKATAN JUAL BELI TANAH). 7. Bahwa Surat Perikatan Jual Beli Tanah No. 001 / SPJBT / AMBSMARK / BTM /VII / 2009 tanggal 22 Juli 2009 ("PERIKATAN JUAL BELI TANAH” ) pada awainya lahir didasarkan Surat Persetujuan Harga dari Tergugat Rekonpensi sesuai surat No. 12/AMBS/VII/2007 kepada Felix Song selaku Direktur Utama PT INKO BATAM, menjelaskan tentang objek, harga dan cara pembayaran yang ditetapkan secara bertahap selama lebih kurang dua bulan; Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2007 ditanda tangani Surat Perikatan Jual Beli antara Ir Didik Triyono, atas nama Direktur Utama P.T. Adhya Mitra Bangun Sarana, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama perseroan P.T. Adhya Mitra Bangun Sarana dan Felix Song , atas nama Direktur PT INKO NONGSA, untuk mengadakan perjanjian jual beli sebidang tanah yang beralamat di J1 Jend Sudirman Kompleks Perumahan Bukit Indah Sukajadi (d.h Center Green Court) Desa Sukajadi, wilayah pengembangan Batu Ampar, sub wilyah Muka Kuning seluas 20.000. m2, harga Rp 15.000.000.000,- (lima belas milyard rupiah) harga dan cara pembayaran dilakukan secara bertahap dan lunas pada 31 Agustus 2007; 8. Pada prakteknya Penggugat Rekonpensi telah memberikan berkali-kali keringanan jadwal pembayaran yaitu sebagai berikut : a) Keringanan ke I, penjadwalan ulang pelunasan (diundur 4 bulan). Halaman 29 dari halaman 40 Put No.242/PDT/2014/PT.PBR
Atas permintaan Tergugat Rekonpensi, Penggugat Rekonpensi telah
menyetujui
keringanan
berupa
penjadwalan
ulang
pembayaran dan pelunasannya, semula 31 Agustus 2007 menjadi 31 Desember 2007, namun Tergugat Rekonpensi baru benar-benar melakukan prestasi pembayaran I dan pembayaran ke II pada bulan Oktober 2007, sebesar total Rp. 3.450.000.000,- (tiga milyar empat ratus lima puluh juta rupiah). Selanjutnya sampai dengan tiga bulan dari waktu yang semula telah disepakati, Tergugat Rekonpensi tidak melakukan prestasi apapun, serta tidak memberikan alasan dan keterangan yang layak kepada Penggugat Rekonpensi. Pada bulan Maret 2008, Penggugat Rekonpensi memberikan Surat Teguran I, yang isinya mengingatkan dan meminta Tergugat Rekonpensi
segera
melaksanakan
prestasinya,
melunasi
pembayaran selambatnya Mei 2008, Penggugat Rekonpensi juga menginformasikan perihal jumlah nilai denda hingga 19 Maret 2008 adalah
sebesar
Rp.
1.215.000.000,00,
serta
mengingatkan
berlakunya Pasal 5 (Perikatan Jual Beli Tanah ) yang berbunyi : Dalam hal terjadi seperti tersebut pada Pasal 4 Ayat 2 Perjanjian ini maka PIHAK PERTAMA akan mengembalikan uang yang telah dibayar oleh PIHAK KEDUA tanpa bunga setelah lebih dahulu dikurangi biaya administrasi yang ditetapkan 25 % dari jumlah uang yang telah diterima oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK PERTAMA akan mengembalikan uang setelah tanah berikut bangunan terjual kepada PIHAK KETIGA” b) Keringanan ke II Jadwal pelunasan semula 31 Desember 2007 menjadi 30 Mei 2008 dan tawaran penundaan pengenaan denda; Tergugat Rekonpensi tidak menanggapi surat teguran I hinga 10 Juni 2008 (melampaui batas waktu yang diberikan, 30 Mei 2008). Selanjutnya
pada
11
Juni
2008,
Penggugat
Rekonpensi
memberikan Surat Teguran II N0 : 003/AMBS/VI/2008, menegur Tergugat Rekonpensi yang tidak menanggapi Surat Teguran I, meminta Tergugat Rekonpensi segera melaksanakan prestasinya, melunasi
pembayaran
selambatnya
30
Juni
2008,
dan
mengingatkan kembali mengenai resiko pengenaan Pasal 5 Surat Perikatan Jual Beli Tanah. Halaman 30 dari halaman 40 Put No.242/PDT/2014/PT.PBR
c) Keringanan III Jadwal pelunasan semula 30 Mei 2008 menjadi 30 Juni 2008 dan tawaran penundaan pengenaan denda; Oleh karena Tergugat Rekonpensi tidak menanggapi surat teguran II hinga 27 September 2008 yang melampaui batas waktu yang diberikan yaitu 30 Juni 2008, maka pada 27 September 2008, Penggugat Rekonpensi memberikan Surat Teguran III N0 : 004/AMBS/VI/2008, menegur Tergugat Rekonpensi yang tidak menanggapi Surat Teguran I dan II, serta meminta Tergugat Rekonpensi
segera
melaksanakan
prestasinya,
melunasi
pembayaran selambatnya 10 Oktober 2008. Meskipun telah diperngatkan Tergugat Rekonpensi tetap tidak menanggapi surat teguran II hinga 03 Juli 2009 yang berarti telah melampaui batas waktu yang seharusnya yiatu tanggal 10 Oktober 2008; d) Keringanan IV Jadwal pelunasan semula 30 Juni 2008 menjadi 10 Okotober 2008 dan tawaran penunundaan pengenaan denda; Selanjutnya pada 03 Juli 2009, Penggugat Rekonpensi memberikan Surat Teguran Akhir No : 008/AMBS/VII/2009, menegur Tergugat Rekonpensi yang tidak menanggapi Surat Teguran I, II, III, dan meminta Tergugat Rekonpensi segera melaksanakan prestasinya; Pada tanggal 17 Juli 2009 Penggugat Rekonpensi mengirim pemberitahuan Ke Pimpinan PT INKO NONGSA dengan Surat No : 001/AMBS- BTM/VII/2009, tentang berlaku dengan sendirinya pelaksanaan beberapa pasal yang telah diatur dalam surat perjanjian yaitu Pasal 4 point 1 dan Pasal 4 point 2 dan pemberitahuan tentang hangusnya uang yang sudah dibayarkan; Kemudian Tergugat Rekonpensi, diwakili oleh Kim Daljoong, Presiden Direktur, mendatangi kantor Penggugat Rekonpensi dan meminta kebijaksanaan Penggugat Rekonpensi agar pembelian lahan bisa dilanjutkan dan uang yang telah dibayarkan oleh Felix Song (semula Direktur P.T. Inko Nongsa) dianggap sebagai uang muka; 9. Kemudian Penggugat, diwakili oleh Kim Daljoong, Presiden Direktur, mendatangi kantor Tergugat dan meminta kebijaksanaan Tergugat agar pembelian lahan bisa dilanjutkan serta uang yang telah dibayarkan oleh Felix Song (semula Direktur P.T. Inko Nongsa) Halaman 31 dari halaman 40 Put No.242/PDT/2014/PT.PBR
dianggap sebagai uang muka. Bahwa pada saat itu Tergugat telah menawarkan untuk mengembalikan uang Penggugat dengan dipotong denda dan biaya administrasi sebagaimana yang diperjanjikan, namun oleh karena Penggugat memohon untuk melanjutkan kembali jual beli dan
sebagai
bukti
keseriusannya
menyatakan
bersedia
untuk
dihanguskan uang yang telah disetorkan apabila kembali melakukan wanprestasi, maka Tergugat bersedia melanjutkan kembali Jual Beli. Para pihak kemudian menyepakati untuk membatalkan perjanjian Perikatan
Jual
Beli
Tanah
tanggal
30
Agustus
2007
dan
menandatangani Surat Perikatan Jual Beli Tanah No. 001/SPJBT/ AMBS-MARK/BTM/VII/2009 tanggal 22 Juli 2009 ("PERIKATAN JUAL BELI TANAH”) dan sesuai dengan janji Penggugat dicantumkanlah ketentuan mengenai hangusnya uang yang telah disetorkan sebagai sanksi atas wanprestasinya Penggugat. Selengkapnya Pasal 5 Surat Perikatan Jual Beli Tanah No 001/SPJBT/AMBS-MARK/BTM/VII/2009, tertanggal 22 Juli 2009 menjadi berbunyi: Dalam hal terjadi seperti tersebut pada Pasal 4 Ayat 2 Perikatan ini maka pembayaran yang telah dilakukan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama dinyatakan hangus, dan Pihak Kedua tidak berhak untuk melakukan tuntutan klaim, tuntutan ganti rugi apapun dan dari pihak manapun, serta tuntutan hukum baik secara Pidana dan/atau Perdata kepada Pihak Pertama. Maka terbukti bahwa sebenarnya Penggugat sudah berkali-kali wanprestasi dan Tergugat sudah kehilangan kepercayaan kepada Penggugat, namun karena Penggugat mendesak agar diberikan KESEMPATAN TERAKHIR untuk tetap membeli lahan aquo, Tergugat akhirnya memiliki keyakinan untuk memberikan kesempatan karena Penggugat berani menjamin bahwa kalau Penggugat gagal melakukan pembayaran
maka
uang
yang
telah
dibayarkannya
hangus,
sebagaimana ditindaklanjuti dalam PERIKATAN JUAL BELI TANAH, maka kronologis diatas dapat menjadi bukti bahwa sebenarnya Penggugat
tidak
memiliki
itikad
baik
untuk
menyelesaikan
kewajibannya meskipun kembali mendapatkan kesempatan untuk itu; 10. Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUH Perdata”) mengatur bahwa : “ Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undangundang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat Halaman 32 dari halaman 40 Put No.242/PDT/2014/PT.PBR
ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan- alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik ”. Bahwa oleh karena para pihak telah sepakat dengan ketentuan Pasal 5 perjanjian jual beli tanggai 22 Juli 2009 dan tidak ada satupun dari para pihak yang menarik kembali ketentuan tersebut maka sepatutnyalah ketentuan
mengenai
hangusnya
seluruh
pembayaran
tersebut
diberlakukan; 11. Bahwa wanprestasinya Tergugat Rekonpensi telah menimbulkan kerugian Materil bagi Penggugat Rekonpensi. Kerugian-kerugian tersebut antara lain berupa : -
Biaya Perawatan Lahan Bahwa untuk menjaga dan merawat lahan serta kewajibankewajiban
lain
berkaitan
dengan
lahan
selama
Tergugat
Rekonpensi lalai melakukan kewajibannya (lebih kurang 4 tahun), Penggugat telah mengeluarkan biaya sebesar Rp. 301.440.000 (tiga ratus satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah). -
Opportunity loose / penyesuaian harga / Inflasi Yaitu keuntungan yang seharusnya diperoleh oleh Penggugat Rekonpensi sebagai pemegang hak atas tanah, baik berupa keuntungan atas kenaikan harga tanah maupun keuntungan usaha. a. Keuntungan atas kenaikan harga tanah Bahwa apabila diperhitungkan dari sejak tahun 2007 hingga sampai dengan gugatan ini diajukan (2013), tanah yang menjadi Objek Perikatan Jual Beli Tanah seharusnya telah memberi keuntungan bagi Penggugat Rekonpensi. Bahwa oleh karena Penggugat Rekonpensi menghormati perjanjian
dengan
Tergugat
Rekonpensi,
mengakibatkan
Penggugat Rekonpensi tidak dapat menikmati keuntungan dan/atau mengalami kerugian sebagai pemegang hak atas tanah. Bahwa kerugian Penggugat Rekonpensi tersebut dapat dihitung berdasarkan selisih kenaikan harga tanah pada saat ditandatanganinya perjanjian dengan Tergugat Rekonpensi (yaitu tahun 2007) sampai dengan gugatan ini diajukan (yaitu tahun 2013). Bahwa harga harga saat ini (tahun 2013) adalah Rp. 3.000.000.00,-/M2 (tiga juta rupiah) per meter persegi (dasar Halaman 33 dari halaman 40 Put No.242/PDT/2014/PT.PBR
penetapan harga akan Penggugat Rekonpensi buktikan pada agenda sidang pembuktian), dengan demikian maka harga tanah telah mengalami kenaikan dari tahun 2007 sebesar
Rp.
2.250.000 (dua juta duaratus lima puluh ribu) per meter persegi. Bahwa apabila Penggugat Rekonpensi menjual tanah tersebut sekarang selisih dari penyesuaian harga tanah dan inflasi adalah sebesar :Rp. 2.250.000 X 20.000 M2 = Rp. 45.000.000.000,Bahwa akibat wanprestasinya Penggugat nyata-nyata Tergugat Rekonpensi telah mengalami kerugian atas penyesuaian harga tanah dan inflasi sebesar Rp. 45.000.000.000,- (empat puluh lima milyar rupiah). b. Keuntungan usaha Penggugat Rekonpensi tetap pada dalilnya bahwa dengan wanprestasinya Tergugat Rekonpensi, Penggugat Rekonpensi telah mengalami kerugian atas penyesuaian harga tanah dan inflasi sebesar Rp. 45.000.000.000 (empat puluh lima milyar rupiah), namun demikian apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dipertimbangkan pula keuntungan yang seharusnya diperoleh Penggugat Rekonpensi sebagai pemegang hak atas tanah. Bahwa apabila dari selisih kenaikan harga sejak tahun 2009 tersebut diperhitungkan keuntungan wajar yang seharusnya diperoleh Penggugat rekonpensi sebagai pemegang hak atas tanah yang diambil berdasarkan bunga bank tertinggi saat ini yaitu adalah sebesar 13% pertahun maka total kerugian Penggugat Rekonpensi adalah :
-
Harga Tanah Tahun 2010 : Rp. 1.300.000,Kenaikan harga tanah dibandingkan tahun 2009 adalah Rp. 1.300.000 – Rp. 825.000 = Rp. 475.000 Kerugian Penggugat Rekonpensi = 13 % X (Rp. 475.000 X 20.000 M2) = 13 % X Rp. 9.500.000.000 = Rp. 1.235.000.000
-
Harga Tanah Tahun 2011 : Rp. 1.350.000,Kenaikan harga tanah dibandingkan tahun 2009 adalah Rp. 1.350.000 - Rp. 825.000 = Rp. 525.000 Halaman 34 dari halaman 40 Put No.242/PDT/2014/PT.PBR
Kerugian Penggugat Rekonpensi = 13 % X (Rp. 525.000 X 20.000 M2) = 13 % X Rp. 10.500.000 = Rp 1.365.000.000 -
Harga Tanah Tahun 2012 : Rp. 2.000.000,Kenaikan harga tanah dibandingkan tahun 2009 adalah Rp. 2.000.000 - Rp. 825.000 = Rp. 1.175.000 Kerugian Penggugat Rekonpensi = 13 % X (Rp. 1.175.000 X 20.000 M2) = 13 % X Rp. 23.500.000.000 = Rp. 3.055.000.000
-
Harga Tanah Tahun 2013 : Rp. 3.000.000,Kenaikan harga tanah dibandingkan tahun 2009 adalah Rp. 3.000.000 - Rp. 825.000 = Rp. 2.175.000 Kerugian Penggugar Rekonpensi = 13 % X (Rp. 2.175.000 X 20.000 M2) = 13 % X Rp. 43.500.000.000 = Rp. 5.655.000.000
Sehingga total Kerugian Penggugat Rekonpensi selama 4 Tahun adalah sebesar Rp. 11.310.000.000. Bahwa dengan demikian maka maka secara nyata Penggugat rekonpensi telah dirugikan oleh karena itu sepatutnyalah Tergugat Rekonpensi dihukum untuk membayar total kerugian materil yang dialami oleh Penggugat Rekonpensi akibat wanpre stasinya Tergugat Rekonpensi yaitu sebesar : Rp. 301.440.000 + Rp. 45.000.000.000 + Rp. 11.310.000.000 = Rp. 56.611.440.000 (lima puluh enam milyar enam ratus sebelas juta empat ratus empat puluh ribu rupiah). 12. Bahwa selain kerugian Materil, Penggugat rekonpensi juga mengalami kerugian Moril akibat wanprestasinya Tergugat Rekonpensi karena berkaitan dengan nama baik Penggugat Rekonpensi sebagai pemilik hak atas tanah yang seharusnya tidak dapat dinilai dengan uang, namun untuk mempermudah dalam gugatan ini senilai dengan Rp. 1.000.000.000.00,- (satu milyar rupiah). Bahwa dengan berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta hukum tersebut diatas dengan ini Tergugat I mohon agar kiranya Majelis Hakim yang terhormat berkenan memutuskan : Halaman 35 dari halaman 40 Put No.242/PDT/2014/PT.PBR
I.
DALAM KONPENSI A. Dalam Eksepsi -
Menerima Eksepsi Tergugat
-
Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima
B. Dalam Pokok Perkara II.
Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
DALAM REKONPENSI -
Mengabulkan Gugatan Rekonpensi Penggugat dalam Rekonpensi untuk seluruhnya;
-
Menyatakan Tergugat Rekonpensi telah melakukan Wanprestasi;
-
Menyatakan Batal Surat Perikatan Jual Beli Tanah No. 001 / SPJBT / AMBS-MARK/
BTM/VII
/2009
tanggal
22
Juli 2009
beserta
perubahan-perubahannya dengan segala akibat hukumnya; -
Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar Ganti Rugi kepada Penggugat Rekonpensi berupa : -
Kerugian Materil sebesar Rp. 56.611.440.000 (lima puluh enam milyar enam ratus sebelas juta empat ratus empat puluh ribu rupiah).
-
Kerugian Moril sebesar Rp. 1.000.000.000.00,- (satu miliar rupiah).
III.
DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI -
Menghukum Penggugat / Tergugat Rekonpensi untuk membayar seluruh biaya perkara.
Atau apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, Tergugat/Penggugat Rekonpensi mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono); Mengutip dan memperhatikan tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi Pengadilan Negeri Batam Nomor: 111/Pdt.G/20../PN.BTM tanggal 29 Januari 2014, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
DALAM KONPENSI : Tentang Eksepsi : --Menerima eksepsi Tergugat tersebut ; Tentang Pokok Perkara : --Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat
diterima ( Niet ontvankelijke
verklaard ) ;
Halaman 36 dari halaman 40 Put No.242/PDT/2014/PT.PBR
DALAM REKONPENSI : --Menyatakan gugatan Penggugat
Dalam Rekonpensi/Tergugat Dalam
Konpensi tidak dapat diterima ; DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI --Menghukum Penggugat dalam Konpensi/Tergugat dalam Rekonpensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.751.000,- (tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah);
Menimbang, bahwa sesuai dengan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor: 09/AKTA/PDT.G/2014/PN.BTM Jo Nomor : 111/Pdt.G/2013/PN.BTM yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan menerangkan bahwa
pada hari
Negeri
Batam,
yang
Senin tanggal 10 Februari 2014 Kuasa
Hukum Penggugat/Pembanding telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor: 111/PDT.G/2013/PN.BTM tanggal 29 Januari 2014 ; Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah pemberitahuan pernyataan banding Nomor:
09/AKTA/Pdt.G/2014/PN.BTM Jo Nomor : 111/Pdt.G/2013/
PN.BTM yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Batam, pengajuan permohonan banding oleh Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding tersebut, telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Kuasa Hukum Tergugat/Terbanding pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2013 ; Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding
telah
mengajukan Memori Banding tertanggal 14 April 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada hari Senin tanggal 14 April 2014, dimana berdasarkan Risalah Penyerahan Memori Banding Nomor : 111/ Pdt.G/2013/PN.BTM yang dibuat dan ditanda tangani Jurusita
Pengadilan
Negeri Batam, Memori Banding dari Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding tersebut, telah diberitahukan dan diserahkan secara patut kepada Kuasa Hukum Tergugat/Terbanding pada hari Rabu tanggal 23 April 2014 ; Menimbang, bahwa
untuk menanggapi memori banding
dari Kuasa
Hukum Penggugat/Pembanding, Kuasa Hukum Tergugat/Terbanding, telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 14 Mei 2014, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada Hari Rabu tanggal 14 Mei 2014, selanjutnya sesuai dengan Risalah Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor : 09/AKTA/Pdt.G/2014/PN.BTM Jo Nomor :111/Pdt.G/ 2013/PN.BTM yang dibuat dan ditanda tangani Jurusita Pengadilan Negeri Batam, Kontra Memori Banding dari Kuasa Hukum Tergugat/Terbanding tersebut, telah Halaman 37 dari halaman 40 Put No.242/PDT/2014/PT.PBR
diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding pada hari Jum’at tanggal 30 Mei 2014 ; Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Nomor: 09/AKTA/Pdt.G/2014/PN.BTM Jo Nomor : 111/Pdt.G/2013/ PN.BTM, yang dibuat/ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Batam, kepada Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding
dan kepada Kuasa Hukum
Tergugat/Terbanding masing-masing pada hari Selasa tanggal 3 Juni 2014, telah diberikan kesempatan untuk mempelajari/memeriksa berkas perkara (inzage) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam, sebelum berkas perkara tersebut dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk diperiksa dalam tingkat banding;
TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :
Menimbang, bahwa karena permohonan banding dari Kuasa Penggugat/ Pembanding, diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syaratsyarat yang
ditentukan
oleh peraturan perundang-undangan, maka
permohonan banding tersebut, secara formal dapat diterima; Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding
yang terdiri dari 12 halaman dan kontra memori
banding yang diajukan Kuasa Hukum Tergugat/Terbanding yang terdiri dari 15 halaman, setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca secara seksama, ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan dan pada hakekatnya
hanyalah
merupakan
pengulangan
dari
apa
yang
telah
dikemukakan pada persidangan Tingkat Pertama dan sudah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama, oleh karenanya memori banding dan kontra memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi ; Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan meneliti secara seksama perkara a quo, turunan resmi putusan Pengadilan Tingkat Pertama Nomor : 111/Pdt.G/2013/PN.BTM tanggal 29 Januari 2014, memori banding dari Kuasa Penggugat/Pembanding serta kontra memori banding
dari
Kuasa
Tergugat/Terbanding,
berpendapat
sebagaimana
dipertimbangkan dibawah ini ; Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Petama yang sebagaimana terurai dalam putusannya adalah sudah tepat dan benar, oleh karenanya pertimbangan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding
Halaman 38 dari halaman 40 Put No.242/PDT/2014/PT.PBR
mengambil alih dan dijadikan pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding ; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor : 111/Pdt.G/2013/PN.BTM tanggal 29 Januari 2014 yang dimohonkan banding beralasan untuk dipertahankan dan harus dikuatkan ; Menimbang, bahwa karena putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor : 111/Pdt.G/2013/PN.BTM tanggal 29 Januari 2014 harus dikuatkan, maka Penggugat/Pembanding haruslah dihukum
untuk membayar
biaya perkara
dalam kedua tingkat peradilan ;
Mengingat,
ketentuan
dan
peraturan
perundang-undangan
yang
bersangkutan dengan perkara ini ;
M E N G A D I L I :
-- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding ; -- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Batam tanggal 29 Januari 2014 Nomor: 111/PDT.G/2013/PN.BTM, yang dimohonkan banding tersebut ; -- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
Demikianlah
diputuskan
dalam
rapat
permusyawaratan
Majelis
Hakim
Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari Kamis tanggal 12 Pebruari 2015 oleh kami Yuliusman, SH Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru selaku Ketua Majelis, Sumartono, SH.,MHum dan Ahmad Sukandar, SH.,MH Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, masing-masing sebagai HakimHakim
Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini
dalam tingkat banding berdasarkan Pekanbaru putusan
Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi
tanggal 18 Desember 2014
Nomor: 242/Pen.Pdt/2014/PT.PBR,
tersebut diucapkan dalam sidang
terbuka untuk umum pada hari
Senin tanggal 16 Pebruari 2015, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Tabrani,SmHk Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, tanpa dihadiri oleh
Halaman 39 dari halaman 40 Put No.242/PDT/2014/PT.PBR
kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya.
HAKIM-HAKIM ANGGOTA,
HAKIM KETUA MAJELIS,
Sumartono,SH.,MHum
Yuliusman,SH
Ahmad Sukandar,SH.,MH
PANITERA PENGGANTI,
Tabrani,SmHk
Biaya Administrasi: 1.Meterai ……………….
Rp.
6.000,-
2.Redaksi ………………
Rp.
5.000,-
3.Leges ………………...
Rp.
3.000,-
4.Biaya Administrasi ….
Rp.136.000,-
Jumlah ……………….
Rp.150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah)
Halaman 40 dari halaman 40 Put No.242/PDT/2014/PT.PBR
