PUT US AN Nomor 51/Pdt.G/2011/PTA.Btn BISM ILLAHIRRAHMANIRRAHIM DEM I KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tinggi A gama Banten dalam persidangan majelis yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan, atas perkara antara : PEMBANDING, umur 43 tahun, agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Swasta, beralamat di TANGERANG, dalam hal ini memberikan kuasa kepada RAM ON PRAMA WIJAYA, S.H. dan ORI RAHM AN, S.H. Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Ariffin & Wirsamulia Law Firm, yang beralamat di Plaza GRI Lantai 15, Jl. HR. Rasuna Said Blok X-2, No.1 Jakarta Selatan, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal
11
April
2011
selanjutnya
disebut
Tergugat/Pembanding; M ELAWAN TERBANDING, umur 50 tahun, agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat TANGERANG, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Irwan H Siregar, S.H., LLM ., M . M achmud, S.H. dan M uannas A., S.H. para Advokat dari Kantor Hukum Irwan H. Siregar & Assc., beralamat di Jalan Cilandak 1 No. 25, Jakarta Selatan berdasarkan surat kuasa tertanggal
15
September
2010,
selanjutnya
disebut
Penggugat/Terbanding; Pengadilan Tinggi A gama tersebut; Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding; TENTANG D UDUK PERKARANYA M engutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan A gama Tigaraksa, tanggal 29 M aret 2011 M . bertepatan dengan tanggal
24 Rabiul Akhir 1431 H. Nomor 1483/Pdt.G/2010/PA.Tgrs, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : DALAM KONVENS I : 1. M engabulkan gugatan Penggugat Sebagian; 2. M enjatuhkan talak satu ba’in sughro Tergugat (PEM BANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING); 3. M emerintahkan
kepada
Panitera
Pengadilan
Agama
Tigaraksa
untuk
menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal untuk didaftar dan dicatat dalam daftar yang ditentukan untuk itu; 4. Tidak menerima selain dan selebihnya; DALAM REKONVENS I : 1. M engabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi sebagian; 2. M enetapkan harta-harta dibawah ini berupa: 2.1. Tanah seluas 180 m2 yang terletak di TANGERANG sesuai sertifikat Hak M ilik Nomor 01 atas nama Tergugat; 2.2. 43,4 % (persen) atas bangunan rumah yang terletak di TANGERANG sesuai sertifikat Hak M ilik Nomor 01 atas nama Tergugat; 2.3. Uang hasil penjualan mobil yang berasal dari mobil Starlet sebesar Rp 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah); 2.4. Uang hasil penjualan rumah warisan dari orang tua Tergugat sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah); Adalah harta bawaan Tergugat Rekonvensi; 3. M enetapkan harta-harta dibawah ini berupa: 3.1. 56.6 % (persen) atas bangunan rumah yang terletak di TANGERANG sesuai sertifikat Hak M ilik Nomor 01862 atas nama Tergugat; 3.2. M obil Serena tahun 2009 Nomor Polisi B; Adalah harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi; 4. M enetapkan kewajiban-kewajiban dibawah ini berupa: 4.1. Utang biaya renovasi ke bank sebesar Rp 766.415.930.00,-; 4.2. Utang angsuran cicilan mobil Serena yang hingga bulan M aret 2011 tersisa 36 bulan sebesar Rp 212.661.988.00,-;
4.3. Utang kartu kredit atas nama Penggugat dan Tergugat yang jumlah seluruh sebesar Rp 335.862.980,-; Adalah kewajiban atau utang bersama Penggugat Rekonvensi/Tergugat asal dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat asal; 5. M enghukum Penggugat Rekonvensi untuk menyerahkan harta bawaan Tergugat Rekonvensi/Penggugat asal tersebut dalam diktum angka 2 kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat asal; 6. M enetapkan harta bersama Penggugat Rekonvensi/Tergugat asal dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat asal tersebut dalam diktum angka 3 masing-masing untuk Penggugat Rekonvensi/Tergugat asal mendapat ½ (seperdua) dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat asal ½ (seperdua); 7. M enghukum Penggugat menyerahkan
harta
Rekonvensi/Tergugat bersama
yang
asal untuk membagi dan
menjadi
bagian
Tergugat
Rekonvensi/Penggugat asal sebagaimana diktum pada angka 3 yang apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka dijual lelang dan hasilnya ½ (seperdua) diserahkan kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat asal; 8. M enghukum
Penggugat
Rekonvensi/Tergugat
asal
dan
Tergugat
Rekonvensi/Penggugat asal, untuk melunasi kewajiban berupa utang bersama tersebut dalam diktum angka 4; 9.
M enolak selain dan selebihnya;
DALAM KONVENS I DAN REKONVENS I -
M enghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp 941.000,- (sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah); M embaca akta permohonan banding yang dibuat dihadapan Panitera Pengadilan
Agama Tigaraksa Nomor 1483/Pdt.G/2010/PA.Tgrs. pada hari Selasa tanggal 12 April 2011, Kuasa Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan A gama tersebut, permohonan banding tersebut
telah
diberitahukan kepada pihak Terbanding pada hari selasa tanggal 5 M ei 2011; Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 9 M ei 2011 yang diterima Pengadilan A gama Tigaraksa pada hari Selasa tangal 9 M ei 2011 dan telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 26 M ei 2011 ternyata Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 14 Juni 2011 yang telah diterima oleh Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari selasa tanggal 14 juni
2011 dan telah diberitahukan kepada kuasa hukum Pembanding pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2011; Bahwa dari catatan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa tertanggal 12 Agustus 2011, ternyata Pembanding dan Terbanding telah tidak melakukan pemeriksaan terhadap berkas perkara banding (inzage); TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM M enimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta memenuhi syarat-syarat menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut dinyatakan dapat diterima; M enimbang, bahwa setelah majelis hakim Pengadilan Tinggi A gama mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara a quo, memberikan pertimbangan sebagai berikut; M enimbang, bahwa terhadap pertimbangan majelis hakim Pengadilan A gama dalam putusan perkara ini sebagian sudah tepat dan benar sehingga dapat disetujui oleh Pengadilan Tinggi A gama, dan diambil alih sebagai pertimbangannya sendiri; M enimbang, bahwa namun demikian Pengadilan Tinggi A gama memandang perlu menambah pertimbangan hukum sebagai berikut; DALAM KONVENS I M enimbang, bahwa alasan cerai yang di ajukan Penggugat/Terbanding dalam persidangan telah dapat dibuktikannya, yaitu telah ditemukan fakta hukum yaitu : -
antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan/pertengkaran hal ini diakui oleh Tergugat dan dikuatkan oleh para saksi di muka persidangan, meskipun penyebab pertengkaran tersebut berbeda versi antara Penggugat dengan Tergugat serta para saksi;
-
antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah rumah dan tidak ada lagi pergaulan sebagai suami isteri selama kurang lebih 1 tahun juga tidak ada harapan lagi untuk rukun dalam rumah tangga hal ini sebagai indikasi bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah; M enimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas,
maka gugatan penggugat agar pengadilan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan, karena telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 116 huruf f
Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karenannya putusan Pengadilan Agama tentang perceraiannya dapat dikuatkan; M enimbang bahwa mengenai hadhanah terhadap putra dan putri Penggugat dan Tergugat, Pengadilan Tinggi Agama sependapat dengan pertimbangan hakim tingkat pertama, yang menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima khususnya untuk anak yang pertama yang sudah tamyiz karena tidak dapat didengar keterangannya di muka sidang, sedangkan terhadap anak yang ke dua semata-mata demi kepentingan anak, dan bagi Penggugat sendiri senantiasa terbuka akses untuk dapat bertemu dan menyalurkan kasih sayangnya kepada anak anak tersebut; M enimbang bahwa perlu ditambahkan pertimbangan tentang kewajiban mengasuh dan memelihara anak, hal ini diatur dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maupun Pasal 77 Ayat (3) Kompilasi Hukum Islam bahwa kedua orang tua mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam membesarkan anak. Kedua orang tua bertanggung jawab terhadap pertumbuhan anak-anaknya sehingga menjadi anak yang shaleh, dapat tumbuh sehat jasmani dan rohani, terjamin masa depan dan kecerdasannya, serta tercukupi pendidikan agamanya dalam hal ini sepanjang komunikasi kedua orang tua dengan kedua anaknya tetap lancar dan harmonis, sehingga kedua orang tua dapat menyalurkan kasih sayang dengan baik dan mudah, maka keadaan yang ada sekarang dimana kondisi psikologis anak belum stabil jiwanya, kedua orang tua perlu menahan diri memberikan yang terbaik untuk anak-anak. Hal ini dapat dilihat dari bukti surat T/PR-63 berupa hasil pemeriksaan psikolog tertanggal 21 Pebruari 2011 terhadap anak kedua dengan panggilan ANAK KEDUA, dia mengatakan bahwa saat ini ia tidak mempunyai teman dekat dan tidak memiliki orang tua kecuali kakaknya tempat ia bergantung. Oleh karenanya sangat tidak menguntungkan bagi si anak bila anak itu dipisah satu sama lain dan sebaiknya keadaan ini sementara tetap dipertahankan, kecuali bila dalam perjalanan waktu selanjutnya ada yang merasa dirugikan, atau ada keadaan lain yang merugikan kepentingan anak-anak, maka perkaranya dapat diajukan tersendiri ke Pengadilan A gama. Oleh karenanya mengenai hadhanah ini Pengadilan Tinggi A gama sependapat dengan Pengadilan Agama sehingga putusannya dapat dikuatkan; M enimbang bahwa mengenai tuntutan terhadap biaya hidup anak juga dikarenakan kedua anak tersebut masih tinggal bersama Tergugat selaku ayahnya maka secara otomatis tuntutan Penggugat tentang biaya hidup untuk kedua putra putrinya sudah tidak relevan lagi sehingga terhadap tuntutan ini harus dinyatakan tidak dapat diterima;
DALAM REKONVENS I M enimbang bahwa dalam rekonvensi, Tergugat dalam petitumnya mohon agar diizinkan untuk menjatuhkan ikrar talak dan perkawinannya dengan Tergugat rekonvensi tertanggal 8 september 1998 putus sejak ikrar talak diucapkan; M enimbang bahwa terhadap tuntutan ini dan tutututan tentang penetapan pemeliharaan anak tidak perlu dipertimbangkan lagi karena sudah dipertimbangkan dalam konvensi dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima; M enimbang bahwa selama dalam perkawinan, Penggugat dan Tergugat mendapatkan harta, yang disebut dengan harta bersama atau harta gono gini; M enimbang bahwa terhadap harta bersama ini, Pengadilan Tinggi Agama tidak sependapat dengan Pengadilan Tingkat pertama dengan pertimbangan sebagaimana akan dijelaskan di bawah ini; M enimbang bahwa sesuai berita acara persidangan dan alat bukti yang ada, didapati fakta bahwa sebelum pernikahan antara penggugat dan tergugat dilangsungkan, telah dibuatkan surat perjanjian pernikahan (bukti P.4) yang disahkan oleh Pegawai Pencatat nikah, maka bila ada tuntutan terhadap harta bersama maupun harta bawaan bahkan utang piutang, maka pertimbangannya harus didasarkan pada perjanjian pernikahan yang telah dibuat oleh Penggugat dan Tergugat sebelum perkawinan berlangsung yakni tertanggal 31 A gustus 1998; M enimbang bahwa keberadaan surat bukti P.4 tersebut harus diuji keabsahannya, dan dalam hal ini Pengadilan Tingkat Pertama dalam analisa pertimbangannya menyatakan bahwa Surat Perjanjian Perkawinan ini tidak ditanda tangani diatas meterai (dalam arti meterai tempel), sehingga sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea M aterai, terhadap dokumen tersebut tidak dapat dipertimbangkan sehingga tidak mempunyai nilai pembuktian; M enimbang bahwa ketentuan pasal 11 ayat (1) huruf a tersebut menegaskan bahwa pejabat pemerintah, hakim, panitera, juru sita, notaris dan pejabat umum lainnya, masing-masing dalam tugas jabatannya tidak dibenarkan : menerima, mempertimbangkan atau menyimpan dokumen yang bea materainya tidak atau kurang dibayar. Bahwa surat perjanjian pernikahan tersebut ternyata dibuat diatas kertas meterai yang dikeluarkan oleh pemerintah Republik Indonesia, maka sesuai ketentuan Pasal 1 ayat (2) b maka dokumen tersebut telah dilengkapi dengan benda materai dimana pengertian benda materai itu disamping meterai tempel juga kertas materai yang dikeluarkan oleh pemerintah Republik Indonesia. Oleh karenanya maka
surat perjanjian pernikahan tersebut termasuk dokumen yang telah memenuhi bea materai, sekaligus berarti tidak termasuk yang dilarang dipertimbangkan oleh hakim sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, sehingga hakim dibenarkan untuk mempertimbangkan surat bukti P.4 tersebut sebagai alat bukti. Bahwa keabsahan bukti surat P.4 tersebut juga telah disahkan oleh KUA Kec. Kembangan sehingga secara substansi, semua klausula yang ada dalam surat perjanjian tersebut tidak melanggar syar’i, bahkan ditegaskan kembali oleh Kepala KUA tersebut tentang kebenaran adanya surat perjanjian pernikahan tersebut sesuai suratnya tertanggal 25 Januari 2011 (bukti P.8). Bahwa Penggugat dalam rekonvensi/Tergugat Konvensi sendiri tidak membantah tanda tangannya yang ada dalam surat perjanjian pernikahan tersebut maupun terhadap substansi materi perjanjiannya; M enimbang bahwa mengenai pemenuhan atas perjanjian ini Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 34 yang berbunyi :
Artinya : “Dan penuhilah janji itu, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya.” Dalam hadits nabi yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan At-Tirmidzi, yang berbunyi :
اﻟﻤﺴﻠﻤﻮن ﻋﻠﻰ ﺷﺮوﻃﮭﻢ إﻻ ﺷﺮﻃﺎ ﺣﺮم ﺣﻼﻻ أواﺣﻞ ﺣﺮاﻣﺎ )رواه أﺑﻮ داود (واﻟﺘﺮﻣﺬى Artinya : “Orang-orang islam itu terikat dengan suatu syarat (klausul) yang mereka buat, kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.” M enimbang bahwa perjanjian yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat Rekonvensi telah memenuhi rukun akad sebagaimana diatur dalam Pasal 22 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dimana terpenuhi 4 (empat) unsur yakni adanya pihak-pihak yang berakad, obyek akad, tujuan pokok akad dan kesepakatan. Demikian juga telah terpenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata yang meliputi 4 (empat) hal, yakni adanya kesepakatan
mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat perjanjian, suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal; M enimbang bahwa dikarenakan surat perjanjian pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tertanggal 31 A gustus 1998 secara hukum dapat dinyatakan sah maka semua tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang harta bersama, pertimbangannya harus didasarkan pada klausul yang tercantum dalam perjanjian tersebut; M enimbang bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi pada petitum angka 4 menuntut agar pengadilan menghukum Penggugat dan Tergugat Rekonvensi dihukum untuk menghibahkan harta bersama yaitu tanah berikut bangunan yang terletak di TANGERANG, kepada anak-anak dan membalik namakan sertifikat hak milik atas nama Penggugat menjadi atas nama kedua anak tersebut; M enimbang bahwa terhadap tuntutan tersebut bila dikaitkan dengan bukti P.4 klausula angka 1 (satu) menegaskan bahwa kepemilikan rumah dan tanah di jalan Jalak XVII tersebut merupakan milik Penggugat sehingga kalau mau dihibahkan harus ada kerelaan dan kehendak yang bebas dari Penggugat selaku pemiliknya, dikarenakan Penggugat belum memberikan persetujuannya untuk menghibahkan obyek sengketa ini kepada anak-anaknya, maka terhadap petitum ini harus dinyatakan ditolak; M enimbang bahwa terhadap mobil merek Nissan Serena Tahun 2009 NOM OR POLISI agar ditetapkan menjadi milik Penggugat Rekonvensi dengan segala hak dan kewajibannya. Terhadap tuntutan ini dikarenakan asal usul mobil ini sebagian menggunakan uang muka dari hasil penjualan mobil Starlet yang seterusnya dibelikan mobil Kijang dan terakhir dari hasil penjualan mobil kijang seharga Rp 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah); Apabila tuntutan ini dikaitkan dengan klausul angka 2 (dua) dalam bukti P.4 tersebut maka keberadaan mobil Serena tersebut merupakan harta dan utang piutang pribadi Penggugat, oleh karenanya tuntutan terhadap obyek sengketa ini juga harus ditolak; M enimbang bahwa mengenai tuntutan Penggugat Rekonvensi pada petitum angka 7 (tujuh) tentang utang atas rekonstruksi rumah dan kartu kredit didapati kenyataan yang tidak jelas tentang rincian penggunaan dan pemanfaatannya antara kebutuhan rumah tangga dan renovasi rumah maupun perusahaan milik Penggugat Rekonvensi, sehingga menjadi kabur dan karenanya terhadap tuntutan ini harus dinyatakan tidak dapat diterima; M enimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan A gama Tigaraksa pada bagian rekonvensi tidak dapat dipertahankan dan karenanya harus dibatalkan, yang selanjutnya Pengadilan Tinggi
Agama akan mengadili bagian rekonvensi ini dengan menyatakan bahwa gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi pada angka 5 (lima) dan 6 (enam) harus ditolak, sedang gugatan rekonvensi pada angka 7 (tujuh) harus dinyatakan tidak dapat diterima; M enimbang M ajelis
Hakim Pengadilan Tinggi A gama telah pula
memperhatikan dan mencermati segala bagian-bagian dari memori banding Pembanding serta kontra memori banding Terbanding; DALAM KONVENS I DAN REKONVENS I M enimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan dalam tingkat banding kepada Pembanding; M engingat, Undang-Undang dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar’i yang berkaitan dengan perkara ini; M EN G AD I L I -
M enyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/ Pembanding dapat diterima; DALAM KONVENS I : M enguatkan
putusan
Pengadilan
Agama
Tigaraksa
Nomor
1483/Pdt.G/2010/PA.Tgrs tertanggal 29 M aret 2011 bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Akhir 1432 H yang dimohonkan banding; DALAM REKONVENS I : M embatalkan
putusan
Pengadilan
Agama
Tigaraksa
Nomor
:
1483/Pdt.G/2010/PA.Tgrs tertanggal 29 M aret 2011 M bertepatan dengan tanggal 24 Rabi’ul Akhir 1432 H. yang dimohonkan banding; M EN G AD I L I S EN D IR I 1. Tidak menerima dan menolak gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya; 2. M enyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat Rekonvensi pada petitum angka 2 (dua), 3 (tiga) dan 4 (empat); 3. M enolak gugatan Penggugat Rekonvensi pada petitum angka 5 (lima) tentang menghibahkan dan membalik namakan tanah dan bangunan
yang terletak di TANGERANG, kepada kedua anaknya dan petitum angka 6 (enam) tentang kepemilikan mobil merek Nissan Serena Tahun 2009 NOMOR POLISI ; 4. M enyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat Rekonvensi pada angka 7 (tujuh) tentang biaya rekonstruksi rumah dan kartu kredit senilai Rp 900.000.000,- (Sembilan ratus juta rupiah) ; DALAM KONVENS I DAN REKONVENS I -
M embebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp 941.000,(sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah);
-
M embebankan kepada Pembanding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,(seratus lima puluh ribu rupiah ); Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim pada
hari Selasa tanggal 18 Oktober 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Dzulqo’dah 1432 Hijriyah, oleh Drs. Muhammad Basri Nasution. S .H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Drs. H. Zainir S urzain, S.H., M.Ag. dan H. Empud Mahpudin, S .H., M.H. sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari S elasa tanggal 25 Oktober 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Dzulqo’dah 1432 Hijriyah oleh Ketua M ajelis beserta hakim-hakim anggota tersebut dan dibantu oleh Dra Hj. Fauziah S y. Anasi, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding. Ketua M ajelis Ttd. Drs. Muhammad Basri Nasution, S .H., M.H. Hakim Anggota,
Hakim Anggota
Ttd.
Ttd.
Drs. H. Zainir S urzain, S.H., M.Ag.
H. Empud Mahpudin, S .H., M.H.
Panitera Pengganti Ttd. Dra. Hj. Fauziah, Sy. Anasi
Rincian biaya perkara 1.
Biaya Proses... ..................................................... Rp. 139.000,00
2.
Redaksi ............................................................... Rp.
5.000,00
3.
M aterai ................................................................ Rp.
6.000,00
J u m l a h ................................................................... Rp. 150.000.00 Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya oleh : Panitera, Ttd. Dra. Hj. Siti Maryam
