P U T U S A N Nomor 00/Pdt.G/2012/PTA.Btn. BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tinggi Agama Banten yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh; PEMBANDING, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di KOTAMADYA TANGERANG SELATAN, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Desember 2011 memberikan kuasa kepada M.Irsan
Nasution,S.H.,M.H.
Advokat/Pengacara/Penasehat
Hukum
pada
kantor Pengacara M.Irsan Nasution,S.H. & Rekan yang beralamat di Jalan Cempaka 1 No.18, Bumi Rancaekek Kencana Kabupaten Bandung, semula sebagai Tergugat, sekarang Pembanding; Melawan TERBANDING, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat
tinggal
di
KOTAMADYA
TANGERANG SELATAN, berdasarkan surat kuasa tanggal 23 Mei 2011 memberikan kuasa kepada
Reza
Mukhammad,
S.H
Advokat/Pengacara/ Penasehat Hukum pada Kantor Hukum Reza Mukhammad & Rekan, yang beralamat di Jl.Salendro Timur VI Nomor 30, Buah Batu, Bandung, semula sebagai Penggugat, sekarang Terbanding. Pengadilan Tinggi Agama tersebut; Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;
TENTANG DUDUK PERKARANYA Mengutip uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 000/Pdt.G/2011/PA.Tgrs tanggal 13 Desember 2011 M bertepatan dengan tanggal 17 Muharram 1433 H. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
MENGADILI 1.
Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2.
Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING);
3.
Menyatakan 2 (dua) orang anak tersebut dibawah ini dipelihara dan diasuh oleh Penggugat yang masing-masing sebagai berikut: (1) ANAK I,
Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat tanggal lahir : Bandung,
tanggal 28 Maret 2003 ; (2) ANAK II, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat tanggal lahir : Bandung, 18 Desember 2004 ; 4.
Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kedua anak yang masing-masing bernama : ANAK I, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat tanggal lahir : Bandung, tanggal 28 Maret 2003 dan ANAK II, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat tanggal lahir : Bandung, 18 Desember 2004 tersebut kepada Penggugat ;
5.
Menghukum Tergugat untuk memberikan biaya pemeliharaan untuk kedua anak tersebut minimal sebesar Rp. 6.681.000,- (Enam Juta Enam Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Rupiah) perbulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan, yang diberikan melalui dan kepada Penggugat sebagai pemegang hak Hadonah selambat-lambatnya tanggal 5 setiap bulan, dengan kewajiban Penggugat untuk memberikan jawaban pertanggungjawaban peruntukan dan penggunaannya secara tranparan dan akuntable ;
6.
Memerintahkan agar Penggugat memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk bertemu, membawa jalan-jalan atau mengingap pada waktu-waktu tertentu atau pada saat libur menurut kepatutan, dengan sekurang-kurangnya sepengetahuan Penggugat sebagai Pemegang hak Hadonah ;
7.
Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan Salinan Putusan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Regol, Kotamadya Bandung, untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu ;
8.
Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;
9.
Menolak gugatan Penggugat selebihnya;
Membaca akta permohonan banding yang dibuat di hadapan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa, bahwa Tergugat pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2012 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 000/Pdt.G/2012/PA.Tgrs tanggal 13 Desember 2011 M bertepatan dengan tanggal 17 Muharram 1433 H yang kemudian oleh Pengadilan Agama Tigaraksa telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 9 Februari 2012; Memperhatikan bahwa para pihak yang berperkara telah diberi kesempatan secara patut untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (Inzage) sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Banten sebagaimana relaas pemberitahuan pemeriksaan berkas, untuk Pembanding tanggal 26 Maret 2012 dan untuk Terbanding tanggal 27 Maret 2012 ; Memperhatikan Keterangan Panitera tanggal 16 April 2012, bahwa kuasa Pembanding tidak menyerahkan memori banding dan kuasa Pembanding serta Kuasa Terbanding tidak melaksanakan inzage; TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/ Pembanding dalam tenggang waktu dan menurut ketentuan perundang-undangan, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima; Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Banten setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara, memberikan pertimbangan sebagai berikut; Menimbang, bahwa segala pertimbangan hakim tingkat pertama yang tidak bertentangan dengan pertimbanga-pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama, diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri oleh Pengadilan Tinggi Agama; Menimbang, bahwa seperti apa yang telah dipertimbangkan pengadilan tingkat pertama, alasan perceraian yang didalilkan oleh Terbanding dapat dikualifikasikan ke dalam alasan perceraian menurut ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerinmtah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara Terbanding dan Pembanding sebagai suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga; Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor
50 Tahun 2009 jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, masing-masing Terbanding dan Pembanding telah mengajukan saksi keluarga dalam persidangan pengadilan tingkat pertama; Menimbang, bahwa terlepas dari apapun yang melatarbelakangi perselisihan dan pertengkaran tersebut yang tampak sebagai akibatnya adalah bahwa Pembanding dan Terbanding telah pisah ranjang selama delapan bulan, dan pada awal bulan Mei 2011 terjadi kekerasan yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat di depan anakanak mereka di mana Tergugat mencekik leher Penggugat,maka terbukti rumah tangga tersebut telah retak dan pecah serta sulit untuk didamaikan lagi; Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut berarti rumah tangga Pembanding dan Terbanding sudah sampai pada keadaan yang menunjukkan hubungan interpersonal sudah tidak ada lagi. Upaya perdamaian dengan maksud agar dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga telah diuasahakan, tetapi tidak berhasil. Dengan demikian terbukti telah memenuhi alasan perceraian Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 119 huruf f Kompilasi Hukum Islam; Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan di atas, maka putusan hakim tingkat pertama mengenai cerai gugat atas dasar dan alasan yang telah dipertimbangkan adalah sudah tepat dan benar, karenanya amar putusannya dapat dipertahankan; Menimbang, bahwa terhadap gugatan hak asuh anak pada petitum angka 4, Pengadilan Tinggi Agama sependapat dengan pertimbangan hakim tingkat pertama, oleh karenannya diambil alih menjadi pertimbangan sendiri Pengadilan Tinggi Agama. Namun Pengadilan Tinggi Agama perlu menambah dan memperbaiki pertimbangan tersebut seperti berikut ini; Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, sedangkan anak yang sudah mumayyiz
diserahkan
kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharannya. Namun secara kasuistis apabila kepentingan terbaik bagi anak menghendaki, maka pengadilan dapat memutuskan lain yang menyimpang dari ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam tersebut, semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Dalam perakara a quo Pengadilan Tinggi Agama tidak menemukan alasan yang dapat menyimpang dari ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam tersebut;
Menimbang,
bahwa
meskipun
pemeliharaan
anak
ditetapkan
pada
Terbanding, namun anak tetap berhak untuk bertemu langsung dan berhubungan dengan Pembanding selaku ayahnya sebagaimana diatur dalam Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Azasi Manusia, karenanya pengadilan memberikan hak kepada Pembanding untuk bertemu langsung dan berhubungan dengan anak-anak tersebut. Akan tetapi Pengadilan Tinggi Agama berpendapat tidak perlu memerintahkan kepada Penggugat memberikan kesempatan untuk itu kepada Tergugat seperti halnya pada diktum angka 6 dan dalam pertimbangan pada halaman 35 putusan pengadilan tingkat pertama. Oleh karenanya diktum angka 6 tersebut harus dihilangkan; Menimbang, bahwa dalam posita gugatan Penggugat tanggal 28 Mei 2011 dan posita gugatan perbaikan tanggal 17 Juli 2011 tidak terdapat pernyataan bahwa kedua anak tersebut saat ini di bawah kekuasaan Tergugat, demikian pula tidak terdapat dalam petitum supaya Tergugat dihukum untuk menyerahkan kedua anak tersebut kepada Penggugat. Dengan demikian diktum angka 4 dan pertimbangannya pada halaman 35 putusan pengadilan tingkat pertama tidak sinkron dengan posita gugatan Penggugat. Oleh karenanya perlu dihilangkan; Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka putusan hakim tingkat pertama mengenai hadlanah/hak asuh anak atas dasar alasan yang telah dipertimbangkan adalah sudah tepat dan benar. Oleh karenannya dapat dipertahankan dengan perbaikan amar seperti tersebut dalam putusan ini; Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 5 dalam gugatan menyangkut tuntutan uang iddah, pengadilan tingkat pertama belum mempertimbangkannya. Berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam, bekas suami tidak ada kewajiban untuk memenuhi nafkah iddah kepada bekas istri dengan talak ba’in. Oleh karenannya Pengadilan Tinggi Agama berpendapat tuntutan Penggugat tersebut dinyatakan ditolak; Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5 mengenai tuntutan nafkah dan tunjangan kepada kedua anak Penggugat dan Tergugat masing-masing nama ANAK I lahir 28 Maret 2003 dan ANAK II lahir 18 Desember 2004, Pengadilan Tinggi Agama sependapat dengan pertimbangan hakim tingkat pertama yang berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf c Kompilasi Hukum Islam telah menghukum Tergugat memberikan nafkah kepada kedua anak tersebut. Oleh karenanya pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut diambil alih menjadi pertimbangan sendiri
Pengadilan Tinggi Agama, namun Pengadilan Tinggi Agama perlu menambahkan pertimbangan sendiri sebagai berikut; Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama tidak sependapat dengan jumlah nominal yang ditentukan hakim tingkat pertama mengenai nafkah kedua anak sebesar Rp 6.681.000 (enam juta enam ratus delapan puluh satu ribu rupiah) perbulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan yang hanya mempertimbangkan atas daftar rincian
uang
bulanan
yang
diajukan
oleh
Penggugat,
dengan
tidak
mempertimbangkan penghasilan yang diterima Tergugat setiap bulan sesuai dengan bukti P.7, dimana gaji bersih yang diterima Tergugat setiap bulan adalah sebesar Rp 15.704.236 (lima belas juta tujuh ratus empat ribu dua ratus tiga puluh enam rupiah); Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan daftar rincian uang bulanan yang diajukan Penggugat dan gaji bersih yang diterima Tergugat setiap bulan, bukti P.7 dan sesuai ketentuan Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 80 ayat (4) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Tinggi Agama berpendapat adalah sesuai kepatutan dan kemampuan, Tergugat dibebankan dan dihukum untuk memberikan biaya pemeliharaan dan biaya pendidikan kepada kedua anak Penggugat dan tergugat tersebut sebesar Rp 6.000.000 (enam juta rupiah) perbulan, di luar biaya kesehatan, yang harus diberikan kepada Penggugat sebagai pemegang hak hadlanah selambat-lambatnya tanggal 5 setiap bulan; Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Panitera berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan tergugat. Apabila perceraian dilakukan di wilayah yang berbeda dengan wilayah Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan, satu helai salinan putusan tersebut dikirim pula kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas karena Pembanding dan Terbanding sekarang berdomisili di wilayah Kecamatan Serpong, Kotamadya Tangerang Selatan, maka pengiriman salinan putusan selain kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Regol, Kotamadya Bandung tempat pernikahan dilangsungkan, juga harus dikirim kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Serpong, Kotamadya Tangerang Selatan; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 000/Pdt.G/2011/PA.Tgrs tanggal 13
Desember 2011 M bertepatan dengan tanggal 17 Muharram 1433 H patut dikuatkan dengan perbaikan amar sebagaimana dituangkan dalam diktum putusan ini Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini pada tingkat pertama sebesar Rp 391.000 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) dibebankan kepada Penggugat, sedangkan biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dibebankan kepada Pembanding; Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan dalildalil syar’i yang berkaitan dengan perkara ini; MENGADILI
Menerima permohonan banding Pembanding;
Menguatkan
putusan
Pengadilan
Agama
Tigaraksa
Nomor
000/Pdt.G/2011/PA.Tgrs. tanggal 13 Desember 2011 M bertepatan dengan tanggal 17 Muharram 1433 H dengan perbaikan amar putusan yang bunyi selengkapnya sebagai berikut; 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian; 2. Menjatuhkan talak satu ba’in shughra Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING); 3. Menetapkan 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat bernama: 3.1. ANAK I, jenis kelamin laki-laki, tempat/tanggal lahir di Bandung, tanggal 28 Maret 2003; 3.2. ANAK II, jenis kelamin laki-laki, tempat/tanggal lahir di Bandung tanggal 18 Desember 2004; berada di bawah asuhan dan dipelihara oleh Penggugat sebagai ibu kandungnya selama belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun, dengan tetap memberi hak kepada Tergugat untuk bertemu dan berhubungan langsung secara pribadi dengan kedua anak tersebut; 4. Menghukum Tergugat untuk memberikan biaya pemeliharaan dan biaya pendidikan kepada kedua anak tersebut pada angka 3 diktum putusan ini sebesar Rp 6.000.000 (enam juta rupiah) di luar biaya kesehatan yang diberikan melalui/kepada Penggugat sebagai pemegang hak hadlanah; 5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini setelah berkekuatan hukum
tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Regol, Kotamadya Bandung dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Serpong, Kotamadya Tangerang Selatan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu; 6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 391.000 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah); 7. Menolak gugatan Penggugat selebihnya; Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara ini pada tingkat banding sebesar Rp 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah); Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2012 M bersamaan dengan tanggal 10 Rajab 1433 H oleh Drs.H. Muwahhidin,S.H.,M.H. sebagai
Ketua
Majelis,
Drs.Fakhruddin
Cikman,S.H.,M.S.I.
dan
Drs.H.Mafruddin Maliki,S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota dan Dra. Hj. Fauziah, Sy. Anasi sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri kedua belah pihak berperkara. Ketua Majelis Ttd. Drs. H.Muwahhidin ,S.H., M.H. Hakim Anggota
Hakim Anggota
Ttd.
Ttd.
Drs. Fakhruddin Cikman, S.H., M.S.I..
Drs.H.Mafrudin Maliki, S.H.
Panitera Pengganti Ttd. Dra. Hj. Fauziah, Sy. Anasi
Perincian biaya perkara 1. Biaya Proses..... .................................................. Rp. 139.000,00 2. Redaksi .............................................................. Rp. 5.000,00
3. Materai ............................................................... Rp. 6.000,00 J u m l a h .......................................................... Rp. 150.000,00
Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya oleh: Panitera
Ttd. Dra.Hj.Siti Maryam