Agus Budiarto Universitas Lampung
PENGAWASAN PENDISTRIBUSIAN BAHAN BAKAR MINYAK BERSUBSIDI DI PROVINSI LAMPUNG
Agus Budiarto, Nurmayani, S.H., M.H., Syamsir Syamsu, S.H., M.H. Program Studi Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung, Jl. Soemantri Brojonegoro No.1 Gedung Meneng Bandar Lampung 35145 e-mail :
[email protected]
Abstrak Kebutuhan BBM dapat terpenuhi apabila distribusi tepat sasaran, namun apabila terjadi distorsi maka BBM Bersubsidi akan mengalami kelangkaan. Oleh karena itu perlu dilakukan pengawasan secara terus menerus sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Lampung Nomor 34 Tahun 2010 Tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tatakerja Dinas-Dinas Daerah Pada Pemerintah Provinsi Lampung, serta Keputusan Gubernur Provinsi Lampung Nomor : G/505/B.IV/HK/2013 Tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengamanan, Pengawasan dan Pengendalian Distribusi BBM Bersubsidi di Provinsi Lampung. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu: Bagaimanakah Pengawasan Pendistribusian BBM Bersubsidi oleh Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Lampung dan Apa faktor penghambatnya?. Metode penelitian yang dipergunakan adalah dengan menggunakan pendekatan masalah secara yuridis empiris dengan data yang bersumber dari data primer dan data skunder. Hasil penelitian menunjukan 1) bahwa pengawasan BBM Bersubsidi dilakukan oleh tim gabungan, dengan melakukan pengawasan dan pemeriksaan secara langsung terhadap badan usaha yang memiliki izin niaga penjualan BBM, pembinaan dan pengawalan proses pendistribusian di setiap daerah. 2)Penghambat dalam pengawasan pendistribusian BBM Bersubsidi yaitu ; keterbatasan kewenangan dalam pengawasan dan penindakan oleh Dinas Pertambangan, luasnya jangkauan wilayah dan keterbatasan SDM, kurang terbukanya informasi data yang diberikan oleh perusahaan transportir . Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Lampung diharapkan mampu menindak tegas perusahaan transportir yang tidak bersedia memberikan data hasil penjualan dan pendistribusian BBM bersubsidi, peningkatan koordinasi PT. Pertamina dalam hal transparansi hasil pendistribusian, serta optimalisasi kerjasama antara dinas-dinas terkait dalam hal pengawasan pendistribusian BBM bersubsidi. Kata Kunci : Pengawasan, Pendistribusian, BBM Bersubsidi.
1
Agus Budiarto Universitas Lampung
Abstract Fuel needs can be met if the right target distribution , but if there is distortion of the subsidized fuel will be scarce . Therefore, it is necessary to control continuously Governor of Lampung Regulation No. 34 Year 2010 About Details Duties, Functions and Procedures of the Regional Bureaus In Provincial Government of Lampung , Lampung Province and Governor Decree Number : G/505/B.IV / HK/2013 About team Building Security Coordination , Monitoring and Control of Subsidized Fuel Distribution in Lampung Province . The problem in this study is : How Subsidized Fuel Distribution Monitoring by the Department of Mines and Energy Lampung Province and What inhibiting factors? The research method used is to use an empirical approach juridical problems with the data derived from primary data and secondary data . The results showed 1 ) that the subsidized fuel monitoring conducted by a joint team , with oversight and checks directly to business entities that have a commercial license fuel sales , development and distribution processes escorts in every area . 2 ) inhibitors in the distribution of subsidized fuel control , namely: limited authority in oversight and enforcement by the Department of Mines , extent of coverage area and limited human resources , lack of open information data provided by the company transportir . Department of Mines and Energy Lampung Province is expected to crack down on companies transportir are not willing to share data and the distribution of proceeds from the sale of subsidized fuel , increased coordination of PT . Pertamina distribution results in terms of transparency , as well as the optimization of cooperation between relevant agencies in supervising the distribution of subsidized fuels . Keywords : Control , Distribution , Subsidized Fuel
berjalan secara sistematis sesuai dengan
I. PENDAHULUAN Pengawasan pada umumnya adalah
tahap-tahap yang telah ditentukan1.
segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui
Bahan
Bakar
Minyak
(BBM)
dan menilai kenyataan yang sebenarnya
merupakan salah satu bentuk energi yang
mengenai pelaksanaan tugas dan kegiatan,
cukup mendasar bagi manusia pada saat ini.
apakah sesuai dengan yang semestinya atau
Seiring kemajuan ilmu pengetahuan dan
tidak.
teknologi,
Pengertian
pengawasan
tersebut
menekankan pada suatu proses pengawasan
BBM
berkembang
menjadi
kebutuhan primer yang sangat diperlukan 1
Sujamto. 2001. Aspek-aspek Pengawasan Indonesia.Jakarta: Sinar Grafika.Hlm 19
di
2
Agus Budiarto Universitas Lampung
manusia dalam menunjang berbagai aktivitas
dari 4 ton solar disalah satu rumah pengelola
kehidupannya.
SPBN2.
Pelimpahan
Sebagian
Urusan
Berdasarkan
latar
belakang
Pemerintahan di Bidang Energi dan Sumber
permaslahan di atas, menjadi dasar penulis
Daya Mineral yang menjadi kewenangan
tertarik untuk meneliti tetang bagaimana
Menteri Kepada Gubernur Sebagai Wakil
pengawasan dan apa saja faktor penghambat
Pemerintah Dalam Rangka Penyelenggaraan
Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi
Dekosentrasi
Lampung dalam pengawasan pendistribusian
Gubernur
Tahun
selaku
Anggaran
penerima
2013,
pelimpahan
BBM
bersubsidi
Provinsi
melakukan
beberapa kebijakan dan himbauan terhadap
dan
pengawasan
kegiatan Dekosentrasi yang dilaksanakan
sudah
Pemerintah
sebagai urusan pemerintahan dari pemerintah pembinaan
Lampung
mengingat
mengeluarkan
pendistribusian BBM bersubsidi.
oleh SKPD Provinsi (Peraturan Mentri ESDM RI Nomor 04 Tahun 2013). Dinas
Pertambangan
dan
II. Energi
memiliki tugas pengawasan pendistribusian BBM di wilayah Provinsi serta melakukan pengawasan jumlah armada pengangkutan BBM di daerah provinsi yang meliputi jumlah armada dan kapasitas pengakutan BBM (Peraturan Gubernur Lampung Nomor 34 tahun 2010). Dibutuhkan
METODE PENELITIAN
Metode penelitian yg dipergunakan adalah dengan menggunakan pendekatan masalah secara yuridis empiris dengan data yang bersumber dari data sekunder.
primer dan data
Mengumpulkan
data
dengan
mengadakn penelitian langsung pada tempat atau
objek
penelitian
dan
melakukan
wawancara. Pengawasan
BBM
bersubsidi secara terus menerus, karena faktanya penimbunan dan pelanggaran masih
III.
PEMBAHASAN
saja terjadi walaupun harga BBM sudah
4.1.3Alokasi Kuota BBM Bersubsidi di
mengalami kenaikan, seperti kasus pada 15
Provinsi Lampung
Juli
2013
Polsek
Tulangbawang
Udik
Berdasarkan Surat Keputusan Badan
mengamankan 5 kiloliter solar subsidi yang
Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi RI
akan dijual ke pabrik, kemudian pada 13 Juli
Nomor 02/PSO/BPH MIGAS/KOM/2013
2013 Polda Lampung mengamankan lebih
tentang Kouta Volume BBM Jenis Tertentu Per 2
Kabupaten/Kota
Tahun
www.radarlampung.co.id, diakses pada 9 September 2013 pukul 12.50 WIB
2013.
3
Agus Budiarto Universitas Lampung
Berdasarkan surat edaran ini jumlah kouta
kendaraan luar daerah (Non Plat Lampung)
nasional BBM Jenis Tertentu tahun 2013
yang melintasi Provinsi Lampung.
telah di tetapkan sebesar 46.010.000 KL, jumlah ini di sebar di seluruh indonesia
Tabel 5. Jumlah Kendaraan Bermotor yang Membayar Pajak Sampai Bulan Juni
berdasarkan jumlah yang sudah ditetapkan. Tabel
4.
Kuota
Kabupaten/Kota
Se
Tahun 2013 Provinsi Lampung.
BBM
Bersubsidi
Provinsi
Lampung
Waktu
Tahun 2013. Jenis
Kuota Per
Kuota Per
BBM
Tahun
Hari
Premium
809.243 KL
2.100 KL
Solar
559.018 KL
1.274 KL
s/d Juni 2013
Mobil
15.490
Alat Berat
18
Sepeda Motor
80.837
Jumlah Seluruh
96.345
Sumber : Data Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Lampung Juni Tahun 2013
Sumber : Data Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Lampung 2013.
Perkiraan jumlah kendaraan non pajak dan kendaraan luar daerah yang melintas di daerah Provinsi Lampung Tahun 2013
4.1.4 Hasil Proyeksi Jumlah Kendaraan Pengguna
BBM
Bersubsidi
di
Provinsi Lampung
Pengelolaan
Pertambangan
dan
kendaraan bermotor yang beroprasi dan mengkonsumsi
Dari hasil wawancara dengan Kepala Seksi
adalah 96.345 X 30 % = 28.903. Jadi Jumlah
Migas Energi
Dinas
berdasarkan
tersebut
adalah
4.1.5 Distributor Bahan Bakar Minyak Bersubsidi
mengkonsumsi BBM bersubsidi di hitung dari jumlah kendaraan yang aktif membayar pajak kendaraan, data ini di dapat dari Dinas yang
Lampung
sebagai berikut.96.345 + 28.903 = 125.253.
Perhitungan terhadap jumlah kendaraan yang
Daerah
pehitungan
di
Provinsi
Lampung, Haryono Budi Santosa. S.T,
Pendapatan
BBM
memiliki
rekapitulasi jumlah kendaraan yang telah
Distributor adalah usaha perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang ditunjuk oleh Produsen berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB)3. Berikut ini
membayar pajak sampai bulan Juni 2013, Proyeksi perhitungan ini ditambah dengan 3
perkiraan 30% dari kendaraan yang tidak membayar
pajak
(Non
Pajak)
serta
LihatBab I Ketentuan Umum Pasal 1Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 21/M_DAG/PER/6/2008 Tahun 2008 tentang Pengadaaan dan Penyaluran.
4
Agus Budiarto Universitas Lampung
beberapa
perusahaan
pemegang
penjualan
BBM
Lampung
berdasarkan
(WAPU)
di
Surat
izin
Provinsi Gubernur
Dari hasil wawancara dengan Kepala Seksi
Pengelolaan
Migas
Lampung Nomor : 541/1786/III.17/2013
Pertambangan
Tahun 2013.
Lampung, Haryono Budi Santosa. S.T
Tabel
7.
Perusahaan
Penjualan
Pemegang
BBM
dan
Dinas
Energi
Provinsi
Izin
penulis mendapatkan skema kewenangan
Di
dan kerja Dinas Pertambangan dan Energi
(WAPU)
Provinsi Lampung Tahun 2013
Provinsi Lampung sebagai berikut: UU Nomor 22 Tahun 2001
Nama No 1 2
Perusahaan PT. Pertamina (Persero) PT. Patra Niaga
Agen Penjualan
PPNS BPH Migas
BPH Migas
PT. Pertamina PT. Patra Niaga
PT. Pertamina
Polisi
PEMDA
PT. Aneka Kimia 3 4
5 6
7
Raya (AKR)
PT. AKR
PT. Roulina
PT. Citra Andalas
Energi
Utama
PT. Tripatra
PT. Tripatra
Nusantara
Nusantara
PT. Intim
PT. Alden Pratama
Perkasa
Putra
PT. Dinar Putra
PT. Roro Brahka
Pengawasan
Mandiri
Wijaya
Tahun 2013
Pengawasan & Pengendalian POM dan Perusahaan
BBM Subsidi dan Non Subsidi 5
Gambar 2 : Struktur Organisasi Dan Tata Kerja
Sumber
Sumber : Data Dinas perdagangan Provinsi Lampung 2013
Oleh
Dinas
Bersubsidi
: Dinas Pertambangan dan Energi
Provinsi Lampung 2013 Keterangan :
4.2 Pelaksanaan Pendistribusian
BBM
Pengawasan BBM
Bersubsidi
Pertambangan
dan
Energi Provinsi Lampung
: Garis Perintah
: Garis Koordinasi
Dinas Pertambangan dan energi Provinsi Lampung
melakukan
pengawasn
dan
pengendalian di bawah Badan Pengawas Hilir Minyak dan Gas Bumi sebagai
4.2.1 Kewenangan Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Lampung
pengawas
tingkat
Nasional,
kedudukan
Dinas Pertambangan dan Energi sebagai
5
Agus Budiarto Universitas Lampung
wakil dali Badan Pengawas Hilir Minyak
diantaranya
adalah
sektor
Industri,
dan Gas Bumi di daerah hanya sebatas
Perkebunan dan Konstruksi.
sebagai monitoring yang nantinya hasil dari
Tabel 8. Laporan Penjualan BBM PT. Citra
pengawasan Dinas Pertambangan dan Energi
Andalas Utama Bulan Juni 2013
harus di laporkan kembali kepada BPH
Sektor Kontruksi.
Migas dan timbal balik dari laporan itu PPNS BPH Migas melakukan pengecekan
No
Jenis
kelapangan dan pemberian sanksi bersama dengan Kepolisian sebagai aparat penegak
Liter
HSD/
1
10.000
Kontruksi
Solar
Selain itu hasil dari laporan dan penanganan Pertambangan
kasus
di
dan
lapangan
Energi
HSD/
2
memberikan
pengurangan SPBU
stok yang
volume telah
135.000
HSD/
3
Industri
Solar
155.000 300.000
Jumlah
penyedia BBM, kewenangan PT. Pertamina dalam hal ini melakukan pembatasan stok
Kebun
Solar
Dinas
laporan kepada PT. Pertamina sebagai
terhadap
Jumlah
Barang
hukum.
atau
Sektor
Sumber : Data PT. Citra Andalas Utama
BBM terbukti
4.2.4
Pembentukan
melakukan pelanggaran, pengurangan stok
Pengaman,
ini maksimal sebanyak 20 KL.
Pengendalian
Tim
Koordinasi
Pengawasan Distribusi
dan BBM
Bersubsidi di Provinsi Lampung
Dinas Pertambangan dan Energi dalam hal ini hanya bisa memberi sanksi dalam hal pencabutan izin atau denda terhadap izin
4.2.4.1 Tugas
penanganan
kasus
pidana diserakan kepada Kepolisian.
Tim
Tim Koordinasi Pengaman, Pengawasan
melakukan kecurangan atau pelanggaran Selebihnya
Wewenang
Pengawas
usaha yang di miliki oleh SPBU yang telah
tersebut.
dan
dan
Pengendalian
Distribusi
BBM
Bersubsidi yang terdiri dari berbagai instansi gabungan diantaranya Pemda, Kepolisian
4.2.2 Pengawasan Jumlah Armada dan
dan Instansi terkait lainya sebagai mana
Kapasistas Pengangkutan BBM di
diatur dalam Keputusan Gubernur Lampung
Provinsi Lampung
Nomor : G/505/B.IV/HK/2013 Tahun 2013
Dari hasil penelitian di dapat data
tetang
peyaluran BBM dalam beberapa sektor,
Pembentukan
Tim
Koordinasi
Pengamanan, Pengawasan dan Pengendalian Distribusi BBM Bersubsidi di Provinsi
6
Agus Budiarto Universitas Lampung
Lampung yaitu dengan tugas dan wewenang 4
4.2.4.2 Hasil Operasi Pengawasan BBM
:
Bersubsidi
a. Melakukan pengamanan, pemantauan terhadap
pendistribusian
BBM
Bersubsidi,
Oprasi ini di lakukan dalam kurun waktu dua minggu yaitu pada tanggal 10 – 24 Juni 2013, dari 60 target operasi hanya terungkap
b. Pengawasan
dan
pengendalian
12 kasus dengan 12 tersangka. Barang bukti yang sudah di dapatkan yaitu berupa 5 :
pedistribusian BBM, c. Melakukan koordinasi dan lintas sektor
1. Solar sebanyak 14.092 Liter
terkait,
2. Premium sebanyak 5375 Liter
d. Memberikan
saran/alternatif
3. Kendaraan roda empat sebanyak 10
pemecahan berbagai masalah yang
unit
timbul,
4. Kendaraan roda dua sebanyak 2 unit
e. Melakukan monitoring dan evaluasi,
Dari hasil operasi ini terlihat masih
dan melakukan penindakan berbagai
banyak praktik Ilegal yang belum terungkap
penyimpangan
karena masih banyaknya masyarakat yang
melalui
penegah
hukum,
ingin meraup keuntungan dari beberapa
f. Melaporkan hasil pemantauan dan pengawasan kepada Gubernur,
kondisi yang melanda Indonesia menganai kenaikan harga BBM.
g. Melakukan kalrifikasi terhadap adanya indikasi
penyimpangan
ketentuan
4.3 Faktor-faktor
Penghambat
Dalam
pengadaan dan pendistribusian BBM
Pengawasan BBM Bersubsidi
Bersubsidi,
Dari hasil wawancara dengan Kepala
h. Dalam hal adanya bukti yang kuat kearah
pelanggaran
yang
dapat
Seksi
Pengelolaan
Pertambangan
Migas
dan
Energi
Dinas Provinsi
dikenakan sanksi tindak pidana masuk
Lampung, Haryono Budi Santosa. S.T
kedalam permasalahan yang harus
peneliti
dipecahkan oleh Tim Pengawas.
beberapa
mendapatkan faktor
informasi
tentang
penghambat
Dinas
Pertambangan dan Energi Provinsi Lampung dalam melakukan pengawasan penyaluran BBM bersubsidi, yaitu : 1. Keterbatasan kewenangan di dalam 4
Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/505/B.IV/HK/2013 Tahun 2013 tetang Pembentukan Tim Koordinasi Pengamanan, Pengawasan dan Pengendalian Distribusi BBM Bersubsidi di Provinsi Lampung.
pengawasan 5
dan
penindakan
Data Operasi Dian Polisi Daerah Provinsi Lampung Tahun 2013
7
Agus Budiarto Universitas Lampung
pendistribusian BBM kewenangan
pengendalian
BPH,
Bakar Minyak, melakukan koordinasi
2. Kurang pengusaha
Bahan
koorporatornya
para
dan lintas sektor terkait, memberikan
pengguna
baik
saran/alternatif
BBM
subsidi maupun on subsidi, 3. Luasnya
pedistribusian
jangkauan
wilayah
masalah dan
pemecahan
yang
berbagai
timbul,
melakukan
monitoring dan evaluasi, dan melakukan
keterbatasan SDM,
penindakan
4. Kurangnya disegani aparat pemda
berbagai
penyimpangan
melalui penegak hukum. Selain itu
oleh para pengguna BBM,
dilakukan pengawasan secara tersendiri
5. Kurang terbukanya informasi dan
oleh Dinas Pertambangan dan Energi
data informasi yang diberikan oleh
Provinsi
para pengguna BBM, seperti PT atau
kebijakan sesuai dengan kewajibannya
industri,
sebagai Pemerintah Daerah. 2.
IV. PENUTUP
Lampung
Faktor
melaui
berbagai
penghambat
dalam
pendistribusian Bahan Bakar Minyak
Dari hasil penelitian dan pembahasan
Bersubsidi,
yaitu
:
Keterbatasan
pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik
kewenangan di dalam pengawasan dan
kesimpulan sebagai berikut :
penindakan pendistribusian Bahan Bakar
1.
Pelaksanaan pengawasan Bahan Bakar
Minyak
Minyak Bersubsidi dilakukan oleh Tim
Kurang koorporatornya para pengusaha
Koordinasi Pengaman, Pengawasan dan
pengguna Bahan Bakar Minyak baik
Pengendalian Distribusi Bahan Bakar
subsidi maupun non subsidi, Luasnya
Minyak Bersubsidi yang terdiri dari
jangkauan wilayah dan keterbatasan
berbagai instansi gabungan diantaranya
Sumber
Pemda, Kepolisian dan Instansi terkait
diseganinya aparat Pemerintah Daerah
lainya
oleh
sebagaimana
diatur
dalam
kewenangan
Daya
para
BPH
Manusia,
pengguna
Migas,
Kurangnya
Bahan
Bakar
Keputusan Gubernur Lampung Nomor :
Minyak, Kurang terbukanya informasi
G/505/B.IV/HK/2013
tetang
dan data informasi yang diberikan oleh
Koordinasi
para pengguna Bahan Bakar Minyak,
Pembentukan
Tim
Pengamanan,
Pengawasan
dan
seperti
Pengendalian Distribusi Bahan Bakar Minyak Bersubsidi di Provinsi Lampung yaitu
dengan
pengamanan,
tugas
melakukan
pengawasan
dan
PT
atau
industri
serta
Keterbatasan anggaran. 3.
Hasil
penelitian
Pertambangan
dan
pada
Dinas
Energi
Provinsi
8
Agus Budiarto Universitas Lampung
Lampung
menunjukan
pengawasan Minyak
terhadap
Bahan
Bersubsidi
belum
bahwa
Claude Guillot. 1990. The sultanate of Banten.
Bakar
Gramedia Book Publishing Division.
optimal,
2011.
Aspek
Hukum
mengingat masih banyaknya kendala
Pertambangan Minyak Dan Gas
yang harus diatasi dan juga dari berbagai
Bumi
target
Lampung, Bandar Lampung.
operasi
Tim
Pengawas
Lepas
Pantai.
Pendistribusian Bahan Bakar Minyak
Malayu,Hasibuan.2001.
Bersubsidi yang jumlahnya mencapai 60
Perbankan.Bumi Aksara. Jakarta.
kasus dalam kurun waktu dua minggu hanya terungkap oleh Tim Pengawas sebanyak 12 kasus. 4.
Heryandi.
Perlu
adanya
Universitas
Dasar-dasar
Malayu,Hasibuan.1986. Pengertian dan Masalah Manajemen,
PT.Haji
Mas
Agung.
Jakarta.
Muhammad, Abdulkadir. 2004. Hukum Dan
tindakan
terhadap
beberapa
transportir
yang
memberikan
rekapitulasi
yang
tegas
Perusahaan
tidak
bersedia hasil
dari
penjualan dan pendistribusian mereka. Kekompakan dan diskusi lebih lanjut antara Pemda dan PT. Pertamina dalam hal transparansi hasil pendistribusian harus ditingkatkan, mengingat selama ini masih belum terjadi transparansi. Koordinasi lebih padu antara dinas-dinas yang berkaitan dengan pengawasan pendistribusian Bahan Bakar Minyak Bersubsidi.
Penelitian Hukum. PT. Citra Aditya Bakti,Bandung. Nurmayani.
2009.
Daerah.
Hukum
Administrasi
Universitas
Lampung,
Bandar Lampung. Siagian, Sondang P. 2007. Fungsi-fungsi Manajerial. Bumi Aksara, Jakarta. Soekarno
K.
1965.
Dasar-Dasar
Management. Firma Tekad. SoewarnoHandayadiningrat.
1981.
Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen. Jakarta :Bumi Aksara. Sujamto. 2001. Aspek-aspek Pengawasan di Indonesia. Sinar Grafika, Jakarta. Sujamto,1986.
DAFTAR PUSTAKA
Bidang
A. Buku-Buku
Beberapa
Pengertian
Pengawasan.
di
Ghalia
Indonesia. Jakarta.
Basu Swastha dan Irawan.2005.Manajemen Pemasaran Modern . Jakarta : PT.
B. Internet
Gramedia Pustaka. Bohari.
1992.
Pengawasan
Negara. RajawaliPers, Jakarta.
APBN2013, Keuangan
www.anggaran.depkeu.go.id,
diakses 23 Mei 2013, Jam 21.47 WIB
9
Agus Budiarto Universitas Lampung
Harga
Minyak
Dunia
April
2013,
www.esdm.go.id, diakses 23 Mei, Jam
Konsumen Pengguna Jenis bahan Bakar Minyak Tertentu.
22.11 WIB. Sadli, M., 2005.
Krisis PenyaluranBBM.
6. Peraturan Presiden No. 45 Tahun
Kolom Pakar Pinter, Selasa , 24
2009
Maret
Pendistribusian Jenis Bahan Bakar
2013.
http://kolom.pacific.net.id/ind.
tentang
Penyediaan
dan
Minyak Tertentu.
Website Pertamina www.pertamina.go.id 7. Peraturan Menteri No.1 tahun 2009 Tentang Harga Jual Eceran dan
C. Peraturan Perundang-undangan
Konsumen Pengguna Jenis Bahan 1. Undang-Undang No. 22 Tahun 2001
Bakar Minyak Tertentu
Tentang Minyak Dan Gas Bumi. 8. Peraturan 2. Peraturan Pemerintah No. 67 Tahun 2002
Tentang
Penyediaan
Badan
dan
Pengatur
Pendistribusian
Bahan bakar Minyak dan Kegiatan Usaha
Pengangkutan
Gas
Bumi
Melalui Pipa.
Menteri
Energi
dan
Sumber Daya Mineral No. 01 Tahun 2013
Tentang
Pengendalian
Penggunaan bahan Bakar Minyak. 9. Peraturan
Menteri
Energi
dan
Sumber Daya Mineral No. 25 tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata
3. Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2004 Tentang Kegiatan Usaha Hilir
Kerja Sekretariat dan Direktorat Pada Badan
Pengatur
Penyediaan
dan
Pendistribusian Bahan Bakar Minyak
Minyak dan Gas Bumi.
dan Kegiatan Usaha Pengangkutan 4. Peraturan Pemerintah No 38 Tahun
Gas Bumi Melalui Pipa.
2007 Pembagian Urusan Pemerintah Antara
Pemerintah,
Pemerintahan
Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
10. Peraturan
Menteri
Energi
dan
Sumber Daya Mineral No. 04 tahun 2013 Tentang Pelimpahan Sebagian Urusan
Pemerintahan
Dibidang
5. Peraturan Presiden No. 15 Tahun
Energi dan Sumber Daya Mineral
2012 Tentang Harga Jual Eceran dan
Kepada Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah
Dalam
Rangka
10
Agus Budiarto Universitas Lampung
Penyelenggaraan Dekosentrasi Tahun Anggaran 2013.
12. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 34 Tahun 2010 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tatakerja Dinas-
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung No.
13
tahun
2009
Tentang
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Provinsi daerah Lampung.
Dinas
Daerah
Pada
Provinsi Lampung.
Pemerintah
11
