2014 PROFIL KINERJA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN KULON PROGO Unit 1 : Jl. Perwakilan No. 1, Wates, Kulon Progo, Telp/Fax. (0274) 775208 Unit 2 : Jl. KHA Dahlan, Wates, Kulon Progo, Telp/Fax. (0274) 774402 Website : bpmpt.kulonprogokab.go.id
KATA PENGANTAR
S
egala pujian dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala yang diberikan kepada kita, juga atas perkenanNya sehingga penyusunan Profil Kinerja Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BPMPT) Tahun 2014 dapat diselesaikan.
Profil Kinerja Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BPMPT ) Tahun 2014 merupakan potret dan disusun dengan maksud untuk memberikan gambaran Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu secara utuh. Terimakasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Profil Kinerja Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BPMPT ). Diharapkan profil ini bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan. Tentu banyak kekurangan dalam penyusunan profil ini, masukan dan saran kami butuhkan untuk penyusunan profil yang lebih baik.
Wates, Januari 2015 Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu
Agung Kurniawan, S.IP, M.Si NIP. 19690805 199603 1 005
DAFTAR ISI
HALAMAN KATA PENGANTAR
i
DAFTAR ISI
ii
DAFTAR TABEL
iii
DAFTAR GAMBAR
iv
BAB I
GAMBARAN UMUM 1.1 Struktur Organisasi 1.2 Tugas dan Fungsi 1.3 Sumber Daya 1.4 Isu Strategis 1.5 Indikator Kinerja Utama dan Formula Perhitungan
1 1 2 5 11 12
BAB II
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN
13
2.1 Visi
13
2.2 Misi 2.3 Tujuan dan Sasaran
14 14
META DATA INDIKATOR KINERJA
16
3.1 Target dan Realisasi IKU Pemerintah Kabupaten
16
3.2 3.3 3.4 3.5 3.6
16 17 18 19 21
BAB III
Target dan Realisasi IKU BPMPT Target dan Realisasi Indikator Kinerja Program Target dan Realisasi SPM IKK Target dan Realisasi Anggaran
BAB IV PENUTUP
22
DAFTAR TABEL
Halaman Tabel 1.1
Data Pegawai menurut Golongan Ruang
5
Tabel 1.2
Data pegawai menurut Jenis Kelamin
7
Tabel 1.3
Data Tingkat Pendidikan Pegawai
8
Tabel 1.4
Kondisi Aset
9
Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
15
Tabel 3.1
Target dan Realisasi IKU Kabupaten
16
Tabel 3.2
Target dan Realisasi IKU BPMPT
16
Tabel 3.3
Target dan Realisasi Indikator Kinerja Program
17
Tabel 3.4
Target dan Realisasi SPM
18
Tabel 3.5
Realisasi PMDN Tahun 2013-2014
20
Tabel 3.6
Target dan Realisasi Anggaran
21
DAFTAR GAMBAR
Gambar 1.1
Struktur Organisasi
5
Gambar 1.2
Jumlah Pegawai menurut Golongan Ruang
6
Gambar 1.3
Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin
7
Gambar 1.4
Jumlah Pegawai Beradasarkan Tingkat Pendidikan
9
BAB I GAMBARAN UMUM
1.1. Struktur Organisasi Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BPMPT) Kabupaten Kulon Progo dibentuk dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dengan struktur organisasi sebagai berikut : a. Kepala; b. Sekretariat terdiri dari : 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan. c. Bidang Penanaman Modal terdiri dari : 1. Sub Bidang Kerjasama dan Promosi; 2. Sub Bidang Fasilitasi dan Pengembangan. d. Bidang Pelayanan dan Pengaduan terdiri dari : 1. Sub Bidang Perizinan; 2. Sub Bidang Survei; dan 3. Sub Bidang Pengaduan dan Advokasi. e. Bidang Pengawasan Data dan Informasi,terdiri dari : 1. Sub Bidang Pengawasan; dan 2. Sub Bidang Data dan Informasi. f. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu; dan g. Unit Pelaksana Teknis Badan.
Adapun bagan struktur organisasi dapat dilihat dalam gambar 1.1 berikut : Gambar 1.1 Struktur Organisasi BPMPT
KEPALA
SEKRETARIAT
SUBAG UMUM & KEPEGAWAIAN
BIDANG PENANAMAN MODAL
BIDANG PELAYANAN DAN PENGADUAN
SUBAG PERENCANAAN & KEUANGAN
BIDANG PENGAWASAN DATA & INFORMASI
SUBID KERJASAMA & PROMOSI
SUBID PERIZINAN
SUBID PENGAWASAN
SUBID FASILITASI & PENGAWASAN
SUBID SURVEI
SUBID DATA & INFORMASI
SUBID PENGADUAN & ADVOKASI
1.2. Tugas dan Fungsi Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, serta Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 73 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas Pada Unsur Organisasi Terendah Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu, Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu mempunyai fungsi : a. perumusan kebijakan teknis di bidang penanaman modal dan perizinan terpadu,
b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang penanaman modal dan perizinan terpadu, c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang penanaman modal dan perizinan terpadu, dan d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati di bidang penanaman modal dan perizinan terpadu. Untuk melaksanakan fungsi tersebut maka Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu mempunyai tugas pokok : a. Melaksanakan kegiatan penanaman modal; b. Melaksanakan kegiatan pelayanan dan pengaduan; c. Melaksanakan kegiatan pengawasan, pengelolaan data dan informasi; dan d. Melaksanakan kegiatan ketatausahaan. Adapun untuk uraian tugas di Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu sebagai berikut: 1. Sekretariat Sekretariat mempunyai fungsi pelaksanaan kegiatan umum dan kepegawaian, serta perencanaan dan keuangan. Sekretariat mempunyai tugas : a. melaksanakan kegiatan umum dan kepegawaian; b. melaksanakan kegiatan perencanaan dan keuangan; c. mengkoordinir pelaksanaan kegiatan Badan; d. memantau, mengendalikan dan mengevaluasi kinerja serta dampak pelaksanaan program dan kegiatan; dan e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan berkaitan dengan bidang tugasnya. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian melaksanakan kegiatan ke rumahtanggaan, perlengkapan, ketatausahaan, kehumasan serta administrasi kepegawaian Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pengendalian rencana serta program kerja, koordinasi, dokumentasi, informasi dan pelaporan serta koordinasi administrasi keuangan.
2. Bidang Penanaman Modal Bidang Penanaman Modal mempunyai fungsi penyelenggaraan kerjasama dan promosi serta fasilitasi dan pengembangan penanaman modal. Bidang Penanaman Modal mempunyai tugas : a. menyelenggarakan kegiatan kerjasama dan promosi; b. menyelenggarakan kegiatan fasilitasi dan pengembangan; dan c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan berkaitan dengan bidang tugasnya. Sub Bidang Kerja Sama dan Promosi mempunyai tugas melaksanakan kerja sama dan promosi penanaman modal. Sub Bidang Fasilitasi dan Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi dan pengembangan penanaman modal 3. Bidang Pelayanan dan Pengaduan Bidang Pelayanan dan Pengaduan mempunyai fungsi pelayanan perizinan terpadu, survei serta informasi dan penanganan aduan.Untuk menyelenggarakan fungsi Bidang Pelayanan dan Pengaduan mempunyai tugas : a. menyelenggarakan kegiatan pelayanan perizinan terpadu; b. menyelenggarakan kegiatan survei; c. menyelenggarakan kegiatan penanganan aduan dan advokasi; dan d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan berkaitan dengan bidang tugasnya. Sub Bidang Perizinan mempunyai tugas melaksanakan penerimaan, pemrosesan dan penerbitan perizinan dan non perizinan Sub Bidang Survei mempunyai tugas melaksanakan peninjauan lokasi. Sub Bidang Pengaduan dan Advokasi mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan pengembangan sistem informasi dan penanganan aduan 4. Bidang Pengawasan Data dan Informasi Bidang Pengawasan Data dan Informasi mempunyai fungsi pelaksanaan pengawasan internal dan perizinan, pengelolaan data dan informasi penanaman modal dan perizinan terpadu.Bidang Pengawasan Data dan Informasi mempunyai tugas :
a. menyelenggarakan kegiatan pengawasan; b. menyelenggarakan kegiatan pengelolaan data dan informasi; dan c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan berkaitan dengan bidang tugasnya. Sub Bidang Pengawasan mempunyai tugas melaksanakan pengawasan pengendalian penanaman modal dan perizinan terpadu. Sub Bidang Data dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan data dan informasi. 1.3. Sumber Daya Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BPMPT) didukung oleh sumber dayabaik sumber daya manusia maupun sarana prasarana. 1.3.1 Susunan Kepegawaian Kondisi kepegawaian pada Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu digambarkan dalam table berikut: Tabel 1.1. Data Pegawai BPMPT menurut Golongan Ruang Tahun 2014 No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Jabatan
Kepala Sekretaris SubagUmum dan Kepegawaian Subag Perencanaan dan Keuangan Kabid Penanaman Modal Subid Kerjasama dan Promosi Subid Fasilitasi dan Pengembangan Kabid Pelayanan dan Pengaduan Subid Survey Subid Pengaduan dan Advokasi Subid Perizinan Kabid Pengawasan, Data dan Informasi Subid Pengawasan Subid Data dan Informasi Jumlah Sumber data : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian .
Gol.I -
Golongan Ruang GoI lI Gol III GolIV 1 1 2 2 1 4 1 2 3 1 1 3 1 2 3 5 1 1 1 1 1 8 25 5
Jml 1 1 4 5 1 2 3 1 4 3 8 1 2 2 38
Pegawai di Badan Penanaman Modal Kabupaten Kulon Progo didominasi oleh pegawai dengan Golongan III, kemudian diikuti pegawai dengan golongan II, dan golongan IV. Hal ini dapat dilihat pada grafik di bawah ini : Gambar 1.2. Jumlah Pegawai BPMPT berdasarkan Golongan Ruang Tahun 2014 Komposisi Pegawai berdasarkan Golongan Ruang 5; 13% 0; 0%
8; 21% Gol.I GoI lI Gol III
25; 66%
Gol IV
Sedangkan kondisi pegawai menurut jenis kelamin digambarkan dalam tabel berikut : Tabel 1.2. Data Pegawai BPMPT menurut Jenis Kelamin Tahun 2014 No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Jabatan Kepala Sekretaris SubagUmum dan Kepegawaian Subag Perencanaan dan Keuangan Kabid Penanaman Modal Subid Kerjasama dan Promosi Subid Fasilitasi dan Pengembangan Kabid Pelayanan dan Pengaduan Subid Survey Subid Pengaduan dan Advokasi Subid Perizinan
Jenis Kelamin Pria Wanita 1 1 1 3 1 4 1 1 1 2 1 1 4 1 2 5 3
Jml 1 1 4 5 1 2 3 1 4 3 8
12 13 14
Kabid Pengawasan, Data dan Informasi Subid Pengawasan Subid Data dan Informasi Jumlah Sumber data : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian .
1 2 2 24
14
1 2 2 38
Komposisi pegawai Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu berdasarkan jenis kelamin digambarkan dalam grafik di bawah ini : Gambar 1.3 Jumlah Pegawai BPMPT Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2014 Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin 24 25 20
14
15
Pria Wanita
10 5 0
Jenis Kelamin
Berdasarkan grafik di atas dapat dilihat bahwa komposisi Pegawai Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu lebih banyak pegawai pria dibandingkan dengan pegawai wanita. Kondisi personalia komposisi pegawai Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu berdasarkan tingkat pendidikan, didominasi oleh kualifikasi pendidikan S1 (14 orang), kemudian diikuti oleh pendidikan SLTA (14 orang), S2 (6 orang), D3 (3 orang) dan SLTP (1 orang).Dengan demikian berdasarkan tingkat pendidkan pegawai yang dimiliki, secara umum kondisi personalia Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu kurang dari segi kuantitas (terutama Bidang Penanaman Modal dan Bidang Pengawasan Data Informasi dan Pengawasan), namun secara kualitas jumlah personil cukup memadai dalam menunjang kinerja organisasi. Kondisi tersebut digambarkan pada table dan grafik di bawah ini : Tabel 1.3. Data tingkat pendidikan pegawai BPMPT Tahun 2014 No 1 2 3
Jabatan Kepala Sekretaris SubagUmum dan Kepegawaian
SLTP 1
Tingkat Pendidikan D-3 / SLTA S-1 AKTA 2 1
S-2 1 1 -
JML. 1 1 4
No
Jabatan
SLTP
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Subag Perencanaan dan Keuangan Kabid Penanaman Modal Subid Kerjasama dan Promosi Subid Fasilitasi dan Pengembangan Kabid Pelayanan dan Pengaduan Subid Survey Subid Pengaduan dan Advokasi Subid Perizinan Kabid Pengawasan, Data dan Informasi Subid Pengawasan Subid Data dan Informasi Jumlah Sumber data : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
1
Tingkat Pendidikan D-3 / SLTA S-1 AKTA 3 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 2 4 2 1 1 1 1 14 3 14
Gambar 1.4 Jumlah Pegawai BPMPT berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2014
Komposisi Pegawai Berdasarkan Pendidikan
S-2 16%
S-1 37%
SLTP 2%
SLTA 37%
D-3 / AKTA 8%
SLTP SLTA D-3 / AKTA S-1 S-2
1.3.2 Keadaan Sarana dan Prasarana Tabel 1.4. Kondisi Asset BPMPT tahun 2014
S-2 1 1 1 1 6
JML. 5 1 2 3 1 4 3 8 1 2 2 38
No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
Nama Barang/ Prasarana Tanah Bangunan Mobil Motor Komputer Mesin ketik Mesin Antrian Finger Scan Brankas Filling Kabinet Filling Kayu/Bacdrop White Board Display Almari Kursi Kerja Meja Rapat Rak Arsip Meja Resepsionis Meja Kutsi tamu Bangku Tunggu AC Meja Komputer Kipas Angin TV Wereles UPS Kamera Digital Handycamp GPS Dispenser Internet APC /UPS Perangkat SMA Gatway Tauch Screen Laptop LCD Proyektor Scanner Printer Jaringan Komputer Kursi Rapat Telephon
Jumlah (Unit) 1 2 3 8 17 3 1 1 1 7 2 2 1 12 54 4 8 9 5 9 4 2 1 3 2 1 3 1 1 2 1 1 1 4 1 2 9 1 39 1
2014 Kondisi Baik 1 2 3 8 17 3 1 1 1 7 2 2 1 6 38 4 8 9 2 9 4 1 1 3 2 1 3 1 1 2 1 1 1 4 1 2 9 1 38 1
% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 50 70 100 100 100 40 100 100 50 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 97 100
No.
Nama Barang/ Prasarana
41 Faximile 42 Buku 43 Meja Kerja 44 Meja 45 Meja Sumber data : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Jumlah (Unit) 2 10 53 1 1
2014 Kondisi Baik 2 10 37 1 1
% 100 100 70 100 100
1.4. Isu Strategis Dalam pelaksanaan fungsi dan tugas Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu untukmewujudkan visi dan misi pembangunan daerah utamanya misi ke-3 yaitu mengembangkan keunggulan ekonomi daerah berbasis pada sektor pertanian dalam arti luas, industri dan pariwisata yang berdaya saing tinggi dan berkelanjutan bertumpu pada pemberdayaan masyarakat, maka dalam Renstra Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu dirumuskan isu strategis sebagai berikut: (1) Pengembangan investasi yang mendukung Mega proyek di Kulon Progo. (2) Pengembangan Kawasan Strategis Bidang Pertumbuhan Ekonomi dan Kawasan Peruntukan Industri. (3) Pengembangan kerjasama dan promosi inventasi. (4) Pengembangan teknologi informasi penanaman modal dan perizinan. (5) Ketersediaan lahan untuk investasi. (6) Peningkatan kualitas pelayanan publik, pengawasan dan penanganan pengaduan. Dengan telah dimulainya tahapan awal Pembangunan Bandara, Pelabuhan Perikanan Tanjung Adikarto, Penambangan dan Pengolahan Pasir Besi di Kabupaten Kulon Progo menunjukkan bahwa mega proyek segera akan terealisasikan. Oleh karena itu perlu dipersiapkan pengembangan investasi untuk mendukung mega proyek tersebut antara lain hotel dan restoran, industri perikanan, industri besi dan baja. Sesuai tata ruang Kabupaten Kulon Progo telah ditetapkan Kawasan Strategis Bidang Pertumbuhan Ekonomi dan Kawasan Peruntukan Industri.Kawasan tersebut memiliki potensi yang sangat luas dan sangat memungkinkan untuk dikembangkan menjadi kawasan yang bernilai ekonomi tinggi dan mendorong pertumbuhan ekonomi bagi kesejahteraan masyarakat. Kegiatan ekonomi yang mendominasi di kawasan strategis bidang pertumbuhan ekonomi meliputi kegiatan perdagangan dan jasa (non industri), dengan kegiatan pendukungnya antara lain perkantoran pemerintah dan pemukiman.
Kabupaten Kulon Progo memiliki berbagai macam potensi sumber daya daerah yang sangat potensial.Peluang dan potensi tersebut belum sepenuhnya diketahui oleh masyarakat baik dalam maupun luar negeri terutama para investor.Guna mendukung pengembangan investasi di Kabupaten Kulon Progo, salah satu upaya untuk menarik dan memberikan informasi kepada investor tentang peluang dan potensi yang ada di Kulon Progo maka perlu dilakukan pengembangan kerjasama dan promosi inventasi. Perkembangan teknologi informasi dewasa ini sangat pesat sesuai dengan kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan informasi secara cepat dan akurat.Untuk itu pengembangan teknologi informasi penanaman modal dan perizinan dirasa sangat penting untuk memberikan kemudahan bagi calon investor dan para pemohon izin untuk mengakses informasi yang dibutuhkan. Salah satu daya tarik investasi adalah ketersediaan lahan yang dukung dengan peningkatan infrastruktur dan pemberian fasilitas kemudahan dan/atau insentif penanaman modal. Guna mendukung ketersediaan lahan untuk investasi, Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu memfasilitasi investor dengan melakukan pendekatan kepada masyarakat untuk memperoleh lahan investasi. Dalam rangka meningkatan kualitas pelayan publik, pengawasan dan penanganan pengaduan,Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu menerapkansistem Pelayan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang lebih efisien dan akomodatif. Selain itu Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu telah menerapkan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) dalam melayani investor. 1.5. Indikator Kinerja Utama dan Formula Penghitungan Indikator Kinerja Utama Badan Penanaman Modal dan Periizinan Terpadu adalah : 1.
Cakupan realisasi nilai investasi, dengan formula perhitungan : jumlah investasi yang masuk PMA dan PMDN , x100% Jumlah target investasi akhir tahun RPJMD
2.
(70% 𝑥
Capaian Peningkatan Pelayanan Perizinan, dengan formula perhitungan : jumlah perijinan yang diterbitkan ) (jml pengajuan perijinan – jml pengajuan perijinan yang tidak memenuhi syarat)
+ (30% 𝑥 𝐼𝐾𝑀)
BAB II VISI, MISI, TUJUAN, dan SASARAN
2.1 Visi Visi yang tertuang dalam Renstra BPMPT 2011-2016 adalah“Terwujudnya penanaman modal yang berdaya saing, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan serta berbasis pada sumber daya daerah dan pelayanan perizinan yang prima”. Pernyataan visi tersebut mempunyai pemahaman sebagai berikut : Berdaya Saing : dalam arti persaingan yang kompetitif untuk kemajuan dan peningkatan perekonomian daerah sehingga dapat mewujudkan peningkatan investasi baik nilai investasi maupun jumlah investasi yang sesuai dengan kekuatan/daya dan potensi yang ada untuk bisa bersaing dengan daerah-daerah lain. Berkelanjutan : Diharapkan bahwa investasi dapat berkembang dan berkesinambungan. Berwawasan Lingkungan : Diharapkan peningkatan investasi yang berdaya saing dan berkesinambungan tersebut tetap memperhatikan keselamatan dan keselarasan lingkungan yang ideal sebagai tempat tinggal sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berbasis pada Sumber Daya Daerah : Diharapkan peningkatan investasi di Kulon Progo dapat memanfaatkan potensi yang dimiliki Kulon Progo secara optimal baik SDM maupun SDA sehingga dapat meningkatkan kemampuan perekonomian dan kemandirian daerah. Pelayanan Perizinan Prima : Bahwa Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu siap memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat dan dunia usaha secara mudah, cepat, transparan dan pasti. Untuk mencapai visi tersebut, dirumuskan misi sebagai berikut: 1. Mewujudkan peningkatan daya saing daerah. 2. Mewujudkan pelayanan prima perizinan
2.2 Misi Misi 1, mewujudkan peningkatan daya saing daerah :peningkatan investasi sangat dipengaruhi adanya iklim investasi yang kondusif yaitu terciptanya situasi yang aman, nyaman,
adanya jaminan kepastian hukum, kepastian berusaha, jaminan keamanan dan insentif serta kemudahan-kemudahan dalam perijinan serta perpajakan.Selain itu juga dengan kesiapan sarana prasarana /infrastruktur dibidang investasi seperti ketersediaan lahan investasi dan infrastruktur pendukung. Kerjasama strategis dan hubungan yang sinergis antar instansi pemerintah dan dunia usaha merupakan katalisator realisasi investasi, disamping itu untuk meningkatkan investasi juga perlu adanya peningkatan daya tarik investasi dengan peningkatan promosi secara intensif dan berkelanjutan. Peningkatan data informasi, pengendalian, pengawasan serta pengembangan Penanaman Modal dan perizinan diperlukan untuk mendukung meningkatknya investasi dan realisasi investasi. Data potensi investasi yang akurat sebagai sumber informasi, pengendalian, pengawasan serta pengembangan Penanaman Modal, Misi 2, mewujudkan pelayanan prima perizinan:peningkatan investasi perlu didukung dengan Pelayanan Prima dalam bidang investasi. Pelayanan prima tersebut dapat tercapai dengan adanya regulasi/kebijakan yang jelas dibidang investasi, peningkatan SDM yang kompeten dibidangnya serta didukung adanya fasilitas pendukung PTSP yang memadai sehingga terwujud pelayanan prima 2.3 Tujuan dan Sasaran Untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BPMPT) ditetapkan tujuan yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan sesuai sebagai berikut: 1. Terwujudnya peningkatan daya saing investasi daerah. 2. Terwujudnya pelayanan prima perizinan Sasaran yang ingin dicapai oleh Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BPMPT) adalah : 1. Meningkatnya nilai investasi 2. Meningkatnya pelayanan perizinan Penjabaran tujuan dalam sasaran dan indikator sasaran serta target kinerja sasaran dalam 5 tahun (2012-2016)adalah sebagai berikut :
Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BPMPT)
NO .
TUJUAN
(1) (2) 1 Terwujudnya peningkatan daya saing investasi daerah 2 Terwujudnya pelayanan prima
SASARAN (3) Meningkatnya realisasi nilai investasi
INDIKATOR KINERJA (4) Nilai investasi PMA/PMDN (juta Rp)
Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pelayanan (%) perizinan
TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN 2013 2014 2015 2016 2012 (5) (6) (7) (8) (9) 143.654 363.137 406.916 450.694 494.471
81,30
77,82
78
79
80
BAB III META DATA INDIKATOR KINERJA
3.1. Target dan Realisasi IKU Kabupaten IKU Kabupaten Kulon Progo dalam bidang Penanaman Modal adalah Nilai Investasi (PMA dan PMDN) serta Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat. Gambaran IKU pada tahun 2014 Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu adalah sebagai berikut : Tabel 3.1 Target dan Realisasi IKU Pemerintah Kabupaten Kulon Progo No.
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
1 1
2 Meningkatnya realisasi nilai investasi
3 Nilai investasi PMA/PMDN
2
Meningkatnya pelayanan perijinan terpadu
Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
Satuan
Target
Realisasi Persentase
4 Juta Rp.
5 406.916
6 619.962
7 152
%
78
77,2
99
Untuk indikator Nilai investasi PMA/PMDN, realisasi sebesar Rp. 634.860 juta rupiah yang berarti lebih tinggi dari target 406.916 juta rupiah.Sedangkan untuk indikator Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 77,2 % dari target 78 %. 3.2. Target dan Realisasi IKU Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu IKU Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu adalah Cakupan realisasi nilai investasi dan Capaian Peningkatan Pelayanan Perizinan. Capaian IKU BPMPT pada tahun 2014 adalah sebagai berikut : Tabel 3.2 Target dan Realisasi IKU Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Tahun 2014 No. 1 2
Capaian Kinerja Program Tahun 2014 Target Realisasi Cakupan realisasi nilai investasi % 82,29 125,38 Capaian Peningkatan Pelayanan Perizinan % 93,4 93,16 Realisasi dari IKU Cakupan realisasi nilai investasi adalah sebesar 125,38 % dari target 82,29 Indikator Kinerja Program
Satuan
%. Sedangkan untuk IKU Capaian Peningkatan Pelayanan Perizinan realisasi sebesar Rp. 93,16 % dari target 93,40 %.
3.3. Target dan Realisasi Indikator Kinerja Program Tabel 3.3 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Program BPMPT Tahun 2014 No.
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan
Indikator Kinerja Program
Satuan
Cara Penghitungan
Capaian Kinerja Program Tahun 2014 Target
1 1 1 1
2 URUSAN WAJIB Penanaman Modal Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
2
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
3
Cakupan realisasi nilai investasi
4
5
9
Realisas i 10
%
(Jumlah investasi yang masuk 82,29 PMA dan PMDN/Jumlah target investasi akhir tahun RPJMD)X100% Juta Rp. Jumlah investasi yang masuk 406.916 PMA dan PMDN Juta Rp. Jumlah target investasi akhir 494.471 tahun RPJMD Capaian % ((70%xJumlah perijinan yang 93,4 peningkatan diterbitkan/(jumlah pengajuan pelayanan perijinan - jumlah pengajuan perijinan perijinan yang tidak memenuhi syarat)))+(30%xIndeks Kepuasan Masyarakat (IKM))
494.471 93,16
4.200
3.750
Jumlah pengajuan perijinan* jumlah pengajuan perijinan yang tidak memenuhi syarat
4.200 -
3.796 46
78
77,2
Tabel di atas menunjukkan bahwa capaian peningkatan pelayanan perizinan adalah sebesar 93,16 % dari target 93,4 %. Hal tersebut disebabkan jumlah izin yang diterbitkan maupun jumlah pengajuan izin tidak sesuai dengan target. Ada beberapa hal yang menyebabkan tidak tercapainya target izin diantaranya : Adanya PATEN, dimana sebagian kewenangan perizinan terdistribusi ke Kecamatan.
619.962
Jumlah perijinan yang diterbitkan
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
-
128,39
-
Kepatuhan masyarakat terhadap perizinan masih rendah dan sangat tergantung pada sosialisasi dan pengawasan oleh SKPD teknis.
-
Kecenderungan pengajuan izin menurun karena masa berlaku izin tidak hanya satu tahun.
3.4. Target dan Realiasasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Target dan realisasi Standar Pelayanan Minimal BPMPT adalah sebagai berikut : Tabel 3.4 Target dan realisasi SPM BPMPT Tahun 2014 No.
Indikator Kinerja sesuai tugas dan fungsi SKPD
Satuan
1
2
3
4
5
A 1
Urusan Penanaman Modal Kebijakan Penanaman Modal Tersedianya informasi peluang usaha sektor/bidang unggulan Kerjasama Penanaman Modal Oleh PDPKM fasilitasi pemerintah daerah dalam rangka kerjasama kemitraan antara UMKMK tingkat Kabupaten/Kota dengan pengusaha tingkat Provinsi/Nasional Jumlah Potensi Pengusaha Provinsi / Nasional yang berminat melakukan kemitraan dengan UMKMK tingkat Kabupaten/Kota Promosi Penanaman Modal Terselenggaranya promosi peluang penanaman modal ditingkat nasional. Terselenggaranya promosi peluang penanaman modal ditingkat kabupaten/kota.
Sektor
1
5
5
Pengusaha
40
40
40
Kali
1
3
4
Kali
1
1
1
2
3
No.
Indikator Kinerja sesuai tugas dan fungsi SKPD
Target SPM
2014 Target Realisasi
Satuan Target SPM
6
2014 Target Realisasi
1 4
2 Pelayanan Penanaman Modal adalah Pemberian segala bentuk persetujuan untuk melakukan penanaman modal yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kotasesuai kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
3
4
5
6
5
6
7
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Terselenggaranya bimbingan pelaksanaan Kegiatan Penanaman Modal kepada masyarakat dunia usaha Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal Terimplementasikannya Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE). Penyebarluasan, Pendidikan dan Pelatihan Penanaman Modal. Terselenggaranya sosialisasi kebijakan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha
Kali
%
Kali
1
2
100
100
1
1
2
100
2
Tabel 3.4 di atas menujukkan bahwa SPM secara keseluruhan tercapai 100%. 3.5. Indikator Kinerja Kunci (IKK) Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu IKK Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu adalah Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah). Adapun formula penghitungannya adalah :
(
𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑎𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑃𝑀𝐷𝑁 2014 − 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑃𝑀𝐷𝑁 2013 𝑥 100) 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑃𝑀𝐷𝑁 2013
Tabel 3.5 Realisasi PMDN Kabupaten Kulon Progo Tahun 2013-2014
No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Perusahaan PT. Pagilaran PT. Kurnia Bumi Pertiwi PT. Aneka Sinendo CV. KHS PT. Lestari Pelita Graha PT. Putra Patria Adikarsa PT. OSCO PT. Pramana Putra Perkasa Naturindo Fresh PT. IGP International PT. Jaya Makmur Prayoga Sentausa
Tahun 2013 2014 5.825.000.000 7.806.300.765 7.200.000.000 7.200.000.000 9.725.549.984 9.725.549.984 77.933.258.715 253.838.576.312 11.794.916.485 11.794.916.485 15.398.089.865 15.398.089.865 7.500.000.000 7.500.000.000 4.520.000.000 2.000.000.000 5.000.000.000 1.000.000.000
12 13 14 15 16
PT. Odixa Pharma Laboratories Cakra Persada Adi Karya PT. Dian Niaga Yogyakarta PT. Energy Puritama PT. Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk Jumlah
1.621.781.000 1.000.000.000 1.500.000.000 17.000.000.000 1.000.000.000 135.376.815.049 347.905.214.411
Dari data tersebut, IKK BPMPT sebesar 157 % dengan perhitungan sebagai berikut :
(
𝟑𝟒𝟕. 𝟗𝟎𝟓. 𝟐𝟏𝟒. 𝟒𝟏𝟏 − 𝟏𝟑𝟓. 𝟑𝟕𝟔. 𝟖𝟏𝟓. 𝟎𝟒𝟗 𝟏𝟑𝟓. 𝟑𝟕𝟔. 𝟖𝟏𝟓. 𝟎𝟒𝟗
𝑥 100)
3.6. Target dan Realisasi Anggaran Tabel 3.6 Target dan Realisasi Anggaran
No.
Program / Kegiatan
1 A.
2 Program Peningkatan Kerjasama Investasi
1
Penyelenggaraan promosi investasi
2.
Koordinasi dan Kerjasama dibidang Penanaman Modal Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
B. 1. 2.
pameran
Promosi investasi
Alokasi (Rp)
Realisasi( Rp)
dan
3 197.240.000
4 196.606.300
5 99,68
dan
147.240.000
146.612.300
99,57
50.000.000
49.994.000
99,99
130.374.900
129.998.225
99,71
45.475.000
45.099.075
99,17
24.999.900
24.999.675
100
Penyusunan data dan informasi penanaman modal Pengembangan dan Pengolahan Sistem Informasi Penanaman Modal dan Perizinan
%
3
Pemantauan dan Pengawasan pelaksanaan Penanaman Modal dan Perizinan
29.900.000
29.899.600
100
4
Pengembangan sarana dan prasana investasi
30.000.000
29.999.875
100
C.
Program Peningkatan Pelayanan Perijinan
216.083.800
214.461.950
99,25
1. 2. D
Survey Perizinan Pelayanan Perizinan Program Intensifikasi Penanganan Pengaduan Masyarakat
144.675.000 71.408.800 7.500.000
143.819.350 70.642.600 5.836.500
99,41 98,93 77,82
1
Penanganan aduan masyarakat Jumlah
7.500.000 551.198.700
5.836.500 546.902.975
77,82 99,22
Anggaran kegiatan pada Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (di luar kegiatan administrasi umum) adalah sebesar Rp. 551.198.700,00 dengan realisasi sebesar Rp. 546.902.975,00 atau 99,22 % dari angaran yang ada. Dengan demikian bisa dilakukan efisiensi sebesar Rp. 4.295.725,00 atau 00,77 %.
DAFTAR BAB IV GAMBAR PENUTUP
Profil Kinerja Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Tahun 2014 merupakan gambaran secara menyeluruh kinerja Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Kulon Progo selama tahun 2014. Penyusunan Profil Kinerja didasarkan pada hasil pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi, Indikator Kinerja baik Indikator Kinerja Utama, Indikator Kinerja Kunci maupun Indikator Kinerja Program dan juga Standar Pelayanan Minimal yang telah ditetapkan. Dari keseluruhan indikator kinerja yang ditetapkan, secara umum semua dapat dicapai kecuali indikator kinerja capaian peningkatan pelayanan perizinan dikarenakan jumlah izin yang diterbitkan maupun jumlah pengajuan izin tidak sesuai dengan target.
