PublikA, Jurnal S-1 Ilmu Administrasi Negara Volume 2 Nomor 2, Agustus 2013 http://jurnalmahasiswa.fisip.untan.ac.id ; http://jurnalmhsfisipuntan.co.nr PELAKSANAKAN FUNGSI PENGAWASAN DISTRIBUSI BAHAN BAKAR MINYAK DI KOTA PONTIANAK Jani; Program Studi Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tanjungpura, Pontianak, 2013 e-mail:
[email protected] Abstrak Salah satu peran Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Barat, adalah melaksanakan pengawasan terhadap Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) dalam rangka mengantisipasi terjadinya penyimpangan distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM), khususnya BBM bersubsidi di Kota Pontianak. Tujuan pengawasan lainnya, agar 25 SPBU di Kota Pontianak selalu memperhatikan aspek Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan (K3LL). Hal-hal yang dilaksanakan berkenaan pengawasan tersebut, meliputi pengecekan tentang kelengkapan SOP SPBU, kesiapan K3LL SPBU. Realitas menunjukkan bahwa peran pengawasan oleh Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Barat, kurang dilaksanakan semestinya, karena: (1) Petugas masih lemah dalam penegakkan aturan, sehingga persoalan pengoplosan, penimbunan maupun pungutan liar dan pembelian BBM Bersubsidi dalam jumlah besar melalui modifikasi tanki sebagai indikasi persekongkolan antara petugas/operator SPBU dengan masyarakat selaku konsumen masih dapat ditemui; (2) Faktor biaya atau alokasi anggaran sehubungan pengawasan kepada setiap SPBU terkait distribusi BBM, dan berakibat pada minimnya intensitas pengawasan yang seharusnya dapat dilakukan 3 kali dalam setahun, terpaksa dilakukan sekali dalam setahun; dan (3) Faktor kelemahan sumberdaya petugas pengawas secara kuantitas terbilang cukup berat dan memerlukan ketelitian dan waktu yang cukup untuk mendata, serta melihat secara langsung kondisi SPBU hingga ketahap investigatif. Kata kunci: Distrbusi BBM Bersubsidi, Pengawasan dan SPBU.
Abstract One of role on duty mining and West Kalimantan Province Energy, are perform observation to Common Bunkering Station (SPBU) in order to anticipate its happening Fuels Oil Material (BBM) distribution, notably BBM gets to subsidise Pontianak City. To the effect another observation, that 25 SPBU at Pontianak City always notices aspect Safety, Job health and Environmentally (K3LL). Executed things as subjective that observation, covering checking about SPBU SOP equipment, performing K3LL SPBU. Reality points out that supervisory role by on duty mining and West Kalimantan of Province Energy, insufficiently been performed necessarily, since: (1) Officer stills performing deep frails orders, so mingling problem, conglomeration and also BBM wild and buy pickings gets to subsidise in large quantities via tank modification as indication of collusion among officer/SPBU operator with society interrupts me consumer am still get to be found; (2) Cost factor or budget allocation as subjective as observation to each SPBU relates BBM distribution, and ensues on its minim supervisory intensity that necessarily gets to be done 3 deep times one year, enforced been done once deep one year; and (3) Resources weakness factor supervisor officers amounts most heavy enough count and requires accuracy and time that adequately to base, and seeing directly SPBU condition until to investigative phase. Key word: Distribution BBM gets to subsidise, Observation and SPBU.
Jani Ilmu Administrasi Negara FISIP Universitas Tanjungpura
1
PublikA, Jurnal S-1 Ilmu Administrasi Negara Volume 2 Nomor 2, Agustus 2013 http://jurnalmahasiswa.fisip.untan.ac.id ; http://jurnalmhsfisipuntan.co.nr pengawasan
A. PENDAHULUAN Kota Provinsi
Pontianak
sebagai
Ibukota
Kalimantan
Barat
dalam
sebulannya
diperkirakan
memerlukan
pasokan Bahan Bakar Minyak (BBM) Bersubsidi sekitar 150 ribu kiloliter dari
daripada
disalurkan ke sejumlah SPBU di Kota Pontianak. Penyaluran BBM Bersubsidi (premium dan Solar) kepada 25 SPBU di Kota Pontianak dinilai belum sepenuhnya dapat
memenuhi
kebutuhan
Salah satu persoalan
konsumen.
belum terpenuhinya
kebutuhan konsumen tersebut, karena Dinas Pertambangan
dan
Energi
Provinsi
Kalimantan Barat belum optimal dalam
Pertambangan
pengawasan dan
Energi
Dinas Provinsi
Kalimantan Barat yang masih sebatas upaya mengatasi urgensi kelangkaan BBM (jika
pengawasan diintensifkan, dan demikian juga sebaliknya), diketahui tidak sejalan Tupoksi
dan
Tata
Kerjanya
sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kalimantan Barat Nomor 9 Tahun 2008. Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri
(2010)
pengawasan
mengemukakan, adalah
proses
bahwa dalam
menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan
kegiatan
sesuai dengan rencana, sebagaimana yang telah ditentukan sebelumnya. Indikasi pengawasan
belum
yang
Pertambangan
optimalnya
dilaksanakan
dan
Energi
Dinas Provinsi
Kalimantan Barat, sebagaimana data yang dihimpun dan didukung hasil penelitian lapangan, menunjukkan bahwa minimnya biaya teknis operasional yang dianggarkan dan minimnya ketersediaan sumberdaya aparatur
yang
melaksanakan
pengawasan
pada
Kalimantan
Barat,
setiap
fungsi
SPBU
khususnya
praktik-praktik
di
hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut. Siagian menambahkan,
bahwa
pelanggaran
pendistribusian
BBM
Persoalan-persoalan
di Kota
dalam
dari
semestinya.
yang
berhasil
diidentifikasi, diantaranya: Pertama, beroperasi
di
sebagian SPBU Kota
mendistribusikan berindikasi
Pontianak
BBM
unsur
yang dalam
Bersubsidi
kecurangan,
yaitu
melakukan pembulatan nilai pembayaran nota bene di bawah harga yang tertera di satuan harga/meteran terpasang. Akibatnya, praktis menguntungkan pihak SPBU dan semakin memposisikan konsumen pada pihak yang dirugikan. Kedua, sebagian besar SPBU yang
tindakan yang dapat mendukung pencapaian
(1990:107)
seluruh
pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan
kelangkaan BBM benar-benar terjadi maka
dengan
pelaksanaan
pengamatan
Pontianak, berakibat pada seringnya terjadi
peran pengawasannya. Peran
proses
organisasi untuk menjamin agar semua
Pertamina khususnya Marketing Operation Region VI Kalimantan Barat, diantaranya
adalah
beroprasi
di
mendistribusikan terindikasi
Jani Ilmu Administrasi Negara FISIP Universitas Tanjungpura
Kota
Pontianak BBM
menerapkan
dalam
Bersubsidi,
”praktik
nakal” 2
PublikA, Jurnal S-1 Ilmu Administrasi Negara Volume 2 Nomor 2, Agustus 2013 http://jurnalmahasiswa.fisip.untan.ac.id ; http://jurnalmhsfisipuntan.co.nr dengan mentolerir praktik pengisian kepada
proses pengawasan yang dilaksanakan Dinas
kendaraan bermotor maupun di atas roda
Pertambangan
empat dalam bentuk modifikasi tanki, agar
Kalimantan Barat berkenaan distribusi BBM
mendapatkan keuntungan
Bersubsidi oleh SPBU di Kota Pontianak;
karena bukan
Energi
dan
kembali dengan variasi harga yang lebih
menyebabkan
tinggi dari harga aslinya.
Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi
beberapa SPBU di Kota Pontianak yang memiliki
mesin
pompa
bensin
untuk satuan liter yang dikeluarkannya, sehingga perlu dilakukan peremajaan atau agar
konsumen
tidak
merasakan atau berada di pihak yang
kondisi
yang
telah
dipaparkan tersebut kiranya memberikan kejelasan, bahwa telah terjadi persoalan sehubungan
pendistribusian
BBM
oleh
sejumlah SPBU di Kota Pontianak sebagai akibat
lemahnya
dilaksanakan
Dinas
pengawasan Pertambangan
yang dan
Energi melalui Bidang Ketenagalistrikan, Minyak dan Gas Bumi, khususnya Seksi Pengusahaan, Pengawasan Minyak dan Gas Bumi. Atas dasar ini maka dapat dirumuskan bahwa, berikut
bagaimana faktor
proses yang
pengawasan
Bersubsidi oleh SPBU di Kota Pontianak. B. KERANGKA TEORI Pengawasan merupakan salah satu fungsi dari manajemen, dan terdapat banyak istilah
untuk
pengawasan,
pengawasan menyebabkan
SPBU di Kota Pontianak? Permasalahan itu dirumuskan karena didasarkan atas 2 (dua) tujuan utama penelitian, yaitu: (a) Ingin mengungkapkan
diantaranya;
diarahkan
menghindari
kegiatan evaluating,
sepenuhnya
adanya
untuk
kemungkinan
penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. Adapun jenis-jenis pengawasan menurut Inspektorat Jenderal Kementerian
Dalam
Negeri
(2010),
melingkupi: (1) Pengawasan intern dan ekstern; (2) Pengawasan preventif dan pengawasan refresif; (3) Pengawasan aktif dan pengawasan pasif; (4) Pengawasan kebenaran
formil
(rechtimatigheid)
menurut dan
hak
pemeriksaan
kebenaran materiil mengenai maksud tujuan pengeluaran (doelmatigheid). Tujuan pengawasan adalah membantu
keterbatasan pengawasan yang dilaksanakan dalam distribusi BBM Bersubsidi oleh
menunjukkan
appraising dan correcting. Pengawasan pada dasarnya
dirugikan. Didasarkan
keterbatasan
yang
Kalimantan Barat dalam distribusi BBM
sehingga meragukan dalam ketepatan ukuran
ulang,
faktor
yang
kondisinya sudah terbilang kurang layak,
peneraan
Mendeskripsikan
Provinsi
untuk digunakan/dikonsumsi, tetapi dijual
Ketiga, ada indikasi bahwa terdapat
(b)
dan
kinerja pegawai dalam satuan organisasi pemerintah dalam memenuhi tugas dan tanggung jawabnya. Parameternya menurut Pollitt, Birchall and Putman, (1998:10-13), haruslah efisiensi, efektivitas dan kualitas, atau ditambah dengan parameter economy,
Jani Ilmu Administrasi Negara FISIP Universitas Tanjungpura
3
PublikA, Jurnal S-1 Ilmu Administrasi Negara Volume 2 Nomor 2, Agustus 2013 http://jurnalmahasiswa.fisip.untan.ac.id ; http://jurnalmhsfisipuntan.co.nr equity,
sustainability,
relevance,
seperti: (1) Persekongkolan; (2) Biaya; dan
responsivenes accountability dan control.
(3) Kelemahan manusia. Pengawasan atas
Mengingat
kinerja Dinas Pertambangan dan Energi
hal
tersebut
berkaitan
erat
dengan prinsip-prinsip kinerja birokrasi,
Provinsi
sebagaimana
(1998:139)
ditentukan oleh seberapa besar keberhasilan
mengemukakan, bahwa ada 8 (delapan)
atau kegagalan program pengawasan dalam
prinsip untuk menilai kinerja pengawasan
mencapai tujuan dan sasaran yang telah
dalam birokrasi, yaitu: (1) Kemudahan; (2)
dirumuskan, dan itu juga bagian dari ukuran
Jelas dan benar; (3) Fasilitas publik; (4)
dalam penilaian kinerja sebagai dasar dalam
Terbuka dan penuh informasi; (5) Efisiensi
pengawasan.
Zainun
prosedur; (6) Jasa pelayanan yang murah;
mengungkapkan,
suatu
(7) Keadilan; dan (8) Ketepatan waktu. Oleh
dilakukan
karena itu, berkenaan pengawasan dimaksud
kemampuan
sebagaimana dikemukakan Arens A. Alvin
dimilikinya sehingga dapat menghasilkan
dan James K. Loebbecke dalam bukunya
produktivitas kerja sesuai tujuan. Bahkan
“Auditing an Integrated Approach” edisi ke
Siagian (1992:230) mengatakan, kinerja
empat yang diterjemahkan oleh Gunawan
dapat diukur melalui indikator-indikator: (1)
Hutahuruk (1990:291) mengemukakan: (1)
Kemahiran menempuh prosedur yang telah
Menyediakan data akuntansi yang dapat
ditentukan;
(2)
Sikap
diandalkan; (2) Mengamankan harta dan
pelanggan;
(3)
Kecermatan
catatan
pelaksanaan tugas; dan (4)
efisiensi
Siagian
perusahaan; operasi;
(3)
dan
Meningkatkan (4)
Mendorong
Adapun
yang
karyawan dan
sebenarnya
(1981:57) kinerja
tergantung keterampilan
yang dari yang
menghadapi dalam
Kecepatan
Argumen perlunya pengawasan adalah agar
faktor-faktor
Barat,
menyelesaikan tugas.
kepatuhan kebijakan dan prosedur-prosedur yang digariskan manajemen.
Kalimantan
tidak
setidaknya
terjadi
pengulangan
mengurangi
kesalahan
atau yang
menyangkut kesiapan dan kemampuan yang
sama, sebagaimana ditegaskan Subarsono
dimiliki oleh organisasi maupun aparatur
(2005:123-124), berupa: (1) Mengetahui
sebagai implementor dalam menjalankan
tingkat efektivitas suatu kebijakan; (2)
pengawasan,
Mengetahui
seperti;
kurangnya
berhasil
atau
gagal
suatu
sumberdaya, lemahnya kapasitas birokrasi
kebijakan; (3) Memenuhi aspek akuntabilitas
untuk melaksanakan pengawasan secara
publik; (4) Menunjukkan pada steakholders
efektif,
atas manfaat suatu kebijakan; dan (5) Agar
lemahnya
sistem
manajemen,
inefisiensi dan lain-lain. Theodorus
tidak
mengulangi
kesalahan.
Untuk
(1992:98-99)
melakukan pengawasan sebagai suatu proses
mengemukakan bahwa faktor-faktor yang
mulai dari perencanaan, pengorganisasian,
menyebabkan
penggerakan menurut Silalahi (2004:396)
terbatasnya
pengawasan,
Jani Ilmu Administrasi Negara FISIP Universitas Tanjungpura
4
PublikA, Jurnal S-1 Ilmu Administrasi Negara Volume 2 Nomor 2, Agustus 2013 http://jurnalmahasiswa.fisip.untan.ac.id ; http://jurnalmhsfisipuntan.co.nr bahwa terdapat 4 (empat) tahapan penting,
Letjen Sutoyo Pontianak Selatan. Alasan
yaitu: (1) Tetapkan standar; (2) Monitor dan
pemilihan
ukur kinerja; (3) Bandingkan hasil kerja
disamping menghemat waktu, biaya dan
aktual dengan standar kerja; dan (4) Ambil
tenaga karena peneliti berdomisili di Kota
tindakan perbaikan dan buat penyesuaian.
Pontianak, juga didasarkan pemikiran bahwa
Pengawasan
menurut
Holmes dan
melalui
lokasi
peran
penelitian,
pengawasan
adalah
tersebut,
Burns (1979:149), berupa: (1) Melakukan
masyarakat Kota Pontianak mendapatkan
review; (2) Menentukan kebijakan pimpinan
pelayanan
organisasi;
(3)
distribusi BBM.
harta-harta
organisasi;
Menentukan
memuaskan
terhadap
Menentukan
Penentuan informan selakukan secara
reabilitas data manajemen organisasi; (5)
purposive, meliputi: (a) Ir. Susiani Juliati
Melakukan penilaian kualitas pelaksanaan
selaku Kepala Bidang Ketenagalistrikan,
tanggung jawab; dan (6) Memberikan
Minyak dan Gas Bumi; (b) Ir. Rudy
rekomendasi
operasi.
Hadianto selaku Kepala Seksi Pengusahaan,
Berkenaan tujuan pengawasan dimaksud,
Pengawasan Minyak dan Gas Bumi; (c)
dan diketahui dalam pencapaian tujuannya
Agus Jayamarta selaku Staf Pengusahaan
itu, tentunya tidak terlepas dari peranan
Pengawasan Minyak dan Gas Bumi; dan (d)
pengawasan. Sebagaimana Stetler (1980:83)
Pengusaha SPBU di Kota Pontianak atau
mengungkapkan, bahwa it might be stated
staf yang mewakili, sebanyak 5 (lima) orang.
that auditor is primarily concerned with
Sedangkan obyek penelitian ini adalah
evaluations, complaince and verifications.
pengawasan atas distribusi BBM oleh SPBU
untuk
(4)
pencatatan
yang
perbaikan
di Kota Pontianak. C. METODE PENELITIAN
Data
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Menurut
Sanafiah
(2000:19)
bahwa
penelitian deskriptif adalah penelitian yang sekedar melukiskan atau menggambarkan (deskripsi)
sejumlah
variabel
yang
berkenaan dengan masalah atau unit yang diteliti tanpa mempersoalkan hubungan antar variabel sebagai upaya
kenyataan sosial. Lokasi Pertambangan
dan
adalah Energi
Dinas Provinsi
dalam
sekunder. Adapun teknik dan alat dalam penelitian ini, meliputi: (1) Teknik observasi dengan alat panduan observasi atau check list;
(2)
Teknik
pedoman/panduan
wawancara wawancara;
dengan dan
(3)
Teknik dokumentasi dengan alat berupa cacatan lapangan, photo copy dan scanner. Analisis
data
dilakukan
melalui
beberapa tahapan, mencakup: Pertama, data yang
penelitian
diperlukan
penelitian ini mencakup data primer dan data
eksplorasi dan
klasifikasi mengenai suatu fenomena atau
yang
berhasil
dilakukan pengkategorian
dikumpulkan
kemudian
pemisahan-pemisahan, atau
pengklasifikasian,
Kalimantan Barat yang berada di Jalan Jani Ilmu Administrasi Negara FISIP Universitas Tanjungpura
5
PublikA, Jurnal S-1 Ilmu Administrasi Negara Volume 2 Nomor 2, Agustus 2013 http://jurnalmahasiswa.fisip.untan.ac.id ; http://jurnalmhsfisipuntan.co.nr sehingga memudahkan peneliti melakukan
Salah
satu
Tugas
aktivitas berikutnya. Kedua, data yang sudah
Pertambangan
dikelompokkan, dipilah untuk segera diolah
Kalimantan Barat adalah
sehingga
urusan
mudah
melangkah
ditafsirkan tahap
pemerintah
Energi
Dinas Provinsi
melaksanakan
provinsi
di
bidang
penarikan
pertambangan dan energi, melaksanakan
kesimpulan. Kegiatan analisis data itu,
tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan
meliputi: Reduksi data, penyajian data dan
yang
penarikan
peraturan
dianalisis
pada
untuk
dan
Pokok
kesimpulan. selanjutnya
mendapatkan
gubernur
diabstraksi
untuk
Salah satu fungsinya adalah pembinaan dan
dari
pengawasan penyelenggaraan tugas dan
akhir
Agar data yang diperoleh benar-benar sah (valid) maka dilakukan pemeriksaan trianggulasi.
perundang-undangan
sesuai
data
kesimpulan
teknik
oleh
Setelah
penelitian (Miles dan Huberman, 2000:16).
dengan
diserahkan
berlaku.
fungsi di bidang mineral, batu bara, panas bumi,
dan
air
tanah,
geologi
serta
ketenagalistrikan, minyak dan gas bumi.
Teknik
Hampir semua SPBU di Kalimantan
trianggulasi dapat pula diartikan sebagai
Barat khususnya di Kota Pontianak selalu
cara membandingkan data yang diperoleh
ada “pengantri profesional” baik yang
dari satu sumber data terhadap data yang
bermain secara terang-terangan ataupun
diperoleh dari sumber data lainnya tentang
secara terselubung. Jumlah mereka selalu
fokus yang sama, pada berbagai fase
bervariasi di masing-masing SPBU. Indikasi
penelitian
yang seringkali ditemui bahwa kerapkali
lapangan
pada
waktu
yang
berlainan dengan menggunakan metode
terdapat
“pengantri
profesional”
sudah
yang berlainan.
memarkir mobil jauh sebelum SPBU dibuka. Tampaknya mereka sudah tahu sebelumnya
D. PEMBAHASAN Stasiun
manakala ada mobil tanki bermuatan BBM
Pengisian
Bahan
Bakar
Umum (SPBU) adalah tempat dimana kendaraan
bermotor/bermesin
memperoleh
bahan
Pontianak,
SPBU
bakar. di
Di
masyarakat
bisa Kota juga
memiliki sebutan lain, dimana SPBU juga disebut “Pom Bensin” sebagai singkatan dari Pompa Bensin. SPBU di Kota Pontianak umunya menyediakan beberapa jenis bahan bakar, meliputi: Bensin dengan beragam varian produk bensin, solar, LPG dalam
yang akan datang do SPBU tersebut. Untuk membuktikan bahwa pengantri profesional ini adalah pembeli legal atau ilegal tidaklah dapat dibuktikan secara jauh, karena hanya pihak
yang
berwenang
yang
dapat
memastikannya melalui proses penyidikan. Tetapi di sisi lain bahwa bisnis BBM di luar SPBU
terbilang
sebagai
bisnis
yang
mengiurkan di Kota Pontianak ini, karena akan mendapatkan margin perliter rata-rata di atas Rp 1.000 perliter.
berbagai ukuran tabung, minyak tanah dan beberapa merk pelumas produk Pertamina. Jani Ilmu Administrasi Negara FISIP Universitas Tanjungpura
6
PublikA, Jurnal S-1 Ilmu Administrasi Negara Volume 2 Nomor 2, Agustus 2013 http://jurnalmahasiswa.fisip.untan.ac.id ; http://jurnalmhsfisipuntan.co.nr Diketahui bahwa setiap SPBU harus memiliki
kriteria-kriteria
harus
ketersediaan stok di SPBU, perlu petugas
dipenuhi berdasarkan SOP, sebagaimana
pengawas dari Dinas Pertambangan dan
indikator yang telah ditentukan oleh PT
Energi Kalimantan Barat yang benar-benar
pertamina. Manakala tidak terpenuhinya satu
memiliki integritas yang tinggi, sehingga
atau
telah
dilakala melakukan pengecekan melalui fuel
ditentukan tersebut, seperti pada SPBU tidak
sales distribution management system, yaitu
tersedia fasilitas WC umum maupun tempat
dengan jalan memantau stok pelanggan,
pembuangan sampah, atau pita atau rantai
ketersediaan LO, status pengiriman dan
pembatas antrian, berarti hal tersebut dapat
konfirmasi
dijadikan
terlaksana
beberapa
yang
BBM sampai ke SPBU serta monitoring
indikator
sebagai
yang
temuan
yang
penerimaan sebagaimana
benar-benar mestinya.
Jadi,
mengindikasikan bahwa SPBU tersebut
ketika sampai di SPBU, sebelum proses
dinilai tidak memiliki kelayakan sebagai
pembongkaran dilakukan pemeriksaan surat
SPBU sebagaimana mestinya.
jalan, nomor segel, sopir dan kondektur serta
Pemenuhan
berdasarkan
pemeriksaan untuk memastikan jenis BBM
SOP yang ditetapkan PT Pertamina tersebut
dan volume yang dikirimkan sesuai dengan
adalah prasyarat dasar yang harus dipenuhi
permintaan.
SPBU. Hanya saja berdasarkan temuan
hanya dapat dilakukan apabila dokumen
dalam penelitian ini bahwa persekongkolan
dinyatakan lengkap dan benar oleh petugas
terjadi dapat dilihat dari 2 (dua) persepektif,
yang sebelumnya melakukan cross check ke
yaitu:
terjadinya
terminal BBM. Proses pendistribusian BBM
persekongkolan antara petugas pengawasan
bersubsidi yang telah dilakukan secara ketat
dari
oleh Pertamina selama ini diharapkan dapat
(1)
Dinas
indikator
perspektif
Pertambangan
dan
Energi
Mengingat
Provinsi Kalimantan Barat dengan petugas
mencegah
SPBU; dan (2) Persekongkolan yang terjadi
penyalahgunaan oleh oknum-oknum yang
antara
tidak bertanggung jawab.
Petugas/operator
masyarakat
dengan
terjadinya
pelanggan/konsumen.
persekongkolan dalam pelanggaran
Dikala salah satu atau kedua perspektif
distribusi BBM dinilai dapat terjadi dimana-
persekongkolan praktis
selaku
SPBU
kemungkinan
pembongkaran
tersebut
mempengaruhi
menyebabkan sehubungan
terjadinya distribusi
terjadi,
maka
mana, sehingga untuk memastikan pasokan
atau
dapat
BBM sampai ke SPBU serta monitoring
penyimpangan,
ketersediaan stok di SPBU, perlu petugas
BBM
di
Kota
Pontianak.
pengawas dari Dinas Pertambangan dan Energi Kalimantan Barat yang benar-benar
Persekongkolan dalam pelanggaran
memiliki integritas yang tinggi, sehingga
distribusi BBM dinilai dapat terjadi dimana-
dilakala melakukan pengecekan melalui fuel
mana, sehingga untuk memastikan pasokan
sales distribution management system, yaitu
Jani Ilmu Administrasi Negara FISIP Universitas Tanjungpura
7
PublikA, Jurnal S-1 Ilmu Administrasi Negara Volume 2 Nomor 2, Agustus 2013 http://jurnalmahasiswa.fisip.untan.ac.id ; http://jurnalmhsfisipuntan.co.nr dengan jalan memantau stok pelanggan,
sekitar SPBU. Sistem K3 yang terdapat di
ketersediaan LO, status pengiriman dan
SPBU berupa pipa ventilasi tanki pendam,
konfirmasi
terdapat safety valve, dinding pengaman dan
terlaksana
penerimaan sebagaimana
benar-benar mestinya.
Jadi,
rambu-rambu
peringatan
standar.
Hal
ketika sampai di SPBU, sebelum proses
lainnya adalah ketersediaan Alat Pemadam
pembongkaran dilakukan pemeriksaan surat
Api Ringan (APAR) yang mungkin sudah
jalan, nomor segel, sopir dan kondektur serta
kadaluarsa tanpa tekanan lagi.
pemeriksaan untuk memastikan jenis BBM
Lemahnya
pengawasan
yang
dan volume yang dikirimkan sesuai dengan
dilaksanakan karena keterbatasan aparatur
permintaan.
pembongkaran
pengawas secara kuantitas praktis menjadi
hanya dapat dilakukan apabila dokumen
penyebab panjangnya antrian masyakarat
dinyatakan lengkap dan benar oleh petugas
selaku
yang sebelumnya melakukan cross check ke
memperoleh BBM. Apalagi keberadaan
terminal BBM. Proses pendistribusian BBM
sejumlah
bersubsidi yang telah dilakukan secara ketat
melanggar ketentuan dengan menjual bebas
oleh Pertamina selama ini untuk mencegah
premium
terjadinya penyalahgunaan oleh oknum-
Penjualan itu jelas sudah melanggar aturan.
oknum yang tidak bertanggung jawab.
Belum lagi sebagaimana informasi yang
Mengingat
Faktor penyebab
lainnya
minimnya
pengawasan
SPBU
Pertambangan
dan
yang
menjadi
pembinaan oleh
Dinas
SPBU
sekarang
kepada
yang
ini
sejumlah
ingin
banyak
pelangsir.
diterima dari sejumlah konsumen/pelanggan bahwa kebebasan pelangsir mendapatkan BBM
bersubsidi,
karena
membayar
Provinsi
sejumlah uang kepada operator SPBU.
keterbatasan
Pelangsir yang menggunakan kendaraan
secara kuantitas petugas pengawas yang
bermotor jenis motor besar diharuskan
tersedia, yaitu tim hanya terdiri dari 3 orang,
membayar Rp 3 ribu dan mobil Rp 10 ribu
sementara tugasnya terbilang cukup berat
setiap melakukan pengisian. Hal inilah
dan memerlukan ketelitian dan waktu yang
sebenarnya—sebagaimana penelitian ini—
cukup untuk mendata dan melihat secara
luput dari pantauan petugas pengawas
langsung kondisi SPBU. Sebagaimana SOP
karena
yang ditetapkan PT. Pertamina bahwa untuk
tersebut, sehingga sulit baginya
1 SPBU saja petugas harus benar-benar
melakukan investigasi masalah. Padahal
cermat dalam mendata berbagai fasilitas dan
pantauan seperti ini diperlukan, karena hasil
kesiapan
diantaranya
pengawasan yang dilakukan tersebut dapat
lingkungan
ditindaklanjuti dengan tindakan tegas dari
berupa Oil Catcher dan 2 buah sumur pantau
aparat kepolisian untuk menekan permainan
Kalimantan
seperti
Barat,
Energi
dan
pelanggan/konsumen
karena
penggunaannya, sarana
perlindungan
keterbatasan
aparatur
pengawas untuk
yang digunakan untuk pemantau air tanah Jani Ilmu Administrasi Negara FISIP Universitas Tanjungpura
8
PublikA, Jurnal S-1 Ilmu Administrasi Negara Volume 2 Nomor 2, Agustus 2013 http://jurnalmahasiswa.fisip.untan.ac.id ; http://jurnalmhsfisipuntan.co.nr operator SPBU dengan pelangsir yang
tertentu atas distribusi BBM Bersubsidi;
mengakibatkan kelangkaan BBM tersebut.
(b) Minimnya faktor biaya atau alokasi anggaran
E. PENUTUP 1.
tersebut
Pengawasan yang dilaksanakan Dinas Pertambangan
dan
Energi
oleh
SPBU
di
sebelumnya,
pengawasan
sarat
pemberitahuan—sifatnya Sidak—yang
sehingga
ditentukan, kesiapan
termasuk K3LL
persoalan
di
dalamnya
SPBU.
pengoplosan,
Akibatnya, penimbunan
maupun pungutan liar (Pungli) sebagai kompensasi pengaturan antrian bagi kendaraan bermesin diesel berbahan bakar Solar, dan pembelian dalam jumlah
besar
maupun
harga
tanki,
BBM
Bersubsidi
dari pantauan pengawas. Berberapa faktor yang menyebabkan keterbatasan
pengawasan
terhadap
distribusi BBM Bersubsidi oleh SPBU di Kota Pontianak, kurang tegasnya dan investigatifnya
terbilang
SPBU
hingga
investigatifkurang
ketahap dapat
efektif
dilaksanakan. 3.
Disarankan
bahwa
mekanisme
pengawasan
tidak
terpola
dan
prosedur
atau
semestinya
sifatnya
Sidak.
Masing-masing SPBU perlu dilengkapi dengan fasilitas CCTV sebagai alat untuk memantau pendistribusian BBM berikut
penyimpangan
yang
terjadi
terhadapnya.
akibat
dengan BBM bersubsidi terkesan lepas
2.
yang
menggunakan jeriken
modifikasi
disparitas
pekerjaan
serta melihat secara langsung kondisi
cek ulang atas kelengkapan Standar telah
dalam
dan waktu yang cukup untuk mendata,
pengawasan hanya sebatas richeck atau
yang
sekali
cukup berat dan memerlukan ketelitian
dan bukan
SPBU
dilakukan
pengawas terbatas secara kuantitas,
mengakibatkan
Operasional
minimnya
setahun; dan (c) Ketersediaan petugas
karena
izin
pada
pengawasan—seharusnya
terpaksa
Kota
kedatangan pengawas sudah diketahui SPBU
pengawasan
dapat dilakukan 3 kali dalam setahun,
Pontianak, terlalu prosedural, sehingga
pihak
berakibat
intensitas
Provinsi
Kalimantan Barat dalam distribusi BBM Bersubsidi
berkenaan
petugas
pengawas,
sehingga masih terjadi pesekongkolan
F. REFERENSI 1. Buku-buku: Holmes and Burns. 1979. Auditing Standard and Procedures. Nineth Edition. Tokyo: Toppan Company Ltd. Institute of Internal Auditor. 1978. Dalam Standar For The Professional Practice of Internal Auditing. S. Paul, Minn: West Publishing Co. Miles B.,
antara petugas/operator SPBU dengan masyarakat selaku pelanggan/konsumen Jani Ilmu Administrasi Negara FISIP Universitas Tanjungpura
M, Huberman. 1992. Analisis Data Kualitatif. Bandung: Bina Risda Karya. 9
PublikA, Jurnal S-1 Ilmu Administrasi Negara Volume 2 Nomor 2, Agustus 2013 http://jurnalmahasiswa.fisip.untan.ac.id ; http://jurnalmhsfisipuntan.co.nr
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Jakarta. Pollitt, Ch., J. Birchall and K. Putman. 1998. Decentralising Public Service Management. Hampshire, England: MacMillan. Faisal, Sanapiah et.all. 2007. Partisipasi Masyarakat terhadap Sekolah: Pelajaran dari Lapangan untuk Mewujudkan Visi Direktorat Pembinaan SMP. Malang: UM Press. Siagian,
P. Sondang. 1998. Phatologi Birokrasi: Analisis Identifikasi dan Terapinya. Jakarta: LP3ES.
-----------------------------.1992. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: LP3ES. --------------------------. 1990. Manajemen Suatu Pengantar. Jakarta: PT. Prenhallindo. Silalahi, Ulbert. 2004. Pemahaman Praktis Azas-asa Manajemen. Bandung: PT. Mandar Maju. Subarsono, AG. 2005. Analisis Kebijakan Publik. Konsep, Teori dan Aplikasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Stetler
F. Howard. 1980. Auditing Principles. Four Edition. Prentice Hall, Inc.
Theodorus M. Tuanakotta. 1992. Auditing Petunjuk Pemeriksaan Akuntan Publik. C.P. jakarta: Universitas Indonesia, Fakultas Ekonomi. Zainun, Bukhari. 1981. Manajemen Motivasi. Jakarta: Balai Aksara.
Jani Ilmu Administrasi Negara FISIP Universitas Tanjungpura
10
