PT.PBR DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA; sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara :

PUTUSAN NOMOR : 119/PDT/2014/PT.PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara :

1.

PT.PERTAMINA PATRA NIAGA, beralamat/berkedudukan di Wisma Tugu II Lt. 2 Jalan HR Rasuna Said Kav 7 - 9 Setia Budi, Kuningan, Jakarta Selatan, Kota Jakarta, dalam hal ini diwakili

oleh

TEUKOE

FERNANDES

RAJA

HARMANSHAH,S.B.ALI,

SAOR,

BERNI

YUSRIZA

HASBULLAH, beralamat kantor di Gedung Wisma Tugu II, Lantai 2, Jl. HR. Rasuna Said Kav. C 7-9, Setiabudi, Kuningan, Jakarta 12560, berdasarkan Surat Kuasa No: 017/PPN000.010/SK/2014 tertanggal 11 April 2014 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dumai pada hari Senin tanggal 14 April 2014 dibawah Nomor: 40/SK/2014/PN-DUM,

Selanjutnya

disebut

sebagai

TERGUGAT KONVENSI II/ PENGGUGAT REKONVENSI II/PEMBANDING I;

2. PT. PERTAMINA (Persero) Cq. PT. PERTAMINA (Persero) RU II, beralamat/berkedudukan

di

Jalan

Putri

Tujuh

Dumai,

Kelurahan Tanjung Palas, Kecamatan Dumai Timur, Kota Dumai, dalam hal ini diwakili oleh ANTON SUMARTONO RAHARJO, TENGKU RUBIAH, RISNANDAR HALID, BOY DO HARD PANJAITAN, HELEN SIPAHUTAR, GAMA UFIZ ARFAKHSYADZ, (PERSERO),

semuanya

berdasarkan

pekerja Surat

PT.

Kuasa

PERTAMINA No.

SK-156/

C00000/2013-SO tertanggal 3 September 2013 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dumai pada hari Jumat tanggal 13 September 2013 dibawah Nomor: 102/SK/2013/PN-DUM, Selanjutnya disebut sebagai

Hal 1 dari hal 46 Putusan No.119/PDT/2014/PT.PBR

TERGUGAT KONVENSI III/PENGGUGAT REKONVENSI III/PEMBANDING II ;

MELAWAN :

1. ANTIK Bin ATAN, laki-laki, umur ± 53 tahun, pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat Jalan Suka Damai, RT.008 Kelurahan Bangsal Aceh, Kecamatan Sungai Sembilan, Kota Dumai, Riau; 2. TAMRIN Bin ATAN, laki-laki, umur ± 49 tahun, pekerjaan Petani, beralamat Jalan Suka Darnai, RT.008 Kelurahan Bangsal Aceh, Kecarnatan Sungai Sembilan, Kota Dumai, Riau; 3. ANJO Bin ATAN, laki-laki, umur ± 53 tahun, pekerjaan Petani, beralamat Jalan Suka Damai, RT.008 Kelurahan Bangsal Aceh, Kecamatan Sungai Sembilan, Kota Dumai, Riau; 4. AMINAH Binti ATAN, Perempuan, umur ± 64 tahun, pekerjaan Mengurus rumah tangga, beralamat Jalan Hayam Wuruk, RT. 011 Kelurahan Buluh Kasap, Kecamatan Dumai Kota Dumai, Riau; 5. SUPINAH Binti ATAN, Perempuan, umur ± 57 tahun, pekerjaan Mengurus rumah tangga, beralamat Jalan Hayam Wuruk, No. 291 RT. 011 Kelurahan Buluh Kasap, Kecamatan Dumai Timur, Kota Dumai, Riau; dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya

ABDRIA

SANDRY

IRMA,

SH.,

Advokat/

Pengacara berkantor di Jalan Jendral Sudirman No. 168 Dumai, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Juli 2013

yang

telah

dilegalisasi

Nomor:

96/LEG/VII/2013

tertanggal 24 Juli 2013 oleh Notaris R. HERFILINA SAFITRI OYONG dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dumai pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2013 dibawah Nomor: 88/SK/2013/PN-DUM. Oleh karena pada proses persidangan perkara a quo, Penggugat I (ANTIK BIN ATAN) meninggal dunia maka telah diperbaharui dengan Surat Kuasa Khusus oleh ahli warisnya yang bernama HADIJAH dan BASRI tertanggal 14 Februari 2014 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dumai pada hari Senin tanggal 17 Februari 2014 dibawah Nomor:


17/SK/2014/PN-DUM, Selanjutnyadisebut sebagai PARA PENGGUGAT

KONVENSI/PARA

TERGUGAT

REKONVENSI/PARA TERBANDING ; Dan

1.PT.PATRA DOK DUMAI (dalam Likuidasi), beralamat/berkedudukan di Jalan Dockyard, Kelurahan Pangkalan Sesai, Kecamatan Dumai Barat, Kota Dumai, dalam hal ini diwakili oleh MANGARATUA TAMPUBOLON, SH Advokat pada Law Office

MANGARATUA

TAMPUBOLON

&

PARTNERS,

beralamat Kantor di Hotel K-77, Jalan Cempedak No.3 Kota Dumai, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 20 Juni 2014 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dumai pada hari Jumat tanggal 18 Juli 2014 dibawah Nomor: 64/SK/2014/PN-DUM,

Selanjutnya

disebut

sebagai

TERGUGAT KONVENSI I/PENGGUGAT REKONVENSI I/TURUT TERBANDING I ;

2.

BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA Cq. BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI RIAU Cq. BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) KOTA DUMAI, beralamat

di

Jalan

Tuanku

Tambusai

Bagan

Besar,

Kota Dumai, dalam hal ini diwakili oleh WILER SIBURIAN, SH., dan SABUNGAN DOLOK SARIBU, memilih alamat pada Kantor Pertanahan Kota Dumai, Jalan Tuanku Tambusai Bagan Besar, berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 357/SK14.72/VIII/2013 tertanggal 22 Agustus 2013 dan

telah

didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dumai pada hari Senin tanggal 09 September 2013 dibawah Nomor: 99/ SK/2013/PN.DUM,selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT KONVENSI IV/TURUT TERBANDING II ;

3. NOTARIS dan PPAT FIRMAN, SH., MKn., beralamat di Jalan Sultan Syarif Kasim No. 161 B Kota Dumai, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT KONVENSI V/TURUT TERBANDING III ;


PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 26 Agustus 2014 Nomor: 119/Pen.Pdt/2014/PT.PBR, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut diatas;

2. Berkas perkara berikut surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Dumai

Nomor :

30/Pdt.G/2013/PN.DUM tanggal 2 April 2014;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang,

bahwa

Para

Penggugat

Konvensi/Para

Tergugat

Rekonvensi dengan surat gugatannya tertanggal 01 Agustus 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dumai dengan Nomor Register: 30/Pdt.G/2013/PN.DUM tertanggal 01 Agustus 2013 sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat mempunyai sebidang tanah (objek sengketa dalam perkara ini) seluas ± 2 hektar yang berasal dari warisan orang tua Para Penggugat almarhum Atan P yang sudah meninggal dunia, terletak di jalan Dockyard, Kelurahan Pangkalan Sesai, Kecamatan Dumai Barat, Kota Dumai, Propinsi Riau; Adapun batas-batas tanah tersebut adalah sebagai berikut: - Sebelah Utara berbatas dengan parit batas PT. Patra Dok Dumai/ sekarang dengan PT Pertamina Patra Niaga .............................. + 138 M; - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Pembangunan ............. + 115 M; - Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Dockyard ........................ + 115 M; - Sebelah Timur berbatas dengan tanah masyarakat .....................+ 160 M; 2. Bahwa permasalahan mengenai objek sengketa dalam perkara ini dahulu telah pemah disidangkan di Pengadilan Negeri Dumai, dimana yang bertindak sebagai Penggugat adalah Antik Bin Atan (Penggugat No. 1 sekarang) dan Tergugatnya adalah PT. Patra Dok Dumai, sudah sampai pada

proses

Peninjauan

Kembalai

(PK)

dan

putusan

Peninjauan

kembalinya dalam eksepsi mengabulkan eksepsi Tergugat dengan alasan


kurang pihak dan dalam pokok perkaranya Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima(NO). Adapun putusan lengkap dari tiap tingkat peradilan tersebut adalah sebagai berikut: dimana Amar Putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor: 13/PDT.G/2007/ PN.DUM tangal 7 Agustus 2007 berbunyi sebagai berikut:

Mengadili: Dalam Eksepsi: - Menolak eksepsi Tergugat Tersebut. Dalam Pokok Perkara: 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian; 2. Menyatakan sah milik Penggugat objek sengketa berupa sebidang tanah seluas ± 2 Hektar yang terletak dijalan Dockyard, Kelurahan Pangkalan sesai, Kecamatan Dumai Barat, Kota Dumai dengan batasbatas sebagai berikut: - Sebelah Utara berbatas dengan parit batas PT. Patra Dok Dumai................................................................................... + 138 M; - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Pembangunan .......+ 115 M; - Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Dockyard ................... + 155 M; - Sebelah Timur berbatas dengan tanah masyarakat .............. + 160 M; 3. Menyatakan Tergugat Melakukan Perbuatan Melawan Hukum; 4. Memerintahkan Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini; 5. Menyatakan sah dan berharga peletakan sita objek sengketa yang telah diletakkan dalam perkara ini; 6. Memerintahkan Tergugat untuk mengosongkan Objek sengkata dan maupun orang-orang yang memperoleh hak dari padanya dan menyerahkan kepada Penggugat dalam keadaan baik dan tanpa syarat apapun juga, apa bila ingkar akan dilakukan upaya paksa dengan bantuan aparat keamanan; 7. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 856.000, (delapan ratus lima puluh enam ribu rupiah); Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 7 April 2008 No. 128/PDT/ 2007/PTR, Amarnya sebagai berikut: MENGADILI :  Menerima Permohonan Banding dan Pembanding/Tergugat;


 Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Dumai tanggal 07 Agustus 2007 Nomor: 13/Pdt.G/2007/PN.DUM, yang dimohonkan Banding tersebut; Mengadili sendiri: Dalam eksepsi:  Mengabulkan eksepsi Pembanding/Tergugat; Dalam pokok Perkara:  Menyatakan gugatan Terbanding/Penggugat tidak dapat diterima;  Menghukum Terbanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 9.000,- (sembilan ribu rupiah); Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 29 Juli 2009 No. 2568K/PDT/2008, yang amarnya berbunyi sebagai berikut: MENGADILI: - Mengabulkan Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi ANTIK BIN ATAN tersebut; - Membatalkan

putusan

Pengadilan

Tinggi

Pekanbaru

No.

128/PDT/2007/PTR tanggal 07 April 2008; MENGADILI SENDIRI DALAM EKSEPSI: - Menolak eksepsi Tergugat tersebut; DALAM POKOK PERKARA: 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian; 2. Menyatakan sah milik Penggugat objek sengketa berupa sebidang tanah seluas ± 2 Hektar yang terletak dijalan Dockyard, Kelurahan Pangkalan Sesai, Kecamatan Dumai Barat, Kota Dumai dengan batas-batas sebagai berikut: - Sebelah Utara berbatas dengan parit batas PT. Patra Dok Dumai........................................................................ .............+ 138 M; - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Pembangunan ...... + 115 M; - Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Dockyard .................. + 155 M; - Sebelah Timur berbatas dengan tanah masyarakat ...............+ 160 M; 3. Menyatakan Tergugat melakukan Perbuatan Melawan hukum; 4. Memerintahkan Tergugat untuk mengosongkan objek sengketa dan maupun

orango-rang

yang

memperoleh

hak

daripadanya

dan

menyerahkan kepada Penggugat dalam keadaan baik dan tanpa syarat


apapun juga, apabila ingkar akan dilakukan upaya paksa dengan bantuan aparat keamanan; 5. Menolak gugatan selain dan selebihnya; 6. Menghukum Termohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI tanggal 23 Pebruari 2011 No. 622 PK/PDT/2010 yang amarnya berbunyi sebagai berikut: - Mengabulkan

Permohonan

Peninjauan

Kembali

dari

Pemohon

Peninjauan Kembali PT. Patra Dok Dumai tersebut. - Membatalkan Putusan Mahkamah Agung No. 2568K/Pdt/2008 tanggal 29 Juli 2009. MENGADILI SENDIRI DALAM EKSEPSI: - Mengabulkan eksepsi tersebut; DALAM POKOK PERKARA: - Menyatakan gugatan Penggugat Tidak dapat diterima. - Menghukum Termohon Peninjauan Kernbali untuk mebayar biaya perkara dalam semua tingkat Peradilan, yang dalam pemerikasaan peninjauan kembali ini sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). 3. Bahwa setelah adanya Putusan Kasasi dari Mahkamah Agung No: 2568 K/Pdt/2008 tanggal 29 Juli 2099 yang telah berkekutan hukum tetap maka Para Penggugat melalui kuasa hukumnya waktu itu Ahmad Drajat, SH telah menyurati Pertamina (Persero) RU II (sekarang Tergugat III) untuk membongkar gardu listrik yang ada di atas objek perkara dengan suratnya No. 056/P/A.D/IV/2010 tanggal 28 April 2010. Atas surat tersebut Pertamina (Persero) RU II (sekarang Tergugat III) telah menjawabnya dengan surat No. 399/E12000/2010-S0 tanggal 05 Mei 2010 yang pada intinya mengakui kemenangan Para Penggugat dan berjanji akan membongkar gardu listrik miliknya tersebut; 4. Bahwa dengan adanya surat balasan dari pertamina tersebut Para Penggugat merasa tidak perlu dilakukan eksekusi dengan bantuan aparat keamanan, karena objek sengketa waktu itu merupakan tanah kosong selain bangunan gardu listrik milik Pertamina (persero) (Tergugat III) tidak ada bangunan lain diatas tanah tersebut; Dan PT. Patra Dok (Tergugat I) sendiri melalui suratnya tertanggal 23 Januari 2007 No. 054/XIA007/2007-


S8 yang ditujukan kepada Para Penggugat dengan tembusan kepada Camat Dumai Barat dan Lurah Pangkalan Sesai yang intinya Tergugat PT. Patra Dok Dumai akan tunduk dan patuh terhadap putusan Pengadilan; 5. Setelah adanya Putusan Mahkamah Agung, kemudian Para Penggugat menanami tanah objek perkara tersebut dengan tanaman pisang dan sampai sekarang tanaman pisang tersebut masih ada diatas objek perkara tetapi Para Penggugat tidak dapat leluasa lagi mengolah tanah dan merawat kebun pisang tersebut karena setelah turunnya putusan Peninjauan Kembali No. 622 PK/Pdt/2010, Tergugat I telah menjual/mengalihkan objek sengketatersebut kepada Tergugat II (PT. Pertamina Patra Niaga) dengan bantuan Notaris dan PPAT Firman SH, MKn (Tergugat V) dan BPN (Tergugat V); 6. Kemudian setelah adanya Putusan Mahkamah Agung Nomor 2568 K/Pdt/2008, Para Penggugat juga memberi izin kepada Supadmo untuk membangun rumah diatas tanah objek sengketa pada bagian pojok sebelah Selatan dan Timur menghadap jalan/ Pembangunan guna untuk membantu menjaga kebun pisang Para Penggugat tersebut; 7. Bahwa karena Tergugat I (PT. Patra Dok Dumai) dalam masa likuidasi maka asset perusahaanya termasuk objek sengketa dipindahtangankan/ dialihkan kepada anak perusaaan Tergugat III ( PT. Pertamina) lainnya yaitu Tergugat II (PT. Pertamina Patra Niaga) dengan bantuan Tergugat V (Notaris dan PPAT Firman SH, Mkn) dan Tergugat IV (BPN); 8. Bahwa sekarang sewaktu gugatan ini Penggugat daftarkan ke Pengadilan Negeri Dumai diatas tanah objek perkara masih terdapat gardu listrik milik Pertamina (Persero) dan Plang yang pertuliskan TANAH INI MILIK PT. PATRA DOK BERDASARKAN PUTUSAN Peninjauan Kembali No. 622 PK/Pdt/2010, pada hal kenyataannya tanah tersebut telah dialihkan kepada Tergugat II dengan bantuan Tergugat V sebagai PPAT; 9. Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2011 kepada Penggugat (Antik) disampaikan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Dumai Relas Pemberitahuan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI tanggal 23 Februari 2011 No. 622 PK PDT/2010 yang dalam pertimbangann hukumnya menyatakan gugatan Penggugat kurang pihak karena tidak semua ahli warts dari almarhum Atan P dijadikan sebagai pihak (subjek gugatan) dalam perkara a quo (perkara No.13/Pdt.G/2007/PN.DUM); 10. Bahwa berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI tanggal 23 Februari 2011 No. 622 PK/PDT/2010 tersebut, maka Para


Penggugat mengajukan gugatan Perbuatan melawan hukum ini kembali ke Pengadilan Negeri Dumai; 11. Duduk perkaranya selengkapnya adalah sebagai berikut, dimana orang tua Para Penggugat bernama Atan P (almarhum) mendapatkan tanah objek perkara tersebut berdasarkan tebang tebas tahun 1968 yang diperkuat dengan Surat Keterangan Memakai/Menguasai Tanah yang dikeluarkan Penghulu Pangkalan Sesai No. 123/1972 tertanggal 1 Juli 1972; 12. Bahwa luas seluruh tanah atas nama Atan (almarhum) yang tercantum dalam Surat Keterangan Memakai/Menguasai Tanah yang dikeluarkan Penghulu Pangkalan Sesai adalah 200 depa x 120 depa = 22 jalur (340 x 204 = 69.360 M2 = ± 7 Hektar), dengan batas-batasnya: -

Sebelah Utara berbatas dengan tanah

: Kh Yunus

-

Sebelah Selatan berbatas dengan tanah: Simpang Tetap 200 depa.

-

Sebelah Barat berbatas dengan tanah

-

Sebelah Timur berbatas dengan tanah : Simpang tetap 120 depa.

: Supatmo

200 depa.

120 depa.

13. Bahwa tanah orang tua Para Penggugat seluas ± 7 Hektar tersebut, pada akhir tahun 1972 diambil dan dikuasai oleh Tergugat III ± 4,5 Hektar, sedangkan sisanya (objek sengketa sekarang ini masih dikuasai oleh orang tua Penggugat (Atan almarhum); Bahwa pada saat itu bukan saja tanah milik orang tua Penggugat yang diambil dan dikuasai oleh Tergugat III, akan tetapi juga tanah-tanah masyarakat sekitarnya diambil dan dikuasai oleh Tergugat III seluas ± 300 Hektar tanpa ada ganti rugi atau secara melawan hukum; 14. Bahwa tanah seluas ± 300 oleh Tergugat III diberikan/dialihkan kepada Tergugat I sebagai anak perusahaan dari Tergugat III pada sekitar tahun 1997 dengan bantuan Tergugat IV; 15. Bahwa setelah terjadi reformasi di Indonesia tahun 1998, masyarakat termasuk Para Penggugat selaku ahli waris dari almarhum Atan menuntut ganti rugi terhadap Tergugat I dan Tergugat III yang telah mengambil dan menguasai tanah masyarakat seluas ± 300 Hektar secara melawan hukum; Bahwa atas tuntutan masyarakat termasuk Para Penggugat tersebut, Pemerintah Kota Dumai membentuk Tim yang diberi nama Tim Terpadu Penyelesaian Tanah Pertamina di area Dock Yard Pangkalan sesai Kota Dumai yang diketuai oleh Drs. Zulkifli AS (mantan Walikota Dumai); Bahwa atas tuntutan masyarakat dan termasuk Para Penggugat (ahliwaris Atan P) tersebut, akhirnya pada tahun 2001 tanah-tanah masyarakat termasuk Penggugat mendapat ganti rugi dari Tergugat I;


16. Bahwa tanah Para Penggugat yang berasal dari orang tua Para Penggugat almarhum Atan mendapat ganti rugi untuk tanah seluas ± 4,5 Hektar, sedangkan sisanya (objek sengketa sekarang ini) tidak menadapat ganti rugi karena tidak termasuk areal yang dikuasai Tergugat III sejak tahun 1972 yang kemudian diserahkan kepada Tergugat I pada tahun 1979 dan (kemudian dipindahkan/dialihkan lagi kepada Tergugat II setelah adanya putusan Peninjauan kembali); 17. Bahwa setelah Para Penggugat mendapat ganti rugi atas tanah seluas ± 4,5 Hektar tersebut tahun 2001, timbul persoalan baru yaitu Tergugat I secara melawan hukum mengklaim tanah milik Para Penggugat yang tersisa yaitu yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah miliknya dengan alasan termasuk areal Tergugat I yang diperdapatnya dari Tergugat III pada tahun 1995 yang kemudian dibaliknamakan atas nama Tergugat I tahun 1997 seluas ± 300 Hektar; 18. Bahwa selanjutnya secara melawan hukum pada tahun 2005 Tergugat I mengerahkan petugas Satpamnya untuk mencabuti tanaman-tanaman yang berada diatas tanah yang menjadi objek sengketa sekarang ini diantaranya pohon kelapa dan juga mencabut papan plang nama yang bertuliskan tanah ini milik Penggugat; 19. Bahwa akibat perbuatan Tergugat I secara melawan hukum tersebut, Penggugat tidak dapat mengusai tanah objek sengketa yang merupakan tanah milik Penggugat sendiri sampai saat ini, pada hal Penggugat sudah menjelaskan berulang kali kepada Tergugat I bahwa tanah objek sengketa tidak termasuk areal Tergugat I yang diperdapat dari Tergugat III karena batas-batas tanah areal milik Tergugat I seluas ± 300 Hektar sesuai dengan sertifikat HGB No. 587/188 batas-batasnya jelas yaitu terdapat batas parit dan patok beton yang dibuat sendiri oleh Tergugat pada tahun 1972 maupun sewaktu dilakukan pengukuran oleh BPN tahun 1979 dan disamping itu tanah objek sengketa milik Penggugat tidak pernah mendapat ganti rugi baik dari Tergugat III maupun Tergugat I; 20. Bahwa karena Tergugat I tidak mengindahkan penjelasan Para Penggugat, Para Penggugat melaporkan permasalahan Tersebut kepada Bapak Lurah Pangkalan Sesai pada bulan Nopember 2006; Atas inisiatif dari Bapak Lurah Pangkalan Sesai, maka Lurah bersama stafnya dan beberapa orang saksi dari masyarakat melakukan pengukuran tanah milik Tergugat I seluas ± 300 Hektar tidak mengenai tanah (objek


sengketa) milik Para Penggugat atau dengan kata lain tanah objek sengketa diluar areal tanah milik Tergugat; 21. Bahwa hasil dari pengukuran Lurah Pangkalan Sesai tersebut diberitahukan kepada Tergugat I, akan tetapi Tergugat I tidak menghiraukan dengan alasan masalah areal tanah ini adalahwewenang Pertamina Pusat (Tergugat III) dan Tergugat I menganjurkan untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan agar adanya kepastian hukum. Selanjutnya Tergugat I mengatakan apabila hasil putusan Pengadilan ternyata objek sengketa tidak termasuk areal tanah Tergugat I yang diperoleh dari Tergugat III, maka Tergugat I akan tunduk dan patuh pada putusan pengadilan tersebut. Bahwa penjelasan Tergugat I tersebut dipertegas dengan suratnya tertanggal 23 Januari 2007 No. 054/XLA007/2007-S8, yang ditujukan kepada Penggugat dengan tembusan Camat Dumai Barat dan Lurah Pangkan Sesai; 22. Bahwa karena upaya Para Penggugat untuk menyelesaikan masalah tersebut diluar Pengadilan menemui jalan buntu, Para Penggugat dengan itikat baik sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Dumai untuk menuntut hak tanah objek sengketa yang merupakan hak milik Para Penggugat yang berasal dan warisan orang tua yang telah dikuasainya semenjak tahun 1968 sampai tahun 2002 dan tidak pernah ada masalah lagi pula sampai sekarang Pajak Bumi dan Bangunannya masih atas nama Penggugat Antik yang selalu dibayar setiap tahunnya; 23. Bahwa oleh karena Para Penggugat mengkuatirkan adanya itikat tidak baik dari Para Tergugat yang akan mengalihkan objek sengketa kepada pihak lain, maka Para Penggugat mohon pengadilan Negeri Dumai untuk melaksanakan sita atas objek sengketa; 24. Bahwa gugatan ini Para Penggugat ajukan berdasarkan alat-alat bukti yang sah dan kuat menurut hukum; 25. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka Para Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Dumai sudi kiranya memanggil kami kedua belah pihak pada suatu hari yang akan Bapak tentukan kemudian untuk memeriksa perkara ini dan Para Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Dumai akan memberikan putusan dengan amar yang berbunyi sebagai berikut : PRIMER: 1. Menyatakan Para Penggugat berkwalitas baik dan sah menurut hukum; 2. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;


3. Menyatakan sah milik Para Penggugat objek sengketa yang berupa sebidang tanah yang terletak di Jalam Dock yard, Kelurahan Pangkalan Sesai, Kecamatan Dumai Barat, Kota Dumai, dengan batas-batas: - Sebelah

Utara

berbatas

dengan

parit

batas

PT.

Patra

Dok

Dumai.......................................................................................... + 138 M; - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Pembangunan ............+ 115 M; - Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Dockyard .........................+ 155 M; - Sebelah Timur berbatas dengan tanah masyarakat .................... + 160 M; 4. Menyatakan bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum karena menguasai tanah objek sengketa tanpa hak; 5. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat tersebut telah merugikan Para Penggugat; 6. Menyatakan Tergugat IV dan Tergugat V telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah membantu Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dalam peralihan hak atas objek sengketa; 7. Memerintahkan Para Tergugat untuk tunduk dan patuh terhdap Keputusan ini; 8. Menyatakan sah dan berharga peletakan sita objek sengketa yang telah diletakkan dalam perkara ini; 9. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk mengosongkan objek sengketa dari segala hak miliknya dan hak milik orang lain yang mendapat hakdaripadanya dan setelah kosong rnenyerahkannya kepada Para Penggugat, jika ingkar dengan bantuan kepolisian atau pihak lainnya; 10. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar uang paksa sebesar Rp.2.000.000,-setiap hari, apabila Para Tergugat lalai melaksakan kewajibannya setelah putusan ini mempunyaikekuatan hukum tetap; 11. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat diialankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) 12. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara sekarang ini, walaupun ada perlawanan, Banding atau Kasasi; Subsidair ; Mohon supaya Pengadilan Negeri Dumai akan memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequa et bono).


Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi I, Tergugat Konvensi II/Penggugat Rekonvensi II, dan Tergugat Konvensi III/ Penggugat Rekonvensi III telah mengajukan jawaban yang juga berisi eksepsi, jawaban dalam pokok perkara dan gugatan rekonvensi yang isinya sama, yang pada pokoknya:

DALAM EKSEPSI: 1. Eksepsi Kompetensi Absolut a. Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat adalah berkaitan dengan sengketa tanah yang terletak didalam sertifikat HGB No. 587/1979 atas nama Tergugat Ill yang telah dibalik nama menjadi HGB No. 188/1998 dan kemudian dipecah menjadi 4 (empat) sertifikat yaitu HGB No. 478/2011 HGB No. 479/2011, HGB No. 480/2011 dan HGB No. 481/2011 atas nama Tergugat I. Saat ini tanah tersebut telah dialihkan kepada Tergugat II dimana letak obyek sengketa yang dituntut Penggugat (tanah yang ada gardu listrik) masuk dalam areal Sertifikat HGB No. 479/2011. b. Bahwa Petitum Penggugat antara lain berbunyi: - Menyatakan sah milik Penggugat obyek sengketa yang berupa sebidang tanah yang terletak di Jalan Dock Yard, Kelurahan Pangkalan Sesai, Kecamatan Dumai Barat, Kota Dumai dengan batasbatas: dst - Menyatakan Terugat I, Tergugat II dan Tergugat Ill telah melakukan perbuatan melawan hukum karena menguasai tanah obyek sengketa tanpa hak. - Menghukum

Tergugat

I,

Tergugat

II

dan Tergugat

Ill

untuk

mengosongkan obyek sengketa dari segala hak miliknya dan milik orang lain yang mendapat hakdaripadanya dan setelah kosong menyerahkannya kepada Para Tergugat. c. Bahwa

jika petitum tersebut dikabulkan dimana obyek sengketa

dinyatakan sebagai milik Penggugat, kemudian Para Tergugat dinyatakan melakukan

perbuatan

melawan

hukum

dan

diperintahkan

untuk

mengosongkan lokasi, maka hal itu sama saja dengan menjadikan sebagian Sertifikat HGB Para Tergugat menjadi batal, tidak berlaku atau kehilangan kekuatan hukumnya. Bagaimana mungkin Sertifikat HGB masih ada namun ada putusan selain putusan PTUN yang menyatakan sebagian tanah didalam sertifikat itu justru dinyatakan sebagai milik orang


lain. Apalagi kalau Para Tergugat diperintahkan mengosongkan lokasi padahal sertifikatnya masih berlaku. d. Bahwa saat ini, tanah yang diklaim Penggugat (tanah yang ada gardu

listrik) masuk dalam areal Sertifikat HGB No. 479/2011 (berasal dari HGB 587/1979 yang dibalik nama ke HGB 188/1998 dan sebagian dipecah menjadi HGB 479/2011). e. Bahwa agar tidak menimbulkan kerancuan hukum mengingat petitum

Penggugat

berdampak

langsung

pada

sertifikat

HGB

479/2011,

sementara kewenangan menyatakan batalnya sertifikat atau menyatakan sertifikat tidak berlaku balk sebagian ataupun keseluruhan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara, maka seharusnya perkara aquo merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara. f.

Mohon Majelis Hakim dapat mencermati dan memahami bahwa petitum Penggugat sama halnya dengan menjadikan Sertifikat HGB Para Tergugat menjadi tidak berlaku sebagian, sehingga perkara aquo bukanlah merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Dumai melainkan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara.

g. Bahwa karena Eksepsi ini adalah mengenai Kompetensi Absolut, maka

mohon agar Majelis Hakim berkenan memutus terlebih dahulu atas Eksepsi tersebut sebelum memeriksa pokok perkara. Berdasarkan uraian diatas, maka cukup alasan bagi Pengadilan Negeri Dumai untuk menolak seluruh gugatan Penggugat atau setidak-tidaknya menyatakan Surat Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet ontvankelijk verklaard). 2. Eksepsi Daluwarsa Perkara a. Bahwa yang menjadi objek gugatan Penggugat adalah perbuatan

melawan hukum atas penguasaan sebidang tanah seluas ± 2 Ha yang ada dalam sebagian Sertifikat HGB Para Tergugat, yaitu HGB No. 587/1979 yang telah dibalik nama menjadi HGB No. 188/1998 dan saat ini dipecah menjadi 4 (empat) sertifikat yaitu HGB No. 478, 479, 480 dan 481 yang kesemuanya diterbitkan tahun 2011 atas nama Tergugat I. b. Bahwa selain menjadi pemilik berdasarkan Sertifikat sejak tahun 1979,

Tergugat Ill dan Tergugat I juga telah melakukan penguasaan atas tanah tersebut secara fisik dilapangan. Hal ini terbukti dengan adanya patok beton dan parit batas yang dibangun pada tahun 1975-an dan gardu listrik yang dibangun pada tahun 1980an. Selain itu setiap tahun Tergugat Ill


yang dilanjutkan Tergugat I, juga membayarkan Pajak Bumi dan Bangunan atas tanah tersebut sampai dengan saat ini. c. Bahwa berdasarkan uraian dan fakta-fakta tersebut diatas, jelas dan

terbukti bahwa Tergugat I dan Tergugat Ill merupakan pemilik yang sah balk secara yuridis maupun secara fisik penguasaan dilapangan setidaktidaknya sejak tahun 1975. d. Bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24

Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, seseorang tidak dapat lagi menuntut haknya (daluwarsa) atas tanah yang telah disertifikatkan dan secara nyata dikuasai secara fisik oleh pihak lain apabila dalam waktu 5 (lima) tahun tidak mengajukan keberatan atau tuntutan. Adapun kutipan lengkap pasal 32 (2) PP No. 24/1972 adalah sebagai berikut: "Dalam hal suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad balk dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan kepada kantor pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut". e. Bahwa tanah perkara aquo telah disertifikatkan oleh Tergugat III sejak tahun 1979 dan secara nyata juga telah dibangun gardu listrik pada tahun 1980. Mengacu pada ketentuan Pasal 32 ayat (2) PP No. 24/1997 mengenai daluwarsa 5 tahun,maka hak Penggugat untuk mengajukan tuntutan telah hilang/ daluwarsa sejak tahun 1985 (rechtsverwerking). Ketentuan ini merupakan penyempurnaan dan penegasan terhadap sistem publikasi negatif bertendensi positif dari pendaftaran tanah yang diamanatkan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Selama ini orang yang tercantum namanya dalam sertifikat selalu dihadapkan pada kemungkinan adanya gugatan dari pihak lain yang merasa mempunyai hak atas bidang tanahnya. Tetapi dengan penentuan batas waktu ini, maka orang yang tercantum namanya dalam sertifikat akan bebas dari kemungkinan adanya gugatan setelah lewat waktu 5 (lima) tahun dan statusnya sebagai pemilik tanah akan terus dilindungi sepanjang tanah itu diperoleh dengan itikad balk dan dikuasai secara nyata oleh pemegang hak bersangkutan atau kuasanya.


Mohon Majelis Hakim bandingkan dengan : - Yurisprudensi MA No. 210/K/Sip/1055; Gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, oleh karena Para Penggugat telah mendiamkan persoalannya selama

25

tahun

harus

dianggap

menghilangkan

haknya.

(rechtsverwerking). - Yurisprudensi

MA

No.

200K/Sip/1974;

Keberatan

yang

diajukan

penggugat untuk kasasi bahwa hukum adat tidak mengenal daluwarsa dalam hal warisan tidak dapat dibenarkan, karena gugatan telah ditolak bukan atas alasan daluwarsanya gugatan, tetapi karena dengan berdiam diri selama 30 tahun lebih penggugat asal dianggap telah melepaskan haknya (rechtsverwerking). - Yurisprudensi MA No. 329K/Sip/1957; Orang yang membiarkan saja tanah menjadi haknya selama 18 tahun dikuasai oleh orang lain dianggap

telah

melepaskan

haknya

atas

tanah

tersebut

(rechtsverwerking). Berdasarkan uraian diatas, maka cukup alasan bagi Pengadilan Negeri Dumai untuk menolak seluruh gugatan Penggugat atau setidak-tidaknya menyatakan

Surat

Gugatan

Penggugat

tidak

dapat

diterima

(Niet

ontvankelijk verklaard). 3. Eksepsi Surat Kuasa a. Bahwa surat kuasa khusus antara Antik bin Atan selaku Pemberi Kuasa I, Tamrin Bin Atan selaku Pemberi Kuasa II, Anjo Bin Atan selaku Pemberi Kuasa III, Aminah Bin Atan selaku Pemberi Kuasa IV, Supinah Bin Atan selaku Pemberi Kuasa V denganAbdria Sandry Irma, S.H. selaku Penerima Kuasa (selanjutnya disebut sebagai "Surat Kuasa Penggugat") yang diperlihatkan oleh Para Penggugat dalam Kasus Aquo, dibuat oleh pihak yang tidak berwenang selaku pewaris atas objek sengketa. b. Surat Kuasa Penggugat tidak menyertakan alas hak yang sah secara hukum bagi Pemberi Kuasa untuk mewakili ahli waris dalam perkara ini, dalam hal ini seharusnya Surat Kuasa Penggugat menyertakan dasar hukum termasuk namun tidak terbatas pada: i.

Fatwa Waris yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri yang memuat pewaris, ahli waris dan/atau bundel waris.

ii. Akte Kelahiran dari masing masing ahli waris (Para Penggugat). iii. Surat kematian Pewaris (Atan).


c. Selanjutnya Yahya Harahap dalam bukunya "Hukum Acara Perdata, Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan", cetakan kedua belas, halaman 437, menyatakan bahwa : "Dasar

umum

pemberi

kuasa,

harus

diberikan,

dibuat,

dan

ditandatangani orang yang berwenang untuk itu" Sehingga dengan demikian, Para Penggugat dalam Surat Kuasa Penggugat, secara hukum, tidak dapat memberikan dasar hukum yang sah, sebagai pemberi kuasa dan/atau pewaris; guna selanjutnya dapat memberi kuasa kepada penerima kuasa. Berdasarkan uraian diatas, maka cukup alasan bagi Pengadilan Negeri Dumai untuk menolak seluruh gugatan Penggugat atau setidak-tidaknya menyatakan Surat Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet ontvankelijk verklaard). 4. Eksepsi Obscuur Libel a. Yahya Harahap dalam bukunya "Hukum Acara Perdata, Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan", cetakan kedua belas, halaman 449, menyatakan bahwa: "Kekaburan objek sengketa sering terjadi mengenai tanah. Terdapat beberapa aspek yang menimbulkan kaburnya objek gugatan mengenai tanah: a) Batas-batasnya tidak jelas, b) Letaknya tidak pasti, dan c) Ukurannya yang disebut dalam gugatan berbeda dengan hasil

pemeriksaan setempat" b. Sehingga dengan demikian apabila melihat alasan obcure libel dicermati satu persatu, maka analisa terhadap gugatan tanpa menyinggung pokok perkara, akan sangat memenuhi ketidak jelasan dari gugatan, dengan perincian sebagai berikut: i. Batas-batasnya tidak jelas Pada halaman 2 dan 3 gugatan, menyebutkan batas timur objek perkara berbatasan dengan tanah masyarakat. Sehingga dengan demikian tidak jelas batas timur ini dengan "masyarakat" yang maknanya terlalu bias dan tidak jelas. Dalam hal ini, secara hukum objek perkara tidak boleh menerka-nerka dengan memperluas dan menyederhanakan batas tanah subjek hukum pada bagian timur dengan mengunakan terminologi "masyarakat". ii. Letaknya tidak pasti,


Adapun dalam hal ini ada ketidakpastian penulisan uraian gugatan antara batas pada halaman 2 dan 3 dengan batas pada halaman 5 butir 12, dimana timbul ketidakpastian batas objek perkara. Berdasarkan uraian diatas, maka cukup alasan bagi Pengadilan Negeri Dumai untuk menolak seluruh gugatan Penggugat atau setidak-tidaknya menyatakan

Surat

Gugatan

Penggugat

tidak

dapat

diterima

(Niet

ontvankelijk verklaard). I. DALAM POKOK PERKARA 1. Bahwa apa yang telah disampaikan dalam eksepsi merupakan satu kesatuan yang utuh dengan uraian dalam pokok perkara dan oleh karenanya mohon dianggap telah disampaikan dalam Pokok Perkara; 2. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya, kecuali yang diakui secara tegas dan nyata oleh TERGUGAT. 3. Bahwa Tergugat I, II dan III sama sekali tidak pernah mengakui kemenangan Penggugat atas perkara di Pengadilan Negeri Dumai No. 13/Pdt.G/2007/PN.Dum

setelah

adanya

putusan

kasasi

No.

2568/K/Pdt/2008 karena Tergugat I dan III menyakini jika tanah yang ada dalam Sertifikat HGB 587/1979 yang diubah ke HGB 188/1988 dan terakhir pada tahun 2011 dipecah menjadi HGB No. 478, 479, 480 dan 481 telah diganti rugi oleh Para Tergugat I dan III. Jika Tergugat I, II dan III mengakui kemenangan Penggugat pada perkara tersebut, tentunya tidak mungkin Tergugat I mengajukan upaya Peninjauan Kembali. 4. Bahwa terhadap gugatan Penggugat pada tahun 2007 tersebut, Tergugat I telah mengajukan upaya Peninjauan Kembali dimana sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung No. 622/PK/Pdt/2010, gugatan Penggugat tidak dapat diterima. 5. Bahwa Surat Keterangan Tebang Tebas No. 123/1972 tanggal 1 Juli 1972 seluas ±7 Ha bukanlah bukti kepemilikan tanah, melainkan hanya hak untuk membuka tanah dan memungut hasil hutan. Berdasarkan pasal 46 ayat 2 UU No. 5/1960 tentang Pearturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dinyatakan bahwa: 1)

Hak membuka tanah dan memungut hasil hutan hanya dapat dipunyai oleh warga Negara Indonesia dan diatur dengan peraturan pemerintah.

2)

Dengan mempergunakan hak memungut hasil hutan secara sah tidak dengan sendirinya diperoleh hak milik atas tanah itu.


Untuk dikategorikan sebagai pemilik, maka berdasarkan Pasal 24 PP No. 24/1997, Penggugat harus menguasai dan mengelola tanah, juga harus mendaftarkan Surat Keterangan Tebang Tebas tersebut ke Instansi pertanahan dengan disertai alat-alat bukti tertulis dan keterangan saksi. Surat Keterangan Tebang Tebas Penggugat tidak pernah didaftarkan dan karenanya Surat Keterangan Tebang Tebas tersebut saat ini telah tidak memiliki kekuatan hukum. 6. Bahwa benar Tergugat III pada tahun 1972 melakukan pembebasan tanah seluas 300 Ha namun Tergugat III membantah jika pembebasan tanah tersebut tidak disertai ganti rugi. Orang tua Penggugat termasuk salah seorang yang menerima ganti rugi, dimana ganti rugi dibayarkan melalui BBD Dumai sejumlah Rp. 14.300 untuk persil 61 dan Rp. 168.450,- untuk persil 63 dan telah diterima oleh alm. Atan P (orang tua Penggugat). Proses pembayaran ganti rugi ini juga disetujui oleh Gubernur Riau yang pada saat itu dijabat oleh Arifin Achmad. 7.

Bahwa pembebasan tanah pada tahun 1972 juga telah dibuatkan Peta Situasi No. 494 tanggal 25 September 1972 dan Gambar Situasi No. 12 tanggal 25 Nopember 1972 yang dibuat oleh Gubernur K.D.H Propinsi Riau, Direktorat Agraria Sub Direktorat Pendaftaran Tanah. Peta Situasi dan Gambar Situai tersebut sangat jelas menggambarkan tanah yang telah dibebaskan dan diganti rugi oleh Tergugat III pada tahun 1972 beserta nama-nama penerima ganti rugi dan batas-batas (sempadan) tanahnya.

8.

Bahwa selanjutnya pada tahun 1979, berdasarkan Peta Situasi dan Gambar Situasi tersebut, BPN Kab. Bengkalis kemudian melakukan pengukuran, pemasangan patok beton dan diterbitkanlah Sertifikat HGB No. 587/1979 dengan Gambar Situasi No. 20/1979 seluas ±300 atas nama PERTAMINA. Tanah Penggugat yang telah diganti rugi tersebut masuk dalam gambar Blok IV Persil 61 dan Persil 63.

9.

Bahwa PT. Pertamina Dok Dumai yang awalnya sebagai bagian unit dari Pertamina kemudian dijadikan anak perusahaan bernama PT. Patra Dok Dumai. Pada tahun 1997, berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama Pertamina No. KPTS-009/C0000/97-S0, maka sejak tanggal 31 Maret 1995 seluruh asset Pertamina Dumai yang ada di daerah dok yard diberikan kepada PT. Patra Dok, termasuk tanah HGB No. 587, Gambar Situasi No. 20/1979 seluas 300 Ha. Selanjutnya pada tanggal 26 Juni


1988, HGB No. 587 tersebut dirubah menjadi HGB No. 188 atas nama PT. Patra Dok Dumai. 10. Bahwa pada tahun 1999-2000 (karena euphoria reformasi), terjadi demonstrasi besarbesaran dari masyarakat terhadap seluruh tanah yang dikuasai Pertamina sehingga pada tahun 2001 diberikan lagi uang sagu hati (kompensasi) kembali kepada seluruh masyarakat termasuk kepada orang tua Penggugat. Uang sagu hati diberikan kepada Penggugat untuk tanah yang berada didalam parit batas dan masuk dalam sertifikat HGB Para Tergugat. 11. Bahwa pemberian kompensasi ini juga diakui secara tegas oleh Penggugat sendiri. Pada butir 16 gugatannya Penggugat menyatakan TELAH MENERIMA GANTI RUG! TANAH SELUAS ±4,5 HA PADA TAHUN 2001,sedangkan sisanya (obyek sengketa sekarang ini) tidak mendapat ganti rugi karena tidak termasuk dalam areal yang dikuasai Tergugat III sejak tahun 1972 dst.... Namun Tergugat I, II dan III membantah jika obyek sengketa (tanah yang ada gardu listriknya) tidak mendapat ganti rugi karena tidak termasuk dalam areal yang dikuasai Tergugat III sejak tahun 1972 yang kemudian diserahkan kepada Tergugat I pada tahun 1979 (dan kemudian dialihkan kepada Tergugat II setelah adanya putusan Peninjauan Kembali). 12. Bahwa faktanya dilapangan, obyek sengketa yang diklaim Penggugat justru masuk dalam areal yang telah diganti rugi dan dikuasai oleh Tergugat III sejak tahun 1972. Hal ini jelas dan nyata karena obyek sengketa yang diklaim dilapangan terletak didalam areal patok dan parit batas, bahkan mengambil gardu listrik yang telah dibangun oleh Tergugat pada tahun 1980an. 13. Bahwa perlu Tergugat I dan III tegaskan, pada saat kompensasi tahun 2001 diberikan sudah ada parit batas yang mengelilingi tanah sertifikat HGB No. 587 yang diubah menjadi No. 188 seluas 300 Ha. Pembangunan parit batas dilaksanakan pada tahun 1980an sedangkan tuntutan masyarakat muncul tahun 1999-2001. Pada saat pembayaran tahun 2001 semua masyarakat yang merasa memiliki tanah didalam areal parit batas (HGB No. 578 atau 188) telah didata oleh Tim yang dibentuk oleh Pemerintah Kota Dumai. Penggugat juga turut menerima ganti rugi pada saat itu sebesar Rp. 127.875.000,- untuk persil 61 dan 63. Tanah yang menjadi obyek sengketa adalah tanah persil 61 dan 63 yang ada dipeta Blok IV.


Dengan adanya pembayaran tahun 2001, maka tidak ada lagi tanah Penggugat yang masuk dalam areal Sertifikat HGB 587/188 yang belum diganti rugi Tergugat I dan III. Kalaupun masih ada tanah Penggugat yang tersisa, maka letak lokasi tanah yang tersisa bukan berada didalam areal Sertifikat HGB 587 yang diubah menjadi HGB No. 188. 14. Bahwa permasalahan tanah Penggugat ini juga pernah disampaikan kepada Walikota Dumai, DPRD Kota Dumai serta BPN Kota Dumai dan menanggapi surat tersebut, Pemerintah Kota Dumai, Kanwil BPN Riau serta DPRD kota Dumai telah melakukan rapat konsultasi untuk penyelesaian tanah Tergugat I, pada tanggal 2 Desember 2002 dan pada tanggal 19 Desember 2002 DPRD Kota Dumai mengirim surat No. 170/2002/2846 yang isinya sebagai berikut: 1)

Pembayaran

telah

dilaksanakan

sesuai

dengan

Daftar

yang

disepakati yakni Daftar Pembayaran Ganti Rugi. 2)

Pembayaran Ganti Rugi tanah milik masyarakat diareal PT.Patra Dok Dumai telah dibayar sesuai dengan ukuran tanah yang dimiliki oleh masyarakat, sehingga permasalahan tanah areal Tergugat I telah dinyatakan tuntas (clear).

15. Bahwa Tergugat I, II dan III sama sekali tidak mengerti mengapa Penggugat merasa masih ada tanahnya yang belum diganti rugi dan dikuasai oleh Para Tergugat, tapi tidak masuk dalam areal sertifikat HGB 587/188 dan terakhir dipecah menjadi HGB 478, 479, 480 dan 481 pada tahun 2011. Padahal patok beton dan batas-batas tanah HGB 587/188 sudah jelas dan nyata dan tanah yang ada gardu listriknya secara nyata masuk dalam areal HGB 587/ 188. 16. Bahwa Tergugat I, II dan III membantah dengan tegas hasil pengukuran yang dilakukan Penggugat bersama staf kelurahan Pangkalan Sesai pada tahun 2006 yang hasilnya menyatakan tanah Tergugat I seluas ±300 Ha tidak mengenai tanah (obyek sengketa) milik Penggugat atau dengan kata lain tanah obyek sengketa diluar areal tanah milik Tergugat. 17. Bahwa fakta yang sebenarnya adalah Penggugat pada awalnya menganggap ukuran tanah Tergugat yang luasnya ± 300 Ha adalah 2000 x 1500 meter. Kemudian Penggugat bersama staf kelurahan melakukan pengukuran secara manual dari patok dipinggir pantai (sisi utara) kemudian ditarik garis lurus ke sisi selatan sejauh 1500 meter. Dari hasil


pengukuran ternyata titik 1500 meter tidak sampai diujung patok batas tanah dan masih ada tanah sisa sejauh ±100 meter lagi ke patok batas. Disinilah kemudian Penggugat merasa ada kelebihan tanah sepanjang ±100 meter atau ada tanah Penggugat yang belum diganti rugi Pertamina. Selanjutnya tanah yang berjarak ±100 meter tersebut diklaim dan ditanami pisang oleh Penggugat pada tahun 2007. 18. Bahwa anggapan Penggugat tersebut adalah keliru dan menyesatkan dan disinilah letak kekeliruan Penggugat selama ini. Tanah HGB 587/188 luasnya 300 Ha, namun ukurannya bukan 2000 x 1500 meter melainkan 1621 meter disisi timur, 1415 meter di sisi barat, 2003 meter disisi selatan dan sisi utara tidak dapat dihitung karena berbatasan dengan laut. Oleh karena itu patok beton dan parit batas disebelah timur letaknya bukan dititik 1500 meter melainkan dititik 1621 meter. Jadi kalau Penggugat mengukur hanya sampai dititik1500 meter maka pastilah tidak akan sampai ke titik patok atau parit batas terakhir karena jaraknya masih sisa sepanjang 121 meter. Namun demikian, hal ini tidak dapat diartikan ada kelebihan tanah dalam HGB 587/188 dilapangan atau ada sisa tanah Penggugat yang belum diganti rugi karena memang ukuran HGB 587/188 disebelah timur adalah 1621 meter. Untuk membuktikan hal ini maka Tergugat akan melakukan pembuktian dilapangan dengan melakukan pengukuran yang dicocokkan dengan peta Situasi No. 494 tahun 1972, Gambar Situasi No. 12 tahun 1972 dan Gambar Situasi No. 20 tahun 1979. 19. Bahwa pengukuran yang dilakukan Penggugat bersama staff kelurahan tidak

dapat dijadikan dasar adanya tanah Penggugat yang belum diganti rugi oleh Tergugat Ill karena pengukurannya tidak memperhatikan Peta Situasi No. 494 tahun 1972, Gambar Situasi No. 12 tahun 1972 dan Gambar Situasi No. 20 tahun 1979. Disamping itu pengukuran tersebut juga dilaksanakan oleh pejabat yang tidak memiliki kewenangan/ keahlian untuk melakukan pengukuran. 20. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, jelas dan terbukti bahwa obyek

sengketa tidak termasuk dalam areal HGB 587/188 dan karenanya tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, II dan Ill. Justru Penggugat-lah yang melakukan perbuatan melawan hukum dengan menanami tanah milik Tergugat dengan pisang dan memasang pagar kayu didalam areal HGB 587/188 milik Tergugat. 21. Bahwa karena Tergugat I, II dan Ill tidak melakukan perbuatan melawan

hukum maka sudah selayaknya gugatan Penggugat ditolak.


DALAM REKONPENSI Adapun alasan Penggugat dalam Rekonpensi mengajukan gugatan balik adalah sebagai berikut: 1. Penggugat dalam Konpensi yang menjadi Tergugat dalam Rekonpensi pada tahun 2005 telah memasuki dan menanami lokasi sengketa dengan tanaman pisang dan tanaman lainnya tanpa ijin, bukan hanya itu, Tergugat Rekonpensi juga telah membuat pagar kayu dan menjadikan beberapa fasilitas milik Penggugat Rekonpensi seperti pagar besi dan parit batas yang awalnya dibuat dari beton menjadi rusak. 2. Dalam kurun waktu Tergugat Rekonpensi menggunakan tanah tanpa ijin (2005-2010), juga tidak pernah membayar sewa sementara Penggugat Rekonpensi juga tidak dapat memanfaatkan atau menyewakan tanah tersebut kepada pihak lain karena diduduki tanpa hak dan dipagar oleh Tergugat Rekonpensi. 3. Bahwa Surat Keterangan Tebang Tebas No. 123/ 1972 patut diduga palsu karena isinya sudah tidak benar. Luas tanah masih berjumlah ±7 Ha, padahal sebagian tanah tersebut sudah dijual kepada pihak lain. Seharusnya setiap penjualan tanah yang dilakukan oleh pemilik maka luas tanah yang tercantum dalam surat keterangan tebang tebas dikurangi dan jika sudah habis maka harus dikembalikan ke penghulu/ kelurahan. Faktanya tanah milik Penggugat sudah habis dijual kepada pihak lain, namun Surat Keterangan Tebang Tebas No. 123/172 tidak diserahkan ke kelurahan melainkan masih tetap disimpan oleh ahli waris Atan (Penggugat) dan digunakan untuk menggugat pihakpihak yang telah membeli tanah dengan itikad baik seperti Para Tergugat. . Hal ini sangat berbahaya dan merugikan pihak-pihak seperti Para Tergugat maupun masyarakat lainnya yang telah membeli tanah dari orang tua Penggugat, baik dari segi waktu, biaya dan reputasi. 4. Bahwa dengan adanya gugatan aquo dan tindakan Tergugat Rekonpensi sebagaimana diuraikan di atas, maka Penggugat Rekonpensi telah dirugikan secara materiil dan imateriil sebesar Rp. 882.800.000,(delapan ratus delapan puluh dua juta delapan ratus ribu Rupiah), dengan rincian kerugian sebagai berikut: a. Kerugian Materiil berupa: > Biaya penanganan perkara sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus

juta Rupiah).


> Biaya pembersihan lokasi dari tanaman, pembongkaran pagar dan

pengembalian ke kondisi semula sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah). > Biaya kehilangan pendapatan akibat tidak dapat menggunakan atau

menyewakan tanah selama 5 tahun sebesar Rp. 532.800.000 (lima ratus tiga puluh dua juta delapan ratus ribu Rupiah). Nilai ini dihitung berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindah tanganan Barang Milik Negara dengan rumus sebagai berikut: Formula Sewa Tanah: ST: 3,33% x (Luas Tanah (M2 x NJOP) ST: 3,33% x (20.000 x 180.000) ST: Rp.119.880.000 per tahun. Sewa tanah selama 5 tahun

= Rp. 106.560.000 x 5 = Rp. 599.400.000

b. Kerugian immateriil berupa pencemaran nama balk dan memberikan citra buruk kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp 100.000.000,(seratus juta Rupiah). 5. Bahwa mengingat Tergugat Rekonpensi ada kemungkinan tidak bersedia melaksanakan putusan pengadilan, mohon agar Tergugat Rekonpensi dikenakan dwangsoom (uang paksa) sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta Rupiah) per hari hingga Tergugat Rekonpensi melaksanakan putusan pengadilan. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Tergugat I, II dan Ill mohon kepada Majelis Hakim untuk memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut: DALAM KONPENSI Dalam Eksepsi: 1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat I, II dan Ill seluruhnya. 2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima 3. Menyatakan gugatan Penggugat telah daluwarsa atau lewat waktu.

Dalam Pokok Perkara: 1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya

menyatakan gugatan tidak dapat diterima. 2. Menyatakan bahwa obyek sengketa didalam Sertifikat Hak Guna Bangunan

No. 479 milik Tergugat II telah diganti rugi oleh Tergugat I dan Ill.


3. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam

perkara ini. DALAM REKONPENSI 1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi seluruhnya. 2. Menyatakan Surat Keterangan Tebang Tebas No. 123/1972 tanggal 1

Djuli 1972 tidak berkekuatan kekuatan hukum. 3. Menghukum Tergugat Rekonpensi membayar kerugian materiil dan

immateriil sebesar Rp 882.800.000,- (delapan ratus delapan puluh dua juta delapan ratus ribu Rupiah). 4. Menghukum Tergugat Rekonpensi membayar dwangsoom (uang paksa)

sebesar Rp1.000.000,(satu juta Rupiah) per hari hingga dilaksanakannya putusan pengadilan ini oleh Tergugat Rekonpensi. atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Konvensi IV telah mengajukan jawaban, yang pada pokoknya:

I. DALAM EKSEPSI: 1. Eksepsi Tentang Kewenangan Absolut; Bahwa jika gugatan penggugat memang maksudnya adalah untuk lembaga Pemerintahan yang menyelenggarakan fungsi Pemerintahan di Kota Dumai, dimana sesuai dengan materi gugatannya menyangkut tindakan tergugat IV (Kantor Pertanahan Kota Dumai) yang telah melakukan pendaftaran dan pemeliharaan data pendaftaran tanah atas sertifikat HGB No. 587 dengan melaksanakan peralihan hak dari tergugat I kepada tergugat II, hal mana dilakukan tergugat IV sesuai dengan tugas pokok dan dan fungsinya sebagai mana diatur dalam Pepres No: 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional Pasal 1

ayat

(1)

yakni

sebagai

lembaga

pemerintahan

yang

menyelenggarakan tugas dan fungsi Badan Pertanahan Nasional di Kota Dumai. Bahwa sebagai lembaga pemerintahan yang menyelenggarakan tugas dan fungsi Badan Pertanahan Nasional di Kota Dumai, maka dalam melaksanakan tugasnya dibidang pendaftaran tanah mengacu


pada PP 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dan tergugat IV dalam

perkara

a

quo

adalah

melaksanakan

pemeliharaan

datapertanahan atas tanah yang diajukan penggugat sebagai objek sengketa, maka dengan demikian tergugat IV dalam melaksanakan perbuatan tersebut adalah dalam kapasitasnya sebagai Pejabat Tata Usaha Negara, dan produk tersebut disebut dengan Keputusan Tata Usaha Negara sebagai mana dimaksud dalam pasal 1 poin 1 dan 2 UU Nomor 5 Tahun 1996 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Bahwa sesuai dengan Pasal 53 ayat (1) UU Nomor 5 Tahun 1996 menyatakan bahwa "(1) Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan gati rugi dan/atau rehabilitasi". Bahwa dari kutipan pasal tersebut diatas yang diterapkan pada materi gugatan penggugat yang menjelaskan peran tergugat IV dalam gugatannya yakni melaksanakan pendaftaran dan Pemeliharaan data Pendaftaran

tanah

atas

tanah

objek

sengketa,

adalah

dalam

kapasitasnya sebagai Pejabat Tata Usaha Negara, dengan demikian jika ada seseorang atau badan yang merasa dirugikan sebagai akibat dikeluarkannya suatu keputusan Tata Usaha Negara, maka bukan wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara antara penggugat dengan tergugat IV melainkan menjadi

kewenangan

Peradilan

Tata

Usaha

Negara

(PTUN)

sebagaimana diatur dalama pasal 47 UU 5 tahun 1996. Bahwa atas dasar uraian tersebut diatas maka cukup alasan bagi Hakim Pengadilan Negeri Dumai untuk menyatakan bahwa bukan Kewenangan Pengadilan Negeri Dumai untuk mengadili, memeriksa dan memutus perkara ini, atau setidak tidaknya menyatakan gugatan penggugat pada tergugat IV tidak dapat diterima. 2. Eksepsi kesalahan menujukan subjek gugatan (error in subjekto) Bahwa penggugat barangkali mengajukan gugatannya pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Dumai (tertulis dalam gugatannya Badan Pertanagan (BPN) Kota Dumai, sementara dalam hukum acara perdata gugatan hanya dapat diajukan pada perorangan atau badan hukum baik publik mapun privat yang sudah tertentu


Identitasnya seperti Nama, alamat dll, sementara gugatan penggugat dialamatkan ke Kantor Badan Pertanagan Nasional (BPN) Kota Dumai, yang mana lembaga dengan nomenklatur demikian tidak ditemukan Kota Dumai. Bahwa dalam nomeneklatur kelembagaan Pemerintahan di Indonesia tidak terdapat Nomenklatur Kantor Badan Pertanagan Nasional Kota Dumai, dan lembaga pemerintah yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pertanahan di Kota Dumai satu-satunya adalah Kantor Pertanahan Kota Dumai yang merupakan Lembaga Pemerintah yang mempunyai Tugas dan fungsi pertanahan di Kota Dumai. Hal ini sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa "Badan Pertanahan Nasional adalah Lembaga Pemerintah Non Departemen yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden", selanjutnya pada pasal 2 dinyatakan bahwa" Badan Pertanahan

Nasional

mempunyai

tugas

melaksanakan

tugas

pemerintahan di bidang pertanahan secara nasional, regional dan , dan selanjutnya dalam pasal Pasal 28 ayat (1) dikatakan bahwa " Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi Badan Pertanahan Nasional di daerah, dibentuk Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi di

Provinsi

dan

Kantor

Pertanahan

Kabupaten/Kota

di

Kabupaten/Kota. Bahwa dari kutipan pasal diatas jelas bahwa yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang Pertanahan di Kota Dumai adalah Kantor Pertanahan Kota Dumai yang mendapat kewenangan

berdasarkan

Pelimpahan

Kewenangan

dari

Pemerintah RI melalui Kepala Badan Pertanahan Nasional, dan selanjutnya secara Hirarki pelimpahan tersebut kepada Kepala Kantor Wilayah Propinsi Riau dart selanjutnya kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Dumai. Bedasarkan uraian diatas maka gugatan penggugat adalah salah sebab gugatan tersebut ditujukan kepada badan hukumyang tidak dikenal dalam nomenklaturorganisasi Pernerintahan di Kota Dumai, sehingga gugatan tersebut telah salah menujukan subjek gugatannya, dengan demikian cukup alasan bagi Hakim Pengadilan Negeri untuk


menolak gugatan penggugat atau menyatakan gugatan penggugat pada tergugat IV tidak dapat diterima. 3. Eksepsi tentang kualitas penggugat Bahwa penggugat mengaku sebagai para ahli waris Atan P, akan tetapi tidak mendasarkan pada satu bukti apapun, maka apabila benar sebagai ahli waris maka harus ada surat dari pejabat yang berwewenang yang membuktikan hal itu, sehingga dengan demikian para penggugat nyata punya kualitas untuk mengajukan perkara ini, sepanjang surat atau akte/keputusan tettang ahli waris tersebut tidak dibuktikan maka dengan demikian para penggugat tidak berkwalitas mengajukan gugatan atas perkara ini. Bahwa dari uraian tersebut diatas karena tidak ada dasar bukti bahwa para penggugat adalah ahli waris Atan P maka cukup alasan bagi Hakim Pengadilan Negeri Dumai yang mengadili perkara ini untuk menyatakan batal gugatan penggugat dengan demikian menolak gugatan penggugat ini atau paling tidak menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima. 4. Gugat pada Tergugat IV salah sasaran. Bahwa dalam hukum acara perdata terjadinya sengketa apabila ada persinggungan kepentingan antara tergugat dan penggugat, sementara

dalam

perkara

ini

tergugat

IV

tidak

pernah

ada

ketersinggungan kepentingan dengan para penggugat, kalaupun tergugat IV melaksanakan pendaftaran atas tanah objek perkara bukan atas

dasar

tindakan/perbuatan

tergugat

IV,

melainkan

hanya

melaksanakan prosedur administrasi atas peralihah hak objek sengketa yang didasarkan pada perjanjian antara tergugat I dan II yang dituangkan dalam akte Notaris/PPAT (tergugat V), sehingga inisiatif atas tindakan hukum atas objek sengketa adalah tergugat I dan II yang dituangkan dalam akte yang dibuat oleh tergugat V, sedangkan tergugat IV hanyalah mendaftarkan atas proses perbuatan hukum tergugat I, II dan V secara administratif agar perbuatan hukum tersebut secara hukum negara diakui sebagai bukti yang kuat sesuai dengan Pasal 19 UUPA, maka dengan demikian secara keperdataan tidak ada ketersinggungan tergugat IV dengan penggugat, kecuali itu tergugat IV berkewajiban mendaftarkan seluruh perbuatan hukum atas bidang tanah yang telah melaksanakan perbuatan hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam hal ini PP No. 24 Tahun 1997, dan jika


terjadi perubahan status hukum atas bidang tanah yang terdaftar maka tergugat

IV

berkewajiban

untuk

melaksanakan

pendaftarannya

sepanjang perubahan status hukum tersebut mempunyai kekuatan legal administratif, dengan demikian tidaklah layak jika tergugat IV diajukan sebagai tergugat, dan apabila penggugat merasa agar tergugat IV terikat dengan keputusan dalam perkara ini maka cukplah apabila tergugat IV diposisikan sebagai turut tergugat sesuai dengan Putusan No. 1642K/Pdt.G/2005, Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas cukup alasan bagi Hakim Pengadilan Negeri untuk mengeluarkan tergugat IV dari perkara ini, atau setidak-tidaknya agar tergugat IV terikat dengan Keputusan dalam perkara ini cukuplah apabila tergugat IV hanya diikutkan sebagai Turut Tergugat. Dan uraian eksepsi tersebut diatas maka cukup alasan bagi hakim Pengadilan Negeri Dumai memutuskan dalam perkara ini: Dalam eksepsi: - Menyatakan batal gugatan penggugat untuk seluruhnya paling tidak menolak gugatan yang ditujukan pada pada tergugat IV atau paling tidak menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima. Bahwa apabila Bpk. Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain maka: II. DALAM POKOK PERKARA Bahwa apa yang telah diuraikan dalam eksepsi merupakan satu kesatuan dengan jawaban dalam pokok perkara ini karenanya mohon telah dianggap disampaikan dalam pokok perkara ini; Bahwa tergugat IV menyangkal seluruh dalil-dalil penggugat kecuali dalil-dalil yang diakuinya secara tegas dan nyata. Bahwa dalam petitumnya penggugat menyatakan tergugat IV telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah membantu tergugat I, II dan Ill dalam peralihan hak atas objek sengketa, hal ini tidak benar karena tergugat IV melakukan itu adalah berdasarkan prosedur hukum yang telah dilaksanakan oleh tergugat I, II, dan III didapan tergugat V atas tanah sengketa, dan atas dasar akta yang dibuat dihadapan tergugat V dengan dilengkapi persyaratan administrasi lainnya maka wajib bagi tergugat IV untuk melaksanakan pendaftaran tanah atas perbuatan hukum peralihan hak atas tanah sengketa;


Bahwa untuk diketahui, perbuatan melawan hukum diatur dalam pasal 1365 sampai dengan 1380 Kitab undang-undang Hukum Perdata (Burgelijk wetboek) yang secara umum unsur perbuatan melawan hukum sebagaia mana diuraikan oleh DR.Munir Fuady, SH.,MH.,LLM., dalam bukunya yang berjudul Perbuatan melawan Hukum (PT. Citra Adi Bakti 2005 Hal. 10-14 adalah: a.

Adanya suatu perbuatan

b.

Perbuatan tersebut melawan hukum

c.

Adanya kesalahan dari pelaku;

d.

Adanya kerugian bagi korban;

e.

Adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian;

Dari unsur perbuatan melawan hukum tersebut diatas, maka jelas tidak ada perbuatan yang dilakukan oleh tergugat IV kepada penggugat yang memenuhi unsur perbuatan melawan hukum, sebab perbuatan hukum tergugat IV atas perbuatan pendaftaran peralihan hak objek sengketa adalah sesuai dengan peraturan yang berlaku dan tidak ada kesalahan apapun yang dilakukan tergugat IV, sebab telah mendaftarkan peralihan hak tersebut berdasarkan akta PPAT, dan dengan perbuatan tersebut tidak pernah merugikan penggugat juga, perbuatan tersebut tidak mempunyai hubungan sebab akibat (kausal) dengan kerugian penggugat yang seandainya adapun. Bahwa memang objek perkara telah terdaftar awalnya dengan STP. HGB 587/1979 dan kemudian berdasarkan prosedur legal dari tergugat III telah dperbaharui menjadi STP HGB 188/1988 dan kemudian berdasarkan kesepakatan antara tergugat I dan II yang dituangkan dalam Akta yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT maka tergugat IV telah menerbitkan sertifikat HGB No. 478,479,480 dan 481 atas nama Tergugat II; Bahwa sesuai dengan Pasal 19 UUPA maka sertifikat HGB yang telah dialihkan oleh tergugat I kepada tergugat II yang telah didaftarakan oleh tergugat IV dalam buku tanahnya telah mempunyai kekuatan hukum yang kuat, dalam arti sepanjang tidak dapat dibuktikan sebaliknya maka sertifikat hak atas tanah yang dikeluarkan oleh tergugat IV atas tanah sengketa haruss diterima sebagai satu-satunya bukti atas kepemilikan hak atas tanah terdaftar tersebut; Bahwa tergugat IV setelah menerbitkan sertifikat atas tanah sengketa belum pernah menerima bukti atau alas hak yang membuktikan kebalikan dari kekuatan pembuktian atas sertifikat HGB tanah sengketa, maka dengan


demikian tergugat IV sampai saat ini secara hukum harus diterima bahwa hanya tergugat II lah sebagai pemilik yang sah dan mempunyai kekuatan pembuktian yang kuat atas tanah sengketa; Bahwa dari uraian tersebut diatas tergugat IV tidak pernah melakukan perbuatan

melawan

gugatannya,

hukum

seperti

yang

uraikan

sebab sebagai Institusi pemerintah

penggugat tergugat

IV

dalam hanya

melaksanakan perbuatan hukum sepanjang sesuai dengan prosedur dan persyaratan yang ditentukan untuk itu, dan seandainyapun para penggugat dapat menunjukkan aspek legalitas dan adminstratifnya yang menunjukkan adanya hak penggugat atas tanah sengketa maka tergugat IV wajib menyesuaikan dengan status hukum legal tersebut sepanjang penggugat dapat membuktikan haknya dan mengikuti prosedur yang ditentukan untuk itu; Bahwa hal tersebut tidak terlepas dari azas hukum pertanahan (UUPA) yang berlaku saat ini yang mengikat tergugat IV dalam melaksanakan tugasnya yaitu asas negatif yang dimaknai bahwa Pihak yang terdaftar sebagai Pemilik Tanah dalam sertifikat tidak mutlak menjadi pemilik atas tanah tersebut apabila ada pembuktian yang Iebih kuat, hal ini sesuai dengan Pasal 19, Undangundang No. 5 thn 1960, yang mengatur bahwa Sertifikat hanya sebagai bukti hak dalam arti bahwa sertifikat akan diterima sebagai-satusatunya, bukti atas pemilikan sebidang tanah keculai ada pembuktian yang Iebih kuat dalam arti bahwa dengan penerbitan sertifikat hak atas tanah tidak mutlak bahwa siapa yang terdaftar sebagai pemiliknya mutlak sebagai pemilik; Bahwa dengan demikian tergugat IV dalam melaksanakan fungsinya melakukan pendaftaran tanah tidak diwajibkan meneliti kebenaran materiil alas hak yang diajukan pemohon, untuk melaksanakan pendaftaran tanah karena itu adalah wewenang lembaga yudikatif (Pengadilan) kecuali hanya melihat pada pembuktian format, kecuali nyata-nyata secara kasat mata nampak ada pemalsuan atas Dokumen yang diajukan sebagai persyaratan dalam pendaftaran tanah; Bahwa dengan demikian berdasarkan alas hak yang diajukan oleh para tergugat I,dan II yang dibuat dihadapan tergugat V, cukup dasar bagi tergugat IV untuk melaksanakan pendaftaran hak atas tanah dan pemeliharaan data pendaftaran tanah atas tanah objek perkara. Bahwa berdasarkan segala apa yang terurai diatas, tergugat IV memohon dengan hormat sudilah kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dumai yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berkenan memutuskan:


I. DALAM EKSEPSI: 1.

Menerima dan mengabulkan eksepsi tergugat IV;

2.

Menyatakan gugatan penggut kabur (Obscuur libel);

II. DALAM POKOK PERKARA: -

Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya,atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima;.

-

Menghukum penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Konvensi V telah mengajukan jawaban, yang pada pokoknya: Membaca dan mempelajari isi gugatan Para Penggugat sebagaimana ternyata dan khususnya yang termuat dalam: a. halaman 2 angka 5, yang menyatakan bahwa Para Penggugat mengajukan gugatan terhadap ..., “5. Notaris dan PPAT Firman, SH, MKn, beralamat di Jalan Sultan Syarif Kasim No. 161 B Kota Dumai; Selanjutnya disebut Tergugat V; b. halaman 4 dan 5 angka 5, yang menyatakan bahwa: ..., Tergugat I telah menjual/ mengalihkan objek sengketa tersebut kepada Tergugat II (PT. Pertamina Patra Niaga) dengan bantuan Notaris dan PPAT Firman, SH, MKn (Tergugat V) ..., dst; c. halaman 6 angka 19, yang menyatakan: ..., bahwa tanah objek sengketa tidak termasuk areal Tergugat I yang diperdapat dari Tergugat III karena batas-batas tanah areal milik Tergugat I seluas + 300 hektar sesuai dengan sertifikat HGB No. 587/188 ..., dst; d. halaman 7 angka 25 point 6, yang menyatakan bahwa: ..., 6. Menyatakan Tergugat IV dan Tergugat V telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah membantu Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dalam peralihan hak atas objek sengketa; Berdasarkan isi gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat pada huruf A, B, C, dan D tersebut di atas maka: DALAM EKSEPSI: 1. Gugatan Para Penggugat Gugur Dengan Sendirinya Atas Kehendak Para Penggugat; Bahwa gugatan Para Penggugat telah gugur dengan sendirinya atas kehendak Para Penggugat sendiri, yakni karena Para Penggugat telah


memasukkan nama kami, Notaris dan PPAT Kota Dumai selaku Pihak Tergugat V dalam perkara a quo; Bahwa Tergugat V tidak memiliki hubungan hukum dengan Tergugat I, tergugat II, Tergugat III maupun dengan Para Penggugat sendiri dan kalaupun Tergugat V terlibat dalam pembuatan akta otentik pada proses peralihan hak dari Tergugat I kepada Tergugat III, hal tersebut sematamata didasari oleh kewenangan dan kewajiban hukum yang diberikan peraturan perundang-undangan kepada Tergugat V, sebagaimana diatur dalam UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 1998 tentang Peraturan jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah; Berdasarkan uraian tersebut di atas, cukup jelas kiranya bahwa Tergugat V bukan termasuk para pihak (subjek hukum gugatan) dalam perkara perdata ini, sedemikian hingga sudah cukup bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak gugatan Para Penggugat sebagai konsekwensi dari dimasukkannya/ dicantumkannya nama kami, Notaris dan PPAT Kota Dumai selaku Pihak Tergugat V dalam perkara a quo; 2. Gugatan Para Penggugat tidak mempunyai dalil hukum yang kuat pada posita/ dasar hukum gugatannya sehingga tidak dapat membuktikan secara jelas perbuatan melawan hukum apa yang dimaksudkan oleh Para Penggugat kepada Tergugat V; Bahwa Para Penggugat mendalilkan dengan menyatakan: “..., Tergugat I telah menjual/ mengalihkan obyek sengketa tersebut kepada Tergugat II (PT. Pertamina Patra Niaga) dengan bantuan Notaris dan PPAT Firman, SH., MKn., (Tergugat V) ..., dst.”, lalu dalam petitm gugatan Para Penggugat mengajukan tuntutan bahwa Menyatakan Tergugat IV dan Tergugat V melakukan perbuatan melawan hukum karena telah membantu Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III dalam peralihan hak atas obyek sengketa; Bahwa berdasarkan dalil tersebut di atas, Para Penggugat dalam gugatannya tidak menjelaskan dasar hukum (rechtsgrond) apa, peristiwa hukum apa dan atau perbuatan hukum apa mengenai perbuatan melawan hukum yang dimaksudkan Para Penggugat, sehingga terkesan dalil Para Penggugat dalam gugatannya hanya asal-asalan saja;


3. Objek Gugatan dari Para Penggugat Kabur (obscuur libel); Bahwa Para Penggugat mendalilkan dalam gugatannya sebagai berikut: “ …bahwa tanah objek sengketa tidak termasuk areal Tergugat I yang diperdapat dari Tergugat III karena batas-batas tanah areal milik Tergugat I seluas + 300 hektar sesuai dengan Sertifikat HGB No. 587/188 ... dst”; Bahwa dari dalil tersebut cukup jelas kiranya Para Penggugat tidak mengetahui objek gugatan secara benar dan mengajukan dalil yang mengada-ada karena kami Notaris dan PPAT Kota Dumai (Tergugat V) tidak pernah memverifikasi dokumen hukum/ sertifikat sebagaimana yang disebut Para Penggugat di atas; DALAM POKOK PERKARA: 1. Tergugat V menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Para Penggugat atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak beralasan secara hukum; 2. Tergugat V menolak memberi keterangan mengenai isi akta yang Tergugat V buat, untuk kepentingan Tergugat I dan Tergugat II dalam perkara ini; 3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang besarnya menurut hukum; Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain. Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Mengutip dan memperhatikan tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi Pengadilan Negeri Dumai Nomor: 30/Pdt.G/2013/PN.DUM tanggal 2 April 2014, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONVENSI: DALAM EKSEPSI: -

Menolak eksepsi dari Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi I, Tergugat Konvensi II/Penggugat Rekonvensi II, Tergugat Konvensi III/ Penggugat Rekonvensi III, Tergugat Konvensi IV, dan Tergugat Konvensi V untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA: 1. Menyatakan Para Penggugat Konvensi berkwalitas baik dan sah menurut hukum; 2. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Konvensi untuk sebahagian;


3. Menyatakan sah milik Para Penggugat Konvensi objek sengketa yang berupa sebidang tanah yang terletak di Jalan Dock yard Kelurahan Pangkalan Sesai Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai dengan batasbatas: - Sebelah Utara berbatas dengan parit batas PT. Patra Dok Dumai...................................................................................... + 138 M; - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Pembangunan .........+ 115 M; - Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Dockyard .....................+ 155 M; - Sebelah Timur berbatas dengan tanah masyarakat ................ + 160 M; 4. Menyatakan Tergugat Konvensi I, Tergugat Konvensi II dan Tergugat Konvensi III telah melakukan perbuatan melawan hukum karena menguasai tanah objek sengketa tanpa hak; 5. Menyatakan perbuatan Tergugat Konvensi I, Tergugat Konvensi II dan Tergugat Konvensi III tersebut telah merugikan Para Penggugat Konvensi; 6. Menyatakan Tergugat Konvensi IV dan Tergugat Konvensi V telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah membantu Tergugat Konvensi I, Tergugat Konvensi II dan Tergugat Konvensi III dalam peralihan hak atas objek sengketa; 7. Memerintahkan Para Tergugat Konvensi untuk tunduk dan patuh terhadap keputusan ini; 8. Menghukum Tergugat Konvensi I, Tergugat Konvensi II dan Tergugat Konvensi III untuk mengosongkan objek sengketa dari segala hak miliknya dan hak milik orang lain yang mendapat hakdaripadanya dan setelah kosong rnenyerahkannya kepada Para Penggugat Konvensi, jika ingkar dengan bantuan kepolisian atau pihak lainnya; 9. Menghukum Para Tergugat Konvensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara sekarang ini, walaupun ada perlawanan, Banding atau Kasasi; 10. Menolak gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk yang lain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI: -

Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi I/Tergugat Konvensi I, Penggugat

Rekonvensi

II/Tergugat

Konvensi

II,

dan

Penggugat

Rekonvensi III/Tergugat Konvensi III untuk seluruhnya;


DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI: -

Menghukum Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi I, Tergugat Konvensi II/Penggugat Rekonvensi II, Tergugat Konvensi III/Penggugat Rekonvensi III, Tergugat Konvensi IV, dan Tergugat Konvensi V untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp. 1.769.000,- (satu juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor: 30/PDT.G/2013/PN.DUM yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Dumai, yang menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 14 April 2014, Tergugat

Konvensi II/Penggugat Rekonvensi II/Kuasanya telah

menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor: 30/PDT.G/2013/PN.DUM tanggal 2 April 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relaas

Pemberitahuan Pernyataan

Banding Nomor: 30/Pdt.G/2013/PN.DUM yang ditanda tangani oleh Jurusita dan Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Dumai dan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pengajuan permohonan banding oleh

Kuasa Tergugat

Konvensi

II/Penggugat Rekonvensi II/Pembanding I tersebut diatas, telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Kuasa Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi/Para Terbanding pada tanggal 17 April 2014, kepada Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi I/Turut Terbanding I pada tanggal 29

April

2014,

kepada

Tergugat

Konvensi

III/Penggugat

Rekonvensi

III/Pembanding II pada tanggal 17 April 2014, kepada Tergugat Konvensi IV/Turut Terbanding II pada tanggal 17 April 2014 dan kepada Tergugat Konvensi V/Turut Terbanding III pada tanggal 16 April 2014 ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor: 30/PDT.G/2013/PN.DUM yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Dumai, yang menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 15 April 2014,

Tergugat

Konvensi

III/Penggugat

Rekonvensi

III/Kuasanya

telah

menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor: 30/PDT.G/2013/PN.DUM tanggal 2 April 2014;


Menimbang, bahwa berdasarkan Relaas

Pemberitahuan Pernyataan

Banding Nomor: 10/Pdt.G/2012/PN.DUM yang ditanda tangani oleh Jurusita dan Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Dumai dan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pengajuan permohonan banding oleh Kuasa Tergugat Konvensi III/Penggugat Rekonvensi III/Pembanding II tersebut diatas, telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Kuasa Hukum Para Penggugat Konvensi/para Tergugat Rekonvensi/Terbanding pada tanggal 21 April 2014, kepada Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi I/Turut Terbanding I pada tanggal 29 April 2014, kepada Tergugat Konvensi II/Penggugat Rekonvensi II/Pembanding I pada tanggal 29 April 2014, kepada Tergugat Konvensi IV/Turut Terbanding II pada tanggal 21 April 2014 dan kepada Tergugat Konvensi V/Turut Terbanding III pada tanggal 21 April 2104;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi permohanan bandingnya,Kuasa Tergugat Konvensi II/Penggugat Rekonvensi II/Pembanding I telah mengajukan Memori Banding tertanggal 8 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dumai pada hari Jumat tanggal 9 Mei 2014, dimana berdasarkan Relaas Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding Nomor : 30/Pdt.G/2013/PN.DUM yang ditanda tangani Jurusita dan Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri

Dumai dan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Memori

Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara patut kepada Kuasa Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi/Para Terbanding pada tanggal 13 Mei 2014, kepada Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi I/Turut Terbanding I pada tanggal 11 Juni 2014, kepada Tergugat Konvensi III/Penggugat Rekonvensi III/Pembanding II pada tanggal 13 Mei 2014, kepada Tergugat Konvensi IV/Turut Terbanding II pada tanggal 21 Mei 2014 dan kepada Tergugat Konvensi V/Turut Terbanding III pada tanggal 13 Mei 2014 ;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi permohanan bandingnya,Kuasa Tergugat Konvensi

III/Penggugat Rekonvensi III/Pembanding II telah

mengajukan Memori Banding tertanggal 16 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dumai pada hari Jumat tanggal 16 Mei 2014, dimana berdasarkan Relaas Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding Nomor : 30/Pdt.G/2013/PN.DUM yang ditanda tangani Jurusita dan Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Dumai dan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara patut kepada Kuasa Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi/Para


Terbanding pada tanggal 20 Mei 2014, kepada Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi I/Turut Terbanding I pada tanggal 11 Juni 2014, kepada Tergugat Konvensi II/Penggugat Rekonvensi II/Pembanding I pada tanggal 9 Juni 2014, kepada Tergugat Konvensi IV/Turut Terbanding II pada tanggal 21 Mei 2014 dan kepada Tergugat Konvensi V/Turut Terbanding III pada tanggal 20 Mei 2014 ;

Menimbang, bahwa

untuk menanggapi memori banding dari kuasa

Tergugat Konvensi III/Penggugat Rekonvensi III/Pembanding II, Kuasa Para Penggugat

Konvensi/Para

Tergugat

Rekonvensi/Para

Terbanding

telah

mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 2 Juni 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dumai pada tanggal 3 Juni 2014, selanjutnya sesuai dengan Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor : 30/PDT.G/2013/PN.DUM yang ditanda tangani Jurusita dan Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Dumai dan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Tergugat Konvensi II/Penggugat Rekonvensi II/Pembanding I pada tanggal 13 Agustus 2014 dan kepada Tergugat Konvensi III/Penggugat Rekonvensi III/Pembanding II pada tanggal 3 Juni 2014 ;

Menimbang, bahwa


Tergugat Konvensi II/Penggugat Rekonvensi II/Pembanding I, Kuasa Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi I/Turut Terbanding I telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 16 Juli 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dumai pada tanggal 18 Juli 2014, selanjutnya sesuai dengan Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor : 30/PDT.G/2013/PN.DUM yang ditanda tangani Jurusita dan Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Dumai dan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Tergugat Konvensi II/Penggugat Rekonvensi II/Pembanding I pada tanggal 12 Agustus 2014 dan kepada Tergugat Konvensi III/Penggugat Rekonvensi III/Pembanding II pada tanggal 25 Juli 2014 ;

Menimbang, bahwa


Tergugat Konvensi II/Penggugat Rekonvensi II/Pembanding I, Kuasa Tergugat Konvensi IV/Turut Terbanding

II telah mengajukan Kontra Memori Banding

tertanggal 21 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dumai


pada tanggal 23 Mei 2014, selanjutnya sesuai dengan Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor : 30/PDT.G/2013/PN.DUM yang ditanda tangani Jurusita dan Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Dumai dan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Tergugat Konvensi II/Penggugat Rekonvensi II/Pembanding I pada tanggal 24 Juni 2014 dan kepada Tergugat Konvensi III/Penggugat Rekonvensi III/Pembanding II

pada tanggal 2 Juni

2014 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Nomor : 30/PDT.G/2013/PN.DUM, yang ditanda tangani oleh Jurusita dan Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Dumai dan Pengadilan Jakarta Selatan, kepada Kuasa Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi pada tanggal 9 Mei 2014, kepada Kuasa Tergugat

Konvensi I/Penggugat

Rekonvensi I/Turut Terbanding I pada tanggal 5 Agustus 2014, kepada Kuasa Tergugat Konvensi II/Penggugat Rekonvensi II/Pembanding I pada tanggal 29 Agustus 2014, kepada Kuasa Tergugat Konvensi III/Penggugat Rekonvensi III/Pembanding II pada tanggal 8 Mei 2014, kepada Kuasa Tergugat Konvensi IV/ Turut Terbanding II pada tanggal 8 Mei 2014 dan kepada Tergugat Konvensi V/Turut Terbanding III pada tanggal 9 Mei 2014, masing-masing telah diberitahukan untuk mempelajari/memeriksa berkas perkara (inzage) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dumai, sebelum berkas perkara tersebut dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk diperiksa dalam tingkat banding; TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa karena permohonan banding dari Kuasa Tergugat Konvensi II/Penggugat Rekonvensi II/Pembanding I dan dari Kuasa Tergugat Konvensi III/Penggugat Rekonvensi III/Pembanding II, diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka

permohonan banding tersebut, secara formal

dapat diterima; Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari dengan secara seksama berkas perkara, salinan Putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor : 30/Pdt.G/2013/PN.DUM tanggal 2 April 2014 dan memori banding dari pihak pembanding serta kontra memori banding dari pihak


terbanding serta surat-surat lainnya, maka Pengadilan Tingkat Banding memberikan pendapat sebagai berikut :

- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat menerapkan hukumnya, tetapi keliru dalam menilai faktanya bertentangan dengan bukti dipersidangan, khususnya

mengenai

dikabulkannya

sebahagian

gugatan

Penggugat

Konpensi/Tergugat Rekonpensi dan lebih khusus lagi ditolaknya Eksepsi Tergugat Konpensi/Tergugat II dan Tergugat III, oleh karena itu maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding yakni sebagai berikut :

DALAM KONPENSI : DALAM EKSEPSI : Menimbang, bahwa Eksepsi yang diajukan oleh Kuasa Tergugat Konpensi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : 1. Eksepsi Kompetensi Absolut ; 2. Eksepsi Daluarsa Perkara ; 3. Eksepsi Surat Kuasa; 4. Eksepsi Obscuur Libel ;

Ad.1.Eksepsi Kompetensi Absolut : Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Kompetensi Absolut adalah gugatan Penggugat berkaitan dengan sengketa tanah yang terletak didalam Sertifikat HGB No : 587/1979 atas nama Tergugat III yang telah dibalik namakan menjadi HGB No : 188/1998 dan kemudian dipecah menjadi 4 (empat) Sertifikat HGB yaitu : No : 478/2011, HGB No : 479/2011, HGB No : 480/2011 dan HGB No : 481/2011 atas nama Tergugat I dan saat ini tanah tersebut telah dialihkan kepada Tergugat I/Turut Terbanding I ;

- Bahwa agar tidak menimbulkan kerancuan hukum mengingat petitum Penggugat berdampak langsung pada Sertifikat HGB No : 479/2011, sementara mengenai kewenangan menyatakan batalnya Sertifikat atau menyatakan Sertifikat tidak berlaku baik sebahagian maupun keseluruhan adalah Pengadilan Tata Usaha yang berwenang Negara, maka seharusnya perkara a quo merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, dan bukan kewenangan Pengadilan Negeri Dumai ;


Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama mempertimbangkan kwalifikasi dari gugatan Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum sesuai dengan petitum gugatan Penggugat, maka mengenai sengketa kepemilikan yang jelas merupakan perkara perdata yang berdasarkan Pasal 2 huruf a Undang-Undang No : 5 Tahun 1986 bukan wewenang dari Pengadilan Tata Usaha Negara melainkan merupakan kewenangan dari Pengadilan Umum yang berhak dan mengadili perkara a quo ;

Ad.3. Eksepsi Surat Kuasa : Menimbang, bahwa Tergugat Konpensi I/Penggugat Rekonpensi I, Tergugat Konpensi II/Penggugat Rekonpensi II dan Tergugat Konpensi III/ Penggugat Rekonpensi III, bahwa disebut dalam Surat Kuasa Penggugat yang dibuat oleh pihak yang tidak berwenang selaku pewaris atas objek sengketa ;

- Bahwa Surat Kuasa tidak menyertakan alas hak yang sah secara hukum bagi Pemberi Kuasa untuk mewakili ahli waris dalam perkara ini, sehingga dengan demikian para Penggugat Konpensi/para Tergugat Rekonpensi secara hukum tidak dapat memberikan dasar hukum yang sah bagi Pemberi Kuasa guna dapat memberi Kuasa dan penerima Kuasa ; Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas yang mengenai Eksepsi tetang Surat Kuasa sudah merupakan materi dalam pokok perkara, maka akan diperiksa dan dipertimbangkan bersamaan dalam pokok perkara ; Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar, maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Ad.4. Eksepsi objek gugatan dari para Penggugat kabur ( Obscuur Libel). Bahwa Surat Gugatan Kabur dan tidak terang atau Formulasi gugatan tidak jelas dasar hukum dalil gugatan, tidak jelas objek sengketa, petitum gugatan tidka jelas dan masalah wanprestasi dan perbuatan melawan hukum; Bahwa terhadap hal-hal lain yang dikemukakan dalam uraian Eksepsi tersebut belum dipertimbangkan, karena sudah merupakan materi dalam pokok perkara, maka akan dipertimbangkan bersamaan dalam pokok perkara ; Menimbang, bahwa tentang Eksepsi Obscuur Libel yang telah merupakan materi dalam pokok perkara sebagaimana telah dipertimbangkan


Pengadilan Tingkat Pertama serta menguraikan secara tepat dan benar, maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam perkara ini ditingkat banding ;

Ad. 2. Eksepsi Daluarsa Perkara :

Bahwa

Tergugat Konpensi I/Penggugat Rekonpensi I, Tergugat Konpensi

II/Penggugat

Rekonpensi

II/Pembanding

I

dan

Tergugat

Konpensi

III/Penggugat Rekonpensi III/Pembanding II, telah mengajukan Eksepsi tentang daluarsa perkara ; Menimbang, bahwa tentang mengenai daluarsa suatu perkara adalah suatu peraturan untuk memperoleh sesuatu atau dibebaskan dari sesuatu dengan lewat waktu tertentu dengan syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, daluarsa perkara menurut penguasaan fisik terhadap lahan yang menjadi objek perkara, pembayaran Pajak Bumi Bangunan, Sertifikat Hak Guna Bangunan berdasarkan Peraturan Pemerintah No : 24 Tahun 1997 dalam Pasal 32 ayat (2) menyebutkan : Dalam hal suatu bidang tanah sudah diterbitkan Sertifikat secara sah atas nama orang atau Badan Hukum yang memperoleh

tanah

tersebut

dengan

itikad

baik

dan

secara

nyata

menguasainya, maka pihak lain yang mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya Sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang Sertifikat dan kepada Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan atas penguasaan tanah atau penerbitan Sertifikat tersebut . Sedangkan

para

Penggugat

Rekonpensi

membantah

Konpensi/Para

daluarsa

perkara

Terbanding/Para dengan

Tergugat

berdasarkan

pada

penguasaan fisik terhadap tanah yang menjadi objek perkara dan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan serta gugatan;

Bahwa setelah mempelajari secara seksama mengenai memori banding dengan kontra memori banding tentang Eksepsi Pengadilan Tingkat Pertama menilai dan menerapkan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah No : 24 Tahun 1997 yang didasarkan pada Penerbitan Sertifikat secara sah dan secara nyata menguasai sebidang tanah, maka dalam tenggang waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya Sertifikat tersebut diberikan hak untuk mengajukan keberatan secara tertulis kepada Pemegang Sertifikat atau kepada Kantor


Pertanahan ataupun mengajukan gugatan ke Pengadilan atas penguasaan tanah tesrebut ; Bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Pertama menghubungkan uraian dan alasan daluarsa perkara tersebut diatas dengan bukti Surat Sertifikat Hak Guna Bangunan yaitu : 1. Sertifikat Hak Guna Bangunan No : 478 Tahun 2011 tanggal 29 Desember 2011 ; 2. Sertifikat Hak Guna Bangunan No : 479 Tahun 2011 tanggal 29 Desember 2011; 3. Sertifikat Hak Guna Bangunan No : 480 Tahun 2011 tanggal 29 Desember 2011 ; 4. Sertifikat Hak Guna Bangunan No : 481 Tahun 2011 tanggal 29 Desember 2011;

Menimbang,

bahwa

setelah

mempelajari

secara

seksama

dan

berdasarkan pertimbangan dan fakta tersebut diatas, dimana Majelis Hakim Tingkat Pertama menilai Eksepsi Daluarsa Perkara merupakan materi dalam pokok perkara, yang akan diperiksa dalam pokok perkara ; Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan mengenai Eksepsi Daluarsa Perkara tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama, mengenai fakta penerapan hukum Daluarsa 5 (lima) tahun terhadap Daluarsa Perkara, karena faktanya Sertifikaf Hak Guna Bangunan No : 481 Tahun 2011 yang berasal Sertifikat Hak Guna Bangunan No : 587 Tahun 1979 dan diubah menjadi Sertifikat Hak Guna Bangunan No : 188 Tahun 1998 dan dipecah menjadi 4 (empat) Sertifikat : 1. Sertifikat Hak Guna Bangunan No : 478 Tahun 2011 tanggal 29 Desember 2011 ; 2. Sertifikat Hak Guna Bangunan No : 479 Tahun 2011 tanggal 29 Desember 2011 ; 3. Sertifikat Hak Guna Bangunan No : 480 Tahun 2011 tanggal 29 Desember 2011 ; 4. Sertifikat Hak Guna Bangunan No : 481 Tahun 2011 tanggal 29 Desember 2011 ; - Bahwa dengan terbitnya asal usul Sertifikat Hak Guna Bangunan No : 587 Tahun 1979 dengan dihubungkan tenggang waktu pengajuan gugatan Penggugat tanggal 1 Agustus 2013, maka gugatan Penggugat ke Pengadilan dengan lamanya penerbitan Sertifikat telah melebih 5 (lima)


Tahun atau lebih kurang 35 (tiga puluh lima ) tahun lamanya, sesuai dengan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah No : 24 Tahun 1997 atas penerbitan suatu Sertifikat itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut ; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Eksepsi Daluarsa perkara dapat dikabulkan, sedangkan Eksepsi yang selebihnya harus ditolak ;

Dalam Pokok Perkara : Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut diatas dimana Eksepsi Para Tergugat dalam jawabannya karena Daluarsa Perkara telah dapat diterima, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa gugatan para Penggugat Konpensi/Para Tergugat Rekonpensi/Para Terbanding secara formil tidak memenuhi syarat dalam mengajukan suatu gugatan, oleh karena gugatan tidak memenuhi syarat, maka gugatan pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi dan gugatan para Penggugat Konpensi/para Tergugat Rekonpensi/Para Terbanding harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Dalam Rekonpensi : Menimbang, bahwa maksud gugatan para Penggugat Rekonpensi adalah sebagaimana tersebut diatas : Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam gugatan Konpensi dimana formalitas gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat, karena Penggugat Konpensi tidak berhak lagi menuntut pelaksaan haknya, karena sudah lewat 5 (lima) tahun dari Penerbitan Sertifikat sesuai dengan Peraturan Pemerintah No : 24 Tahun 1972 yang bersesuaian dengan Eksepsi Daluarsa Perkara dan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, oleh karena itu menurut Pengadilan Tinggi gugatan Rekonpensi ini juga dinyatakan tidak dapat diterima ; Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Konpensi tidak dapat diterima, maka sudah sewajarnya para Penggugat Konpensi/Para Tergugat Rekonpensi/ Para Terbanding harus dihukum untuk membayar biaya perkara baik di Tingkat Pertama maupu di Tingkat banding; Menimbang,

bahwa

berdasarkan

alasan-alasan

yang

telah

dipertimbangkan diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Dumai No : 30/Pdt.G/2013/PN.DUM tanggal 2 April 2014, haruslah dibatalkan dan


Pengadilan Tinggi akan menagdili sendiri sebagaimana amar putusan dibawah ini ; Mengingat, selain pada Pasal 199 sampai dengan Pasal 205 Reglement untuk tanah seberang ( RBg), juga pada Undang-Undang No : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

--

Menerima permohonan banding dari

Tergugat

Rekonvensi II/Pembanding I dan Tergugat

Konvensi II/Penggugat Konvensi III/Penggugat

Rekonvensi III/Pembanding II; -- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor : 30/Pdt.G/2013/ PN.DUM tanggal 2 April 2014, yang dimohonkan banding tersebut ; Dan MENGADILI SENDIRI :

Dalam Konpensi : Dalam Eksepsi : - Menerima

Eksepsi

Para

Tergugat

Konvensi/Penggugat

Rekonvensi/

Pembanding untuk sebagian ; - Menyatakan gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi/ Para Terbanding lewat waktu (Daluarsa); Dalam Pokok Perkara : - Menyatakan gugatan Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Para Terbanding tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard) ; Dalam Rekonpensi : - Menyatakan gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard) ; Dalam Konpensi dan Rekonpensi : - Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi/Para Terbanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu Tanggal 8 Oktober 2014 dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan susunan


YOHANNES

ETHER

BINTI,

SH.,MHum

sebagai

Hakim

Ketua,

TANI

GINTING,SH.,MH dan AHMAD SUKANDAR, SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 26 Agustus 2014 Nomor: 119/Pen.Pdt/2014/ PT.PBR, putusan mana pada hari Senin Tanggal 13 Oktober 2014 telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, dengan

dibantu oleh

TABRANI,SmHk

Panitera

Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara dan kuasanya.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

TANI GINTING, SH.,MH

YOHANNES ETHER BINTI, SH.,MHum

AHMAD SUKANDAR,SH.MH

PANITERA PENGGANTI,

TABRANI,SmHk Biaya proses : 1.Meterai ……………….

Rp.

6.000,-

2.Redaksi ………………

Rp.

5.000,-

3.Biaya Administrasi …. Rp.139.000,Jumlah ……………….

Rp.150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)




PT.PBR DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA; sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara :

Recommend Documents