Topik Utama UPAYA PENGENDALIAN BAHAN BAKAR MINYAK BERSUBSIDI Husaini, Yanni Kussuryani, Heni Puspita Hukman Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas Bumi "LEMIGAS"
[email protected]
SARI Subsidi bahan bakar minyak (BBM) yang diterapkan saat ini pada dasarnya adalah subsidi harga. Dengan kondisi ini maksud pemberian subsidi yang seharusnya diberikan kepada kelompok masyarakat secara selektif tidak dapat dikendalikan. Total besaran subsidi BBM selama enam tahun terakhir, yaitu dari tahun 2006 sampai 2011 mencapai Rp 544,2 triliun. Dalam mengantisipasi atau mengurangi beban subsidi yang semakin besar, pemerintah berupaya mengendalikan volume konsumsi BBM melalui berbagai pola pengendalian. Sesuai dengan keefektifan dan kesederhanaan dari pola pembatasan BBM bersubsidi, pemerintah dapat melakukan pembatasan penggunaan BBM bersubsidi mulai dari melarang kendaraan dinas instansi pemerintah, BUMN, dan BUMD serta kendaraan pribadi milik pejabat negara menggunakan BBM bersubsidi. Upaya kebijakan pembatasan penggunaan BBM bersubsidi ini terus dikembangkan seperti pemasangan stiker, agar konsumsi BBM bersubsidi tepat sasaran juga dikembangkan usulan penggunaan alat kendali untuk kendaraan umum. Kata kunci : BBM bersubsidi
1. PENDAHULUAN Subsidi BBM yang diterapkan saat ini pada dasarnya adalah subsidi harga, sehingga pemberian subsidi yang seharusnya diberikan kepada kelompok masyarakat (target grup) secara selektif tidak dapat dikendalikan. Dengan subsidi harga, masyarakat yang mempunyai kemampuan ekonomi lebih tinggi menerima subsidi lebih besar seiring dengan besarnya volume BBM bersubsidi yang mereka konsumsi. Sementara itu, masyarakat kurang mampu yang membeli BBM dengan volume sedikit, bahkan yang tidak membeli BBM, tidak mendapatkan subsidi BBM.
18
Subsidi harga BBM telah berlangsung selama bertahun-tahun. Sejak tahun 1999-2011, jenis BBM yang disubsidi terus dikurangi, dari tujuh jenis BBM (avtur, avgas, minyak bakar, minyak diesel, minyak solar, premium, dan kerosene) menjadi hanya tiga jenis (premium, kerosene, dan solar). Walaupun demikian, sejalan dengan pertumbuhan pengguna BBM, subsidi BBM membebani anggaran negara yang sebenarnya dapat dialokasikan untuk program-program pro rakyat, seperti pembangunan infrastruktur energi yang berkeadilan (jaringan listrik desa, jaringan gas kota), sarana prasarana pendidikan, kesehatan, ataupun transportasi umum. Besaran subsidi BBM selama beberapa tahun terakhir,
M&E, Vol. 10, No.1, Maret 2012
Topik Utama yaitu sejak tahun 2006 sampai 2011 mencapai Rp 544,2 triliun (2006: Rp 64,2 T; 2007: Rp 83,8 T; 2008: Rp 139,1 T; 2009: Rp 45,0 T; 2010: Rp 82,4 T; 2011: dan Rp 129,7 T). Kebijakan subsidi BBM tahun 2012, sesuai dengan UU No. 22/2011 tentang APBN 2012, dilakukan pengurangan subsidi BBM, yang antara lain dengan pengalokasian BBM bersubsidi lebih tepat sasaran melalui pengendalian konsumsi BBM bersubsidi jenis premium untuk kendaraan roda-4 pribadi di Jawa Bali sejak 1 April 2012, serta peningkatan pemanfaatan energi alternatif seperti bahan bakar nabati (BBN) dan bahan bakar gas (BBG). Kebijakan tersebut dimaksudkan untuk mengurangi ketidaktepatan sasaran pengguna BBM bersubsidi dengan memberikan pilihan kepada masyarakat beralih ke BBM non-subsidi atau mengunakan BBG sebagai pengganti BBM. Oleh karena itu sangat diperlukan langkahlangkah untuk mengurangi ketidaktepatan sasaran pengguna BBM bersubsidi. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan menerapkan pola pengendalian BBM yang tepat sasaran. 2. FORMULA PERHITUNGAN SUBSIDI BBM Pada saat ini harga minyak dunia telah melebihi US$ 120/bbl, harga ini lebih tinggi dari perkiraan harga minyak dunia yang dipatok pada APBN 2012 pada kisaran harga US$ 90/bbl. Peningkatan harga minyak mentah dunia tentunya akan meningkatkan harga patokan BBM dikarenakan salah satu komponen dari harga patokan adalah Mean Oil Platt's Singapore (MOPS). Sebagaimana ditetapkan dalam Perpres No. 71/2005, pemerintah menetapkan harga patokan untuk BBM jenis tertentu. Harga patokan dihitung berdasarkan MOPS rata-rata pada periode satu bulan sebelumnya ditambah biaya distribusi dan margin. MOPS adalah harga transaksi jual beli BBM pada bursa minyak di Singapura. Jika alpha adalah biaya distribusi plus margin, maka harga patokan adalah MOPS plus
alpha. Nilai MOPS sangat tergantung pada kondisi supply-demand BBM. Pada kondisi demand yang tinggi, harga MOPS akan naik; sebaliknya pada kondisi demand rendah harga MOPS akan turun. Untuk menghitung besarnya subsidi BBM perlu diketahui volume BBM bersubsidi, harga patokan BBM bersubsidi, dan harga jual eceran. Harga jual eceran adalah harga jual kepada masyarakat yang ditetapkan oleh Pemerintah. Formulasi perhitungan subsidi BBM ditunjukkan dalam Gambar 1. 3. PENGENDALIAN VOLUME KONSUMSI BBM BERSUBSIDI Dalam mengantisipasi atau mengurangi beban subsidi yang semakin besar, upaya yang dilakukan oleh Pemerintah dalam mengendalikan volume konsumsi BBM melalui berbagai pola pengendalian. Berikut disajikan ulasan pola pengendalian BBM bersubsidi berdasarkan urutan dari keefektifan dan kemudahan pembatasan BBM bersubsidi. a. Kendaraan dinas dilarang menggunakan BBM bersubsidi Salah satu upaya untuk mengendalikan penggunaan BBM bersubsidi adalah dengan melarang kendaraan dinas instansi pemerintah, BUMN, dan BUMD menggunakan BBM bersubsidi. Kendaraan dinas tersebut dapat menggunakan BBM non-subsidi, seperti Pertamax, CNG atau LGV. Meskipun tidak menghasilkan pengurangan volume BBM bersubsidi secara signifikan, upaya ini menunjukkan tingginya komitmen pemerintah dalam penggunaan BBM bersubsidi yang saat ini sangat memberatkan anggaran belanja negara. Selain itu, upaya ini dapat memberikan contoh yang baik kepada masyarakat dalam penggunaan BBM non-subsidi. b. Kendaraan pribadi pejabat Negara dihimbau tidak menggunakan BBM bersubsidi Pemimpin yang baik tentunya dapat memberikan
Upaya Pengendalian Bahan Bakar Bersubsidi ; Husaini, Yanni Kussuryani, Heni Puspita Hukman
19
Topik Utama
Gambar 1. Formulasi perhitungan subsidi BBM contoh yang baik pula bagi masyarakatnya. Jika pemimpinnya baik dan bijak, masyarakat akan senang dan nyaman sehingga kehidupan bermasyarakat menjadi tenteram dan aman. Salah satu langkah bagi pemimpin yang bijak adalah memberikan contoh yaitu menggunakan BBM non-subsidi. Diharapkan masyarakat dapat meniru langkah yang baik dan bijak ini dari pemimpin yang baik dan bijak. c. Stiker pengguna premium bersubsidi Salah satu upaya untuk mengurangi volume BBM bersubsidi adalah dengan memasang stiker pada kendaraan bermotor roda-4 atau lebih yang menggunakan premium bersubsidi. Stiker ini berukuran besar yang dipasang secara permanen pada kendaraan yang bertuliskan "KENDARAAN INI MENGGUNAKAN BBM BERSUBSIDI". Upaya ini diharapkan dapat menumbuhkan rasa malu bagi masyarakat yang menggunakan BBM bersubsidi. Seperti diketahui bahwa BBM bersubsidi sebagian besar dikonsumsi oleh masyarakat menengah ke atas, yaitu 77% alokasi subsidi BBM diterima oleh masyarakat berpenghasilan tertinggi (25% dari
20
kelompok rumah tangga dengan penghasilan tertinggi). Sedangkan kelompok rumah tangga yang berpenghasilan terendah hanya menerima alokasi subsidi BBM sekitar 15%. Gambar 2 memperlihatkan persentase kelompok rumah tangga penerima subsidi BBM berdasarkan SUSENAS 2008 dan Bank Dunia 2010. Dengan adanya stiker ini masyarakat menengah ke atas malu untuk membeli BBM bersubsidi sehingga beralih ke BBM non-subsidi. Proses pengadaan stiker ini misalnya dapat diperoleh dari Kepolisian dengan membawa data keterangan tidak mampu membeli BBM bersubsidi dari kelurahan. d. Alat kendali Metode pengendalian yang paling efektif untuk membatasi penggunaan BBM bersubsidi adalah dengan menggunakan alat kendali. Metode ini efektif untuk mengendalikan penggunaan BBM hanya untuk masyarakat yang berpenghasilan rendah. Penggunaan alat kendali ini akan mengarahkan penggunaan BBM bersubsidi tepat sasaran. Penghematan volume BBM bersubsidi dapat dicapai dengan membatasi penggunaan BBM bersubsidi yang diinginkan. Terdapat
M&E, Vol. 10, No.1, Maret 2012
Topik Utama
Gambar 2. . Persentase kelompok rumah tangga penerima subsidi BBM (Susenas 2008 dan Bank Dunia 2010) beberapa alat kendali yang digunakan untuk mengontrol penggunaan BBM bersubsidi, yaitu Barcode, Smartcard, Wireless dan IC Tags. Masing-masing kelebihan dan kelemahan dari alat-alat kendali tersebut dijelaskan pada Tabel 1. e. Cash Back Untuk mengurangi beban APBN akibat dari pengeluaran subsidi BBM yang sangat besar, pemerintah dapat menaikkan harga BBM bersubsidi pada level harga tertentu. Salah satu dampak yang ditimbulkan akibat dari kenaikan harga BBM adalah meningkatnya biaya angkutan umum. Untuk menghindari kenaikan biaya angkutan umum dapat menggunakan metode cash back, yaitu biaya yang dibayarkan kembali setelah dilakukan transaksi pembelian BBM. Besarnya pengembalian disesuaikan dengan kenaikan harga BBM tersebut. Metode ini memerlukan investasi untuk membeli alat yang digunakan untuk mengidentifikasi kendaraan angkutan umum. Hanya kendaraan yang
terdaftar resmi yang dapat menerima cash back setelah melakukan pembelian BBM. f.
Pengetatan kuota konsumsi premium pada kendaraan pribadi
Masyarakat yang mempunyai kendaraan pribadi selayaknya menggunakan BBM non-subsidi atau BBG. Namun, kesadaran untuk menggunakan BBM non-subsidi sampai saat ini masih belum tumbuh meskipun telah dihimbau melalui spanduk besar pada setiap SPBU yang bertuliskan "BBM bersubsidi hanya untuk masyarakat tidak mampu". Salah satu upaya untuk menggugah kesadaran masyarakat untuk beralih ke BBM non-subsidi bagi kendaraan pribadinya adalah dengan memberikan jatah (kuota) BBM bersubsidi yang dapat dibeli sekali pengisian BBM bersubsidi per hari, misalnya diberikan jatah 5 liter per hari. Metode ini dapat efektif untuk golongan masyarakat dengan kesibukan tinggi, yang berpandangan bahwa waktu sangat berharga dimana waktu dapat digunakan untuk menjalankan aktivitas yang
Upaya Pengendalian Bahan Bakar Bersubsidi ; Husaini, Yanni Kussuryani, Heni Puspita Hukman
21
Topik Utama Tabel 1. Kelebihan dan kekurangan berbagai jenis alat kendali Jenis Alat Kendali
22
Kelebihan
Kekurangan
Barcode
1) Barcode digunakan untuk otentikasi kendaraan. 1) 2) Mudah dibuat karena hanya memerlukan pembuatan grafik batang dan dapat diproduksi berapapun jumlahnya, karena tidak dibuat dari komponen yang sulit diperoleh. 2)
Proses pemindaian barcode harus dilakukan dalam jarak dekat, sehingga lambat dalam penanganan pengisian BBM bersubsidi Pemindaian tidak dapat dilakukan secara cepat karena pemindaian harus dilakukan secara akurat dengan sudut + 90 derajat dalam jarak dekat (5 cm) dan tidak terhalangi oleh debu, air atau kotoran lainnya. Sebuah pemindai hanya dapat memindai satu barcode. 3) Dalam keadaan network offline, tidak dapat dilakukan transaksi pembelian BBM bersubsidi. 4) Mudah rusak, karena wadah barcode dapat rusak oleh air dan mudah luntur. 5) Barcode sulit dibaca ketika tertutup air (pada saat hujan) atau kotoran. 6) Keamanan data tidak terjamin, karena tidak dapat menyimpan kode-kode spesifik. 7) Mudah digandakan hanya dengan mengcopy barcode yang ada. 8) Tidak mempunyai kapasitas penyimpanan sehingga semua proses otentikasi data dilakukan oleh server. 9) Tidak ada sinkronisasi data dari barcode, karena tidak memiliki data. 10)Tidak terdapat informasi kuota, hanya bisa menggunakan kuota jika merubah sistem prosedur kerja. 11)Tidak dapat dipergunakan sebagai kartu fasilitas sehingga tidak dapat digunakan untuk transaksi lainnya.
Magnetic Strips
1) Dapat diproduksi berapapun jumlahnya 1) dikarenakan tidak menggunakan komponen yang sulit diperoleh. 2)
Magnetic Strips pada dasarnya adalah otentikasi pengguna bukan otentikasi kendaraan. Lambat dalam penanganan pengisian BBM bersubsidi karena magnetic strips card harus digesek langsung ke alat pembaca kartu. 3) Seringkali penggesekan tidak sempurna sehingga harus diulang beberapa kali. Sebuah card reader hanya dapat membaca satu kartu pada waktu yang bersamaan. 4) Dalam keadaan network offline, tidak dapat dilakukan transaksi pembelian BBM bersubsidi. 5) Mudah rusak oleh medan magnet lain.
M&E, Vol. 10, No.1, Maret 2012
Topik Utama Jenis Alat Kendali
Kelebihan
Kekurangan 6) Tidak dapat melakukan proses enkripsi dan dekripsi. Keamanan data tidak terjamin, karena tidak dapat menyimpan kode-kode spesifik. 7) Mudah digandakan hanya dengan mengcopy data dalam magnetic strips ke magnetic strips yang lain. 8) Tidak mempunyai kapasitas penyimpanan sehingga semua proses otentikasi data dilakukan oleh server. 9) Tidak ada sinkronisasi data dari Magnetic Strips karena tidak memiliki data. 10) Kuota BBM yang tersisa dilakukan secara lambat karena membutuhkan verifikasi dan kalkukasi dari sentral. 11) Dapat dipergunakan sebagai kartu fasilitas sehingga dapat digunakan untuk transaksi lainnya tetapi tidak ada spesifikasi yang tinggi dalam teknologi ini.
IC-Tags 1) IC Tags, karena ditempel dikendaraan, adalah 1) (Stiker Plus media untuk otentikasi kendaraan. Chips) 2) Cepat dalam penanganan pengisian BBM bersubsidi karena pemindai dapat mendeteksi IC-Tags dari jarak jauh, sehingga verifikasi beberapa IC-Tags dapat dilakukan secara paralel (bersamaan). Saat mobil sampai di dispenser, verifikasi data IC-Tags sudah selesai, 2) sehingga bisa langsung dilakukan pengisian. Hasil verifikasi dan sisa kuota subsidi kendaraan yang masuk antrian dapat langsung terlihat dari jarak jauh, sehingga bagi yang kuotanya sudah 3) habis atau IC-Tagsnya tidak valid bisa langsung diberitahu. Kendaraan tidak perlu menunggu antrian panjang hanya untuk mendapat informasi bahwa kuota subsidinya sudah habis atau IC-Tagsnya bermasalah. 3) Pemindaian dapat dilakukan secara cepat dikarenakan IC-Tags tidak memerlukan kontak langsung dengan alat pemindai, melainkan alat pemindai dapat membaca IC-Tags dari jarak jauh (100 s/d 700 cm), sehingga proses verifikasi dapat segera dimulai sebelum kendaraan sampai di dispenser. Sebuah pemindai dapat memindai beberapa IC-Tags pada waktu yang bersamaan. 4) Proses transaksi pembelian BBM bersubsidi masih dapat dilakukan meskipun jaringan dalam keadaan offline. Hal ini dikarenakan histori pembelian BBM tersimpan dalam ICTags.
IC-Tags menggunakan Radio Frekuensi Identification (RFID) untuk komunikasi antara Chips dan Pemindai, oleh karena itu mudah terinterfensi oleh gelombang radio/magnetic. Namun sistem dapat diproteksi dengan protokol data maupun rangkaian elektronik. Kebutuhan IC-Tags dalam jumlah besar perlu dipesan secara bertahap. Makin besar pemesanan, makin murah harga satuan IC-Tag. Dapat digunakan untuk fasilitas lain jika menggunakan sistem spesifikasi yang paling tinggi (jika ingin diintegrasikan dengan pembayaran bank).
Upaya Pengendalian Bahan Bakar Bersubsidi ; Husaini, Yanni Kussuryani, Heni Puspita Hukman
23
Topik Utama Jenis Alat Kendali
Kelebihan
Kekurangan
5) IC-Tags dapat bertahan 5-10 tahun, kecuali dilakukan perusakan secara sengaja atau terjadi kecelakaan. 6) Keamanan data terjamin karena dapat dilakukan proses enkripsi dan dekripsi yang spesifik. 7) Tidak mudah digandakan dikarenakan IC-Tags mempunyai nomor seri yang spesifik. 8) Mempunyai kapasitas penyimpanan sehingga dapat diketahui histori pembelian BBM bersubsidi oleh kendaraan tersebut yang tersimpan dalam memori IC-Tags. 9) Pengiriman data dari PC SPBU ke server pusat dapat dilakukan secara real time atau periodik. 10) Dalam pengisian BBM bersubsidi dapat dilakukan secara cepat dikarenakan tidak memerlukan kontak langsung tetapi dari jarak tertentu sudah dapat diketahui kuota BBM yang tersisa. Contacless 1) Proses transaksi pembelian BBM bersubsidi 1) Chips masih dapat dilakukan meskipun jaringan dalam keadaan offline. Hal ini dikarenakan histori pembelian BBM tersimpan dalam Chips. 2) 2) Contacless Chips bertahan 5-10 tahun, kecuali dilakukan perusakan secara sengaja atau terjadi kecelakaan. 3) Keamanan data terjamin karena dapat dilakukan proses enkripsi dan deskripsi yang spesifik. 4) Tidak mudah digandakan dikarenakan Chips mempunyai nomor seri yang spesifik. 5) Mempunyai kapasitas penyimpanan sehingga 3) dapat diketahui histori pembelian BBM bersubsidi oleh kendaraan tersebut yang tersimpan dalam memori Chips. 6) Pengiriman data dari PC SPBU ke server pusat dapat dilakukan secara real time atau periodik. 7) Kuota BBM bersubsidi pada kendaraan dapat ditampilkan secara otomatis pada saat kendaraan datang untuk membeli BBM 4) bersubsidi.
24
Contacless Chips, karena tidak melekat pada kendaraan, pada dasarnya adalah otentikasi pengguna bukan kendaraan. Lambat dalam penanganan pengisian BBM bersubsidi karena Contactless Chips harus didekatkan ke alat pemindai untuk proses verifikasi sehingga proses pemindaian dan verifikasi baru dapat dimulai ketika kendaraan sampai di dispenser. Akibatnya, sebelum pengisian dapat dimulai, perlu menunggu cukup lama untuk proses pemindaian dan verifikasi Pemindaian tidak dapat dilakukan secara cepat karena pemindai hanya dapat membaca Contactless Chip dalam jarak dekat (1 s/d 3 cm), sehingga pemindaian harus dilakukan satu-persatu saat kendaraan sampai di dispenser. Sebuah pemindai hanya dapat memindai satu Contacless Chip pada waktu yang bersamaan. Contacless Chips menggunakan RFID untuk komunikasi antara Chips dan Pemindai, oleh karena itu mudah terinterfensi oleh gelombang radio/magnetik. Namun sistem dapat diproteksi dengan protokol data maupun rangkaian elektronik.
M&E, Vol. 10, No.1, Maret 2012
Topik Utama Jenis Alat Kendali
Kelebihan
Kekurangan 5) Kebutuhan Contactless Chips dalam jumlah besar perlu dipesan secara bertahap. Makin besar pemesanan, makin murah harga satuan Contactless Chip. 6) Dapat digunakan sebagai kartu fasilitas pembayaran dengan spesifikasi tinggi (jika ingin diintegrasikan dengan pembayaran bank).
lebih bermanfaat dari pada hanya sekedar dihabiskan untuk membeli BBM. g. Pengetatan pasokan premium ke SPBU Besarnya kuota BBM bersubsidi untuk setiap kabupaten dan kota telah diatur dan ditetapkan setiap tahunnya oleh Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas). Pada realisasinya ada beberapa wilayah yang melampaui besarnya kuota yang ditetapkan, namun terdapat juga beberapa wilayah yang konsumsi BBM bersubsidinya lebih rendah daripada besaran kuota yang ditetapkan.Namun, secara keseluruhan realisasi penjualan BBM bersubsidi lebih tinggi daripada total kuota yang ditetapkan. Salah satu upaya agar besarnya kuota masing-masing wilayah tidak terlampaui adalah dengan membatasi pasokan BBM bersubsidi ke SPBU. Setiap SPBU akan diberikan jatah pasokan BBM bersubsidi, misalnya hanya 20 kilo liter (KL) per hari per SPBU. Apabila BBM bersubsidi telah terjual 20 KL pada suatu SPBU, maka jatah BBM bersubsidi pada SPBU tersebut telah habis dan SPBU tersebut menutup dispenser BBM bersubsidi. Masyarakat yang datang ke SPBU tersebut hanya dapat membeli BBM non-subsidi. Masyarakat masih dapat membeli BBM bersubsidi pada SPBU lain yang masih tersedia BBM bersubsidinya atau kuotanya belum habis. Akibat dari pembatasan kuota pasokan BBM bersubsidi ke SPBU akan menimbulkan antrian
pada SPBU yang masih tersedia BBM bersubsidinya atau masyarakat berbondongbondong akan datang pada pagi hari hanya untuk membeli BBM bersubsidi pada saat SPBU buka. Kelemahan lain dari metode ini adalah penjatahan BBM bersubsidi untuk semua kendaran termasuk angkutan umum. Apabila kuota premium telah habis pada suatu SPBU, angkutan umum juga tidak dapat membeli premium bersubsidi dan hal ini tentunya akan berdampak pada keresahan masyarakat. Untuk mengatasi masalah tersebut, setiap SPBU diberikan jalur khusus untuk angkutan umum pada setiap SPBU yang dilintasi jalur angkutan umum. Metode lain adalah dengan memberikan cash back kepada angkutan umum untuk membeli BBM non-subsidi apabila kuota premium pada suatu SPBU telah habis. h. Premium Free Day Kendaraan pribadi tidak boleh membeli premium misalnya pada hari Sabtu dan Minggu. Pada hari tersebut kendaraan pribadi hanya dapat membeli BBM non-subsidi atau BBG. Metode ini sejatinya menggugah kesadaran masyarakat untuk membeli BBM non-subsidi yang diawali pada premium free day, misalnya 2 hari dalam seminggu dan dapat ditingkatkan menjadi 3 hari atau lebih per minggunya. Kelemahan dari metode ini, masyarakat akan membeli premium pada hari-hari selain dari premium free day dan hal ini dapat menimbulkan antrian sehari sebelum diberlakukannya premium free day. Selain itu,
Upaya Pengendalian Bahan Bakar Bersubsidi ; Husaini, Yanni Kussuryani, Heni Puspita Hukman
25
Topik Utama angkutan umum akan sulit membeli BBM bersubsidi pada premium free day, dan hal ini tentunya dapat menimbulkan keresahan, seperti metode pengetatan pasokan premium ke SPBU. Untuk mengatasi hal ini dapat dilakukan dua cara, yaitu dengan membuat jalur khusus untuk kendaraan umum pada SPBU yang dilalui jalur angkutan umum atau memberikan cash back pada angkutan umum yang membeli BBM non-subsidi pada premium free day. 4. KESIMPULAN BBM bersubsidi sebagian besar dikonsumsi oleh masyarakat menengah keatas, yaitu 77% alokasi subsidi BBM diterima oleh masyarakat dengan penghasilan tertinggi (25% dari kelompok rumah tangga dengan penghasilan tertinggi). Sedangkan kelompok rumah tangga yang berpenghasilan terendah hanya menerima alokasi subsidi BBM sekitar 15%. Perlu pengaturan BBM bersubsidi yang tidak tepat sasaran sesuai dengan undang-undang. Kebijakan subsidi BBM yang tidak tepat sasaran telah mendorong konsumsi secara tidak wajar (melebihi kuota). Sesuai dengan keefektifan dan kesederhanaan dari pola pembatasan BBM bersubsidi, pemerintah dapat melakukan pembatasan penggunaan BBM bersubsidi mulai dari melarang kendaraan dinas instansi pemerintah, BUMN,
26
dan BUMD serta kendaraan pribadi milik pejabat negara menggunakan BBM bersubsidi. Kebijakan pembatasan penggunaan BBM bersubsidi ini terus dikembangkan dengan berbagai pendekatan seperti memasang stiker yang bertuliskan "KENDARAAN INI MENGGUNAKAN BBM BERSUBSIDI", model ini diharapkan dapat menumbuhkan rasa malu bagi pemilik kendaraan pribadi yang menggunakan BBM bersubsidi. Agar konsumsi BBM bersubsidi tepat sasaran dapat menggunakan alat kendali untuk kendaraan umum. Meskipun metode ini memerlukan waktu dan biaya yang cukup tinggi namun merupakan metode yang paling efektif dari metode lainnya.
5.
DAFTAR PUSTAKA
Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 71 Tahun 2005, Jakarta. Rankle, Wolfgang, 2007, Smart Card Application, Design Models for Using and Programming Smart Card, Germany. Philips, 2005, Smart Card and RFID Technology Update. Hilker, D.M., Magnetic Stripe Technology, A White Paper for Tech 621AW(2000); Purdue University Ditjen Migas, 2010, Kajian Komparasi Alat Pengendali Untuk Pembatasan Subsidi BBM Bersubsidi Pada Kendaraan Bermotor, Jakarta.
M&E, Vol. 10, No.1, Maret 2012