PU T U S A N Nomor 00/Pdt.G/2012/PTA.Btn. BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tinggi Agama Banten yang mengadili perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara: PEMBANDING, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di KOTA TANGERANG, semula sebagai
Termohon/
Pelawan,
sekarang
Pembanding; melawan TERBANDING, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Tidak Tetap, tempat tinggal di BANDUNG, semula sebagai Pemohon/Terlawan, sekarang Terbanding; Pengadilan Tinggi Agama tersebut; Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding; TENTANG DUDUK PERKARANYA Mengutip uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Tangerang Nomor 0000/Pdt.G/2011/PA.Tng tanggal 27 September 2011 M bertepatan dengan tanggal 27 Syawal 1432 H yang amarnya berbunyi sebagai berikut: 1. Menyatakan
perlawanan
terhadap
Putusan
Verstek
Nomor
0000/Pdt.G/2011/PA.Tng. tanggal 18 Mei di atas adalah tidak tepat dan tidak beralasan; 2. Menyatakan Pelawan adalah pelawan yang tidak benar; 3. Mempertahankan Putusan Verstek tersebut; 4. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara diperhitungkan sebesar Rp 321.000,- (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah); Membaca akta permohonan banding yang dibuat dihadapan Panitera Pengadilan Agama Tangerang, bahwa Tergugat pada hari Selasa tanggal 1 November 2011 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Tangerang Nomor 0000/Pdt.G/2011/PA.Tng. tanggal 27 September 2011 M bertepatan dengan tanggal 27 Syawal 1432 H, yang kemudian oleh Pengadilan
Agama Tangerang telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 27 Desember 2011; Membaca memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tangerang tanggal 9 Januari 2012 yang oleh Pengadilan Agama Tangerang telah diberitahukan kepada lawannya tanggal 16 Januari 2012; Membaca surat keterangan Panitera tanggal 31 Januari 2012 bahwa Terbanding samapai batas waktu yang telah ditentukan tidak membuat kontra memori banding; Membaca Surat Keterangan Panitera
tanggal 9 Januari 2012 bahwa
Pembanding telah melaksanakan pemeriksaan berkas (inzage) dan Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas (Inzage) sesuai dengan Surat Keterangan Panitera tertanggal 11 Januari 2012 ; TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pelawan/ Pembanding dalam tenggang waktu dan menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima; Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, serta memori banding yang diajukan Termohon/Pembanding, memberikan pertimbangan sebagai berikut; Menimbang,
bahwa
dengan
memperhatikan
segala
uraian
dalam
pertimbangan sebagaimana dalam putuusan Pengadilan Agama Tangerang, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten sependapat dengan pertimbangan dan putusan Pengadilan Agama Tangerang, oleh karenannya diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten. Namun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten memandang perlu memperbaiki amarnya dan menambah pertimbangan sendiri sebagai berikut; Menimbang, bahwa di saat kehidupan perkawinan mengalami keretakan, di mana suami istri tidak lagi saling mencintai, menyayangi, setia dan memberikan bantuan lahir batin serta tidak lagi melaksanakan kewajiban sebagai suami istri, sebagaimana yang dikehendaki Pasal 33 dan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam, maka mempertahankan perkawinan yang demikian sama artinya dengan membiarkan mereka dalam
penderitaan berkepanjangan, dan itu berarti kezaliman yang justru tidak sesuai dengan jiwa keadilan. Oleh karena itu untuk menolak timbulnya mudlarat yang lebih besar, perceraian adalah jalan terbaik untuk kemaslahatan kedua belah pihak, Pemohon dan Termohon; Menimbang, bahwa selanjutnya dengan dikabulkannya permohonan cerai Pemohon, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten perlu mempertimbangan lebih lanjut tentang hak dan kewajiban Pemohon dan Termohon menurut hukum pasca perceraian, di mana hal itu belum dipertimbangan dalam putusan Pengadilan Agama Tangerang; Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 153 Kompilasi Hukum Islam, salah satu akibat hukum putusanya perkawinan karena perceraian adalah keharusan istri menjalani waktu tunggu atau iddah selama 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari. Menurut ketentuan Pasal 149 huruf a dan b, bilamana perkawinan putus karena talak bekas suami wajib memberikan mut’ah yang layak kepada bekas istrinya dan memberikan nafkah iddah, maskan dan kiswah selama masa iddah tersebut; Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan di atas dengan mengingat ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten secara ex officio patut menghukum Pemohon untuk membayar nafkah, maskan dan kiswah selama masa iddah dan mut’ah kepada Termohon, sebagai pemberian yang tujuannya agar istri yang telah ditalak terhibur hatinya serta dapat mengurangi kepedihan akibat dicerai talak oleh Pemohon. Lebihlebih Termohon berada dalam posisi yang tidak lama setelah pernikahan tanggal 13 September 2009 telah ditinggal pergi oleh Pemohon pada tahun yang sama itu juga. Oleh karena itu sangat pantas dan patut jika Pemohon dihukum memberikan mut’ah yang layak kepada Termohon yang telah menunjukkan kesetiaannya kepada Pemohon, hal ini terbukti bahwa Termohon tidak menuntut cerai meskipun telah ditinggal pergi oleh Pemohon. Mengenai nominalnya sesuai dengan kebutuhan hidup minimum, kepatutan dan keadilan sebagaimana akan ditetapkan dalam amar putusan ini; Menimbang, bahwa selain dari itu sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 149 huruf d Kompilasi Hukum Islam, Pemohon sebagai orang tua tetap berkewajiban memberikan biaya pemeliharaan dan kebutuhan untuk anaknya sampai umur 21 tahun. Namun Majelis Hakim tidak dapat
secara ex officio menghukum Pemohon untuk melaksanakan dan menetapkan nominal kewajiban tersebut. Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Agama Tangerang terdapat kekurangan diktum sejauh yang menyangkut ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, mengenai kewajiban Panitera mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan Pegawai Pencatat Nikah tempat pernikahan dilangsungkan, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten akan memperbaiki amar putusan Pengadilan Agama Tangerang dengan memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut. Menimbang, bahwa sejauh mengenai pembebanan biaya
perkara verzet
kepada Pelawan/Termohon, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten tidak sependapat dengan Pengadilan Agama Tangerang, oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten akan berpendapat dan memberikan pertimbangan sendiri; Menimbang, bahwa verzet itu bukan perkara baru, verzet merupakan kesatuan dengan perkara yang diputus verstek, panjar biaya perkara tetap menjadi tanggungan Pemohon/Terlawan. Oleh karena itu berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon/Terlawan, sedangkan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Tangerang tersebut akan dikuatkan dengan perbaikan, yang selengkapnya seperti akan disebutkan dalam amar putusan ini: Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan dalildalil syar’i yang berkaitan dengan perkara ini; MENGADILI
Menerima permohonan banding Pembanding/Termohon/Pelawan;
Menguatkan
putusan
Pengadilan
Agama
Tangerang
Nomor
0000/Pdt.G/2011/PA.Tng. tanggal 27 September 2011 M bertepatan dengan tanggal 27 Syawal 1432 H, dengan perbaikan amar, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut; 1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara patut untuk menghadap sidang, tidak hadir; 2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek; 3. Memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon (PEMBANDING) dimuka sidang Pengadilan Agama Tangerang; 4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon; 4.1. Nafkah, maskan dan kiswah selama masa iddah sebesar Rp 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah); 4.2. Mut’ah sebesar Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah); 5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tangerang untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon serta Pegawai Pencatat Nikah tempat pernikahan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu; 6. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon yang hingga kini dihitung sebanyak Rp 562.000,- (lima ratus enam puluh dua ribu rupiah);
Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara ini dalam tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah); Demikian
putusan
ini
dijatuhkan
dalam
sidang
permusyawaratan
Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten pada hari Kamis tanggal 8 Maret 2012 M., bersamaan dengan tanggal 15 Rabiul Akhir 1433 H., oleh Drs. H. Muwahhidin, SH,. MH., sebagai Ketua Majelis, Drs. Fakhruddin Cikman, S.H., M.S.I. dan Drs. H. U. Syihabuddin, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota dan Dra. Hj. Fauziah, Sy. Anasi sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri kedua belah pihak berperkara.
Ketua Majelis Ttd Drs. H. Muwahhidin, S.H., M.H. Hakim Anggota
Hakim Anggota
ttd
ttd
Drs. Fakhruddin Cikman, S.H., M.S.I.
Drs. H. U. Syihabuddin, S.H., M.H.
Panitera Pengganti ttd Dra. Hj. Fauziah, Sy. Anasi
Rincian biaya perkara 1. Biaya Proses... . ................................................... Rp. 139.000,00 2. Redaksi .............................................................. Rp.
5.000,00
3. Materai ............................................................... Rp.
6.000,00
J u m l a h ............................................................... Rp. 150.000,00
Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya oleh : Panitera,
Ttd. Dra. Hj. Siti Maryam
