Bina Putri Ayu Kumalasari Universitas Lampung
PENGAWASAN TERHADAP TERA ULANG POMPA UKUR BAHAN BAKAR MINYAK OLEH DINAS KOPERASI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI LAMPUNG
Bina Putri Ayu Kumalasari, Dr. Yuswanto, S.H., M.H., Eka Deviani, S.H., M.H. Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung, Jl. Prof. Dr. Soemantri Brojonegoro, No. 1, Bandar Lampung, 35154
ABSTRAK Didalam Undang-undang No. 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal menyatakan bahwa setiap alat ukur wajib ditera ulang. Salah satu alat ukur tersebut yaitu Pompa Ukur BBM. Tera ulang pompa ukur BBM yang keluar dari nozzle adalah sebuah prosedur wajib bagi setiap SPBU di Wilayah Provinsi Lampung, karena hal ini berkaitan dengan kepentingan konsumen untuk memperoleh jumlah volume BBM sesuai dengan yang dibayar. Setelah dilakukan tera ulang setiap pompa ukur BBM wajib dilakukan suatu pengawasan untuk menjamin kebenaran pengukuran guna tercapainya tertib ukur. Pengawasan ini dilaksanakan oleh instansi pemerintah yang berperan penting dalam pengawasan terhadap tera/tera ulang Pompa ukur BBM adalah Diskoperindag Provinsi Lampung. permasalahan dalam penelitian ini adalah : (1) Bagaimanakah pelaksanaan pengawasan terhadap tera ulang Pompa Ukur BBM oleh Diskoperindag Provinsi Lampung? Dan (2) Apakah yang menjadi faktor penghambat Diskoperindag Provinsi Lampung dalam melaksanakan pengawasan terhadap tera ulang pompa ukur BBM? Metode Penelitian yang digunakan adalah dengan pendekatan secara yuridis normatif dan yuridis empiris. Adapun sumber dan jenis data adalah data primer dari studi lapangan dengan melakukan wawancara kepada PPNS Diskoperindag Provinsi Lampung dan dua SPBU di wilayah kota Bandarlampung serta data sekunder diperoleh dari studi pustaka yang diperoleh kemudian diolah dengan cara memeriksa dan mengoreksi data, setelah itu data diolah dan diadakan analisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pengawasan terhadap tera ulang pompa ukur BBM oleh Diskoperindag Provinsi Lampung adalah suatu pengawasan bersifat eksternal yang bertindak secara preventif yaitu pengawasan dengan cara melihat tanda tera
1
Bina Putri Ayu Kumalasari Universitas Lampung
sedangkan secara represif yaitu pengawasan dengan cara melakukan pemeriksaan pada mesin pompa ukur BBM dengan menggunakan bejana standard terhadap volume BBM. Faktor penghambat dalam pelaksanaan pengawasan ini yaitu tidak adanya Penyidik PNS Metrologi di dalam Diskoperindag pada Bidang PDN Seksi Tertib Niaga dan perlindungan Konsumen. Saran dalam penelitian ini yaitu diharapkan untuk dibentuknya Penyidik PNS bidang metrologi di dalam Diskoperindag pada Bidang PDN Seksi Tertib Niaga dan perlindungan Konsumen agar dalam pelaksanaannya sesuai dengan peraturan perundangundangan yang mengaturnya serta melakukan penyuluhan kepada masyarakat agar ikut berperan aktif dalam pengawasan. Kata kunci : Pengawasan, Tera ulang, Pompa Ukur BBM, Metrologi Legal,
I. PENDAHULUAN
Lampung Tengah, UPTD Balai Metrologi
1.1 Latar Belakang
Lampung
menurunkan
timnya
untuk
Tera ulang pompa ukur bahan bakar
melakukan tera ulang, alat ukur SPBU di
minyak (bahan bakar minyak selanjutnya
wilayah Lamteng. Salah satunya yakni di
disingkat BBM) yang keluar dari nozzle
SPBU Seputihjaya dengan nomor 24-
adalah sebuah prosedur wajib bagi setiap
34105 milik Hi. Awet Abadi, warga Kota
Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum
Metro. Kegiatan ini rutin dilakukan tiap
(Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum
tahunnya,
selanjutnya disingkat SPBU) di Wilayah
kemungkinan
Provinsi Lampung dengan jumlah 148
pengukuran dari pihak SPBU tersebut.
SPBU (data pada tahun 2012), karena hal
Kepala UPTD Balai Meteorologi Lampung
ini
kepada Trans Lampung (grup Radar
berkaitan
konsumen
untuk
dengan
kepentingan
memperoleh
jumlah
untuk
Lampung)
mengantisipasi
terjadinya
mengatakan rutin
kesalahan
“kegiatan
volume BBM sesuai dengan yang dibayar.
memang
Misalnya membeli premium/ solar 50 liter
berdasarkan Undang-undang No. 2 Tahun
maka yang keluar dari nozzle dan masuk
1981
ke tangki pelanggan adalah sesuai pada
Undang-undang Metrologi Legal (Undang-
takaran 50 liter.
undang
tentang
dilakukan.
Metrologi
Metrologi
Legal
Hal
ini
Legal
itu
atau
selanjutnya
disebut UUML), bahwa setiap alat ukur Radar Lampung (2011, 8 Juni) “Salah satunya
seperti
yang
dilakukan
di
wajib ditera ulang. Untuk itu, kegiatan
1
Bina Putri Ayu Kumalasari Universitas Lampung
tersebut saat ini kita lakukan di Lamteng,’’
peneraan/peneraan ulang yang dilakukan
katanya”.
oleh UPTD Balai metrologi. Didalam hubungan diantara tingkat-tingkat dalam
Pemahaman bahwa semua masyarakat
pemerintahan terdapat hubungan secara
adalah
melindungi
vertikal yaitu pengawasan. Pengawasan ini
konsumen berarti juga melindungi seluruh
dilaksanakan oleh badan-badan pemerintah
masyarakat.
melindungi
yang bertingkat lebih tinggi terhadap badan-
kepentingan umum perlu adanya jaminan
badan yang lebih rendah. UPTD Balai
dalam kebenaran pengukuran serta adanya
Metrologi merupakan badan pemerintahan
ketertiban dan kepastian hukum dalam
di bawah Diskoperindag Provinsi Lampung
pemakaian satuan ukuran, standar satuan,
yang bertugas dalam pelayanan terhadap
metoda pengukuran, dan UTTP. Bahwa
kemetrologian. Oleh karena itu, Instansi
pengaturan tentang UTTP sebagaimana
Pemerintah yang berperan penting dalam
ditetapkan UUML yang bertujuan untuk
pengawasan terhadap tera/tera ulang UTTP
memberikan
adalah Diskoperindag Provinsi Lampung.
konsumen,
maka
Untuk
perlindungan
kepada
kepentingan umum dalam hal kebenaran pengukuran.
1.2 Rumusan Masalah Berdasarkan
Latar
Belakang
yang
Disamping itu tujuannya adalah juga untuk
dikemukakan diatas, maka permasalahan
mempermudah
pelaksanaan
tugas
dalam penelitian ini dirumuskan sebagai
pengawasan
pengamatan
terhadap
dan
UTTP oleh petugas instansi Pemerintah
berikut : 1) Bagaimanakah
pelaksanaan
yang diserahi pembinaan Metrologi Legal,
pengawasan terhadap tera ulang
mengingat demikian banyaknya jenis dan
Pompa
bentuk
Diskoperindag Provinsi Lampung?
UTTP
yang
masyarakat.
digunakan
Keadaan
oleh
tersebut
2) Apakah
Ukur
yang
BBM
menjadi
oleh
faktor
menggambarkan betapa pentingnya suatu
penghambat
pengawasan terhadap tera ulang pada UTTP
Provinsi
khususnya pada Pompa Ukur BBM secara
melaksanakan
jelas, tepat dan dapat diketahui oleh seluruh
terhadap tera ulang pompa ukur
masyarakat.
BBM?
Upaya pengawasan terhadap pompa ukur BBM
merupakan
tindak
lanjut
dari
Diskoperindag Lampung
dalam
pengawasan
1
Bina Putri Ayu Kumalasari Universitas Lampung
1.3 Kegunaan Penelitian
II. METODE PENELITIAN
Secara garis besar dan sesuai dengan tujuan
2.1 Pendekatan Masalah
penelitian, maka kegunaan penelitian ini
Pendekatan
dapat dibagi menjadi :
penelitian ini dilakukan dengan dua cara
1) Kegunaan Teoritis Secara
teoritis
diharapkan
digunakan
dalam
yaitu pendekatan normatif yang dilakukan penelitian
dapat
ini
dengan cara menelaah, mengutip dan
berguna
mempelajari ketentuan atau peraturan-
pengembangan bidang keilmuan
peraturan
Hukum
literatur
Administrasi
khususnya
yang
dalam
Negara,
perundang-undangan yang
berkaitan
dan dengan
mengkaji
pelaksanaan pengawasan terhadap tera
pelaksanaan pengawasan terhadap
ulang pompa ukur BBM dan Pendekatan
tera ulang pompa ukur BBM oleh
empiris dilakukan dengan cara melakukan
Diskoperindag Provinsi Lampung
penelitian
dan
berdasarkan fakta yang ada.
faktor
dialami
penghambat
dalam
yang
2.2 Sumber dan Jenis Data
2) Kegunaan Praktis praktis
dilapangan,
pelaksanaan
pengawasan ini.
Secara
langsung
1) Data primer adalah data yang penelitiam
ini
diperoleh peneliti melalui studi
diharapkan dapat menjadi bahan
lapangan (field research) dengan
kajian bagi pemerintah, khususnya
mengadakan
bagi lembaga Legislatif sebagai
mengajukan
bahan
pihak yang terkait.
masukan
membuat/memperbaharui
untuk
wawancara pertanyaan
dan kepada
suatu
2) Data sekunder adalah data yang
Undang-Undang
diperoleh dari studi kepustakaan
yang berkaitan dengan metrologi
yang dianggap menunjang dalam
legal. Serta dapat memberikan
penelitian ini, yang terdiri dari :
pengetahuan kepada masyarakat
Bahan hukum primer, yaitu bahan
bahwa pompa ukur BBM yang
hukum yang mempunyai kekuatan
sesuai volumenya adalah pompa
hukum yang mengikat, dalam hal
ukur yang bertanda tera.
ini yaitu : Undang-undang No. 2
peraturan
atau
Tahun 1981 tentang Metrologi Legal, dan Keputusan Direktur Metrologi Nomor : 1734/PDN-
1
Bina Putri Ayu Kumalasari Universitas Lampung
4.1.1/XII/2002 tentang Pedoman Pengawasan UTTP dan Saruan
3.1 Gambaran
Sistem Internasional.
Umum
Koperasi,
Dinas
Perindustrian
dan
Perdagangan Provinsi Lampung Dasar
Pembentukkan
Diskoperindag
Provinsi Lampung yaitu Peraturan Daerah 2.3 Prosedur Pengumpulan Prosedur pengumpulan data, baik data primer maupun data sekunder penulis menggunakan alat-alat pengumpulan data, yaitu
Studi
Kepustakaan
(library
Research) dan Studi Lapangan (Field Research).
Provinsi Lampung tentang Organisasi dan Tata
Kerja
Dinas
Derah
Provinsi
Lampung.
Diskoperindag
Provinsi
Lampung
mempunyai
tugas
menyelenggarakan sebagaimana urusan pemerintahan provinsi di bidang koperasi, perindustrian
dan
perdagangan
berdasarkan asas otonomi yang menjadi 2.4 Prosedur pengolahan data Setelah melakukan pengumpulan data, selanjutnya dilakukan pengolahan data sehingga
data
yang
diperoleh
dapat
mempermudah permasalahan yang diteliti melakukan
kegiatan
yaitu
editing,
klasifikasi, sistematisasi data.
kewenangan,
Analisis
data
dengan
analisis
deskriptif
menggunakan
kualitatif,
yang
dilakukan dengan cara menguraikan datadata yang diperoleh dari hasil penelitian dalam
bentuk
kalimat-kalimat
yang
disusun secara sistematis, sehingga dapat diperoleh gambaran yang jelas tentang masalah yang diteliti.
dan
kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan
ketentuan
perundang-undangan
peraturan
yang
Sedangkan
untuk
tugasnya,
Diskoperindag
berlaku.
menyelenggarakan
mempunyai
Provinsi
fungsi
sebagai
kebijakan
teknis,
berikut : 1) perumusan pengaturan
dan
penetapan
standar/pedoman bidang koperasi, perindustrian dan perdagangan. 2) Pembinaan
dan
pengawasan
kelembagaan dan pemberdayaan koerasi di tingkat provinsi. 3) Pengembangan iklim serta kondisi mendorong
III. HASIL PENELITIAN
dekonsentrasi
pembantuan serta tugas lain sesuai dengan
Lampung 2.5 Analisis Data
tugas
pertumbuhan
pemasyarakatan
koperasi
dan dalam
1
Bina Putri Ayu Kumalasari Universitas Lampung
wilayah provinsi. 4) Pemberian
15) pelaksanaan
bimbingan
perlindungan
koperasi
dan
monitoring, evaluasi dan pelaporan
lintas
pelaksanaan bidang koperasi dan
kabupaten/kota. 5) pembinaan
UKM,
dan
pengawasan,
pengembangan
usaha kecil ditingkat provinsi.
perindustrian
dan
perdagangan. 16) pelayanan administratif.
6) fasilitas akses penjaminan dalam penyediaan bagi UKM di tingkat
3.2 Pelaksanaan
Provinsi.
Pengawasan
Terhadap Tera Ulang Pompa
7) pemberian fasilitas usaha industri
Ukur BBM Oleh Dinas Koperasi,
dalam rangka pengembanga IKM.
Perindustrian dan Perdagangan
8) pemberian perlindungan kepastian
Provinsi Lampung
berusaha terhadap usaha industri Sebagian
lintas kabupaten/kota. 9) pemberian bantuan teknis dalam pencegahan
pencemaran
lingkungan oleh industri lintas
10) penyedian bahan kebijakan dan pelaksanaan
kegiatan
koordinasi
dan
memberikan
12) pembinaan, sosialisasi, informasi dan publikasi dan penyelenggaraan konsumen
tingkat
dan
pengendalian
pemakaian satuan ukuran, standar satuan, pengukuran
pembinaan
dan UKM,
perindustrian dan perdagangan di tingkat provinsi.
UTTP.
Dalam
melakukan perlindungan konsumen dan ini
maka
dilakukan
suatu
pengawasan terhadap tera ulang pompa ukur BBM yang merupakan salah satu UTTP yang ikut menunjang dalam dunia
transaksi penunjang
kemetrologian skala provinsi.
pengembangan
terhadap
pengukuran serta adanya ketertiban dalam
perdagangan
provinsi.
14) pelaksanaan
perlindungan
konsumen dan produsen dengan cara
produsen
pengawasan perdagangan
13) pembinaan
fungsi
Diskoperindag Provinsi Lampung adalah
metode
pengembangan ekspor.
perlindungan
dan
menciptakan jaminan dalam kebenaran
kabupaten/kota.
11) pembinaan,
tugas-tugas
yang
digunakan
perdagangan, dalam
juga
hal
dalam sebagai
menentukan
takaran/jumlah volume BBM yang harus dikeluarkan
setiap
terjadi
transaksi
perdagangan BBM. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu
1
Bina Putri Ayu Kumalasari Universitas Lampung
Sunarti
Azis
selaku
Pejabat
PNS
juga melakukan pengawasan tersendiri
Diskoperindag Provinsi Lampung pada
pada
Bidang Perdagangan Dalam Negeri Seksi
digunakan, kegiatan ini rutin dilakukan
Tertib Niaga dan perlindungan Konsumen,
setiap harinya. Agar tetap menjaga takaran
bahwa pelaksanaan pengawasan terhadap
dalam penggunaan pompa ukur BBM. Hal
tera ulang pompa ukur BBM yang
ini juga yang dirasakan oleh bapak ahmad
dilakukan
Provinsi
selaku pimpinan SPBU No. 24.351.74 di
pengawasan
Rajabasa, menurut beliau Diskoperindag
Lampung
Diskoperindag adalah
suatu
pompa
ukur
BBM
terhadap setiap pompa ukur BBM yang
Provinsi
bertanda tera atau tidak bertanda tera dan
melakukan
apakah masih berada pada batas toleransi
pengawasan tersebut bersifat pengambilan
yang
oleh
sampel saja. Pengambilan sampel disini
Diskoperindag Provinsi Lampung pada
berarti bahwa di daerah tersebut telah
PDN Seksi Tertib Niaga dan Perlindungan
dilakukan pengawasan.
diizinkan
yang
dilakukan
Lampung
sebelum
memang
pengawasan
rutin
hanya
saja
Konsumen yang dilakukan rutin setiap satu bulan sekali. Hal ini sesuai dengan Pasal 2 Huruf (a) dan (b) dan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor : 50/M-
DAG/PER/10/2009 tentang Unit Kerja dan Unit Pelaksanaan Teknis Metrologi Legal yang
menyatakan
bahwa
penyuluhan,
pengamatan dan pengawasan terhadap UTTP dalam hal ini salah satunya pompa ukur BBM dilakukan oleh kantor dinas provinsi yaitu Diskoperindag Provinsi
Berdasarkan hasil wawancara tersebut diatas, bahwa pengawasan terhadap tera ulang pompa ukur BBM dapat dilakukan dengan
berdasarkan
cara
yang
dibedakan
instansi
yang
melakukan
pengawasan yaitu : 1) Pengawasan secara internal, pengawasan ini dilakukan sendiri yaitu pengelola SPBU sendiri pada bagian staf pengawas yang rutin dilakukan setiap harinya sebelum atau sesudah digunakan. 2)
Lampung.
dua
Pengawasan
secara
eksternal,
pengawasan yang dilakukan oleh organ Hasil wawancara tersebut dipertegas oleh
atau
Bapak Nurdin selaku Manajer SPBU No.
organisatoris/struktural
24.351.77 di Labuhan Ratu menurut beliau
instansi
pengawasan
Lampung yang bekerja sama dengan pihak
yang
dilakukan
oleh
Diskoperindag Provinsi Lampung memang
lembaga-lembaga
yaitu
yang berada
Diskoperindag
secara di
luar
Provinsi
Kepolisian.
rutin dilaksanakan setiap bulan dan juga pihak pengelola dari intern SPBU miliknya
Dari jenis-jenis pengawasan diatas, bahwa
1
Bina Putri Ayu Kumalasari Universitas Lampung
pengawasan
yang
dilakukan
oleh
perlindungan
terhadap
produsen
Bidang
jaminan dalam kebenaran pengukuran
Seksi
dan
Tertib
Konsumen
Perlindungan
menciptakan
adalah
serta adanya ketertiban dalam pemakaian
Pengawasan bersifat Eksternal. Selain itu
satuan ukuran, standar satuan, metode
pengawasan ini juga dilakukan dengan dua
pengukuran pada pompa ukur BBM serta
tindakan yaitu : 1) Tindakan preventif,
memberikan pemahaman kepada setiap
tindakan yang bersifat pencegahan dengan
orang yang berhubungan dengan Pompa
cara melihat tanda tera pada setiap pompa
ukur BBM ini mengenai apa yang menjadi
ukur BBM. Hal ini sesuai dengan apa yang
tugas dan tanggungjawabnya didalam
diatur dalam UUML yang tercantum di
menjaga
dalam Pasal 25 huruf (a) sampai (c) dan
peredaran/pemakaian pompa ukur BBM
Pasal 26 huruf (a) sampai huruf (c). Ketika
serta agar dapat tercapai daya guna dan
Pompa ukur tersebut tidak sesuai dengan
hasil
pasal-pasal tersebut maka pemilik SPBU
direncanakan sebelumnya.
tersebut
akan
peringatan. pengawasan
Niaga
cara
dan
Diskoperindag Provinsi Lampung pada PDN
dengan
konsumen
dikenakan
2)
Tindakan
yang
Represif,
dilakukan
pada
pompa ukur BBM. Batas toleransi yaitu Keputusan
guna
sesuai
dan
apa
kontinuitas
yang
telah
peringatan-
penunjukkan batas toleransi pada mesin
berdasarkan
kelancaran
Menteri
Perindustrian dan Perdagangan Nomor 251/MPP/Kep/6/9 batas toleransi terhadap mesin pompa ukur BBM diperbolehkan maksimal ± 0,5%.. Apabila ditemukan kesalahan penunjukkan pada pompa ukur BBM diatas ± 0,5 % maka dilakukan peringatan terhadap pengusaha pemilik pompa ukur BBM dan diwajibkan untuk meneraulangkan kembali pompa ukur BBM tersebut.
Berikut
adalah
beberapa
tahapan-
tahapan/prosedur yang harus dilakukan pada pelaksanaan pegawasan terhadap tera ulang pompa ukur BBM yaitu : 1) Persiapan a. Pejabat PNS yang ditunjuk harus menggunakan pakaian seragam
(berdasarkan
Keputusan
Surat Menteri
Perdagangan dan Koperasi No. 75/Kp/III/S2) b. Surat Perintah Tugas c. Peralatan yang akan digunakan dalam pengawasan Peralatan
yang
digunakan
dalam pengawasan tera ulang Maksud dan tujuan dilakukannya suatu pengawasan ini adalah untuk memberikan
adalah alat ukur standar (bejana
1
Bina Putri Ayu Kumalasari Universitas Lampung
standar
20
ℓ),
cap
segel
diizinkan untuk tera.
metrologi, dll.
d. Pejabat PNS dapat melakukan
d. Surat-surat penyidikan ( surat penyitaan/berita penyitaan,
tugasnya antara pukul 06.00
acara
surat
sampai
panggilan,
pukul
18.00
waktu
setempat ditempat-tempat yang
label penyegelan).
tidak boleh dimasuki umum,
e. UUML dan KUHAP
jika dalam waktu tersbut diatas
f. Tentukan didasarkan
lokasi kepada
yang
petugas tidak diperkenankan
beberapa
masuk,
aspek
maka
meminta
2) Kegiatan dilapangan
Pejabat
bantuan
PNS
penyidik
Kepolisian untuk dapat masuk.
a. Petugas mengamati/melihat cap tanda tera yang tertera pada Pompa Ukur BBM atau surat keterangan sebagai pengganti cap tanda tera sah yang berlaku.
Untuk menjamin/mengurangi terjadinya pelanggaran terhadap penggunaan tanda tera pada setiap pompa ukur BBM tersebut, maka didalam UUML mengatur tentang larangan-larangan yang tidak boleh
b. Petugas mengamati/memperhatikan kebenaran penggunaan Pompa Ukur BBM dan atau apakah Pompa Ukur BBM tersebut mempunyai
satuan
khusus
dilakukan oleh setiap orang baik pada produsen terutama
maupun pada
semata-mata
konsumen
pihak
hanya
produsen
untuk
namun yang
menambah
keuntungan.
selain dari pada yang diatur dalam PP Nomor 10 tahun 1987 tentang Satuan Turunan, Satuan Tambahan dan Satuan
c. Petugas mengontrol kebenaran penunjukan Pompa Ukur BBM dengan menggunakan bejana yang
dibandingkan
dalam
pelaksanaan
penggunaan
pompa ukur BBM yang dapat diketahui melalui laporan seseorang atau petugas yang tertangkap tangan atau diketahui oleh
lain yang berlaku.
standar
Jika
kemudian
dengan
batas
toleransi (batas kesalahan) yang
Pejabat PNS terjadi suatu pelanggaran. Maka
seseorang
atau
petugas
yang
tertangkap tangan atau diketahui oleh Pejabat PNS tersebut mengajukan suatu pengaduan.
Setiap
pelanggaran
yang
terjadi pada penggunaan pompa ukur BBM ini adalah merupakan suatu tindak pidana.
1
Bina Putri Ayu Kumalasari Universitas Lampung
Setiap pengaduan dapat diajukan kepada
satu kriteria berikut : a. Pelaku
Penyidik PNS metrologi atau penyidik
pelanggaran
Polri.
diperingatkan dua kali, b. Pompa
sudah
pernah
ukur BBM atau barang bukti Pengaduan ini harus memenuhi syarat-
pelanggaran yang diadukan oleh
syarat sebagai berikut :
konsumen.
1) Data/identitas diri pengaduan harus lengkap
3.3 Faktor
2) Adanya
barang
bukti
lengkap
Pelaksanaan
dengan spesifikasinya 3) Data/identitas
Penghambat
dalam
Pengawasan
Terhadap Tera Ulang Pompa
dari
pemilik,
Ukur BBM Oleh Diskoperindag
pemakai, penjual dan penyewa
Provinsi Lampung
harus jelas Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Setelah diterimanya suatu pengaduan maka
Sunarti Azis selaku PNS Diskoperindag
dapat dilakukan suatu tindakan yaitu :
Provinsi Lampung bidang PDN seksi tertib niaga
1) Tindakan prefentif adalah tindakan pembinaan atau pencegahan berupa penjelasan, dilakukan
peringatan oleh
yang
penanggungjawab
yang berwajib
pompa
ukur
BBM. Tindakan prefentif ini dapat dilakukan apabila memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut :a. Belum pernah diperingatkan, b. Bukan
merupakan
pelanggaran
yang diadukan oleh konsumen.
dan
perlindungan
Konsumen
bahwasanya
didalam
melaksanakan
pengawasan,
Diskoperindag
Provinsi
Lampung mendapatkan satu kendala yaitu tidak adanya Penyidik PNS Metrologi di dalam Diskoperindag pada Bidang PDN Seksi Tertib Niaga dan perlindungan Konsumen, sehingga pada kendala ini Diskoperindag
Provinsi
melibatkan
PNS
Metrologi
pada
Lampung UPTD
Balai
sebagai
Penyidik
PNS
yang
dialami
oleh
Metrologi.
2) Tindakan represif adalah tindakan penyidikan yang dilakukan oleh
Hambatan
yang
Diskoperindag Provinsi Lampung tersebut
berwajib
penanggungjawab
terhadap pompa
ukur
terjadi sebelum otonomi daeah. Namun
BBM. Tindakan represif ini dapat
setelah
adanya
otonomi
daerah,
dilakukan apabila memenuhi salah
Diskoperindag Provinsi Lampung tidak
1
Bina Putri Ayu Kumalasari Universitas Lampung
mendapatkan/menemukan
pelanggaran-
akan
pelanggaran terjadi. Hal ini dikarenakan : 1) Saat ini pemilik SPBU sudah taat
dikenakan
peringatan-
peringatan sebagai sanksi. b. Bertindak secara represif adalah
akan hukum sehingga mereka rutin
pengawasan
yang
dilakukan
melakukan tera ulang seperti apa
dengan cara pemeriksaan pada
yang tercantum pada peraturan
mesin pompa ukur BBM dengan
perundang-undangan.
menggunakan bejana standard
2) Setiap harinya pemilik SPBU akan
sebagai alat ukur tera terhadap
mengecek pada pompa ukur BBM
volume BBM yang berukuran
miliknya, jika terjadi permasalahan
20
maka pemilik akan melaporkan
kesalahan penunjukkan pompa
kepada pejabat yang berwenang.
ukur BBM diatas ± 0,5 % maka
3) Pemilik SPBU akan mengalami
ℓ.
wajib
apabila
dilakukan
ditemukan
penyidikkan
kerugian, ketika takaran lebih atau
oleh Penyidik PPNS Metrologi
kurang dari batas toleransi.
sesuai
peraturan
perundang-
undangan yang berlaku. Sanski yang diberikan dapat berupa
IV. KESIMPULAN
pencabutan izin usaha. Berdasarkan
hasil
penelitian
dan
pembahasan yang telah diuraikan maka dapat diambil suatu kesimpulan, sebagai berikut :
2) Faktor
tera ulang pompa ukur BBM oleh Diskoperindag Provinsi Lampung adalah suatu pengawasan bersifat eksternal yang dilakukan dengan dua cara yaitu :
dalam
melakukan pengawasan yaitu tidak adanya Penyidik PPNS Metrologi di
1) Pelaksanaan pengawasan terhadap
penghambat
dalam
Diskoperindag
pada
Bidang PDN Seksi Tertib Niaga dan
perlindungan
sehingga
pada
Konsumen, kendala
ini
Diskoperindag Provinsi Lampung melibatkan PPNS
pada UPTD
Balai Metrologi sebagai Penyidik
a. Bertindak
secara
adalah
pengawasan
preventif
PPNS Metrologi.
yang
dilakukan dengan cara melihat tanda tera didalam pompa ukur BBM. Jika terjadi pelanggaran
DAFTAR PUSTAKA
1
Bina Putri Ayu Kumalasari Universitas Lampung
Anwar, Saiful.2004. Sendi-Sendi Hukum
dan/atau Ditera Ulang Serta Syarat-
Administrasi Negara. Glora Madani Press
syarat Bagi Alat-alat Ukur, Takar,
: Jakarta.
Timbang dan Perlengkapannya.
Bohari, H. 1992. Pengawasan Keuangan Negara. Rajawali Pers: Jakarta Manullang,
M.1995.
2007
Dasar-Dasar
Manajemen. Ghalia Indonesia : Jakarta. Prayudi.
1981.
Hukum
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun
Administrasi
tentang
Pembagian
Urusan
Pemerintahan Antara
Pemerintah,
Pemerintahan
Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Negara. Ghalia Indonesia : Jakarta. Situmorang, Victor M dan Jusuf Juhir.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
1998. Aspek Hukum Pengawasan Melekat
Nomor 43 Tahun 2012 Tentang Tata Cara
dalam
Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan,
Lingkungan Aparatur Pemerintahan. Rineka Cipta: Jakarta
Dan
Pembinaan
Teknis
Terhadap
Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri
Sujanto. 1986. Beberapa Pengertian di
Sipil,
Dan
Bentuk-Bentuk
Pengamanan Swakarsa
Bidang Pengawasan. Ghalia Indonesia : Jakarta.
Keputusan
Menteri
Perindustrian
dan
Perdagangan Nomor 61/MPP/Kep/2/l998 Universitas Penulisan
Lampung. Karya
2011.
Ilmiah.
Format
Universitas
Lampung : Bandar Lampung
tentang Penyelenggaraan sebagaimana
Kemetrologian
telah
diubah
dengan
Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan
Undang-undang Nomor 2 Tahun 1981
Nomor
251/MPP/Kep/6/1999
tentang Metrologi Legal. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan untuk Ditera
Indonesia Nomor: 50/M-Dag/Per/10/2009 Tentang
Unit
Kerja
dan
Pelaksana Teknis Metrologi Legal
Unit
1
Bina Putri Ayu Kumalasari Universitas Lampung
Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 08/M-Dag/Per/3/2010 Tentang Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (UTTP) yang Wajib Ditera dan Ditera Ulang
Keputusan Direktur Metrologi Nomor 1734/PDN-4.1.1/XII/2002
Tentang
Pedoman Pengawasan UTTP dan Satuan Standar Internasional
Peraturan Gubernur Provinsi Lampung Nomor
14
Tahun
2008
tentang
Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja UPTD pada Dinas Daerah Provinsi Lampung
1
