PublikA, Jurnal S1 Ilmu Administrasi Negara Volume 2 Nomor 2, Agustus 2013 http://jurnalmahasiswa.fisip.untan.ac.id ; http://jurnalmhsfisipuntan.co.nr
PELAKSANAAN FUNGSI BALAI BESAR PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN KOTA PONTIANAK
David Agustinus Purba Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP UNTAN e-mail :
[email protected]
Abstrak Judul penelitian ini adalah Pelaksanaan Fungsi Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Kota Pontianak. Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk mengetahui pelaksanaan fungsi pengawasanyang dilakukan oleh BBPOM terhadap sarana distribusi obat dan makanan di Kota Pontianak, menggingat masih banyak ditemukan produk obat dan makanan yang mengandung bahan kimia obat (BKO), ilegal, dan kadaluarsaberedar dimasyarakat. Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Dalam penelitian ini pelaksanaan pengawasan yang dilakukan mencakup pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung terhadap sarana distribusi obat dan makanan yang menjual produk obat dan makanan di Kota Pontianak. Hasil analisa data menunjukan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh BBPOM Kota Pontianak masih lemah disebabkan oleh minimnya jumlah pegawai, sanksi hukum yang kurang tegas dan ringan, serta masih rendahnya pengetahuan masyarakat mengenai bahaya sebuah produk yang mengandung bahan kimia obat (BKO), ilegal dan kadaluarsa. Oleh sebab itu dalam upaya mengoptimalkan fungsi pengawasan BBPOM Kota Pontianak perlu dilakukan penambahan jumlah pegawai, memberikan sanki hukum yang tegas bagi pengedar dan penjual produk obat dan makanan yang tidak sesuai dengan standar mutu, kemanan, dan khasiat sebuah produk, dan peningkatan sosialisasi mengenai bahaya produk obat dan makanan yang mengandung bahan kimia obat (BKO), ilegal dan kadaluarsa. Kata kunci: BBPOM, Sarana Distribusi, Pengawasan Langsung, Pengawasan Tidak Langsung
Abstract The title of this research is the implementation of function and Drug Administration Center for Food Pontianak. This thesis is intended to determine the implementation of the oversight function performed by BBPOM against drug and food distribution facilities in the city of Pontianak , since there are still many drugs and food products that contain chemicals, drugs (BKO) , illegal , and expired circulating in the community. The method used in this paper is to use qualitative methods with descriptive research. In this study conducted supervision includes direct supervision and indirect supervision of the drug and food distribution facilities that sell drugs and food products in Pontianak. Results of data analysis showed that the surveillance conducted by BBPOM Pontianak is still weak due to the inadequate number of employees, which is less strict legal sanctions and lightweight, and a low degree of public knowledge about the dangers of a product containing chemicals, drugs (BKO), illegal and expired. Therefore, in order to optimize the function of oversight BBPOM Pontianak necessary increase in staff numbers, provide strict legal sanctions for dealers and sellers of food and drug products that are not in accordance with the standards of quality, safety, and efficacy of a product, and increased socialization of product hazards drugs and foods that contain chemicals, drugs (BKO), illegal and expired. Keywords: BBPOM , Means of Distribution , Direct Supervision , Indirect Supervision David Agustinus Purba Ilmu Administrasi Negara FISIP Universitas Tanjungpura
1
PublikA, Jurnal S1 Ilmu Administrasi Negara Volume 2 Nomor 2, Agustus 2013 http://jurnalmahasiswa.fisip.untan.ac.id ; http://jurnalmhsfisipuntan.co.nr
peraturan terkait dengan perlindungan konsumen.
PENDAHULUAN Perkembangan
dunia
usaha
dan
Dalam
UU
No.
8
Tahun
1999
Tentang
perdagangan bebas merupakan salah satu faktor
Perlindungan Konsumen, menyatakan menjamin
penting dalam mendorong kemajuan perekonomian
adanya
suatu
kemajuan
perlindungan konsumen. PP No. 58 Tahun 2001
perekonomian nasional dan kemampuan daya
pengawasan terhadap produk obat dan makanan
bersaing
dilakukan oleh (1) Pemerintah, (2) LPKSM, dan (3)
negara.
Untuk
antar
memberikan
mencapai
pelaku
kemudahan
usaha dalam
pemerintah meningkatkan
kepastian
hukum
untuk
memberikan
masyarakat.
usaha bisnis dan perdagangan, salah satunya adalah
Pemerintah melalui Keputusan Presiden
dalam sektor pemenuhan kebutuhan manusia
Nomor 103 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi,
dibidang barang dan jasa.
Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Dengan didorong oleh kemajuan ilmu
Lembaga
Pemerintah
Non
Departemen,
pengetahuan dan teknologi yang semakin cangih
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dan modern membuat pelaku usaha mampu
dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005
memproduksi barang dalam skala besar dan
dan Keputusan Presiden No. 166/2001 Pasal 73
menghasilkan berbagai jenis produk obat dan
menyebutkan bahwa Badan POM mempunyai
makanan dengan berbagai fungsi, manfaat dan
tugas
khasiat yang bervariatif bagi konsumen. Selain itu
bidang pengawasan obat dan makanan sesuai
dengan dukungan kemajuan teknologi transportasi
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
dapat
yang berlaku.
mempercapat
arus
peredaran
produk,
sehingga produk-produk tersebut mampu menyebar
melaksanakan tugas
Berdasarkan
pemerintah dalam
Keputusan
Pengawasan
lapisan masyarakat dalam waktu yang singkat.
HK.00.05.21.3592 Tahun 2007 perubahan atas
perkembangan
perekonomian
negara
dan
Makanan
Badan
ke berbagai tempat, serta menjangkau ke seluruh
Dengan keadaan demikian dapat menunjang
Obat
Kepala
Nomor:
Keputusan Kepala Badan Pengawasan Obat dan
yang
Makanan Nomor: 05018/SK/KBPOM Tahun 2001
pertumbuhan
Maka BBPOM Kota Pontianak bertugas dan
pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Serta
berfungsi melakukan pengawasan produk obat dan
memberikan
makanan diseluruh Kab/Kota Provinsi Kalimantan
berdampak pada peningkatan dan
manfaat
bagi
konsumen,
yaitu
konsumen dengan mudah mendapatkan berbagai
Barat.
jenis produk/barang yang diinginkan dan bebas
Fakta lapangan menunjukan bahwa dikota
dalam memilih jenis dan kualitas produk yang
Pontianak masih banyak ditemukan produk-produk
ditawarkan
yang mengandung BKO, Ilegal, dan tidak layak
sesuai
dengan
keinginan
dan
kemampuan daya beli konsumen. Tetapi
pada
kenyataannya
konsumsi.
Pengamatan
penulis
menemukan
banyak
beberapa produk yang dilarang beredar dan produk
ditemukan produk obat yang mengandung BKO,
yang telah menjadi publik warning oleh BPOM
ilegal, kadaluasa. Oleh sebab itu dalam rangka
karena mengandung (BKO), produk ilegal dan
melindungi masyarakat dari peredaran produk yang
produk kadaluarsa/rusak yang sudah tidak layak
berbahaya bagi kesehatan konsumen pemerintah
konsumsi. Selain diketahui melalui Media masa
melakukan pengawasan melalui kebijakan dan
koran
David Agustinus Purba Ilmu Administrasi Negara FISIP Universitas Tanjungpura
dan
elektonik
bahwa
masih
banyak 2
PublikA, Jurnal S1 Ilmu Administrasi Negara Volume 2 Nomor 2, Agustus 2013 http://jurnalmahasiswa.fisip.untan.ac.id ; http://jurnalmhsfisipuntan.co.nr
ditemukan produk obat dan makanan yang dilarang
langsung terhadap sarana distribusi obat dan
beredar.
makanan. Serta memberikan informasi kepada
Dalam uraian masalah yang telah diuraikan
masyarakat mengenai pengawasan yang dilakukan
sebelumnya, bagi penulis ada hal yang menjadi
oleh BBPOM terkait produk yang dilarang beredar.
fokus penelitian serta menarik untuk diteliti yaitu
Ada beberapa penelitian terdahulu yang
“Pelaksanaan fungsi pengawasan
oleh BBPOM
meneliti tetang pengawasan terhadap obat dan
Kota Pontianak dilihat dari aspek pengawasan
makanan antara lain Dewa Ayu Asti Puspitawati.
langsung
2009.
dan
pengawasan
tidak
Hasil
penelitian
pengawasan
maksud untuk memperjelas sasaran yang terdapat
menggunakan 2 metode, yaitu Pre Market Control
dalam penelitian ini, khususnya agar penelitian ini
dan Post Market Control. Pre Market Control
tidak
telah
adalah
pengawasan
ditetapkan sebelumnya, maka dari itu perumusan
produk
kosmetik
masalah ini adalah bagaimanakah pelaksanaan
standardisasi, pembinaan dan audit cara produksi
fungsi pengawasan oleh BBPOM dilihat dari aspek
kosmetik yang baik serta penilaian dan pengujian
pengawasan langsung dan
pengawasan tidak
atas mutu keamanan sebelum kosmetik diedarkan.
langsung.Menurut Sarwoto (1993:103) metode
Post Market Control adalah pengawasan yang
pengawasan dapat dilakukan pengawasan langsung
dilakukan setelah produk kosmetik diedarkan di
dan pengawasan tidak langsung.
masyarakat, antara lain inspeksi sarana produksi
dari
sasaran
yang
POM
bahwa
langsung”.Perumusan masalah disajikan dengan
menyimpang
Badan
menunjukkan
yang
dilakukan
dilakukan
diedarkan,
dengan
sebelum
antara
lain
Adapun tujuan penulis melakukan penelitian
dan distribusi, sampling dan uji laboratorium untuk
untuk
menganalisis
kosmetik di peredaran, penilaian dan pengawasan
pelaksanaan fungsi pengawasan langsung dan tidak
iklan kosmetik atau promosi, monitoring efek
langsung oleh BBPOM Kota Pontianak. Dan
samping kosmetik serta penyebaran informasi
manfaat penelitiaan ini sarana untuk menambah
melalui edukasi mayarakat dan public warning.
wawasan dan ilmu pengetahuan terkait dengan
Dalam melaksanakan pengawasan Balai Besar
pelaksanaan fungsi pengawasan oleh BBPOM
POM Semarang mengalami hambatan antara lain
dilihat dari aspek pengawasan langsung dan tidak
terbatasnya tenaga dan biaya. Hambatan-hambatan
langsung. Selain itu, tulisan ini diharapkan dapat
tersebut
menjadi referensi dan literatur yang berguna bagi
maksimal.
ini
mengetahui
dan
menyebabkan
pengawasan
kurang
pembaca serta menjadi dasar pemikiran dan diharapkan hasil penelitian ini dapat melengkapi pembendaharaan bermaanfaat bagi
karya
ilmiah
mereka
yang
dan
dapat
memerlukan,
METODE Penelitian inimenggunakan jenis penelitian deskriptif
yaitu
jenis
penelitian
yang
umumnya di Universitas Tanjungpura khususnya.
menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek
Serta diharapkan dapat menjadi rekomendasi bagi
dan objek yang menjadi sasaran penelitian.
BBPOM
Menurut Hadari Nawawi (2003:63), “Metode
Kota
Pontianak
dalam
melakukan
pengawasan terhadap produk obat dan makanan di
deskriptif
Kota Pontianak, khususnya dalam melaksanakan
pemecahan masalah yang harus diselidiki dengan
pengawasan langsung dan
menggambarkan/melukiskan
pengawasan tidak
David Agustinus Purba Ilmu Administrasi Negara FISIP Universitas Tanjungpura
dapat
diartikan
sebagai
keadaan/
prosedur
subyek/ 3
PublikA, Jurnal S1 Ilmu Administrasi Negara Volume 2 Nomor 2, Agustus 2013 http://jurnalmahasiswa.fisip.untan.ac.id ; http://jurnalmhsfisipuntan.co.nr
obyek penelitian (seorang, lembaga, masyarakat
yang dilakukan dengan mengadakan pengamatan
dan lain-lain)”.
secara langsung ke pasar tradisional, toko obat dan
Menurut Moleong (2000:165) “suatu kajian dalam
penelitian
kualitatif
justru
telah
kantor BBPOM Kota Pontianak. Teknik
wawancara
dilakukan
penulis
mengisyaratkan di tetapkannya Purposive yaitu
dengan cara mencari dan mengumpulkan data
peneliti menentukan sendiri orang-orang yang
melalui wawancara atau tanya jawab secara
hendak di jadikan subjek satuan kajian penelitian
langsung atau dengan tatap muka dengan subjek
kualitatif/berkelompok”. Untuk memperoleh data
peneliti.
dan gambaran yang lebih konkrit, lengkap dan
Studi dokumentasi dilakukan penulis dengan
objektif tentang masalah yang diteliti serta sesuai
mengumpulkan
dengan
peneliti
dokumentasi, dan gambar dari kantor BBPOM
menentukan subjek penelitian sebagai berikut :
Kota Pontianak. Menurut Bungin (2008:121)
Kepala Bidang Pemeriksaan dan Penyelidikan
menyatakan “ Metode dokumentasi adalah suatu
BBPOM Kota Pontianak, Kepala Bidang Sertifikasi
metode pengumpulan data yang digunakan untuk
dan Layanan Informasi/ULPK BBPOM Kota
menelusuri data historis melalui
Pontianak, Sarana Distribusi Pasar Tradisional di
berbentuk dokumentasi, bahan dokumentasi dapat
Kota Pontianak, Sarana Distribusi Toko Obat di
berupa surat, catatan harian, cendramata, laporan,
Kota Pontianak, konsumen.
gambaran dan sebagainya”.
tujuan
penelitian
maka,
data-data
melalui
laporan,
bahan yang
Alat penelitian pengumpulan data yang
Teknik analisis data adalah unsur yang juga
digunakan sebagai pedoman dalam penelitian ini
sangat penting dalam sebuah penelitian. Dengan
adalah pedoman obsevasi yaitu penulis melakukan
melakukan analisis, maka data tersebut akan
pengamatan secara langsung terhadap yang diteliti
memiliki makna dan berguna dalam menjawab
dengan menggunakan berupa daftar check list,
semua permasalahan penelitian. Penelitian ini
yaitu kumpulan atau deretan daftar objek yang
menggunakan
akan diamati dan disesuaikan dengan tujuan
Menurut Sugiyono (2007:89) proses analisis data
penelitian. Pedoman wawancara yaitu merupakan
dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum
daftar pertanyaan yang akan dibuat sebagai
memasuki lapangan,
pedoman dalam melakukan wawancara atau tanya
setelah selesai di lapangan. Analisis data dilakukan
jawab langsung dengan informan dalam upaya
dengan membaca, meneliti, dan mempelajari
mendapatkan data- data yang akurat dan valid.
seluruh data yang diperoleh dari hasil wawancara,
Dengan alat bantu berupa buku catatan dan tape
resume seminar, maupun studi dokumentasi. Data-
recorder. Dokumen-dokumen yaitu merupakan
data tersebut kemudian dianalisis dan ditafsirkan
suatu langkah yang digunakan peneliti dengan
untuk mengetahui maknanya. Kemudian hasilnya
mengumpulkan data- data penting berupa, arsip-
dihubungkan dengan masalah penelitian sehingga
arsip dan dokumen- dokumen yang berkaitan
diperoleh pemahaman tentang gejala yang menjadi
dengan masalah yang diteliti.
fokus penelitian.
teknis
analisis
selama
data
kualitatif.
dilapangan,
dan
Teknik pengumpulan data dalam penelitian
Teknik Keabsahan Data (Uji Validitas) yang
ini adalah menggunakan teknik observasi yang
digunakan adalah teknik trigulasi data, data atau
dilakukan penulis dengan cara mengumpulkan data
informasi yang diperoleh dari suatu pihak perlu
David Agustinus Purba Ilmu Administrasi Negara FISIP Universitas Tanjungpura
4
PublikA, Jurnal S1 Ilmu Administrasi Negara Volume 2 Nomor 2, Agustus 2013 http://jurnalmahasiswa.fisip.untan.ac.id ; http://jurnalmhsfisipuntan.co.nr
dicek
kebenarannya
dengan
yang
sehat, dengan demikian obat dan makanan yang
Menurut Sugiyono
dikonsumsi harus aman, mutu dan berkhasiat bagi
(2008 : 267) teknik keabsahan data merupakan
kesehatan manusia. Dalam hal ini supaya produk
derajat ketepatan antara data yang terjadi pada
obat dan makanan terjamin aman, mutu dan
objek,
dapat
berkhasiat maka perlu pengawasan dari pemerintah,
dilaporkan dengan peneliti uji keabsahan data
yakni BBPOM selaku pengawasan fungsional yang
dalam penelitian kualitatif. Tujuannya adalah untuk
mempunyai
membandingkan informasi tentang hal yang sama
Pemerintah sebagai lembaga yang melakukan
yang diperoleh dari berbagai pihak agar jaminan
pengawasan terhadap produk sebagaimana yang
tentang tingkat kepercayaan data.
tertuang dalam pioritas kegiatan BBPOM Kota
diberikan oleh pihak lain.
penelitian
dengan
informasi
data
yang
Sedangkan menurut Moleong (2007:330) triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan
tugas
menjalankan
tugas
dari
Pontianak, yaitu:: 1. Terjamin mutu, aman dan khasiat produk
data yang memanfaatkan sesuatu nyang lain diluar
terapetik,
data
kosmetika dan produk pangan yang beredar
tersebut
untuk
keperluan
pengecekkan
terhadap data atau sebagai pembanding terhadap data itu. Dengan triangulasi penelitian dapat mengecek
kembali
tradisional,
melalui pengambilan sampel. 2. Melindungi
masyarakat
dari
bahaya
penyalahgunaan dan kesalahgunaan obat,
membandingkan sumber dengan metode dan teori.
narkotika, psikotropika, zat adiktif, serta
Peneliti
resiko akibat penggunaan produk dan bahan
melakukannya
dengan
obat
jalan
dapat
temuannya
komplemen,
dengan
cara
mengajukan pertanyaan yang bervariasi, mengecek dengan sumber data, dan memanfaatkan berbagai metode
agar
pengecekan
kepercayaan
berbahaya. 3. Peningkatan
dapat
manusia
dilakukan.
kemampuan
dan
sumber
peningkatan
daya
infrastruktur
BBPOM Kota Pontianak.
Dalam penelitian ini informasi sebagai
Sebagaimana mengacu pada visi dan misi
sebagai triangulasi sumber adalah kepala bidang
yaitu “Menjadi institusi pengawas obat dan
pemeriksaan dan penyelidkan,
Kepala Bidang
makanan yang innovatif, kredibel dan diakui secara
Informasi/ULPK,
internasional untuk melindungi masyarakat”. Dan
toko
misi:
Sertifikasi
dan
pedagang
pasar
Layanan tradisional,
obat,
dan
Konsumen.
1. Melakukan pengawasan pre-market dan post-market berstandar internasional.
PELAKSANAAN FUNGSI BALAI BESAR PENGAWASAN
OBAT
DAN
MAKANAN
KOTA PONTIANAK Obat dan makanan merupakan kebutuhan
2. Menerapkan sistem manajmen mutu secara konsisten. 3. Mengoptimalkan
kemitraan
dengan
pemangku kepentingan diberbagai lini.
manusia yang paling mendasar dalam menjaga
4. Memberdayakan masyarakat agar mampu
keberlangsungan daya ketahanan hidup manusia
melindungi diri sendiri dari obat dan
serta meningkatkan taraf kehidupan yang lebih
makanan yang beresiko terhadap kesehatan.
sejahtera. Untuk mencapai taraf kehidupan yang sejahtera tersebut maka kesehatan manusia harus David Agustinus Purba Ilmu Administrasi Negara FISIP Universitas Tanjungpura
5. Membangun
organisasi
pembelajaran
(Learning Organization). 5
PublikA, Jurnal S1 Ilmu Administrasi Negara Volume 2 Nomor 2, Agustus 2013 http://jurnalmahasiswa.fisip.untan.ac.id ; http://jurnalmhsfisipuntan.co.nr
misi
Salah satu upaya untuk mencapai visi dan
dilakukan oleh petugas. Selain itu dalam rangka
tersebut
mengoptimalkan
pengawasan
BBPOM
Kota
melakukan
pre-market
dan
post-market.
Pengawasan pre-market adalah pengawasan yang dilakukan
terhadap
produk
sebelum
pengawasan
tidak,
BBPOM
menerima laporan atau pengaduan dari konsumen terkait produk obat dan makanan.
produk
Dengan penomena masih banyak ditemukan
tersebut diedarkan kepada masyarakat. Sedangkan
produk obat dan makanan yang mengandung kimia
pengawasan post-market adalah pengawasan yang
berbahaya, ilegal dan kadaluarsa yang sangat
dilakukan terhadap produk obat dan makanan yang
berbahaya
beredar dimasyarakat.
pelaksanaan pengawasan langsung dan pengawasan
bagi
kesehatan
masyarakat
maka
Pengawasan post-market sangat penting
tidak langsung harus dilakukan secara optimal.
dalam rangka menjaga agar produk yang telah
Menurut Sarwoto (1993:103) metode pengawasan
beredar atau dijual oleh sarana distribusi obat dan
dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut :
makanan tetap sesuai dengan standar kemanan,
1. Pengawasan Langsung
mutu dan khasiat yang telah ditentukan sebelumnya
Pengawasan yang dilakukan oleh manajer
(izin edar).
pada
Pengawasan
post-market
ini
dilakukan
waktu
kegiatan sedang
berjalan.
Pengawasan langsung berbentuk :
secara rutin dan tidak rutin dalam rangka mencegah
a. Inspeksi langsung
adanya penyimpangan yang dilakukan oleh pelaku
b. Observasi tempat
usaha dengan menjual produk obat dan makanan
c. Laporan ditempat, yang berarti juga
yang dilarang beredar. Berdasarkan pendapat
menyampaian keputusan ditempat bila
Siagian (2002:169) pengawasan harus dilakukan
diperlukan.
sesuai dengan rencana yang telah ditetapakan, oleh
2. Pengawasan Tidak Langsung
sebab itu pengawasan rutin dan tidak rutin harus
Pengawasan dari jarak jauh melalui laporan
dilakukan berdasarkan perencanaan target yang
yang disampaikan oleh para bawahan,
telah ditetapkan. Target pengawasan rutin BBPOM
laporan berbentuk :
Kota Pontianak, yakni sebanyak 3333 (tiga ribu
a. Laporan tertulis.
tiga ratus tiga puluh tiga) produk yang disampel
b. Laporan Lisan.
dan sebanyak 454 (empat ratus lima puluh empat) sarana distribusi yang akan diawasi. Sedangkan pengawasan
tidak
rutin
dilakukan
ketika
1. Pengawasan Langsung Pengawasan langsung merupakan pengawasan yang dilakukan secara langsung terhadap kegiatan
menyambut hari raya tertentu dengan melakukan
yang
sedang
berlangsung.
Menurut
pengawasan disetiap pasar tradisional, minimarket
(2008:115) Pengawasan langsung ialah apabila
dan sarana distribusi lainnya yang ditentukan oleh
pimpinan
organisasi
BBPOM hanya pada saat penyambutan hari raya
pengawasan
terhadap
tertentu.
dijalankan oleh para bawahannya. Pengawasan
melakukan kegiatan
yang
Siagian
sendiri sedang
Selain melakukan pengawasan pengawasan
langsung ini dapat berbentuk: Inspeksi langsung,
langsung, BBPOM juga melakukan pengawasan
Observasi tempat (On the spot observatio),
tidak langsung yakni menerima laporan secara lisan
Laporan
dan laporan non-lisan mengenai hasil inspeksi yang
Pengawasan langsung sangat penting dilakukan
David Agustinus Purba Ilmu Administrasi Negara FISIP Universitas Tanjungpura
ditempat
(On
the
spot
report).
6
PublikA, Jurnal S1 Ilmu Administrasi Negara Volume 2 Nomor 2, Agustus 2013 http://jurnalmahasiswa.fisip.untan.ac.id ; http://jurnalmhsfisipuntan.co.nr
dalam rangka untuk mengetahui sampai mana
Pengawasan tidak langsung ialah pengawasan
pekerjaan sudah dilaksanakan, mengevaluasi, dan
dari jarak jauh. Pengawasan ini dilakukan melalui
menentukan tindakan korektif atau tindak lanjut
laporan yang disampaikan oleh para bawahan.
sehingga
Menurut Siagian (2008:115), Laporan ini berbentuk
ditingkatkan
pengembangan
pekerjaan
pelaksanaannya.
pengawasan
dilakukan
mengetahui
adanya
dalam
Selain rangka
kekurangan,
dapat itu untuk
: a. Lisan.
hambatan-
Pengawasan dilakukan dengan mengumpulkan
hambatan, kelemahan, kesalahan, kegagalan suatu
fakta-fakta melalui laporan lisan yang diberikan
aktivitas yang telah telah ditetapkan sebelumnya,
bawahan. Dengan cara ini kedua pihak aktif,
kemudian dicari cara mengatasinya.
bawahan memberikan laporan lisan tentang
Pengawasan langsung dilakukan oleh BBPOM
hasil pekerjaannya dan atasan dapat bertanya
Kota Pontianak dengan melakukan pengambilan
lebih lanjut untuk memperoleh fakta-fakta yang
sampel (inspeksi) secara rutin dan tidak rutin ke
diperlakukannya. Pengawasan seperti ini dapat
sarana distribusi yang menjual produk obat dan
mempercepat hubungan pejabat, karena adanya
makanan di Kota Pontianak. Inspeksi dilakukan
kontak wawancara antara mereka.
berdasarkan target yang telah ditentukan yaitu 3333
b. Tertulis.
(tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga) sampel dan 454
Laporan
(empat ratus lima puluh empat) sarana distribusi
pertanggungjawaban
khusus untuk Kota Pontianak.
mengenai pekerjaan yang dilaksanakannya,
tertulis
merupakan kepada
suatu atasannya
Inspeksi dilakukan oleh petugas terhadap sarana
sesuai dengan instruksi dan tugas-tugas yang
distribusi obat dan makanan dilakukan dua kali
diberikan atasannya kepadanya. Dengan laporan
dalam satu tahun.Menggingat banyaknya produk
tertulis sulit pimpinan menentukan mana yang
obat dan makanan yang mengandung bahan kimia
berupa kenyataan dan apa saja yang berupa
obat, ilegal dan kadaluarsa beredar dimasyarakat
pendapat.
tidak sebanding dengan jumlah inspeksi yang
Pengawasan tidak langsung yang dilakukan
dilakukan BBPOM yaitu hanya dua kali dalam satu
oleh BBPOM dengan menerima laporan dari
tahun. Melihat data jumlah pegawai BBPOM
petugas yang melakukan pengambilan sampel
khususnya pegawai Bidang Pemeriksaan dan
(inspeksi) terhadap sarana distribusi obat dan
penyelidikan hanya berjumlah 14 (empat belas)
makanan di Kota Pontianak sebagai bentuk laporan
orang sangat memungkinkan rendahnya tindakan
dilaporkan
pemeriksaan atau inspeksi yang dilakukan. Selain
kemudian dilaporkan oleh BBPOM ke Badan POM
itu sanksi hukum yang diberikan oleh petugas
Pusat
ketika melalukan inspeksi tergolong masih lemah
memaksimalkan
disebabkan masih banyak pemilik sarana distribusi
BBPOM Kota Pontianak menyediakan layanan
obat dan makanan tidak mengetahui aturan
pengaduan konsumen (ULPK) terkait dengan
mengenai peredaraan produk yang membahayakan
informasi, keluhan dan lain-lain dari konsumen.
kesehatan konsumen. 2. Pengawasan Tidak Langsung
tiga
oleh
petugas
bulan
Berdasarkan
satu
bulan
sekali.Selain
pengawasan
data
itu
tidak
menunjukan
sekali,
untuk
langsung,
bahwa
pengaduan dari masyarakat tergolong masih rendah disebabkan oleh masih rendahnya pengetahuan
David Agustinus Purba Ilmu Administrasi Negara FISIP Universitas Tanjungpura
7
PublikA, Jurnal S1 Ilmu Administrasi Negara Volume 2 Nomor 2, Agustus 2013 http://jurnalmahasiswa.fisip.untan.ac.id ; http://jurnalmhsfisipuntan.co.nr
masyarakat mengenai produk yang baik dan tidak
kemananan, mutu dan khasiat sebuah produk, serta
baik untuk dikonsumsi, selain itu berdasarkan data
peningkatan sosialisasi dan pembinaan kepada
menunjukan bahwa banyak masyarakat yang belum
masyarakat dan pemilik sarana distribusi obat dan
mengetahui keberadaan ULPK sebagai tempat bagi
mkanan mengenai bahaya
konsumen untuk memberikan pengaduan mengenai
makanan
keberadaan produk obat dan makanan yang tidak
kemananan, mutu dan khasiat sebuah produk.
layak
dikomsumsi
rendahnya
peran
sehingga serta
yang
tidak
produk obat dan
sesuai
dengan
standar
menimbulkankan
masyarakat
dalam
memberikan informasi dan pengaduan terkait
REFERENSI Aminullah, Arnauly. 1990. Bagaimana Menguasai
dengan produk yang dilarang beredar.
Manajemen Dengan Cara Yang Mudah. Bandung: Angkasa Bungin, H. Burhan. 2008. Penelitian Kualitatif (
PENUTUP Berdasarkan
penelitian
yang
dilakukan
Komunikasi, Ekonomi,
Kebijakan
dilapangan, maka diperoleh kesimpulan mengenai
Publik dan Ilmu Sosial Lainnya). Jakarta:
pelaksanaan fungsi pengawasan yang dilakukan
Kencana Prenada Media Group.
oleh BBPOM Kota Pontianak masih lemah. Lemahnya BBPOM
pengawasan Kota
yang
Pontianak
Handayaningrat, Sarwono.
2002. Administrasi
dilakukan
oleh
Pemerintahan
disebabkan
oleh
Nasional. Jakarta: Cv. Masagung.
pengawasan langsung dan tidak langsung yang
Ilmu
dilakukan oleh BBPOM Kota Pontianak hanya dua
Prenhallindo.
Manajemen.
Jakarta:
dan
pemeriksaan oleh petugas BBPOM Kota Pontianak,
Aksara.
Manajemen.
Jakarta:
Cv.
Program
dan kurang tegas, serta masih belum memadainya
Universitas Indonesia (UI-Press).
masyarakat
dan
pemilik
sarana
Bumi
Kunarja. 2002. Perencanaan dan Pengendalian
sarana distribusi obat dan makanan masih rendah
pengetahuan
PT.
Kast, Fremont dan Rosenzweig. 2002. Organisasi
sarana distribusi yang belum pernah dilakukan
dan sanksi hukum yang diberikan kepada pemilik
Pembangunan
Kadarman, A.M dan Udaya, Jusuf. 2001. Pengantar
dilakukan masih rendah, terlihat dari inspeksi yang
kali dalam setahun, bahkan masih ditemukan
Dalam
Lubis,
Pembangunan.
Ibrahim.
1985.
Jakarta:
Pengandalian
dan
distribusi obat dan makanan tentang bahaya produk
Pengawasan Proyek Dalam Manajemen.
obat dan makanan yang mengandung bahan kimia
Jakarta: Ghalia Indonesia.
obat, ilegal dan kadaluarsa.
Manullang, M. 1992. Dasar-dasar Manajemen.
Agar peredaran produk obat dan makanan sesuai dengan standar mutu, aman dan khasiat
Jakarta: Ghalia Indonesia. Moleong, J. Lexy. 2007. Metodelogi Penelitian
maka perlu peningkatan pengawasan dari BBPOM
Kualitatif.
Kota Pontianak dengan melakukan penambahan
Rosdakarya.
jumlah pegawai, perlunya pemberian sanki hukum
Bandung:
Sosial.
mengedarkan dan menjual produk obat dan
University Press.
yang
tidak
sesuai
dengan
Remaja
Nawawi, Hadari. 2003. Metode Penelitian Bidang
yang tegas kepada pemilik sarana distribusi yang
makanan
PT.
Yogyakarta:
Gadjah
Mada
standar
David Agustinus Purba Ilmu Administrasi Negara FISIP Universitas Tanjungpura
8
PublikA, Jurnal S1 Ilmu Administrasi Negara Volume 2 Nomor 2, Agustus 2013 http://jurnalmahasiswa.fisip.untan.ac.id ; http://jurnalmhsfisipuntan.co.nr
...........................
2005.
Organisasi
Manajemen
Non
Strategik:
Profit
Bidang
Keputusan Kepala BPOM RI No. 05018/SK/KBPOM Tahun 2001
Pemerintahan. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
Sumber Internet :
Purwoko, Bambang. 1999. Pendidikan dan Latihan
Drs. Burhanudin Haris, M.si : http://www.equator-
Mata Kuliah Metode Penelitian Sosial.
news.com
FISIP, Yogyakarta: Universitas Gajah
H Sutarmidji SH, M.Hum : http://www.equator-
Mada.
news.com
Sarwoto.
2004.
Beberapa
Pengertian
Bidang
Pengawasan. Jakarta: Ghalia Indonesia. Siagian, Sondang. 2008. Manajemen Strategik. Jakarta: Bumi Aksara. Soewarno.
1992.
Pengantar
http://www.pom.go.id http://www.businessnews.co.id http://kalbar.antaranews.com http://regional.kompas.com
Studi
Ilmu
Administrasi dan Manajemen. Jakarta: Cv.
http://pontianak.tribunnews.com http://www.equator-news.com
Masagung. Sugiyono. 2007. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: Cv. Alfabeta. Suharsimi, Arikunto. 1993. Manajemen Penelitian. Jakarta: Rineka Cipta. Swastha, Basu. 2000. Asaas-asas Manajemen Modern. Yogyakarta: Liberty. Winardi. 2000. Kepemimpinan Dalam Manajemen. Jakarta: Rineka Cipta.
Peraturan Perundang-undangan : Perpres No. 64 Tahun 2005 Tentang Perubahan Keenam Atas Keputusan PresidenNo. 103 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen Undang-undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen UU No. 7 tahun 1996 tentang Pangan UU No. 18 Tahun 2012 Tentang Pangan PP no. 58 Tahun 2001 Tentang Pelaksanaan Pengawasan Keputusan Presiden No. 166/2001 pasal 73
David Agustinus Purba Ilmu Administrasi Negara FISIP Universitas Tanjungpura
9