JURNAL BERAJA NITI ISSN : 2337-4608 Volume 2 Nomor 9 (2013) http://e-journal.fhunmul.ac.id/index.php/beraja © Copyright 2013
PROBLEMATIKA DISTRIBUSI BAHAN BAKAR MINYAK BERSUBSIDI DI KOTA BALIKPAPAN Yoan Sakti Nathanael Nainggolan
[email protected]
Abstrak Dengan kemajuan zaman yang sangat pesat terjadi, di dunia usaha tidak lepas dengan kebutuhan sumber daya alam, yaitu Minyak Bumi. Minyak Bumi dikenal dengan sebutan Bahan Bakar Minyak sangat di butuhkan dalam usaha kegiatan manusia sehari-hari, dalam hal sebagai bahan penggerak utama mesin. PT.Pertamina (persero) sebagai operator di dalam pendistribusian bahan bakar minyak khususnya untuk bersubsidi menjadi objek sasaran keluhan masyarakat di dalam ketersediaan dan pendistribusian bahan bakar minyak bersubsidi di SPBU/APMS. Dalam kenyataan yang terjadi, bahwa semua hal-hal yang timbul di dalam ketersediaan bahan bakar minyak bersubsidi. Adanya aturan hukum di dalam pembatasan pengisian bahan bakar minyak di harapkan member keadilan, kepastian, dan kemanfaatan bagi masyarakat. Permasalahan yang di angkat dalam penelitian ini adalah permasalahan yang menjadi hal-hal efektifnya ketersediaan bahan bakar minyak bersubsidi di Kota Balikpapan dan mengenai faktor penghambat di dalam pendistribusian bahan bakar minyak bersubsidi di Kota Balikpapan. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif yang dianalisis secara sistematis, faktual, akurat, dan lengkap. Di dalam bagian pembahasan akan diuraikan secara lengkap mengenai PT.Pertamina (persero) bagian UPMs (unit pemasaran) VI Balikpapan dan SPBU/APMS yang berada di wilayah Kota Balikpapan, permasalahan yang timbul dalam ketersediaan bahan bakar minyak bersubsidi di Kota Balikpapan, serta mengenai faktor penghambat di dalam pendistribusian bahan bakar minyak bersubsidi. Dengan demikian penulis membuat suatu penelitian mengenai masalah yang timbul dalam ketersedianya bahan bakar minyak bersubsidi di Kota Balikpapan,agar prilaku masyarakat dapat dikendalikan untuk menjamin ketersediaan bahan bakar minyak bersubsidi, dan faktor penghambat di dalam pendistribusiannya agar masyarakat mengetahui bahwa pemerintah wajib menjamin ketersediaan bahan bakar minyak sebagai komoditas vital bagi masyarakat. Kata kunci : bahan bakar minyak bersubsidi, distribusi
PROBLEMS DISTRIBUTION OF SUBSIDIZED FUEL OIL IN THE BALIKPAPAN CITY Yoan Sakti Nathanael Nainggolan
[email protected] Abstract With the rapid development of civilization occurs, in the business world can not be separated with the needs of natural resources, namely petroleum. Oil is better known as fuel oil is in need in the business day-to-day human activities, in terms of propulsion engines as the main ingredient. PT.Pertamina (Persero) as an operator in the distribution of fuel oil in particular to be the object of targeted subsidized public complaints in the availability and distribution of subsidized fuel at the pump / APMS. In fact the case, that all the things that arise in the availability of subsidized fuel, it happened by itself and also the behavior limiting factors occurring also in the implementation of subsidized fuel distribution. The rule of law in the limitations refueling oil is expected to provide fairness, certainty and benefit to society. Problems in the lift in this study is that the problem be things efectifity subsidized fuel in Balikpapan, and the limiting factor in the distribution of subsidized fuels in the city of Balikpapan. This study aims to determine the issues that arise in its availability of subsidized fuel in Balikpapan and identify factors inhibiting both technical and non-technical in the handmade actually subsidized fuel distribution in the city of Balikpapan. This study is an empirical legal research with a descriptive approach that analyzed systematically, factual, accurate, and complete. In the discussion section will be described in detail regarding PT.Pertamina (Persero) part UPMS (marketing unit) VI Balikpapan and gas station / APMS is located in the city of Balikpapan, the problems that arise in the availability of subsidized fuel in Balikpapan City, as well as the factors inhibitors in the distribution of subsidized fuels. Thus the author makes a research on the problems that arise in subsidized fuel in Balikpapan, so that the behavior can be controlled to ensure the availability of subsidized fuel, and inhibiting factors in the distribution so that people know that the government must ensure the availability of fuel oil as a vital commodity for the community. Key words
: subsidized fuel oil, distribution
Jurnal Beraja Niti, Volume 2 Nomor 9
Pendahuluan Negara Indonesia adalah merupakan salah satu negara di dunia yang memiliki sumber kekayaan alam, dimana sumber kekayaan alam yang dimiliki tersebut menjadi modal dasar di dalam peningkatan kegiatan pembangunan nasional dan berguna untuk kemakmuran rakyatnya. Minyak dan gas bumi merupakan salah satu sumber energi yang paling banyak digunakan oleh manusia saat ini sehingga menjadi komoditas yang sangat vital dan memegang peranan penting dalam setiap kegiatan-kegiatan manusia. Sehingga pada negara-negara berkembang, khususnya pada negara Indonesia sangat memproteksi sumber daya alam yang dianggap tidak dapat di perbaharui lagi. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa Pasal 33 ayat (2) ”Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara”dan ayat (3) ”Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.1 Pemerintah dalam kewenangannya melimpahkan kekuasaan pada sektor hilir kepada Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH). Namun di dalam kenyataannya pemerintah yang melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yaitu PT.Pertamina (persero) belum dapat sepenuhnya menjamin ketersediaan dan kelancaran pendistribusian bahan bakar minyak di dalam masyarakat, sehingga sering terjadi kelangkaan bahan bakar minyak di daerah-daerah perkotaan. Khususnya Kota Balikpapan sendiri juga sering terjadi kelangkaan bahan bakar minyak yaitu,
Premium dan Minyak Solar. Kelangkaan bahan bakar minyak(BBM) jenis tersebut sering terjadi pada saat pengisian bahan bakar umum di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), dan terlihat panjang sekali antrian mobil, motor dan angkutan umum untuk memperoleh bahan bakar bensin. Begitu panjangnya antrean yang terjadi, maka tidak sedikit orang membeli bensin eceran yang terdapat di tepitepi jalan yang harga sedikit lebih mahal dari harga pomp untuk menghindari antrean yang panjang.2 Bahkan bus-bus transportasi antar kota yang berada di Terminal Batu Ampar di Kota Balikpapan juga tidak dapat beroperasi di karenakan sulitnya untuk memperoleh minyak solar. Para sopir dan karyawan mogok kerja di karenakan kurangnya kuota pasokan distribusi jenis bahan bakar minyak (BBM)
1
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 http://regional.kompas.com/read/2013/03/31/20454045/Malas.Antre.Warga.Balikpapan.Beli. Eceran.html,diakses tanggal 4 April 2013 Pukul 14.30 Wita. 2
2
Problematika Dsitribusi bahan Bakar (Yoan Sakti) tersebut.3 Seharusnya ini kewajiban pemerintah melalui badan usaha milik negara, yaitu PT.Pertamina (persero) untuk meningkatkan pendistribusian bahan bakar minyak bersubsidi. Berdasarkan uraian di atas,maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul ”Problematika Distribusi Bahan Bakar Minyak Bersubsidi di Kota Balikpapan”. Permasalahan-permasalahan
yang
hendak
dikemukakan
yaitu
bagaimana
efektifitas
ketersediaan pada pendistribusian bahan bakar minyak bersubsidi di Kota Balikpapan dan apa saja hal yang menjadi faktor penghambat di dalam pendistribusian bahan bakar minyak bersubsidi di Kota Balikpapan. Penelitian ini mempunyai tujuan yaitu untuk mengetahui efektifitas dalam menjamin ketersediaan bahan bakar minyak bersubsidi dan kelancaran pendistribusiannya di Kota Balikpapan dan Untuk mengetahui faktor penghambat di dalam pendistribusian bahan bakar minyak bersubsidi Kota Balikpapan. Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum yuridis empiris. Pendekatan yang di gunakan di dalam penelitian ini adalah menggunakan metode pendekatan deskriptif kualitatif yaitu pendekatan penelitian dengan cara memaparkan, menjelaskan, serta menganalisa secara sistematis, faktual, akurat, dan lengkap melalui data yang diperoleh secara langsung. Sumber bahan hukum yang di gunakan dalam penulisan ini yaitu data primer, yaitu data yang diperoleh dengan melakukan penelitian lapangan (field research). Selanjutya data sekunder,
data
normatif yang diperoleh dari studi kepustakaan guna mendapatkan landasan teoritis yang bersumber dari perundang-undangan,pendapat-pendapat atau tulisan-tulisan para ahli atau pihak-pihak lain yang berwenang. Dan yang terakhir bahan hukum tersier yaitu adalah bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dana bahan hukum sekunder,berupa kamus hukum atau kamus lainnya, ensiklopedia,dan sebagainya. Teknik pengumpulan data yang di gunakan dalam penelitian ini pertama yaitu Penelitian Lapangan, teknik pengumpulan data dengan cara menggunakan pertanyaan langsung ditempat yang menjadi obyek penelitian ini penulis menggunakan cara Observasi, Interview, dan Kuisioner. Teknik pengumpulan data yang kedua yaitu Studi kepustakaan, Teknik pengumpulan data dengan cara menghimpun data dengan melakukan penelaahan bahan kepustakaan atau data sekunder yang meliputi
3
http://www.kaltimpost.co.id/berita/detail/16418/solar-langka-bus-samarinda-balikpapan-mogok .html,diakses tanggal 4 April 2013 Pukul 14.35 Wita. 3
Jurnal Beraja Niti, Volume 2 Nomor 9
bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.4 Dan teknik pengumpulan data ketiga yaitu Website, Teknik pengumpulan data dengan cara melakukan searching (pencarian) di internet pada fakta-fakta kasus, literatur, jurnal dalam upaya pengumpulan data sehingga dapat digunakan menjadi acuan dalam melakukan penelitian sesuai pokok-pokok permasalahan yang diteliti.
Pembahasan A. Mengetahui dalam efektifitas ketersediaan pada pendistribusian bahan bakar minyak bersubsidi di Kota Balikpapan Untuk mengetahui hal-hal yang menjadi terjaminnya efektifitas ketersediaan bahan bakar minyak bersubsidi serta kelancaran pendistribusiannya di Kota Balikpapan adalah sebagai berikut : a. Pembatasan Kuota Volume Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Berdasarkan SK BPH Migas (Surak Keputusan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi) Nomor 2 Tahun 2013, tentang Kuota Volume Bahan Bakar Minyak Jenis Tertentu Per Kabupaten/Kota Tahun 2013 (Kuota untuk PT.Pertamina (persero), PT AKR Corporindo Tbk dan PT.Surya Parna Niaga. Di dalam Surat Keputusan tersebut bahwa untuk seluruh wilayah Kalimantan Timur untuk bahan bakar minyak (Premium) sebesar 658.372,058 Liter, untuk bahan bakar minyak (minyak tanah) sebesar 36.236,097 Liter dan untuk bahan bakar minyak (solar) sebesar 327.743,719 Liter. Penyaluran BBM (bahan bakar minyak) bersubsidi oleh PT.Pertamina (persero) akan di salurkan mengacu Kuota BBM (bahan bakar minyak) per/kabupaten dari BPH Migas, untuk menjaga penyaluran sesuai dengan kuota yang tersedia, PT.Pertamina (persero) region VI melaksanakan sistem kitir/sistem penjadwalan penyalur bbm harian). b. Kurang efektifnya peraturan yang telah di tetapkan Pemerintah Kota Balikpapan mengeluarkan suatu produk hukum yang khusus untuk wilayah Kota Balikpapan itu sendiri yaitu, Keputusan Walikota Balikpapan Nomor 188.45-423/2013 tentang Pembatasan Pengisian Bahan Bakar Minyak Untuk Kendaraan Bermotor pada SPBU di Wilayah Kota Balikpapan.
4
Bambang Waluyo,1996,Penelitian Hukum Dalam Praktek,,Sinar Grafika, Jakarta,halaman 14
4
Problematika Dsitribusi bahan Bakar (Yoan Sakti) Peraturan Walikota Balikpapan ini menegaskan bahwa pengisian bahan bakar minyak bersubsidi di seluruh SPBU wilayah Kota Balikpapan untuk Kendaraan beroda 2 pembelian maksimal sebesar Rp 30.000 /hari atau di bawah 5 liter/hari untuk yang Premium, untuk kendaraan beroda 4 kecuali angkutan umum, kendaraan dinas berupa ambulance, mobil jenazah, mobil pemadam kebakaran dan pengangkut sampah pembelian maksimal Rp 150.000/hari atau Premium 23 liter/hari dan solar dibawah 28 liter/hari,untuk kendaraan beroda 6 keatas pembelian maksimal sebesar Rp 400.000 atau di bawah 73 liter/hari untuk solar. Dari hasil kusioner yang di dapat menjelaskan bahwa, 4 SPBU dari 7 SPBU yang mewakili 14 SPBU di jadikan sample yang ada di wilayah Kota Balikpapan kurang menjalankan Keputusan Walikota Balikpapan Nomor 188.45-423/2013 tentang Pembatasan Pengisian Bahan Bakar Minyak Untuk Kendaraan Bermotor pada SPBU di Wilayah Kota Balikpapan, sehingga pada saat operator SPBU melakukan pengisian bahan bakar minyak bersubsidi (premium) ke konsumen terkadang melebihi batas-batas kuota atau pun harga yang telah di tetapkan oleh Pemerintah Kota Balikpapan. Hal ini di sebabkan karena pihak operator SPBU tidak mempunyai alat yang dapat mencatat secara online ke seluruh SPBU/APMS di wilayah Kota Balikpapan sehingga dapat memilah kendaraankendaraan mana yang telah mengisi bahan bakar minyak bersubsidi (Premium & Solar) atau yang belum mengisi bahan bakar bersubsidio tersebut. Kurangnya sarana /alat untuk mendeteksi kendaraankendaraan yang sudah atau belum mengisi bahan bakar minyak bersubsidi, dapat menjadi hal berjalan efektifnya Keputusan Walikota Balikpapan Nomor 188.45-423/2013 tentang Pembatasan Pengisian Bahan Bakar Minyak Untuk Kendaraan Bermotor pada SPBU di Wilayah Kota Balikpapan.
Pihak operator SPBU terkadang membiarkan dan kurang giat mengingatkan kepada konsumen yang membeli diatas kuota yang telah di tetapkan oleh Pemerintah Kota Balikpapan pada saat pengisian bahan bakar minyak bersubsidi (premium) ini, sehingga sering terjadi peristiwa tersebut secara terus menerus. Bukan hanya di lihat dari pihak operator SPBU saja, namun pihak konsumen di tuntut untuk mengetahui bahwa telah berlakunya Keputusan Walikota Balikpapan Nomor 188.45-423/2013 tentang Pembatasan Pengisian Bahan Bakar Minyak Untuk Kendaraan Bermotor pada SPBU di Wilayah Kota Balikpapan.5 Kurang sadarnya konsumen akan Keputusan Walikota Balikpapan Nomor 188.45-423/2013 tentang Pembatasan Pengisian Bahan Bakar Minyak Untuk Kendaraan Bermotor pada SPBU di Wilayah
5
Data-data kuisioner SPBU wilayah Kota Balikpapan, Loc Cit 5
Jurnal Beraja Niti, Volume 2 Nomor 9
Kota Balikpapan tersebut menyebabkan konsumen yang mengkonsumsi bahan bakar minyak bersubsidi (premium/solar)
membeli kuota/ harga di atas batas yang telah di tentukan oleh Pemerintah Kota
Balikpapan, sehingga jatah dari lebihnya kuota yang dibeli konsumen tersebut tidak bisa memberi jatah kepada konsumen lainnya, sehingga dari prilaku konsumen tersebut tidak menimbulkan tujuan dari hukum tersebut yaitu keadilan . c.
Terjadinya tindakan penyalahgunaan bahan bakar minyak bersubsidi Tindakan penyalahgunaan terhadap bahan bakar minyak bersubsidi juga menyebabkan
ketersediaan bahan bakar minyak bersubsidi di SPBU. Tindakan tersebut adalah merupakan tindakan yang dilarang di dalam peraturan perundang-undangan yang telah berlaku. Seperti yang tertuang di dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi pada pasal 55, yaitu “Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp 60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah)”.
Bentuk-bentuk dari penyalahgunaan dari bahan bakar minyak bersubsidi di Kota Balikpapan antara lain : 1) Pengetapan Akibat dari lemahnya suatu produk hukum, tanpa di bantu dengan sarana fasilitas yang maju, tindak penyalahgunaan terhadap bahan bakar minyak bersubsidi semakin banyak dilakukan oleh pihak konsumen yang tidak bertanggung jawab di Kota Balikpapan. Seperti yang sudah di bahas di rumusan masalah yang pertama suatu produk hukum dapat berjalan jika sarana / fasilitasnya tidak mendukung. Tindakan pengetapan bahan bakar minyak bersubsidi ini termasuk dengan tindakan penyalahgunaan bahan bakar minyak bersubsidi, karena sebagaimana dimaksud dan sudah tertera di dalam Keputusan Walikota Balikpapan Nomor 188.45-423/2013 tentang Pembatasan Pengisian Bahan Bakar Minyak Untuk Kendaraan Bermotor pada SPBU di Wilayah Kota Balikpapan. 2) Penimbunan Penimbunan bahan bakar minyak bersubsidi dilakukan dengan menggunakan kendaraankendaraan yang telah di modifikasi. Kendaraan yang telah di modifikasi ini di gunakan oleh pihak konsumen yang ingin mencari keuntungan pribadi. Kendaraan yang di modifikasi biasanya
6
Problematika Dsitribusi bahan Bakar (Yoan Sakti) menggunakan kendaraan roda 4, agar dalam pengisian bahan bakar minyak bersubsidi (Premium dan Solar ) bisa mangambil dengan cukup banyak.Dalam hal ini peranan tim satgas sangat penting, karena tindakan penimbunan ini merupakan tindakan pidana dalam hal penyalahgunaan bahan bakar minyak. Kesigapan petugas satgas dalam menangani tindak-tindakan penyalahgunaan bahan bakar minyak bersubsidi ini menjadi hal yang di dalam ketersediaan bahan bakar minyak bersubsidi. Tindakan penimbunan ini dilakukan oleh pihak konsumen, agar bahan bakar minyak yang di timbun tersebut bisa di jual kepada konsumen lainnya atau pun ke perusahaan dengan maksud mencari untung lebih. 3) Pencurian Pencurian atau yang lebih di kenal dengan ‘kencing’, dilakukan pada saat pendistribusian bahan bakar minyak oleh petugas supplier. Pada saat pengiriman dari Kilang menuju SPBU/APMS, petugas
supplier
(sopir dan kernet) mengambil sebagian kuota bahan bakar minyak yang di distribusikan.
Tindakan
pencurian
ini
jika
dilakukan
terus
menerus
tanpa
adanya
tindakan
pencegahan,
mempengaruhi ketersediaan bahan bakar minyak bersubsidi di SPBU/APMS. Tindakan pencegahan pada tindakan pencurian ini, di lakukan oleh Satgas / TKP4 BBM bersubsidi (Tim Koordinasi Penanggulangan, Penyalahgunaan, Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak bersubsidi. Tim ini di isi dengan PPNS (Pegawai Penyidik Negeri Sipil) yang terkait di bidangnya, bekerja memantau pendistribusian dari Kilang menuju SPBU. Kinerja TKP4 BBM bersubsidi dapat mengurangi tindakan penyalahgunaan bahan bakar minyak bersubsidi. Menurut Soerjono Soekanto berlakunya suatu peraturan hukum memiliki 3 unsur, yaitu hukum secara yuridis, hukum secara sosiologis, dan hukum secara filosofis. Keputusan Walikota Balikpapan Nomor 188.45-423/2013 tentang Pembatasan Pengisian Bahan Bakar Minyak Untuk Kendaraan Bermotor pada SPBU di Wilayah Kota Balikpapan dapat berlaku ketika semua pihak-pihak yang terkait di dalam peraturan tersebut melaksanakannya, dari pihak operator SPBU/APMS hingga pihak konsumen, sehingga sebuah peraturan hukum tersebut dapat benar-benar hidup di tengah-tengah masyarakat.
B. Faktor penghambat di dalam pendistribusian bahan bakar minyak bersubsidi di Kota Balikpapan Di dalam sebuah kegiatan pasti ada saja faktor-faktor yang dapat meyebabkan sesuatu menjadi permasalahan. Faktor-faktor tersebut dapat di sebut dengan gangguan.Di dalam pendistribusian bahan
7
Jurnal Beraja Niti, Volume 2 Nomor 9
bakar minyak di Kota Balikpapan, jika terjadi gangguan yang menghambat kegiatan pendistribusian bahan bakar minyak maka akan terjadi kelangkaan bahan bakar minyak di suatu daerah. Seperti yang sudah tertulis di dalam Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 07/P/BPH Migas/IX/2005 pada pasal 10 ayat (1) berbunyi, ”Kelangkaan bahan bakar minyak terjadi apabila tidak terpenuhinya kebutuhan masyarakat atas bahan bakar minyak di daerah tertentu pada waktu tertentu”. Di dalam pasal 10 ayat (2) Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 07/P/BPH Migas/IX/2005
berbunyi,
”Kelangkaan
dapat
disebabkan
antara
lain
oleh
gangguan
teknis,
keamanan,dan keadaan kahar(force majeur) “. a.Hambatan secara teknis Hambatas secara teknis merupakan hambatan yang timbul di karenakan kurangnya atau tidak di jalankanya peraturan kerja secara teknis di lapangan yang telah di buat oleh perusahaan yaitu Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam melakukan kegiatan kerja. 1) Kerusakan pada armada Truck tangki BBM Kerusakan pada armada truck tangki BBM merupakan hambatan yang paling sering di temukan di dalam jawaban kuisoner responden. Hal seperti ini yang menjadi faktor terhambatnya suatu pendistribusian bahan bakar minyak khususnya bahan bakar minyak bersubsidi.Kerusakan pada armada truck tangki bbm tersebut di sebabkan oleh pemakaian yang tidak sesuai denga prosedural.
b.Hambatan secara non teknis Hambatan secara non teknis hambatan yang timbul dari faktor di luar peraturan yang telah di tetapkan oleh perusahaah,sehingga dalam hambatan tersebut
murni terjadi tanpa ada di
sengaja/rekayasa. Hasil dari penelitian yang di teliti dari responden yang dipilih sebagai pengumpulan data-data di lapangan,yaitu: 1) Keadaan lalu lintas padat pada jam tertentu Keadaan lalu lintas merupakan faktor yang bisa menghambat di dalam pendistribusian bahan bakar minyak. Sulitnya ruang gerak perjalanan armada truk tangki bbm untuk menembus padatnya lalu lintas di jalan raya, merupakan faktor yang tidak dapat dihindari dan merupakan faktor yang tidak dapat di duga oleh setiap truk tangki bbm yang akan melakukan pendistribusian bbm ke SPBU/APMS.
8
Problematika Dsitribusi bahan Bakar (Yoan Sakti) Dari hasil penelitian di dalam kuisioner, pemesanan untuk menambah kouta bahan bakar minyak bersubsidi untuk persediaan di dalam bunker oleh pihak SPBU ke pihak PT.Pertamina (persero) di lakukan mulai pada jam 07.00 pagi,namun untuk batas pemesanan bahan bakar minyak bersubsidi tergantung dari masing-masing SPBU/APMS. Beberapa SPBU ada yang buka sampai 24 jam dan ada juga yang hanya sampai jam 18.00 dan 22.00, sehingga untuk pemesanan bahan bakar minyak dilakukan dari pagi hari hingga sore hari. Masyarakat melakukan aktivitas di jalan raya banyak terjadi dengan kendaraanya pada di pagi hari dan di siang hari. Hal ini yang menyebabkan pendistribusian bahan bakar minyak terhambat. Faktor banyaknya kendaraan yang berada di jalan raya pada jam-jam sibuk menjadi faktor pendistribusian terhambat.
Penutup Dalam menjamin efektifitas ketersediaan pada pendistribusian bahan bakar minyak bersubsidi dan faktor penghambat di dalam pendistribusiannya. Penulis menarik kesimpulan bahwa hal tersebut merupakan tingkah laku yang tidak lepas dengan kegiatan kehidupan masyarakat khususnya masyarakat Kota Balikpapan, yaitu: Pembatasan kuota volume bahan bakar minyak bersubsidi di dalam SK BPH Migas No.2 Tahun 2013 tentang Kuota Volume Bahan Bakar Minyak Jenis Tertentu Per Kabupaten/Kota Tahun 2013 (Kuota untuk PT.Pertamina (persero), PT.AKR Corporindo Tbk dan PT.Surya Parna Niaga) dilakukan agar terjaminnya ketersediaan bahan bakar minyak bersubsidi secara berkelanjutan. Keputusan Walikota Balikpapan Nomor 188.45-423/2013 tentang Pembatasan Pengisian Bahan Bakar Minyak Untuk Kendaraan Bermotor pada SPBU di Wilayah Kota Balikpapan harus di temple di SPBU/APMS seluruh wilayah Kota Balikpapan serta di dukung oleh sarana / fasilitas yang lebih modern agar kendaraan-kendaraan yang di maksud dapat berjalan untuk dilakukan pembatasan sebagaimana mestinya, pihak operator SPBU harus lebih taat hukum sekaligus tidak pandang bulu dalam mengisi bahan bakar minyak bersubsidi kepada konsumen. Peningkatan dalam jumlah Pengawas dan Satuan Petugas / TKP4 BBM (Tim Koordinasi Bahan Bakar Minyak Bersubsidi) di dalam pendistribusian bahan bakar minyak bersubsidi harus terus dilakukan. Kejelasan di dalam SOP (Standart Operasional Prosedur) di dalam melakukan pendistribusian bahan bakar minyak harus patut di perjelas dan diperbaharui. Padatnya lalu lintas pada jam-jam tertentu menjadi faktor di luar dugaan, akibat dari 9
Jurnal Beraja Niti, Volume 2 Nomor 9
jumlah pertumbuhan kendaraan yang tidak terkendali. Perlu adanya peraturan teknis dalam mengendalikan jumlah pertumbuhan kendaraan bermotor pihak Kepolisian bagian Samsat Balikpapan (Satuan Administrasi Manunggal Satu Atap). Efektifnya produk hukum tidak akan berjalan, tanpa adanya peranan dari sarana pendukung dan pihak-pihak yang menjalankan hukum itu sendiri. Pihak-pihak itu sendirilah sebagai perwujudan dari tujuan produk hukum itu sendiri. Tujuan dari setiap produk hukum itu adalah mewujudkan keadilan hukum, kepastian hukum serta kemanfaatan hukum bagi masyarakat. Suatu produk hukum harus dilakukan
pembaharuan,
sehingga
dalam
pelaksanaan
permasalahannya bisa di perkecil ruang lingkupnya.
10
untuk
waktu
kedepannya
sebuah
Problematika Dsitribusi bahan Bakar (Yoan Sakti) Daftar Pustaka A. Hasil Penelitian
Aryani,Ira Agustina,2012,Tinjauan Yuridis Terhadap Penyimpangan Distribusi Bahan Bakar Minyak di Kota Samarinda,Skripsi,Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, Samarinda. Julita,Meli,2011,Tinjauan Yuridis Terhadap Penetapan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak di Kab.Malinau Provinsi Kalimantan Timur,Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Mulawarman,Samarinda. Siahaan,Nomensen Freddy,2011,Perlindungan Hukum Kepada Konsumen Terhadap Pendistribusian Aksesoris dan Produk Tabung Gas LPG Tidak Berstandar Nasional Indonesia yang beredar di Samarinda,Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Mulawarman,Samarinda. B. Peraturan Perundang-undangan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 18/P/BPH Migas/V/2009 tentang perubahan atas Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 09/P/BPH Migas/XII/2005 tentang Penugasan Badan Usaha Untuk Penyediaan dan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu. Surat Keputusan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Nomor 2 Tahun 2013 tentang Kuota Volume Bahan Bakar Minyak Jenis Tertentu Per Kabupaten / Kota Tahun 2013 Keputusan Walikota Balikpapan Nomor 188.45-423/2013 tentang Pembatasan Pengisian Bahan Bakar Mintak Untuk Kendaraan Bermotor Pada SPBU di Wilayah Kota Balikpapan.
11
