PERTEMUAN MULTILATERAL I PENYUSUNAN RKP 2017 KEDAULATAN ENERGI

PERTEMUAN MULTILATERAL I

PENYUSUNAN RKP 2017 KEDAULATAN ENERGI

Kedeputian Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam

Jakarta, 26 Februari 2016

PENDAHULUAN TUJUAN MULTILATERAL MEETING I 1. Mengintegrasikan berbagai upaya K/L ke dalam satu tujuan (goal) yang jelas dan terukur. 2. Menginformasikan mengenai Prioritas Nasional Tahun 2017 serta hasil Identifikasi awal Sasaran Prioritas Nasional, Arah Kebijakan Prioritas Nasional, Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas Tahun 2017 kepada K/L terkait. 3. Menginformasikan mengenai Kerangka Regulasi dalam pelaksanaan program dan kegiatan prioritas. 4. Memperoleh masukan dari K/L terkait sasaran prioritas, program prioritas dan kegiatan prioritas.

KELUARAN 1. Keluaran yang diharapkan yaitu kesepakatan terhadap sasaran prioritas nasional dan arah kebijakan prioritas nasional 2. Masukan untuk Program Prioritas (Level 1) dan Kegiatan Prioritas (level 2) 3. Sebagai bahan dasar dalam pembahasan Bilateral Meeting, yaitu pembahasan Form B – E. Slide - 2

ARAHAN PRESIDEN TERKAIT PENYUSUNAN RKP 2017 (HASIL SIDANG KABINET 10 FEBRUARI 2016) 

Kebijakan anggaran belanja berdasarkan money follow program prioritas. money follow function

money follow program prioritas

Dirjen...

Sesdirjen...

Direktur...

Kepala Bagian ...

Direktur...

Direktur...

Kepala Bagian ...



Anggaran negara harus berorientasi manfaat untuk rakyat dan berorientasi pada prioritas untuk mencapai tujuan pembangunan nasional.



Terjadi inefisiensi anggaran, misalnya duplikasi program. Program yang sama dilaksanakan oleh pada berbagai K/L dengan tingkat kompetensi dan efektifitas yang berbeda. Contoh: program bedah rumah dilaksanakan oleh belasan K/L, Program Bansos dilakukan oleh 21 K/L.

Slide - 3

RKP “Memacu Pembangunan Infrastruktur dan Ekonomi untuk Meningkatkan Kesempatan Kerja Serta Mengurangi Kemiskinan dan Kesenjangan Antarwilayah”

2017 HOLISTIK TEMATIK

INTEGRATIF

SPASIAL

Untuk mencapai sasaran prioritas nasional Pengembangan KEK, perlu koordinasi lintas Kementerian/Lembaga, BUMN/BUMD, dan Pemerintah Daerah.

Pencapaian Pengembangan KEK dilakukan secara terintegrasi melalui peningkatan produksi bahan baku, konektivitas, infrastruktur dasar, ketersediaan tenaga kerja, iklim investasi, daya dukung lahan dan ruang

Pembangunan/pengembangan kawasan misalnya, harus mempertimbangkan lokasi, terintergrasi dengan jalan, pasar, serta terdapat dukungan jaringan air dan listrik

Slide - 4

Permintaan Energi Proyeksi Permintaan Energi (juta SBM) 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0

tanpa hemat

Tahun

Proyeksi Keb. Energi

2014

1,473

2015

1,555

2016

1,672

2017

1,796

2018

1,928

2019

2,086

Satuan juta SBM

dengan hemat

Tahun

BAU

RIKEN*

Konsumsi

2004

912

866

872

2005

978

912

896

2006

1,053

932

899

2007

1,133

984

955

2008

1,219

1,010

984

2009

1,311

1,070

1,015

2010

1,411

1,169

1,155

2011

1,518

1,235

1,236

2012

1,633

1,310

1,312

2013

1,757

1,357

1,390

2014

1,890

1,452

1,473

RPJM *RIKEN : Rencana Induk Konservasi Energi Source: Blueprint PEN dan Bappenas

Slide - 5

Perkiraan Kebutuhan Energi Primer 2015 - 2019 Dengan skenario RPJMN 2015 - 2019, kebutuhan energi primer akan meningkat dengan rata-rata pertumbuhan 7,4%/tahun dari 1555 di tahun 2015 menjadi 2066 di tahun 2019, dengan bauran energi baru terbarukan sebanyak 16 persen Rencana Bauran Energi (juta SBM)

Rencana Bauran Energi (%)

2500

2000

1500

1000

500

0

2015

2016

2017

2018

2019

EBT

155.5

200.64

233.48

289.2

330.56

Batubara

450.95

484.88

502.88

539.84

578.48

Gas

342.1

367.84

413.08

443.44

475.18

Minyak

606.45

618.64

646.56

674.8

702.44

Minyak

Gas

Batubara

BAURAN ENERGI

2015

2016

2017

2018

2019

Minyak

39%

37%

36%

35%

34%

Gas

22%

22%

23%

23%

23%

Batubara

29%

29%

28%

28%

28%

EBT

10%

12%

13%

15%

16%

TOTAL

100%

100%

100%

100%

100%

EBT

Slide - 6

Tantangan Pengelolaan Energi Nasional Jaminan Kondisi dan Lokasi pasokan sumber energi energi yang terkendala rendah kondisi geografis menyebabkan penyediaan pada masyarakat terbatas

Peningkatan kebutuhan energi tinggi sementara produksi terus menurun Bauran energi masih Kapasitas litbang, didominasi oleh industri & infrastruktur Minyak:optimal belum - Minyak (41%) - Batubara (29%) - Gas Bumi (24%) - EBT (6%)

Kondisi Saat ini

Kebijakan Energi Nasional

Tumpang tindih Kondisi Kelembagaan & geopolitik kewenangan dunia dan isu menyebabkan lingkungan pengelolaan global energi belum optimal

Penggunaan Tidak efisien

Data tahun 2014

Energi fosilenergi masih Cadangan sebagai komoditi fosil menurun, dan ekspor pencarian cadangan baru masih lambat.

KEDAULATAN ENERGI NASIONAL: Intensifikasi Diversifikasi Efisiensi

1

2

3

4

5

6 Slide - 7

Kemandirian Energi

Diversifikasi energi: bahan bakar nabati (BBN), konversi BBM ke gas, geothermal, pemanfaatan batubara untuk energi dalam negeri, serta pemanfaatan energi lain yang berlimpah dalam negeri seperti tenaga surya, tenaga bayu, tenaga air dengan membangun infrastruktur guna memanfaatkan energienergi tersebut Penguasaan teknologi yang diperlukan untuk dapat memanfaatkan energi terbarukan dalam bidang: Otomotif, Industri, untuk Rumah Tangga, dan Pembangkit Listrik

KEDAULATAN ENERGI NASIONAL

Ketahanan Energi

Efisiensi penggunaan energi baik pada sisi penggunaan maupun pada sisi penyediaan

Intensifikasi pencarian cadangan baru dengan meningkatkan kemampuan eksplorasi,

Transportasi: traffic management, angkutan masal

Peningkatan produksi migas dengan penciptaan iklim investasi yang makin baik, percepatan lelang lapangan, meningkatkan teknologi pengurasan lanjut (EOR)

Industri: Peralatan hemat energi, sistem produksi efisien

Rumah Tangga: peralatan hemat, perilaku hemat Efisiensi produksi dan transportasi energi: Pertamina, PGN dan PLN

Peningkatan teknologi untuk pemanfaatan sumberdaya energi non konvensional seperti: CBM, Shale gas, Nuklir dan peningkatan produksi energi terbarukan Slide - 8

PEMBANGUNAN KEDAULATAN ENERGI Sasaran dan Arah Kebijakan

Sasaran

2014 2015 (baseline) (capaian)

Arah Kebijakan: 2016

2017

2019

84,1%

88,5%

90,2%

91,1%

96,6%

843

914

985

1.058

1.200

789

788

830

780

700

1.455

1.194

1.155

1.175

1.295

458

393

419

413

400

 Gas bumi Dalam Negeri

57%

59%

61%

62%

64%

 Batubara Dalam Negeri

16,6%

20,3%

26,5%

29,3%

60,0%

Pembangunan FSRU/ Regasifikasi (unit)

2

1

2

1

2

Jaringan pipa gas (kumulatif, km)

11.960

13.458

15.330

15.364

18.322

13

18

30

25

15

Rasio Elektrifikasi Konsumsi Listrik Perkapita (Kwh)

Peningkatan Produksi Sumber Daya Energi:  Minyak Bumi (ribu BM/hari)  Gas Bumi (ribu SBM/hari)  Batubara (juta Ton) Penggunaan Dalam Negeri (DMO):

Pembangunan SPBG (unit) Jaringan gas kota (lokasi/SR)) * Porsi EBT dalam Bauran Energi (%)

5/16.949* 2/8.000** 33/121.000 46/271.500 48/374.000 * 6

10

13

15

16

* Merupakan target tahunan: 2014 dan 2015 angka realisasi. Peningkatan sambungan rumah termasuk kerjasama dengan badan usaha dan diharapkan pada tahun 2019 secara kumulatif mencapai lebih kurang 1,3 juta SR. ** Hanya mencakup jumlah SR yang dibangun melalui APBN.

1. Meningkatkan produksi energi primer (minyak, gas dan batubara): lapangan baru, IOR/EOR, pengembangan gas non konvensional (shale gas dan CBM) 2. Meningkatkan cadangan penyangga dan operasional energi: (i) cadangan energi pemerintah; (ii) pengadaan kontrak jangka menengah dan panjang untuk sumber daya energi 3. Meningkatkan peranan energi baru terbarukan dalam bauran energi: (i) insentif, pemberian subsidi, dan harga yang tepat; (ii) pemanfaatan bahan bakar nabati 4. Meningkatkan aksesibilitas: (i) mendorong penggunaan sumber daya energi untuk penggunaan setempat; (ii) pemanfaatan gas kota; (iii) konversi BBM ke BBG 5. Peningkatan efisiensi dalam penggunaan energi: (i) pengembangan insentif dan mekanisme pendanaan untuk teknologi hemat/efisiensi energi; (ii) audit energi; (iii) peningkatan peran perusahaan layanan energi (ESCO) 6. Meningkatkan pengelolaan subsidi energi yang lebih transparan dan tepat sasaran Kebijakan terkait Revolusi Mental:

1. Penguatan tata kelola (good governance) sumberdaya energi 2. Pemanfaatan energi secara efisien 3. Pelayanan BUMN energi yang memuaskan pelanggan 4. Penambangan yang ramah lingkungan 5. Penegakan hukum dan disiplin di sektor energi

Slide - 9

PEMBANGUNAN KEDAULATAN ENERGI LEVEL 1

Kemen ESDM, Kemenristek – Dikti, Kemenkeu, BPPT, Kemen BUMN, KLHK, Kemendag, Pemda, Swasta Kemen ATR, BKPM, Pertamina, SKK,

Kemen ESDM, Kemenkeu, Kemen BUMN

Pengelolaan Subsidi Energi yang Lebih Transparan dan Tepat Sasaran

Peningkatan Cadangan Penyangga dan Operasional Energi

Kemen ESDM, Kemenko Perekonomian, Kemenkeu, Kemen BUMN, Kemen ATR, Swasta, Pemda

PRIORITAS NASIONAL

KEDAULATAN ENERGI

PROGRAM PRIORITAS Kemen ESDM, Kemen BUMN (PLN), Pemda, Swasta

Peningkatan Produksi Energi Primer

Peningkatan Peranan Energi Baru Terbarukan dalam Bauran Energi

Efisiensi dan Konservasi Energi

• Koordinasi Perencanaan : Kemen PPN/Bappenas • Koordinasi Pelaksanaan : Kemenko Kemaritiman dan Sumber Daya

Peningkatan Aksesibilitas Energi

Kemen ESDM, Kementan, KemendesPDT, BPPT, KUKM, Kemen PUPR, Kemen BUMN, Kemenkeu, KLHK, Pemda

Kemen ESDM, Kemenkeu, KemenristekDIKTI, KKP, BPPT, Kemen Hub, Kemenperin, Kemen BUMN (PLN, PGN, Pertamina), Pemda, Swasta

Slide - 10

PEMBANGUNAN KEDAULATAN ENERGI Peningkatan Produksi Energi Primer LEVEL 2 Pengembangan Lapangan Migas Baru

Kemen ESDM, KLHK, Kemenkeu, Kemendag

Pengendalian Produksi Batubara

Kemen ESDM (termasuk BPH Migas), Kemenkeu, Kemen BUMN

PENINGKATAN PRODUKSI ENERGI PRIMER

Kemen ESDM, Kemen BUMN, BPPT, Kemenristek

Peningkatan Produksi Minyak dan Gas Bumi

Kemen ESDM (termasuk SKK Migas), Kemen BUMN

Peningkatan Tata Kelola Migas Slide - 11

CONTOH FORM B Peningkatan Produksi Energi Primer Program Prioritas Kegiatan Prioritas Nasional Nasional Peningkatan Produksi Energi Primer

Peningkatan Produksi Minyak dan Gas

Peningkatan Tata Kelola Migas

Kementerian / Lembaga KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Program

Kegiatan

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Program Pengelolaan dan Pembinaan dan Penyediaan Minyak dan Penyelenggaraan Usaha Gas Bumi Hulu Minyak dan Gas Bumi Program Penelitian dan Penelitian dan Pengembangan Pengembangan Teknologi Kementerian ESDM Minyak dan Gas Bumi

KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA

Program Pembinaan BUMN


Program Pengelolaan dan Pembinaan dan Penyediaan Minyak dan Penyelenggaraan Usaha Gas Bumi Hilir Minyak dan Gas Bumi Program Pengelolaan dan Pembinaan dan Penyediaan Minyak dan Penyelenggaraan Usaha Gas Bumi Hulu Minyak dan Gas Bumi Program Perumusan Perumusan Kebijakan Kebijakan Fiskal dan Pajak, Kepabeanan, Cukai Sektor Keuangan dan PNBP

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL KEMENTERIAN KEUANGAN



Pembinaan Bumn Sektor Energi, Logistik, Kawasan dan Pariwisata I, II dan III


Pengembangan Lapangan KEMENTERIAN ENERGI Migas Baru DAN SUMBER DAYA MINERAL

Program Pengelolaan dan Pembinaan dan Penyediaan Minyak dan Penyelenggaraan Usaha Gas Bumi Hulu Minyak dan Gas Bumi


Program Pengelolaan dan Pembinaan dan Penyediaan Minyak dan Penyelenggaraan Usaha Gas Bumi Hulu Minyak dan Gas Bumi

Sasaran Meningkatnya produksi minyak bumi

Indikator Jumlah Produksi Minyak Bumi (Ribu SBM/hari)

Lokasi

Target 2017

Alokasi (Juta Rp.)

Keterangan

Pusat

780

Plant/prototype/demopla nt atau rancangan/rancang bangun/formula (Pengembangan Rig CBM dan Surfaktan EOR) Tercapainya kepatuhan BUMN yang Persentase kepatuhan tinggi terhadap peraturan perencanaan, perundangundangan dan kebijakan operasional, dan Kementerian BUMN terkait pelaporan BUMN (%) penerapan teknologi EOR ... Terpenuhinya kebutuhan minyak Jumlah penyediaan bumi minyak bumi (Ribu SBM/hari)

Pusat

2

Pusat

100

400

Pusat

780

2110

Tercapainya target produksi migas Jumlah Produksi Migas (MBOPED)

Pusat

25

0

Tersedianya Rekomendasi dan Rumusan Kebijakan Pendapatan Negara yang Mendukung Terwujudnya Kebijakan Fiskal

Persentase rekomendasi kebijakan pendapatan negara yang ditetapkan/ diterima Menteri Keuangan (%) Persentase Pelaksanaan pembinaan BUMN yang dilakukan sesuai dengan SOP (%)

Pusat

85

9700

Pusat

95

300

Kegiatan survey seismik 2D (km)

Akan Ditentukan Pada Multilateral Meeting Akan Ditentukan Pada Multilateral Meeting

6413

8500

Alokasi anggaran pada level kegiatan K/L

4539

0

Alokasi anggaran pada level kegiatan K/L (8500 Juta Rupiah)

Pusat

413

740

Penguasaan rancang bangun Rig CBM dan formula surfaktan untuk EOR

Terselenggaranya pembinaan terhadap BUMN terkait proses eksplorasi dan eksploitasi migas ... Terselenggaranya kegiatan survey seismik 2D untuk penemuan cadangan baru

Terselenggaranya kegiatan survey seismik 3D untuk penemuan cadangan baru

Kegiatan survey seismik 3D (km)

720

21070 Alokasi pada level kegiatan K/L

Alokasi anggaran pada level kegiatan K/L (2.110 Juta Rp)

... Pengendalian Produksi Batubara


Program Pembinaan dan Pembinaan dan Pengusahaan Mineral dan Pengusahaan Batubara Batubara

terpenuhinya produksi batubara

Jumlah produksi batubara (Juta ton)

“Rumah dari kebijakan” Slide - 12

PEMBANGUNAN KEDAULATAN ENERGI Peningkatan Cadangan Penyangga dan Operasional Energi LEVEL 2 Peningkatan Cadangan Minyak dan Gas Bumi

Kemenkeu, Kemen BUMN

Pembentukan Cadangan Penyangga Energi

PENINGKATAN CADANGAN PENYANGGA DAN OPERASIONAL ENERGI

Peningkatan Kapasitas Infrastruktur BBM dan LPG

Kemen ESDM

Pembangunan dan Upgrading Kilang Minyak

Kemen ESDM, Kemen BUMN, Kemenkeu, Kemen ATR, Kemenko Perekonomian

Kemen ESDM, Kemenko Perekonomian, Kemenkeu

Slide - 13

PEMBANGUNAN KEDAULATAN ENERGI Peningkatan Peranan EBT dalam Bauran Energi LEVEL 2

KLHK, Kemen ESDM

Pembangunan Biomassa

Kemen ESDM, BPPT, Kemen BUMN

Pengembangan Komoditas Tanaman BBN dan Penyediaan BBN

Pembangunan Storage BBN

PENINGKATAN PERANAN EBT DALAM BAURAN ENERGI Kemen ESDM, Kemen BUMN, BKPM

Kemen ESDM, Kemen Pertanian, KLHK

Pengembangan Biogas Skala Kecil

Pembangunan PLTP

Kemen ESDM, Kemen KUKM, Kemen Desa PDT

Penyempurnaan

Kemen ESDM, BKPM, Kemenkeu, Kemen BUMN

Mekanisme Pembelian EBT oleh PLN dan Pertamina serta Subsidi

PLT Matahari, Mikrohidro, dan Tenaga Angin

Kemen ESDM, Kemen PUPERA, Kemen Desa-PDT, KLHK, Kemen KUKM

Slide - 14

PEMBANGUNAN KEDAULATAN ENERGI Peningkatan Aksesibilitas Energi LEVEL 2 Peningkatan Transmisi dan Distribusi Tenaga Listrik

Kemen ESDM

Pembangunan Receiving Terminal dan Regasifikasi Unit dan Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi

Kemen ESDM, Kemen BUMN, BPPT

Peningkatan DMO Batubara dan Gas

Kemen ESDM, Kemen BUMN, BKPM, Kemenkeu, Kemen Desa-PDT

Peningkatan Kapasitas Industri dan Komponen Dalam Negeri

Kemenperin, Kemen BUMN, Kemenristek

PENINGKATAN AKSESIBILITAS ENERGI

Konversi BBM ke BBG untuk Rumah Tangga dan Transportasi

Kemenperin, Kemen ESDM, Kemen KP, Kemenhub

Slide - 15

CONTOH FORM B Peningkatan Aksesibilitas Energi Program Prioritas Nasional Peningkatan Aksesibilitas Energi

Kegiatan Prioritas Nasional Peningkatan transmisi dan distribusi tenaga listrik

Kementerian / Lembaga

Program


Program Pengelolaan Ketenagalistrikan

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA


KEMENTERIAN KEUANGAN

Program Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko

KEMENTERIAN KEUANGAN

Program Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko



KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

Program Pengembangan SDM Industri dan Dukungan Manajemen Kementerian Perindustrian Program Pembinaan BUMN



Kegiatan

Sasaran

Indikator

Lokasi

Target 2017

Penyusunan Kebijakan dan Program serta Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Ketenagalistrikan

Meningkatnya kapasitas Penambahan kapasitas Seluruh Provinsi 6389 pembangkit (termasuk yang pembangkit (termasuk yang sedang konstruksi pada tahun sedang konstruksi pada 2014) (APBN & Non APBN tahun 2014) (APBN & Non APBN) (MW) Penyusunan Kebijakan dan Terbangunnya Gardu Induk Pembangunan Gardu Induk Akan Ditentukan 27.910 Program serta Evaluasi (kapasitas terpasang) (APBN) (kapasitas terpasang) Pada Pelaksanaan Kebijakan (APBN) (MVA) Multilateral Ketenagalistrikan Meeting Penyusunan Kebijakan dan Terbangunnya Jaringan Pembangungan Jaringan Akan Ditentukan 10986 Program serta Evaluasi Transmisi (panjang terpasang) Transmisi (panjang Pada Pelaksanaan Kebijakan (APBN) terpasang) (APBN) (KMS) Multilateral Ketenagalistrikan Meeting Pembinaan Bumn Sektor Tercapainya Service Level Persentase pencapaian Pusat 100 Energi, Logistik, Kawasan dan Agreement penugasan Service Level Agreement Pariwisata I, II dan III kewajiban pelayanan publik penugasan kewajiban (PSO) sektor energi pelayanan publik (PSO) sektor energi (%) Pengelolaan Pinjaman Terpenuhinya Pengadaan Persentase Pengadaan Pusat 100 Pinjaman Program sesuai Pinjaman Program sesuai kebutuhan pembiayaan kebutuhan pembiayaan (%) Pengelolaan Dukungan Tercapainya Persentase Persentase Pemenuhan Pusat 0,8 Pemerintah dan Pembiayaan Pemenuhan Dukungan Dukungan Pemerintah Infrastruktur Pemerintah Proyek KPS Proyek KPS Infrastruktur Infrastruktur Prioritas Prioritas (%) Pembinaan, Pengaturan dan Terlaksananya Penyelesaian Waktu penyelesaian Akan Ditentukan 5 Pengawasan Usaha Penyediaan permohonan Wilayah Usaha permohonan wilayah usaha Pada Tenaga Listrik dan (hari kerja) Multilateral Pengembangan Usaha Meeting Penyediaan Tenaga Listrik

Alokasi (Juta Rp.)

Keterangan

34390

Dana 2017 total dari satu kegiatan

34390

Dana 2017 total dari 1 kegiatan yang sama

34390

dana 2017 total dari 1 kegiatan yang sama

400

Dana 2017 total kegiatan

5960

Dana 2017 total kegiatan (Perlu didiskusikan)

4670

Dana 2017 total dari 1 kegiatan yang sama (Perlu didiskusikan)

12500

Dana 2017 total dari satu sasaran

... Peningkatan Kapasitas Industri dan Komponen Dalam Negeri


Pembangunan Sistem Informasi Industri yang Terintegrasi dan Handal

Meningkatnya Penggunaan Produksi Dalam Negeri


Terselenggaranya penyelesaian prioritas pembangunan nasional yang dilakukan oleh BUMN KEMENTERIAN Program Penguatan Riset Pengkajian dan Penerapan Layanan Jasa Teknologi RISET, TEKNOLOGI dan Pengembangan Teknologi Rekayasa Desain dan Rekayasa Desain dan Sistem DAN PENDIDIKAN Sistem Teknologi Teknologi (PNBP) TINGGI Konversi BBM ke KEMENTERIAN Program Pengelolaan Pembinaan dan Tersedianya lokasi Bahan Bakar Gas ENERGI DAN dan Penyediaan Minyak Penyelenggaraan Usaha Hilir terbangunnya SPBG untuk Rumah Tangga SUMBER DAYA dan Gas Bumi Minyak dan Gas Bumi dan Transportasi MINERAL

“Rumah dari kebijakan”

...

Tersertifikasinya TKDN produk industri (sertifikat)

Pusat

Persentase penyelesaian Pusat prioritas pembangunan nasional yang dilakukan oleh BUMN (%) Jumlah Layanan Jasa Pusat Teknologi Rekayasa Desain dan Sistem Teknologi (PNBP) Jumlah lokasi terbangunnya Akan Ditentukan SPBG (Unit) Pada Multilateral Meeting

-

77800

100

400 Tidak spesifik untuk energi

1

19200

25

302270

Slide - 16

PEMBANGUNAN KEDAULATAN ENERGI Efisiensi dan Konservasi Energi LEVEL 2 Audit Energi Sektor Industri dan Penyedia Energi serta Mendukung Energy Service Company (ESCO)

Kemen ESDM, Kemenperin, Kemen BUMN

EFISIENSI DAN KONSERVASI ENERGI

Kemen ESDM, Kemen Keuangan

Dukungan Pendanaan Bagi Konservasi Energi

Implementasi Teknologi Bersih dan Efisien

Kemen ESDM, Kemen BUMN

Slide - 17

PEMBANGUNAN KEDAULATAN ENERGI Pengelolaan Subsidi Energi yang Lebih Transparan dan Tepat Sasaran LEVEL 2 Monitoring dan Evaluasi Kualitas dan Verifikasi Volume BBN untuk Biofuel

Kemen ESDM

PENGELOLAAN SUBSIDI ENERGI YANG LEBIH TRANSPARAN DAN TEPAT SASARAN

Kemen ESDM, Kemenkeu

Kebijakan Subsidi Listrik Tepat Sasaran

Perumusan dan Evaluasi Formulasi Harga dan Besaran Subsidi Bahan Bakar

Kemen ESDM, Kemenkeu

Slide - 18

KERANGKA REGULASI DAN KELEMBAGAAN

Program Prioritas

Kerangka Regulasi

Peningkatan Produksi Energi Primer

• Revisi UU 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi • Revisi UU 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara

Peningkatan Cadangan Penyangga dan Operasional Energi

• Peraturan Presiden terkait Cadangan Penyangga Energi

Peningkatan Peranan EBT dalam Bauran Energi

• Peraturan Pemerintah terkait Pemanfaatan Langsung Panas Bumi

Kerangka Kelembagaan


Efisiensi dan Konservasi Energi

Pengelolaan Subsidi Energi yang Lebih Transparan dan Tepat Sasaran

Slide - 19

TINDAK LANJUT • K/L memberi masukan atas sasaran dan arah kebijakan serta Program dan Kegiatan Prioritas Nasional dengan memperhatikan lintas sektor • Hasil dari Multilateral Meeting Tahap I berupa kesepakatan atas Sasaran, Program Prioritas (Level 1) dan Kegiatan Prioritas (Level 2): − Kemen PPN/Bappenas menyempurnakan sasaran, level 1 dan 2 di dalam aplikasi SIMU sebagai bahan dasar Bilateral Meeting. − K/L menentukan Program dan Kegiatan K/L beserta sasaran, indikator, target, lokasi dan indikasi alokasi pendanaan sebagai bahan pembahasan dalam Bilateral Meeting.

Slide - 20

FORM HASIL PEMBAHASAN MULTILATERAL 1 PRIORITAS NASIONAL KEDAULATAN ENERGI 26 FEBRUARI 2016 PRIORITAS NASIONAL Kedaulatan Energi

KESEPAKATAN

PROGRAM PRIORITAS 1.1 Peningkatan Produksi Energi Primer

1.2 Peningkatan Cadangan Penyangga dan Operasional Energi

KEGIATAN PRIORITAS SEPAKAT

1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4

TIDAK SEPAKAT

PERUBAHAN HASIL KESEPAKATAN

Peningkatan Produksi Minyak dan Gas Peningkatan Tata Kelola Migas Pengembangan Lapangan Migas Baru Pengendalian Produksi Batubara

1.2.1 Peningkatan Cadangan Minyak dan Gas Bumi 1.2.2 Peningkatan Kapasitas Infrastruktur BBM dan LPG 1.2.3 Pembangunan dan Upgrading Kilang Minyak 1.2.4 Pembentukan Cadangan Penyangga Energi

Slide - 21

FORM HASIL PEMBAHASAN MULTILATERAL 1 PRIORITAS NASIONAL KEDAULATAN ENERGI 26 FEBRUARI 2016 PRIORITAS NASIONAL

KESEPAKATAN

PROGRAM PRIORITAS

Kedaulatan 1.3 Energi

Peningkatan Peranan Energi Baru Terbarukan dalam Bauran Energi

KEGIATAN PRIORITAS

1.3.1 1.3.2

1.3.3 1.3.4 1.3.5

1.4


Pembangunan PLTP Melakukan Pembangunan Storage BBN

1.4.1

Peningkatan Transmisi dan Distribusi Tenaga Listrik Peningkatan Kapasitas Industri dan Komponen Dalam Negeri Konversi BBM ke Bahan Bakar Gas untuk Rumah Tangga dan Transportasi Peningkatan DMO Batubara dan Gas Pembangunan Receiving Terminal dan Regasifikasi Unit, serta Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi

1.4.3 1.4.4 1.4.5

TIDAK SEPAKAT

Pembangunan Biomassa Pengembangan Komoditas Tanaman BBN dan Penyediaan BBN Pengembangan Biogas Skala Kecil PLT Matahari, Mikrohidro, dan Tenaga Angin Penyempurnaan mekanisme Pembelian EBT oleh PLN dan Pertamina serta Subsidi

1.3.6 1.3.7

1.4.2

SEPAKAT


Slide - 22

FORM HASIL PEMBAHASAN MULTILATERAL 1 PRIORITAS NASIONAL KEDAULATAN ENERGI 26 FEBRUARI 2016 PRIORITAS NASIONAL

KESEPAKATAN PROGRAM PRIORITAS

Kedaulatan 1.5 Efisiensi dan Energi Konservasi Energi

KEGIATAN PRIORITAS

1.5.1

1.5.2 1.5.3 1.6 Pengelolaan Subsidi Energi yang Lebih Transparan dan Tepat Sasaran

TIDAK SEPAKAT

Audit Energi Sektor Industri dan Penyedia Energi, serta Mendukung Energy Service Company (ESCO) Implementasi Teknologi Bersih dan Efisien Dukungan Pendanaan Bagi Konservasi Energi

1.6.1

Monitoring dan Evaluasi Kualitas dan Verifikasi Volume BBN untuk Biofuel

1.6.2

Perumusan dan Evaluasi Formulasi Harga dan Besaran Subsidi Bahan Bakar Kebijakan Subsidi Listrik Tepat Sasaran

1.6.3

SEPAKAT


Mengetahui,

Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam, Endah Murniningtyas

Slide - 23

[email protected] Telp/Fax : 021-31934187/3900362 [email protected] Telp/Fax : 021-31949664/3912422

Slide - 24

PERTEMUAN MULTILATERAL I PENYUSUNAN RKP 2017 KEDAULATAN ENERGI

Recommend Documents